gALau BANGET YOUW (1) (sipil+tni) (?)

Minggu, 29 Juli 2012 | 05:22 WIB NasDem Pede Kalahkan Demokrat di Pemilu 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Nasional Demokrat bersiap mengikuti verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum yang mulai digelar, Kamis, 9 Agustus mendatang. Ketua Umum NasDem Patrice Rio Capelo mengatakan partainya akan mendaftar secara serentak di seluruh Indonesia pada 10 Agustus. "Kami yakin akan lolos dan bersiap memenangkan Pemilu 2014," kata Patrice saat dihubungi, Sabtu, 28 Juli 2012.

Menurut Patrice, partainya menargetkan akan meraup sebanyak mungkin suara. Semakin banyak kursi DPR yang bisa diperoleh, akan semakin memudahkan partai untuk mendorong perubahan, seperti yang menjadi slogan partai besutan Surya Paloh ini. "Agak sulit bicara perubahan kalau jumlah kami di DPR hanya sedikit karena sulit untuk mempengaruhi kebijakan." Untuk mencapai visi dan misi, kata Patrice, partai menargetkan akan meraup lebih dari 21 persen suara, seperti yang diperoleh Partai Demokrat pada Pemilu 2009 lalu. "Kalau bisa, kami lebih di atas 154 kursi seperti yang dicapai Demokrat." Target ini diklaim Patrice tidak berlebihan karena saat ini kekuatan NasDem di daerah terus menguat. Partai yang berdiri setahun lalu ini telah memiliki kepengurusan hingga tingkat desa. Kata Patrice, dari 75 desa yang ada di seluruh Indonesia, kepengurusan NasDem sudah terbentuk di lebih dari 60 persen jumlah desa. Berdasarkan hasil beberapa lembaga survei pun, suara partai terus meningkat berada di kisaran 5 persen. Dukungan terhadap NasDem, kata dia, juga akan meningkat begitu pendaftaran calon legislatif resmi dibuka. Meski proses pendaftaran caleg baru dibuka setelah NasDem dinyatakan lolos oleh KPU, saat ini sudah banyak tokoh masyarakat yang menyatakan ingin bergabung. Bahkan dari DPR sudah ada sekitar 37 orang yang berasal dari beberapa partai menyatakan ingin bergabung. "Tapi kami belum bisa umumkan nama mereka."

Selain 37 anggota DPR, juga telah ada beberapa tokoh masyarakat yang menyatakan kesiapannya menjadi caleg dari NasDem. Namun, karena belum verifikasi, permintaan itu masih ditangguhkan partai. "Kami saat ini baru meneropong dan melihat, keputusan resmi akan ditetapkan nanti setelah resmi dinyatakan lolos oleh KPU."

IRA GUSLINA SUFA Rabu, 01 Agustus 2012 | 15:35 WIB Partai Islam Tak Laku di 2014?

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Islam dinilai tak akan punya prospek menjanjikan dalam Pemilihan Presiden 2014 mendatang. "Saya berpendapat partai Islam tidak akan lebih dari 3 persen," kata pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dalam diskusi Koalisi Islam Jelang Pilpres 2014 di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Selasa, 31 Juli 2012.

Menurut Ray, menurunnya suara partai Islam sudah mulai terlihat sejak sekarang. Kata dia, saat ini tidak ada partai Islam yang muncul dalam memberikan opini di publik. "Partai Islam lebih banyak muncul sebagai bayang-bayang partai besar," ujarnya.

Dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan, partai Islam juga terkesan lambat dan kurang responsif. Akibatnya, masyarakat tidak melihat partai Islam sebagai solusi.

Menurut Ray, jika ingin menegakkan kembali kejayaan partai Islam, partai-partai yang berbasis Islam harus lebih berani keluar dari koalisi kebangsaan. "Kalau memang serius membesarkan partai Islam, jauh lebih baik bila mereka keluar dari koalisi kebangsaan," kata Ray.

Berbeda dengan Ray, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Reni Marlinawati justru yakin partai Islam tetap eksis. Menurut dia, sebagai partai Islam, PPP masih punya basis dukungan yang kuat di daerah-daerah. Dengan begitu pada pemilu dan pilpres mendatang, partai Islam tetap akan diperhitungkan.

Mereka sedang membangun kembali basis suara PPP yang dulu sempat terpecah. Misalnya dengan Partai Bulan Bintang dan PKNU. "Kami juga berupaya mensinergikan gerakan partai dengan partai islam lainnya," kata Reni.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Tjatur Sapto Edi, optimistis partai Islam akan semakin mendapat tempat. Berdasarkan pengalaman sejak reformasi, jika partai Islam bersatu, maka tidak sulit untuk meraih posisi puncak pemerintahan. "Syaratnya kompak dan satu tujuan," kata Tjatur.

