G(ubernur)ALAU melulu youw (8)
Rabu, 19/09/2012 23:01 WIB
Jadi Tokoh Inspirasi, Jokowi Dapat Penghargaan Khusus Soegeng Sarjadi
Ferdinan - detikNews
Penghargaan khusus ini langsung diberikan oleh Ketua Dewan Pendiri Soegeng Sarjadi School of Government, Soegeng Sarjadi, di Hotel Four Seasons, Jaksel, Rabu (19/9/2012) malam.
Jokowi yang datang dengan baju batik ini menolak memberi pernyataan terkait penghargaan yang diterimanya, meski diberi kesempatan untuk berbicara di atas panggung.
"Karena malam ini masih masuk hari tenang, saya akan tidak berbicara malam ini. Terima kasih Assalamualaikum," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.
Sebelum penghargaan diberikan, panitia memutar potongan gambar penggusuran pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Panitia juga menyambungkan klip ini dengan pidato Jokowi mengenai pemberdayaan masyarakat termasuk PKL.
Selain Jokowi, tokoh yang menerima Soegeng Sarjadi Award adalah Iwan Fals, Dahlan Iskan dan Chairul Tanjung. Untuk kategori lembaga atau perusahaan penghargaan diberikan kepada Pertamina, KPK dan Komnas Perlindungan Anak.
(fdn/mok) Sampah Sepanjang 1 Km di Kali Kecil Mulai Dikeruk
Sabtu, 15 September 2012 | 8:37
[JAKARTA] Warga di sekitar Kali Kecil, Batu Ampar, Kramat
Jati, Jakarta Timur dapat bernafas lega. Pasalnya, sampah sampah yang
memenuhi kali yang menjadi saluran penghubung Kali Baru itu, mulai
dikeruk oleh jajaran petugas dari Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air,
Jakarta Timur pada Jumat (14/9).
Proses pengerukan ini diperkirakan akan rampung dua pekan mendatang. Lamanya pengerukan ini karena banyaknya sampah yang harus dikeruk dan diangkut. Diperkirakan penumpukan sampah sepanjang satu kilometer yang berada di sekitar RW 01 dan 06 itu memiliki berat hingga ratusan meter kubik. Sampah-sampah ini nantinya akan diangkut dan dibuat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi.
"Kami kesulitan membersihkannya karena akses yang sangat sempit. Terpaksa petugas kami mengangkut dengan gerobak untuk dibawa ke truk yang diparkir di tempat yang cukup jauh," Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air Suku Dinas PU Tata Air Jaktim, Sunarto.
Menurut Sunarto, pengerukan sampah ini dilakukan mengantisipasi dan mencegah terjadinya banjir saat musim penghujan yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Agar hasil pengerukan ini dapat dirasakan warga secara maksimal, Sunarto berharap tak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan ke kali tersebut.
Sunarto menjelaskan dari hasil pemeriksaan di lapangan, penyumbatan yang mengakibatkan penumpukan sampah terjadi lantaran adanya pohon besar yang tumbang dan tak diangkat ke permukaan. Bangkai pohon kemudian menghalangi aliran air, dan membuat sampah yang dibuang ke kali oleh warga tak dapat terbawa arus. Perlahan, sampah-sampah itu menumpuk dan menjadi sedimentasi. Tak hanya itu penumpukan yang diperkirakan sudah terjadi sejak dua bulan belakangan dihinggapi belatung dan mengeluarkan bau tak sedap yang membuat warga sekitar resah.
"Sampah-sampah yang dibuang di kali itu juga macam-macam, mulai dari sampah rumah tangga, plastik, botol, karung, bantal hingga bangkai pohon," katanya.
Baru dilakukannya pengerukan ini, lantaran selama ini, pihak Sudin PU Tata Air belum menerima laporan mengenai fenomena tersebut.
Diberitakan sebelumnya, warga di sekitar kali resah, karena sampah yang berada di kali semakin menumpuk setiap harinya, dan mengular hingga sepanjang satu kilometer. Tak hanya itu, sampah-sampah itu juga mengeluarkan bau tak sedap dan mulai menjadi tempat berkembang biak belatung.
Dedi Junaedi (61) warga setempat mengatakan, mulanya panjang tumpukan sampah diperkirakan hanya sekitar 200 meter. Namun dalam tempo yang tak lama, penumpukan terjadi hingga sepanjang satu kilometer.
"Tumpukan semakin menjadi karena kenakalan warga sekitar dan sejumlah pemotor yang melintas membuang sampah," kata warga RT 003/06 itu.
Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) Batu Ampar, Sarikun, penumpukan sampah juga terjadi lantaran keringnya air kali. Terlebih aliran air Kali Kecil ini hanya bersumber dari guyuran hujan atau air buangan dari rumah-rumah warga. Awalnya, kali ini merupakan selokan selebar satu meter. Terjadinya normalisasi kali, membuat kali ini diperlebar hingga mencapai sekitar enam meter.
