janji Jokowi (4) (ANTI GRATIFIKA$1): pilpres 2019

Februari 18, 2019

http://statik.tempo.co/data/2014/10/16/id_334481/334481_620.jpg

Jakarta, Beritasatu.com - Pencapaian bidang lingkungan hidup serta penanganannya menjadi keunggulan capres Joko Widodo dalam Debat Pilpres kedua yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Tanpa kabut asap akibat kebakaran hutan dan ladang gambut sejak 2015, lalu penanganan kasus pengrusakan hutan menjadi primadona bagi pemerintahan Jokowi untuk meneruskan kebijakan yang selama ini efektif berjalan.

Tak hanya itu, keberpihakan Jokowi terhadap rakyat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan, yakni melalui social forestry, perhutanan sosial membuat rakyat yang tinggal di sekitar hutan tidak terpinggirkan. Dengan mendapat hak pakai pengelolaan hutan yang ada disekitar masyarakat selama 35 tahun, sama dengan hak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, menunjukkan masyarakat punya hak dan tanggung jawab yang sama untuk ikut menjaga hutan serta lingkungan.

“Menurut saya, isu lingkungan yang dibawakan capres Joko Widodo sangat kuat dan sulit dibantah oleh capres Prabowo. Soal kabut asap dan kebakaran hutan, praktis sudah turun hingga 90 persen. Saya sebagai orang Sumatera merasakan sekali bagaimana kebijakan efektif yang diambil pemerintah dalam menangani masalah itu. Bahkan, kita tak malu lagi dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia karena tak pernah lagi mengekspor asap,” ujar pengamat lingkungan, Agus Sari pada keterangannya di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Dari data yang dikumpulkan, jika pada tahun 2015, berdasarkan data Citra Satelit Landsat 8 OLI TIRS dan Citra Satelit Sentinel 2, kebakaran hutan dan lahan di Sumsel mencapai 765.536 hektare dengan total 27.043 titik panas, maka tahun berikutnya menurut drastis. Di tahun 2016, luas kebakaran menurun 99,87 persen menjadi 978 hektare dengan 973 titik panas.

Meski luas kebakaran sempat meningkat pada 2017, menjadi 9.286 hektare dengan 1.212 titik panas, namun jumlah itu menurun kembali di tahun 2018 menjadi 7.762 hektar dengan 971 titik panas. Tak heran jika pada pelaksanaan Asian Games 2018, udara kota Palembang, salah satu tuan rumah penyelenggara, terbilang bersih tanpa asap. Selain itu tidak satu pun penerbangan umum maupun atlet dan ofisial mengalami gangguan akibat asap.

Tak hanya itu, penanganan atas masalah perusahaan yang melakukan pengrusakan hutan juga lebih tegas. Menurut Agus Sari, saat ini sudah ada 11 perusahaan yang terlibat pengrusakan hutan yang diharuskan membayar denda atau kompensasi sebesar Rp 18 triliun.

“Jadi Jokowi sudah buktikan tidak main-main dan sudah menunjukkan keberpihakan kepada publik. Penerapan sanksi berdasarkan UU no: 32/2009 dijalankan dengan benar,” tambah CEO Yayasan Belantara, organisasi pelestarikan lingkungan alam Indonesia yang mendukung proyek konservasi holistik, dengan fokus pada sepuluh lanskap kritis di seluruh Sumatera dan Kalimantan.

🐑

JAKARTA, iNews.id - Putri almarhum Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannubah Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid memutuskan untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Sejumlah pertimbangan menjadi alasan keputusan itu.

Dalam jumpa pers di Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, Jakarta, Yenny mengungkapkan alasannya mendukung Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, pasangan nomor urut 01 tersebut dinilai mampu menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

“Pemimpin yang kami pilih menghadirkan keadilan sosial bagi mereka yang tak tersapa, menghadirkan layanan pendidikan dan akses konektivitas bagi mereka yang tak terjamah,” kata Yenny, Rabu (23/9/2018).

Berikut pidato lengkap Yenny Wahid:

”Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pemilu 2019 nanti adalah proses demokrasi yang akan menghantar mandat kedaulatan rakyat ketangan pemimpin yang tepat.

Di tangannya kita titipkan amanat untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat. Di tangannya tergenggam kekuatan untuk membangun rasa bangga, sebagai bangsa. Di tangannya ada kemampuan untuk mencerdaskan anak-anak kita. Di tangannya, takdir kita sebagai orang-orang merdeka, harus terus dijaga.

Bapak Ibu sekalian, Imam Syafii mengatakan: manzilatul imam minar ra’iyah, manzilatul wali minal yatim.

Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya ibarat kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Pendapat ini menunjukkan betapa dekat sesungguhnya hubungan antara seorang pempimpin dengan rakyatnya. Betapa berat tugasnya untuk memastikan rakyatnya hidup terpelihara.

Kedekatan dengan rakyat hanya bisa dibangun ketika seorang pemimpin mampu berpikir sederhana. Bahwa tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraaan.

Keadilan dan kesetaraan dalam kedudukan di mata hukum, keadilan dan kesetaraan dalam mendapatkan akses untuk hidup makmur, keadilan dan kesetaraan dalam hak untuk memperoleh pendidikan agar mendapatkan masa depan yang cerah,

Serta keadilan dan kesetaraan untuk mendapat perlindungan dari kesewenangan sesama warga bangsa, yang sering saling mengintimidasi atas nama agama dan sukunya.

Hal ini bisa kita lihat dengan sangat gamblang dalam hidup Ayah saya. Beliau yatim sejak kecil karena kakek saya, KH Wahid Hasyim, menteri agama pada kabinet Bung Karno, meninggal dalam kecelakaan mobil. Beliau mendiami rumah keluarga sederhana yang bersebelahan dengan rumah Eyang Margono, kakek dari Pak Prabowo Subianto.

Nenek kami harus menyambung hidup dengan cara berjualan beras untuk menghidupi enam orang anaknya, dan Gus Dur kecil sampai harus sering naik truk pengangkut beras untuk membantu ibunya.

Ayah saya hidup tidak bergelimang harta dan itu diteruskan sampai Beliau dewasa hingga akhirnya menikah dengan gadis Shinta. Mereka meniti kehidupan secara apa adanya. Menapaki tangga kehidupan penuh perjuangan, berjualan es lilin pun pernah dilakoni. Kami dibesarkan dalam hidup tanpa kemewahan, namun sarat dengan penghargaan diri. Bapak menempa kami dengan semangat membumi, yang diwujudkan dalam hasrat untuk mengabdi.

Setelah mempunyai anak, bapak dan mama hijrah ke pinggiran selatan kota Jakarta. Rumah kami waktu itu letaknya terpencil. Sering kami berangkat sekolah dengan sepatu yang dibungkus plastik karena jalan dekat rumah kami berlumpur belum diaspal.

Menunggu kendaraan di pinggir jalan yang penuh asap knalpot, basah kehujanan di halte bis, atau berdiri berjam-jam dalam bis dari Ciganjur, rumah kami, ke Grogol tempat saya menuntut ilmu, adalah cerita ceria hidup saya sehari-hari.

Saya bersyukur pernah hidup sedikit susah, karena tanpa itu, empati kami tidak akan terasah. Saya senang dididik hidup sederhana, karena dengan bekal itu posisi dan jabatan tidak akan membuat kami terlena.

Kisah kami ini mungkin tidak seberapa dibanding mereka yang masih menderita. Dan untuk merekalah kita harus terus berjuang dan berusaha, agar tak ada lagi jurang yang menganga antara si miskin dan si kaya.

Bapak banyak terlihami oleh figur-figur yang dikaguminya, seperti Mahatma Gandhi yang membela rakyat dengan cara memberdayakan dan tanpa kekerasan. Sosok seperti Gus Dur dan Gandhi adalah sosok pemimpin yang kita butuhkan.

Negara ini adalah negara besar, penuh dengan kekayaan alam yang berlimpah. Negara ini adalah negara kaya, penuh dengan anak-anak bangsa yang punya talenta, mereka yang meyakini nilai kebajikan serta punya keinginan untuk mengabdi. Namun semangat mereka sering berbalas kegetiran dan kekecewaan, melihat proses politik yang sering mengkhianati cita-cita negeri.

Bangsa ini sedang susah, karena itu pemimpin yang kami cari adalah orang yang mau ikut gerah. pemimpin yang kami rindu adalah pemimpin yang mendengar nurani rakyat. Pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak canggung memeluk warga dan bersama mereka berbaur dan berbagi aroma keringat.

Pemimpin yang sederhana cara berpikirnya: bahwa bangsa ini harus dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya untuk hidup sejahtera.

Ayah saya menghadirkan keadilan sosial dengan cara memenuhi basic rights atau hak-hak dasar bagi segenap bangsa Indonesia, tanpa membeda-bedakan agama, keyakinan, warna kulit, ras, gender, maupun status sosial dari rakyat yang dipimpinnya.

Pemimpin yang kami pilih menghadirkan keadilan sosial dengan memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar bagi mereka yang selama ini tak tersapa. Menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan maupun akses konektivitas bagi mereka yang dulunya tak terjamah.

Dua-duanya berpikir dan bertindak sederhana,namun kaya dalam karya. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan Nomor 01. Biidznillah Presiden Jokowi akan kembali memimpin Indonesia.”

Editor : Zen Teguh

🍊

kumparan news: KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan pada Kamis (26/7) malam. Zainudin yang juga adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan itu ditangkap bersama dengan 11 orang lain termasuk anggota DPRD Lampung Selatan.

Mendengar kabar tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar para kepala daerah baik bupati, wali kota, maupun gubernur tidak bermain-main dengan anggaran daerah.

"Saya selalu menekankan integritas. Saya titip seluruh bupati, wali kota, gubernur, seluruh ASN (aparatur sipil negara), kita jangan ada yang bermain-main dengan yang namanya anggaran, uang," ujar Jokowi usai pelantikan IPDN angkatan ke-25 di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (27/7).

Jokowi yakin, OTT terhadap Bupati Lampung Selatan itu didasari bukti yang kuat. Sebab menurut Jokowi, KPK dalam melakukan kegiatan penegakan hukum selalu bersikap profesional.

"Kita tahu KPK selalu bertindak profesional sesuai dengan kewenangannya. Itu harus kita hargai," ungkap Jokowi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, OTT terhadap Zainudin terkait dengan dugaan suap dalam sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan. Proyek infrastruktur tersebut yakni proyek jalan dan jembatan di Lampung Selatan.

"(OTT terhadap Zainudin) diduga terkait dengan proyek infrastruktur," ujar Agus saat dihubungi kumparan, Jumat (27/7).

Dalam OTT tersebut, kata Agus, KPK juga berhasil mengamankan uang senilai Rp 700 juta yang terdiri dari pecahan Rp 100 ribu dan 50 ribu. Uang tersebu diduga sebagai suap untuk Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

"Tim mengamankan uang Rp 700 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu," kata Agus.

🐑

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Lembaga Survei KedaiKopi (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menemukan tren elektabilitas Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Founder Lembaga Survei KedaiKopi Hendri Satrio dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/7/2018), mengatakan pihaknya melakukan survei di 10 provinsi pemilik suara terbanyak pada 3 hingga 7 Juli 2018.

"Survei kami mendapatkan hasil bahwa TGB Zainul Majdi menempati urutan teratas sebagai Cawapres Jokowi yang paling santri," ungkapnya.

Sebanyak 1.148 responden yang terlibat pada survei ini 34,1% menempatkan TGB Zainul Majdi paling memiliki persepsi santri.

Selanjutnya ada nama Romahurmuzy (27%), Muhaimin Iskandar (22,9%), Mahfud MD (7%), Din Syamsudin (6,1%), dan Said Aqil Siroj (2,9%).

Ia mengatakan, elektabilitas TGB Zainul Majdi jika dibandingkan dengan hasil survei KedaiKOPI pada 12-27 Maret 2018 mengalami peningkatan.

Pada elektabilitas cawapres dengan pertanyaan terbuka, elektabilitas TGB naik dari 4,4% menjadi 7,3%.

Sedangkan pada elektabilitas cawapres dengan pertanyaan tertutup, naik dari 6,2% menjadi 8,2%.

Jadi, tren elektabilitas TGB selalu meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan diprediksi akan terus naik pasca-kabar mundurnya TGB dari Demokrat.

"Sangat mungkin bila Presiden Jokowi menelaah hasil survei ini maka TGB Zainul Majdi menjadi tokoh yang paling berpeluang mendampingi Jokowi di 2019," ujarnya.

Kesimpulan ini kata dia, didapatkan setelah melihat hasil pertanyaan lain yang menyebutkan bahwa tingkat religiusitas Jokowi dipersepsikan publik belum tinggi.

Sejauh ini TGB menjadi salah satu pemimpin yang pernah dua periode memimpin NTB.

Ketokohan TGB bahkan populer bersanding dengan nama tokoh lain yang akrab dikenal masyarakat seperti Habib Rizieq, AA Gym, Abdul Somad, Ma'ruf Amin, Said Agil Shiraj, Mustafa Bisri, dan sederet nama lainnya.

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Mantan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendukung langkah Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang telah resmi mengundurkan diri sebagai kader partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Selain itu, Ruhut juga mendukung langkah TGB mendukung Jokowi tampil sebagai Presiden satu periode lagi.

"Rasanya kalau berpasangan dengan Pak Jokowi juga cocok," kata Ruhut saat dihubungi,

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik memastikan bahwa TGB Zainul Majdi telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai kader Demokrat pada Senin siang.

"Tadi siang surat pengunduran diri TGB sudah disampaikan kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin," kata Rachland, di Jakarta, Senin.

Namun Rachland enggan menjelaskan secara rinci alasan TGB mengundurkan diri yang ditulis dalam surat tersebut Dia mengatakan Partai Demokrat menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas peran TGB selama ini khususnya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB.

"Kami mendoakan status beliau sekarang yaitu sebagai ulama nonpartai, akan memberi beliau jalan ke arah karir politik yang lebih baik untuk dipilih sebagai salah satu cawapres oleh pak Jokowi," ujarnya.

Menurut dia, Partai Demokrat meyakini figur sebaik TGB pantas mendapat kesempatan berkarir pada tingkat nasional. TGB yang pernah dua kali periode menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu kini disebut menjadi salah satu dari empat nama kuat yang akan dipilih oleh Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2019.

🍍

Parpol hanyalah sekadar kendaraan yang mengantarkan seseorang menuju kursi kekuasaan. Bahkan, setiap parpol selalu menyediakan kendaraan bagi siapapun yang mau “berbagi” jasa politik. Tak heran, jika banyak orang yang berganti kendaraan politik, atau mungkin tak mau menggunakannya sama sekali. 

Ketika parpol sekadar dimanfaatkan sebagai “kendaraan” oleh mereka yang memiliki hasrat kekuasaan, wajar jika parpol bukanlah penentu utama dalam hal kekuasaan politik. Seseorang yang sudah memiliki modal politik cukup, tidak saja menjadi incaran parpol untuk dirangkul jelang ajang kontestasi, tetapi juga mempunyai efek elektabilitas yang tinggi di tengah masyarakat.

Fenomena parpol sebatas “kendaraan politik” diterjemahkan secara nyata oleh TGB Zainul Majdi. Mundurnya anggota Majelis Tinggi Demokrat ini dari partai yang mengantarkannya menjadi gubernur NTB bukanlah hal yang mengejutkan. Justru, ini merupakan pukulan telak bagi Demokrat yang tak mendukung TGB untuk maju menjadi cawapres Jokowi. 

Melihat dari peta politik yang ada, peluang Demokrat untuk tetap berada dalam lingkaran kekuasaan setelah SBY tak lagi menjabat presiden sangatlah besar. Jasa politik Demokrat tentu akan mendapatkan apresiasi penuh, jika seandainya nanti TGB dipilih Jokowi mendampinginya di ajang Pilpres mendatang.

Bagi saya, TGB adalah aset yang sepi dari berbagai isu negatif selama dirinya berkarier di politik. Figur merakyat, humanis, dan agamis yang melekat dalam pribadinya, merupakan modal sosial yang paling penting. Mengabaikan TGB dalam ajang kompetisi, sama saja dengan membuang modal sosial-politik yang sepenuhnya dimiliki Demokrat. 

Siapa yang mempunyai sosok berpengalaman secara karier politik sekaligus keagamaan dalam level nasional selain TGB? Tak ada satupun figur di internal Demokrat yang memiliki kelengkapan secara politik dan agama, kecuali ada dalam diri TGB.

Keputusannya mundur dari Demokrat, justru menjadi peluang besar bagi TGB untuk memperkuat posisi tawarnya di hadapan Jokowi. Jika memang figur cawapres Jokowi harus dari kalangan Islam yang moderat, maka peluang besar hanya ada di TGB, bukan kandidat lainnya. 

Sulit untuk tidak menyatakan bahwa Jokowi, yang tadi malam mengumpulkan para ketum parpol di Istana Bogor, telah menyepakati satu nama yang akan menjadi pendamping dirinya di ajang Pilpres nanti. Siapa nama itu? Asumsi saya, nama cawapres kemungkinan bukan dari unsur parpol, tetapi justru figur di luar parpol yang memiliki pengalaman politik dan tentu saja berasal dari kalangan Islam.

Saya meyakini, mundurnya TGB dari Demokrat terkait langsung dengan keberadaan dirinya yang diduga kuat dipilih Jokowi sebagai kandidat cawapres di ajang kontestasi politik nasional 2019. Salah satu alasan kuat, kenapa Jokowi memilih TGB, kemungkinan pada sisi elektabilitasnya yang cukup kuat diterima seluruh kalangan Islam. 

Elektabilitas Jokowi dengan sendirinya akan semakin menanjak, jika cawapres pilihannya benar-benar cermin dari kalangan muslim yang moderat. Sebaliknya, Jokowi malah bisa saja terpuruk karena salah dalam memilih kandidat pendamping, terlebih sekadar tokoh parpol yang kurang mendapat tempat di benak rakyat.

Seandainya Demokrat sejak awal terus mengawal TGB maju menjadi cawapres, banyak keuntungan yang akan diperoleh parpol besutan SBY ini. Selain akan memperoleh jabatan-jabatan strategis dalam kekuasaan, anak emas SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan semakin menanjak karier politiknya dan mungkin saja berpeluang menjadi capres atau cawapres di pemilu 5 tahun berikutnya. Saat ini, Demokrat kehilangan kesempatan yang besar dalam kekuasaan, kecuali mampu membentuk poros baru berkoalisi dengan parpol lainnya dengan kesempatan yang relatif lebih kecil.

Langkah SBY yang terus ngotot agar AHY masuk bursa cawapres justru semakin menghilangkan momen pentingnya dalam hal kekuasaan. Alih-alih mendapat dukungan parpol, Demokrat seperti berjalan sendiri menghadapi dilema Piplres 2019 ini. Setelah kehilangan kader potensialnya, SBY malah kelelahan dan jatuh sakit, karena terus dipaksa berjibaku dengan kenyataan politik yang sulit menempatkan AHY dalam skenario kandidat pencapresan. 

Padahal, jika mau bersabar sedikit, dengan majunya TGB menjadi pendamping Jokowi dan memenangkan kontestasi, AHY sudah pasti akan masuk dalam bursa menteri dan meniti karier kepolitikannya dari dalam lingkaran kekuasaan.

Hampir dipastikan, kekuatan terbesar parpol justru merapat mendukung Jokowi, hanya tersisa 4 parpol, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Nama yang disebut terakhir pernah diisukan akan membuat poros baru, namun tampaknya semakin sulit jika melihat dinamika politik yang ada. 

Demokrat sepertinya setengah hati jika harus bergabung dengan koalisi 3 parpol lainnya, kecuali dengan kerelaan hati, mau bergabung dengan koalisi parpol pendukung Jokowi. Jika Demokrat masih berharap kejayaan politiknya moncer seperti masa SBY, maka pilihan merapat ke kubu Jokowi adalah langkah positif yang paling rasional. Sulit rasanya, jika SBY mau berkoalisi dengan Prabowo, terlebih jika AHY tak mendapatkan posisi apapun di dalamnya, sekadar sebagai kekuatan pendukung.

