galau neh ya

Sosialisasi Lewat Perangkat Daerah, Foke Unggul Riana Afifah | I Made Asdhiana | Selasa, 1 Mei 2012 | 20:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Masing-masing bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang akan bertarung pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 tidak berhenti melakukan sosialisasi pada warga Jakarta. Berbagai cara dilakukan termasuk sosialisasi melalui perangkat daerah seperti Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat.

Direktur Eksekutif Median Media Survei Nasional, Rico Marbun, mengatakan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli adalah pasangan yang paling gencar melakukan sosialisasi melalui perangkat daerah dibandingkan dengan lima pasangan bakal calon lainnya. "Untuk persentasenya paling tinggi dibandingkan dengan enam pasang bakal calon Gubernur lain yang bersaing dengannya," kata Rico, di Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Berdasarkan survei yang dilakukan pekan terakhir April ini, 36,3 persen responden menyatakan melihat, mendengarkan atau mengetahui pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dari sosialisasi melalui Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat. Sementara di posisi kedua ada pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono dengan 9,6 persen.

Diikuti oleh pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini dengan 9,1 persen dan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dengan 5,1 persen. Sedangkan bakal calon dari jalur perseorangan yaitu Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria ada di posisi keempat dengan 4,1 persen dan pasangan terakhir atau yang paling jarang melakukan sosialisasi melalui perangkat daerah adalah Faisal Basri-Biem Benyamin dengan 3,8 persen responden.

Kendati demikian, popularitas pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli sendiri stabil di posisi atas juga karena gencarnya pemberitaan media dengan persentase 69,4 persen responden dan bersaing ketat dengan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang mengantongi 55,3 persen responden. Kemudian diikuti dengan alat lain seperti memasang spanduk atau baliho, membagikan stiker dan selebaran pada warga Jakarta. Tidak hanya itu, kegiatan tim suksesnya juga berhasil membuat pasangan incumbent ini tetap bercokol di puncak popularitas.

Survei Median: PKS Partai Tersolid Riana Afifah | I Made Asdhiana | Selasa, 1 Mei 2012 | 21:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari enam pasang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, empat pasang berasal dari partai politik. Hingga saat ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih digadang-gadang sebagai partai politik yang tersolid sehingga memungkinkan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini untuk menang.

Direktur Eksekutif Median Media Survei Nasional, Rico Marbun, mengatakan bahwa dibanding tiga partai politik besar lainnya yaitu Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), PKS merupakan partai yang memiliki konstituen paling loyal.

"Sampai saat ini, PKS adalah parpol dengan tingkat kesolidan tertinggi di Jakarta yang mendukung cagub rekomendasi parpolnya sendiri," kata Rico, di Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Berdasarkan survei yang dilakukan pekan terakhir April ini, sebanyak 78,55 persen konstituen dari PKS memilih Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Sementara itu, Partai Demokrat juga masih kuat dengan persentase 61,31 persen konstituen dari Demokrat memilih Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Sedangkan untuk pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, sebanyak 41,69 persen dari konstituen PDIP memilih mereka. Angka ini tidak berhenti mengingat masih ada sebanyak 35,36 persen dari konstituen partai koalisi yakni Gerindra yang memilih pasangan berciri khas kemeja kotak-kotak ini.

Yang mengejutkan adalah Partai Golkar yang hanya berada pada angka 6,13 persen konstituen Golkar yang memilih Alex Noerdin-Nono Sampono. Bahkan partai koalisinya yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) tidak menyumbang sedikit angka pada survei konstituen ini.

"Dari sini terlihat Hidayat-Didik terlihat mengandalkan mesin partai untuk pemenangan secara teritorial. Untuk pasangan lain seperti Fauzi-Nachrowi dan Jokowi-Ahok, kekuatannya ada pada efektivitas kegiatan kampanye yang terpublikasi baik di media massa," tandas Rico.

Oleh: Bayu Hermawan metropolitan - Sabtu, 28 April 2012 | 08:11 WIB INILAH.COM, Jakarta - Beberapa bakal calon Gubernur (Balongub) DKI Jakarta mulai gencar mensosialisasikan pakaian khusus yang menunjukan ciri khas mereka untuk Pemilukada DKI Jakarta. Namun tidak demikian halnya dengan pasangan Balongub Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Jika dua Balongub DKI Jakarta, Jokowi-Ahok mengusung kemeja kotak-kotak, dan pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini menciptkan batik khas Jakarta, untuk Pemilukada, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, tidak menyiapkan pakaian khusus, untuk lebih diingat dan dikenal oleh warga Jakarta. Pria yang akrab disapa Foke itu merasa yakin warga Jakarta telah mengenalnya. Menurutnya hal tersebut karena dia saat ini merupakan calon incumbent di Pemilukada Jakarta, yang artinya masih menjabat sebagai Gubernur. "Saya mah Gubernur saat ini, bukan calon. Kalau Nara (Nacrowi ramli) itu iya dia calon, baru mau jadi calon Wakil Gubernur.Apalagi calon yang lainnya, yang kepengen jadi Gubernur Jakarta," ucapnya di Jakarta, Jumat (27/4/2012) malam. Namun, meski tidak punya pakaian khas, Foke telah menyiapkan sesuatu untuk mengingatkan warga Jakarta agar tetap mendukungnya di Pemilukada. Pria berkumis tebal ini, menyiapkan lagu milik almarhum Benyamin Sueb, yang diubah liriknya tesebut. Bahkan dengan semangat, dia menyanyikan lagu yang berjudul 'Hujan Gerimis', dan sudah tidak asing lagi ditelinga masyarkat itu. "Eh, hujan gerimis aje. Ikan bawal diasinin, Bang Foke dan Nachrowi aje, yang lain jangan dipikirin," nyanyi Foke, diikuti tepuk tangan dari hadirin.[jat] Ini Slogan Foke Pengganti 'Serahkan Pada Ahlinya' Oleh: Farhan Faris metropolitan - Minggu, 29 April 2012 | 04:15 WIB INILAH.COM, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, tidak akan lagi menggunakan slogan 'Serahkan Pada Ahlinya'. Slogan yang membuat Foke menang pada 2007 silam itu, kini sudah ada penggantinya. Foke yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli, memilih menggunakan slogan baru untuk menghadapi Pilkada DKI 2012 ini. "Pasti kita mempunyai visi dan misi, untuk tahun 2012-2017 nanti. Kami menggagas 'Jakarta lebih maju, Jakarta lebih nyaman dan Jakarta sejahtera untuk semua'," ujar Foke di Jakarta, Sabtu, (28/4/2012). Dia menjelaskan, untuk 'Jakarta lebih maju' seperti infrastruktur kota yang ditata kembali. "Mudah-mudahan tahun 2016 mendatang telah selesai program ini," terangnya. Sedangkan untuk penanggulangan banjir, Foke mengatakan akan dilakukan pengerukan sungai di tahun ini. "Ini bukan mimpi dan uangnya sudah ada," tutur Foke. Selain itu, jalan layang juga telah menjadi keseharian warga Jakarta. "Untuk jalan Antasari dan Sahardjo sudah mau selesai, mudah-mudahan tahun ini selesai. Dan, nanti kita akan buat juga jalur Bekasi, Pulau Gebang, Daan Mogot dan Tangerang. Kita lakukan ini semua berkat doa dan dukungan warga Jakarta," paparnya. Foke mengklaim, kesehatan di Jakarta relatif sukses. Padahal, semua orang selalu mengklaim bahwa Jakarta kotor karena polusi. "Padahal, banyak yang mengeluh Jakarta penuh polusi tapi mereka panjang umur, mungkin itu ridho Allah Swt juga. Tapi, tak bisa dipungkiri juga ada jasa pelayanan kesehatan yang diberikan secara baik," kata Foke. "Untuk itu, jargon kita ingin sejahtera, itu tidak mungkin datang dari langit. Kemakmuran itu ada di tengah kita semua. Karena, dalam soal pergi haji saja dalam catatan Dubes Saudi Arabia itu yang minta umroh sekitar 8 ribuan, mereka bersedia bayar cash. Bukan hanya itu, warga Jakarta juga sifatnya kurang puas, punya motor satu aja mau tambah lagi. Katanya macet, yang bikin macet siapa Gubernur yang disalahin, tak apa rejeki gak ke tuker," katanya kembali. [gus] Transparansi Anggaran, Jokowi-Ahok Diragukan Riana Afifah | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Jumat, 27 April 2012 | 21:08 WIB DEPOK, KOMPAS.com - Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, selalu mengungkapkan bahwa akan jujur dan transparan dalam hal anggaran jika terpilih. Menanggapi hal ini, Ketua Program Doktor Fakultas Psikologi UI, Hamdi Muluk, meragukan langkah Jokowi-Ahok ini. "Yang penting untuk calon kalau mau transparan, dana awal kampanyenya dari siapa umumkan ke publik. Kalau belum berani masih dipertanyakan komitmennya," kata Hamdi, saat dijumpai usai Mengupas Visi dan Misi Cagub DKI Jakarta di Perpustakaan Pusat UI, Depok, Jumat (27/4/2012). Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah menemukan pemberitaan mengenai Jokowi yang menyatakan memiliki modal kampanye sebesar Rp 20 miliar. Membaca hal itu, ia meminta keberanian Jokowi untuk berani buka-bukaan dari mana asal dana tersebut. Bahkan Hamdi sempat mengungkapkan untuk memilih cagub-cawagub yang berani terbuka terkait dana kampanye. Jika memang tidak ada yang berani terbuka maka pilih cagub-cawagub yang memiliki dana kampanye paling rendah. "Dapat dilihat dari situ. Jika dana kampanyenya rendah, kemungkinan kecil ditungganggi kepentingan lain," ungkap Hamdi. "Jadi warga Jakarta, lihat dulu berapa besar dana kampanyenya. Kemudian lihat dari mana asalnya," imbuhnya. Sejauh ini, pasangan dari calon independen membeberkan target dana kampanyenya yaitu Faisal Basri-Biem Benyamin sebesar Rp 15 miliar dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria sebesar Rp 50 miliar. Untuk calon dari partai politik, Jokowi-Ahok sebesar Rp 20 miliar dan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini sebesar Rp 53 miliar. Sementara pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli masih enggan terbuka. Batik Beresin Jakarta Dihargai Rp 40.000 per Potong Imanuel More | Pepih Nugraha | Jumat, 27 April 2012 | 11:19 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Muhammad Hidayat Nur Wahid - Didik J. Rachbini memberi harga terjangkau atas kemeja batik yang diluncurkan untuk umum. Kemeja batik yang dinamakan Batik Beresin Jakarta itu dihargai Rp 40 ribu per potong. "Batik yang kami wakafkan ini bisa dijual pedagang. Tapi, harganya sudah dipatok cukup terjangkau, yaitu 40 ribu rupiah," kata Hidayat Nur Wahid saat "launching" batik Beresin Jakarta di Pusat Perbelanjaan Thamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2012). Ia melanjutkan, pemesanan bisa dimulai sejak saat peluncuran. Batik berwarna oranye dengan corak yang menggambarkan sejumlah keunggulan Jakarta itu didistribusikan Hidayat-Didik secara gratis. Namun, pihaknya tidak melarang para pemesan menjualnya kembali. Karena batik tersebut sudah dipatenkan, Hidayat-Didik juga memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin memproduksi kembali. Pasangan bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur yang diusung PKS ini akan memberikan hak produksi. "Pemesanan bisa dimulai sekarang. Kita akan berikan hak jual kembali atau hak produksi bagi yang berminat," tambah Hidayat. Batik Beresin Jakarta akan dikeluarkan dalam beberapa ragam. Yang tersedia dipasaran saat ini adalah jenis kemeja dengan motif bergambal ondel-ondel. Motif serupa untuk busana wanita telah dikenakan isteri Hidayat, dr Diana Abbas Thalib. Namun, busana wanita ini belum dipasarkan untuk umum. Ketua RT/RW Se-DKI Tolak Pencatutan Dukungan | Hertanto Soebijoto | Senin, 23 April 2012 | 12:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan RT/RW DKI Jakarta yang mendeklarasikan dukungannya ke pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin-Nono Sampono mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Selain dicurigai sengaja dibentuk untuk kepentingan tertentu, langkah organisasi ini juga akan membingungkan dan berpotensi memecah belah warga serta terindikasi merupakan rekayasa pencitraan bagi salah satu pasangan cagub-cawagub.

“Oknum-oknum yang terlibat dipastikan punya kepentingan atau keuntungan pribadi. Kok tiba-tiba muncul organisasi paguyuban yang mengatasnamakan RT/RW dan langsung memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon Cagub-Cawagub DKI Jakarta. Kami mengecam keras gerakan ini karena latar belakangnya kepentingan pribadi dengan membawa lembaga RT dan RW. Ini sangat tidak sehat, atas organisasi ini mencatut nama Ketua RT dan RW. Kami tidak rela,” kata H Uti mewakili rekan-rekan sesama Ketua RT yang menolak pencatutan nama mereka untuk mendukung salah satu pasangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017, Minggu (22/4/2012).

Baik dalam Pemilu maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jakarta, lanjut Uti, selama ini tidak pernah adanya upaya dukung mendukung partai atau calon gubernur yang mengatasnamakan lembaga RT atau RW.

“Inilah yang bisa menjamin netralitas Ketua RT dan RW selama ini terhadap semua calon untuk menjaga Pilgub maupun Pemilu berjalan adil dan demokratis. Kenapa kondisi yang kondusif selama ini harus dinodai oleh tingkah laku oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata H Uti.

RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kelurahan. Sedangkan RT dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan.

“Fungsi kami sebagai Ketua RW dan RT adalah mitra pemerintah untuk menjaga suasana kondusif dalam pembangunan Jakarta,” kata H Uti.

Langkah oknum dalam Perkumpulan RT-RW ini, sambungnya justru membuat kewibawaan lembaga RT dan RW turun di mata masyarakat, dan bisa menimbulkan saling curiga di antara warga dengan pengurus RT/RW. “Karena itu, kami meminta oknum yang terlibat dalam Perkumpulan RT-RW menarik pernyataan dukungannya karena tidak sejalan, bahkan melanggar peraturan yang mengatur fungsi RT-RW selama ini,” ujarnya.

H Uti juga meminta, aparat kelurahan untuk menegur secara keras oknum yang terlibat karena bisa mengganggu kelancaran jalannya kemitraan antara lembaga RT-RW dengan pemerintah yang telah berjalan baik selama ini.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kehadiran organisasi ini tanpa sepengetahuan dan izin Pemprov DKI, termasuk dalam penggunaan logo Pemprov DKI dalam dokumen organisasi ini. Untuk mencegah timbulnya preseden buruk di kemudian hari, kami juga meminta Pemprov DKI memberi teguran keras kepada oknum RT dan RW yang terlibat," kata H Uti.

Hendardji: Saya Tidak Setuju Ibu Kota Pindah Fabian Januarius Kuwado | Hertanto Soebijoto | Rabu, 25 April 2012 | 17:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana tentang pemindahan Ibu Kota ke daerah lain rupanya turut meramaikan topik dalam Pilkada DKI yang akan digelar pada Rabu, 11 Juli 2012. Saat melakukan kunjungan ke Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta pusat, Rabu (25/4/2012), topik tersebut menjadi pembicaraan antara pasangan bakal calon gubernur jalur independen, Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

"Ini, kan, menyangkut gubernur Ibu Kota, nih, saya mau tanya, setuju enggak kalau Ibu Kota dipindahkan. Kalau saya, sih, setuju," kata Din Syamsuddin kepada Hendardji dan Ahmad Riza Patria di depan wartawan.

"Saya tidak setuju karena membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang lama. Mendingan melakukan peremajaan kota. Karena, kan, sebenarnya kemacetan itu bisa diatasi," jawab Hendardji.