"Kali ini sendiri hulunya dari perumahan warga di Kelurahan Tengah atau di belakang Pasar Induk Kramatjati, dan hilirnya ke Kali Ciliwung," jelasnya. [F-5]
Rabu, 12/09/2012 17:47 WIB
FPDIP DKI: Penerbitan Jamkesda Dibumbui Paksaan Pilih Foke-Nara
Rina Atriana - detikNewsProses pengerukan ini diperkirakan akan rampung dua pekan mendatang. Lamanya pengerukan ini karena banyaknya sampah yang harus dikeruk dan diangkut. Diperkirakan penumpukan sampah sepanjang satu kilometer yang berada di sekitar RW 01 dan 06 itu memiliki berat hingga ratusan meter kubik. Sampah-sampah ini nantinya akan diangkut dan dibuat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi.
"Kami kesulitan membersihkannya karena akses yang sangat sempit. Terpaksa petugas kami mengangkut dengan gerobak untuk dibawa ke truk yang diparkir di tempat yang cukup jauh," Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air Suku Dinas PU Tata Air Jaktim, Sunarto.
Menurut Sunarto, pengerukan sampah ini dilakukan mengantisipasi dan mencegah terjadinya banjir saat musim penghujan yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Agar hasil pengerukan ini dapat dirasakan warga secara maksimal, Sunarto berharap tak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan ke kali tersebut.
Sunarto menjelaskan dari hasil pemeriksaan di lapangan, penyumbatan yang mengakibatkan penumpukan sampah terjadi lantaran adanya pohon besar yang tumbang dan tak diangkat ke permukaan. Bangkai pohon kemudian menghalangi aliran air, dan membuat sampah yang dibuang ke kali oleh warga tak dapat terbawa arus. Perlahan, sampah-sampah itu menumpuk dan menjadi sedimentasi. Tak hanya itu penumpukan yang diperkirakan sudah terjadi sejak dua bulan belakangan dihinggapi belatung dan mengeluarkan bau tak sedap yang membuat warga sekitar resah.
"Sampah-sampah yang dibuang di kali itu juga macam-macam, mulai dari sampah rumah tangga, plastik, botol, karung, bantal hingga bangkai pohon," katanya.
Baru dilakukannya pengerukan ini, lantaran selama ini, pihak Sudin PU Tata Air belum menerima laporan mengenai fenomena tersebut.
Diberitakan sebelumnya, warga di sekitar kali resah, karena sampah yang berada di kali semakin menumpuk setiap harinya, dan mengular hingga sepanjang satu kilometer. Tak hanya itu, sampah-sampah itu juga mengeluarkan bau tak sedap dan mulai menjadi tempat berkembang biak belatung.
Dedi Junaedi (61) warga setempat mengatakan, mulanya panjang tumpukan sampah diperkirakan hanya sekitar 200 meter. Namun dalam tempo yang tak lama, penumpukan terjadi hingga sepanjang satu kilometer.
"Tumpukan semakin menjadi karena kenakalan warga sekitar dan sejumlah pemotor yang melintas membuang sampah," kata warga RT 003/06 itu.
Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) Batu Ampar, Sarikun, penumpukan sampah juga terjadi lantaran keringnya air kali. Terlebih aliran air Kali Kecil ini hanya bersumber dari guyuran hujan atau air buangan dari rumah-rumah warga. Awalnya, kali ini merupakan selokan selebar satu meter. Terjadinya normalisasi kali, membuat kali ini diperlebar hingga mencapai sekitar enam meter.
"Kali ini sendiri hulunya dari perumahan warga di Kelurahan Tengah atau di belakang Pasar Induk Kramatjati, dan hilirnya ke Kali Ciliwung," jelasnya. [F-5]
Jakarta Fraksi PDIP menilai Program kartu Jamkesda Pemprov DKI Jakarta dimanfaatkan oleh salah satu pasangan cagub dan cawagub pilgub DKI Jakarta. Untuk itu, FPDIP mengungkapkan beberapa bukti penyimpangan tersebut.
"Terdapat intimidasi ke warga karena di sebagian wilayah lingkungan dibumbui paksaan untuk memilih cagub cawagub tertentu, yaitu pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli," ungkap Ketua FPDIP DPRD DKI Jakarta, Syahrial, saat jumpa pers di Gedung DPRD DKI Jakarta Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2012).
Syahrial juga memaparkan di daerah mana saja penyimpangan tersebut terjadi. "Di antaranya terjadi di RW 03, RW 011, RW 012, RW 16 Kelurahan Kapuk Cengkareng; Kelurahan Tugu Selatan Koja; RW 05 Kelurahan Makasar, RW 07,RW 10 Kelurahan Palmerah; RW 04, Kelurahan Jatinegara-Cakung; dan RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Utara," lanjutnya.
Selain itu, program Jamkesda ini dinilai tidak transparan. Sementara orang-orang yang aktif dalam program ini adalah mereka yang mengatasnamakan partai.
"Puskesmas tidak terlihat berperan aktif, dan terkesan yang berperan adalah kelompok orang yang mengatasnamakan partai," tutur Syahrial.
Di kesempatan yang sama, anggota Komisi E FPDIP, Merry Hotman menambahkan pihaknya tidak memperoleh penjelasan mengenai program Jamkesda ini dari Pemprov DKI. Ia juga menyayangkan lambatnya eksekusi program ini.
"Tiba-tiba saja keluar. Padahal kami sudah sangat merindukan adanya Jamkesda ini. Anggaran sudah ada sejak 2010. Kenapa baru dikeluarkan sekarang?" ujarnya.