Saya rasa, AHY masih terlampau belia untuk berhadapan dengan para politisi kawakan lainnya dalam suatu ajang kontestasi politik nasional. Berbeda dengan TGB, yang sudah memiliki rekam jejak cukup baik di pemerintahan, sekaligus memiliki nilai plus sebagai ulama muda yang didukung kalangan akar rumput, terutama yang berasal dari luar Jawa. 

Belum saatnya AHY diperhitungkan sebagai “lawan kuat” dalam ajang kontestasi, kecuali sebagai figur yang “besar” karena mendompleng nama SBY. Bagaimanapun, tak berlebihan kiranya jika ada yang menyebut AHY sebagai “anak boncel”, mengingat ia seperti baru lahir ke dunia politik, namun tiba-tiba ingin cepat menjadi “besar”.  

Tepat sekali langkah yang diambil oleh TGB untuk mundur secara terhormat dari Demokrat, karena ia menjadi lebih bebas menyusun strategi politiknya jika benar ditunjuk sebagai kandidat cawapres Jokowi. Pasangan Jokowi-TGB bagi saya adalah yang paling ideal, karena cermin dari perpaduan ulama-umaro yang sejauh ini dipersepsikan sempurna secara kepemimpinan sebagaimana diharapkan kalangan umat Islam. 

Keberadaan TGB sebagai cawapres, tentu saja akan lebih mudah mencairkan suasana keumatan yang sejauh ini hampir porak-poranda karena perebutan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan, dukungan akan mengalir deras dari berbagai kalangan Islam sehingga membuka jalan kemenangan bagi pasangan baru, Jokowi-TGB. Mari kita doakan!

Story ini adalah kiriman dari user kumparan, isi story ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat story kamu sendiri? Klik di sini sekarang!

🍑

Subang- Masyarakat Subang sepakat tidak mengganti presiden di Pilpres 2019. Mereka tetap akan mendukung Jokowi sebagai presiden periode 2019-2024. Kinerjanya nyata, Jokowi juga menjadi pribadi yang santun dan takzim.

“Untuk sekarang ini, bukan waktunya ganti presiden di Pilpres 2019. Sekarang ini tetap saja Pak Jokowi sebagai presidennya hingga 2024,” ungkap pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Subang KH Ushfuri Ansori, Sabtu (21/7) malam, sebelum digelarnya agenda zikir dan doa bersama.

Zikir dan doa itu digagas Santri Militan Jokowi (Samijo). Kali ini giliran Samijo Kabupaten Subang yang menghelat acara ini di Pondok Pesantren Al-Islah, Jatirejo, Compreng.

“Pak Jokowi masih dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatur bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, Pak Jokowi harus terus didoakan, agar sehat dan program-program yang dijalankannya berhasil semuanya. Kalau itu terjadi, dijamin rakyat akan semakin sejahtera,” terangnya.

Sepanjang kepemimpinanya, Jokowi memiliki daftar panjang keberhasilan. Sukses itu dibukukannya di segala bidang.

Sesuai dengan dinamikanya, pro dan kontra dalam politik menjadi hal wajar. Hanya saja, persaingan di Pilpres 2019 harus dilakukan secara santun. Ushfuri menjelaskan, Samijo menjadi media perjuangan yang ideal.

Relawan dan simpatisan Jokowi sangat banyak jumlahnya, di antaranya Pro Jokowi (Projo), Komunitas Alumni Perguan Tinggi (KAPT), Buruh Sahabat Jokowi, dan Jokowi Mania (Joman).

Pendapat serupa dilontarkan Koordinator Samijo Subang, Yasir Fard. Yasir berpendapat, Samijo akan berupaya memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Sikap dukungan ini diberikan tanpa syarat. Hal ini pun menjadi bukti militansi dari kalangan santri.

Sumber: Suara Pembaruan

🐑

Merdeka.com - Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto memberikan pidato politiknya kepada seluruh kader Gerindra, Rabu (20/6) malam. Prabowo kembali menyinggung kedaulatan ekonomi Indonesia. Menurut dia, banyak kekayaan alam yang bawa lari ke luar negeri dan menguntungkan bangsa lain.

BERITA TERKAIT

Menanggapi hal itu, juru bicara Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Partai Solidaritas Indonesia, Rizal Calvary Marimbo menilai kritikan tersebut lebih tepat diarahkan ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau kita cermati, sebagian besar kritikan itu lebih pas dialamatkan ke kinerja ekonomi pemerintahan sebelumnya," kata Rizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/6).

"Pertanyaannya, siapa yang awalnya membuka keran besar-besaran untuk masuknya investasi asing di pertambangan dan perkebunan?" ujar Rizal.

Rizal mengatakan, investasi besar-besaran dari asing di bidang pertambangan dan mineral dibuka besar-besaran di zaman pemerintahan sebelum Presiden Jokowi.

Rizal mengingatkan, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said pernah mengingatkan Peraturan Pemerintah (PP) 1 tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan tambang Minerba mempunyai banyak kelemahan. Selain itu, Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara (Minerba) juga dinilai tak sesuai dengan kondisi pada saat ini.

Sudirman Said, kata dia, juga pernah bilang pada waktu penerbitan payung hukum di era SBY terkesan dipaksakan. Akibatnya, banyak peraturan tersebut menjadi beban Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Upaya untuk merebut penguasaan asing atas kekayaan alam baru benar-benar dimulai di era Pak Jokowi-JK, misalnya bagaimana kembali kita menguasai PT Freeport dan menegakkan UU Minerba Tahun 2009," ucap dia.

Sementara itu, terkait penguasaan kekayaan bangsa oleh segelintir orang oleh kurang dari 1 persen, kata Rizal, juga lebih tepat dialamatkan ke pemerintahan sebelumnya. Prabowo mengatakan, tidak lebih dari 300 keluarga dari 250 juta orang yang menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Menurut Rizal, penguasaan tersebut sebagai dampak dari kebijakan masa lalu yang mengobral jutaan hektar lahan kepada segelintir orang.

"Kita jangan lupa data dari Greenomic bahwa Menteri Kehutanan periode 2009-2014, era siapa itu, memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin-izin perkebunan kepada pelaku bisnis tertentu. Luasnya sekitar 1,64 juta hektar, atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta. Bayangin," ucap Rizal.

Yang terjadi di era Jokowi-JK kebijakan perekonomian di balik dari rezim sebelumnya. Misalnya soal lahan, Jokowi-JK membagi sampai puluhan juta hektar lahan untuk masyarakat kecil dan berpenghasilan rendah dalam bentuk sertifikat.

"Pemerintahan ini melakukan reformasi agraria dengan meredistribusi aset negara untuk rakyat kecil yang pemerintahan sebelumnya bagi-bagi untuk segelintir konglomerasi dan korporasi besar," ucap Rizal.

Jokowi-JK juga berusaha mengatasi ketimpangan antar kawasan yang sangat parah, misalnya antara Jawa dan Luar Jawa, Kawasan Barat dan Timur, serta membangun perbatasan.

"Selama ini cuma Jawa yang dibangun. Itu pun tidak jelas. Apa Indonesia ini cuma Jawa atau Sumatera? Nah ketimpangan itu diatasi oleh Pak Jokowi, bukan dengan kasih BLT (Bantuan Langsung Tunai) tapi bangun infrastruktur dan pemberlakuan satu harga BBM se-Indonesia. Itu baru berkeadilan," ucap dia.

Sedangkan terkait kritik Prabowo kepada utang, Rizal mengatakan, banyak pihak lupa bahwa Pemerintahan Jokowi-JK saat ini sedang berupaya membayar cicilan akumulasi utang pemerintahan SBY dan rezim sebelumnya yang baru jatuh tempo di era Jokowi.

"Enggak enak banget. Saat dilantik pada Oktober 2014, Jokowi sudah membawa pulang ke istananya utang luar negeri sebesar Rp 2.700 triliun, warisan dari rezim-rezim sebelumnya. Jokowi belum ngapa-ngapain saja sudah musti menanggung utang warisan, itu belum termasuk bunga utang sebesar Rp 250 triliun per tahun. Jatuh temponya di era Jokowi-JK. Sedangkan utangnya Pak Jokowi nanti jatuh tempo pada 2020," ucap dia.

Rizal mengatakan, kalau digabung utang dan bunganya selama lima tahunan, artinya Jokowi sudah mendapat warisan beban utang sebesar Rp 3.950 atau hampir Rp 4.000 triliun.

"Sudah berjalan hampir empat tahun Jokowi sendiri baru ngutang sebesar Rp 600 triliun. Itu pun hasilnya sudah jelas untuk membangun infrastruktur, demi menjalankan amanat sila ke lima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap dia. [ded]

🍀

Jakarta detik - Biaya pembangunan light rail transit (LRT) di Indonesia dinilai kemahalan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia pun menuding ada mark up.

Menurut data yang diperolehnya, biaya pembangunan untuk LRT di dunia hanya berkisar US$ 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau dengan kata lain biayanya US$ 40 juta/km.

Berapa sih biaya pembangunan LRT Palembang?

Jauh sebelum ada tudingan dari Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah membeberkan besaran biaya pembangunan LRT Palembang. hal itu disampaikannya saat meninjau proyek tersebut pada 24 Mei 2017 silam.

"LRT yang tadinya diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp 12 triliun, sesudah di-review, sekarang turun menjadi Rp 10,9 triliun. Dengan jarak sekitar 24,5 km, 13 stasiun, diperkirakan akan membuat kota Palembang menjadi kota yang semakin bergairah," kata Sri Mulyani kala itu.

Biaya pembangunan tersebut akan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam tahun jamak alias multi years.

Adapun untuk pembiayaannya terlebih dahulu akan dibebankan kepada Waskita Karya selaku kontraktor proyek dalam bentuk biaya talangan dan akan diganti oleh pemerintah secara bertahap lewat APBN hingga 2020.

"Jadi kira-kira akan empat tahun. Mulai dari 2016, sudah mulai dengan biaya yang relatif masih sedikit Rp 350 miliar, tahun ini akan kita masukkan Rp 1,2 triliun, tahun depan Rp 4 triliun, dan dari total Rp 10,9 triliun, sebagian besar mungkin akan terselesaikan di 2018, dan sebagian sangat kecil dituntaskan tahun 2020," sebutnya.

Baca juga: Prabowo Sebut Anggaran LRT Di-mark up

Kepala Proyek LRT Palembang, Mashudi Jauhar mengaku biaya pembangunan LRT di Palembang sebenarnya sudah sesuai dengan harga pasar mengingat konstruksi LRT yang diterapkan di Palembang merupakan konstruksi layang yang membutuhkan biaya tinggi.

Ia mencontohkan seperti biaya pembangunan LRT di Malaysia dan Filipina.

"Di Malaysia, (rute) Kelana Jaya-Ampang 7,2 miliar Yen/Km (US$ 65,52 juta/km). Manila, LRT Fase 1 extension, 8,2 miliar Yen/km (US$ 74,6 juta/km), " beber dia. (dna/ara)

🍦

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi pejabat negara yang melaporkan gratifikasi paling banyak sampai 4 Juni 2018, yaitu sebesar Rp 58 miliar.

"Pelapor dengan total nilai gratifikasi milik negara terbesar adalah Presiden Jokowi senilai Rp 58 miliar sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Senin, 5 Juni 2018.

Selanjutnya, ada Wakil Presiden Jusuf Kalla senilai Rp 40 miliar, pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp 9,8 miliar, direktur jenderal salah satu kementerian Rp 5,2 miliar serta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Rp 3,9 miliar.

"Sampai dengan 4 Juni 2018, total penerimaan laporan gratifikasi sebanyak 795 laporan," ucap Giri.

Dari 795 laporan tersebut, 534 laporan atau 67 persen dinyatakan milik negara 15 laporan atau 2 persen milik penerima, dan 31 persen sisanya surat apresiasi, sehingga masuk dalam kategori negative list.

Total status kepemilikan gratifikasi yang menjadi milik negara sebesar Rp 6,203 miliar dengan rinciannya Rp 5,449 miliar dalam bentuk uang dan Rp 753,791 juta berbentuk barang.

"Instansi yang paling besar nilai laporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan, yaitu Rp 2,8 miliar. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 197 juta; Kementerian Kesehatan Rp 64,3 juta; Otoritas Jasa Keuangan Rp 47,5 juta; dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rp 44,1 juta," ujar Giri.

Penyelenggara negara pelapor gratifikasi dengan frekuensi laporan terbanyak, penetapan milik negara terbanyak, dan nilai gratifikasi terbanyak selama Januari 2015-4 Juni 2018 adalah Kementerian Agama dengan 59 laporan, Kementerian Perhubungan (58), Kementerian Kesehatan (50), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (45), dan Kementerian Agama (38).

Gratifikasi, menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

🌹

INFONAWACITA.COM – Reformasi Birokrasi yang jarang tersorot publik ternyata mampu menyelamatkan anggaran negara hingga Rp41,15 triliun rupiah. Angka tersebut didapat dari hasil efisiensi anggaran di beberapa instansi pemerintahan.

Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnurmengungkapkan kementeriannya selama ini menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini bertujuan untuk pertanggungjawaban instansi atas hasil dan penggunaan anggaran.

Info terkait: Menpan RB Sebut Jadi ASN ‘Zaman Now’ Tidak Mudah, Maka Harus Lakukan Ini

Pada sistem ini, kata Asman, instansi juga dapat menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas serta menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran pembangunan. Hasilnya sejak dipacunya SAKIP, kini negara bisa berhemat Rp41,15 triliun.

“Dengan penerapan SAKIP, di beberapa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, telah terjadi efisiensi anggaran yang luar biasa, yakni mencapai 41,15 Triliun rupiah,” jelas Menteri Asman dalam acara “Leader’s Talk Seri Pertama: Apa Kabar Reformasi Birokrasi” di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Anggaran Siluman Semakin Berkurang

Asaman pun menegaskan, ia menjamin saat ini sudah semakin sedikit anggaran-anggaran siluman di instansi pemerintah yang digunakan untuk kegiatan tidak penting seperti seminar.

Asman tidak menampik, jika dulu ia banyak menemukan anggaran yang tidak jelas proyeksinya. Misalnya seperti pencegahan narkoba di salah satu daerah di Indonesia yang ternyata isinya hanya berbagai seminar. Bahkan, ungkap Asman, yang terkenal di kalangan pemerintahan soal anggaran 3:1 yang artinya anggarannya 3 tapi dipakai ternyata hanya satu.

Namun sekarang, ia memastikan jumlah itu semakin berkurang berkat digenjotnya SAKIP. Maka ia meminta pengawasan seluruh masyarakat akan reformasi birokrasi yang kini tengah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

“Kalau terus kita kawal akan terjadi outcome luar biasa,” tegasnya. (DS/yi)

🌻

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Indo Barometer menunjukkan mayoritas publik mengetahui gerakan #2019GantiPresiden. Sebanyak 54,5 persen responden menyatakan mengetahui gerakan itu, sementara 40,7 persen tidak tahu.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, dari responden yang tahu gerakan itu, 61,1 persen di antaranya menyatakan tidak setuju. "Sebanyak 34,1 persen publik setuju dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab," ujarnya di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

Baca: 5 Fakta Terkait Rencana Deklarasi #2019GantiPresiden

Publik yang setuju akan gerakan itu, kata Qodari, mempunyai tiga alasan utama, yakni 26,6 persen menginginkan perubahan, 14,3 persen memiliki hak demokrasi, dan 12,3 persen menyatakan ada calon presiden yang lebih baik.

Adapun tiga alasan utama publik tidak setuju dengan gerakan #2019GantiPresiden adalah 29,1 persen menginginkan Joko Widodo melanjutkan pembangunan, 13,1 persen menilai kinerja Jokowi terbukti, dan 7,8 persen menyatakan puas dengan kinerja Presiden.

Qodari mengimbuhkan, dari distribusi pilihan presiden terhadap publik yang setuju dan yang tidak setuju dengan gerakan #2019GantiPresiden, 49,5 persen publik yang menyatakan setuju akan mendistribusikan suaranya kepada Prabowo Subianto serta 33,3 persen terdistribusi kepada Jokowi.

Simak: Gerakan #2019GantiPresiden Pertimbangkan Dukungan ke Jokowi
Sedangkan 52,3 persen publik yang tidak setuju dengan gerakan itu akan mengalirkan suaranya kepada Jokowi dan 19 persen suara akan terdistribusi kepada Prabowo.

Dalam survei yang sama, Qodari menuturkan mayoritas publik atau 55,5 persen responden menginginkan Jokowi kembali menjadi presiden pada periode 2019-2024. Sebanyak 30,2 persen menyatakan tidak ingin, sementara 14,3 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei Indo Barometer dilaksanakan pada 15-22 April 2018. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200. Adapun margin of error survei ± 2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

🌸

Syahirul Alim : Mungkin sudah menjadi hal yang lumrah, dimana seseorang yang dominan dalam sebuah panggung politik, banyak sekali "kekuatan" yang mencoba untuk "menurunkannya". Tak terkecuali dengan Joko Widodo (Jokowi) yang hampir dipastikan elektabilitasnya tetap unggul dibanding para pesaing politik lainnya.

Ditengah derasnya arus pusaran politik kebencian, nama Jokowi bergeming berada di puncak eletabilitas para calon pesaingnya terutama jika dikaitkan dengan semakin dekatnya pemilu presiden pada 2019 mendatang. Cara pandang terhadap dunia politik yang cenderung menang-kalah telah banyak membuat banyak pihak berkepentingan bermain dengan cara-cara politik yang kurang sehat. Padahal, politik sesungguhnya terkait erat dengan bagaimana memberikan sumbangsih secara nyata terhadap kemajuan bangsa dan negara, tidak melulu berorientasi menang atau kalah.

Celakanya, rasa kebencian, yang diciptakan dalam pusaran politik yang berorientasi menang-kalah, telah menutup hampir seluruh cara pandang dan logika politik, hanya sanggup mengumpulkan para simpatisan politik yang satu visi: sama-sama membenci bukan mendorong ke arah suasana politik yang lebih kondusif dengan memberikan apapun yang terbaik untuk mendorong kemajuan bangsa ini.

Politik kebencian yang sedemikian massif, tercipta melalui berbagai unggahan di media sosial, diatur sedemikian rupa, dikoordinir, diarahkan, dan dipastikan bertujuan untuk merebut panggung politik dari seorang kontestan yang "dibenci" oleh mereka. Kekuatan-kekuatan politik yang disebar ini, setali tiga uang dengan kekokohan Jokowi di arena panggung politik kekuasaan.

Dalam banyak hal, Jokowi pandai memainkan isu-isu politik, termasuk membuat kebijakan-kebijakan yang siap membungkam para pengkritiknya yang melampaui batas. Satu persatu para pengkritiknya yang "keras" mulai diadili, atau bahkan teralienasi dari kancah panggung politik nasional. Jokowi cenderung membiarkan isu-isu politik "kebencian" memainkan perannya dan pada akhirnya hukumlah yang setiap saat akan membungkamnya.

Gaya politiknya yang "ndeso" tetap menjadi pilihannya dan membuka diri kepada setiap pesaingnya untuk dikritik. Anehnya, para "pembenci" dirinya ikut larut dalam irama politik "ndeso" yang dijalankan Jokowi: baju putih panjang sedikit digulung, blusukan ke pasar-pasar, rambut yang tampak tak disisir, kadang sedikit "sombong" dengan menyematkan berbagai "lambang" kekuasaan dalam busananya.

Yang sering menjadi kritik oleh lawan-lawan politiknya tentu saja lebih menyasar pada penampilan fisik atau hal-hal nyata soal kebebasan berpendapat yang mulai dimainkan sebagai "isu krusial" untuk menjaga kestabilan pemerintahannya. Bukankah Fahri Hamzah seringkali melontarkan kritik terhadap Jokowi dengan menyasar kondisi fisik?