Hal senada diungkapkan wakilnya, Ahmad Riza Patria. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tersebut mengatakan, perlu waktu yang sangat lama untuk mewujudkan hal tersebut.

"Dalam waktu lima tahun ke depan, seperti yang dikatakan Bang Adji, pindah itu prosesnya sangat mahal, perlu waktu yang lama sebetulnya. Namun, kalau dua puluh hingga dua puluh lima tahun ke depan, mungkin bisa disiapkan. Kalau saat ini, kami belum siap," ujarnya.

Jokowi Tunggu Sanksi Sosial 11 Juli Oleh: Wahyu Praditya Purnomo metropolitan - Jumat, 20 April 2012 | 11:12 WIB

. INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum Forum Pemuda Betawi, Rachmat HS meminta warga Betawi tidak terpancing dengan pernyataan Calon Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) soal baju koko dan kopiah yang digunakan kandidat lain untuk mencari simpatik publik dan terkesan religius.

"Masyarakat Jakarta, khususnya warga Betawi untuk menyikapi masalah ini secara dewasa. Sebab, ini menjadi strategi kampanye untuk menarik simpati dari masyarakat. Yang mempunyai pernyataan pun secara dewasa harus mengklarifikasi, ini sangat mengganggu," tandas Rachmat di Jakarta, Jumat (20/4/2012).

Dia menyarankan Jokowi, cagub PDIP yang berpasangan dengan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tersebut, mempelajari budaya lokal. Jika Jokowi tidak secara jantan meminta maaf di mass media secara terbuka, ia akan mendapatkan sanksi sosial di masyarakat.

"Kalau itu (meminta maaf) tidak dilakukan, mas Jokowi, maka secara tak langsung yang bersangkutan akan mendapat sanksi moral tersendiri dari masyarakat Indonesia, terutama warga Jakarta," kata Rachmat. Sebagai warga Betawi, ia menilai Jokowi belum memahami karakteristik Jakarta. "Kami anggap mas Jokowi belum paham dengan karakter Jakarta. Dia akan merasakan hasilnya pada 11 Juli mendatang (pilkada)." Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi menyebutkan baju koko dengan kopiah yang digunakan kandidat lain hanya untuk mencari simpati publik dan terkesan religius. Bahkan, Jokowi juga mengatakan penggunaan baju koko dan peci merupakan pencitraan gaya lama, basi, dan membosankan. [yeh] Ini Jawaban Jokowi Tentang Masalah Baju Koko Riana Afifah | Hertanto Soebijoto | Minggu, 22 April 2012 | 22:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait kontroversi terhadap ucapannya tentang baju koko beberapa waktu lalu, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapinya dengan bijak dengan tidak banyak berkomentar.

"Dalam masa-masa seperti ini, ada yang namanya negative campaign. Ya sudah biasa saja," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, ketika dijumpai seusai menghadiri acara diskusi Jakarta Baru : Kenapa Harus Jokowi-Ahok? di Waroeng Solo, Jakarta, Minggu (22/4/2012).

Bahkan ia mengungkapkan bahwa tiap hari Jumat, dia biasa mengenakan baju koko untuk sholat Jumat. "Biasanya kalau sholat Jumat saya juga pakai baju koko. Tidak ada masalah kok," tutur Jokowi.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud untuk menghina atau apapun pada budaya tertentu. "Waktu itu diplintir saja pernyataan saya," ungkap Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) mendesak Jokowi untuk minta maaf terkait ungkapannya bahwa penggunaan baju koko hanya untuk mencari simpati publik dan terkesan religius. Namun hal tersebut dimentahkan oleh budayawan Betawi, Ridwan Saidi.

"Nggak perlu LKB nyuruh minta maaf. Masalah baju koko ini tidak ada kaitan dengan Betawi dan agama," ujar Ridwan. Komunitas Tionghoa Tak Keberatan HNW Pimpin DKI

Hidayat Nur Wahid - inilah.com/Wirasatria Oleh: MA Hailuki metropolitan - Sabtu, 21 April 2012 | 13:29 WIB INILAH.COM, Jakarta - Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia (SAKTI) menyatakan dukungan terhadap pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. “Doktor Eddy Kusuma (Ketum SAKTI) yang mempunyai massa banyak juga telah menyatakan langsung dukungan kepada kami,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima INILAH.COM, Sabtu (21/4/2012).

Sebelumnya, beberapa ormas juga menyatakan dukungannya kepada Hidayat-Didik. Ormas-ormas itu adalah Dewan Masjid DKI Jakarta, Laskar Pembela Islam (LPI), Tariqot Al-Idrisiyah, Brigade Masjid, dan perwakilan DPP PAN.

Ketua Dewan Masjid DKI Jakarta, H Daud Poliraja, menyatakan pihaknya telah berkordinasi dengan pengurus Dewan Masjid sampai tingkat kelurahan.

"Dalam salah satu acara dengan dewan masjid tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan, kami ditanya tentang siapa yang kami dukung. Maka kami tegaskan, kami dukung Kyai yang terlahir dari kalangan santri untuk beresin Jakarta," tegasnya. Selain ormas-ormas tersebut, sejumlah komunitas juga melabuhkan dukungannya untuk Hidayat-Didik. Laskar betawi, perhimpunan warga betawi menyatakan dukungan. Komunitas lain yang turut memberikan dukungan adalah Badan Musyawarah Masyarakat (Bammus) Sunda, masyarakat muslim Arab Al Irsyad. [mah]

Minggu, 22 April 2012 | 12:25 WIB Ngaji, Jokowi Gagal Nonton Dream Theater

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), tak terlihat bersama kerumunan penonton konser Dream Theater di Mata Elang International Stadium (MEIS), Ancol, Jakarta, semalam, 21 April 2012. Sebelumnya Wali Kota Surakarta ini tak mau sampai ketinggalan melihat langsung aksi Dream Theater.

Lalu ke mana perginya Jokowi? Saat dihubungi wartawan melalui asistennya, Agus Yunanto, Jokowi diketahui tengah berada di Matraman. "Ada pengajian di 2-3 tempat. Pak Jokowi lagi ada pengajian di Matraman," ujarnya, Sabtu.

Agus mengatakan Jokowi lebih memilih datang ke sana lantaran sudah diundang warga setempat. Makanya, pemegang ikon kemeja kotak-kotak dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta ini terpaksa mengurungkan niatnya datang ke Ancol. "Mungkin karena diundangnya sama warga. Enggak enak kalau nolak. Pak Jokowi kan prioritasnya memang untuk masyarakat," katanya. Awalnya, Jokowi direncanakan berangkat ke Jakarta pada Jumat, 20 April 2012, khusus untuk melihat Dream Theater. Wali Kota Solo ini juga berencana berangkat menuju lokasi konser di Ancol dengan menumpang bus bersama Indonesia Dream Theater Fans Club.

YAZIR FAROUK Minggu, 22 April 2012 | 21:37 WIB Alasan Eep Saefulloh Mendukung Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta --Eep Saefulloh Fatah, pengamat Politik dari Universitas Indonesia rupanya sudah menentukan pilihannya soal calon gubernur DKI Jakarta. Terang-terangan, ia menyatakan telah memberikan dukungan kepada bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan daN Gerindra, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saya memang pendukung Jokowi," kata Eep saat menghadiri diskusi "Jakarta-Baru: Kenapa Harus Jokowi-Basuki" di Balai Sarwono Waroeng Solo, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu, 22 April 2012.

Banyak alasan mengapa Eep memilih Wali Kota Solo yang masih menjabat itu. Tanpa ragu ia menyatakan alasan utamanya karena Jokowi sudah membuktikan kinerjanya tujuh tahun membangun Kota Solo. "Ada bukti yang sudah dia tunjukkan, tidak perlu mencari-cari tahu bagaimana dia melakukan itu," ujarnya. " Orang atau pejabat biasanya dekat dengan rakyat jelang Pilkada. Dia kan enggak, dia blusukan aja selama tujuh tahun"

Menurut Eep, Jokowi sudah membuktikan dirinya selama tujuh tahun menjadi Wali Kota Solo. Solo semakin moncer karena kepemimpinan dan kemajuan pembangunan di Solo juga berjalan baik. Gaya kepemimpinan pria penyuka musik rock itu berbeda dari calon lainnya, sangat khas dan berkarakter, tak punya beban, dan merakyat.

Karena karakter yang sudah terbangun kuat itulah, menjadi modal besar dimana pun ia memimpin nantinya." Jadi seberapa asli janji dia sudah ada buktinya" kata Eep. "Dibawa kemana saja karakter (pemimpin) yang seperti ini tidak hilang, jadi kita tidak khawatir. Mau di Solo atau di Jakarta (tidak masalah),"

Eep mengingatkan, publik seharusnya bukan memperdebatkan soal skala pemerintahan Solo versus Jakarta yang akan dihadapi Jokowi. "Tapi bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Dan kita butuh Jokowi di Jakarta,"kata pemilik lembaga konsultan politik Polmark Indonesia ini.

MUNAWWAROH Popularitas Jokowi Tinggi di Kalangan Atas dan Akademisi Riana Afifah | Benny N Joewono | Selasa, 17 April 2012 | 17:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gerindra, yakni Joko Widodo, tercatat paling populer dan memiliki elektabilitas tinggi di kalangan atas dan akademisi berdasarkan studi kajian Tokoh Laboratorium Psikologi Universitas Indonesia dan The Cyrus Network tentang Survei Opinion Leader Jakarta 2012 yang dilakukan mulai 24 November hingga Desember 2011.

Pengamat politik dari Laboratorium Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan bahwa studi kajian melalui survei ini ditujukan agar dalam Pilkada DKI Jakarta ini masyarakat dapat melihat tokoh mana yang benar memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk memimpin.