(sip/vit)
Rabu, 12/09/2012 11:43 WIB
Foke Kalah di Kasus Sengketa Lahan Tol, Rp 200 M Gagal Masuk Kas APBD
Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda
Alhasil, uang sebesar Rp 200 miliar gagal masuk kas APBD Jakarta dan harus masuk ke kantong PT Copylas.
Sengketa itu bermula pada 1997 saat akan dibangun jalan Tol Kebon Jeruk-Ulujami (JORR W2) dengan nilai pembebasan Rp 200 miliar. Versi PT Copylas tanah tersebut milik mereka, sedangkan versi Pemprov DKI Jakarta sebaliknya, tanah tersebut milik pemerintah untuk keperluan fasilitas sosial dan fasilias umum (fasos-fasum).
Lalu timbullah sengketa, siapa pemilik uang ganti rugi Rp 200 miliar. PN Jakbar memenangkan PT Copylas dan menyerahkan uang Rp 200 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum ke kantong PT Copylas. Mendapati ini, Fauzi Bowo pun berang sebab Kementerian PU membayar uang ganti rugi sebelum ada putusan hukum tetap.
Adapun status tanah, perkara ini masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan pada 11 Agustus 2011, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Copylas. Tidak terima dengan putusan PTUN Jakarta, pria berkumis yang biasa disapa Foke ini pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.
Pada 19 Januari 2012 dalam putusan bernomor 217/B/2011/PT.TUN JKT, PT TUN Jakarta menguatkan putusan dari PTUN Jakarta yang sebelumnya memenangkan pengembang tersebut.
Mendapati putusan ini, Foke ambil jalan terakhir yaitu mengajukan kasasi. Namun apa daya, MA mengandaskan usaha orang yang mencalonkan diri menjadi gubernur untuk kedua kalinya tersebut.
"Menolak permohonan kasasi Gubernur DKI Jakarta," demikian lansir panitera MA dalam website-nya, Rabu (12/9/2012).
Perkara bernomor 211 K/TUN/2012 diputus oleh ketua majelis hakim Prof Paulus E Lotulung dengan hakim anggota Dr Imam Soebchi dan Dr Supandi. Putusan ini diketok pada 8 Agustus 2012 lalu dengan panitera pengganti Handri Anik Effendi.
Sebelum kekalahan ini, Foke juga kalah melawan PT Porta Nigra. Akibat kekalahan ini, Foke siap-siap merogoh kocek uang rakyat di kas APBD sebesar Rp 319 miliar terkait sengketa tanah Meruya Selatan. Saat ini Porta Nigra tengah mengajukan permohonan eksekusi. Namun Foke berdalih akan melakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk menggagalkan eksekusi ini.
(asp/vta)
PILKADA DKI 20 SEPTEMBER: Marzuki Alie sebut enam kegagalan Jokowi Newswire Senin, 10 September 2012 | 11:12 WIB
bisnis indonesia JAKARTA: Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie, Sabtu, menilai, ada enam kegagalan Joko Widodo yang akrab disapai Jokowi dalam memimpin Kota Solo yang berpenduduk 559.000 jiwa. Pertama, kata Marzuki, Jokowi dinilai gagal mengatasi masalah banjir karena setiap tahun kota Solo dilanda banjir. "Kota Solo setiap tahun mengalami banjir, bahkan rumah walikota sendiri ikut terkena kebanjiran," kata Marzuki kepada ANTARA News. Kedua, kata Ketua DPR RI itu, Joko belum bisa mengatasi kepadatan dan kemacetan yang disebutnya terjadi di kota Solo. "Kota Solo menjadi kota macet, ternyata Jokowi tak punya konsep transportasi. Jadi bagaimana mau menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta?" kata Marzuki. Ketiga, Marzuki menuduh Joko terlilit kasus dugaan manipulasi perjalanan dinas pemerintah kota Solo. Keempat, pembangunan Gapura Makutha di Kota Solo tak kunjung selesai dan terbengkalai selama 1,5 tahun. "Pembangunan gapura belum selesai. Sangat susah membayangkan bagaimana mau bangun underpass, flyover atau bahkan MRT atau subway," kata Marzukie. Kelima, Marzuki menilai Joko belum bisa mengatasi masalah sampah di kota yang dipimpinnya itu. "Solo saat ini memiliki masalah sampah, sistem pengelolaan masih tradisional dan belum ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah sampah tersebut oleh Jokowi," sebut dia. Terakhir, kata Marzuki, tingkat angka kemiskinan di Kota Solo terus meningkat dan Jokowi belum mampu mengatasi soal ini. "Tingkat kemiskinan kota Solo terus naik sejak dipimpin Jokowi," pungkas Marzuki tanpa menyebutkan jumlah angka kemiskinan di Solo. Pilkada Jakarta putaran kedua akan berlangsung pada 20 September 2012. Dua pasang kandidat maju ke putaran kedua ini, yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PPP, PKB, PAN, menghadapi Jokowi-Basuki yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra. Awal Agustus lalu, Joko Widodo terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan Best City Award dalam Konferensi Partnership for Democratic Local Governance in Southeast Asia di Bangkok, Thailand.(api)
