harga KEJUJURAN @140 T aja
Antisipasi Kecurangan, PDIP Bangun 300 Posko Pengaduan
Kamis, 13 September 2012 | 14:59
Kamis, 13 September 2012 | 14:59
[JAKARTA] Menghadapi
putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, 20 September nanti, Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) PDIP membangun posko pengaduan pelanggaran dan kecurangan. Terdapat 320
posko yang tersebar di seluruh kelurahan hingga tingkat provinsi yang ditujukan
untuk mengawasi Pilkada DKI Jakarta 2012 ini.
Langkah membangun posko ini, lantaran partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut mendapat banyak laporan adanya tekanan yang diterima kader, relawan dan simpatisan pasangan yang diusung PDIP, Joko Widodo-Basuki T Purnama.
Plh Ketua DPD PDIP Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, laporan dan aduan dari masyarakat tersebut antara lain menyangkut masalah ketidaknetralan birokrasi, ancaman intimidasi kekerasan, penyalahgunaan anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadi, hingga profesionalitas penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Panwaslu.
Padahal, Pilkada DKI merupakan barometer untuk Indonesia dan dilihat serta mendapat perharian tidak hanya di seluruh Indonesia, tapi juga dunia internasional. Sementara Pilkada damai hanya dapat diwujudkan secara kongkret jika Pilkada dapat berjalan secara jujur adil dan demokratis.
"Maka perlu ada saluran untuk pilkada damai melalui saluran hukum, supaya masyarakat tidak berbuat anarkis," katanya.
Dipaparkan Djarot, selain 320 posko, pihaknya juga menyiapkan 150 advokat untuk menerima, menindaklanjuti, dan mengawal pelaporan ini.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP PDIP, Trimedia Panjaitan, mengatakan, sebulan terakhir, fenomena adanya dugaan pelanggaran pilkada DKI makin marak terdengar pihaknya. Untuk membantu tim Jokowi-Ahok dalam mengelola laporan yang diterima, pihaknya merasa untuk turun tangan turut mengawasi secara langsung dalam Pilkada DKI Jakarta ini.
"Hari-hari ini semakin kuat preasure-nya, karena itu kita buat posko untuk menampung aspirasi kader dan simpatisan kita. Dari masukan yang kami terima, DPP PDIP merasa harus merespon cepat," kata dia.
Koordinator Posko Pengaduan, Sirra Prayuna mengatakan pengaduan ini nantinya akan bergerak dengan pola kerja yang berjenjang namun dengan koordinasi yang sistematis. Dikatakan, pelapor yang mengadu di tingkat kelurahan, akan mendapat form yang diisi secara jelas termasuk mengenai keterangan identitas pelapor. Keterangan dari pelapor ini dikumpulkan untuk kemudian disampaikan ke Pengurus Anak Cabang (PAC).
"PAC akan verifikasi dan kualifikasi laporan tersebut dan kemudian diserahkan ke tingkat Cabang. Di tingkat cabang akan ditindaklanjuti dan dilihat kualifikasinya, apa pidana atau adminitrasi, kalau ini pidana ke polisi, kalau admintrasdi ke panwas," paparnya.
Dikatakan Sirra, pihaknya berharap dengan adanya posko pengaduan ini, diharapkan pelaksanaan pilkada DKI Jakarta berjalan jujur adil, terbuka, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas dan efisin dan efektif. [F-5]
Langkah membangun posko ini, lantaran partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut mendapat banyak laporan adanya tekanan yang diterima kader, relawan dan simpatisan pasangan yang diusung PDIP, Joko Widodo-Basuki T Purnama.
Plh Ketua DPD PDIP Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, laporan dan aduan dari masyarakat tersebut antara lain menyangkut masalah ketidaknetralan birokrasi, ancaman intimidasi kekerasan, penyalahgunaan anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadi, hingga profesionalitas penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Panwaslu.
Padahal, Pilkada DKI merupakan barometer untuk Indonesia dan dilihat serta mendapat perharian tidak hanya di seluruh Indonesia, tapi juga dunia internasional. Sementara Pilkada damai hanya dapat diwujudkan secara kongkret jika Pilkada dapat berjalan secara jujur adil dan demokratis.
"Maka perlu ada saluran untuk pilkada damai melalui saluran hukum, supaya masyarakat tidak berbuat anarkis," katanya.
Dipaparkan Djarot, selain 320 posko, pihaknya juga menyiapkan 150 advokat untuk menerima, menindaklanjuti, dan mengawal pelaporan ini.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP PDIP, Trimedia Panjaitan, mengatakan, sebulan terakhir, fenomena adanya dugaan pelanggaran pilkada DKI makin marak terdengar pihaknya. Untuk membantu tim Jokowi-Ahok dalam mengelola laporan yang diterima, pihaknya merasa untuk turun tangan turut mengawasi secara langsung dalam Pilkada DKI Jakarta ini.
"Hari-hari ini semakin kuat preasure-nya, karena itu kita buat posko untuk menampung aspirasi kader dan simpatisan kita. Dari masukan yang kami terima, DPP PDIP merasa harus merespon cepat," kata dia.
Koordinator Posko Pengaduan, Sirra Prayuna mengatakan pengaduan ini nantinya akan bergerak dengan pola kerja yang berjenjang namun dengan koordinasi yang sistematis. Dikatakan, pelapor yang mengadu di tingkat kelurahan, akan mendapat form yang diisi secara jelas termasuk mengenai keterangan identitas pelapor. Keterangan dari pelapor ini dikumpulkan untuk kemudian disampaikan ke Pengurus Anak Cabang (PAC).
"PAC akan verifikasi dan kualifikasi laporan tersebut dan kemudian diserahkan ke tingkat Cabang. Di tingkat cabang akan ditindaklanjuti dan dilihat kualifikasinya, apa pidana atau adminitrasi, kalau ini pidana ke polisi, kalau admintrasdi ke panwas," paparnya.
Dikatakan Sirra, pihaknya berharap dengan adanya posko pengaduan ini, diharapkan pelaksanaan pilkada DKI Jakarta berjalan jujur adil, terbuka, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas dan efisin dan efektif. [F-5]
Komentar
Posting Komentar