Bahkan baru-baru ini, Jokowi dikritik bergaya "Metallica" tetapi membungkam ekspresi kebebasan berpendapat masyarakat. Lagi-lagi, hampir seluruh kritik terhadap dirinya adalah menyasar kondisi fisik, padahal, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang hampir luput dari kritik. Ini juga yang diciptakan Jokowi agar parpol yang tak mendukungnya melakukan kritik, ketika dirinya bertemu dengan pengurus PSI di Istana dan konon membicarakan soal pemenangan pemilu 2019 mendatang.

Jokowi nampaknya piawai dalam menguasai panggung politik, membiarkan dirinya "dipaksa" turun melalui serangkaian upaya politik yang tidak elegan. Jokowi tahu benar, kapan dirinya harus berdekatan dengan kalangan tokoh agama, atau kapan dirinya seperti menjaga jarak dengan mereka. Atau disisi lain, kapan dirinya harus merangkul dan bercengkrama dengan para tokoh yang menjadi seteru politiknya dan kapan dirinya seolah-olah sedang "berseberangan" dengan mereka. Semua telah menjadi ukuran dan takaran dalam sistematika kepolitikan Jokowi, terutama dalam membangun citra politiknya untuk tampil kembali di pilpres yang sudah diambang mata ini.

Saya justru teringat, bagaimana dulu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak begitu diperhitungkan dalam kancah kepolitikan, tiba-tiba melejit setelah "mbalelo" dari kabinet pimpinan Presiden Megawati. Yang dilakukan SBY tidak menciptakan politik kebencian untuk memberangus lawan-lawan politiknya, tetapi dengan elegan membangun kekuatan politik melalui partai yang baru dibentuknya waktu itu.

Benar saja, SBY paiawai mempertahankan panggung kekuasaannya hingga dua periode, tanpa cacat! Mungkin saja cara SBY ini juga ditiru Jokowi, melalui pembiaran lawan-lawan politiknya terus mengkritik, menciptakan kebencian, bahkan terus berupaya "menjatuhkannya" dari panggung politik kekuasaan. Bahkan,kepiawaiannya berpolitik, mampu menyedot banyak parpol untuk kembali setia mendukungnya untuk maju dalam pilpres 2019 nanti.

Hampir-hampir saja yang beredar dalam lingkup Pilpres mendatang hanyalah sekadar siapa yang akan mendampingi Jokowi sebagai wapres, bukan penantang kuat dirinya yang secara elektabilitas sulit diunggulkan menjadi capres pesaing. Beberapa parpol oposisi pemerintah memang telah melakukan penjajakan untuk mencoba mengusung nama baru sebagai capres, walupun hampir dipastikan semuanya masih sangat mentah dan rapuh secara elektabilitas. Saya kira, sejarah SBY yang menjaring kekuatan politik hingga mengantarkannya ke kursi kepresidenan hingga dua periode patut juga dijadikan contoh, sebagai bentuk kekuatan oposisi yang mampu mengalahkan figur-figur yang moncer karena terdongkrak oleh banyak lembaga survei.

Untuk sanggup menurunkan Jokowi dari panggung politik, butuh strategi ekstra yang tentu saja memiliki nuansa etika dan moral politik tingkat tinggi, karena dengan cara-cara politik tak santun, dipastikan tak akan berhasil. Elektabilitas atau popularitas, bukan juga menjadi jaminan bagi seseorang memenangkan sebuah ajang kontestasi politik, karena pemilih ketika memilih tidak dilatarbelakangi oleh cara pandang dan keyakinan mereka terhadap hasil olahan lembaga survei, tetapi bagaimana mindset setiap pemilih mampu diarahkan untuk memilih figur yang lebih baik, lebih menjanjikan, dan lebih membela kepentingan mereka, bukan sekadar dipercaya sebagai tokoh yang sama sekali belum teruji kepemimpinannya.

Perlu juga diingat, soal kekuasaan politik adalah soal bagaimana Tuhan ikut campur dan terlibat didalamnya. Kekuasaan itu datangnya dari Tuhan dan Tuhan-lah yang berhak mengangkat atau mencabut setiap kekuasaan yang diberikan kepada manusia. Sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya pendukung dibelakangnya, jika Tuhan belum mengizinkan kekuasaan atasnya, maka jangan harap kekuasaan itu diraih.

Bukankah, dalam dunia politik seringkali terjadi hal-hal yang sedemikian? Ada seseorang yang dianggap kuat dan dipastikan menang dalam kontestasi, tetapi tiba-tiba dikalahkan seorang pendatang baru yang tadinya kurang diperhitungkan. Apalagi, maraknya unsur "politisasi agama" belakangan, tentunya harus sudah menyadari bahwa kekuasaan hanyalah milik-Nya, manusia hanya dititipkan sedikit saja atas kekuasaan-Nya.

"Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikankekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabutkekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS Ali Imran: 26).

🌿

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon berbicara soal masalah masa depan. Permasalahan itu dia tulis dalam akun Twitter miliknya, @fadlizon.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengatakan wajar jika pihak asing ingin mengambil keuntungan dari Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah negara besar yang memiliki sumber daya alam dan populasi besar.

"Perlu dicatat investasi serta kehadiran mereka harus memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia," kata Rian dalam keterangannya, Selasa (27/3).

Selain itu, menanggapi cuitan Fadli Zon di Twitter soal masalah masa depan, lanjutnya, PSI sebagai partai baru akan mengulang kembali pandangan mereka.

"Bahwa kami tidak melihat Partai Gerindra menawarkan hal yang baru dalam optimisme dan tawaran kebijakan publik, selain dari warning-warning (peringatan)," katanya.

Apalagi, peringatan itu terus diulang. Akhirnya, kata dia, publik pun bingung dengan maksud dari Fadli Zon.

"Apakah warning, ancaman dan hal-hal bernafaskan konflik merupakan cara yang elok dalam berpolitik?" tuturnya. [eko]

🍍

Suara Pembaruan : Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 melegakan banyak pihak, khususnya kader-kader partai banteng. Meski sudah ada empat partai politik yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi, publik tetap menunggu sikap resmi PDIP.

Dengan keputusan resmi PDIP itu, peta politik pada pilpres nanti diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan Pilpres 2014. Kemungkinan besar hanya akan ada dua kubu yang bertarung untuk memperebutkan posisi orang nomor satu di Indonesia.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP yang berlangsung di Bali, Jumat (23/2), Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan secara resmi dukungan terhadap Jokowi. Dalam tayangan video yang beredar di media sosial, keputusan itu disambut sorak sorai para kader dan elite partai yang hadir dalam Rakernas itu.

Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan partainya itu. Kepercayaan tersebut akan dijawab dengan kerja nyata melanjutkan pola pembangunan berdikari sebagaimana yang telah oleh Megawati selama ini. Menurut Jokowi, PDIP merupakan partai yang solid, mengakar, pancasilais, kuat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong.

Sikap partai yang konsisten dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan itu terwujud berkat kepemimpinan Megawati. Hal itu pula yang membuat Jokowi yakin bahwa pemerintahan ke depan akan lebih stabil dan efektif karena dukungan partai-partai yang menyatu dengan dukungan rakyat.

Dengan keputusan resmi dari PDIP itu, maka hingga saat ini sudah ada lima partai yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai capres mendatang. Partai-partai itu adalah PDIP yang memiliki 109 kursi di DPR, Partai Golkar 91 kursi, Partai Nasdem 35 kursi, PPP 39 kursi, dan Partai Hanura 16 kursi. Total jumlah kursi partai-partai yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi sebanyak 290 kursi. Jumlah itu sudah melebih syarat minimal ambang batas syarat bagi partai atau gabungan partai politik untuk mengusung calon presiden (presidential threshold/Pres-T), yakni 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen dari perolehan suara resmi. Dengan jumlah 560 kursi di DPR, maka partai-partai itu harus mengumpulkan minimal 120 kursi.

Dengan demikian, tersisa 5 partai dengan total 270 kursi yang belum memutuskan capres yang akan diusung nanti. Bila dihitung secara kasar, mungkin saja sisa partai yang ada akan membentuk dua koalisi pengusung capres. Namun, berdasarkan distribusi kursi, pembentukan dua koalisi dari partai-partai yang tersisa akan sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan sejarah dan pengalaman pada pilpres sebelumnya, Partai Gerindra (73 kursi) dan Partai Demokrat (61 kursi) akan sulit untuk membentuk koalisi. Artinya, dua partai ini akan berebut suara dari PAN (49 kursi), PKB (47 kursi), dan PKS (40 kursi).

Partai Gerindra cukup menarik PAN atau PKB agar bisa mengusung capres sesuai syarat Pres-T. Sementara, Partai Demokrat harus menarik dua partai agar bisa mengusung capres.

Ini tentu tidak mudah. PKB dan PAN berpeluang besar untuk ikut gerbong partai-partai pendukung Jokowi. Apalagi, Pilpres 2019 akan digelar serentak dengan Pemilihan Legislatif (Pileg). Dengan pelaksanaan pilpres dan pileg yang berbarengan itu, maka partai membutuhkan figur yang bisa “dijual” untuk mengerek elektabilitas mereka.

Hingga saat ini, paling tidak berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga kredibel, nama Jokowi dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Jokowi dan Prabowo masih menjadi magnet yang kuat sampai saat ini. Artinya, jika ingin mendapat dukungan dari publik, maka partai-partai memang harus ikut menyertakan dua nama itu dalam kampanye mereka nanti.

Terlepas dari pertarungan sengit partai-partai dalam mengusung capres, kita mengapresiasi langkah PDIP dan empat partai lain yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi. Selama ini, PDIP menyebutkan nama calon pemimpin yang diusung pada detik-detik akhir batas waktu pendaftaran.

Meski waktu pendaftaran pasangan capres dan cawapres masih sekitar lima bulan lagi, keputusan PDIP dan empat rekan koalisinya itu akan memberi kepastian kepada publik terkait sosok capres yang akan dipilih nanti. Partai politik juga akan lebih fokus bekerja, tidak hanya untuk menarik simpati publik agar memilih partainya, tetapi juga untuk memenangkan capres yang diusung.

Siapa pun capres yang akan diusung nanti, harapan publik kepada partai politik adalah tetap menjaga iklim demokrasi yang damai. Kita tidak ingin partai politik membangkitkan emosi rakyat dengan menggunakan isu-isu seputar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) hanya untuk meraih kemenangan. Kita ingin partai politik dan tim kampanye capres nanti tetap berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

🎂

Liputan6.com, Jakarta - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil surveinya soal Kecenderungan Politik 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi. Salah satu yang dirilis adalah soal tingkat kepuasan masyarakat Indonesia jelang tiga tahun kepemimpinan Jokowi.

"Kinerja presiden secara keseluruhan pada September 2017 dianggap puas oleh para responden. Kondisi ekonomi masyarakat ada yang mengatakan lebih baik 45 persen, lebih buruk 21 persen," ujar Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan di Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Berdasarkan hasil survei, sejak Jokowi dilantik 20 Oktober 2014, angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinannya terus menaik. "Sejak pertengahan 2016, kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi selalu di atas 60 persen dan cenderung stabil," ucap Djayadi.

Tak hanya itu, SMRC pun membandingkan kepuasan masyarakat dua tahun jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) di masa Jokowi saat ini dan era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dulu.

"Kalau dibandingkan dengan pengalaman SBY yang sama- sama petahana 2 tahun menjelang Pilpres, kepuasan pada Jokowi lebih tinggi," kata dia.

"Kepuasan pada kinerja Presiden SBY pada September-Oktober 2006 sebesar 67 persen dan September 2007 turun menjadi 58 persen. Sedangkan pada Presiden Jokowi pada 2016 sebesar 69 persen dan September 2017 sebesar 68 persen (relatif stabil)," imbuh dia.

Dengan begitu, menurut Djayadi, maka modal politik Presiden Jokowi dua tahun menjelang Pilpres 2019 lebih baik dibanding yang dimiliki Presiden SBY dua tahun menjelang Pilpres 2009.

1 of 2

Responden Survei

Djayadi Hanan menjelaskan, survei dilakukan pada 3 sampai 10 September 2017 dengan populasi 1.220 dan sekitar 1.057 responden yang dianalisis datanya. Survei dilakukan kepada masyarakat yang sudah boleh memilih dalam Pemilu, itu artinya 17 tahun ke atas.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

💃

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan kawasan itu sebenarnya sudah 29 tahun direncanakan.

"Bicara Mandalika, ini sudah hampir 29 tahun kita kerjakan. Urusannya tidak selesai-selesai. Karena apa? Pembebasan lahan," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Jumat, 20 Oktober 2017. "Sehingga mengurangi kepercayaan investor masuk ke sini."

Baca: Dua Langkah Andalan untuk Mengembangkan Mandalika Lombok

Saat berkunjung ke kawasan tersebut pada April lalu, Jokowi sempat menanyakan langsung kepada gubernur dan bupati setempat mengenai permasalahan yang mengakibatkan pembangunan di sana tidak berjalan. Awalnya, dia menduga permasalahan muncul karena masyarakat tidak mendukung dan harga tanah terlampau mahal.

Namun ternyata dugaan Jokowi salah. "Lalu apa? Kalau ada masalah, pasti saya kejar terus," tuturnya. "Ternyata hanya selembar kertas, payung hukum, yang namanya Inpres untuk pembebasan lahan."

Ketiadaan payung hukum tersebut, menurut Jokowi, mengakibatkan jajaran pemerintahan di daerah tidak berani mengambil keputusan. Solusinya, dia pun segera mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) yang mengatur pembebasan lahan. "Kita rapat sekali, keluar Inpres. Setelah itu, tidak ada dua bulan, alhamdulillah pembebasan lahan lancar semuanya," ucapnya.

Setelah hambatan tersebut kelar, kawasan khusus itu mulai bisa dikembangkan. Jokowi berharap KEK Mandalika, yang termasuk proyek strategis nasional, nantinya dapat berdampak langsung kepada masyarakat sekitar dan memajukan perekonomian daerah.

Masyarakat, kata Jokowi, bisa memanfaatkannya untuk berjualan cendera mata, membuka restoran, ataupun usaha penginapan di Mandalika. Dari hitungannya, lebih dari 58 ribu karyawan bisa terserap sebagai dampak dari kawasan tersebut. "Investasi yang sekarang berjalan ada delapan investor hotel senilai Rp 13 triliun dan kita harapkan nanti bisa berlipat tiga kali, sehingga kawasan ini akan berkembang dan masyarakat akan mendapatkan manfaatnya."

Read more at https://bisnis.tempo.co/read/1026497/jokowi-mandalika-hampir-29-tahun-dikerjakan-tak-selesai-selesai#z2MLsGdWQsjOKQK5.99

🌷

Jakarta (ANTARA News) - Politikus muda PDI Perjuangan, Maruarar Sirait mengatakan Presiden Joko Widodo masih dicintai dan didukung oleh masyarakat karena berdasarkan hasil survei masyarakat puas terhadap kinerja presiden.

"Ini bisa dijelaskan melalui data survei. Pubik menilai pemerintah mampu menjalankan ekonomi lebih baik dan berkeadilan," kata Maruara dalam keterangannya, Jumat, menanggapi survei SMRC yang bertajuk "Politik Nasional Pasca Pilkada DKI Jakarta".

Survei yang dilakukan oleh SMRC menunjukkan penilaian atas kondisi ekonomi, politik, dan keamanan relatif stabil. Sebanyak 44,4 persen masyarakat merasa ekonomi rumah tangga lebih baik dibanding tahun lalu, bahkan 62,3 persen optimistis keadaan ekonomi keluarga akan lebih baik tahun depan.

Penilaian atas kondisi ekonomi nasional juga cenderung positif, yakni sebesar 57,1 persen yakin akan lebih baik, sebut survei yang dilakukan pada 14-20 Mei 2017

Dalam pertanyaan terbuka bila pemilihan presiden diadakan ketika survei dilakukan 34,1 persen pemilih mendukung Jokowi dan 17,2 persen mendukung Prabowo Subianto.

Saat dilakukan simulasi head to head elektabiltas Jokowi sebesar 53,7 persen jauh meninggalkan Prabowo Subianto yang hanya mendapat 37,2 persen.

Maruarar mengungkapkan kepercayaan rakyat terhadap Jokowi dilihat dari kinerja Jokowi membawa ekonomi nasional yang lebih baik. Bahkan ia optimistis untuk saat ini dan yang akan datang ekonomi nasional akan berjalan baik.

Ara, panggilan Muararar, juga mengungkapkan ketegasan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahannya juga memiliki korelasi positif menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut bisa dilihat dengan unggapan Jokowi seperti “gebuk” mendapatkan respon positif dari masyarakat.

"Ungkapan gebuk menunjukan bahwa Jokowi meningkatkan levelnya. Dunia usaha menginginkan ada kepastian hukum. Tidak ada sebuah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkeadilan tanpa stabilitas politik. Stabilitas politik di era Jokowi tidak dilakukan secara represif tapi dengan penegakan hukum. Tanpa tebang pilih," katanya.

Editor: B Kunto Wibisono

✌

Solopos.com, JAKARTA — Survei Indo Barometer terakhir tentang elektabilitas tokoh yang berpotensi maju di Pilpres 2019 tak hanya menunjukkan keunggulan Joko Widodo (Jokowi). Hasil survei ini juga menunjukkan temuan lain, yaitu efek kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang tidak signifikan bagi Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhamad Qodari mengatakan kemenangan Anies-Sandi di Pilkada Jakarta ternyata tidak begitu berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo di Jawa Barat. Sebelumnya, muncul prediksi kalau Anis-Sandi menang, maka elektabilitas Prabowo terdongkrak. Akan tetapi hasil survei mengatakan lain.

Elektabilitas Jokowi kembali unggul dibandingkan beberapa kandidat presiden lainnya, termasuk Prabowo Subianto. Dalam pertanyaan tertutup terhadap empat nama calon presiden, Jokowi unggul dengan tingkat elektabilitas sebesar 35,8%. Sementara Prabowo Subianto berada di bawahnya dengan dukungan sebesar 29.5%.

“Nama berikutnya adalah Anies Baswedan 1,5% dan Agus Harimurti Yudhoyono 0,6%. Sedangkan sisanya belum memutuskan,” kata Qodari kepada wartawan, Selasa (6/6/2017).

Menurut Qodari, keunggulan itu tidak saja terekam dalam survei saat ini, tetapi juga pada survei Indo Barometer pada 27 Februari 2017. Saat itu Jokowi unggul dengan elektabilitas 32,4% dan Prabowo Subianto 30,9%. Baca juga: Survei Indo Barometer, Elektabilitas Jokowi Ungguli Prabowo.

Qodari mengatakan, ada lima permasalahan terpenting di tingkat provinsi menurut publik (pertanyaan terbuka) yang mencuat dalam survei. Di antaranya adalah sulitnya lapangan pekerjaan (23,5%); mahalnya harga kebutuhan pokok (17,9%); kondisi jalan yang buruk (kurangnya perbaikan jalan) (12,9%); banyaknya warga yang miskin (11,3%); dan kemacetan (5,3%).

Survei Indo Barometer ini dilaksanakan di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, pada 17-23 Mei 2017. Dengan jumlah responden 800 orang yang berumur 17 tahun atau yang sudah menikah. Sedangkan margin of error sebesar ± 3,46%, pada tingkat kepercayaan 95%.

💃

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pernah menjadi menteri di empat pemerintahan berbeda.

Di era Presiden Soeharto, Wiranto adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dia juga Panglima Besar ABRI.

Ia masih menempati posisi yang sama ketika pemerintahan beralih ke B.J. Habibie.

Saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden, Wiranto dipercaya sebagai Menteri Koordinator bidang politik dan Keamanan.

(Baca: Wiranto: Ada Kegalauan Kita Hadapi Ancaman Kebinekaan)

Dan kini, ia kembali menjabat sebagai menteri di era Presiden Joko Widodo.

Dari empat gaya pemerintahan yang dia ikuti, Wiranto menganggap pemerintahan Jokowi yang paling mantap soal urusan kerja.