Senin, 10/09/2012 17:27 WIB Foke Minta Sungai Sampah di Jaktim Dibersihkan Bersama Nur Khafifah - detikNews
Jakarta Sungai sepanjang 5 km di Jakarta Timur dipenuhi dengan sampah. Alhasil sungai itu juga dihuni lalat dan belatung. Nah, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta agar sampah di sungai itu dibersihkan bersama-sama. "Bersihkan sama-sama," ujar pria yang akrab disapa Foke ini usai pembukaan turnamen taiji dan qikong yang merupakan senam pernafasan ala China, di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2012). Menurutnya usaha konkret yang pasti dilakukan Pemprov DKI adalah menjalin kerja sama dengan berbagai kalangan untuk membersihkannya. "Itu sudah pasti," ucapnya Sungai sampah itu berada di Batu Ampar, Kramatjati, Jaktim. Sungai sampah itu ada di sepanjang 5 RW, mulai dari RW 1 sampai RW 6. Awalnya hanya ratusan meter, namun sekarang jadi sampai 5 km, Sejatinya, sungai sampah itu adalah Kali Kecil. Air Kali Kecil ini merupakan air yang mengalir ke Cililitan kemudian ke Sungai Ciliwung. Tapi kini, air sudah hilang lenyap dari Kali Kecil. Menurut Antun Mat Sani (70), tokoh masyarakat RT 01/08 sungai sampah ini muncul karena kenakalan warga sekitar dan sejumlah pemotor yang melintas membuang sampah. (vit/nwk)
Senin, 10/09/2012 14:40 WIB
Hiii! Sungai Sampah Bau Sepanjang 5 Km Ada di Jakarta Timur
Ganessa - detikNews
"Ini sudah ada sejak 2 bulan lalu," kata Antun Mat Sani (70) yang juga tokoh masyarakat di RT 01/08, Batu Ampar, Jaktim saat ditemui detikcom, Senin (10/9/2012).
Sampah itu pun beraneka rupa. Mulai dari sampah rumah tangga, sampah plastik, dan bermacam-macam lainnya. Pastinya bau tak sedap tercium dari tumpukan sungai sampah itu.
Sejatinya, sungai sampah itu adalah Kali Kecil. Air Kali Kecil ini merupakan air yang mengalir ke Cililitan kemudian ke Sungai Ciliwung. Tapi kini, air sudah hilang lenyap dari Kali Kecil.
"Ini baunya luar biasa. Dari mana-mana sampahnya ini," keluh Antun.
Sampah tersebut datang dari para pengendara sepeda motor yang main lempar sampah ke kali itu. Di sisi kanan dan kiri Kali Kecil itu memang ada jalan kecil yang bisa dilalui sepeda motor.
"Kita sudah mengadu ke kelurahan tapi tidak ada tanggapan," sambungnya.
Sudah 2 bulan ini juga, 6 RW di sepanjang sungai sampah itu mesti menghirup bau tidak sedap. Bahkan lalat pun banyak beterbangan di sekilar lingkungan sungai sampah.
(ndr/vta) Senin, 10/09/2012 16:27 WIB Nachrowi Ramli: Silakan Keluar dari Betawi Kalau Tak Pilih Orang Betawi Ray Jordan - detikNews Jakarta Nachrowi Ramli meminta warga Betawi tidak salah pilih dalam Pilgub DKI putaran kedua nanti. Jangan memilih calon yang bukan etnis Betawi. Bila itu tetap dilakukan, silakan keluar dari Betawi. "Saya mengingatkan kepada kaum Betawi, tidak ada pilihan lain, selain satu untuk semua. Silakan keluar dari Betawi jika tidak memilih orang Betawi," tegas Nachrowi saat memberi sambutan dalam acara Lebaran Betawi 1433 Hijriah di Lapangan Bermes, Jakarta Utara, Senin (10/9/2012). Nara, begitu ia biasa disapa adalah Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan fotonya bersama Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) di beberapa billboard yang tersebar di DKI, adalah dalam rangka acara Lebaran Betawi. Acara tersebut merupakan kerjasama antara Bamus Betawi dan Pemprov DKI Jakarta. "Acara Lebaran Betawi ini diselenggarakan atas kerjasama antara Bamus Betawi dengan Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau ada yang keberatan dengan foto pak FauzI Bowo di billboard DKI, tolong sampaikan, pak Fauzi adalah ketua Dewan Pembina Bamus Betawi. Jadi kalau ada simbol Pemda DKI di billboard, itu adala bentuk kerja keras Pemda DKI untuk acara ini," ujar Nachrowi Ramli Nachrowi menjelaskan, acara lebaran Betawi ini sudah diselenggarakan sebanyak 5 kali. Karena itu, menurut Nachrowi acara ini tidak bisa ditangani oleh orang yang belum berpengalaman dalam bidang ini. "Acara Lebaran Betawi ini sudah yang kelima kalinya. Jadi kalau ada orang yang ingin mencoba-coba, tolong pikir dua kali. Acara ini sudah didesain dengan baik. Jadi kalau ada yang coba-coba untuk mengatur acara ini, tolong dipikir lagi. Jadi bagi orang yang hanya berwacana, berbicara konsep, hanya pepesan kosong, tolong dipertimbangkan," jelasnya. (jor/mad)
Bom di Depok, Polisi Dianggap Kecolongan Oleh: Renny Sundayani nasional - Minggu, 9 September 2012 | 13:03 WIB INILAH.COM, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai Kepolisian RI kecolongan atas peristiwa Ledakan di Yayasan Yatim Piatu yang terletak di Jl Nusantara Raya No 63, Beji, Depok, Jawa Barat, Sabtu (8/9/2012) malam.