IRA GUSLINA SUFA Pengalaman Tidak Terlupakan Kahfi Siregar saat Pilpres 2009 Tribunnews.com - Minggu, 22 Juli 2012 22:42 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Personel tim sukses Foke-Nara mempunyai latar belakang berbeda. Ada yang dari pensiunan birokrat Pemprov DKI, LSM, sampai konsultan politik. Sebelum menangani Pemilukada DKI, Kahfi Siregar, Kepala Media Center Foke-Nara, pernah mengantar SBY memenangi Pilpres 2009. Kahfi mengungkapkan pengalamannya kala menjadi bagian dari tim sukses SBY-Boediono, yang kini menjadi penguasa Indonesia. Menurutnya, ada pengalaman yang tak terlupakan dengan Presiden SBY. Saat itu, SBY sempat mampir ke ruang kerjanya, ketika ia bekerja di kantor konsultan Bravo Media Center. "Saya ingat betul pesannya Pak SBY saat itu. Beliau bilang, Mas Kahfi, semua informasi yang tidak benar harus segera diklarifikasi," ujarnya, Minggu (22/7/2012). Kahfi juga mengungkapkan pengalamannya sekantor dengan Wakil Presiden Boediono, kala masih berstatus cawapres. Menurutnya, ruangan Boediono di Bravo Media Center yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 51, ada di lantai satu. Sedangkan ruang kerjanya ada di lantai dua. "Waktu itu setiap hari ketemu dengan Pak Boediono. Sering ngobrol bareng. Waktu itu, ketua tim cawapresnya Rizal Malaranggeng," ungkap Kahfi. Saat ditanya mengenai nominal kontrak dan success fee saat menangani SBY-Boediono pada Pilpres 2009, Kahfi enggan membeberkannya secara rinci. Namun, dari sumber Tribun, nilai kontrak tim sukses SBY-Boediono kala itu lebih dari Rp 200 miliar. "Yah, mungkin sekitar itu. Kampanye saja keliling Indonesia. Pemilu ini mahal. Kalau success fee, saya enggak tahu," imbuhnya. Kahfi juga pernah menjadi tim sukses calon kepala daerah di provinsi lain, setelah mengantar SBY-Boediono menduduki kursi RI 1 dan RI 2. Kebanyakan calon yang ditanganinya, juga merupakan kader Demokrat. "Setelah pilpres, saya jadi tim sukses di pemilukada Kalsel, Sulut, dan Bengkulu. Itu tiga-tiganya kader Demokrat. Saat menjadi tim sukses calon bupati Sidoarjo saja kami menangani kader Golkar. Tapi, di Sidoarjo, kami kalah," paparnya. (*) BACA JUGA Siapa Main Mata: TK atau AS? Oleh: Selasa, 10 Juli 2012, 08:01 WIB INILAH.COM, Jakarta - Ada hal baru dan menarik dalam acara puncak peringatan hari kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli di Jakarta. Yaitu kehadiran Ketua MPR-RI, Taufiq Kiemas (TK) di acara yang diselenggarakan di kediaman resmi Dubes AS untuk Indonesia, Scott Marcier. Selain hadir, Ketua MPR juga didaulat memberi sambutan. Otomatis, sambutan TK mewakili lembaga tertinggi negara, MPR-RI. Jika mengikuti tata cara protokol, sambutan Ketua MPR-RI dalam forum resmi seperti itu, harus selalu berstatus resmi. Itu sebabnya sambutan selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sehingga otentik dan menjadi dokumen resmi kedua negara. Tetapi yang terjadi, TK menyampaikan sambutannya tanpa teks. Maka menjadi sebuah spekulasi boleh jadi TK diundang dalam kapasitas sebagai pimpinan lembaga tinggi negara tetapi bobot penghormatan yang diberikan kepadanya lebih kepada sosok pribadi atau ketokohannya. Itu sebabnya sambutannya bersifat tidak resmi. Tak bisa dipungkiri ketokohan TK sebagai politisi senior di mata pemerintah AS, sudah cukup kuat. Ketokohannya semakin menonjol karena di era kepimpinnya-lah, aura lembaga MPR-RI seperti bersinar kembali. TK juga dijuluki sebagai tokoh pluralis Indonesia, sebuah label yang diminati oleh Amerika Serikat. Itu pula yang mungkin membuat pemerintah AS pernah menjadwalkan kunjungan kehormatan Presiden Barack Obama kepada TK selaku Ketua MPR pada rencana kunjungan di 2010. Hanya saja audiensi itu batal, sebab Presiden Obama baru tahun berikutnya berkunjung. Itupun setelah mengalami dua kali penjadwalan ulang. Dalam isu-isu sentral di dunia politik, TK juga sering tampil sebagai sosok yang suka membuat pernyataan politik yang kontroversil, tetapi sering kali diakui kemudian sebagai hal yang valid dan relevan Salah satu pernyataannya yang cukup kontroversil, ketika di 2004, TK memberi label minor kepada SBY. Saat itu SBY ia sebut seorang jenderal yang berperilaku seperti anak kecil. Sementara pada saat yang bersamaan SBY mulai diisukan mau maju sebagai calon presiden, bersaing dengan Mega isteri TK. Banyak yang