"Saya jamin pemerintah Jokowi-JK ini yang paling baik. Tidak ada hari tanpa rapat terbatas," ujar Wiranto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

Wiranto lantas membandingkan frekuensi rapat pada masing-masing era pemerintahan.

Saat Soeharto berkuasa, rapat dilakukan lima kali dalam satu bulan, yang terdiri dari satu rapat paripurna, satu rapat kementerian koordinator, dan satu rapat cadangan.

Di zaman Habibie, rapat dilakukan dua kali dalam satu pekan.

Sementara itu, pada era Gus Dur, ia merasa rapat dianggap bukan suatu hal yang menjadi rutinitas. Frekuensinya pun tidak teratur.

"Saya pernah usul ke Gus Dur kalau rapat menteri ke Polkam saja, nanti dilaporkan ke presiden. Katanya, ya bagus itu," kata Wiranto.

Hal berbeda dijumpai saat Jokowi memimpin pemerintahan. Dalam satu hari bisa dilakukan dua hingga tiga kali rapat.

(Baca: Ditanya soal Rizieq Shihab, Ini Reaksi Wiranto)

Jika dikalikan satu bulan, rapat bisa dilakukan sampai 36 kali. Menurut Wiranto, aturan Jokowi mengenai rapat sesuai dengan nama kabinetnya, Kabinet Kerja.

"Memang benar-benar kerja, kerja, kerja," kata dia.

Wiranto menyayangkan masih saja ada anggapan bahwa pemerintah Jokowi tidak pro rakyat dan tidak sesuai dengan janji-janji kampanye dulu.

"Ini ngerti enggak sih, coba gantian gitu jadi menteri," kata Wiranto.

"Bukannya bela pemerintah, saya bicara jujur, ini bulan puasa. Tidak bohong saya," lanjut dia.

👄

KLATEN. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai bahwa kedatangan Raja Salman meningkatkan citra Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Citra Jokowi sedikit tertolong dengan kehadiran Raja Salman. Pasca 411 dan 212 citra Jokowi terus menurun akibat dicitrakan melindungi Ahok dan berseberangan dengan Islam," kata Hendri melalui pesan tertulis yang diterima Antara di Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (4/3) malam.

BACA JUGA :

Menurut pria yang lebih sering dipanggil Ahok sehari-hari itu, daging sapi kurban tersebut nantinya akan dibagikan kepada warga yang tinggal di rumah susun (rusun) yang ada di wilayah ibukota.

"Jadi, tiap-tiap unit rusun nanti akan mendapatkan satu kilogram daging sapi kurban. Karena kali ini ada 55 ekor sapi, maka kalau dihitung lagi totalnya bisa mencapai sekitar 7.000 kilogram daging sapi," ujar Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan seluruh sapi kurban tersebut akan dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) milik PD Dharma Jaya yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur.

Lebih lanjut, dia menambahkan pembagian daging sapi kurban itu akan diserahkan kepada Unit Pengelola Teknis (UPT) masing-masing rusun yang ada di Jakarta. Dengan begitu, pembagiannya bisa lebih tertib.

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, yakin Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan uji materi yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gubernur DKI Jakarta itu memohon uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Pilkada.

"Kalau lihat putusan MK belakangan, saya yakin bisa dikabulkan," ucap Refly dalam diskusi Seberapa Besar Peluang Gugatan Ahok Dikabulkan MK di gedung Net TV, Jakarta, Ahad, 4 September 2016.

Baca:
Massa Hizbut Tahrir dan Barisan RT RW Demo Tolak Ahok
PSO untuk TransJakarta Turun, Ahok Siasati dengan Iklan

Putusan MK sebelumnya menegaskan, calon kepala daerah inkumben tak boleh dipotong masa jabatannya. Sebab, jika masa kerjanya dipotong, itu akan merugikan si calon.

Refly menuturkan Ahok memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada. Pasal itu menyebutkan calon inkumben harus mengambil cuti dalam masa kampanye. Menurut dia, cuti yang ditaksir bisa mencapai empat bulan itu akan melanggar hak konstitusi kepala daerah.

"Kalau dia cuti empat bulan, sama saja kita nyuruh dia enggak kerja," ujar Refly. Menurut dia, dengan adanya cuti, artinya ada potensi kekosongan jabatan.

Refly mengingatkan bahwa Ahok maju sebagai warga negara. Hanya, kebetulan dia seorang gubernur dan dirugikan dengan adanya undang-undang ini. Jadi, kata dia, Ahok memiliki legal standing yang kuat.

Permasalahannya, Ahok tak dibenarkan serta-merta tak melakukan kampanye. Sebab, publik memiliki hak mendengarkan langsung dari calon kepala daerah tentang visi-misi dan program baru yang diusung. Jadi MK seharusnya mengabulkan gugatan Ahok dengan tetap memberikan cuti saat kampanye, bukan pada masa kampanye.

MAYA AYU PUSPITASARI

Bareksa.com - Pertarungan menuju Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 kian sengit. Oleh sementara kalangan--terutama oleh seteru-seteru politiknya--langkah gubernur petahana Basuki 'Ahok' Purnama yang tak kenal kompromi menggusur pemukiman liar di Ibukota, kini gencar disoal. Argumen Ahok bahwa kebijakan itu adalah untuk mengembalikan fungsi lahan terbuka hijau sesuai peta zonasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ramai-ramai ditampik. Oleh mereka, politisi yang gemar melawan arus ini bahkan dituding "anti orang miskin dan pembela orang kaya".

Agar pandangan kita tak tersaput kabut politik, analis Bareksa mencoba menyusuri datanya.

Ahok resmi dilantik sebagai gubernur sejak 19 November 2014, menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden. Berduet bersama Jokowi, Ahok menjabat sebagai Wakil Gubernur selama periode Oktober 2012 - Oktober 2014. Gubernur sebelumnya adalah Fauzi 'Foke' Bowo yang menjabat selama kurun waktu Oktober 2007 - Oktober 2012.

Di masa Ahok menjabat sebagai gubernur, Pemprov DKI Jakarta merencanakan membangun 50 ribu unit hunian rumah susun (rusun) di seluruh wilayah Ibukota hingga 2017. Ini ditujukan antara lain untuk menampung warga yang tempat tinggalnya digusur. Menurut data Pemprov DKI, sepanjang tahun 2015 tercatat 18 ribu unit rusun telah dibangun di 10 wilayah Jakarta.

Rusun-rusun tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu dan kelas menengah. "Sekarang kan banyak warga kelas menengah yang tidak mampu membeli rumah di Jakarta, dan tinggal di daerah sekitar Jakarta. Dengan adanya rusun itu, setiap hari kerja, dia bisa tinggal di rusun, tapi kalau akhir pekan bisa kembali ke rumahnya," ujar Ahok kepada media, beberapa waktu lalu.

Cakupan wilayah dan jumlah rusun yang dibangun Ahok jauh lebih luas dan banyak jika dibandingkan di era Foke. Data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan pada periode 2008-12 hanya dibangun dua rusun di Muara Baru dan Marunda--dari total lima rusun yang semula direncanakan. Rusun Marunda dirampungkan di masa Jokowi-Ahok, sedangkan Rusun Muara Baru diselesaikan saat Ahok naik ke kursi DKI-1. Jumlah unit di kedua rusun tersebut ada sekitar 2.000.

Itu soal rusun, bagaimana dengan pendapatan Pemprov DKI?

Semasa Ahok menjabat sebagai gubernur, total pendapatan yang diperoleh melonjak tajam. Menurut data Bank Indonesia, realisasi pendapatan tahun 2015 mencapai Rp44,3 triliun. Angka ini naik 70 persen jika dibandingkan tahun 2012 di era Foke yang hanya sebesar Rp26 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa Ahok pun melesat 51 persen menjadi Rp33,8 triliun, akibat digenjotnya pendapatan pajak yang menyasar warga kalangan menengah-atas, khususnya kaum berduit. Sejumlah tarif pajak dinaikkan, termasuk pajak kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan tarif progresif menjadi 2 persen per Januari 2015, dari sebelumnya 1,5 persen. Selain itu, pajak hiburan didongkrak 30 persen, dari sebelumnya cuma 20 persen.

Grafik: Realisasi Pendapatan, PAD, dan Pendapatan Pajak DKI Jakarta

Sumber: Bank Indonesia

Di area kesejahteraan, ternyata juga ada perbaikan. Data per September 2015 menunjukkan jumlah warga miskin di Jakarta turun, setelah terus menanjak sejak 2010 hingga 2014. Jumlah penduduk miskin di Jakarta per September 2015 tercatat sebanyak 368 ribu orang atau turun 10,67 persen, jika di bandingkan periode yang sama di tahun 2014.

Penurunan ini terjadi karena nilai pengeluaran warga miskin meningkat melebihi kenaikan batas garis kemiskinan.

Garis kemiskinan mengukur tingkat kebutuhan dasar berupa pengeluaran masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Pada September 2015 garis kemiskinan di DKI Jakarta berada di level Rp503.038 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat 9,5 persen dibandingkan September 2014 yang Rp459.560 per kapita per bulan. Garis kemiskinan di tahun 2015 meningkat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Meningkatnya nilai pengeluaran penduduk miskin didorong digelarnya program-program kesejahteraan Pemprov DKI, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan program Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Dengan berbagai program tersebut, sebagian kebutuhan dasar warga miskin telah dipenuhi Pemprov Jakarta.

Dari sisi serapan tenaga kerja, Jakarta di era Ahok juga memperlihatkan ada kemajuan. Tingkat pengangguran di Ibukota pada kuartal III 2015 turun menjadi 7,2 persen dari level 8,5 persen di kuartal III 2014.

Bank Indonesia menjelaskan kondisi ini sejalan dengan perkembangan aktivitas perekonomian di periode tersebut. Lapangan perkerjaan di Jakarta saat ini berkembang cukup pesat dan banyak menyerap tenaga kerja.

Grafik: Angka Kemiskinan dan Pengangguran Jakarta, 2009 - Kuartal III 2015

Sumber: Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia

Perekonomian DKI Jakarta di tahun 2015 memang tumbuh lebih lambat menjadi hanya 5,88 persen, dibanding tahun sebelumnya yang 5,91 persen. Angka ini pun lebih rendah jika dibandingkan masa kepemimpinan Foke.

Grafik: Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Vs Nasional, 2009-15

Sumber: Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jakarta berjalan seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang juga melambat diseret resesi ekonomi global. Toh demikian, jika ditelaah lebih dalam, meskipun ekonomi Jakarta di tahun 2015 melambat, gap pertumbuhan ekonomi antara Jakarta dengan perekonomian nasional melebar, sebagaimana terlibat pada grafik di atas. Ini menunjukkan ekonomi Jakarta di era Ahok mampu bertahan dari tekanan perlambatan ekonomi nasional, antara lain karena langkah Pemprov menggenjot PAD. (kd)

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama santai menanggapi usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa dukungan untuk calon independen harus disertai materai.

"Saya sih, sudah pikir santai saja lah. Kalau sampai KPU keluar ada materai, yang sudah terkumpul berapa, saya kumpulin," kata gubernur yang biasa dipanggil Ahok itu di Jakarta hari ini, Rabu (20/4/2016).

Ahok berhitung, jika dia berhasil mendapatkan satu juta KTP, maka uang yang diperlukan untuk membeli 6 juta materai itu adalah Rp6 miliar.

"Duit dari mana kita," kata Ahok.

Ahok menegaskan, tidak akan mengikuti pilkada jika dukungan harus bermaterai.

"Mereka semua maunya saya enggak jadi gubernur kan? Ya sudah, sampai Oktober 2017 saya akan beresin Jakarta semampu saya," kata dia.

Ahok mengaku sudah menyiapkan diri dan sistem sebaik mungkin jika memang hanya menjabat sampai Oktober 2017.

Setelah itu, siapa pun yang menggantikannya bisa melanjutkan sistem itu atau mengubahnya.

"Siapa pun yang ganti saya, kalau dia ubah, silakan masyarakat menilai," kata Ahok.

KPU berencana mengeluarkan ketentuan baru untuk calon gubernur melalui jalur perseorangan dengan mensyaratkan dukungan KTP harus dengan menyertakan materai.

Syarat itu diatur dalam Pasal 14 ayat 8 di Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.

KPU mengungkapkan ada dua pilihan untuk dukungan, pertama materai ditempel pada dukungan kolektif per desa atau per kelurahan.

Kedua, untuk dukungan perseorangan, materai ditempel di tiap lembar dokumen.

Ditulis oleh : Petrus Selestinus, Advokat Peradi

TRIBUNNERS - BPK RI patut diduga telah menggunakan data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak kompeten dalam audit pembelian lahan RS Sumber Waras.

Oleh karenanya, hasil pemeriksaan dalam LHP, khususnya opini, kesimpulan dan rekomendasi yang menyatakan ada pelanggaran hukum dan ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar, bertentangan dengan fakta-fakta yang diungkap oleh Abraham Tejanegara, selaku pemilik lahan yang menjual kepada Pemda DKI Jakarta.

Kalau BPK-RI menyatakan bahwa alamat obyek jual beli tanah itu terletak di Jalan Tomang Utara dan NJOP-nya adalah Rp 7 juta per meter, maka dari mana BPK-RI memperoleh informasi atau data tentang letak dan harga NJOP atas obyek jual beli lahan RS Sumber Waras tersebut?

Kkarena data yang dimiliki Yayasan Sumber Waras berbeda.

Dalam lalu lintas jual beli tanah, sumber informasi mengenai keabsahan dokumen pemilikan tanah, letak tanah dan NJOP biasanya selain diserahkan oleh para pihak (penjual dan pembeli), juga PPAT kemudian memverifikasi lagi ke kantor pertanahan, kantor lurah dan dari dinas pajak setempat untuk mendapat kepastian dan kebenaran terkait NJOP. Sertifikat hak dan letak alamat obyek pajak/obyek jual-beli.

Karena itu BPK-RI harus mengklarifikasi dari mana dan dengan cara apa data mengenai alamat obyek pajak di Jalan Tomang Utara dan harga NJOP Obyek Pajak yang dijual adalah Rp 7 juta permeter itu diperoleh?

Karena antara alamat obyek pajak dalam PBB dan alamat obyek jual-beli dalam SHGB merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain.

Jika alamat Obyek Pajak atau NJOP atas lahan RS Sumber Waras, diperoleh dari pelapor yang melaporkan dugaan korupsi dimaksud ke KPK, maka bisa saja si pelapor yang melapor ke KPK telah mendapatkan data dari sumber yang tidak berkompeten atau bisa saja ada yang memalsukan alamat dan nilai NJOP atas obyek jual-beli lahan RS Sumber Waras.

Kemudian dengan data dari sumber yang tidak kompeten itu BPK-RI, tidak memverifikasi lagi dan langsung melakukan pemeriksaan secara sumir ditambah lagi terpengaruh oleh desakan publik atau BPK sendiri berkepentingan terkait dengan kepentingan politik pilkada di DKI Jakarta, kemudian mengeluarkan LHP yang bisa berdampak kepada kepentingan untuk melakukan kriminalisasi terhadap Ahok.

Akhir-akhir ini informasi tentang penyimpanagan dan kerugian dalam jual-beli lahan RS Sumber Waras, perlahan-lahan mulai terungkap kebenarannya, terutama terkait dengan kesimpulan BPK tentang ada penyimpangan dan ada kerugian negara sebagaimana telah berkali-kali KPK sudah menegaskan tentang tidak adanya keruhian negara dan tidak adanya penyimpangan.

Pertanyaannya mengapa BPK-RI masih ngotot dengan temuan, opini, kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan ke KPK dan ikut terjebak dalam berbagai diskusi lantas membuka kasil pemeriksaan dengan menggunakan data yang tidak sesuai dengan dokumen autentik dari sumber yang berkompeten seperti kantor pertanahan, kantor pajak, lurah, camat, pihak penjual, dan sebagainya.

Oleh karena itu, BPK-RI harus menjelaskan kepada publik dari mana BPK mendapatkan dokumen NJOP dan alamat obyek pajak yang tertera dalam pemilikan lahan RS Sumber Waras itu sebagai terletak di Jln Tomang Utara dan dengan harga Rp 7 juta permeter?

Mengapa BPK tidak menguji data NJOP dan alamat Obyek Pajak yang tertera dalam SHGB dan PBB obyek pajak yang dimiliki oleh pihak RS Sumber Waras dan Pemda DKI Jakarta untuk diuji dengan dokumen temuan BPK yang berbeda dengan dokumen jual-beli antara Pemda DKI Jakarta dan RS Sumber Waras yang ternyata saling berbeda dan bertentangan.

Jika dokumen NJOP dan alamat obyek pajak yang dimiliki BPK diperoleh dari sumber yang tidak berkompeten dan ternyata palsu, BPK tidak hanya harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Ahok dan pihak Yayasan RS Sumber Waras, akan tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap kredibiktas BPK sendiri sebagai lembaga auditor negara yang independen.

Sebagai Lembaga Negara yang kredible di bidang audit, maka LHP BPK-RI terkait pembelian lahan RS Sumber Waras merupakan ujian terhadap reputasi, profesionalisme, independesi BPK-RI dimata publik, bahkan bisa menjatuhkan seluruh pimpinan BPK-RI secara hukum dan politik, manakala dokumen yang menjadi dasar pemeeiksaan bersumber dari sumber yang tidak berkompeten.

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta membeli lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) pada akhir 2014 seluas 36.410 meter persegi. Tujuannya, untuk membangun RS Khusus Jantung dan Kanker Pemprov DKI. Pembelian dibiayai APBD Perubahan Jakarta tahun 2014 senilai Rp 755,7 miliar.

Pembelian lahan ini telah memicu polemik serta menyita perhatian publik terutama sejak BPK Jakarta mengungkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bulan Agustus 2015, hingga KPK memeriksa Gubernur Ahok pekan kemarin.

Polemik semakin tajam manakala terjadi perdebatan sengit antara pendukung yang meyakini ada korupsi dengan kelompok yang menyatakan tidak ada korupsi dalam pembelian lahan tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah secara obyektif dan cermat, apakah pembelian lahan YKSW patut diduga terindikasi korupsi? Tidak ada tendensi untuk membela Gubernur Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta dalam tulisan ini. Analisis didasarkan fakta, data, dan dokumen yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber.

Sesuai Pasal (2) dan (3) UU Tipikor, suatu perbuatan disebut korupsi jika memenuhi empat unsur yakni, pelaku, perbuatan melawan hukum, kerugian negara, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tidak hanya itu, analisis juga harus melihat apakah ada hubungan sebab-akibat antara empat unsur tersebut.

Identifikasi perbuatan melawan hukum dapat diawali dengan menelusuri pelanggaran prosedur. Namun, tidak semua pelanggaran prosedur adalah perbuatan melawan hukum.

Pelanggaran prosedur dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, jika pelanggaran prosedur tidak dimaksudkan untuk hal tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan maladministrasi.

Dugaan pelanggaran prosedur telah diungkap dalam LHP BPK terkait pembelian lahanRumah Sakit Sumber Waras (RS Sumber Waras). BPK Jakarta menyatakan, terdapat enam temuan yang secara singkat berisi, pertama, penunjukan lokasi RS SW oleh Plt Gubernur Jakarta tidak sesuai ketentuan; Kedua, penganggaran pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Plt Gubernur Jakarta tidak sesuai ketentuan.

Ketiga, penetapan lokasi pembangunan RS Khusus Jantung dan Kanker tidak melalui studi kelayakan dan kajian teknis yang wajar sehingga bersifat formalitas; Keempat, pembelian dilaksanakan di tengah YKSW masih terikat kontrak jual beli dengan PT CKU; Kelima, YKSW tidak menyerahkan fisik tanah sesuai penawaran dan keenam Akta Pelepasan Hak dan Pembayaran dilakukan pada YKSW sebelum memenuhi kewajibannya membayar pajak atas lahan RS Sumber Waras.

