GEREJA KERINDUAN INDISCHE

Patrialis Terancam Dibui Sabtu, 23 Oktober 2010 | 14:41 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah kalangan menilai upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membatalkan penayangan liputan bisnis seks di penjara oleh program Sigi, SCTV, sangat berlebihan. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Hendrayana mengatakan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar terancam dipidana bila terbukti menghalang-halangi penyiaran atau mengintervensi ruang redaksi. "Ancaman hukumannya dua tahun penjara, denda maksimal Rp 500 juta," kata Hendrayana mengutip ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kemarin Patrialis mengklarifikasi kasus ini kepada Dewan Pers. Patrialis membantah jika dikatakan pernah mengintervensi dan melarang penayangan Sigi. Mengenai acara itu tak jadi ditayangkan, kata dia, itu urusan SCTV. "Tidak ada hak kami untuk melarang," kata Patrialis di gedung Dewan Pers. Liputan investigasi SCTV berjudul "Bisnis Seks di

Kapolri Timur Pradopo bersama Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri usai pelantikan kapolri yang baru di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/10). Kapolri Timur Pradopo menggantikan Bambang Hendarso Danuri yang sudah memasuki masa pensiun.

Minggu, 24/10/2010 18:19 WIB J Kristiadi: Pahlawan Betulan Tak Mengharapkan Pengakuan Negara Fajar Pratama - detikNews Jakarta - Kontroversi usulan gelar pahlawan terhadap mantan Presiden Soeharto terus berlanjut. Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi menilai, sebaiknya dipikir matang-matang rencana usulan calon pahlawan terhadap mantan penguasa Orde Baru tersebut. "Yang namanya pahlawan betulan tidak usah mengharapkan pengakuan negara. Direnungkan terlebih dahulu supaya kontroversinya dihilangkan dulu," kata J Kristiadi usai diskusi di RM Bumbu Desa, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (24/10/2010). Menurutnya, usulan Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional belum tepat. Selain pastinya menimbulkan kontroversi, juga masih ada Tap MPR yang belum dicabut soal pemberantasan korupsi. "Masih ada kontroversi dan masih banyak permasalahan. Karena masih ada Tap MPR yang belum dicabut soal pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya Soeharto," imbuhnya. Dia

Kamis, 21/10/2010 07:50 WIB Setahun SBY-Boediono Kekhawatiran Itu Tidak Terbukti Mega Putra Ratya - detikNews Aksi di Jl Diponegoro/ Reuters BACA JUGA : Setahun SBY-Boediono Menteri-menteri Harus Bekerja Lebih Giat Presiden Pimpin Rapat Paripurna Kabinet di Istana Bogor Setahun SBY-Boediono YLBHI: Polisi Berlebihan Menangani Demonstrasi Mahasiswa Senyum SBY, Tangis Eriyanto dan Elusan Ibu Ani Aksi Mahasiswa di Jl Diponegoro Berujung Bentrok Aksi di Depan Istana Rusuh Jakarta - Isu demonstrasi besar yang berniat untuk menggulingkan pemerintahan SBY pada 20 Oktober kemarin ternyata tidak terbukti. Meski ada kericuhan di sejumlah tempat, penyaluran aspirasi dengan massa banyak di jalan-jalan masih dinilai kondusif. Gembar-gembor akan gelombang demonstrasi besar ini membuat sejumlah kalangan angkat bicara untuk menenangkan masyarakat yang khawatir terulangnya peristiwa Mei 1998. Dimana saat itu, banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa,

Kiamat 2012 Mungkin Tertunda? Oleh : Ellyzar Zachra PB Teknologi - Rabu, 20 Oktober 2010 | 16:20 WIB INILAH.COM, Jakarta- Kiamat mungkin tidak akan terjadi pada 2012. Seorang ahli menilai intepretasi penanggalan kuno Maya yang berakhir pada 21 Desember 2012 mungkin tidak akurat. Dalam salah satu bab di buku berjudul Calendars and Years II: Astronomy and Time in the Ancient and Medieval World (Ocbow Book, 2010) penanggalan yang dibuat oleh suku Maya jika dicocokkan dengan kalender modern mungkin berbeda 50 hingga 100 tahun. Gerardo Aldana dari University of California yang menulis studi menekankan perlunya pemulihan kembali dokumen kolonial yang ditulis dalam bahasa Maya ke abjad latin. Kebenaran menurut Aldana belum bisa ditemukan, dan teori lama tidak perlu dipercaya. Kalender Maya awalnya dikonversi ke kalender Gregorian, penanggalan modern yang menggunakan perhitungan disebut GMT konstan. Sebelumnya, GMT konstan dipaparkan oleh ahli antropologi dan lingustik Amerika F

Golput Pilkada Depok Capai 37,5 Persen SABTU, 16 OKTOBER 2010 | 21:10 WIB ANTARA/Prasetyo Utomo TEMPO Interaktif, Depok - Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), salah satu lembaga yang menginisiasi hitung cepat Pilkada Depok, menyatakan tingkat golput (tak menggunakan hak pilih) mencapai 37,5 persen. “Golput itu terjadi karena dua hal. Pertama memang karena keinginan sendiri, yang kedua karena sistem. Maksudnya, banyak calon pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih,” kata Husin Yazid, Direktur Puskaptis. Puskaptis melakukan hitung cepat dengan metode multistage random sampling. Puskaptis menyebar 125 relawan di 11 kecamatan, 33 kelurahan berbeda. Dari 125 TPS pantauan Puskaptis, terhitung 37,5 persen golput. Soal golput ini juga diakui oleh Nur Mahmudi Ismail, calon wali kota incumbent nomor urut tiga. Ia mengatakan di Tempat Pemungutan Sementara (TPS) 125, tempat ia mencoblos, 45 persen dari warga yang terdaftar dalam D