mencela TK dengan pernyataan vulgar tersebut. Tapi beberapa tahun kemudian, masyarakat mulai ada yang membenarkan penilaian itu. Dimulai ketika SBY yang sudah menjadi Presiden, sering mengeluh dan curhat kepada bangsa Indonesia. Misalnya soal gajinya yang tidak pernah naik atau beban kerjanya sebagai presiden yang kurang lebih sama beratnya dengan tukang cuci piring dan meja makan yang kotor. Dan yang terbaru adalah soal pencalonan presiden dalam Pilpres 2014. TK termasuk yang tidak mendukung pencapresan Megawati Soekarnoputri, yang nota bene isterinya serta sudah pernah menjadi Presiden ke-RI (2001 -2004). TK beralasan, isterinya sudah dua kali kalah dalam Pilpres dan ia tidak ingin kalau 2014 kembali mengalami nasib yang sama. TK tidak ingin isterinya dipermalukan sampai tiga kali. Sebagai jalan keluarnya, TK menganjurkan agar capres yang maju dalam Pilpres 2014, harus yang lebih muda. Di acara peringatan hari kemerdekaan AS itu, Megawati juga ikut hadir bersama TK. Dalam protokoler AS, seorang yang sudah pernah menjadi Presiden akan tetap dihormati sebagaimana layaknya seorang Presiden. Itu sebabnya tidak ada sebutan mantan atau bekas Presiden. Bagi AS, Megawati masih tetap layak dipanggil sebagai Presiden. Sama halnya dengan Bill Clinton, George Bush, Jimmy Carter dll. Itu sebabnya dalam acara hari kemerdekaan AS itu, pemerintah atau Kedubes AS di Jakarta, dari segi protokoler juga memberi penghormatan secara terukur kepada Megawati. Yang menjadi bahan spekulasi, apakah cerita kehadiran TK dan Mega di rumah Dubes AS itu - hanya berhenti di situ, secara kebetulan atau akan ada kelanjutannya? Pasalnya pada kesempatan itu, pengganti Dubes, sekaligus juga diumumkan oleh Scott Marcier. Pengumuman dan introduksi seperti ini juga sesuatu yang baru dan menarik. Lazimnya, seorang Dubes baru, biasanya akan diperkenalkan sesudah ada persetujuan dari Senat. Sehingga yang menjadi pertanyaan mungkinkah perkenalan itu dimaksudkan sebagai pesan dan titipan. Yaitu Dubes AS yang baru akan melakukan kontak yang lebih intensif dengan kedua pemimpin itu bagi keperluan pereratan hubungan bilateral AS-Indonesia. Sebab sebagai negara adidaya, AS sangat berkepentingan atas segala sesuatu yang berkembang di Indonesia terutama yang menyangkut perubahan kepemimpinan. Dan kepentingan itu harus mereka bicarakan dengan para pemimpin di Indonesia. Namun dalam menegaskan kepentingan itu, tidak semuanya dilakukan secara terbuka dan langsung. Melalui bahasa isyarat, bahasa tubuh atau pesan-pesan secara implisit. Dalam diplomasi dan politik AS, segala sesuatu dimungkinkan dan memungkinkan. Yang pasti negara adidaya seperti AS menganut prinsip, setiap langkah yang dilakukan oleh para pejabatnya, harus terukur dan diukur dengan kepentingan negaranya. Pada 2004, kepentingan AS adalah mendukung SBY yang alumnus sekolah perwira militer Fort Benings, AS. Partai Republik yang berkuasa di AS membutuhkan teman di Indonesia yang berkarakter seperti SBY. Untuk itu, tiga tahun sebelum Pilpres, tepatnya beberapa hari sebelum Pilpres 2004 putaran pertama digelar 5 Juli 2004, Menlu Colin Powel secara khusus terbang ke Jakarta. Bekas Panglima Gabungan Angkatan Bersenjata AS itu seharusnya menghadiri pertemuan Menlu ASEAN dan negara mitra dialog. Tapi yang dilakukannya hanya bertemu dengan sesama alumninya, SBY. Colin bahkan tidak beraudiensi kepada Presiden Megawati bersama Menlu-Menlu mitra dialog lainnya. Janggal, tetapi itulah cara AS mengirim pesan diplomasi dan sinyal politik kepada negara sahabat. Itulah pula penegasan atas apa yang sudah disampaikan oleh Ralph Boyce, calon Dubes AS untuk Indonesia, ketika ia bertemu dengan TK dan Mega pada 2001 di Washington. Tiga tahun sebelum Pilpres, melalui Ralph Boyce diplomat yang akan memimpin Kedubes AS di Jakarta, merasa perlu memberi penegasan, Gedung Putih tidak akan mendukung Megawati di Pilpres 2004. Pilpres 2014 tinggal dua tahun lagi. Hingga saat ini yang berkuasa di AS, Partai Demokrat. Sejauh ini belum terbaca siapa capres atau partai politik yang bakal didukung oleh Amerika Serikat. Namun diakui atau tidak, negara adidaya itu, pasti sudah mulai melirik atau bahkan main mata dengan capres yang dia anggap memenuhi kriteria dan kepentingannya. Ingat pernyataan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen (Purn) Soerjadi