”Polisi dan intelijen berhasil dikecohkan para teroris. Sebelumnya, Kapolres Depok sempat menyatakan jajarannya bersiaga penuh setelah penangkapan beberapa hari lalu di Depok. Ternyata, kelompok teroris masih bercokol di depok,“ kata Presidium Neta S Pane melalui rilisnya, Minggu (9/9/2012).
Menurut Neta, kasus teror bom di Depok lebih berbahaya ketimbang penyergapan-penyergapan sebelumnya. Sebab ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri dengan sebuah mobil.
”Bukan mustahil, orang-orang yang lolos ini akan kembali berulah dan lebih berbahaya, mengingat begitu banyak barang berbahaya yang ditemukan di TKP," ucapnya.
Kendati demikian, Polri dan intelijen harus bekerja keras untuk memburu dan menciduk mereka. Sebab bukan mustahil, teror itu akan mereka lalukan untuk mengacaukan Jakarta, terutama saat pemilukada. [mvi]
Jokowi Kunjungi Pasar Ciplak Tribunnews.com - Minggu, 9 September 2012 12:18 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi pada pagi hari ini telah berkunjung ke pasar tradisional Ciplak di Cipinang , Jakarta Timur, Minggu (9/9/2012). Jokowi yang datang sekitar pukul 09.00 WIB, datang masih dengan baju favoritnya yakni kemeja bermotif kotak-kotak.
Tiba di pasar Ciplak, Jokowi disambut para pedagang di pasar tersebut. Pasar Ciplak yang awalnya sepi, langsung menjadi ramai karena masyarakat sekitar ingin bertemu, berfoto bersama serta berbincang-bincang dengan Walikota Solo tersebut.
Dari pantauan Tribunnews.com, Jokowi sempat mendatangi pedagang buah dan daging serta menanyakan harga-harga. Meski ramai dengan masyarakat, Jokowi berusaha menyalami satu per satu para pedagang di sekitar sana.
Permintaan dan harapan pun muncul dari pedagang-pedagang tersebut. Mereka meminta jika Jokowi jadi gubernur, harus bisa memperhatikan pasar penampungan dan memperbaiki pasar penampung terutama yang di daerah Ciplak, Cipinang Utara.
"Ya kalau bapak Jokowi jadi gubernur, tolong diperhatikan pasar kami. Ini kan tanah bekas orang PAM. Tolong diperluas dan diperhatikan,"ujar salah satu pedagang tersebut.
Jokowi pada hari ini mempunyai jadwal yang padat di Jakarta. Selain berkunjung ke pasar Ciplak, Jokowi juga akan datang ke peluncuran Pawang Geni di Manggarai dan ke Lebak Bulus untuk mengunjungi Apmiso.
PILKADA DKI: Jakarta Terkorup Vs Solo Termiskin JIBI Rabu, 29 Agustus 2012 | 07:43 WIB bisnis indonesia JAKARTA: Menjelang Pilkada DKI Jakarta, suhu politik semakin memanas. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan pemerintah provinsi yang diduga paling marak melakukan tindak pidana korupsi. Dari data yang dilansir, Pemerintah provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan presentase 46,7% dan urutan ahir Kepulauan Bangka Belitung 0,1%. Menanggapi temuan PPATK itu, Gubernur DKI Fauzi Bowo yang juga Cagub putaran II Pilkada DKI Jakarta, mengaku pihaknya sudah transparan. “Buat saya pemerintah DKI sudah transparan,” kata Foke di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (28/8/2012). Foke menyatakan kesiapannya jika Pemprov DKI diperiksa. DKI siap bekerja sama dan kooperatif. “Silakan diperiksa, kami tidak akan menutupi, menghalangi atau mempersulit,” jelas Foke. Beberapa pihak menilai temuan PPATK tersebut bertendensi politik. Ketua Komisi III DPR yang juga politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika mencurigai temuan tersebut berbau politis. Sebab data tersebut diluncurkan menjelang Pilkada putaran II DKI Jakarta. Soal “pelabelan” wilayah belakangan menjadi isu menjelang pilkada. Belum lama ini, data kemiskinan di Solo dijadikan serangan yang menyudutkan Walikota Solo yang juga Cagub DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Di Solo dati sekitar 550.000 jiwa penduduk, angka kemiskinan berdasarkan SK Walikota Solo sebanyak 133.600 jiwa. Seperti diberitakan Solopos.com, beberapa pihak memberi nilai jelek atas prestasi Jokowi jika mengacu pada angka kemiskinan. Tidak hanya di ranah Twitter, salah satu pendiri PAN, Amien Rais, juga mengkritik kinerja Jokowi. Menanggapi hal ini Jokowi dengan santai menanggapi tudingan berbagai pihak yang menyebut dia telah gagal menangani kemiskinan di Solo. “Yang penting kan itu [data kemiskinan] data riil di lapangan. Kalau daerah lain mana ada yang mau mengungkap data riil,” jelasnya kepada wartawan di Balaikota, Kamis (23/8/2012). (JIBI/Solopos/faa)
Minggu, 9 September 2012 05:50:58 WIB Deklarasi Kampanye Damai Jokowi-Foke Salaman di Monas JAKARTA (Pos Kota) – Calon Gubernur Jakarta Periode 2012-2017 Fauzi Bowo (Foke) dan Joko Widodo (Jokowi) bakal bersalaman di kawasan Taman Monas, Jakarta Pusat, saat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI menggelar deklarasi kampanye damai. “Deklarasi damai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) putaran dua, kami gelar pada 13 September 2012 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur harus hadir,” tegas Suhartono, Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPU DKI Jakarta, Sabtu (8/9). Kegiatan deklarasi damai bertujuan agar kampanye bisa berjalan lancar. “Hindari kampanya berbau suku, agama, ras, antargolongan (SARA),” katanya. Dengan deklarasi damai diharapkan calon gubernur dan wakil gubernur harus siap menang dan kalah. “Patuhi peraturan yang berlaku,” ucapnya. Selain kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, KPUD mengundang pimpinan lembaga pemerintahan, seperti DPR, MPR, DPD, Kemenpolhukam, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mahkamah Konstitusi, dan stakteholder terkait di Pemprov DKI Jakarta. “Semua akan bersalaman. Termasuk Foke dan Jokowi yang akan bersaing di Pemilukada putaran ke dua nanti,” ujarnya.