Selain kelompok temuan tersebut, BPK Jakarta mengindikasi kerugian daerah senilai Rp 191,3 miliar. Dari enam temuan tersebut, tiga di antaranya yakni temuan pertama, kedua, dan ketiga mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Sementara tiga temuan sisa, mengarah pada pelanggaran prosedur atau administrasi namun tidak akan dibahas dalam tulisan ini.

BPK Jakarta menyatakan pembelian lahan RS Sumber Waras tidak masuk kategori sebagai program yang layak dibiayai dalam APBDP 2014. BPK Jakarta mendasarkan temuan ini pada pelanggaran atas Pasal 163 Permendagri 13/2006.

Namun, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas RAPBD Perubahan 2014 Jakarta, diketahui bahwa Kemdagri menyarankan agar Pemprov memastikan penggunaannya sesuai aturan berlaku. Kemdagri tidak mencoret anggaran pembelian lahan senilai Rp 800 miliar tersebut.

Dengan demikian, proses penganggaran lahan ini dapat dinilai tidak melanggar prosedur penganggaran, terutama Pasal 163 Permendagri 13/2006. Lagipula, KUA PPAS yang berisi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras juga telah disetujui dan ditandatangani oleh 5 pimpinan DPRD Jakarta, termasuk di antaranya berasal dari kelompok pendukung adanya korupsi dalam pembelian lahan ini.

Sementara itu, temuan pertama dan ketiga terkait dengan prosedur pengadaan lahan. BPK Jakarta mengacu pada Pasal 13 UU 2/2012 dan Pasal 2, 5, 6 dan 7 Perpres 71/2012. Undang-undang dan perpres ini mengatur bahwa tahapan pengadaan lahan untuk pembangunan kepentingan umum terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan.

Penunjukan lokasi, studi kelayakan, dan penetapan lokasi termasuk dalam tahap perencanaan dan persiapan. Meski demikian, terdapat perubahan pengaturan pengadaan lahan berskala kecil dari berukuran di bawah 1 hektare menjadi di bawah 5 hektare melalui Perpres 40/2014 pada April 2014.

Pasal 121 Perpres ini berbunyi, "Demi efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah di bawah 5 hektare dapat dilakukan dengan pembelian langsung antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak".

Prosedur pengadaan lahan RS Sumber Waras seharusnya mengacu pada Pasal 121 ini karena lahannya hanya seluas 3,6 hektare atau di bawah 5 hektare. Sesuai pasal ini, pengadaan lahan di bawah 5 hektare dilakukan secara langsung antara instansi yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah.

Interpretasi atas pembelian langsung dapat mengacu pada Pasal 53 ayat (3) Perka BPN 5/2012 yang menyatakan bahwa pembelian lahan berskala kecil dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam UU 2/2012.

Artinya, pengadaan tanah di bawah 5 hektare dapat dilakukan tanpa melalui tahapan sebagaimana diatur dalam UU 2/2012 atau Pasal 2 Perpres 71/2012.

Dengan demikian, instansi yang memerlukan tanah memiliki pilihan apakah pembelian langsung mengikuti tahapan yang diatur Perpres 71/2012 atau tidak. Jika ikut tahapan tersebut, tentu lebih baik meski efisiensi dan efektifitasnya kurang terpenuhi. Jika tidak diikuti tentu juga bukan suatu pelanggaran.

Karena itu, tiga temuan BPK terkait prosedur pengadaan seperti penunjukan lokasi, studi kelayakan, kajian teknis, dan penetapan lokasi tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran atas prosedur pengadaan lahan apalagi menjadi perbuatan melawan hukum.

Sementara temuan keempat terkait pembelian pada saat kontrak YKSW dan PT CKU masih berlaku. Sebenarnya kontrak ini batal pada Maret 2014, jika YKSW tidak mampu mengubah peruntukan lahan dari tujuan sosial menjadi untuk komersial. Namun demikian, YKSW gagal memenuhi perjanjian kontrak tersebut sampai dengan tenggat waktu perjanjian.

Pembatalan kontrak akhirnya dilakukan pada 9 Desember 2014, sebelum seluruh tahapan pengadaan diselesaikan oleh Pemprov Jakarta pada 31 Desember 2014.

Karena itu, temuan BPK Jakarta ini belum dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, karena kontrak telah berakhir sebelum seluruh kegiatan pengadaan tanah selesai dilaksanakan.

Satu hal penting dalam LHP BPK Jakarta terkait kasus ini adalah perhitungan kerugian daerah. BPK mengacu pada harga tanah dalam kontrak YKSW dengan PT CKU sebagai dasar perhitungan kerugian daerah.

Berdasarkan kontrak tersebut, nilai tanah RS Sumber Waras per meter persegi adalah Rp 15,5 juta. Harga ini didasarkan pada NJOP lahan RS Sumber Waras tahun 2013. Seharusnya, BPK Jakarta menghitung kerugian daerah berdasarkan NJOP tahun 2014 karena transaksi terjadi pada 2014.

Temuan BPK Jakarta yang menyatakan bahwa NJOP RS Sumber Waras seharusnya mengacu pada Jalan Tomang Utara juga keliru. Perhitungan NJOP RS SW didasarkan pada kode ZNT (Zona Nilai Tanah) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

Berdasarkan salinan peta ZNT yang diserahkan DJP pada Pemprov Jakarta, lahan RS Sumber Waras mengacu pada Jalan Kyai Tapa. Hal ini juga dipertegas oleh sertifikat tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh YKSW yang beralamat di Jalan Kyai Tapa.

Seharusnya, BPK menghitung NJOP 2014 RS Sumber Waras versi sendiri. Hal ini juga untuk melihat apakah ada pelanggaran prosedur yang mengarah pada perbuatan melawan hukum, berupa manipulasi dokumen dasar perhitungan NJOP untuk me-markup NJOP itu sendiri.

Jika BPK menemukan hal ini (perbuatan me-mark up NJOP) maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh BPK Jakarta.

Pertanyaan penting terkait hal ini adalah siapakah sebenarnya berwenang menghitung atau memutakhirkan data NJOP? Berdasarkan SE DPPD Jakarta 42/2013, yang berwenang melakukan perhitungan dan pemutakhiran NJOP adalah petugas Penilai UPPD. Sedangkan yang menetapkan NJOP adalah Gubernur Jakarta melalui Pergub.

Faktanya, yang menjadi Gubernur Jakarta pada penetapan NJOP RS Sumber Waras tahun 2014 adalah Joko Widodo dan bukan Gubernur Jakarta pada saat pembelian lahan RS Sumber Waras. Karena itu, harus ada bukti yang kuat bahwa Gubernur saat ini memerintahkan petugas penilai UPPD Tomang atau pejabat terkait pada 2013 untuk me-mark up nilai NJOP tersebut.

Jika tidak ada, hal ini dapat dinilai bukan pelanggaran prosedur yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa temuan BPK Jakarta atas pembelian lahan RS SW masih patut dipertanyakan, karena keliru menggunakan pasal dan aturan serta kurang cermat dalam pemeriksaan.

Berdasarkan analisis tersebut juga dapat disimpulkan bahwa belum ditemukan adanya indikasi korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov Jakarta pada 2014.

KPK juga sedang menelisik kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS SW. Apapun keputusan KPK terkait dengan kasus ini, wajib didukung demi tegaknya kebenaran dan keadilan di negeri ini.

INILAHCOM, Jakarta - Menko Perekonomian, Darmin Nasution terkesan dengan menjulangnya pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Angkanya tembus 5,88%, atau di atas pertumbuhan nasional 4,8%.

"Jika dilihat dari kinerja ekonomi nasional, Provinsi DKI Jakarta yang relatif lebih baik. Daerah ini di atas rata-rata nasional," papar Menko Darmin dalam rilisnya kepada media, Jakarta.

Kata Darmin, ditilik dari indikator kependudukan, jumlah yang bekerja di DKI Jakarta lebih tinggi dibanding yang tidak bekerja alias menganggur. "Kondisi tersebut dibutuhkan agar bonus demografi dapat diwujudkan," kata Darmin.

Sementara dari perspektif Indeks Pembangunan Manusia (IPM),kata Darmin, DKI Jakarta bisa nangkring di atas rata-rata nasional. Di mana, angka Gini ratio sebagai indikator terhadap ketimpangan, posisi DKI Jakarta sedikit lebih baik ketimbang nasional.

Saat ini, papar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, pemerintah tengah mereview metode dalam menyusun kebijakan, program, dan anggaran. Di mana, pemerintah pusat yang menentukan program prioritas. Alokasi anggaran akan lebih diutamakan pada program prioritas tersebut.

"Ke depan, harus untuk program yang prioritas. Walaupun fungsinya ada, tapi programnya tidak prioritas, maka yang prioritaslah yang lebih tinggi dapat kenaikan anggarannya. Apalagi, dalam situasi penerimaan yang melambat, ya harus lebih pintar-pintar untuk mengalokasikan. Untuk itu, cara yang paling efektif adalah mengalokasikan menurut prioritas program," papar Darmin.

- See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2288784/menko-darmin-angkat-topi-untuk-ekonomi-jakarta#sthash.bcEl8cse.dpuf

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kejanggalan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok langsung menyerang balik Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz.

Ahok menuding BPK tidak transparan mengaudit laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Yang pasti, saya bilang, BPK menyembunyikan data kebenaran," ujar Gubernur Basuki setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 12 April 2016.

"Tak beres dari dulu, tapi kenapa mendapat WTP?" ucap Ahok, Juli 2014. WTP atau wajar tanpa pengecualian menunjukkan laporan keuangan bagus. Maksud Ahok, pada pemerintah Gubernur Fauzi Bowo 2011 dan 2012, BPK selalu memberi opini WTP. Basuki berkilah opini tersebut aneh. "Kami lebih transparan, lebih rapi sekarang, bagaimana Anda bilang saya WDP?" ujarnya.

Memasuki kepemimpinan Gubernur Jokowi, BPK memberi opini wajar dengan pengecualian (WDP). WDP maksudnya masih ada beberapa pelaporan rekening atau item tertentu yang mendapat pengecualian. Padahal, menurut Ahok, pemerintah DKI sudah melakukan banyak langkah perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

Misalnya, Jakarta melakukan sensus aset pada 2013 dan memberlakukan transaksi nontunai untuk pembayaran lebih dari Rp 100 juta. Bahkan BPK dilibatkan dalam cash management system bersama Bank DKI untuk memantau transaksi keuangan daerah secara real time.
Namun seorang pejabat BPK yang mengetahui proses audit mengatakan ada perlakuan berbeda dalam kegiatan pemeriksaan 2013 dengan sebelumnya. Pada 2012, tim tak menemukan banyak persoalan signifikan karena sampel sengaja direkayasa jauh lebih sedikit. "Tahun ini samplinglebih banyak. Makanya hasil berbeda."

Meskipun waktu itu Ahok menerima hasil audit BPK, ia meminta BPK memeriksa keuangan Pemerintah Provinsi DKI untuk tahun-tahun berikutnya. "Silakan audit anak buah saya agar ketahuan borok-borok yang lama," katanya. "Asal, dengan satu syarat, standar yang dipakai sama dengan daerah lain."

EVAN | PDAT | SUMBER DIOLAH TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan lembaganya berhati-hati dalam mengusut kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut dia, KPK berfokus pada ranah korupsi, bukan hal-hal di luar itu.

“Kalau nggak korupsi gimana kami mau masuk? Jadi kalau nggak ada korupsinya jangan didesak-desak,” ujar Saut di Jakarta, Kamis, 14 April 2016.

Saut berujar KPK membutuhkan waktu untuk memahami seluruh proses itu dengan utuh. Juga, prosedur dan batasan wewenangnya. “Itu kan prosesnya jadi tanda tanya. Tapi proses pelelangan seperti apa, timnya seperti apa, kami kan nggak masuk di situ,” katanya lagi.

Untuk mendalami kasus ini, pada Selasa kemarin KPK telah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok menjalani pemeriksaan selama 12 jam, sejak pukul 09.10 WIB pagi dan baru keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 21.30 WIB.

BACA:
Disebut Ahok Ngaco, BPK: Suka-suka Dia Ahok: Sebelum Reklamasi pun Tak Ada Ikan di Teluk Jakarta

Ahok menuturkan dalam pemeriksaan tersebut, dia telah menyampaikan seluruh hal yang diketahuinya. Dia menuding Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak transparan dalam melakukan audit. "Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran," ujar Ahok, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa malam.

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

BPK DKI Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Soalnya, menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.

BPK pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.

GHOIDA RAHMAH

JAKARTA. Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) memasuki babak baru. Perseturuan yang sempat mereda itu muncul lagi saat Ahok, sapaan Basuki, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (12/4) lalu.

Pemanggilannnya terkait proses pembelian sebagian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras di Jakarta Barat pada 2014, yang menurut BPK terindikasi menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 191 miliar.

Sebelum masuk ke Gedung KPK pada Selasa pagi, Ahok bersikukuh tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras seperti yang dinilai BPK.

"Sekarang saya ingin tahu, KPK mau tanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," ujar dia.

Proses permintaan keterangan terhadap Ahok berlangsung selama lebih kurang 12 jam. Ahok yang terpantau masuk ke Gedung KPK sekitar pukul 09.15, baru keluar pada sekitar pukul 21.30. Sebelum beranjak pergi, kembali ia menyerang BPK yang dianggapnya tidak menyampaikan data yang benar dalam audit RS Sumber Waras.

"Yang pasti saya kira BPK menyembunyikan data kebenaran," kata Ahok.

Menurut dia, BPK juga meminta Pemprov DKI membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Ahok menilai permintaan itu tidak mungkin bisa dilakukan.

"Karena pembelian tanah itu terang dan tunai. Kalau dibalikin harus jual balik. Kalau jual balik mau enggak Sumber Waras beli harga baru? kalau pakai harga lama kerugian negara. Itu aja," ujar dia.

Keesokan harinya, Ahok kembali melanjutkan tudingannya ke BPK. Ia menganggap temuan kerugian negara dalam kasus Sumber Waras tidak masuk akal. Ia pun mempertanyakan BPK yang membandingkan rencana pembelian dari PT Ciputra Karya Utama yang memakai harga pasar dengan Pemprov DKI Jakarta yang membeli dengan harga nilai jual obyek pajak (NJOP).

"Dibandingkan harga pasar, (harga dari) saya lebih murah. Lagi, kamu udah enggak fair, menipu," kata Ahok di Balai Kota, Rabu pagi.

Selain itu, Ahok menyebut nilai jual obyek pajak (NJOP) lahan Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI sudah sesuai dengan yang ditentukan Dirjen Pajak. Pernyataan itu ia lontarkan menangggapi hasil audit BPK yang mempertanyakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak membeli lahan Sumber Waras sesuai NJOP pada alamat yang tertera, yakni Jalan Tomang Utara.

"Yang tentukan angka naik siapa? Staf ahli semua. Bukan kami. Itu ada hitungannya," kata Ahok.

Tanggapan BPK

BPK menegaskan telah melaksanakan audit terhadap proses pembelian lahan RS Sumber Waras secara profesional dan sesuai standar pedoman yang berlaku.

BPK menyatakan, audit bahkan dilakukan dua kali, yakni audit untuk pemeriksaan atas laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014, dan pemeriksaan investigatif atas permintaan KPK yang diajukan pada 6 Agustus 2015.

Dari kedua hasil pemeriksaan itu, BPK menyatakan, pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah mencapai Rp 191,33 miliar.

"Dari hasil pemeriksaan investigatif, clear, BPK menemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara," kata Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Keuangan Negara BPK, Bachtiar Arif, di kantornya, Rabu siang.

Menurut Bachtiar, laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 sudah diserahkan ke DPRD DKI melalui sebuah sidang paripurna pada Juli 2015. Sementara hasil pemeriksaan investigatif diserahkan ke KPK pada 7 Desember 2015.

Menurut Bachtiar, ada enam penyimpangan yang terjadi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014.

Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam proses perencanaan, dalam penganggaran, penyusunan tim pembelian tanah, penetapan lokasi, pembentukan harga, dan dalam proses penyerahan hasil pengadaan tanah.

"Enam penyimpangan tersebut yang menurut BPK sudah mengakibatkan adanya kerugian negara. Itu sudah kami tulis dalam laporan yang kami sampaikan ke KPK," kata Bachtiar.

Namun, Bachtiar tidak menjelaskan secara rinci tiap-tiap penyimpangan yang terjadi dengan alasan masalah ini masih diselidiki KPK.

"Secara detail temuan hasil audit investigatif sudah kami sampaikan ke KPK. Tidak bisa kami buka di sini karena masih ada proses penegakan hukum di sana," ujar dia.

Karena itu, ia yakin BPK merupakan pihak yang benar terkait polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi berbagai tudingan yang dilontarkan Ahok.

"Pernyataan kami, BPK yang benar," kata Bachtiar.

Ia menyatakan, pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil pemeriksaan itu diminta untuk mengajukan gugatan.

"Apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemeriksaan BPK, silakan menempuh jalur sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK tengah berupaya membandingkan temuan BPK dan keterangan yang diberikan Ahok.

"Kami mencoba cross-check, kan sudah kami pegang data audit dari BPK. Kemudian ditanyakan, aturan yang dipakai BPK untuk membuat itu apakah sudah sesuai," kata Agus.

Ahok atau BPK yang benar, nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan itu. (Alsadad Rudi)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak akan menanggapi kemunculan “manusia perahu”, yakni warga Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang menolak penggusuran dan memilih bertahan di atas perahu. Ahok menolak untuk mengasihani para nelayan tersebut karena justru mereka telah menyengsarakan keluarga mereka sendiri.

“Anda mau pindah ke rumah susun Pulau Seribu pun kalau sudah jadi boleh. Jadi, siapa yang sengsarakan siapa, enggak usah bikin film sinetron lha,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (143/4/2016).

Ahok bahkan curiga, para “manusia perahu” tersebut tengah menunggu saat yang tepat untuk kembali menduduki tanah negara, usai pembangunan sheet pile atau turap dinding beton selesai nantinya

“Biarin saja dia mau di perahu. Nanti kamu kalau nginjak-nginjak negara bikin tenda lagi, dia kan nunggu biasanya pengalaman kita, begitu sudah selesai sheet pile, dia ingin dudukin lagi, bikin tenda, ya kita sikat,” ungkap dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun mempertanyakan mengapa para nelayan tersebut menolak untuk dipindahkan ke rumah susun dengan segala fasilitas yang telah disediakan Pemprov DKI.

“Jangan seolah-olah kasihan. Justru dia kurang ajar, menyengsarakan keluarganya. Kita kasih Anda rusun, anak anda dapat KJP, naik bus tidak bayar, (Rusun) Marunda dekat laut, bisa pinjamin modal Rp5 sampai Rp10 juta, kita juga sudah siapin tambak di Pulau Seribu,” terang dia.

(kha)

JAKARTA – Sebagian warga Pasar Ikan lebih memilih tinggal di perahu ketimbang pindah ke Rumah Susun yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sosiolog Musni Umar menilai apa yang dilakukan oleh warga Pasar Ikan itu merupakan tindakan untuk menyelamatkan hidupnya.

"Saya rasa pilihan menjadi "manusia perahu" itu hanya tindakan protes saja. Mereka lebih peka daripada Ahok. Karena jika dirinya dipindahkan ke rusun, mau makan bagaimana? Sedangkan mereka hanya bisa melaut, dan jika tidak melaut, mau bagaimana bayar sewa rusun. Jadi pilihanya itu (jadi manusia perahu) untuk menyelamatkan hidupnya," katanya kepada Okezone, Kamis (14/4/2016).

Seharusnya, kata dia, Ahok semestinya memikirkan lebih jauh dampak yang dialami para warga yang mengantungkan hidupnya di laut.

"Karena nasi sudah jadi bubur, Ahok harus bangun apartemen/rusun di kawasan tersebut (Pasar Ikan dan Luar Batang) yang diperuntukan bagi warga miskin, jadi bukan pro orang kaya saja. Hal ini untuk menjaga sisi historis, sosial dan ekonomi warga," tandasnya.