di 2011 yang menyitir pertemuannya dengan seorang diplomat AS. Dimana katanya negara sahabat itu menginginkan adanya duet sipil-militer di Pilpres 2014. Dalam hal ini kehadiran TK dan Mega di Kedubes AS tidak bisa dibaca sebagai dalam rangka perayaan hari kemerdekaan semata. Sepertinya, acara itu sudah masuk dalam agenda dimana AS mulai melirik dan main mata dengan capres atau mereka yang menentukan siapa yang cocok menjadi capres. Yang pasti ketika TK memberi sambutan, isinya banyak memuji AS sekaligus menyampaikan harapannya dari hubungan bilateral kedua negara. Secara singkat, TK sudah membuka diri, telah menawarkan sebuah hubungan yang baik dan hal ini bisa juga dibaca, TK sendiri pun sudah mulai main mata. Soal siapa yang akan didukung TK di Pilpres 2014, begitu juga AS itu merupakan ceritera tersendiri lagi. [mdr] PDIP: Soal Capres 2014, Terserah Megawati Popularitas Mega kembali nangkring di urutan teratas dalam survei. Minggu, 8 Juli 2012, 20:39 Eko Huda S, Syahrul Ansyari VIVAnews - Nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri kembali bertengger di posisi teratas sebagai calon presiden. Kali ini survei nasional Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan putri Bung Karno ini sebagai orang paling populer jika dicalonkan sebagai presiden. Meski sejumlah survei mengunggulkan Mega, PDIP menyatakan belum memutuskan siapa capres yang akan diusung dalam pemilu 2014 mendatang. "PDIP belum memutuskan soal siapa Calon Presiden," kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait saat berbincang dengan VIVAnews, Minggu 8 Juli 2012. Menurut dia, memang pada kongres pertama dan ke dua PDIP mengamanatkan ketua umum partai sebagai calon presiden PDIP. Namun, dalam kongres ke tiga menyatakan keputusan calon presiden diserahkan kepada ketua umum PDIP. "Bagi PDIP, Kongres adalah forum tertinggi partai, kader di seluruh Indonesia, 33 Provinsi berkumpul," tutur politisi yang akrab disapa Ara ini. Kesimpulannya, kata dia, soal capres PDIP diputuskan oleh Megawati. PDI-P, kata dia, merasa bersyukur dengan hasil survei itu. Menurut dia, semakin menunjukkan betapa Megawati sangat layak dicalonkan sebagai presiden pada pemilu 2014. "Sangat keterlaluan kalau ada kader yang tidak bersyukur dengan hasil survei yang menempatkan Ibu Mega sebagai yang tertinggi," tutur dia. Sebelumnya, Megawati merupakan calon presiden yang memiliki elektabilitas paling tinggi dari 8 nama yang disurvei SMRC. Tingkat popularitasnya mencapai 93,7 persen, kedua adalah Jusuf Kalla sebesar 88,9 persen, dilanjutkan Prabowo sebesar 78,8 persen. Sementara itu, Wiranto sebesar 72,8 persen, Aburizal Bakrie 70,1 persen, dan Sultan 58,3 persen. Survei SMRC ini mengambil sampel sebanyak 1219 responden, dengan metode wawancara lapangan sejak tanggal 20-30 Juni 2012. Margin of error dari riset itu sebesar 3 persen. • VIVAnews Minggu, 08 Juli 2012 | 16:13 WIB Mahfud Siap Bicara Capres Tahun Depan TEMPO.CO,YOGYAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud Md memastikan akan menanggapi usulan pencalonan dirinya sebagai calon presiden atau wakil presiden pada 2013. "Sekarang saya hakim konstitusi, tidak boleh bicara politik," katanya pada Ahad siang, 8 Juli 2012, di Alun-alun Utara Yogyakarta. Belakangan nama Mahfud memang santer digadang-gadang sebagai calon presiden atau wakil presiden pada pemilihan umum 2014. Dia sempat disebut-sebut bakal dipinang Aburizal Bakrie, yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar. "Saya berterima kasih sudah disebut sebagai calon alternatif," kata mantan Menteri Pertahanan di kabinet Presiden Abdurrahman Wahid ini. Menurutnya, semakin banyak nama calon dilempar kepada publik, semakin baik. "Pada 2013 mendatang, saya akan gunakan hak politik saya, entah untuk mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden, atau bisa juga untuk mendukung tokoh lain menjadi calon presiden," katanya ringan. MUH SYAIFULLAH Setelah SBY, Mungkin Mahfud MD Akan Menjadi Presiden (?) Mas Abdi Mas Abdi Selasa, 1 Des '09 11:52, Sebelum pemilu presiden pada Juli 2009 yang lalu, ada wacana yang berkembang di masyarakat tentang perlunya calon presiden independen atau non partai. Saat itu juga muncul wacana perlunya calon presiden berusia muda. Terkait dengan hal tsb muncullah nama-nama seperti Fadjroel Rachman, Rizal Ramli, Yudi