BISA HADIR Ia berharap Foke-Nara maupun Jokowi-Ahok bisa hadir dalam deklarasi kampanye damai tersebut. Meski keduanya saat ini masih sibuk di daerahnya masing-masing. “Sampai saat ini kami tengah melakukan persiapan termasuk mengundang dua calon gubernur tersebut,” tandasnya. Fauzi Bowo yang akrab dipanggil Foke menyatakan pihaknya berupaya hadir dalam deklarasi kampanye damai. “Saya akan sesuaikan dengan jadwal yang ada. Tapi yang pasti saya dukung deklarasi kampanye damai itu,” pungkasnya.(guruh)
Foke: Umat Islam Wajib Lindungi Minoritas "Itu sumpah yang harus dijalankan umat Islam," katanya. Minggu, 9 September 2012, 07:26 Maryadie
VIVAnews - Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, umat Islam yang berjumlah terbesar di Jakarta wajib menjaga kerukunan dengan umat beragama lain.
"Dalam Alquran, umat Islam wajib menjaga dan melindungi saudara minoritas yang berbeda keyakinan. Itu sumpah yang harus dijalankan umat Islam," katanya.Fauzi Bowo mengatakan hal itu saat peresmian gedung gereja Katolik Santa Maria Imakulata di Komplek Citra Garden 3, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu, 8 September 2012. Foke begitu sebutan Fauzi Bowo berharap umat Katolik di Jakarta dapat beribadah dengan nyaman tanpa gangguan keamanan sekecil apa pun. Selama ini, umat Katolik di Jakarta berkontribusi positif dalam mewujudkan kerukunan di ibukota. "Peliharalah rasa aman umat dan silahturahmi dalam semangat damai," kata Fauzi Bowo. Foke menyatakan umat Katolik adalah umat yang baik dan turut menjaga kerukunan di Jakarta. Ribuan umat Katolik secara konkret berkontribusi pada perkembangan kota Jakarta. Karena itu, dia berharap gereja dan umat tetap berperan sebagai penyejuk dalam kehidupan yang menghargai perbedaan sebagai kekayaan. Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Yohanes Subagyo Pr, mengatakan umat Katolik harus bersatu padu dengan umat lain untuk membangun Jakarta secara total. Sehingga, kerukunan antarumat beragama di Jakarta terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. "Gereja menjadi tempat menjalin persahabatan dalam membina persatuan untuk menjadi bagian yang memajukan Jakarta dengan tulus," ujarnya. Penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian gedung gereja itu dilakukan Walikota Jakarta Barat Burhanuddin. Dia juga memotong tumpeng sebagai simbol syukur. Potongan tumpeng diberikan kepada perwakilan pengurus gereja. (ABA)
Perludem: Kinerja Panwaslu Mengecewakan
Tribunnews.com - Sabtu, 8 September 2012 16:10 WIB
"Sejauh ini Panwas tidak menjalankan tugasnya secar baik,"ujar Veri kepada wartawan di cafe Tjikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012).
Veri mengkritisi, Panwaslu DKI Jakarta selama pelaksanaan Pilkada DKI tidak begitu menonjol kinerjanya dalam melakukan pemantauan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasangan calon.
Menurut Veri, hal ini terjadi lantaran semangat penegakan hukum seolah-olah tidak ada pada tubuh Panwaslu. Padahal, tegasnya, melalui Panwas, semua dugaan pelanggaran dalam Pilkada bisa masuk ke penegak hukum.
"Jika dalam pembuktian kecurangan teman-teman pemantau tidak bisa kumpulkan bukti cukup, mereka bisa proaktif mencari bersama dengan pemantau, Berdasarkan temuan Dari KIPP Jakarta ada 306 kasus pelanggaran, paling yang diurus hanya 20-an kasus," kata Veri.