"Survei yang sempat beredar itu kan dibuat dari pasangan yang ada untuk mengecoh masyarakat. Nah kami sebal dengan hal itu. Makanya kami buat studi kajian ini untuk menetralkan hasil survei yang telah ada," kata Hamdi saat Diskusi Riset Cagub DKI Jakarta 2012, Perbandingan antara Publik dan Tokoh, di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Beberapa kriteria ideal menurut masyarakat tentang Gubernur DKI Jakarta dijadikan acuan dalam studi kajian kali ini. Sebut saja, calon harus mempunyai integritas moral, ketegasan, dan komitmen. Kemudian calon harus memiliki wawasan, visi dan misi, pengalaman, rekam jejak, serta kepemimpinan yang baik. Berdasarkan kriteria tersebut, bakal calon gubernur DKI Jakarta yang dinilai layak dan memiliki potensi memperbaiki Jakarta di masa mendatang adalah Joko Widodo (Jokowi) dengan nilai 17 persen. Di bawahnya, muncul nama dari jalur independen, yaitu Faisal Basri, sebanyak 16,5 persen; dan petahana Fauzi Bowo berada pada peringkat ketiga dengan angka 14,2 persen. "Kalangan atas dan akademisi menilai Jokowi mampu dalam dimensi keterampilan politik, keterampilan komunikasi politik, stabilitas emosi, gaya kepemimpinan, penampilan fisik, integritas moral yang tinggi," tandasnya. Eep Saefulloh Dukung Jokowi Riana Afifah | Hertanto Soebijoto | Minggu, 22 April 2012 | 19:39 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, menyatakan bahwa dirinya memberikan dukungan kepada bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra, yaitu Joko Widodo. "Ya, memang saya mendukung Jokowi. Orang atau pejabat biasanya dekat dengan rakyat jelang pilkada. Akan tetapi, ini enggak, blusukan aja dia selama tujuh tahun," kata Eep, ketika dijumpai di acara diskusi Jakarta Baru: Kenapa Harus Jokowi-Ahok, di Waroeng Solo, Jakarta, Minggu (22/4/2012). Menurut suami Sandrina Malakiano ini, selama tujuh tahun menjadi Wali Kota Solo, Jokowi telah membuktikan banyak hal yang membuat pembangunan di Solo berjalan dengan baik. "Dia sudah membuktikan tujuh tahun di Solo. Ada bukti yang sudah dia tunjukkan. Jadi seberapa asli janji dia sudah ada buktinya," kata Eep. Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa Jokowi tetap harus berusaha keras untuk menyelesaikan masalah Jakarta. Meskipun masalah yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan Solo, Jakarta memiliki cakupan dan masyarakat yang lebih besar. Namun, jika berbicara mengenai sosok seorang Jokowi, Eep yakin bahwa di Solo ataupun di Jakarta tidak akan menjadi masalah. Karakter Jokowi sebagai pemimpin sudah terbukti dan teruji. "Jokowi ini pemimpin yang punya karakter. Ia tidak punya beban dan tidak ditunggangi kepentingan apa pun," ujar Eep. "Jadi mau di Solo atau di Jakarta, ya itu Jokowi. Karakternya tidak akan berubah. Karakter itu sudah terbangun dari Jokowi. Jadi saya yakin Jokowi mampu," katanya. Ridwan Saidi: LKB Tak Perlu Nyuruh Jokowi Minta Maaf Riana Afifah | Benny N Joewono | Jumat, 20 April 2012 | 16:20 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait keinginan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) agar Joko Widodo meminta maaf atas ungkapannya tentang penggunaan baju koko dengan kopiah oleh calon lain hanya untuk mencari simpati publik dan terkesan religius, Budayawan Betawi Ridwan Saidi menyatakan hal itu bukan hak dari LKB. "Nggak perlu LKB nyuruh minta maaf. Masalah baju koko ini tidak ada kaitan dengan Betawi dan agama," kata Ridwan, ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (20/4/2012). Ia menuturkan bahwa dalam istilah fashion baju koko ini dikenal dengan sebutan gunting cina. Bahkan keberadaan model baju ini sudah ada sebelum Islam mulai menyebar. "Kalau kita lihat potret orang Cina jaman dulu sudah ada baju model seperti itu. Orang melayu juga pakai model baju seperti ini," ujar Ridwan. "Mau orang Islam atau bukan. Betawi atau bukan juga pakai baju model ini. Di Minahasa juga ada pakaian khas dengan baju model ini dengan ragam yang lain," imbuhnya. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa yang terlontar dari Joko Widodo tersebut memang terlampau berani dan tanpa melihat dari sisi sejarah dan budaya. Namun ia mengakui apa yang terucap dari Jokowi tersebut tidak lepas dari sifat kesederhanaannya. "Terlalu berani memang. Harusnya berbicara seperti ini dengan melihat konteks sejarah dan budaya. Bisa nanya dulu ke orang yang ahli seperti budayawan," tuturnya. "LKB tadi juga harus belajar sejarah. Jangan asal nyuruh orang minta maaf saja," tandasnya. Berdasar Survei, Foke Harus Antisipasi Jokowi Oleh: Wahyu Praditya Purnomo metropolitan - Kamis, 19 April 2012 | 04:30 WIB INILAH.COM, Jakarta - Sejumlah survei yang digelar beberapa lembaga survei menyebutkan, pasangan incumbent Fauzi Bowo (Foke) - Nachrowi Ramli (Nara) bersaing ketat dengan pasangan bakal Cagub/Cawagub yang diusung partai PDIP, Jakowi - Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Dari hasil ini beberapa survei menjelaskan, pasangan incumbent harus mewaspadai langkah Jokowi-Ahok. Bahkan menurut hasil survei yang digelar The Cyrus Network pada 8 hingga 16 April 2012 dengan 1.000 responden menyebutkan, dalam ajang Pemilukada DKI 2012, menjadi ajang pertarungan sengit antara Foke dan Jokowi. Dalam survei yang dilakukan melalui metode random sampling dan sebaran margin of error 3,1 persen itu, kedua pasangan tersebut memiliki perolehan dukungan cukup tinggi diatas 30 persen dibandingkan empat kandidat lainnya yang hanya mencapai 10 persen kebawah. Direktur The Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengatakan pasangan incumbent Foke-Nara unggul dengan angka 42,4 persen, terpaut 11 persen dari pesaing terdekatnya Jokowi-Ahok yang mencapai 31,8 persen. "Kendati masih unggul, Foke-Nara tidak bisa berleha-leha bila ingin memenangi Pemilukada DKI 2012 yang akan digelar 11 Juli 2012," kata Hasan di Jakarta, Rabu (18/4/2012). Dirinya khawatir, pada hasil survei tiga bulan kedepan, pasangan Jokowi-Ahok bisa menyalib dan mengungguli pasangan Foke-Nara. Apalagi menurutnya, angka 42,4 persen bagi Foke-Nara merupakan angka yang tidak aman. Karena aturan pemenang Pemilukada di DKI Jakarta harus diatas 50 persen. [gus] Jokowi Tunggu Sanksi Sosial 11 Juli Oleh: Wahyu Praditya Purnomo metropolitan - Jumat, 20 April 2012 | 11:12 WIB INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum Forum Pemuda Betawi, Rachmat HS meminta warga Betawi tidak terpancing dengan pernyataan Calon Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) soal baju koko dan kopiah yang digunakan kandidat lain untuk mencari simpatik publik dan terkesan religius. "Masyarakat Jakarta, khususnya warga Betawi untuk menyikapi masalah ini secara dewasa. Sebab, ini menjadi strategi kampanye untuk menarik simpati dari masyarakat. Yang mempunyai pernyataan pun secara dewasa harus mengklarifikasi, ini sangat mengganggu," tandas Rachmat di Jakarta, Jumat (20/4/2012). Dia menyarankan Jokowi, Cagub PDIP yang berpasangan dengan Basuki Eka Purnama (Ahok) tersebut, mempelajari budaya lokal. Jika Jokowi tidak secara jantan meminta maaf di mass media secara terbuka, ia akan mendapatkan sanksi sosial di masyarakat. "Kalau itu (meminta maaf) tidak dilakukan, mas Jokowi, maka secara tak langsung yang bersangkutan akan mendapat sanksi moral tersendiri dari masyarakat Indonesia, terutama warga Jakarta," kata Rachmat. Sebagai warga Betawi, ia menilai Jokowi belum memahami karakteristik Jakarta. "Kami anggap mas Jokowi belum paham dengan karakter Jakarta. Dia akan merasakan hasilnya pada 11 Juli mendatang (pilkada)." Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi menyebutkan baju koko dengan kopiah yang digunakan kandidat lain hanya untuk mencari simpati publik dan terkesan religius. Bahkan, Jokowi juga mengatakan penggunaan baju koko dan peci merupakan pencitraan gaya lama, basi, dan membosankan. [yeh] Cagub PKS dan Din Syamsuddin Bertukar Pantun Oleh: Farhan Faris metropolitan - Kamis, 19 April 2012 | 18:42 WIB INILAH.COM, Jakarta - Pasangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini, terlihat akrab saat bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Selain menunjukan keakraban, pasangan bakal cagub dari PKS itu pun sempat bertukar pantun saat mengelar pertemuan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (19/4/2012). "Ke pasar membeli kopiyah, ke toko membeli gordeng. Kami bedua warga Muhammadiyah, kami yakin bang Din pasti dukung," ucap Didik. Mendengar pantun yang dilemparkan oleh Didik, Din Syamsuddin tidak tinggal diam, dia pun membalas melemparkan pantun untuk pasangan bakal Cagub itu. "Jalan-jalan ke Madura, kalau ke Madura lewatlah Suramadu. Wahai seluruh warga Jakarta, pilihlah pemimpin yang maju," ujarnya.[bay] Jokowi Melukai Perasaan Orang Betawi Oleh: Wahyu Praditya Purnomo metropolitan - Kamis, 19 April 2012 | 19:01 WIB INILAH.COM, Jakarta - Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) mengecam pernyataan bakal Cagub yang diusung partai PDIP, Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan baju koko plus kopiah yang digunakan kandidat lain untuk mencari simpati publik, agar terkesan taat beragama. "Pernyataan Jokowi ini sangat menciderai budaya Indonesia dan tidak patut diucapkan oleh seorang bakal calon gubernur," kata Ketua Umum LKB, Tatang Hidayat, saat ditemui di kantor LKB, Kamis (19/4/2012). Menurut Tatang, pernyataan Jokowi, seolah-olah tidak tahu bahwa baju koko sudah menjadi kearifan lokal budaya betawi, dan sudah sejak lama menjadi sebuah identitas nasional seperti halnya baju adat pada daerah lain. "Jadi sangat disayangkan, bakal calon gubernur DKI Jakarta, tidak memahami kebudayaan masyarakat betawi," ucapnya. Dijelaskan Tatang, baju koko, bagi masyarakat betawi merupakan baju sadaria, yang menjadi kearifan lokal masyarakat betawi. Dilihat dari kontennya, baju koko atau sadaria digunakan untuk shalat dan identik sebagai pakaian muslim yang digunakan sehari-hari. "Nggak mungkin orang muslim bosan menggunakan baju koko," tegasnya. Seperti diketahui dalam kunjungannya ke salah satu media, Jokowi menyebutkan penggunaan baju koko dan peci merupakan pencitraan gaya lama, basi dan membesankan. "Ya bosenlah, semua yang maju ke Pilkada selalu pakai baju koko dan kopiah biar keliatan religius," kata Jokowi saat itu.[bay] Jokowi defends steam train, despite losses Oleh Dyah Megasari - Kamis, 19 April 2012 | 18:24 WIB SURAKARTA. Surakarta Mayor Joko Widodo says he will stand by the city’s Jaladara steam train despite it causing massive losses since it first launched in 2009. Setting aside the losses, he said, the train has helped small and medium businesses to flourish. “We don’t intend to be profit-oriented from the train service,” Joko Widodo, popularly known as Jokowi, said on Thursday. The Jaladara can sit 80 passengers in its two carts and has been a city tourism icon. It consumes three cubic feet of teak-wood logs, worth Rp 3.5 million (US$382), on a daily basis. The train’s daily route passes some of the city’s icons, like the batik village of Laweyan, which houses dozens of batik fabric makers; Loji Gandrung, the mayor’s official house; Ngapeman; Pasar Pon; and Keraton Kasunanan Surakarta, one of the country’s respected culture sanctuaries. The train service receives annual subsidies of Rp 700 million from the administration, while have revenues of just Rp 100 million from ticket sales. Commenting on this, Surakarta House Speaker YF Soekasno said that the house was mulling new strategies for the train service. “We stand on the same side here. Our sole intention will be how to spare the train service by evaluating some unnecessary expenditure,” he said. (Kusumasari Ayuningtyas/The Jakarta Post) Awas Hasil Survei Pemilukada Bisa Jadi Jebakan Oleh: Wahyu Praditya Purnomo metropolitan - Rabu, 18 April 2012 | 12:39 WIB INILAH.COM, Jakarta - Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit mengatakan sebaiknya pasangan bakal calon Gubernur tidak terlalu berpatokan pada hasil survei tentang dukungan dan popularitas terkait Pemilukada DKI Jakarta. Meski tidak mengelak jika survei menjadi acuan dalam menakar dukungan di Pemilukada, namun Sukardi Rinakit mengatakan sebaiknya hasil survei tidak terlalu dijadikan patokan. Dia mengatakan selain independensi penyelenggara survei masih dipertanyakan, sebaiknya pasangan bakal cagub yang akan mengikuti Pemilukada DKI Jakarta, lebih memberi contoh nyata terlebih dahulu, kepada masyarakat untuk menarik simpati warga. "Misalnya, kalau saya jadi gubernur, saya bilang seluruh bus kota reyot akan diganti. Pasar tradisional diubah menjadi pasar tradisional modern, sekolah reyot diperbaiki menjadi sekolah baru. Tawarkan kepada rakyat. Jadi harus ada bentuk nyata yang ditawarkan kepada warga," ucapnya. Selain itu dia juga mengatakan survei terhadap pasangan bakal cagub yang kerap dilakukan oleh lembaga survei maupun LSM, belum tentu benar, dan dapat menyesatkan. Hasil survei yang menempatkan tokoh atau pasangan bakal cagub pada posisi teratas kadang menjebak pasangan itu sendiri. Sebab mereka sudah merasa di atas angin dan melampaui pesaing-pesaingnya, sehingga terkadang membuat pasangan satu meremehkan pasangan lainnya. "Padahal, hasil survei tersebut selalu bergerak dan dinamis. Komposisi survei yang tidak ekstrim ini lah yang bisa menjadi jebakan bagi pasangan calon. Padahal kenyataan di lapangan, semua pulang bisa saja terjadi," tandasnya.[bay]. Pengamat: Janji Alex Noerdin Basi Oleh: Wahyu Praditya Purnomo metropolitan - Rabu, 18 April 2012 | 13:55 WIB INILAH.COM, Jakarta - Pengamat politik menilai janji-janji bakal calon Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin, bukanlah hal yang luar biasa. Bahkan, Alex dinilai telat untuk menyampaikan janji-janji tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Amir Hamzah. Dia mengatakan, janji Alex Noerdin yang akan memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat Jakarta, pada hari pertama dia menjabat sebagai Gubernur sudah terlambat. Pasalnya saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah merealisasikan program pendidikan gratis pada 2013. "Alex baru sebatas pidato penyampaian visi dan misi, tapi Pemprov DKI telah mulai penerapan yang saat ini telah mencapai menghitung angka penerapan pendidikan gratis hingga ke tahap SMA. Jadi bisa dibilang terlambat," ujar Amir Hamzah saat ditemui di Balaikota, Rabu (18/4/2012). Lebih lanjut Amir menjelaskan, program pendidikan gratis ini sudah diajukan Fauzi Bowo selaku ketua Asosiasi Provinsi se Indonesia (APSI), dimana Alex Noerdin merupakan salah satu anggota APSI. "Sebagai ketua APSI, Foke menjadi mediator keinginan Provinsi ke pemerintah pusat. Jadi program ini sudah dibahas sebelumnya di APSI," jelasnya. Seperti diketahui, pasangan bakal Cagub yang diusung partai Golkar, PPP dan PDS, Alex Noerdin-Nono Sampono menjadikan program pendidikan gratis hingga 12 tahun, sebagai salah satu program unggulannya. Tidak tanggung-tanggung, untuk menjalankan program tersebut pasangan ini berkoar mampu melaksanakan selama satu hari.[bay] Cagub Hendardji Siap Menumpas Geng Motor Catur Nugroho Saputra - Okezone Selasa, 17 April 2012 06:43 wib wib JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) jalur independen Hendardji Soepandji menilai, maraknya aksi anarkis geng motor di Ibu Kota, karena lemahnya kepemimpinan dan keamanan di Jakarta belakangan ini. "Prilaku geng motor merupakan salah satu bukti lemahnya sistem keamanan di Jakarta," ujar Bang Adji (sapaan Hendardji Soepandji), melalui rilisnya kepada Okezone, Senin (16/4/2012). Menurut mantan Asisten Pengamanan (Aspam) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), setiap orang berhak menikmati keindahan kota Jakarta, termasuk geng motor. Namun apabila mereka berbuat onar, keributan, anarkis bahkan melukai orang lain, maka hal itu harus ditindak tegas, tidak peduli siapapun pelakunya. "Saya siap menumpas geng motor yang berbuat anarkis dan kriminal," paparnya. Bang Adji menjelaskan kalau menjaga stabilitas keamanan Jakarta menjadi cerminan keamanan di Indonesia. "Jakarta harus aman, itu harga mati," ungkapnya. Namun membasmi geng motor, lanjut Bang Adji, sebaiknya didahului dengan pendekatan persuasif dengan mengarahkan pelaku geng motor menjadi pembalap motor profesional. Selain itu, koordinasi keamanan juga harus ditingkatkan, tidak bisa jalan sendiri atau hanya dilimpahkan ke pihak kepolisian. "Saya siap menghadapi siapapun yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan Jakarta, agar warga bisa tenang bekerja" tegasnya. Sebelumnya, sekira ratusan anggota geng motor menyerang pengunjung Seven Eleven, di Paseban, Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2012) dini hari. Penyerangan yang dilakukan anggota geng motor ini, mengakibatkan 3 orang terluka. Bahkan penyerangan yang dilakukan geng motor pada saat bersamaan terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. (amr) Slank: Jokowi Lebih Cocok Jadi Roker Fahmi Firdaus - Okezone Senin, 16 April 2012 15:06 wib wib JAKARTA - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyambangi markas band Slank di Jalan Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/4/2012) siang. Wali Kota Solo ini pun sempat makan siang bareng personel Slank. "Saya diundang makan siang, baru sempat hari ini," kata Jokowi. Pria berperawakan kurus tinggi ini mengaku disuguhi berbagai hidangan enak di markas Bimbim dan kawan-kawan itu. "Saya dimasakin enak, ada sayur asem, ayam, cendol, lalapan," ujarnya. Salah satu personel Slank, Abdi mengaku, cukup dekat dengan Jokowi. Bahkan setiap manggung di Solo, mereka sering diundang oleh Jokowi. "Pak Jokowi sering ngajak kami makan soto sama sate. Kalau ke Jakarta Pak Jokowi ke Potlot dong, nanti di masakin," kata sang gitaris. Saat ditanya apakah Jokowi cocok menjadi Gubernur DKI, Abdi mengatakan, selain gubernur, Jokowo juga cocok jadi roker. "Dia lebih cocok jadi roker," selorohnya. (ded) Minggu, 15 April 2012 | 03:01 WIB Wawancara Alex Noerdin: Saya Tak Jamin Staf Bersih TEMPO.CO , Jakarta:Setelah menyidik kasus suap Wisma Atlet, Komisi Pemberantasan Korupsi kini menyelidiki pengadaan proyek yang berlokasi di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, itu. KPK telah memeriksa beberapa orang, salah satunya Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Saat diperiksa pada 4 April lalu, bakal calon Gubernur DKI Jakarta ini mengakui meminta agar desain proyek Wisma Atlet SEA Games berbiaya Rp 191 miliar itu diubah. Berikut ini petikan wawancara dengan Alex saat mengunjungi kantor Tempo Jumat 13 April 2012 lalu. Kenapa Anda meminta desain Wisma Atlet diubah? Ini persis seperti yang ditanyakan KPK. Dapat dari mana, sih? Banyak sekali suudzon di sini. Jadi, ini bermula saat rapat rutin kami di gelanggang dan ditunjukkan gambar. Saya menilai proyek ini tidak mungkin selesai karena terlalu konvensional. Saya lalu meminta dilakukan studi banding. Dari situ, ada yang bisa diterapkan, yakni beberapa bagian, misalnya kerangka beton diganti dengan kerangka baja. Tapi saya mengajukan syarat untuk perubahan itu, yakni bisa mempercepat selesainya proyek, karena waktunya tinggal 11 bulan. Dan tidak boleh lebih mahal! Meski diubah, anggarannya tetap sama? Lebih murah. Ini bisa menghemat Rp 5,1 miliar. Duit itu bisa dibelikan aksesori. Jadi, ada dua keuntungan dari perubahan itu. Pertama, cepat selesai. Kedua, lebih murah. Bukankah muncul dugaan markup? Itulah suudzon-nya. Setelah dituduh, tidak bisa dibuktikan. Staf saya bekerja siang-malam, padahal kami ini melaksanakan tugas negara. Perlu ditegaskan, saya bukan diperiksa. Saya memberikan keterangan (di KPK). Semua ini suudzon yang menyebut saya mendapat bagian dari markup ini. Kalau namanya markup, ada kerugian negara. Tapi kalau mendapat keuntungan negara, namanya apa? Proyek ini bisa lebih cepat selesai dan bisa mengangkat nama bangsa. Anak buah Anda diduga tersangkut dalam kasus ini? Ada yang terlibat tapi belum dibuktikan. Saya tidak bisa menjamin seluruh staf bersih. Tapi saya bisa menjamin diri saya bersih. Paling tidak, dengan pengawasan, kami bisa meminimalkan terjadinya hal itu. Saat pembangunan Wisma, selama 11 bulan sebanyak 8.000 pekerja dengan tiga shift bekerja siang dan malam. Saya pun sampai pindah kantor untuk mengawasi mereka. Saat kasus ini mengemuka dan dihajar media massa dan televisi, seluruh semangat pekerja terdegradasi. Kami terpaksa turun ke lapangan untuk membangkitkan semangat mereka. Benarkah, sebelum El Idris (pegawai Duta Graha Indah) ditangkap, beberapa orang Duta sempat menemui Anda di salah satu hotel? Ini kesempatan bagus untuk saya klarifikasi. Jadi, jangan ditulis miring lagi. Saya tidak kenal Rosa (Mindo Rosalina Manulang, pegawai PT Anak Negeri, terpidana suap Wisma Atlet). Saya tidak kenal El Idris. Saya tidak pernah ketemu, tidak pernah meminta, tidak pernah menerima. Nah, mau apa lagi? Dengan semua orang DGI (Duta Graha), dengan ratusan insinyurnya, saya berkumpul siang-malam membahas proyek Wisma. Itu pertemuan terbuka, bukan untuk berdua saja. Makanya, jangan percaya isu kalau tidak bisa dibuktikan. MITRA TARIGAN 1.000 Mawar untuk Jokowi-Ahok Maria Natalia | Asep Candra | Sabtu, 14 April 2012 | 11:03 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Para pendukung pasangan Jokowi-Ahok tak pernah kehabisan ide kreatif untuk menggalang dana dan mendukung bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur tersebut. Setelah sukses dengan penjualan kemeja kotak-kotak, kalangan mahasiswa dan relawan Jokowi-Ahok juga menjual 1.000 mawar merah. Penjualan ini dilakukan saat acara nonton bareng Jokowi-Ahok di XXI Taman Ismail Marzuki, Sabtu (14/4/2012) pagi. "Mawar ini kan simbol romantis. Biasa anak muda, jadi kami ingin Pak Jokowi-Ahok juga dapat membawa semangat romantis dalam artian membawa kedamaian bagi Jakarta. Politik yang damai. Kami lelah melihat Jakarta yang saat ini," ujar Ima, salah satu mahasiswa yang mengurus penjualan mawar tersebut. Mereka berjualan mawar di pintu masuk XXI. Di depan keranjang mawar itu terdapat tulisan "1.000 Mawar untuk Jakarta Baru". Satu mawar dijual dengan haga Rp 10.000. Hari ini, bunga mawar yang disiapkan mencapai 400 tangkai. Jika kurang, kata Ima, maka persediaan akan ditambah lagi. "Ini akan kami jual sampai tanggal 21 April nanti, saat bincang-bincang Pak Jokowi-Ahok dengan kalangan muda," kata dia. Sementara itu, seorang ibu bernama Nisa tampak membeli empat mawar. Ia menyatakan sangat menyukai sosok Jokowi-Ahok yang tampak memiliki jiwa muda dalam kepemimpinannya. "Ini mawar, mau saya kasih ke Pak Jokowi dan Pak Ahok," kata Nisa. Ahok Angkat Bicara soal Prostitusi dan Judi di Jakarta Sabrina Asril | Erlangga Djumena | Rabu, 11 April 2012 | 10:50 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Ada dua hal yang kerap terlupakan dari kota Jakarta meski keberadaannya tak dapat lagi disangkal. Dua hal itu adalah prostitusi dan perjudian. Meski dianggap tabu bagi beberapa orang, namun Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta selanjutnya tetap tak bisa tutup mata akan "bisnis gelap" dunia prostitusi dan perjudian di kota metropolitan ini. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta pun tampak kewalahan saat harus menjawab pertanyaan soal dua hal itu dari seorang peserta diskusi di Freedom Institute, Senin (10/4/2012) malam. "Waduh, pertanyaannya susah sekali yah. Gawat ini. Ha-ha-ha," selorohnya. Ahok mengakui bahwa terkadang warga Jakarta menafikkan adanya bisnis dunia gelap itu. Ia mengenang, saat dirinya menginjak masa SMA, ia sempat diajak ke sebuah hotel di bilangan Harmoni, Jakarta Barat. "Di hotel itu, tahunya banyak cewek-cewek. Saya pusing. Sekarang, cewek-cewek itu sudah berganti spa atau pijat ya? Sama saja sepertinya," imbuh Ahok. Pria keturunan Tiong Hoa ini mengaku masih belum bisa memutuskan apakah jika terpilih nantinya prostitusi dan judi akan dilegalkan pemerintah. Pada era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, perjudian sempat dilegalkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka membiayai pembangunan. "Kalau nanti pak Jokowi dan saya terpilih, soal lokalisasi ini tergantung keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Saya tidak bisa putuskan sendiri," ujarnya. Menurutnya, DPRD adalah sebuah lembaga yang mencerminkan pendapatan masyarakat. Sehingga, jika DPRD menerima rencana lokalisasi maka dirinya siap menjalankan. "Kalau setuju, yah dijalankan. Soalnya, orang nggak bisa judi di Jakarta, dia pergi ke Singapura," kata Ahok. Tetapi, jika DPRD menolak wacana lokalisasi itu, ia pun tetap akan menurutinya. "Kalau menolak, itu tandanya ada penolakan dari warga. Harus dituruti. Berarti, untuk yang ada sekarang harus dibatasi ruang geraknya," tandas Ahok. Ini Rencana Program 100 Hari Jokowi-Ahok Riana Afifah | Laksono Hari W | Rabu, 11 April 2012 | 18:57 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menuturkan tentang program yang berusaha ditanganinya dalam seratus hari awal masa jabatannya jika terpilih. "Yang pasti warga Jakarta nanti dapat mengurus apa pun tanpa adanya pungutan liar," kata Ahok, sapaan Basuki, saat bersilaturahim dengan Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (Petir) di Kota, Jakarta, Rabu (11/4/2012). Tidak hanya itu, untuk masalah pendidikan, dirinya dan calon gubernur pasangannya, Joko Widodo, akan mengupayakan beasiswa untuk siswa tidak mampu, khususnya yang bersekolah di sekolah swasta. Dengan begitu, siswa tidak mampu dapat tetap meneruskan sekolah tanpa memikirkan biaya lagi. Dalam masalah kesehatan, Jokowi-Ahok akan menerapkan kartu sehat seperti yang pernah dilakukan di Solo maupun di Belitung Timur. Dengan kartu tersebut, warga tidak perlu repot saat berobat ke rumah sakit di Jakarta. "Kami akan buang SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu, red) dan ganti dengan kartu sehat. Jadi warga tidak perlu repot ngurus. Langsung datang ke rumah sakit dan bisa berobat dengan nunjukin kartu itu," jelas Ahok. Untuk masalah transportasi, pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra ini berencana melakukan penggabungan aset izin trayek, kereta, dan bus Transjakarta. Ahok menilai hal itu akan mempermudah pengawasan masalah transportasi massal di Jakarta ini. "Untuk PD Pasar Jaya juga akan dirombak dengan cepat nanti," ujarnya. Ahok: Kalau Ada yang Lebih Bersih dan Transparan, Jangan Pilih Kami! Riana Afifah | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Kamis, 12 April 2012 | 18:26 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama, menekankan bahwa warga Jakarta tidak perlu memilih dirinya dan Joko Widodo jika tidak bersih dan transparan. "Kalau ada yang lebih bersih dan lebih transparan daripada kami, ya jangan pilih kami," kata Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung YTKI, Jakarta, Kamis (12/4/2012). Ia juga mengungkapkan bahwa para politisi memang memiliki kemahiran dalam berbicara kepada masyarakat. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat agar tidak terlena pada janji-janji calon pemimpin daerah, tetapi melihat rekam jejak para calon ini. "Orang politik itu pinter ngomong. Jangan terpesona dengan visi-misi calon, tapi liat rekam jejaknya," ungkap Ahok. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini harus berani transparan kepada masyarakat terkait rincian alokasi dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Mengenai keterbukaan masalah dana, hal itu sempat ia terapkan saat menjabat sebagai kepala daerah di Belitung Timur. "Masyarakat harus tahu itu. Bahkan, anggaran untuk baju dinas juga harus diketahui. Harus transparan. Jadi, kalau ada yang lebih baik, bersih, dan transparan, jangan pilih kami. Tapi kalau enggak ada yang seperti itu dan enggak pilih kami, ya kebangetan," tandasnya. Fauzi Attacks Solo School Standards in Jab at Jokowi Lenny Tristia Tambun | April 12, 2012 Jakarta Governor Fauzi Bowo claims education standards in the capital are higher than in Solo, in a broadside aimed squarely at the Central Java city’s mayor, Joko Widodo, his closest rival for July’s gubernatorial election. Fauzi claimed on Wednesday that there was a 100 percent graduation rate for primary schools in Jakarta last year, and 99 percent for junior and senior high schools. “In Solo, it is only 84 percent for primary schools, and at the other levels they may not necessarily reach the levels for Jakarta,” he said. He added that improving education, including teacher welfare, was a priority in Jakarta. “More proof that our education is better than in other regions is this: Are there any teachers in Jakarta who would want to move to Solo?” he said. “I’m sure there aren’t, because they make much more here. We will make teachers more prosperous, so that there are no longer any teachers who have to moonlight as ojek drivers just to make ends meet.” Fauzi also took a swipe at the students in Solo, saying that while vocational school students there may have garnered national praise for assembling a car, students in Jakarta had managed to put together an airplane. The governor’s remarks come days after a survey showed that Joko, popularly known as Jokowi, presented the biggest obstacle to Fauzi’s bid for re-election. Representatives of Jokowi, previously named the best regional head in the country and currently in the running for best mayor in the world, dismissed the criticism of education standards in Solo. Maringan Pangaribuan, the spokesman for his campaign team, pointed out that Fauzi was hardly the voice of authority when it came to education. “Perhaps he’s forgotten that in Indonesia it’s the Education Ministry that monitors education standards in all the provinces,” he said. “So he should think nationally, not locally. Don’t just talk about Jakarta. That’s a really provincial thing to do.” Maringan, who is also a Jakarta city councilor, also pointed out that if Jokowi’s record on education was so poor, “then why has he been nominated for the 2012 World Mayor Prize over the Jakarta governor?” Fauzi’s record on human rights and environmental protection has also come under scrutiny. Ridha Saleh, a member of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), said at a discussion on Wednesday that his office had issued recommendations on resolving dozens of rights abuse cases in the city, particularly involving forced evictions, but the authorities had failed to follow through on any of them. He cited a botched eviction attempt in Koja, North Jakarta, in April 2010 by the Public Order Agency that left three officers dead and hundreds of officers and civilians injured. Ubaidillah, executive director of the Jakarta chapter of the Indonesian Forum for the Environment (Walhi), told the same discussion that the city administration was sacrificing open green space to build malls, shop-houses and other developments. “They just can’t leave open space alone,” he said. “As soon as they see it, they fill it in with a shopping center. Yet these are areas that are best left without any buildings.” Jokowi : Jalankan Tugas Tanpa Ditunggangi Kepentingan Riana Afifah | Hertanto Soebijoto | Selasa, 10 April 2012 | 13:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak memiliki kepentingan politik atau ekonomi di belakangnya. Berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Jokowi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra.