Chrisnandi, dll Belakangan ternyata wacana capres independen berusia muda tsb tidak kunjung menjadi kenyataan, karena undang-undang memang belum memungkinkan hal tsb. Selain itu mungkin masyarakat masih meragukan kelayakan dari calon presiden berusia muda tsb untuk memimpin bagsa ini. Keraguan masyarakat mungkin benar, jika dilihat dari kenyataan bagaimana Yudi Chrisnandi gagal dalam memperebutkan jabatan ketua umum Golkar pada Munas Golkar yang lalu. Bagaimana dia bisa terplih sebagai presiden sedangkan untuk meraih jabatan ketua umum Golkar saja dia gagal, bahkan lebih dari itu dia tidak memperoleh satu suarapun. KELAYAKAN CALON PRESIDEN Bagaimanapun juga sesudah era SBY, tentu jabatan presiden mau tidak mau harus diraih oleh generasi muda berikutnya seperti Anas Urbaningrum, Mallarangeng brothers, Yudi Chrisnandi, Fadjroel Rachman, Budiman Sujatmiko, dll. Saat ini Fadjroel Rachman sudah mendeklarasikan dirinya sebagai capres untuk tahun 2014 dan deklarasi ini ditulis sendiri olehnya di blog Politikana. Idealnya seorang capres haruslah orang yang berusia relatif muda. Akan tetapi usia dan semangat muda saja belum cukup. Kriteria tentang layak atau tidaknya seseorang yang berusia muda untuk menjadi capres yang ideal antara lain adalah sebagai berikut: 1.Latar pendidikan formal yang memadai dan akan jauh lebih ideal jika pendidikan formal yang dimiliki terkait dengan bidang politik dan tata Negara. 2.Memiliki kecerdasan dan moralitas yang tinggi yang didukung dengan ketaatan dalam menjalankan ibadah agama dan sifat yang merakyat 3.Memiliki kepemimimpinan (leadership) yang tinggi dengan didukung pengalaman memimpin organisasi politik / sosial, dan jabatan politik. 4.Memiliki pengalaman dalam bidang politik pada salah satu atau lebih jabatan di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setelah melihat persyaratan atau criteria ideal untuk menjadi capres, sekarang marilah kita mencoba melihat siapakah kiranya orang yang bisa memenuhi criteria tsb secara lengkap ? Saya melihat semua orang muda yang selama ini namanya sering disebut sebagai capres masa depan, tidak ada yang bisa memenuhi criteria tsb secara lengkap. Sementara itu saya melihat ada seorang pejabat berusia relatif muda yang bisa memenuhi kriteria tsb di atas secara relatif lengkap. Orang tsb tidak pernah membuat pernyataan akan menjadi capres dan namanya juga hampir tidak pernah digembar-gemborkan sebagai capres masa depan. Siapakah orang tsb ? Dia adalah Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini. MELIHAT KELAYAKAN MAHFUD MD SEBAGAI CAPRES. Sehubungan dengan criteria ideal untuk menjadi capres masa depan seperti uraian di atas, sekarang marilah kita melihat apakah Mahfud MD cukup layak atau tidak untuk menjadi salah satu capres mendatang. Mari kita lihat latar belakang kehidupan Mahfud MD dari sisi pendidikan formal, pengalaman politik, dan sisi lain yang bisa mencerminkan kelayakannya untuk menjadi capres masa depan. Latar Belakang Pendidikan: Mahfud MD dibesarkan di dalam keluarga yang religius. Dari sebuah sumber, saya mendapatkan riwayat pendidikan formal Mahfud MD mulai dari pendidikan dasar sampai dengan tingkat S3 seperti uraian di bawah ini: 1.Ibtida’iyah Pondok Pesantren AlMardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura. 2.SD Negeri Waru Pamekasan, Madura 3.SLTP Pamekasan, Madura 4.SLTA Pamekasan, Madura 5.Pendidikan Guru agama Negeri (PGAN) 6.Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) 7.S1 Fakultas Hukum jurusan hukum tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. 8.S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya), jurusan sastra Arab, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. 