FPI: Selamat Pak Timur, Semoga Kita Lebih Dekat inilah.com/Wirasatria Oleh : Moh Anshari Nasional - Sabtu, 16 Oktober 2010 | 14:32 WIB INILOAH.COM, Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) mengucapkan selamat kepada Komjen Pol Timur Pradopo, yang lolos uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri. FPI berharap bisa lebih akrab dengan Timur. “Kami sampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Pak Timur Pradopo yang lolos di DPR kemarin sebagai calon Kapolri. Semoga Polri bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dan bisa menegakkan hukum sebaik-baiknya,” ucap Sekjen DPP FPI, Ahmad Shabri Lubis, saat dihubungi INILAH.COM, Sabtu (16/10). Ia mengapresiasi sosok Timur yang dianggapnya cocok menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Alasannya, Timur dekat dengan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk dengan FPI. “Dia polisi yang baik, kooperatif dan koordinatif, dekat dengan semua ormas termasuk dengan FPI. Tapi kenapa gara-gara kedekatan itu kok Pak Timur dimu

Kebakaran Kereta Turunkan Citra SBY Kebakaran 24 gerbong Kereta Api (KA) di Rangkasbitung, Lebak, Pandeglang, Senin (11/10) lalu dinilai sebagai sebuah upaya sabotase. Benarkah? Oleh : Rabu, 13 Oktober 2010 | 04:02 WIB INILAH.COM, Jakarta - Kebakaran 24 gerbong Kereta Api (KA) di Rangkasbitung, Lebak, Pandeglang, Senin (11/10) lalu dinilai sebagai sebuah upaya sabotase. Benarkah? Menurut pengamat intelejen Dynno Chressbon kebakaran 24 KA di Rangkasbitung merupakan upaya sabotase terhadap pemerintahan SBY. “Salah satunya merusak citra pemerintah,” ujarnya kepada R Ferdian Andi R dari INILAH.COM melalui saluran telepon di Jakarta, Selasa (12/10). Berikut wawancara lengkapnya: Bagaimana Anda melihat kejadian kebakaran 24 gerbong Kereta Api di Rangkasbitung, Lebak, Pandeglang apakah terkait upaya sabotase? Berdasarkan investigasi polisi, kebakaran gerbong sabotase, itu adalah hasil temuan aparat kepolisian. Bahwa Menhub memberi penjelasan yang dikroscek dengan temuan aparat kepolis

Agama di Kearifan Seni Bila kita perhatikan sejarah dunia, negeri dan bangsa yang ada di benua (daratan), atau yang mengusung peradaban kontinental, memiliki ciri hampir serupa, khususnya dalam soal hubungan antar masyarakat (bangsa)-nya. Konflik. Ya, sejarah mereka selalu dipenuhi oleh konflik, peperangan, adu dominasi, bahkan nafsu menganeksasi wilayah-wilayah tetangga, hingga jauh di luar batas negaranya. Kisah-kisah Aleksander Agung, Kubilai Khan, hingga Ibnu Saud menggambarkan itu. Perang tak berkesudahan dalam Legenda Tiga Negara di Cina, sejarah Jerman, Romawi, hingga Persia, sampai konflik perbatasan, pertikaian antar-etnik di masa kini, adalah contoh lainnya. Semua tidak lain mengikuti ambisi kekuasaan atau politik penguasa yang kemudian merembes hingga pada adat, tradisi, hingga agama. Monoteisme kemudian menjadi "agama negara", bisa pula dirunut dari adab konflik semacam ini. Anda bisa bayangkan, bagaimana kepulauan yang sudah berumur puluhan ribu tahun, dihu

Kamis, 14 Oktober 2010 | 23:37 oleh Lamgiat Siringoringo KAPOLRI BARU DPR setujui Komjen Timur Pradopo jadi Kapolri JAKARTA. Seperti diduga sebelumnya, Komjen Timur Pradopo meluncur mulus menjadi Kapolri. Seluruh fraksi di DPR menyetujui secara aklamasi Timur menjadi Kapolri. Putusan ini diambil setelah Timur menjalani fit and proper test selama 12 jam di Komisi III DPR. Selain memberikan restu, tentu saja, Sembilan fraksi yang ada di DPR juga menyampaikan harapan-harapan mereka kepada Timur. Intinya, mereka ingin Timur menjalankan apa yang sudah ia janjikan dalam fit and proper test ini. Misalnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Timur menuntaskan kasus Bank Century. "Terutama soal pengejaran recovery (pengembalian) aset Bank Century," ujar Eva Kusuma Sundari, juru bicara PDI Perjuangan, Kamis (14/10). Partai berlambang banteng ini juga meminta agar polisi bisa memastikan masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Eva menegaskan, Timur harus bisa mencegah agar ka