"Jangan sampai ada pejabat yang main dan punya kepentingan lain," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, saat berkunjung ke Kompas.com, Sabtu (31/3/2012).

Ia mencontohkan pembebasan lahan warga Jakarta untuk pembangunan Jakarta dapat terlaksana jika dilakukan pendekatan dengan baik dan tidak ditunggangi dengan kepentingan lain selain menyejahterakan warga.

"Kadang pembebasan lahan yang dilakukan sekarang misalnya dijanjikan satu juta untuk warga, yang nyampe hanya ratusan ribu saja. Ya pasti warganya protes. Pokoknya harus tegas. Terus relokasinya juga harus benar dan jelas. Jangan malah menyusahkan," katanya.

Jokowi mengungkapkan bahwa jika dalam menjalankan tugas banyak kepentingan yang menunggangi maka efeknya adalah masalah masyarakat yang dikorbankan. Hal ini yang menurutnya harus diubah untuk membangun Jakarta. "Lebih baik tidak terikat dengan apapun, kepentingan apapun. Jadi dapat menjalankan tugas untuk masyarakat dengan fokus. Kerja sepenuh hati untuk masyarakat," katanya.

Sosok Gubernur yang Didambakan Warga Jakarta Tri Kurniawan - Okezone Kamis, 5 April 2012 13:59 wib wib

JAKARTA - Enam pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di Ibu Kota pada puncak Pemilukada DKI, Juli mendatang. Sosok gubernur seperti apa yang diingin warga Jakarta?