9.Program pasca sarjana S2, ilmu politik UGM, Yogyakarta 10.Program doctoral S3, ilmu hukum tata Negara, UGM, Yogyakarta Pengalaman Dan Riwayat Karir Dari sumber yang berbeda, saya mendapatkan riwayat hidup Mahfud MD yang terkait dengan karirnya seperti uraian di bawah ini: Mahfud memulai karier sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 1984 dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada 1986-1988, Mahfud dipercaya memangku jabatan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara FH UII, dan berlanjut dilantik menjadi Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UII dari 1988 hingga 1990. Pada tahun 1993, gelar Doktor telah diraihnya dari Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Berikutnya, jabatan sebagai Direktur Karyasiswa UII dijalani dari 1991 sampai dengan 1993. Kemudian pada 1994, UII memilihnya sebagai Pembantu Rektor I untuk masa jabatan 1994-1998. Di tahun 1997-1999, Mahfud tercatat sebagai Anggota Panelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selain itu Mahfud juga pernah menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UII pada 1998-2001. Dalam rentang waktu yang sama yakni 1998-1999 Mahfud juga menjabat sebagai Asesor pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Puncaknya, Mahfud MD dikukuhkan sebagai Guru Besar atau Profesor bidang Politik Hukum pada tahun 2000, dalam usia masih relatif muda yakni 40 tahun. Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih derajat Doktor pada tahun 1993. Dia mendahului bekas dosen dan senior-seniornya di UII, bahkan bekas dosen dan senior-seniornya ada yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbingnya dalam menempuh pendidikan pascasarjana. Selanjutnya dengan didukung oleh karya tulisnya yang sangat banyak, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun makalah ilmiah, dari Lektor Madya, Mahfud melesat lagi, langsung menjadi Guru Besar. Terhitung dari awal menjadi dosen sampai meraih gelar guru besar, Mahfud hanya membutuhkan waktu 12 tahun. Padahal umumnya seseorang bisa meraih gelar Guru Besar minimal membutuhkan waktu 20 tahun sejak awal karirnya. Tentu ini merupakan prestasi yang luar biasa. Dengan rentang waktu tersebut, Mahfud memegang rekor tercepat dalam sejarah pencapaian gelar Guru Besar. Prestasi tsb diraih Mahfud saat usianya baru menginjak 41 tahun. Dengan demikian saat itu Mahfud tercatat sebagai salah satu Guru Besar termuda di zamannya. Satu prestasi yang mirip dengan Yusril Ihza Mahendra, yang juga meraih gelar Guru Besar pada usia muda. Karir Di Jajaran Eksekutif Perjalanan karir Mahfud MD di jajaran eksekutif yang perlu diketahui adalah sebagai berikut. Pada di tahun 1999-2000 diangkat menjadi Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B). Pada tahun 2000 diangkat pada jabatan Eselon I A sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM, yang membidangi produk legislasi urusan HAM. Kariernya terus menanjak pada 2000-2001 saat dia dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Mahfud sempat pula merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM setelah Yusril Ihza Mahendra diberhentikan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM oleh Presiden Gus Dur pada 8 Februari 2001. Sayangnya Mahfud MD tidak pernah efektif menjadi Menteri Kehakiman karena diangkat pada 20 Juli 2001 dan Senin, 23 Juli, Gus Dur lengser. Sejak itu Mahfud menjadi Menteri Kehakiman dan HAM demisioner. Rupanya selain menjadi salah salah guru besar tercepat (termuda), Mahfud pun memegang rekor sebagai menteri kehakiman paling singkat (hanya 3 hari). Karir Di Jajaran Legislatif Mungkin karena ingin mencari pengalaman baru, Mahfud memutuskan terjun ke politik praktis. Dia pernah menjadi Ketua Departemen Hukum dan Keadilan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada awal partai itu dibentuk dimana Mahfud juga turut membidani. Mahfud akhirnya memutuskan untuk kembali menekuni dunia akademis dengan keluar dari PAN dan kembali ke kampus. Karir politik Mahfud MD kemudian berlanjut dengan bergabung dengan Gus Dur di Partai Kebangkitan Bangsa. Dia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 2002-2005. Karir politik Mahfud meningkat terus. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2008. Mahfud MD bertugas di Komisi III DPR sejak 2004, bersama rekan-rekannya di Fraksi Kebangkitan Bangsa. Tapi sejak 2008, Mahfud MD berpindah ke Komisi I DPR. Di samping menjadi anggota legislatif, sejak 2006 Mahfud juga menjadi Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Karir Di Jajaran Yudikatif Pengalaman Mahfud di jajaran yudikatif dimulai ketika ia memutuskan untuk menjadi hakim konstitusi melalui jalur DPR. Melalui uji kelayakan dan kepatutan bersama 16 calon hakim konstitusi di Komisi III DPR akhirnya Mahfud bersama dengan Akil Mochtar dan Jimly Asshiddiqie terpilih menjadi hakim konstitusi dari jalur DPR. Mahfud MD terpilih menggantikan hakim Konstitusi