retorika dan suruh orang laen ngadu (dasar ga mo puzzing dan ga niat)
Rabu, 09/12/2009 15:10 WIB
'Pemberantasan korupsi jangan hanya retorika'
oleh : M. Tahir Saleh
JAKARTA (Bisnis.Com): Pengamat politik Eep Saefuloh Fatah mengatakan perlu ada kesadaran antikorupsi dalam diri masyarakat dalam level apapun.
"Kesadaran antikorupsi ini juga untuk diri saya pribadi. Seluruh elemen masyarakat selayaknya menyadari pentingnya antikorupsi," katanya di sela Aksi 9 Desember Memperingati Hari Korupsi Internasional di Monas, siang ini.
Seiring dengan pernyataan Eep tersebut, massa dalam aksi tersebut juga serempak berorasi meneriakkan 'Boediono maling' dan 'Sri Mulyani maling' terkait aliran dana Bank Century.
Eep melanjutkan pemerintah juga diharapkan tidak takut atas aksi hari ini mengingat pentingnya sebuah kesadaran.
Dia juga menegaskan pemerintah selayaknya tidak hanya berpidato tentang bagaimana membasmi korupsi tetapi dalam praktiknya justru belum dilakukan.
"Jangan hanya berpidato saja, retorika belaka, tetapi malah dengan aksi ini merasa difitnah, ada makar dan lainnya," tegasnya.
Menurut Eep, kerumunan massa hari ini bertujuan mendesak pemerintah agar secepatnya memberantas kasus korupsi karena saat ini rakyat sudah bosan.(er)
bisnis.com
Hatta: Makelar Kasus Sudah Diberantas
Seluruh menteri dan pemerintahan SBY turut mendukung upaya pemberantasan korupsi.
RABU, 9 DESEMBER 2009, 16:05 WIB
Heri Susanto, Agus Dwi Darmawan
Hatta Rajasa, Amien Rais dan Susilo Bambang Yudhoyono (Antara/ Widodo S Jusuf)
BERITA KORUPSI TERKAIT
Demo di Jakarta Aman, Pasar Tak Bergejolak
Din Ceramahi Pembakar "Pocong Boediono"
Isu Rusuh Raden Saleh Ternyata Syuting Film
Ada Kejar-kejaran & Pemukulan di Depan Istana
"Boediono Kenal, Sri Mulyani Tidak Tahu"
Web Tools
VIVAnews - Menko Perekonomian Hatta Rajasa ikut mendukung aksi memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada Rabu 9 Desember 2009.
Hatta mengatakan, tidak hanya dirinya, tapi seluruh menteri dan pemerintahan SBY turut mendukung upaya pemberantasan korupsi sesuai Inpres 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
Instruksi Presiden tersebut, kata Hatta, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membangun perekonomian Indonesia agar lebih baik. "Komitmen ini sangat tinggi apalagi berkaitan dengan investasi di tanah air kita," kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Rabu 9 Desember 2009.
Hatta pun bersyukur karena tingkat korupsi di Indonesia sudah semakin baik. "Indeks persepsi korupsi kita sudah 2,8, artinya makelar kasus di Indonesia benar-benar diberantas. Ini sangat baik untuk ekonomi," ujar Hatta.
• VIVAnews
Kapolri
"Lihat 'Markus', Laporkan ke Jenderal Ito"
Polri minta para wartawan ikut mengawasi 'markus'. "Masa [sama] Kabareskrim nggak percaya"
RABU, 9 DESEMBER 2009, 17:12 WIB
Elin Yunita Kristanti, Desy Afrianti
Kapolri: Bambang Hendarso Danuri
BERITA TERKAIT
Polri: Jangan Kompromi dengan Polisi Brengsek
Kapolri Naikkan Pangkat Ito Sumardi
Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Langgar HAM
Mengapa Oknum Polri Brutal? Ini Jawab Kapolri
Ito Sumardi Dilantik Jadi Kabareskrim
Web Tools
VIVAnews - Polri berkomitmen menertibkan para makelar kasus atau 'markus'.
"Teman-teman wartawan tolong melihat, amati, kasih tahu saya. Orang yang diidentifikasi sebagai 'markus'," kata Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso usai salat ashar di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu 9 Desember 2009.
Penyampaian laporan ke mana? "Langsung ke Pak Ito [Kabareskrim, Ito Sumardi]," jawab Kapolri.
"Masa [sama] Kabareskrim nggak percaya," lanjut Bambang Hendarso.
Wartawan, kata Kapolri, bisa sampaikan langsung pada Kabareskrim. "Sampaikan ke Pak Ito orang-orang ini [diduga 'markus'] bolak-balik ke situ nggak jelas. Cobalah kasih tahu, infokan," tambah dia.
Pemberantasan 'markus' juga jadi prioritas Kabareskrim, Komisaris Jenderal Ito Sumardi Djuni Sanyoto.
Dia mengaku optimistis dapat memberantas makelar kasus atau markus di institusinya. Ia telah menyiapkan strategi untuk mendukung program 100 hari pemerintah itu.
Masalah markus kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman percakapan Anggodo Widjoyo, adik buron kasus korupsi, Anggoro Widjoyo, dengan sejumlah orang. Berdasar evaluasi Tim Delapan, rekaman itu mengindikasikan praktik makelar kasus di tubuh aparat penegak hukum termasuk Polri dan Kejaksaan.