Sofyan, warga Utan Kayu, Jakarta Timur, mengaku sangat antusias menyambut perhelatan lima tahunan ini. Tentu saja disertai harapan besar, pemimpin mendatang dapat membuat Ibu Kota lebih baik. Dia tidak peduli siapa dan dari mana pemimpin mendatang berasal. "Siapapun pemimpinnya tidak masalah, yang penting harus menepati janji dan tidak korupsi," kata pria berumur 47 tahun ini kepada okezone, Kamis (5/4/2012). Kendati begitu, jika boleh memilih, bapak beranak tiga ini berharap Gubernur DKI Jakarta nanti merupakan penduduk asli, bukan pendatang. Dia khawatir, jika gubernur berasal dari daerah lain, tidak mengerti seluk-beluk masalah Jakarta. Seperti banjir dan macet yang menjadi persoalan pokok Ibu Kota. "Itu kan yang sudah kelihatan, semua orang sudah tahu. Tapi banyak masalah lain yang harus dilihat lebih dekat," tukasnya. Menurut dia, calon dari luar Jakarta belum tentu bisa menguasai medan, dengan setumpuk persoalan seperti Jakarta. Dia mencontohkan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin dan wali kota Solo Joko Widodo. "Kalau di sana bolehlah dia tahu medannya, tapi di sini bagaimana. Di Jakarta ini, jangankan jadi gubernur, jadi lurah aja repot banget," tuturnya dengan logat Betawinya. Warga lainnya, Ilham Badillah (25), warga Rawamangun, Jakarta Timur mengaku, siapapun yang memimpin Jakarta yang penting bertanggungjawab dan memperhatikan kondisi masyarakat di bawah. "Sekarang saja, semprot nyamuk di kampung itu, warga dimintain duit. Padahal itu kan tanggung jawab pemerintah," sesalnya. Itu pun dilakukan setelah ada warga yang menderita penyakit demam berdarah. "Jadi, pribahasa sedia payung sebelum hujan, sekarang sudah tidak ada lagi," cetus pria yang bekerja di sebuah rumah makan ini. Sementara itu, Hendrik (25), warga Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jakarta ini memilih terbuka untuk siapapun, calon gubernur yang akan maju pada Pemilukada nanti. "Yang diurus itu kan bukan betawinya, tapi semua orang yang ada di Jakarta. Jakarta ini kan punya orang Indonesia," ungkapnya. Lulusan Universitas Trisakti ini menjagokan Walikota Solo, Joko Widodo untuk menjadi Gubernur DKI mendatang. "Saya pernah survei, hampir seluruh warga Solo puas dengan kerja dia. Jokowi juga berhasil membuat Solo menjadi bersih dan rapi," paparnya. (ded) Korban Banjir Pondok Labu: Kapan Foke Nyambangi Kita? Mustholih - Okezone Jum'at, 6 April 2012 14:27 wib wib JAKARTA - Sejumlah bakal calon gubernur DKI Jakarta sudah mengunjungi korban banjir Kali Krukut di Jalan Bangau, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Lantas bagaimana dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo? Menurut Nanang, salah seorang warga, dua hari lalu bakal calon gubernur dari jalur perseorangan Faisal Basri menyambangi mereka. "Dia datang tanpa didampingi calon wakilnya. Dia melihat-lihat lokasi banjir," katanya di barak penampungan, Jumat (6/4/2012). Selain Faisal Basri, calon wakil gubernur Nachrowi Ramli juga pernah menyambangi mereka. "Nachrowi datang sehari setelah Faisal Basri," kata Nanang. Namun, menurut Nanang, baik Faisal maupun Nachrowi hanya sekadar berkunjung. Kata Nanang tidak ada apa pun yang diberikan oleh mereka. "Kalau Faisal ya cuma ngasih janji-janji," ujar Nanang. Banjir akibat luapan Kali Krukut ini merendam lima Rukun Tetangga seperti RT IX, X, XI, XII, dan XIV. Menurutnya, rumah korban banjir termasuk parah meski tidak sampai porak-poranda. Nanang pun berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut memberi perhatian lebih pada para korban banjir. Dia meminta Gubernur Fauzi Bowo meninjau lokasi korban banjir. "Kepengen juga Foke sambangi kita. Kita ingin mengadukan banjir ke Pak Gubernur," kata Nanang. (ded) Jokowi-Ahok Siap Bagi Nomor Telepon ke Warga DKI Fiddy Anggriawan - Okezone Senin, 9 April 2012 14:27 wib wib JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan siap menjadi pelayan apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Untuk menyakinkan tekad ini baik Jokowi maupun Ahok siap membagikan nomor telepon masing-masing kepada masyarakat. Tujuannya agar warga DKI bisa menyampaikan keluhan atau saran secara langsung kepada gubernur dan wakilnya. “Soal tidak langsung diangkat atau dibalas, wajar. Saat wawancara kayak gini kan enggak mungkin saya balas SMS. Tetapi minimal warga DKI punya tempat mengadu. Ada kepala pembantu yang bisa diaduin," ujar Ahok di RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2012). Ahok mengklaim kebijakan serupa telah dia terapkan saat memimpin Belitung Timur. Begitu pula dengan Jokowi di Solo. Dengan adanya akses langsung ke gubernur dan wakilnya diharapkan ada kontrol terhadap kinerja wali kota, camat, lurah, para PNS dan aparatur pemerintahan lainnya. "Itu yang kami lakukan di Belitung Timur dan di Solo. Hal itu juga yang membuat masyarakat merasa memilih pembantu bukan pejabat. Dan kami lagaknya bukan seperti pejabat, kami ya pekerja saja gitu," tuturnya. Dalam kesempatan ini Ahok juga menegaskan dirinya dan Jokowi siap membeberkan laporan pertanggungjawaban keuangan secara langsung ke rakyat, bukan hanya kepada wakil rakyat. Menurut Ahok, salah satu yang dibutuhkan warga DKI saat ini adalah tranparansi penggunaan APBD. Dia mencontohkan, pada 2013 anggaran APBD DKI sekira Rp40 triliun. "Rp40 triliun itu ke mana, kok Anda mengatakan enggak cukup? Warga Jakarta perlu tahu kan enggak cukupnya kenapa. Orang ingin tahu," ungkap Ahok. Ahok menambahkan, informasi uang Rp40 triliun digunakan untuk pembersihan sungai-sungai diperlukan. “Itu kemajuanya 6-8 Km per tahun untuk membebaskan lahan. Orang Jakarta mau tahu membebaskan lahan berapa duit sebetulnya, kenapa tidak 10-12 km per tahun. Ini butuh transparansi," tandasnya. (ful) Pengamat: Foke Jangan 'GR' Dulu Dengan Hasil Survei LSI Ray Jordan - detikNews Senin, 09/04/2012 06:02 WIB Jakarta Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (Foke-Nara) tetap unggul dalam persaingan di Pilkada DKI dengan mendapat dukungan 49,1 persen. Namun Foke-Nara sebaiknya jangan Gede Rasa (GR) terlebih dahulu dengan hasil tersebut. "Tidak apa-apa. Bagus," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago saat berbincang dengan detikcom, Minggu (8/4/2012). Andrinof mengatakan hasil survei tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Jika hasil riilnya di lapangan nanti pasangan Foke-Nara tidak sesuai dengan hasil survei, maka survei tersebut patut dipertanyakan. "Tidak apa-apa kalau terlanjur kegeeran. Kalau riilnya nanti tidak tercapai, lembaga surveinya perlu dipertanyakan," ungkapnya. Andrinof mengaku heran dengan hasil survei LSI ini. Karena menurutnya, dari hasil survei-survei sebelumnya, tingkat kesukaan terhadap Fauzi Bowo tidak pernah mencapai angka 40 persen. "Buat saya tidak masuk akal, karena belum pernah Foke dapat suara mendekati angka 40 persen. Jadi penelitinya silahkan papar metodologi atau pelaksanaan teknis lapangannya bagaimana. Kalau Foke-Nara senang dengan hasil itu tidak apa-apa," jelasnya. Melihat jumlah responden yang hanya 400 orang dari 9,6 juta warga DKI, Andrinof mengatakan survei itu dianggap hanya mewakili warga DKI. Oleh karena itu, Andrinof meminta peneliti lembaga survey tersebut untuk menjelaskan teknis metode survei yang diambil. "Kalau sampelnya memang sampel minimalis, jadi masih bisa. Tapi margin of errornya cuma hampir 5 persen. Dan penelitinya harus bisa memaparkan ini secara jelas. Baik teknis pengambilannya di lapangan dan metode surveinya," kata Andrinof. Menurut Andrinof perlu ada survei pembanding untuk menanggapi hasil survey LSI terkait pemilihan gubernur DKI Jakarta tersebut. "Sangat perlu (survey pembanding)," tutupnya. Seperti diketahui berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pasangan Foke-Nara mendapat dukungan 49,1 persen. Di posisi kedua pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat 14,4 persen suara, disusul pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini dengan 8,3 persen suara. Berturut-turut di posisi keempat hingga keenam, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin (5,8 persen), Alex Noerdin-Nono Sampono (3,9 persen) dan Hendardji Soepandji-A Riza Patria yang hanya mendapat 1,2 persen. Selain itu, LSI juga merilis empat alasan mengapa Foke, calon incumbent, masih unggul untuk bersaing di Pilkada DKI. Pertama, Foke paling dikenal pemilih (98,4 pesen). Kedua, Foke paling disukai (79,1 persen). Ketiga, sebanyak 53,4 persen dari total responden mengaku puas dengan kinerja Foke. Keempat, meski publik kurang puas tapi Foke masih dipercaya mengatasi banjir, sampah dan macet. (ray/mpr) Ahok Geram dengan Hasil Survei LSI Tribunnews.com - Minggu, 8 April 2012 19:01 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Thahja Purnama alias Ahok, mempertanyakan hasil survei Lingkar Survei Indonesia (LSI). Sebab, LSI melansir pasangan Jokowi-Ahok hanya mampu memimpin dari tiga segmen, yakni agama, etnis Tionghoa, dan tingkat pendidikan atas. Politisi Partai Gerindra menilai, survei yang digawangi oleh Denny JA tak sesuai kenyataan. "Saya jujur aja, punya pengalaman berhadapan dengan Denny JA dan LSI," kata Ahok saat berbincang dengan Tribunnews.com, seusai menghadiri acara sosialisasi cagub dan cawagub DKI Jakarta, di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (8/4/2012). Saking geramnya, Ahok membuka borok Denny JA, yang pernah melansir survei serupa saat pertarungan memperebutkan kursi nomor wahid di Bangka-Belitung. "Saya minta Denny JA bercerita apa yang terjadi di Pilkada Babel 2007. Saya mempoertanyakan apa kerjanya Denny JA di Babel 2007," tegasnya. Inilah petikan perbincangan Tribunnews.com dengan Ahok. Memangnya LSI kenapa, Pak? "Suruh dia yang jawab! Suruh tanya dia dulu apa yang dia dilakukan di 2007, ketika dia mendukung (pasangan lain) Eko Maulana Ali yang berhadapan dengan Ahok. Nah, kalau dia bisa jawab itu, baru kita tahu hasilnya," beber Ahok. Soal dukungan etnis Tionghoa berdasarkan hasil survei LSI bagaimana? "Dukungan dari etnis Tionghoa, kami belum tahu. Sebagaimana yang terjadi di Babel, itu kan mayoritas Muslim Melayu, tapi kan yang menang siapa? Saya kan yang menang!" tegasnya. (*) Preferensi Politik 40% Responden Survei LSI ke PD Dhurandhara HKP - detikNews Minggu, 08/04/2012 18:07 WIB Jakarta Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli menjadi nomor 1 dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bila pemilihan gubernur diadakan 26 Maret 2012 - 1 April 2012. Dari 400 responden yang dijaring, 40 persennya memiliki preferensi politik pada Partai Demokrat (PD). Survei ini memakai metode kuesioner dengan margin of error 4,8%. LSI menyatakan respondennya dijaring dengan cara multistage random sampling dengan sebaran: Jakarta Pusat 10,8% Jakarta Timur 28,8% Jakarta Selatan 23,1% Jakarta Barat 28,8% Jakarta Utara & Kepulauan Seribu 16,5% Nah, dengan sebaran responden seperti itu, 40% dari 400 responden ternyata memiliki preferensi politik ke Partai Demokrat (PD). Berikut sebaran preferensi politik responden survei LSI: PD: 40,1% Partai Golkar: 9,4% PDIP: 8,5% PKS: 6,7% PPP: 5,6% Partai Gerindra: 3,2% Partai lain: 8,8% Belum memilih partai/rahasia/tidak jawab/tidak tahu: 17,8% Dari sebaran preferensi politik responden seperti di atas, maka preferensi pilihan pasangan cagub-cawagubnya: PD: 1. Foke-Nara 51,8% 2. Jokowi-Ahok 13,9% 3. Hidayat-Didik 4,4% 4. Faisal-Biem 9,5% 5. Alex-Nono 7,4% 6. Hendardji-Riza 0,7% 7. Rahasia/belum memutuskan 12,4% Partai Golkar: 1. Foke-Nara 59,4% 2. Jokowi-Ahok 15,6% 3. Hidayat-Didik 0,0% 4. Faisal-Biem 6,3% 5. Alex-Nono 9,4% 6. Hendardji-Riza 0,0% 7. Rahasia/belum memutuskan 9,4% PDIP: 1. Foke-Nara 33,3% 2. Jokowi-Ahok 29,6% 3. Hidayat-Didik 7,4% 4. Faisal-Biem 7,4% 5. Alex-Nono 3,7% 6. Hendardji-Riza 7,4% 7. Rahasia/belum memutuskan 11,1% PKS: 1. Foke-Nara 30,4% 2. Jokowi-Ahok 8,7% 3. Hidayat-Didik 52,2% 4. Faisal-Biem 0,0% 5. Alex-Nono 0,0% 6. Hendardji-Riza 0,0% 7. Rahasia/belum memutuskan 8,7% PPP: 1. Foke-Nara 63,2% 2. Jokowi-Ahok 10,5% 3. Hidayat-Didik 15,8% 4. Faisal-Biem 0,0% 5. Alex-Nono 5,3% 6. Hendardji-Riza 5,3% 7. Rahasia/belum memutuskan 0,0% Partai Gerindra: 1. Foke-Nara 60,0% 2. Jokowi-Ahok 10,0% 3. Hidayat-Didik 0,0% 4. Faisal-Biem 20,0% 5. Alex-Nono 0,0% 6. Hendardji-Riza 0,0% 7. Rahasia/belum memutuskan 10,0% Partai lainnya: 1. Foke-Nara 69,0% 2. Jokowi-Ahok 10,3% 3. Hidayat-Didik 10,3% 4. Faisal-Biem 3,4% 5. Alex-Nono 0,0% 6. Hendardji-Riza 0,0% 7. Rahasia/belum memutuskan 6,9% Rahasia/belum memutuskan/tidak tahu/tidak jawab: 1. Foke-Nara 50,8% 2. Jokowi-Ahok 11,9% 3. Hidayat-Didik 1,7% 4. Faisal-Biem 1,7% 5. Alex-Nono 1,7% 6. Hendardji-Riza 0,0% 7. Rahasia/belum memutuskan 32,2% Dari sebaran dan preferensi politik responden yang demikian, maka para responden ketika ditanya bila pemilihan gubernur dilaksanakan saat itu juga, yang akan dipilih adalah pasangan cagub-cawagub: 1. Foke-Nara, 49,1% 2. Jokowi-Ahok, 14,4% 3. Hidayat-Didik, 8,3% 4. Faisal-Biem, 5,8% 5. Alex-Nono, 3,9% 6. Hendardji-Riza, 1,2% (nwk/nrl) Kritisi Survei LSI, Hidayat Yakin Warga Jakarta Tak Puas dengan Foke Ferdinan - detikNews Minggu, 08/04/2012 17:03 WIB Jakarta Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid mengkritisi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli di urutan pertama pilihan responden. Hidayat menyebut hasil survei itu tidak mencerminkan pilihan warga Jakarta. "Survei itu mengatakan kalau Pemilu diselenggarakan waktu survei itu. Padahal pemungutan suara tanggal 11 Juli, jadi pilihan warga pasti berubah," kata Hidayat saat dihubungi detikcom, Minggu (8/4/2012). Menurut Hidayat, hasil survei tidak jadi patokan pemilih nantinya. Alasannya, kegagalan Foke menata Jakarta akan jadi pertimbangan bagi publik untuk memilih calon lainnya. Banjir, kemacetan, kemiskinan masih jadi persoalan kota yang tidak dapat diselesaikan Foke. "Bagaimana orang menyatakan puas dengan Foke, kecuali warga tidak lagi rasional? Tapi kan saya yakin warga Jakarta masih rasional memilih calon yang benar," tandasnya. Anggota Komisi I DPR ini juga mengkritik hasil survei LSI yang menyimpulkan Foke akan mulus menang satu putaran. Hidayat yakin Pilkada akan berlangsung dua putaran. "Lembaga survei tidak boleh mensabotese penggiringan opini publik kepada salah satu calon, seolah-olah Pilkada sudah selesai. Kita harus yakin menangkan Pilkada, okelah Foke punya angka bagus, tapi bukan berarti dia melenggang satu putaran," imbuhnya. Hingga saat ini, Hidayat meyakini akan lolos ke putaran kedua dengan modal mesin politik PKS. Tak hanya itu, Hidayat berpendapat warga Jakarta kini lebih memilih calon baru ketimbang incumbent yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. "Pemilih PKS sangat loyal, kami yakin lolos ke putaran kedua," ujar dia. Hasil survei LSI menempatkan pasangan Foke-Nachrowi di urutan pertama dengan 49,1 persen suara, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyusul di posisi kedua dengan 14,4 persen suara. Posisi ketiga ditempati pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini dengan 8,3 persen suara. Berturut-turut di posisi keempat hingga keenam, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin (5,8 persen), Alex Noerdin-Nono Sampono (3,9 persen) dan Hendardji Soepandji-A Riza Patria yang hanya mendapat 1,2 persen. Penjaringan responden menggunakan metode multi random sampling, didapatkan 440 responden di DKI Jakarta dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Kepada responden, LSI menanyakan pilihan terhadap enam pasangan bakal cagub dan cawagub bila pemungutan suara dilakukan saat itu juga ketika pengumpulan data dilakukan. (fdn/nrl) Ahok: Jangan Termakan Janji Politik, Termasuk Kami Fabian Januarius Kuwado | Erlangga Djumena | Minggu, 8 April 2012 | 18:39 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau yang akrab disapa Ahok menegaskan warga Jakarta untuk tidak termakan janji-janji politik yang ditawarkan cagub-cawagub dalam Pilkada Jakarta beberapa waktu belakangan, termasuk pihaknya. "Kami juga berharap warga Jakarta tidak termakan oleh visi-misi pemimpin manapun termasuk kami, tapi lihat dulu rekam jejaknya selama ini," tegasnya dalam pidato Sosialisasi pasangan cagub DKI Jakarta di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (8/4/2012). Ia juga mengungkapkan kegembiraannya diriya berkesempatan mendampingi Joko Widodo dalam Pemilukada Jakarta kali ini. Ia mengatakan Jokowi, sapaa akrabnya terlah terbukti memiliki kredibilitas kepemimpinan yang baik di suatu daerah. "Tugas saya adalah bagaimana mas Jokowi tuntas mensejahterakan warga Jakarta. Saya percaya dia, ini sudah terbukti, sudah dikerjakan, yang lebih penting Jokowi punya kelebihan ada komunikasi sosial, ada prasaan rakyat bagian dari dirinya," tegasnya. Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur tersebut juga mengkritik gaya kepemimpinan yang 'sok pejabat'. Ia yakin partai memilih dirinya karena tidak memeiliki karakter demikian. "Saya nggak suka mendampingi orang yang lagaknya kaya pejabat dan itu ada di mas Jokowi. Saya juga yakin saya dipilih karena bukan kaya sok pejabat," tegasnya. Calon Independen Gubernur DKI Dinilai Berpeluang Teguh Raharjo 06/04/2012 07:28 Liputan6.com, Jakarta: Munculnya calon independen pada pemilukada gubernur DKI Jakarta membuat warga mempunyai banyak pilihan. Mereka bakal bersaing dengan calon gubernur yang diusung partai politik. Dua calon gubernur DKI dari jalur independen adalah pasangan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria dan Faisal Basri-Biem Benyamin. Menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, baru-baru ini, calon independen mempunyai peluang untuk meraih dukungan warga Jakarta. Burhanuddin mengatakan, calon independen akan mendapat simpati dari warga yang cenderung berpendidikan dan kurang menyukai partai politik. Namun, calon independen butuh perjuangan keras karena harus mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka di tengah calon dari parpol.(ULF) Hidayat Nur Wahid Akan Gaji Pengurus Rumah Ibadah Sabrina Asril | Tri Wahono | Jumat, 6 April 2012 | 17:30 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Hidayat Nur Wahid memiliki program unik dalam pencalonannya sebagai salah satu kandidat calon Gubernur DKI Jakarta. Ketika kandidat lain sibuk menebar janji di bidang kemacetan dan banjir, Hidayat justru melirik kelompok lain yang tidak pernah mendapat perhatian yakni para pengurus rumah ibadah. Hidayat mengatakan jika dirinya terpilih nanti maka para pengurus rumah ibadah akan diberikan instentif dari pemerintah daerah. "Tidak hanya takmir masjid atau marbot masjid tetapi juga penguruh rumah ibadah lain harus diberikan instenif," ungkap Hidayat, Jumat (6/4/2012), dalam diskusi "Reaktualisasi Peran Masjid sebagai Pusat Peradaban Islam" di Universitas Al-Azhar. Seluruh pengurus rumah ibadah mulai dari masjid, gereja, klenteng, wihara, dan pura akan mendapatkan insentif ini setiap bulannya. Namun, Hidayat tidak menjelaskan secara rinci berapa nominal insentif yang akan diberikan. Ia berharap dengan pemberian insentif itu, para pengurus rumah ibadah bisa lebih membuat rumah ibadah menjadi lebih asri sehingga dapat menarik warga datang ke sana. "Saya berharap nantinya akan hadir warga yang religius, yang bisa menolak narkoba, tidak korupsi, dan tidak tawuran," papar Hidayat. Ia mengaku mengidamkan kota Jakarta yang aman, damai, dan nyaman. Dengan demikian, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui agama yang diyakini selalu mengajarkan kebaikan. "Di beberapa daerah, hal ini sudah dilakukan. Jadi Jakarta hanya tinggal melanjutkan saja. Hal ini bisa dilakukan kalau gubernurnya bisa ngurus masjid," tandas mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Jokowi: Pengusaha Warteg Harus Dilindungi dari Pajak Tribunnews.com/Yogi Gustaman TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum lama ini, Pemprov DKI kembali menunda pengenaan pajak warteg dengan dikeluarkannya Ingub nomor 16 tahun 2012 tentang Penundaan Pemungutan Pajak Restoran Jenis Usaha Warung, Kantin dan Kafetaria. Calon Gubernur DKI Joko Widodo turut memberikan tanggapannya mengenai pajak warteg. "Dilihat dulu, bagaimana Perda-nya? Kalau sekiranya memberatkan, segera direvisi. Seharusnya ada Perda yang memberikan proteksi kepada para pedagang, termasuk pengusaha warteg. Agar usaha mikro seperti ini bisa tumbuh," ujar Jokowi di Jakarta, Jumat (6/4/2012). Jokowi menambahkan, yang dikenakan pajak seharusnya usaha yang sudah besar, dan bukan pada pengusaha kecil. Sebelumnya, Pemprov DKI sempat mengeluarkan Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, dimana warteg yang beromset kurang dari 200 juta setahun tak dikenakan pajak. Restoran yang dimaksud dalam Perda ini adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dan dipungut bayaran seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering. Pemprov DKI memakai Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum untuk menarik pajak. Kemudian, Pemprov DKI mengeluarkan Ingub nomor 16 tahun 2012 yang menyebutkan jenis usaha warung, kantin, kafetaria ditunda pemungutan pajaknya karena mempertimbangkan konsumen ketiga jenis usaha tersebut. Jokowi Belum Berhasil Pimpin Solo Oleh: Bayu Hermawan metropolitan - Kamis, 5 April 2012 | 18:44 WIB INILAH.COM, Jakarta - Beberapa kalangan di Solo merasa heran dengan masuknya Walikota Joko Widodo, sebagai nomine penerima penghargaan untuk Walikota terbaik dunia 2012, yang dikeluarkan oleh The City Mayors Foundation. Hal tersebut, karena pria yang akrab disapa Jokowi itu belum layak untuk menerima penghargaan tersebut, karena masih banyak pekerjaan rumah Jokowi di Solo yang belum selesai dan perlu pembenahan. Mantan Ketua Komisi E DPRD Kota Surakarta, Heru S Notonegoro mengatakan masih banyak Perda yang belum berjalan dengan baik, dan memperlihatkan manajemen kepemimpinan Jokowi belum bisa dibilang baik. "Banyak perda yang belum dilaksanakan secara maksimal, kita bisa lihat bagaimana Perda Parkir, Perda tentang pajak dan restoran, juga Perda tentang iklan maupun hiburan, hampir semuanya belum berjalan maksimal. Begitu pula proyek citywalk dan Galabo, yang merupakan proyek miliaran rupiah tapi gagal," ujar Heru, Kamis (5/4/2012). Heru juga memberikan contoh lain buruknya manajemen pemerintahan Jokowi, diantarannya tunggakan listrik Pemkot yang mencapai 9 miliar, meski warga sudah membayar pajak. "Selain itu penggunaan dana APBD hingga dua tahun anggaran untuk pembangunan pagar dan panggung di depan Taman Sriwedari, padahal lahan itu masih merupakan lahan sengketa antara Pemkot dengan ahli waris. Pembangunan ini juga bisa disebut sebagai penyalahgunaan wewenang," katanya. Sebelumnya, kepemimpinan Jokowi juga mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Solo. Dalam rapat paripurna yang digelar akhir bulan lalu, fraksi-fraksi DPRD Kota Solo, menyoroti sejumlah ide, program serta proyek Jokowi yang belum terselesaikan atau bahkan tidak terealisasi. Salah satunya adalah Fraksi PKS Kota Solo, yang mempertanyakan kelanjutan berbagai ide serta program Jokowi, di antaranya city walk, bus tingkat Werkudara, kereta uap Jaladara hingga railbus Batara Kresna. Ada indikasi bahwa proyek-proyek tersebut belum dipersiapkan secara matang dan dimaksudkan untuk jangka panjang tidak hanya sekadar mode. Sementara Fraksi Partai Demokrat mempersoalkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2011. Yakni, berdasarkan LKPJ 2011 dikatakan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Solo tahun 2011 mencapai 18 persen. Namun pada kenyataannya, banyak RTH yang kondisinya terbengkalai atau tidak terawat.[bay] Foke Sindir Jokowi Soal Cabai TRIBUNnews.comOleh Danang Setiaji Prabowo | TRIBUNnews.com – Rab, 4 Apr 2012 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suhu politik menjelang pemilihan Gubernur DKI 11 Juli 2012 terus meningkat. Ini ditandai dengan manuver sejumlah kandidat untuk meraih simpati pemilih. Saling sindir juga dilontarkan. Calon Gubernur dari Partai Demokrat yang juga calon incumbent, Fauzi Bowo (Foke) mulai merespon tantangan para pesaingnya. Fauzi Bowo mengomentari kunjungan calon Gubernur DKI dari PDIP, Jokowi, yang beramah tamah dengan pedagang sayur mayur di Pasar Inpres Senen, Sabtu (31/3/2012) kemarin. "Jangan cabai diomongin. Megang cabai terus dipotret, nggak model di Jakarta. Cabai di Jakarta itu, musiman. Komoditas lainnya memang tergantung pada cuaca," ujar Foke, usai melantik empat orang pejabat eselon II, Selasa (3/4/2012) di Balai Kota. Pria berkumis yang biasa disapa Foke ini, menuturkan saat ini yang penting diamankan adalah stok beras daripada cabai. "Kalau cabai berkurang sedikit, orang tidak akan sakit perut. Yang penting itu mengamankan stok beras. Harga memang melonjak saat ini, tetapi dilihat dulu apa faktornya," ucapnya. Dalam kunjungan di Pasar Inpres Senen, Jokowi sempat berdialog dengan pedagang dan mengumbar janji soal perbaikan pasar tradisional. Dalam kesempatan itu dia sempat mengunjungi lapak pedagang cabai. Kunjungan Jokowi ke Pasar Inpres Senen diakui oleh pedagang setempat karena undangan dari para pedagang. "Kami merasa diintimidasi kalau pasar ini akan dipindahkan. Kami yang mengundang Pak Jokowi ke sini. Beliau memperjuangkan pedagang di Solo, kami harap beliau melakukan hal yang sama bila terpilih menjadi Gubernur DKI," kata Eva, koordinator Pedagang Pasar Inpres Senen. Dalam kesempatan sebelumnya, Foke juga merespon sejumlah kritik dari lawan politiknya tentang pembangunan Jakarta di masa kepemimpinannya. Foke yang merasa dituding tak membawa perubahan lebih baik, mengaku sudah berbuat banyak bagi Jakarta. Namun dia mengakui memang butuh waktu untuk melakukan perubahan karena harus mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Tidak benar kalau di Jakarta tidak ada perubahan. Perubahan yang dilakukan adalah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada," ujarnya dikutip situs resmi Pemprov DKI. "Saya tidak bermaksud melakukan perubahan yang merobek-robek atau menginjak-injak peraturan, semua punya aturannya masing-masing," tegas Fauzi, saat menghadiri Forum Silaturahmi Ormas dan LSM, yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di bilangan Jakarta Pusat pekan lalu. danang setiaji Berita selengkapnya silahkan klik Digital Newspaper Tribun Jakarta edisi Rabu pagi atau http://digital.jakarta.tribunnews.com/index.php/edition/2012/04/04/pagi/text#page/2. Banjir Mengepung Jakarta Rabu, 04 April 2012, 06:42 WIB Banjir Mengepung Jakarta REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Senin (2/4) hingga kemarin menyebabkan banjir di sebagian wilayah Jakarta. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, tidak ada korban jiwa dalam banjir di Jakarta, kali ini. "Tidak ada korban jiwa dari banjir tersebut. Ratusan rumah terendam banjir, sebagian masyarakat mengungsi dan kemacetan parah terjadi di beberapa tempat," katanya dalam pesan singkatnya, Rabu (4/4) pagi. Banjir tersebut terjadi akibat luapan Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Krukut dan menggenangi wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Tangerang. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. "Sedangkan sebagian masyarakat terendam akibat luapan Kali Ciliwung," katanya. Di Jakarta Timur banjir terjadi di Kecamatan Pasar Rebo (Kelurahan Kali Sari dan Cijantung) dan Kecamatan Jatinegara (Kelurahan Kampung Melayu). Di Jakarta Selatan terjadi di Kecamatan Pesanggrahan (Kelurahan Cipedak dan Ulujami), serta Kecamatan Kebayoran Baru (Kelurahan Petogogan). Kemacetan parah terjadi di beberapa tempat Di Kecamatan Pesanggrahan dan Kebayoran baru akibat 6 RW yang terendam dengan pengungsi 850 jiwa, karena tergenang banjir setinggi 30-150 cm. Sementara di wilayah Kampung Melayu, wilayah terkena banjir RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 07, warga terdampak 1.068 KK dengan ketinggian genangan 20-100 cm. Posko Banjir dan tempat pengungsian untuk mengantisipasi banjir sejak kemarin pagi sudah disediakan di aula berkapasitas 500 jiwa dan beberapa tenda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta bersama Sudinkes dan Dinas Suku Dinas PU Jaktim sudah siap di lokasi. Redaktur: Dewi Mardiani Di Tangan Jokowi, TransJ Bakal Digeser ke Pinggiran Jakarta Hendrik - detikNews Senin, 02/04/2012 17:55 WIB Jakarta Saat ini bus TransJakarta melayani transportasi di tengah Jakarta. Namun kelak jika Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta, armada TransJ akan digeser ke pinggiran Jakarta. "Untuk jalur padat akan diganti dengan trem, menjadi railbus. Transjakarta akan digeser ke pinggiran Jakarta," kaya bakal calon gubernur DKI, Jokowi, usai memberikan kuliah umum di UI, Depok, Jawa Barat, Senin (2/4/2012). Keberadaan TransJ, secara desain makro sudah benar. Namun sekarang yang harus dikembangkan adalah objek angkut yang harus lebih besar mengingat banyaknya warga Jakarta. "Sehingga bisa mengangkut 500-1.000 sekali angkut yaitu dengan trem itu," imbuh sarjana kehutanan UGM ini. Jokowi juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan daerah-daerah penyangga Jakarta dalam hal transportasi. Di mana perlu digalang hubungan sinergitas dengan kota-kota di sekitar Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. "Akan menjadi sebuah rumah line transportation authority yang harus