Achmad Roestandi yang memasuki masa purna tugas. Pelantikannya menjadi Hakim Konstitusi terhitung sejak 1 April 2008, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14/P/Tahun 2008, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2008. Selanjutnya, pada pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang berlangsung terbuka di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 19 Agustus 2008, Mahfud MD terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 menggantikan ketua sebelumnya, Jimly Asshiddiqie. Secara resmi, Mahfud MD dilantik dan mengangkat sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, pada Kamis 21 Agustus 2008. SIAPAKAH CAPRES MASA DEPAN YANG PALING LAYAK ? Sekali lagi perlu diingat bahwa capres mendatang tentu harus dipegang oleh generasi di bawah angkatan SBY yang usianya relatif lebih muda. Saat ini saya yakin sebagian besar masyarakat belum memikirkan atau setidaknya belum mendapatkan gambaran mengenai capres yang paling layak untuk presiden yang akan datang. Siapa capres mendatang yang paling layak, tentu perlu dipikirkan sejak dini, karena 5 tahun adalah waktu yang relatif singkat. Apalagi nasib ada di tangan Tuhan YME. Tidak ada kepastian dan jaminan kalau presiden yang sekarang ini sudah pasti akan menjabat sampai tahun 2014. Kita tentu perlu memberikan penghargaan kepada Fadjroel Rachman yang dengan penuh percaya diri telah mendeklarasikan diri sebagai capres untuk tahun 2014. Orang ini bisa menjadi salah satu capres pilihan di samping nama-nama lain seperti Yudi Chrisnandi, Budiman Sujatmiko, Malarangeng brothers, Ibas, Puan Maharani, Anas Urbaningrum, dll. Tulisan ini dibuat untuk memberikan salah satu bahan pertimbangan dan penilaian dalam melihat capres yang paling layak untuk menjadi presiden mendatang. Jika tulisan ini terfokus pada Mahfud MD, sebabnya tidak lain adalah karena saya menilai moralitas, latar belakang pendidikan formal, pengalaman, dan karir politiknya yang mencakup ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memenuhi criteria ideal sebagai capres mendatang. Perlu juga diingat bahwa jabatan Mahfud MD sebagai ketua MK adalah independen dan tidak di bawah presiden. Prestasinya sebagai ketua MK yang paling berkesan adalah ketika dia dengan berani membeberkan rekaman KPK yang mencerminkan buruknya moralitas penegak hukum di negeri ini. Seingat saya Mahfud MD tidak pernah berkata soal niatnya untuk menjadi capres mendatang. Yang saya ingat adalah ucapan beliau ketika menanggapi konflik polisi buaya versus cicak KPK. Beliau berkata: “SEANDAINYA SAYA PRESIDEN, SUDAH SAYA PECAT . . . . . . . . “ Semoga Presiden RI mendatang adalah orang yang lebih hebat daripada Mahfud MD. Minggu, 08 Juli 2012 | 16:47 WIB Anas Dinilai Tak Layak jadi Capres TEMPO.CO, Jakarta - Survei politik terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan bahwa popularitas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menduduki urutan buncit dibandingkan para tokoh partai lain yang sama-sama mengincar kursi presiden pada pemilihan 2014 mendatang. "Anas dikenal oleh 55 persen responden, tapi hanya disukai 25,6 persen dari mereka," kata Grace Natalie, Direktur Utama lembaga riset tersebut. "Ini defisit persentase yang cukup besar," katanya, Minggu pagi, 8 Juli 2012. Peringkat pertama calon presiden yang paling disukai responden adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Letjen (Purn.) Prabowo Subianto. Disusul kemudian Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengku Bhuwono X, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Berikutnya adalah Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Jenderal (Purn.) Wiranto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Menurut Grace Natalie, ada dua kandidat lain yang mengalami defisit persentase yang cukup besar. Mereka adalah Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional dan Aburizal Bakrie dari Partai Golkar. "Itu artinya partai mereka harus bekerja keras untuk mengangkat pamor kandidat masing-masing," kata Grace. Survei nasional ini diadakan pada 20-30 Juni 2012 lalu dengan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih. Satu pewawancara bertugas mewawancarai satu desa atau kelurahan yang terdiri dari hanya 10 responden. Total sampel asli berjumlah 1230, dengan jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 1.219. ELLIZA HAMZAH Senin, 02/07/2012 10:32 WIB Ibas Jawab 'Pinangan' Ical Jadi Cawapres Elvan Dany Sutrisno - detikNews Jakarta Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjawab soal isu menjadi salah satu kandidat cawapres pasangan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Seperti apa jawabannya? Pertama, Ibas menyampaikan ucapan selamat atas majunya Ical sebagai capres. Ibas menghormati pencalonan tersebut. "Selamat. Hak semua warga negara untuk maju sebagai capres. Kita apresiasi pencalonan tersebut," ungkap Ibas, Senin (2/7/2012). Ibas lantas mengomentari wacana kemunculan namanya sebagai cawapres yang berpotensi dipinang Partai Golkar. Politisi muda ini berpendapat bahwa sah-sah saja namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat cawapres. Namun, Ibas menjelaskan bahwa mekanisme internal Partai Demokrat terkait capres dan cawapres 2014 masih belum ada pembahasan apalagi mengumumkan ke publik. Saat ini, menurut Ibas, PD masih fokus konsolidasi. "Sah-sah saja, namun untuk Demokrat hingga kini belum akan memunculkan nama karena kita masih terus berkonsolidasi dan berkonsentrasi pada program-program kerja partai dan mendukung serta mengawal program-program pemerintah. Demokrat menilai saat ini masih terlalu dini untuk mengumumkan capres karena masih ada banyak tahapan yang dilalui, termasuk tahapan pemilihan legislatif," ungkap anggota Komisi I DPR RI ini. Ibas memang masuk dalam kandidat cawapres Ical. Nama-nama lain seperti Mahfud MD, Khofifah Indarparawansa, Pramono Edhie, dan Sulta HB X juga masuk dalam cawapres yang digodok Golkar. Ical sendiri telah mendeklarasikan diri sebagai capres pada Minggu (1/7) kemarin. (van/ndr) Sabtu, 30/06/2012 05:08 WIB Rapimnas Golkar, Pencapresan Ical dan Kejutan Korupsi Alquran Rachmadin Ismail - detikNews Jakarta Tadi malam seharusnya menjadi momentum membahagiakan bagi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie karena resmi ditetapkan sebagai calon presiden Partai Golkar dalam Rapimnas ke III. Namun sayang, perayaan itu sedikit ternodai dengan kasus dugaan korupsi Alquran yang diduga dilakukan oleh salah satu kadernya, Zulkarnain Djabar. Ical sapaan akrab Aburizal, memang tengah serius menggarap ambisinya menjadi presiden RI menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 nanti. Bila partai lain baru mendeklarasikan calon mendekati Pemilu, Ical sudah jauh-jauh hari melakukan ini. Lewat Rapimnas ke III yang digelar di Hotel Aston, Bogor Nirwana Residence, Jawa Barat, Ical akhirnya ditetapkan sebagai capres. Seluruh pengurus DPD I hingga organisasi sayap Golkar sepakat memilih sang ketum sebagai calon pemimpin negara. Namun, selain isu Ical sebagai capres, ada isu lain yang menjadi perbincangan hangat para kader di Bogor. Mereka membicarakan penetapan tersangka anggota Komisi VIII dari Partai Golkar Zulkarnain Djabar dalam kasus dugaan korupsi Alquran. Kabar mengejutkan di tengah citra Partai Beringin yang terus menanjak di lembaga survei. Bukan hanya itu saja, dua kader Golkar juga hari ini ada yang berurusan dengan KPK. Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Bendahara Umum Setya Novanto dan kader Golkar Kahar Muzakir diperiksa karena diduga terkait dengan kasus dugaan suap proyek PON di Riau. Dua masalah yang bersamaan dan bertepatan dengan Rapimnas ini tentu saja membuat pusing pengurus Golkar. "Jujur saja saya surprise mendengar itu, nggak nyangka," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di lokasi Rapimnas, Jumat (29/6/2012) malam. Ketua DPP Golkar Hadjriyanto Thohari pun bereaksi serupa. Namun dia buru-buru menegaskan tak mau berspekulasi macam-macam terhadap KPK. Termasuk kemungkinan adanya kaitan antara penetapan tersangka, pemanggilan saksi dan Rapimnas yang tengah digelar. "Kita berpikir positif saja, mungkin hanya kebetulan," terangnya. Bisik-bisik di antara kader pun terjadi. Hampir semua orang membicarakan masalah ini saat istirahat makan siang atau sekadar duduk-duduk sambil merokok. Tak pelak, fokus pada pencapresan Ical pun menjadi sedikit terbelah. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung sebelumnya mengingatkan, dalam waktu dua tahun ke depan setelah pencapresan Ical, berbagai masalah bisa terjadi. Apakah kasus ini menjadi masalah pertama? Bisa jadi. (mad/fdn)