Sementara itu, salah seorang warga Pasar Ikan bernama Acho menjelaskan bahwa hidupnya saat ini semakin sulit lantaran tidak bisa melaut. (Baca juga: Soal Manusia Perahu, Ahok: Enggak Usah Bikin Film Sinetron Lah)

"Saya biasa melaut di sini. Kalau tinggal di Marunda bagaimana pekerjaan saya? Kalaupun ada mobil antar-jemput, belum melaut sudah lelah," kata Acho kepadaOkezone, Rabu kemarin.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menggusur kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakara Utara beberapa waktu lalu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa area tersebut digusur guna membangun ruang terbuka hijau dan membangun kembali sisi sejarah daerah pesisir utara Jakarta.

(fzy)

Jakarta detik - Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengirimkan surat aduan ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI terkait audit investigatif pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebenarnya BPK telah membalas surat Ahok, namun selama 8 bulan ini tak kunjung memanggil Ahok.

Surat pengaduan Ahok dilayangkan pada 3 Agustus 2015 lalu. Berdasarkan salinan surat BPK untuk Ahok yang diterima detikcom, Kamis (14/4/2016), balasan diberikan pada tanggal 18 Agustus 2015.

Surat balasan BPK mengatasnamakan Inspektur Utama selaku Panitera Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Mahendro Sumardjo.

Di suratnya, Mahendro menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima Surat Nomor 740/-1.93 tanggal 3 Agustus 2015 yang diajukan Ahok. Yakni perihal surat 'Laporan atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta'.

"Surat pengaduan tersebut telah dicatat dan diregistrasi dengan Nomor 03/RP/Majelis Kehormatan/08/2015," tulis Mahendro dalam surat balasan kepada Ahok.

Pihak BPK pun menyatakan akan memanggil Ahok untuk dimintai keterangan. Mahendro juga menjelaskan bahwa audit investigatif yang dilakukan BPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras adalah atas permintaan Pimpinan KPK.

"Selanjutnya untuk kepentingan Sidang MKKE, pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan," jelasnya.

"Selain itu, kami beritahukan bahwa Pimpinan KPK melalui surat Nomor: R.77776/01-43/08/2015 tanggal 6 Agustus 2015 telah meminta Audit Investigasi terhadap Pengadaan Lahan RS SW oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2014," lanjut dia.

Surat balasan tersebut ditembuskan kepada Ketua MKKE BPK RI dan ditandatangani langsung oleh Mahendro Sumardjo. Terdapat cap resmi Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.

Jika dirunut dari surat pengaduan Ahok tertanggal 3 Agustus 2015, Panitera MKKE BPK RI baru merespon surat itu dalam waktu 11 hari kerja. Berdasarkan Peraturan BPK No.1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan BPK sebagaimana diubah dengan Peraturan BPK No.1 Tahun 2013, Panitera diwajibkan menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Ketua Majelis Kehormatan Paling lambat 5 hari kerja sejak laporan diterima oleh Panitera.

Baca Juga: Ini Surat Ahok untuk BPK yang Tak Kunjung Diklarifikasi Sejak 8 Bulan Lalu

Artinya jika surat Ahok baru diterima panitera pada tanggal 18 Agustus 2015, laporan tersebut paling lambat disampaikan kepada Ketua MKKE BPK pada tanggal 25 Agustus 2015. Kemudian dalam peraturan yang sama, dijelaskan bahwa sidang dilakukan paling lambat 14 hari kerja dari terbentuknya Tim Kode Etik.

Tim Kode Etik ditunjuk oleh Majelis Kehormatan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Majelis Kehormatan paling lambat 3 hari keja sejak menerima laporan dari Panitera. Jika laporan diterima Ketua MKKE di batas akhir ketentuan yakni tanggal 25 Agustus 2015, maka pembentukan Tim Kode Etik paling lambat tanggal 28 Agustus 2016.

Sementara itu untuk penyelenggaraan sidang, MKKE BPK harus menyelenggarakannya selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya laporan hasil penelitian dari Panitera (tanggal 25 Agustus 2015). Artinya sidang paling lambat harus digelar pada 14 September 2015.

Jika paniteria dalam surat balasannya menyebut akan memanggil Ahok untuk dimintai keterangan demi kepentingan sidang, pemanggilan tersebut seharusnya sudah dilakukan sebelum tanggal 14 September 2015 di hari kerja. Namun Ahok mengaku hingga saat ini, dirinya belum juga mendapat panggilan dari BPK untuk dimintai klarifikasi.

Baca Juga: Ahok: Delapan Bulan BPK Tak Kunjung Klarifikasi Aduan Saya

JAKARTA - Harry Azhar Aziz, nama ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini tercantum dalam Panama Papers. Ya, dokumen yang disinyalir mencantumkan daftar nama-nama pengemplang pajak ini dengan jelas mencantumkan nama Harry dalam data yang dibocorkan kepada publik pada awal bulan ini.

Menariknya, dengan status sebagai Ketua BPK, Harry justru tak terhindar dari daftar nama dalam Panama Papers. Namun, hal ini secara tegas ditolak oleh Harry.

Bahkan, saat ditemui di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Harry sempat marah kepada awak media ketika ditanyai mengenai keterlibatannya sebagai pengemplang pajak.

[Baca juga: Harry Azhar Azis Disebut Panama Papers, Ini Respons BPK]

Menanggapi tuntutan DPR RI agar Harry segera mundur, dia pun memastikan tidak bersalah sebagai wajib pajak. Sebab, meskipun pernah menjabat sebagai Direktur pada perusahaan Sheng Yue International Limited, dirinya tidak memiliki unit usaha yang aktif berproduksi.

"Apakah Panama Papers itu salah? Saya bersalah? Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah (untuk) mundur, itu yang salah," kata Harry dengan nada tinggi di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

[Baca juga: Kepala BPK Siap Diperiksa soal Panama Papers]

Harry memastikan, selama ini usaha yang ia pimpin sama sekali tidak melakukan transaksi. Hal inilah yang menyebabkan Harry tidak melaporkan rekapitulasi transaksi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Tidak ada transaksi, nol. Apa saya laporkan harta nol saya ke LHKPN?" tegasnya, masih dengan nada tinggi.

Memang, selama ini Nama Harry santer terdengar di berbagai media. Selain karena kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang saat ini tengah konflik dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, nama Harry pun ramai diberitakan setelah tercantum dalam Panama Papers. Beberapa anggota DPR RI pun bahkan menuntut Harry untuk mundur.

"Tanya dong ke Dirjen Pajak. Bukan kepada saya. Panama Papers bukan keuangan negara," ungkap Harry.

Dia juga menegaskan bahwa BPK tak akan mengusut data Panama Papers.(rai)

(rhs)

JAKARTA, KOMPAS.com — Rekan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja, membantah dia yang menjadi perantara pertemuan antara Mohamad Sanusi, yang saat itu menjadi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk (Persero) Ariesman Widjaja.
"Pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sampai hari ini, delapan bulan mereka tidak memanggil saya. Siapa bilang saya enggak ikuti cara Undang-undang buat menyurati mereka," ucap Ahok kesal, Rabu (13/4).

Tampaknya Ahok berang dengan pernyataan BPK yang menyebut jika ada pihak yang tidak puas dengan audit terkait Sumber Waras, maka diminta untuk mengikuti aturan sesuai undang-undang. Mantan Bupati Belitung Timur itu membuat laporan pengaduan terhadap auditor BPK yang dinilainya melakukan pelanggaran.
(elz/bal)

"Sebenarnya kalau antara pengusaha dengan DPRD ya mereka sudah saling kenal kok. Sebelum saya kenal pengusahanya, sebelum kenal dengan DPRD-nya, mereka sudah saling kenal," kata Sunny di Balai Kota, Senin (11/4/2016).

Bahkan, lanjut dia, Sanusi dan Ariesman sudah saling mengenal sejak lama. Sepengetahuan Sunny, Sanusi dan Ariesman sudah mengenal sejak tahun 2004.

"Mereka saling mengenal dalam proyek pembangunan Thamrin City," kata Sunny.

Sebelum menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, kata Sunny, Sanusi juga menjadi pengusaha. Dalam proyek pembangunan Thamrin City, Sanusi sebagai pemilik PT Bumi Raya Property Tbk bekerja sama dengan PT Agung Podomoro Land Tbk.

"Jadi, memang hubungan mereka sudah lama dan sebenarnya saya enggak perlu untuk kenal atau untuk bicara. Kalau misalkan mereka mau ketemu, mau ngobrol, mau apa, ngapain lewat saya? Orang bisa ketemu langsung kok," kata Sunny.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengajukan permohonan pencegahan Sunny ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini terkait dengan penyidikan KPK mengenai kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan revisi peraturan daerah (perda) tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Sunny Tanuwidjaja tiba-tiba mencuat. Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu masuk daftar nama yang dicekal Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap reklamasi yang menyeret anggota DPRD Jakarta Mohamad Sanusi.

KPK punya alasan mencekal Sunny; namanya berulang kali disebut Sanusi saat ia diperiksa KPK. “Sunny berperan menghubungkan antara pemerintah daerah, pihak dewan, dan pengusaha" ujar pengacara Sanusi, Krisna Murthi, Minggu, 10 April 2016.

BACA: Suap Reklamasi: Sempat Misterius, Sunny ke Kantor Ahok Lagi

Rupanya Sunny masuk radar KPK sejak Februari lalu. Orang dekat Basuki sejak 2010 itu, menurut seorang penegak hukum, pernah menghubungi Sugianto Kusuma alias Aguan, bos raksasa properti Agung Sedayu Group yang kini juga dicekal KPK.

Mereka membahas kewajiban pengembang membayar kontribusi tambahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Aguan menanyakan peluang menurunkan kontribusi tambahan jadi lima persen.

BACA:�TERBONGKAR: Suap Reklamasi Diduga Terkait Pilkada Jakarta

“Ada indikasi Sunny menjanjikan sesuatu kepada Aguan,” kata penegak hukum itu. Februari itu, Raperda memang sedang dibahas di Badan Legislasi Daerah. Awalnya DPRD meminta agar kontribusi tambahan cukup diatur dalam Peraturan Gubernur saja. Ahok sudah setuju soal ini.

Tapi belakangan DPRD justru ingin agar kontribusi tambahan diturunkan dari 15 persen menjadi 5 persen saja dikali nilai jual objek pajak dikali lahan yang bisa dikomersilkan.

Baca:�Inilah Pengakuan Mengagetkan Ahok tentang Sunny Tanuwidjaja�
Sunny mengakui pernah berbicara dengan Aguan beberapa kali. “Kadang di kantor, kadang sambil makan pempek,” katanya. Dalam satu kesempatan, Aguan meminta agar kontribusi tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur saja agar pembahasan Raperda tak berlarut-larut. (Lihat video Menteri Susi dan Gubernur Ahok Bicara Reklamasi, Ahok Dinilai Tak Berhak Tafsirkan Al Maidah:51)

Apa jawaban Sunny kepada Aguan?

“Saya bilang nanti saya atur,” kata lulusan ilmu politik Northern Illinois University, Amerika Serikat, itu. Ia lalu meneruskan pesan Aguan kepada Basuki. “Gubernur bilang terserah, asalkan 15 persen tetap masuk.”

Kemudian Sunny pun menyampaikan pesan Aguan tersebut kepada Ahok. "Pak Gubernur bilang terserah, asalkan 15 persen tetap masuk," ujar Sunny, menirukan jawaban Ahok. Sejak awal, Sunny sebenarnya mengaku tidak setuju dengan kontribusi 15 persen itu.

BACA:�TERJAWAB: Ini Kaitan Sunny dengan Aguan di Skandal Reklamasi

"Itu memberatkan pengusaha," katanya. Sunny juga membenarkan pernah berkomunikasi dengan Sanusi. Namun ia mengaku hanya bertanya kenapa dua Raperda tak kunjung disahkan DPRD.

Ahok, sementara itu, mengatakan tidak tahu-menahu bahwa Sunny pernah menelepon Aguan mengenai kontribusi tambahan. Memang Basuki sempat menyetujui kontribusi tambahan masuk ke peraturan gubernur. Tapi itu hanya langkah taktis saja.

BACA: Sunny Masuk Radar KPK Februari, Ini Perannya

Soalnya, kata Ahok, DPRD sempat mengancam tak akan membahas raperda lagi jika usul mereka ditolak. Adapun soal nilai kontribusi tambahan, sepanjang pembahasan, pemerintah DKI Jakarta berkukuh kontribusi tak boleh kurang dari 15 persen.

Aguan belum bisa dimintai komentar. Dicari di kantornya, anggota staf Agung Sedayu meminta Tempo membuat janji lebih dulu. Surat permohonan wawancara belum dibalas. Pekan lalu Tempo dua kali mencari Aguan ke kantor Yayasan Buddha Tzu Chi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Barat.

BACA: Suap Reklamasi: Reaksi Taufik Gerindra Ditanya Soal Podomoro

Di yayasan tersebut, Aguan menjabat ketua. Pada Kamis pekan lalu, sejumlah pegawai Yayasan mengatakan Aguan ada di kantor. Tapi Kepala Pengelola Gedung Buddha Tzu Chi Winarso mengatakan Aguan tak mau ditemui.

Melalui Kepala Pengelola Buddha Tzu Chi Winarso, Jumat pekan, 8 April 2016 Aguan mengatakan akan mengutus direksi Agung Sedayu Group untuk menjelaskan kasusnya kepada Tempo.

BACA: Suap Reklamasi Jakarta, KPK Periksa Ketua DPRD DKI

Ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah, Nono Sampono, menjelaskan panjang-lebar soal proyek reklamasi, termasuk tuduhan kepada anak perusahaan Agung Sedayu tersebut. Tapi Nono meminta semua penjelasannya tak dikutip.

TIM TEMPO | INDRI MAULIDAR

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan, proyek reklamasi pada dasarnya merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun, reklamasi di Pantai Utara Jakarta memiliki kekhususan.

Melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995, lanjut Pram, pemerintah pusat telah mendelegasikan wewenang reklamasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Dalam Pasal 4 kepres itu, wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura Jakarta itu berada pada Gubernur DKI Jakarta," ujar Pramono di kantornya pada Rabu (6/4/2016).

Artinya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki wewenang untuk melaksanakan reklamasi pantai utara Jakarta.

Lain halnya dengan reklamasi Bali. Reklamasi di sana merupakan wewenang pemerintah pusat. Sebabnya, reklamasi di Pulau Dewata itu diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana dikeluarkan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya menilai, dirinya punya wewenang untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi. Dia menganggap Gubernur DKI sudah diberi delegasi dari pemerintah pusat. (Baca: Ahok: Tanya Setneg, Benar Enggak Presiden Mendelegasikannya ke Gubernur DKI?)

Namun, Ahok, sapaan Basuki, enggan untuk merinci pendelegasian yang dia maksud. Dia justru meminta para awak media mengonfirmasi hal itu langsung ke pemerintah pusat.

"Delegasinya itu ada, kamu tanya deh sama mereka. Ada pasalnya, kok. Jangan aku yang ngomong. Wawancara Setneg, Seskab saja deh," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terungkapnya kasus korupsi rancangan peraturan daerah tentang reklamasi yang membuat anggota DPRD Muhammad Sanusi tertangkap tangan menyingkap banyak kejanggalan proyek ratusan triliun rupiah tersebut.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang menerbitkan surat keputusan gubernur soal reklamasi Pulau G, satu dari 17 pulau yang direklamasi di Teluk Jakarta pun mendapat banyak pertanyaan.

Fakta semakin terang saat dalam diskusi sebuah acara stasiun televisi swasta, Selasa (5/4), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui bahwa pemerintah pusat yang memiliki kewenangan penerbitan izin reklamasi. Pemerintah provinsi memang bisa mendapatkan rekomendasi selama aturan mengenai dampak analisis lingkungan dipenuhi. Namun itu tidak dilakukan Ahok. (Baca: Sindir Ahok, Menteri Susi:Pikirkan Dampak Lingkungan Dahulu).

Masih di acara yang sama, aktivis lingkungan dan nelayan juga mempermasalahkan dampak ekologis yang akan terjadi akibat proyek reklamasi. Tak hanya itu, kehidupan nelayan yang semakin sulit juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab pemerintah.

Akun Twitter resmi Teman Ahok, relawan yang akan mengusung bekas politisi Golkar dan Gerindra ini pun berkicau mengenai acara tersebut. "Dalam hati mimin sebagai manusia, sangat kasihan ke Pak Ahok. Dihujat sana-sini. Sementara kita egois, pengen dia gubernur lagi. Terus kudu piye dong?"kicau admin @temanahok, semalam.

Admin @temanAhok juga mengungkapkan, sudah tidak percaya dengan pernyataan elite politik yang suka menyudutkan Ahok dengan isu reklamasi. "Tangan-tangan yang mengulurkan KTP setiap hari ini nyata. Penuh kepercayaan dan harapan."kata dia.

Akun itu lantas memberi catatan kepada tayangan televisi tersebut. Menurut admin, hal yang sama sempat terjadi saat Jokowi-Ahok dibully program Indonesia Lawyers Club (ILC) 2012. Namun pasangan itu berhasil menjadi gubernur.

"Jokowi-JK dihajar juga 2014, jadi presiden. Ahok?Hmmm". Akun itu pun sepakat dengan pernyataan pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD agar kasus reklamasi tidak dipakai untuk politisasi. "Kita dukung hukum dibuka seterang-terangnya demi Indonesia kita." Sayangnya, akun ini tidak mengutip pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa pelaksanaan reklamasi dengan peraturan daerah yang disusun belakangan merupakan masalah.

Meski demikian, akun ini menyatakan tetap semangat mendukung Ahok. "Semangat mah tetep. Sekali layar terkembang pantang berbalik pulang."

JAKARTA sindo- Tersangka kasus dugaan korupsi rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR), Muhammad Sanusi sebut keterlibatan anggota keluarga Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok. Sunny Widjaja disebut-sebut sebagai ipar Ahok.

Krisna Murti selaku kuasa hukum Sanusi menuturkan, hasil pemeriksaan klienya yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menyebutkan kerabatnya Ahok suka bertanya ke Sanusi masalah kedua Raperda yang tidak kunjung beres.

"Nah, kerabat dekat DKI 1 itu yang akhirnya mengatur pertemuan Sanusi dengan Arisman. Adik ipar dia itu, Suny" ujar Krisna Mukti melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa, 5 April 2016.

Dia mengatakan, anggota keluarga yang disebut-sebut bernama Sunny Tanu Widjaja itu sebagai pihak yang menjembatani pihak ekskutif, pengusaha, dan DPRD DKI Jakarta terkait penetapan kedua Raperda tersebut.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil BAP kliennya, peran Sunny sebagai koordinator yang mengatur percepatan Raperda antara eksekutif, legislatif dan pihak Agung Podomoro Land (APL).

"Ya ada beberapa poin-poin lah dalam perubahan-perubahan atau pasal berapa pasal berapa. Saya juga kurang paham Raperda itu. Cuma saya lihat memang ada komunikasi aktif, dalam BAP-nya itu," tukasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok mengatakan, status Sunny sama dengan anak magang lainnya. Dia bukan anggota keluarga, melainkan hanya ikut dirinya untuk menyelesaikan desertasi doktornya.(Baca: Kasus Reklamasi Teluk, jika Diperlukan KPK Bisa Panggil Ahok)

"Aku mana tahu pakai Tanu Widjaja. Aku tahunya Sunny doang. Hubungan nenek moyang dari mana? Enggak ada hubungannya. Orang mengarang-mengarang," ucapnya.

(kur)

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tuduhan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid atas penggunaan APBD DKI untuk melakukan kampanye terselubung menuju Pilkada DKI 2017.

"Lha terus ini gimana, saya juga pakai APBD, saya pakai kantor Pemda DKI. Kalian tanya sama saya, kalian tulis. Ahok berita lagi. Ada TV keluar lagi ya gimana dong saya ini," tuturnya di Balai Kota DKI, Kamis (31/3/2016).