Awasi Pemilukada, Amarta Terjunkan Relawan Oleh: Wahyu Praditya Purnomo metropolitan - Sabtu, 8 September 2012 | 21:15 WIB INILAH.COM, Jakarta - Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua, Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) menerjunkan 6 ribu relawan "pemantau tertutup". "Terobosan ini untuk menjawab terendusnya praktik jual beli suara pada pemilukada putaran pertama lalu. Amarta menurunkan 6 ribu "pemantau tertutup" untuk memata-matai praktik jual beli suara. Sebab transaksi seperti sangat merusak nilai demokrasi," kata Ketua Amarta, M Rico Sinaga, Sabtu (8/9/2012). Rico menjelaskan, 6 ribu relawan Amarta itu sudah digembleng selama sepekan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam menjalankan operasinya para relawan tidak memakai seragam. Mereka membaur bersama warga. Namun para relawan dilengkapi alat perekam gambar dan suara yang tidak mudah dikenali orang awam. "Dalam putaran kedua ini, kami berusaha agar pelaku dapat ditangkap. Tidak hanya, agen pembayar, tapi juga warga yang menerima bayaran. Karena pada putaran pertama, Amarta menerima banyak laporan kejadian jual beli suara. Ini jelas merugikan para pasangan yang berkompetisi dengan jujur, termasuk pasangan cagub/cawagub incumbent," jelas Rico Menurut Rico, berdasarkan hasil penelitian dari pelaksanaan putaran pertama, ada dua cara praktek politik uang yang terjadi. "Dua cara itu adalah tunai dan pascabayar. Kedua pola ini menggunakan uang atau barang sebagai imbalan untuk pemilih atau masyarakat dari pasangan kandidat atau tim suksesnya," kata Rico juga tim relawan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Politik uang secara tunai, dilakukan oleh tim sukses pasangan calon dengan cara memberikan sejumlah uang atau benda kepada pemilih. Praktek ini biasanya lewat penyerahan uang tepat di saat hari pemilihan atau biasa disebut serangan fajar. Sementara politik uang cara pascabayar adalah bentuk pemberian uang dari kandidat kepada sekelompok orang setelah dilaksanakan hari pemungutan suara. Kandidat biasanya sudah membuat komitmen bersama pemilik suara terlebih dahulu. Dihubungi terpisah, Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah, mengatakan pada putaran kedua ada petugas di setiap kelurahan untuk membantu Panitia Pelaksana Lapangan (PPL) di masing-masing TPS. “Kita kerahkan 801 petugas yang akan disebar di 267 kelurahan yang ada di Jakarta khususnya untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara,” ujar Ramdansyah, kemarin.[dit]
Sabtu, 08 September 2012 | 20:50 WIB
Jokowi Yakinkan Pemilih Lewat Youtube
TEMPO.CO, Jakarta -Tim sukses calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus meyakinkan pemilih melalui dunia maya. Setelah menggunakan Skype dari Solo untuk menyapa warga Jakarta, Jokowi merambah Youtube. Salah satu video persuasif yang diunggah youtube.com berjudul Editorial Jakarta Baru: Kenapa harus pilih Jokowi Basuki?. Video ini yang diunggah oleh akun Pembaharu Jakarta sejak 2 September 2012 lalu ini bisa dilihat http://www.youtube.com/watch?v=s3mQnW6Q7gg&feature=related.
Video berusaha menepis semua keraguan terkait dengan jejak rekam Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama. Sampai Sabtu, 8 September 2012, video berdurasi 8 menit 24 detik ini sudah ditonton 14.240 pengunjung.
Pada bagian awal video ditampilkan potongan-potongan gambar dari siaran televisi seperti ceramah penyanyi dangdut Rhoma Irama yang menuding ibu Jokowi beragama Kristen. Jokowi membantah tudingan Rhoma. Menurut Jokowi, kakek-nenek dan kedua orang tuanya muslim. Bahkan ayah dan ibunya sudah haji dua belas tahun lalu.
“Tapi masak saya sampaikan kemana-mana. Nanti riya'' (pamer) jadinya. Saya juga muslim, apa lagi yang dipermasalahkan?” kata Jokowi dalam video tersebut, yang diambil dari kutipan tayangan program Indonesia Lawyer Club di stasiun televisi TV One, 14 Agustus 2012.
Jokowi ditampilkan sedang menjalankan salat, berpakaian ihram di Masjidil Haram Mekkah, dan bersedekah. “Dia juga pemaaaf dan tidak memusuhi orang lain seperti yang diajarkan agama Islam,” kata Ariseno Ridhwan, narator video ini.
Menurut Ariseno, Basuki adalah sosok Kristen taat. Betul dia keturunan Tionghoa. Walau Kristen dan keturunan Tionghoa, menurut Ariseno, saat menjadi Bupati Belitung Timur, Basuki banyak membantu umat Islam di sana. “Basuki menaikkan haji para ustad dan ulama yang belum haji. Jumlahnya lebih dari 100 orang,” katanya.
Bahkan pada 2007, kata dia, Basuki didukung Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju dalam pemilihan Gubernur Bangka Belitung. Dia diminta KH Abdurahman Wahid, mantan Presiden RI, untuk maju bertarung merebut kursi Gubernur Bangka Belitung.
Saat Ramadan Basuki juga mengikuti Safari Ramadan hingga tuntas meski hanya menunggu di tempat parkir sampai acara itu selesai. “Artinya dia pemimpin yang adil, merakyat, dan terbukti mengayomi semua golongan,” katanya.