• VIVAnews
'Pemberantasan korupsi jangan hanya retorika'
oleh : M. Tahir Saleh
JAKARTA (Bisnis.Com): Pengamat politik Eep Saefuloh Fatah mengatakan perlu ada kesadaran antikorupsi dalam diri masyarakat dalam level apapun.
"Kesadaran antikorupsi ini juga untuk diri saya pribadi. Seluruh elemen masyarakat selayaknya menyadari pentingnya antikorupsi," katanya di sela Aksi 9 Desember Memperingati Hari Korupsi Internasional di Monas, siang ini.
Seiring dengan pernyataan Eep tersebut, massa dalam aksi tersebut juga serempak berorasi meneriakkan 'Boediono maling' dan 'Sri Mulyani maling' terkait aliran dana Bank Century.
Eep melanjutkan pemerintah juga diharapkan tidak takut atas aksi hari ini mengingat pentingnya sebuah kesadaran.
Dia juga menegaskan pemerintah selayaknya tidak hanya berpidato tentang bagaimana membasmi korupsi tetapi dalam praktiknya justru belum dilakukan.
"Jangan hanya berpidato saja, retorika belaka, tetapi malah dengan aksi ini merasa difitnah, ada makar dan lainnya," tegasnya.
Menurut Eep, kerumunan massa hari ini bertujuan mendesak pemerintah agar secepatnya memberantas kasus korupsi karena saat ini rakyat sudah bosan.(er)
bisnis.com
Hatta: Makelar Kasus Sudah Diberantas
Seluruh menteri dan pemerintahan SBY turut mendukung upaya pemberantasan korupsi.
RABU, 9 DESEMBER 2009, 16:05 WIB
Heri Susanto, Agus Dwi Darmawan
Hatta Rajasa, Amien Rais dan Susilo Bambang Yudhoyono (Antara/ Widodo S Jusuf)
BERITA KORUPSI TERKAIT
Demo di Jakarta Aman, Pasar Tak Bergejolak
Din Ceramahi Pembakar "Pocong Boediono"
Isu Rusuh Raden Saleh Ternyata Syuting Film
Ada Kejar-kejaran & Pemukulan di Depan Istana
"Boediono Kenal, Sri Mulyani Tidak Tahu"
Web Tools
VIVAnews - Menko Perekonomian Hatta Rajasa ikut mendukung aksi memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada Rabu 9 Desember 2009.
Hatta mengatakan, tidak hanya dirinya, tapi seluruh menteri dan pemerintahan SBY turut mendukung upaya pemberantasan korupsi sesuai Inpres 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
Instruksi Presiden tersebut, kata Hatta, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membangun perekonomian Indonesia agar lebih baik. "Komitmen ini sangat tinggi apalagi berkaitan dengan investasi di tanah air kita," kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Rabu 9 Desember 2009.
Hatta pun bersyukur karena tingkat korupsi di Indonesia sudah semakin baik. "Indeks persepsi korupsi kita sudah 2,8, artinya makelar kasus di Indonesia benar-benar diberantas. Ini sangat baik untuk ekonomi," ujar Hatta.
• VIVAnews
Kapolri
"Lihat 'Markus', Laporkan ke Jenderal Ito"
Polri minta para wartawan ikut mengawasi 'markus'. "Masa [sama] Kabareskrim nggak percaya"
RABU, 9 DESEMBER 2009, 17:12 WIB
Elin Yunita Kristanti, Desy Afrianti
Kapolri: Bambang Hendarso Danuri
BERITA TERKAIT
Polri: Jangan Kompromi dengan Polisi Brengsek
Kapolri Naikkan Pangkat Ito Sumardi
Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Langgar HAM
Mengapa Oknum Polri Brutal? Ini Jawab Kapolri
Ito Sumardi Dilantik Jadi Kabareskrim
Web Tools
VIVAnews - Polri berkomitmen menertibkan para makelar kasus atau 'markus'.
"Teman-teman wartawan tolong melihat, amati, kasih tahu saya. Orang yang diidentifikasi sebagai 'markus'," kata Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso usai salat ashar di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu 9 Desember 2009.
Penyampaian laporan ke mana? "Langsung ke Pak Ito [Kabareskrim, Ito Sumardi]," jawab Kapolri.
"Masa [sama] Kabareskrim nggak percaya," lanjut Bambang Hendarso.
Wartawan, kata Kapolri, bisa sampaikan langsung pada Kabareskrim. "Sampaikan ke Pak Ito orang-orang ini [diduga 'markus'] bolak-balik ke situ nggak jelas. Cobalah kasih tahu, infokan," tambah dia.
Pemberantasan 'markus' juga jadi prioritas Kabareskrim, Komisaris Jenderal Ito Sumardi Djuni Sanyoto.
Dia mengaku optimistis dapat memberantas makelar kasus atau markus di institusinya. Ia telah menyiapkan strategi untuk mendukung program 100 hari pemerintah itu.
Masalah markus kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman percakapan Anggodo Widjoyo, adik buron kasus korupsi, Anggoro Widjoyo, dengan sejumlah orang. Berdasar evaluasi Tim Delapan, rekaman itu mengindikasikan praktik makelar kasus di tubuh aparat penegak hukum termasuk Polri dan Kejaksaan.
• VIVAnews
Komentar
Posting Komentar