Pihaknya sangat meyayangkan tudingan Hidayat tersebut, dikarenakan justru menurutnya dirinya sedang melakukan penghematan anggaran di DKI Jakarta. “Saya kasihan juga fitnahan itu kadang-kadang. Justru yang ada, saya menghemat anggaran DKI.”

Ahok mencontohkan sejak 2014, Pemprov DKI melakukan pendataan ulang siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar tidak ada lagi data ganda siswa penerima KJP. Dampaknya, jumlah penerima KJP di Jakarta mulai dari tingkat SD hingga SMA turun signifikan.

Apalagi, dalam penggunaan dana KJP hanya bisa digunakan secara transaksi nontunai. "Kalau mau kampanye, lepasin dong kaya BLT (bantuan tunai langsung). Langsung top," ujarnya.

Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini juga membubarkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana Bergulir yang mengucurkan dana kredit untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Kenapa saya bubarin? Semua kredit macet. Harusnya kalau saya manfaatin kampanye, atas nama usaha kecil menengah kasih kredit yang besar. Kan baik hati Ahok kasih Rp 5 juta-10 juta,” ungkapnya.

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berulang kali menyatakan tak memberi kesempatan pada bawahan nakal. Mereka yang kedapatan melakukan tindakankorupsi bakal disikat.

Nyatanya, ancaman Ahok, sapaan Basuki, tak membuat semua PNS takut. Masih ada yang diam-diam melakukan praktik kotor itu.

Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang paling sering dilaporkan melakukan penyimpangan. Bukan hanya di tataran pejabat, petugas di lapangan juga diketahuinya masih berani main curang pada warga.

Kasus terakhir, dia mendapat laporan kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) Petamburan melakukan pungutan liar pada warga. Kasus ini dibongkar setelah sejumlah PNS melakukan penyamaran seolah-olah menjadi warga.

Luapan marah itu Ahok ungkapkan dalam rapat pimpinan (rapim) rutin bersama inspektorat dan SKPD pada Senin kemarin. Hadir pula dalam rapat itu Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah.

Dalam penyamaran itu, PNS sempat merekam suara kepala TPU yang secara terang-terangan meminta uang. Kepala TPU meminta uang untuk kebutuhan cicilan mobil tiga bulan dan angsuran rumahnya selama dua bulan.

Rekaman suara kepala TPU saat melakukan pungli kemudian diperdengarkan di ruang rapat oleh Ahok.

"Saya sampaikan, kenapa bisa ada pungli di TPU? Karena ada Kepala TPU yang pungli. Kalau Kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Itu teorinya," ucapnya dengan nada meninggi.

Dia meminta pada Ratna bersikap pada kepala TPU nakal yang suka memalak warga agar mendapatkan lokasi makam.

"Kita terus nuduh ibu, tapi ibu terus bilang enggak ada. Itu yang selalu saya bilang di taman ini malingnya gila-gilaan, tapi selalu disangkal enggak ada," kata Ahok.

Dari rentetan kasus di Dinas Pertamanan, kali ini Ahok memutuskan kembali melakukan perombakan pada Rabu 6 April mendatang. Perombakan termasuk semua kepala TPU di Jakarta.

"Saya pengen hukumannya meski jelas ini. Pemecatan saja udah," tegasnya.

"Oh iya ada, ada. Bukan Kepala TPU tapi pengawas TPU yang di Petamburan. Nah ini kita mau proses. Memang kalau itu kita mau panggil," kata Ratna saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa, (29/3).

Ratna mengungkapkan, suara rekaman yang diperdengarkan Gubernur DKI Jakarta itu persis dengan suara salah satu pengawas TPU Petamburan. Untuk itu, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan konfirmasi. "Kita mau klarifikasi dulu. Saya mau panggil. Suaranya sih seperti suara orang itu," lanjut dia.

Gencarnya Ahok mengungkap praktik curang PNS DKI Jakarta bukan kali ini saja terjadi. Dia juga pernah membongkar praktik jual beli rusun.

Dalam aturannya sesungguhnya rusun tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan ke tangan kedua. Dari laporan yang didapat, unit di Rusun Marunda paling banyak diperjualbelikan.

Ahok kemudian memerintahkan seorang pria bernama Nathanael untuk mengecek kebenaran info yang dia dapat. Natanael yang merupakan orang kepercayaan Ahok ditugaskan menjadi pengawas di Rusun Marunda. Dalam hitungan pekan, Natanael langsung sukses menjalankan tugasnya. Ia menemukan banyak permainan di Rusun Marunda.

Salah satu yang Natanael temukan adalah rusun milik Mulyadi. Pria yang diketahui sebagai Lurah Warakas itu mempunyai rusun di Blok I Marunda. Rusun itu dipergunakan tidak semestinya yaitu disewakan kepada orang lain dengan sewa 1,25 juta perbulan. Dengan sewa sebesar itu, tiap bulannya Mulyadi bisa mengantongi Rp 1,1 juta.

Menemukan kecurangan itu, Pemprov DKI langsung bersikap tegas. Rusun milik Mulyadi langsung diputihkan.

Rupanya, sikap tegas Ahok ini membuat Mulyadi marah. Kemarahan Mulyadi ia luapkan dengan terang-terangan menentang kebijakan Jokowi soal sistem lelang jabatan.

"Lurah Warakas ini marah sama kita gara-gara saya cabut tiga rumah dia di rusun Marunda. Namanya itu langsung disewain ke orang. Saya ada buktinya. Ada bukti saya," kata Ahok saat itu.

Sikap Mulyadi ini sempat mendapat dukungan dari berbagai pihak. Tapi setelah Ahok membongkar belang Lurah Warakas itu, Mulyadi tidak berkutik.

KOMPAS.com — Ahok itu anomali. Ia mendekonstruksi kemapanan politik di negeri ini. Ia berjalan di luar segala kelaziman seorang politisi. Anehnya, popularitas dan elektabilitasnya begitu tinggi.

Sebagai seorang politisi, apa yang bisa diharapkan partai politik dari seorang Ahok?

Tutur katanya jauh dari manis. Ia sama sekali tidak mencerminkan kepiawaian komunikasi silat lidah ala politisi. Ia seolah tak mempunyai perbendaharaan kata yang memikat hati.

Kata-katanya to the point, pedas, tak enak didengar. Banyak orang yang marah dibuatnya. Ruang-ruang politik acap kali dibuatnya begitu gaduh.

Ia juga bukan seorang politisi yang baik dari caranya mengelola relasi-relasi politiknya. Akademisi politik Andrew Heywood mengasumsikan politik selalu terkait dengan kompromi dan konsensus.

Keduanya adalah cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara politis. Kita pun mafhum, warna politik Indonesia selama ini sangat sarat dengan beragam bentuk kompromi.

Nah, di kepala Ahok sepertinya tidak ada diksi kompromi. Ia keluar dari partai pengusungnya, Gerindra, karena tidak mau berkompromi dengan sikap partai yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tentang Ahok, Gerindra seperti membesarkan anak macan.

Ia juga mendekonstruksi relasi eksekutif dan legislatif yang sepanjang sejarah gubernur-gubernur sebelumnya selalu "adem tentrem kertaraharja". Ia tidak mau berkompromi soal pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dinilainya tidak patut.

Seorang eksekutif yang tidak memiliki sokongan partai bertikai secara terbuka dengan hampir semua partai di legislatif. Lazimnya, eksekutif memiliki kepentingan untuk menjaga relasinya dengan legislatif. Kedua pihak saling membutuhkan dalam tugas mereka masing-masing.

Belakangan, Ahok kembali "berulah". Ia berniat maju dalam Pilgub DKI Jakarta melalui jalur independen dengan menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono.

Pendukungnya adalah tim relawan Teman Ahok. Keputusan ini adalah pertaruhan besar. Dengan segala sepak terjangnya, Ahoktidak mau mengambil risiko jika parpol membatalkan pencalonan dirinya. Keputusan ini kembali memanaskan diskursus ruang politik kita.

Deparpolisasi

Menanggapi langkah Ahok, Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai ada upaya deparpolisasi yang dibangun di Indonesia. Langkah Ahok di jalur independen dianggap meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

"Deparpolisasi ini bahaya dan PDI-P pasti akan melawan deparpolisasi," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Selasa (8/3/2016). (Baca: Tanggapi Teman Ahok, PDI-P Akan Lawan Deparpolisasi)

Menyaksikan sepak terjang partai dan para politisi Tanah Air, kita akan mudah tergoda pada gagasan mendukung deparpolisasi. Dua partai politik besar saat ini tengah bertikai dalam soal kepengurusan. Sejumlah politisi Senayan kembali dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara, di sudut yang lain, kita juga capek hati melihat para politisi yang memanfaatkan media untuk memilin dan menafsirkan kebenaran versi mereka sendiri.

Seolah ada yang hilang dari sistem perpolitikan negeri ini: hati nurani.

Langkah Ahok di jalur independen seperti mencerminkan bahwa kita memang tidak memerlukan partai politik sebagai mekanisme pemilu. Terlebih lagi, popularitas dan elektabilitas Ahok tinggi.

Survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) mendapatkan, popularitas Ahok mencapai 98,5 persen, sedangkan tingkat elektabilitasnya 43,5 persen. (Baca: Secara Popularitas dan Elektabilitas, Ahok Masih Unggul)

Elektabilitas yang tinggi juga didapati oleh Populi Center, yaitu 59 persen. (Baca: Survei Pilkada DKI, Elektabilitas Ridwan Kamil Tak Meningkat Pesat)

Kita harus sepaham dengan pernyataan Prasetio yang menyebut bahwa segala upaya deparpolisasi harus dilawan. Namun, menyebut ada upaya deparpolisasi di balik langkah Ahok adalah berlebihan, kebakaran jenggot yang keterlaluan.

Deparpolisasi justru terjadi di dalam partai politik sendiri oleh sepak terjang para politisinya yang menelikung hati nurani publik.

Partai politik

Eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi kita sudah final. Tidak bisa ditawar. Partai politik merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi. Penihilan partai politik sama saja dengan menghapus sistem tata kenegaraan kita. Kita tidak sedang membutuhkan revolusi atas sistem yang telah disepakati oleh para bapak bangsa pendiri republik ini.

Kader-kader pemimpin daerah yang lahir dari rahim partai politik tidak semuanya buruk. Kita mengenal Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dari PDI-P yang menorehkan prestasi sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia pada 2015 World Mayor.

Presiden Joko Widodo yang mengukir prestasi di Solo dan Jakarta adalah juga kader PDI-P. Di Kabupaten Banyuwangi, kader muda Partai Kebangkitan Bangsa Azwar Anas juga banyak menuai pujian. Azwar kini menduduki periode kedua sebagai bupati.

Di pihak lain, mekanisme jalur independen adalah sah, dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Hati nurani

Jalur independen tidaklah harus dimaknai sebagai upaya deparpolisasi. Hal itu harus dipahami sebagai ruang alternatif untuk bernapas bagi kebuntuan hati nurani yang mungkin sedang tidak bersinar dalam sistem internal kepartaian di Indonesia.

Mereka yang menempuh jalur independen juga harus menjaga agar koridor partai tidak dinisbikan. Para politisi yang memilih jalur ini hendaknya juga menjaga kehormatan partai politik. Tidak melecehkannya.

Pilihan pada jalur partai atau independen sama sekali tidak mengatakan soal baik atau buruknya seorang calon. Publik memiliki wisdom-nya sendiri untuk memilih siapa pemimpin mereka. Publik memiliki hati nurani untuk memilah mana pemimpin yang berwatak jujur dan tidak jujur.

Almarhum JB Mangunwijaya atau Romo Mangun mengingatkan dalam bukunya Menjadi Generasi Pasca-Indonesia bahwa hati nurani manusia memiliki kemampuan untuk menemukan kebenaran secara intuitif. Bagi Mangun, batas kebenaran adalah segala sesuatu yang memperkaya kemanusiaan, bukan menghancurkannya.

Mungkin benar yang pernah dikatakan mantan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev, "Politisi itu sama saja di mana-mana. Mereka berjanji membangun jembatan, bahkan di tempat yang tidak ada sungai."

Adakah di negeri ini politisi yang berada di luar kriteria Khrushchev?

Tentang Jakarta, penduduk kota ini memiliki kecerdasan yang cukup untuk melihat dengan nuraninya siapa politisi macam itu

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu booth atau stan "Teman Ahok" di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, ramai didatangi pengunjung, Rabu, 9 Maret 2016. Stan yang dibuka pada pukul 10.00 sampai 01.00 WIB ini diisi oleh dua relawan bernama Aji Saputra dan Ahmad Agus Navik.

Tempo yang menghampiri mereka sekitar pukul 12.00, baru bisa memiliki kesempatan wawancara sekitar 40 menit kemudian. Selama itu, mereka tampak sibuk melayani para pengunjung yang terus berdatangan ke stan "Teman Ahok".

"Antusias pengunjung luar biasa. Untuk saat ini total KTP sudah 50 lebih," kata Aji sembari melayani pengunjung.

Selain beberapa lembar kertas dan mesin fotokopi yang berada di atas meja stan tersebut, ada lima buah kaos yang tergantung di samping kanan stan. Kaos-kaos itu dijual sebagai bentuk donasi gerakan mereka. Selain kaos, sebetulnya mereka juga menjual kalender dan gelang tangan. Namun, Aji mengatakan bahwa dua barang tersebut sudah habis.

"Kita fokus pengumpulan KTP saja untuk sekarang ini. Tapi kalau ada yang mau beli kaosnya juga tidak apa," kata Aji.

Menurut pantauan Tempo, ada beberapa pengunjung yang merasa sudah pernah mengisi formulir dukungan. Namun, saat Ahmad menjelaskan sesuatu, akhirnya mereka mengisi surat pernyataan itu lagi, dan memberikan KTP untuk difotokopi.

"Yang kemarin itu (yang sudah pernah memberikan dukungan) sah, tapi supaya lebih meyakinkan lagi, kami verifikasi ulang. Kemarin kan belum ada wakilnya, nah yang sekarang kita tanya setuju atau tidak dengan wakil Bapak Heru? Kalau tidak, boleh cabut dukungan, kalau iya harus verifikasi ulang," kata Ahmad kepada Tempo.

Salah satu pengunjung booth bernama Imang, baru saja selesai mengisi surat pernyataan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Santoso, sebagai calon wakil dalam pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.

Kepada Tempo, ia mengaku bahwa Ahok adalah sosok pimpinan yang dibutuhkan warga Jakarta saat ini. Meski mendukung Heru sebagai calon wakil, ia sebetulnya masih berharap Ahok tetap bersanding bersama Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur saat ini yang berasal dari PDI Perjuangan. "Mudah-mudahan bisa bekerja demi kemakmuran rakyat, dan tidak korupsi," kata pria yang mengaku sebagai warga Tebet ini.

FRISKI RIANA

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian warga Jakarta Utara menilai kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangat terlihat. Salah satu warga asli Jakarta Utara, Ano Sutarno, 43 tahun, menilai Ahok mampu mengurangi pengangguran. "Orang-orang pengangguran diangkat semua jadi pekerja PPSU," katanya di Jakarta Utara, Rabu, 9 Maret 2016.

Ano menuturkan banyak warga yang tadinya menganggur lalu dipekerjakan menjadi petugas prasarana dan sarana umum (PPSU). Selain itu, Ahok dianggap mampu mengurangi banjir di Jakarta. Sebelum Ahok menjadi gubernur, kata dia, banyak waduk yang tak berfungsi menampung air dengan baik.

Tidak hanya urusan lingkungan, soal birokrasi dan praktek korupsi juga Ahok dinilai tegas. Menurut Ano, siapa pun pejabat yang terbukti korupsi langsung dipecat Ahok. Ia bahkan memprediksi Ahok akan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2017.

Sementara itu, Tarman, 38 tahun, warga Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Timur, menilai Ahok mampu memenuhi kebutuhan warga Jakarta, khususnya rakyat kecil. Ahok dinilai mampu merangkul masyarakat, memprioritaskan warga Jakarta yang tidak mampu dengan diberi biaya sekolah. Namun Tarman juga mengkritik sikap Ahok yang terlalu menonjol. "Kelemahannya, dia emang arogan, terlalu berani, tapi bagus," ucapnya.

Pada pilkada DKI 2017, Ahok akan berpasangan dengan Heru Budi Hartono, mantan Wali Kota Jakarta Utara. Ahok berencana maju lewat jalur independen. Adapun Heru menyatakan kesiapannya mendampingi Ahok.

Namun Heru dinilai belum familiar di mata warga Jakarta Utara. "Kalau wakilnya, saya enggak bisa ngomong apa-apa, belum tahu latar belakangnya," tutur Tarman.

DANANG FIRMANTO

BENER MERIAH – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandara Rembele di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Dalam sambutannya Jokowi menyinggung soal rumah yang dulu pernah ditempatinya di Aceh, namun saat ini sudah digusur.

Presiden juga sempat bertanya kepada Menteri Perhubungan tentang lokasi rumah yang ditinggalinya saat tinggal di Dataran Tinggi Gayo. "Sudah digusur untuk pelebaran bandara Rembele," ucap Presiden menirukan jawaban Menteri Perhubungan, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3/2016).

Sambil berseloroh, Presiden mengatakan bahwa seharusnya membongkar rumah, apalagi rumah seorang Presiden, perlu meminta izin terlebih dahulu. "Tapi izinnya tadi pagi, izinnya kan harus sebelumnya. Cuma demi kepentingan umum dan demi masyarakat, ya silakan. Ini bukan untuk kepentingan pribadi," kata Presiden.

Presiden Jokowi memang pernah tinggal dan bekerja di Dataran Tinggi Gayo beberapa tahun yang lampau. Bahkan usai menghadiri acara peresmian Bandara Rembele, Presiden bertemu dan santap siang bersama dengan kawan-kawan lamanya saat dirinya tinggal di Gayo.

Satu persatu kawan-kawan lama Presiden itu disalami dan disapa dengan hangat. Tidak jarang terdengar tawa lepas dari Presiden ketika mendengar cerita-cerita nostalgia semasa tinggal di Gayo. Setelah santap siang, Presiden menyempatkan berfoto bersama kawan-kawan lamanya itu.

(rzk)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini masih menyelidiki dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta yang diduga melibatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan lembaganya masih harus menemukan dua alat bukti untuk menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan.

"Jadi menaikkan kasus itu ke tingkat penyidikan tak semudah yang kita bayangkan," kata Basaria di kantornya, Senin malam, 29 Februari 2016. "Sementara masih dipelajari juga."

Basaria mengatakan, dalam proses penyelidikan saat ini, KPK belum menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Artinya, kasus dugaan korupsi itu sulit untuk ditingkatkan ke penyidikan lebih lanjut. "Karena belum ada mengarah ke tindak pidana korupsinya," ujarnya.

Basaria menolak mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut adanya penyalahan aturan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras itu disebabkan adanya seseorang yang ingin menjegal Ahok, sapaan Basuki.

Dia mengatakan KPK mendalami kasus Sumber Waras tak hanya berdasarkan audit BPK. Menurut dia, KPK tidak bisa langsung menerima mentah-mentah laporan dari BPK dan menyeret Ahok sebagai tersangka.

Jenderal polisi bintang dua ini pun membandingkan kasus Sumber Waras dengan perkara yang menjerat bekas Menteri Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, terpidana korupsi proyek Hambalang. Saat itu, Andi dijerat lantaran dia merupakan pemegang kuasa anggaran proyek tersebut. "Setiap kasus itu berbeda. Jadi tak mungkin kalau ada kasus A terus menerapkan itu pada kasus lain, tak mungkin."

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

BPK Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Soalnya, menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.

BPK pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.

REZA ADITYA

JAKARTA kontan. Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama was questioned on Thursday by police investigators in connection with alleged graft in the procurement of uninterruptible power supply (UPS) units for schools in Central and West Jakarta.

“I was questioned as a witness for two members of the City Council – Fahmi Zulfikar and M. Firmansyah,” said Ahok after being questioned for two and a half hours at Jakarta Police headquarters.