Video ini diproduksi oleh Cyrus Network Consultindo pimpinan Hasan Nasbi. Video ini ditutup musik berjudul “Jokowi dan Basuki”oleh Cameo Project. Tentu saja musik ini liriknya persuasif dan menginginkan Jokowi-Basuki memimpin Jakarta.
Video ini sudah dikomentari 97 komentator. Salah satunya yang menyebut namanya Dharmawan Siregar. “AWAS MAS JOKOWI, NANTI DIBALAS FOCKE DENGAN FITNAH LAGI. EMANG TUH ORANG BISANYA BEGITU DOANG. HABIS APA YANG BISA DIBANGGAIN? PRESTASI GAK ADA, EMOSI GAK TERKONTROL.... MUNGKIN BAGI FOCKE JABATAN ITU LEBIH PENTING DARIPADA KEUTUHAN NKRI,” tulis Dharmawan tiga hari lalu.
NURHASIMRay Rangkuti: Panwaslu dan KPU DKI Diganti Robot Saja! Tribunnews.com - Kamis, 6 September 2012 11:39 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Menurut Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, seharusnya KPU DKI dan Panwaslu DKI lebih responsif dalam mengambil tindakan, jika melihat atau mendapat laporan mengenai isu SARA.
Namun, selama ini kedua lembaga itu dinilai tak berbuat banyak untuk meredam isu SARA, jelang putaran kedua Pemilukada DKI.
"Lama-lama saya pikir, KPU DKI dan Panwaslu DKI diganti robot saja. Karena, kerjanya hanya menentukan jadwal penyelenggaraan dan pemeriksaan. Robot pasti bisa lah kalau cuma mengerjakan itu saja, dan kami enggak perlu marah-marah, karena namanya juga robot," sindir Ray, Kamis (6/9/2012).
Ray menuturkan, untuk mengatasi isu SARA, dibutuhkan sensitifitas dari para pasangan calon dan partai politik pengusung, selain dari penyelenggara pemilukada.
Misalnya, jelas Ray, jika isu SARA mengarah membela Fauzi Bowo (Foke), harusnya Foke langsung turun tangan untuk mengantisipasi isu tersebut.
"Foke harus turun tangan dan bilang saya tidak suka dengan cara itu. Saya memang berambisi menjadi gubernur DKI, tapi di atas itu semua kepentingan menjaga demokrasi dan bangsa ini lebih utama dari apa pun. Itu harus keluar dari mulut Foke beserta tindakan nyatanya," papar Ray. (*)
Sikap KPU DKI dan Panwaslu Jakarta, selama ini dinilai terlalu pasif menanggapi isu SARA, yang marak terjadi jelang putaran kedua Pemilukada DKI. Dua lembaga ini pun diusulkan agar diganti robot, karena kerjanya tak maksimal.
Jokowi Langgar Sila Keempat Pancasila
Senin, 03 September 2012 , 20:51:00 WIB
Laporan: Ari Purwanto
Pelanggaran terhadap sila-4 itu dilakukan Jokowi karena sampai saat ini cagub yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra itu, belum berunding atau bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan parpol pengusungnya di Solo terkait pencalonannya sebagai peserta Pilgub Jakarta.
“Langkah ini juga belum dilakukan oleh Jokowi sejak awal. Seharusnya Jokowi meminta persetujuan politik lebih dulu dari parpol-parpol yang mengusung dirinya saat Pilwakot Solo 2010,” kata Ketua Forum Renovasi Indonesia (FRI), Bagus Satriyanto dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (3/9).
Pada Pilwakot Solo 2010 silam, kata Bagus, pasangan Jokowi-FX Hadi Rudyatmo diusung oleh PDIP, Partai Gerindra, PKB, PKPB, PKPI, PDP, PAN, PKS, serta PDS. Bagus menambahkan, kalau parpol pengusungnya menyetujui, Jokowi bisa mengambil pilihan politik untuk mengundurkan diri sebagai Walikota Solo dan dilanjutkan oleh wakilnya.
Jokowi yang maju sebagai cagub DKI berpasangan dengan Ahok, kata Bagus, berpotensi juga melanggar pasal 110 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewajiban kepala daerah untuk menuntaskan masa jabatannya.
Bila diteliti secara seksama, Bagus mengulas, Jokowi terindikasi melanggar sejumlah ketentuan hukum lainnya. Di antaranya, kata Bagus, UUD 1945, pasal 2 UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, UU 2/2011 tentang Perubahan Atas UU 2/2008 tentang Partai Politik dan UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Karenanya, Bagus prihatin dengan manuver-manuver elit parpol yang acapkali mengabaikan etika politik serta Pancasila sebagai norma hukum tertinggi.
"Tidak hanya nilai-nilai Pancasila saja yang dilabrak, ketentuan-ketentuan hukum serta sistem demokrasi yang telah dibangun pun bisa mengalami disfungsi dan tidak berguna lagi," katanya.
Apakah wacana ini akan ditindaklanjuti ke institusi hukum yang terkait? Bagus menjawab, langkah itu tengah dikaji secara serius.
"Untuk langkah awalnya, saya menyarankan agar Jokowi-Ahok dan parpol pengusungnya berembuk kembali demi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia," ujarnya. [arp]
Komentar
Posting Komentar