terintegrasi. Selain itu saling berhubungan satu sama lain dalam satu lintasan," lanjut pria 52 tahun ini. Demikian pula soal banjir, Jokowi yang berpasangan dengan Basuki T Purnama alias Ahok akan membuat otoritas penanganan banjir terpusat dan terintegritas dengan daerah penyangga. Daerah penyangga itu berada di hulu sungai Jakarta. Untuk itu harus dilibatkan dalam suatu rumah otoritas banjir di mana Pusat sebagai koordinator. Meski memperhatikan masalah banjir dan transportasi, namun Jokowi-Ahok fokus pada kebutuhan dasar rakyat seperti kesehatan dan pendidikan. "Upah buruh yang akan segera dibicarakan oleh teman-teman seluruh serikat pekerja semuanya untuk mengetahui apa keluhan mereka. Itu upah selama ini sudah mencukupi tidak dengan kesejahteraan mereka," imbuh Wali Kota Surakarta ini. (vit/nrl) Ngobrol dengan PKL, Jokowi Janji Tak Ada Penggusuran Riana Afifah | Erlangga Djumena | Minggu, 1 April 2012 | 14:15 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur DKI Jakarta 2012 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra yakni Joko Widodo hadir di tengah pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, MInggu (1/4/2012). Joko Widodo mengatakan bahwa nantinya tidak akan ada penggusuran pedagang kaki lima melainkan penataan pedagang kaki lima yang akan dilakukannya. Ia juga akan mencari solusi untuk pedagang kaki lima ini sehingga tetap bisa mencari nafkah. "PKL tidak ada yang digusur-gusur. Tapi nanti akan ditata dan dicarikan solusi dan diberikan fasilitas," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, ketika berdialog bersama pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, Jakarta, Minggu (1/4/2012). Ia juga mengungkapkan bahwa solusi untuk pedagang kaki lima ini juga akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Gagasannya untuk menata pedagang kaki lima ini adalah dengan membuat kantong-kantong pedagang kaki lima atau membuat shelter. Bahkan ia mengatakan jika tata ruang di Jakarta masih memungkinkan maka dapat dibangun semacam mall untuk para pedagang kaki lima ini. "Kalau minimarket dan hipermarket saja diberi ruang, maka pedagang kaki lima juga harus diberi ruang," tegas Jokowi yang disambut tepuk tangan para pedagang kaki lima. Dalam kesempatan ini, para pedagang kaki lima ini diberi ruang untuk bertanya jawab langsung dengan Jokowi. Meski dijawab dengan singkat oleh Jokowi, para pedagang kaki lima bersorak sorai mendukung Jokowi yang dikenal dekat dengan masyarakat kecil ini. Jokowi Pilih Sosial Media Untuk Kampanye Riana Afifah | Benny N Joewono | Senin, 2 April 2012 | 02:42 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012, para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tentu akan sibuk memasang baliho, spanduk atau poster tentang dirinya. Namun hal itu tampaknya tidak terlalu menarik minat Joko Widodo untuk ikut latah memasang gambarnya di jalanan Jakarta. "Saya main di media sosial saja seperti twitter, facebook, kaskus atau blog," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, ketika berkunjung ke Kompas.com, Sabtu (31/3/2012). Menurutnya cara modern melalui media jejaring sosial ini memiliki dampak yang lebih besar pada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat berinteraksi langsung dengan calon yang hendak didukungnya melalui media ini. "Ya saya ikut keadaan sekarang saja. Orang-orang lebih sering buka facebook, twitter, blog atau kaskus. Saya sering juga kaskusan," ungkap Jokowi sambil tertawa. Ketika ditanya mengenai metode kampanye yang konvensional, ia mengatakan akan tetap melakukannya namun tidak banyak. Titik pemasangannya pun dipertimbangkan dengan baik agar tidak mengganggu kebersihan dan keindahan suatu wilayah. "Mau memperbaiki kota mulainya kok dengan mengotori kota. Alasan lain kenapa tidak perlu banyak-banyak, ya karena nggak punya duit," tandasnya. Jokowi: Busway Koridor Padat Akan Diganti Railbus Riana Afifah | Benny N Joewono | Senin, 2 April 2012 | 07:06 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu moda transportasi massal yang sudah dijajal langsung oleh bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra, Joko Widodo, adalah bus Transjakarta. Setelah menjajal, tercetus sebuah ide untuk mengganti sistem busway dengan railbus. "Untuk koridor-koridor yang padat penumpang, saya punya gagasan untuk mengubahnya menjadi railbus," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012). Menurutnya ide penggantian sistem untuk beberapa koridor padat ini bukan tanpa pertimbangan yang matang. Ia merasakan sendiri naik bus Transjakarta koridor I (Blok M-Kota) dengan mengantre tiket dan menunggu lama armada busnya tiba. Bahkan ia juga berdesakan dengan masyarakat di dalam bus. "Nanti kalau diganti railbus. Headwaynya akan semakin cepat. Jadi tak perlu menunggu lama," jelas Jokowi. "Dengan sistem rel ini, armadanya bisa banyak tersambung satu sama lain. Sehingga sekali angkut langsung banyak dan ruangnya lega tidak desak-desakan," imbuhnya. Ketika ditanyai mengenai kesulitan pemasangan rel di jalur busway, ia mengungkapkan bahwa pemasangan rel di jalur busway yang memiliki koridor padat ini tidak akan memakan waktu lama. "Masang rel itu tidak terlalu susah. Siapa bilang nggak bisa? Ini sudah pernah saya lakukan di Solo dan bisa," ungkapnya. Meski memiliki gagasan untuk mengubah sedikit desain bus Transjakarta, ia menegaskan tetap akan meneruskan pembangunan koridor bus Transjakarta hingga terpenuhi 15 koridor. Kemudian nanti akan dilihat koridor mana saja yang padat dan layak diganti railbus. "Kami tidak akan mengubah Pola Transportasi Makro yang sudah direncanakan. Tapi memodifikasi sedikit untuk kenyamanan bersama, saya rasa tidak ada salahnya," tandasnya. Minggu, 01 April 2012 | 09:49 WIB Asal-usul Modal Kemeja Jokowi-Ahok TEMPO.CO, Jakarta - Tim relawan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok beberapa minggu terakhir ini mendekati sejumlah investor. Tujuan mereka untuk mengumpulkan modal bagi proyek penjualan kemeja kotak-kotak merah biru ala Jokowi-Ahok. Menurut koordinator tim relawan Jokowi-Ahok, Ima Mahdian Dimitri, ada beberapa investor yang menyokong modal awal. Tapi semua modal itu akan dikembalikan setelah tim mendapat keuntungan dari penjualan kemeja. "Keuntungan dibagikan ke investor, dana kampanye Jokowi-Ahok, dan biaya administrasi selama penjualan kemeja," kata Ima, Minggu 1 April 2012. Siapa saja investornya dan berapa modal awal itu, Ima menolak menyebutkan. Tapi dia mengklaim cara penjualan kemeja untuk merengkuh dana kampanye ini merupakan yang pertama di Indonesia. "Kami memang ingin kampanye Jokowi-Ahok menggunakan uang rakyat. Bukan dari partai atau perusahaan," ujarnya. Target penjualan kemeja Jokowi-Ahok sekitar 10 ribu kemeja. Dan hari kedua penjualannya, kemeja Jokowi-Ahok telah terpesan lebih dari seribu potong. "Pesannya bisa lewat Twitter @infokemejaJB atau SMS ke 085780558593 dan 085313669655," ujarnya. Kemeja yang dijual bermotif sama dengan yang dipakai Jokowi-Ahok waktu pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Tapi kemeja ini akan bertuliskan JB atau Jakarta Barun pada label yang tertera di kerah baju. CORNILA DESYANA Rabu, 21 Maret 2012 | 17:04 WIB Jokowi Diminta Mundur Jadi Wali Kota Solo TEMPO.CO, Surakarta - Pakar politik dari Fisipol UGM, Ari Dipayana, menyarankan Joko Widodo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo karena kini dia resmi maju sebagai kontestan Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Kata Ari, sikap ini perlu diambil oleh Joko Widodo demi menjaga etika politik. “Paling tidak, dia mengundurkan diri untuk sementara selama ikut Pilkada DKI Jakarta,” ujar Ari Dipayana di Yogyakarta, Rabu, 21 Maret 2012. Menurut Ari, Jokowi harus mengambil sikap politik ini agar kontestan Pilkada DKI Jakarta yang didukung oleh PDIP dan Gerindra itu tidak terkesan hanya mengejar kepentingan untuk menaikkan karier jabatan politik dan melupakan tugasnya. Menurut dia, Jokowi perlu mempertimbangkan kondisi pemerintahannya di Kota Solo selama dia sibuk mengurusi pencalonannya sebagai Gubernur Jakarta. “Secara etika, politik ini jelas penting,” kata Ari. Selain itu, Ari melanjutkan, Jokowi perlu memastikan kepada publik bahwa dia tak memanfaatkan fasilitasnya sebagai Wali Kota Solo selama mengikuti Pilkada DKI Jakarta. Citra Jokowi sebagai pemimpin alternatif, menurut Ari, perlu dijaga karena dia merupakan calon pemimpin yang membawa alternatif pilihan baru bagi masyarakat. “Biar tak terlihat coba-coba juga, jadi konsistensi sikap politiknya tampak,” kata Ari. Ari menilai Joko Widodo merupakan figur baru dalam kontestasi politik Indonesia karena Pilkada DKI Jakarta selalu menjadi barometer politik nasional. Ari menilai pencalonan Jokowi akan membuktikan apakah selera pemilih dari kalangan kelas menengah di Indonesia sudah benar-benar beralih ke figur kreatif dan inovatif serta idola media. “Pasangan Jokowi-Ahok unik, lawan mereka uang dan mesin politik karena keduanya dari luar Jakarta dan minim logistik,” kata Ari. ADDI MAWAHIBUN IDHOM Minggu, 01 April 2012 | 09:28 WIB Seribu Kemeja Jokowi-Ahok Terjual dalam Sehari TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari seribu kemeja kotak-kotak biru merah terjual untuk Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Padahal penjualan kemeja itu baru dimulai pada Sabtu 31 Maret 2012 kemarin. Menurut koordinator tim relawan Jokowi-Ahok, Ima Mahdian Dimitri, penjualan ini melebihi perkiraannya. "Target kami menjual 10 ribu kemeja," kata Ima, Ahad, 1 April 2012. "Tapi tidak menyangka dalam waktu satu hari seribu kemeja sudah dipesan." Pembeli memesan kemeja Jokowi-Ahok dengan beragam jumlah. Mulai dari sepuluh potong hingga ratusan. Jumlah pemesanan paling banyak mencapai 600 kemeja dari satu perusahaan swasta. "Katanya kemeja itu akan jadi seragam hari Jumat mereka," ujar Ima. Menjual kemeja untuk menghimpun dana kampanye ini bukan ide Jokowi atau Ahok. Melainkan buah pikiran sejumlah mahasiswa yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI itu. Kata Ima, tim relawan ingin mencari dana kampanye yang bukan dari perusahaan atau partai politik. "Lewat kemeja kami ajak masyarakat ikut membiayai kampanye," ujarnya. Kalau Anda berminat memesan, bisa mengikuti akun Twitter @infokemejaJB atau mengirim pesan singkat di nomor 085780558593 dan 085313669655. Kemeja Jokowi-Ahok dilepas dengan harga Rp 100 ribu untuk ukuran S, M, dan L; Rp 110 ribu ukuran XL; sedangkan XXL dan XXXL dijual Rp 125 ribu. Format pemesanan, kata Ima, berisi nama, alamat lengkap, dan jumlah kemeja. "Ongkos kirimnya ditanggung pembeli." CORNILA DESYANA Jokowi Bertandang ke Kantor Kompas.com Riana Afifah | Hertanto Soebijoto | Sabtu, 31 Maret 2012 | 22:03 WIB | JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra, Joko Widodo, bertandang ke kantor redaksi Kompas.com pada Sabtu (31/3/2012) ini. Namun kali ini, kunjungannya tidak didampingi oleh pasangannya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Jokowi datang didampingi oleh asistennya dan penulis buku berjudul "Jokowi, Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker" yaitu Yon Thayrun. Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi ini sebelumnya sempat melakukan wawancara di Kompas TV pukul 07.00 WIB. Tepat pukul 08.00 WIB, Jokowi sudah tiba di kantor redaksi Kompas.com bersama timnya. Seperti biasa, pria yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo ini mengenakan kemeja kotak-kotak yang menjadi ciri khasnya. Ia pun bercerita panjang lebar mengenai makna dari kostum khasnya dan program-program tentang Jakarta. Perbincangan dengan sosok penyuka musik rock ini berlangsung hangat selama satu setengah jam. Bahkan Jokowi berkali-kali bercanda dan memaparkan pemikiran-pemikirannya tentang Jakarta. "Yang penting sekarang yang terbaik yang dilakukan. Saya siap bekerja untuk masyarakat," kata Jokowi. Jokowi Rocker - Ahok Dangduter Oleh: Farhan Faris Metropolitan - Minggu, 25 Maret 2012 | 02:14 WIB INILAH.COM, Jakarta - Pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Joko Widodo dan Basuki T Purnama atau Ahok ternyata menyukai seni musik yang berbeda. Dalam pengakuannya, Jokowi sapaan akrabnya menyukai lagu-lagu keras atau rock sedangkan Ahok menyukai lagu dangdut. "Saya muka kalem tapi saya pencinta musik rock, dulu saya hafal semua tapi sekarang sudah lupa. Dari dulu saya senang Scorpion dan Metallica," ujar Jokowi, Sabtu, (24/3/2012). Pernyataan tersebut pun langsung disambut oleh pasangannya, Basuki T Purnama atau Ahok yang mengaku sangat gemar mendengarkan alunan irama dangdut. "Saya itu suka musik dangdut, apalagi Rhoma Irama," singkatnya. Kegemaran terhadap seni musik itu dibuktikan oleh Jokowi yang mengaku telah memiliki tiket konser musik asal luar negeri Dream Teather yang dalam waktu dekat ini akan manggung di Jakarta. "Sekarang itu saya sudah pegang tiket konser Dream Teather buat nonton nanti. Tapi tiketnya bukan VIP, saya belinya yang harganya murah," tambahnya yang mengaku menyukai musik Rock and Roll sejak duduk di bangku sekolah. [ton] Ke Kali Krukut, Hidayat Buktikan Siap Memimpin Oleh: Sumitro Metropolitan - Minggu, 25 Maret 2012 | 15:03 WIB INILAH.COM, Jakarta - Dengan mengunjungi lingkungan kumuh di bantaran Kali Krukut, cagub dan cawagub DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini mengaku ingin memberi bukti keberpihakannya kepada warga Ibukota. "Kami hadir kesini untuk memberikan bukti yang kesekian kalinya akan keberpihakan kami dan kecintaan kami kepada Jakarta , jangan diragukan lagi. Bahkan di tempat yang kumuh, yang penuh lalat kayak begini pun kami berani datang," ujar Hidayat, Minggu (25/3/2012). Dikatakannya, kedatangannya langsung menemui masyarakat bawah sudah lama dilakukan dirinya sejak menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga sekarang. Menurutnya, kehadiran seorang pimpinan ke tengah masyarakat adalah simbol akan keinginan menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan di Ibukota Jakarta. Untuk itu, dia mempunyai visi menjadikan Jakarta kota yang bersahabat dengan iklim bisnis (business friendly). Sebalin itu, Hidayat juga berharap ke depan akan menghadirkan BUMD yang lebih produktif sehingga keuntungan bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Jakarta. "Saya punya pasangan bagus, Prof. Dr. Didik Rachbini. Dia sudah terbiasa di dunia bisnis usaha, punya komitmen bagus dari banyak pihak. Dan kita berharap Jakarta menjadi kota business friendly," beber Hidayat. Permasalahan macet Jakarta, menurutnya menjadi masalah utama yang harus segera diselesaikan. Karena permasalahan ini akan berpengaruh pada kalangan pengusaha untuk menanamkan investasinya di Jakarta. Karena pada dasarnya bisanis tidak akan jalan kalau kemacetan masih terus terjadi dimana-mana. "Dari program ini kita berharap juga bisa menghadirkan keberpihakan secara langsung dari Pemprov untuk menghadirkan regulasi atau tradisi birokrasi yang tidak betele-tele dalam memberikan izin, usaha, tentu yang sesuai aturannya. Tentu tidak boleh ada usaha yang menghadirkan kesusahan bagi warga Jakarta," tandasnya.[iaf] Jokowi Coba Busway Blok M-Stasiun Kota | Tri Wahono | Minggu, 25 Maret 2012 | 20:36 WIB TRIBUN JAKARTA/FX ISMANTO Bakal Calon Gubernur DKI Joko Widodo, ngetop dengan nama Jokowi, sekarang masih menjabat Walikota Solo, Minggu (25/3/2012) jalan jalan menaiki Busway TransJakarta dari Terminal Blom M, Koridor I menuju Terminal Kota, Jakarta. JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon gubernur DKI, Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, Minggu (25/3/2012) sore, meluangkan waktunya berjalan-jalan di Jakarta. Tanpa pengawalan ketat, Jokowi mencoba trayek bus Transjakarta di jalur busway Blok M-Kota. Sebelum naik bus, Jokowi sempat melihat-lihat pertokoan Pasaraya Blok M. Bahkan Jokowi sempat melaksanakan shalat Asar sebelum menuju loket busway koridor satu tersebut. Jokowi harus ikut mengantre untuk membeli tiket busway dengan masyarakat umum. Selama mengantre, beberapa masyarakat yang berada dekat Jokowi sempat mengajak Jokowi berbincang-bincang. Tak lama, Jokowi menuju bus Transjakarta. Di dalam bus yang ditumpanginya, pria yang sangat antusias dengan program mobil Esemka ini hanya sebentar duduk. Kemudian, ia memberikan bangku duduknya kepada sesama penumpang. Jokowi memilih berdiri selama perjalanan Blok M ke Stasiun Kota. Sesampainya di Stasiun Kota, Jokowi berjalan melalui lorong bawah tanah di dekat stasiun kota kemudian muncul di depan Museum Bank Mandiri tak jauh dari Stasiun Kota. Di halaman museum tersebut sedang berlangsung sebuah pertunjukan musik. Kebetulan pembawa acara melihat kehadiran calon gubernur DKI ini dan langsung menginformasikan melalui pengeras suara bahwa mereka kedatangan tamu istimewa calon gubernur DKI. Masyarakat yang memenuhi depan panggung menyambut dengan sorak-sorai. Bahkan ada yang meminta foto bersama Jokowi. Usai menikmati hiburan musik, Jokowi lantas dijemput oleh sebuah mobil Kijang Innova meninggalkan halaman Museum Bank Mandiri. (FX Ismanto) Faisal Basri Gebrak Meja Andy Riza Hidayat | Marcus Suprihadi | Sabtu, 24 Maret 2012 | 12:47 WIB JAKARTA, KOMPAS.com- Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Faisal Basri menggebrak meja saat berdiskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat bertajuk "Jakarta Punya Cerita." Hal mengagetkan itu dilakukan Faisal ketika dia membicarakan statusnya sebagai bakal calon perseorangan. Dia menegaskan, bahwa dia bukan hanya maju melalui jalur perseorangan. Melainkan ideologi dia juga independen. "Prak.!" Faisal memukul meja. Suaranya meninggi. "Kami ingin koreksi perilaku partai politik. Sebab apa yang muncul sekarang adalah politik transaksional dari banyak dimensi. Kami tidak seperti itu. Kami terikat pada komitmen warga," tutur Faisal yang maju bersama Biem Benyamin dari jalur perseorangan atau independen, Sabtu (24/3/2012). Dia juga menandaskan maju mengikuti pemilihan kepala daerah langsung bukan karena tidak kebagian kursi di partai politik. "Kami bukan bunglon, tetapi kami memiliki prinsip," tutur Faisal. Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama yang hadir dalam diskusi merespon pendapat Faisal. Dia yang maju sebagai bakal calon wakil guberbur DKI Jakarta bersama bakal calon gubernur Joko Widodo menegaskan, dia dan Jokowi tidak melakukan politik transaksional. Meski diusung partai politik, Ahok menegaskan diusung dari partai lain. Selama ini Ahok tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar. Sementara dia dicalonkan oleh Partai Gerindra dan PDIP. "Lalu apakah selama kami memimpin di daerah terbukti tidak independen ?" tutur Ahok. Ahok: Semua Cagub & Cawagub DKI Berbobot Calon wakil gubernur DKI itu berharap masyarakat melihat rekam jejak masing-masing calon. Sabtu, 24 Maret 2012, 08:38 WIB Mutia Nugraheni, Sukirno VIVAnews - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Joko Widodo - Basuki Tjahaya Purnama telah resmi mendaftar ke KPUD DKI Jakarta. Ahok -sapaan akrab Basuki Tjahaya Purnama- mengaku yakin akan memenangi pilkada DKI Jakarta. Menurut Ahok, ia dan Jokowi optimistis berhasil mengajak masyarakat Jakarta untuk melihat rekam jejak dari masing-masing calon. Ia yakin, jika rekam jejak dibandingkan dengan adil maka masyarakat akan memilih Jokowi-Ahok. "Kami percaya kami akan berhasil kalau kami berhasil mengajak masyarakat Jakarta untuk melihat rekam jejak masing-masing calon," kata Ahok kepada VIVAnews, Jumat malam, 23 Maret 2012. Menurutnya, ada beberapa alasan dirinya begitu yakin akan dipilih. Salah satunya karena singkatan JBTP yang merupakan kependekan dari huruf J dari kata Jokowi atau bisa juga disebut Jujur. Kemudian, huruf B itu Basuki atau berarti Bersih. Lalu, huruf T itu Tjahaya atau Transparan dan huruf P itu artinya Purnama atau bisa juga Profesional. "Kalau masyarakat bisa melihat dan menilai dengan rekam jejak yang Jujur, bersih, transparan, dan profesional kami ada harapan terpilih. Dengan catatan, calon lain juga mempunyai penilaian yang sama," ungkapnya. Ahok mengutip pendapat mantan presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, bahwa seorang pemimpin itu karakternya harus teruji. "Semua pernah menjabat, tapi harus dilihat, yang mana yang punya track record bagus," ujarnya. Saingan Berat Ia pun mengakui, kalau saingannya Pilkada DKI sama beratnya. Saat diminta menilai saingannya, Ahok menolaknya dan ia mengatakan kalau semua calon merupakan tokoh berbobot. Bahkan, ketika ditanya terkait prediksi beberapa kalangan yang menyebut bahwa pasangan Jokowi-Ahok akan berhadapan head to head dengan incumbent, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Ahok menepis prediksi itu. "Head to head dengan incumbent? Nggak juga. Banyak yang bilang juga head to head dengan Hidayat, dengan Alex juga, jadi semua berat menurut saya," tegasnya. Sebagai modalnya di Pilkada DKI, Ahok mengandalkan salah satu program yang pernah diterapkannya di Kabupaten Belitung Timur yaitu program asuransi kesehatan. Ia akan mempertimbangkan untuk membuat Askes sendiri atau bekerjasama dengan PT Askes. "Intinya kita ingin Jakarta sebagai percontohan bagi wilayah lain, karena kita tahu kan pemerintah akan memberlakukan undang-undang BPJS, dengan PT Askes dan BPJS perlu kita hitung lagi," katanya. (ren) Jum'at, 23 Maret 2012 | 07:58 WIB Dampingi Jokowi, Ahok Bikin Program Askes Jakarta TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Calon Gubernur DKI Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menawarkan program asuransi kesehatan untuk masyarakat Jakarta apabila nanti terpilih. (Baca: Wawancara Ahok: Saatnya Reformasi Jilid Dua di Jakarta) "Ini pernah saya lakukan waktu menjadi Bupati di Bangka Belitung. Sayalah kepala daerah pertama di Indonesia yang menjalankan sistem jaminan kesehatan untuk warga," kata Ahok di kantor Law Firm Fifty Lety, di Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu 21 Maret 2012. Ketika menjabat sebagai Bupati Belitung Timur pada periode 2005-2010, Ahok mencatat prestasi mengagumkan dengan mengupayakan asuransi kesehatan bagi warganya. Kala itu, ia menawar premi asuransi kesehatan PT Askes sehingga pemerintah cukup membayar separuh dari harga normal untuk menopang biaya kesehatan 50 ribu warganya. Komisi dari perusahaan itu ia pakai untuk tambahan dana puskesmas dan tunjangan dokter. "Saya masuk ke politik bukan memikirkan nasib saya," kata pengusaha asal Belitung Timur keturunan Tionghoa itu. Sebagai pengusaha, Ahok merasa tidak bisa membantu orang banyak. Tapi dengan menjadi pejabat, justru ia bisa berbuat banyak untuk masyarakat. "Maka saya memutuskan turun politik jadi pejabat." Pasangan Ahok, 46 dan Jokowi, 50, mempunyai kesamaan yaitu dari latar belakang pengusaha dan pernah menjadi pejabat publik di daerah. Keduanya meramaikan bursa pencalonan bursa pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 dengan dukungan partai PDI Perjuangan dan Gerindra. Demi maju mendampingi Jokowi, Ahok rela keluar dari partai Golkar yang telah mengantarkannya menjadi anggota DPR periode 2009-2014. ADITYA BUDIMAN | RINA WIDIASTUTI Kekuatan Jokowi-Ahok, Kelas Bawah dan Tionghoa Elvan Dany Sutrisno - detikNews Kamis, 22/03/2012 14:39 WIB Jakarta Tim sukses Jokowi-Ahok kian optimistis menjelang Pilkada DKI Jakarta. Alasannya, mereka yakin bisa mendapat dukungan masyarakat kelas bawah dan etnis tionghoa. "Kami optimis karena respon masyarakat luar biasa terhadap kemunculan Jokowi-Ahok. Kekuatannya di masyarakat urban kelas bawah dan tionghoa. Respon etnis tionghoa juga luar biasa, karena inilah kali pertama pilkada DKI bagian dari mereka ikut terlibat, selama ini mereka merasa terpinggirkan," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2012). Menurut Muzani, kompetitor pilkada DKI didominasi calon berpengalaman. Jokowi-Ahok justru wakil dari masyarakat desa yang juga banyak mengadu nasib ke Jakarta. "Melihat kompetitornya kan semua orang besar. Saya kira satu-satunya calon yang wong ndeso itu ya Jokowi-Ahok. Satunya orang Solo, satunya orang Belitung. Jadi keduanya mewakili kaum pinggiran yang tidak terjamah tangan-tangan kekuasaan. Jokowi di Solo itu track recordnya bisa diandalkan," kata dia. Dengan berbekal kedekatan dengan rakyat kecil dan etnis tionghoa, Gerindra yakin pasangan cagub usungan bersama PDIP ini tak akan mati kutu. Bahkan bisa berbuat lebih, meski sampai sekarang terus disepelekan. "Harapan besar lainnya adalah bagi kaum urban yang selama ini pedagang kali lima, tukang warung, tukang ojek, dan sebagainya tentu berharap Jakarta jadi kota yang ramah bagi usaha mereka. Sehingga bola salju ini bergulir dan ini semakin kuat," tandasnya. (van/mad) Selasa, 20 Maret 2012 | 19:26 WIB Cyrus Prediksi Jokowi-Ahok Menang Satu Putaran TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi, memprediksi pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Jokowi-Ahok menang dalam satu putaran pilkada DKI Jakarta. "Energi frustrasi masyarakat Jakarta yang tinggi bisa menggiring mereka memilih calon yang tidak biasa ini," kata Hasan ketika dihubungi Tempo, Selasa, 20 Maret 2012. Menurut Hasan, pasangan Jokowi-Ahok melabrak pakem yang pada umumnya digunakan partai politik dalam mengusung calon gubernur DKI Jakarta. Partai, kata dia, cenderung mengusung kepentingannya dengan calon yang memiliki ketersediaan finansial, keterwakilan putra daerah dan duet sipil-militer. "Jokowi-ahok melabrak pakem ini," kata Hasan. Dia memperkirakan 30-40 persen masyarakat Jakarta yang cenderung apatis terhadap perubahan atau yang golput, akan mempertimbangkan memilih pasangan Jokowi-Ahok. Jokowi-Ahok, kata dia, unggul karena melabrak pakem, keduanya figur yang unggul dan teruji. Sedangkan pasangan Alex-Nono, dinilai masih konservatif karena mengandalkan pasangan sipil-militer dan kemampuan finansial Alex. Pasangan Hidayat Nur Wahid- Didik Rachbini, kata dia, cenderung bersih, namun tak memiliki gebrakan. "PKS berhenti di figur yang baik," katanya. Adapun pasangan Fauzi-Nachrowi adalah pasangan paling konservatif diantara pasangan calon dari parpol. Hasan menilai pasangan Hendardji-Riza akan jadi satu-satunya pasangan yang lulus sebagai calon independen. "Kekurangan pasangan Faisal-Biem yang hampir 200 suara terlampau besar," katanya. AMANDRA MUSTIKA MEGARANI Kamis, 22 Maret 2012 | 05:23 WIB Solusi Banjir Jakarta ala Jokowi TEMPO.CO , Jakarta:Walikota Solo, Joko Widodo mempunyai keyakinan bisa mengatasi persoalan banjir yang kerap menghantui warga ibukota di musim hujan. Pendekatan mengatasi banjir di Solo dianggap bisa diterapkan di Jakarta. “Pendekatannya saya kira sama,” kata Jokowi saat berkunjung ke kantor Tempo beberapa waktu lalu sebelum resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Pemilik nama lengkap Joko Widodo itu mengungkapkan wilayahnya yang seluas 44,03 kilometer persegi dulu sering banjir. Ada delapan titik banjir. Untuk mengatasinya, ia membuat parapet untuk memompa Sungai Bengawan Solo. Langkah itu cukup ampuh. “Sekarang tinggal satu tempat yang banjir, yaitu di daerah paling dekat dengan bibir Sungai Bengawan Solo,” ujar alumnus fakultas kehutanan Universitas Gadjah Mada 1985. Keberhasilannya itu membuat Jokowi optimistis bisa mengatasi banjir Jakarta. Ia akan menerpakan pengelolaan manajemen solusi banjir secara tepat. “Kalkulasi banjir butuh duit berapa, tinggal panggil pelaksananya. Kalau APBD tidak bisa menutupi, panggil investor,” kata Jokowi. Selanjutnya, Jokowi menambahkan, dalam proses pengerjaannya pemerintah harus turun langsung ke lapangan. “Dengan catatan harus dikawal, jangan dibiarkan jalan sendiri. Ada problem di lapangan, diselesaikan, dibantu investor.” Setiap proyek penting seperti penanganan banjir, kata Jokowi, pasti ada masalah di lapangan sehingga harus dicek setiap hari secara langsung. “Ini masalah utama kok, harus terjun sendiri,” katanya. “Jangan di belakang meja, itu tidak bisa hanya menyuruh-nyuruh kepala dinas.” RINA W Diserang PD, Ahok Minta Maaf Elvan Dany Sutrisno - detikNews Rabu, 21/03/2012 11:58 WIB Jakarta Partai Demokrat (PD) menuding cawagub DKI usungan Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) arogan. Ahok pun memilih meminta maaf. "Kita tidak bermaksud seperti itu. Saya menghargai beliau (Foke) sebagai senior. Saya minta maaf," kata Ahok kepada detikcom, Rabu (21/3/2012). Ahok menjelaskan, dirinya bukanlah politisi. Karena itu, terkadang suka kelepasan kalau bicara. "Saya nggak tahu itu sebagai hal yang sensitif. Itu hanya semacam kita berbincang santai. Ternyata di dunia politik menjadi sensitif. Saya ini bukan politisi, hanya aktivis sosial yang berbaju politisi," kata dia. Ahok sebelumnya mengklaim dukungan masyarakat Betawi kepada dirinya lebih besar ketimbang kepada Foke. Dia juga merasa masyarakat Betawi lebih suka gaya dia dan Jokowi yang mirip seleb Korea ketimbang pria berkumis seperti Foke. Partai Demokrat merespon keras kritik Ahok kepada kinerja Pak Kumis Fauzi Bowo (Foke) tersebut. Bagi PD, cawagub arogan seperti Ahok tak akan mulus di Pilkada DKI. "Ahok saya baca berita dari kemarin itu ngomongnya kencang terus. Dia seperti pernah berbuat untuk DKI itu apa? Emang siapa Ahok itu. Ahok ngomong siapa yang dukung Foke, emang siapa yang mau dukung Ahok?" serang Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua sebelumnya. (van/gun)