Fahmi is a Hanura Party councilor and member of the council’s Commission E overseeing welfare, while Firmansyah was a Democratic Party councilor during the 2009 to 2014 period.

This time, Ahok declined to speak to journalists about the specific questions from investigators, saying only that they were similar to the questions posed when he was summoned last year to shed light on the role of other suspects in the UPS procurement case.

“They were similar to the previous questions. How did the UPS procurement appear? How was the budget document (KUA-PPAS) debated, etc.,” the governor said.

He did, however, stress that he knew nothing about the inclusion of the UPS procurement in the revised city budget for 2014 and insisted that their inclusion did not amount to negligence on his part. “No, it is not negligence… I was cheated,” he said.

The governor added that his administration could prevent such projects from being included in the city budget today thanks to the use of an electronic budgeting system for any procurement using city funds.

The police have named five suspects in the UPS case. The three others are Alex Usman, the former infrastructure division head at the West Jakarta Education Office, Zaenal Soleman, the former head of the Central Jakarta Education Office, and Harry Low, CEO of PT Offistarindo Adhiprima, the UPS supplier.

The UPS procurement was included in the revised 2014 city budget at a price of Rp 6 billion (US$433,839) per unit for each school, with a total budget of Rp 300 billion. Ahok previously said the procurement had not been discussed when the budgetary team debated a budget document known as the General Budget Policies and Provisional Budget Ceiling and Priorities (KUA-PPAS).

Jakarta detik - KPK saat ini tengah menelaah hasil audit investigatif BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut Plt Pimpinan KPK Johan Budi, audit BPK tidak otomatis bisa disimpulkan adanya tindak pidana korupsi di kasus RS Sumber Waras, masih harus dilakukan penyelidikan mendalam.

"Jangan diasumsikan bakal cepat naik ke penyidikan. Di proses penyelidikan ini adalah serangkaian kegiatan untuk menemukan apakah terjadi suatu tindak pidana. Saya kira terlalu dini untuk menyimpulkan," kata Johan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (8/12/2015).

Johan menegaskan, saat ini tim penyelidik tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. KPK butuh waktu yang tak sebentar untuk menyimpulkan ada tidaknya tindak pidana di kasus ini.

"Jadi ini kita seperti melakukan penyelidikan kasus-kasus yang lain. Sepanjang tidak kita temukan dugaan tindak pidana ya tidak bisa naik penyidikan, kecuali sebaliknya," tegas Johan.

"Makanya di pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan, -red) itu, ini kan baru kemarin diterima. Tentu memerlukan waktu untuk ditelaah seperti yang saya sampaikan. Proses ini sama seperti dengan perkara yang lain," imbuhnya.

KPK baru menerima hasil audit investigatif BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras kemarin, Senin (7/12). Pihak KPK belum bisa menyebut ada tidaknya kerugian negara.
(Hbb/bag)

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil audit investasi pembelian Rumah Sakit Sumber Waras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. BPK menuduh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bersalah membeli 3,6 hektare senilai Rp 755 miliar lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat itu pada 2014.

Basuki alias Ahok punya dalih untuk mematahkan tuduhan itu. Bagaimana fakta sebenarnya? Berikut ini dokumen dan keterangan-keterangan yang dimuat Koran Tempo edisi 8 Desember 2015.

Lokasi Salah

BPK:
Lokasi lahan Sumber Waras bukan di Jalan Kiai Tapa, tapi di Jalan Tomang Utara.

Ahok:
Lokasi tanah Sumber Waras seluas 3,6 hektare itu berada di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat bukan di Jalan Tomang.

FAKTA:
Berdasarkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional pada 27 Mei 1998, tanah itu berada di Jalan Kiai Tapa. Statusnya hak guna bangunan nomor 2878.

NJOP Keliru

BPK:
Karena letaknya di Jalan Tomang Utara, basis pembelian lahan Sumber Waras memakai nilai jual obyek pajak jalan itu Rp 7 juta per meter persegi.

Ahok:
Penentu NJOP Sumber Waras adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menyebutkan pajak lahan itu mengikuti NJOP Jalan Kiai Tapa.

FAKTA:
Faktur yang ditandatangani Satrio Banjuadji, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol menyebutkan tanah itu di Jalan Kyai Tapa dengan NJOP sebesar Rp 20,7 juta.

BPK:
Pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara Rp 191 miliar karena ada tawaran PT Ciputra Karya Utama setahun sebelumnya sebesar Rp 564 miliar.

Ahok:
Tawaran Ciputra itu ketika nilai jual obyek pajak belum naik pada 2013. Pada 2014, NJOP tanah di seluruh Jakarta naik 80 persen.

FAKTA:
Berdasarkan data SIM PBB-P2 dari Direktorat Jenderal Pajak, NJOP lahan Sumber Waras yang ditentukan pada 2013 naik dari Rp 12,2 juta sedangkan pada 2014 Rp 20,7 juta.

BPK:
Pembelian lahan Sumber Waras kurang cermat karena tanpa kajian dan perencanaan yang matang.

Ahok:
Dibahas dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD 2014:
Pembelian tercantum di KUA-PPAS 2014 perubahan yang ditandatangani empat pimpinan DPRD 2014-2019: Ferrial Sofyan, Triwisaksana, Boy Bernadi Sadikin, dan Lulung Lunggana.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komunitas Teman Ahok mencatat, per tanggal 31 Oktober 2015 kemarin, jumlah KTP warga DKI Jakarta yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju pada Pilkada 2017 lewat jalur independen mencapai angka 361.599 suara.

Awalnya, jumlah KTP masih 358.799 suara. Namun, seorang relawan Teman Ahok menggenapi targetnya untuk memberikan 10.000 KTP yang dia kumpulkan sendiri.

Pemberian ribuan KTP itu bersamaan dengan acara #PiknikSenja kedua di Taman Kompleks Graha Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Salah seorang relawan partisipatif, William Hui dan istri, datang menyerahkan 2.800 KTP. Jumlah ini menggenapkan 10.000 perolehan KTP dari relawan William," kata juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, melalui keterangan kepada Kompas.com, Senin (2/11/2015).

Perolehan 361.599 suara ini juga melewati raihan suara untuk Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, atau sebesar 360.929 suara.

Selain William, masih ada relawan lain yang punya target yang sama untuk mengumpulkan 10.000 KTP. Salah satunya adalah Evi, seorang guru honorer yang bulan November ini rencananya akan diangkat menjadi guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS).

"Bu Evi berniat kumpulin 10.000 KTP untuk Ahok karena merasa nasib guru bantu di DKI zaman Ahok jauh lebih baik. Bu Evi sama teman-teman di Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia sudah dapat sekian ribu dan akan terus mencari sampai genap angka 10.000 KTP," tutur Amalia.

Untuk kembali mencalonkan diri sebagai gubernur lewat jalur independen, Ahok harus mendapatkan dukungan sekitar satu juta KTP warga DKI.

Adapun syarat calon independen untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dengan jumlah penduduk kurang dari dua juta jiwa adalah memiliki dukungan minimal 10 persen dari jumlah tersebut dalam bentuk fotokopi KTP dan formulir yang ditandatangani pendukungnya.

Untuk jumlah penduduk dua juta sampai enam juta jiwa, syarat dukungan jumlah KTP dan formulir dukungan minimal 8,5 persen, sedangkan untuk daerah yang berpenduduk enam juta sampai 12 juta jiwa, syarat dukungan jumlah KTP dan formulir dukungan minimal 7,5 persen.

JAKARTA kontan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membongkar modusmark up atau penggelembungan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Basuki mengaku tidak langsung percaya akan pernyataan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

"Mereka ngaku sudah potong banyak (anggaran). Misalnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, dulu mereka habisin anggaran Rp 1,2 triliun. Saya potong lagi jadi tinggal Rp 700 miliar," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (20/11).

Basuki mengaku sengaja membiarkan Disparbud DKI mengalokasikan anggaran hingga Rp 700 miliar untuk tahun ini.

Namun, anggaran yang diajukan tersebut kemudian dipotong hingga menjadi Rp 150 miliar.

Ia menilai, Disparbud DKI banyak mengalokasikan anggaran yang tidak perlu. Hal yang sama juga terjadi pada Dinas Pendidikan DKI dan Dinas Pertamanan.

"Misalnya, pelatihan bahasa Inggris yang diundang 20 orang, alokasi anggarannya di bawah Rp 200 juta. Dinas Pertamanan juga banyak sekali permainan penunjukan langsung di bawah Rp 200 juta, kecil-kecil tetapi (programnya) banyak sekali," tutur Basuki.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan lainnya yang mengejutkan Basuki adalah anggaran untuk tenaga ahli programmer dalam KUA-PPAS 2016.

Honor yang diberikan untuk tenaga ahli itu dinilainya berlebihan. Seorang tenaga ahli bisa memperoleh honor Rp 57 juta dalam enam hari.

"Kayak gini mesti kami teliti. Jadi, mental (mark up) sebagian (PNS) masih ada. Ini yang harus dibersihkan dan saya yakin kalau ini bisa dibersihkan walaupun belum sempurna, anggaran 2016-2017 akan semakin baik," ujar Basuki. (Kurnia Sari Aziza)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo, Budi Arie Setiadi meminta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah tidak asal bicara. Menurut dia, seharusnya seorang politikus bisa berpolitik dengan santun. “Kalau boleh asal ngomong, semua boleh asal ngomongdong," kata Budi, Rabu, 21 Oktober 2015.

Fahri sebelumnya menyebut pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla lemah dan bodoh. Hal itu dikatakan politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut saat menemui para demonstran yang memperingati satu tahun pemerintah Jokowi-JK di depan gedung DPR pada Selasa kemarin. (Baca:Fahri Hamzah Sebut Pemerintahan Jokowi Lemah dan Bodoh, Istana Berterima Kasih)

Menurut Budi, wajar saja kalau pemerintah saat ini tidak sekejam pada masa lalu. Namun pemerintah Jokowi-JK tetap mampu bertindak tegas. Dia mencontohkan ketegasan pemerintah Jokowi dalam menindak pelaku penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Selain itu, ucap Budi, tindakan tegas yang sudah dilakukan pemerintah Jokowi adalah soal pembubaran Petral, yang sebelumnya disebut menjadi ladang mafia minyak dan gas, dan kebijakan soal Blok Mahakam.

Budi mengakui masih ada kekurangan pada pemerintah Jokowi-JK. Dia meminta pemerintah terus berbenah. “Cepat puas jelek," tuturnya. Menurut Budi, jika pemerintah Jokowi-JK konsisten menjalankan Nawacita, dia optimistis masyarakat akan terus mendukung dan mengapresiasi kinerja Jokowi.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

KOMPAS.com - Tanggal 20 Oktober setahun yang lalu, Joko Widodo secara resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ketujuh menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam masa 12 bulan terakhir, bagaimana warga Indonesia di Australia melihat pemerintahan Presiden Jokowi?

Berikut beberapa pendapat warga dari Perth di Barat Australia sampai ke Brisbane di bagian Timur kepada ABC Australia Plus.

"Menurut pendapat saya, pemerintahan Pak Jokowi setahun terakhir ini ada beberapa hal yang sudah kelihatan cukup baik. Seperti penggadaan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar," tutur Novi Wilkinson, seorang warga Indonesia yang tinggal di Perth, Australia Barat.

Novi, wiraswasta dan baru pindah ke Perth selama setahun, mengatakan konsep pengadaan kartu-kartu tersebut sudah cukup baik jika dilaksanakan dengan benar dan ditujukan pada sasaran yang tepat yaitu pada masyarakat Indonesia yang benar-benar membutuhkan.

"Yang perlu diperhatikan adalah dari mana anggaran yang digunakan untuk membiayai Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar tersebut, sehingga tidak menambah hutang-hutang Indonesia dari negara lain," kata Novi kepada wartawan ABC L. Sastra Wijaya.

Di bidang ekonomi, naiknya harga bahan bakar, diikuti dengan naiknya harga-harga komoditi di pasar serta melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS menyebabkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia semakin menurun karena sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Pak Jokowi dan tim perlu melakukan program yang real untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia." katanya.

Novi Wilkinson juga mengatakan bahwa dalam masalah lingkungan pemerintahan Jokowi dan tim perlu melakukan tindakan yang tepat untuk menangani masalah kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimatan, illegal logging, tambang ilegal dan pencurian ikan.

Sementara dari Adelaide, Australia Selatan, Haris Rahman Risa, mahasiswa dari University of South Australia yang sudah berada di sana selama 3,5 tahun terakhir menyoroti kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan khususnya dalam soal kelautan.

"Meskipun banyak kendala dan tantangan di bidang ekonomi tapi sekarang yang paling kelihatan dan terdengar adalah banyaknya kemajuan dari segi penegakan hukum di perairan Indonesia. Dan sangat mendukung tercapainya Indonesia sebagai "Poros Maritim" yang dicanangkan di kepemimpinan Presiden Joko Widodo."

"Semoga dengan terwujudnya Poros maritim ini, masyarakat pesisir bisa lebih sejahtera serta pencurian pasir, perdagangan manusia, dan pencurian ikan di perairan kita bisa diberantas habis," kata Haris mahasiswa jurusan Commerce tersebut.

Di Melbourne (Victoria), Ade Tsalasi yang tinggal di Australia selama sembilan tahun, dan sekarang bekerja sebagai konsultan di bidang IT memuji keberanian Presiden Jokowi untuk melaksanakan hukuman mati terhadap dua warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, bulan April lalu.

Akibat pelaksanaan hukuman mati tersebut, hubungan Indonesia dan Australia sempat dingin selama beberapa bulan, dengan Australia menarik Dubesnya Paul Grigson dari Jakarta.

"Sejauh ini saya masih melihat Jokowi sebagai konsumsi media saja. Semua karena banyak orang yang meng-share berita tentang tentang Jokowi di media sosial, baik dari yang fanatik Jokowi ataupun yang gagal move on. Sepertinya hal baik apa pun yang dilakukan Jokowi atau kalau ada cerita yang bisa menjatuhkan Jokowi, selalu jadi berita."

"Secara kinerja, untuk keberanian Jokowi menghadapi tekanan seperti dari Australia misalnya, menurut saya perlu di acungi jempol, apalagi terkait eksekusi mati dua warga negara Australia yang terbukti membawa narkoba. Banyak teman-teman non Indonesia di Australia yang bilang 'Your president is very brave' (Presiden anda berani sekali).

Tetapi kebijakan untuk warga negara Indonesia di luar negeri sepertinya masih sama saja tidak ada perubahan. Program-program Jokowi juga sepertinya masih dalam tahap perencanaan, masih jauh untuk bisa dibilang sukses.

Di Brisbane (Queensland), Fiona Suwana, salah seorang pengurus PPIA Queensland yang sedang menempuh program doktoral di QUT (Queensland University of Technology) memberikan pendapat yang lugas mengenai pencapaian pemerintahan selama dua belas bulan terakhir.

Menurutnya, Jokowi – JK masih belum berhasil melakukan kemajuan yang berarti untuk Indonesia. Ini disebabkan karena reaksi Jokowi-JK yang cenderung lambat dan kurang tegas dalam mengambil keputusan-keputusan penting, misalnya reshuffle kabinet yang seharusnya bisa dilaksankan lebih cepat dan penyelesaian pelanggaran hak-hak azasi yang tak kunjung selesai.

Namun, Fiona percaya pemerintahan Jokowi – JK bisa semakin maju, tambah bijaksana, dan lebih tegas dalam membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia.

Pandangan serupa disampaikan oleh Fauzul Aufa, seorang mahasiswa doktoral dari University of Melbourne yang lulus program master bidang applied linguistic dari UQ tahun 2013.

“Sepertinya pemerintahan Jokowi-JK tidak mandiri di dalam mengambil keputusan. Banyak kepentingan yang bermain di dalamnya termasuk partai politik pendukungnya,” katanya.

Selanjutnya, beberapa contoh sempat dikemukakannya. “Beberapa menteri kurang kompeten sehingga kebijakan yang diambil kurang mengena. Dibandingkan dengan era SBY, sepertinya masyarakat sekarang lebih kurang puas,” katanya.

Calon doktor di bidang teknologi pendidikan dari Sumatra ini berharap agar apapun situasinya sekarang ini, semoga hanya yang terbaik yang terjadi bagi negara dan bangsa Indonesia.

Setelah menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo sudah pernah berkunjung ke Australia yaitu guna menghadiri KTT G-20 di ibukota Queensland, Brisbane.

"Satu tahun ini mengajarkan bahwa orang baik memang kita perlukan, namun tidak mencukupi. Indonesia membutuhkan Presiden yang 'know how to govern' sekaligus kuat secara politik; dua-duanya tak melekat pada sosok Jokowi; posisinya di dalam partai politiknya yang sangat lemah, demikian juga (berakibat) di Dewan Perwakilan Rakyat," kata Achmad Salman, seorang editor foto dan kurator independen yang mulai menetap di Melbourne sejak pertengahan Maret 2015.

"Presiden Jokowi tak mampu menghadang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus saja berlangsung hingga kini. Surat Keputusan Presiden yang ditandatangani tanpa memeriksanya secara seksama terlebih dulu adalah kekonyolan," katanya.

"Kecenderungan nasionalistik di dalam perekonomian, seperti menutup keran impor bahan pangan: sapi dan beras misalnya - juga membuat ekonomi kita semakin melemah dan menyulitkan masyarakat," kata Deny, panggilan Achmad Salman.

Masalah kabut asap yang sedang melanda beberapa bagian Indonesia selama dua tiga bulan terakhir menjadi titik perhatian Astri Regina Kamila, mahasiswa mahasiswi bachelor double degree Universitas Indonesia -University of Queensland bidang komunikasi.

Menurutnya, kekurangsigapan Jokowi-JK dalam menangani masalah asap adalah salah satu penyebab memudarnya kesan “Jokowi-JK datang dari dan untuk masyarakat” sekarang ini, tetapi yang begitu kental di masa-masa awal pemeritahannya.

Sementara itu, seorang mahasiswa lainnya Meinanda Kurniawan yang juga sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di Queensland University of Technology, cukup prihatin dengan pemerinthan Jokowi – JK. Menurutnya, Jokowi-JK kewalahan karena menerima warisan yang perlu banyak pembenahan di sana-sini.

Belum lagi gejolak ekonomi global yang melanda belakangan ini juga memberikan kontribusi terhadap beban berat pemerintahan Jokowi-JK. Meinanda percaya kalau program-program pemerintah akan bisa berjalan dengan lebih baik karena adanya dukungan politik yang semakin kuat.

Saat masih masa kampanye presiden di Melbourne tahun lalu, Ami Hopman adalah salah satu pendukung Joko Widodo. Ia seringkali terlihat aktif bersama kelompok yang menamakan dirinya ‘Dari Australia Untuk Jokowi’.

“Saya sudah lama tinggal di Australia, dan saya sedih melihat kondisi yang dialami oleh orang-orang di Indonesia. Jadi melihat ada orang baik yang akan jadi presiden, saya mendukungnya,” ujar Ami pada bulan Juli 2014 lalu.

Kini, presiden Joko Widodo sudah setahun memimpin Republik Indonesia dan Ami tetap mengikuti perkembangan berita soal presiden pilihannya di tengah kesibukan sebagai seorang guru di Minaret Islamic College, Melbourne.

“Saya tetap memantaunya, tapi hanya lewat jejaring sosial, seperti Facebook, YouTube, dan Twitter,” ujar Ami yang sudah belasan tahun tinggal di Melbourne.

Dari pengamatannya lewat jejaring media, ia merasa jika Jokowi seringkali menjadi sosok yang sering dipersalahkan di media.

“Karena itu saya tidak mau mencoba untuk mencari-cari masalah,” kata Ami. “Berilah ia kesempatan untuk mengatasi sejumlah permasalahan bangsa yang memang sudah kronis.”

Menurutnya beberapa kebijakan Jokowi telah menjadikan sejumlah masalah bisa terselesaikan. Ami pun tidak menaruh harapan terlalu tinggi kepada presiden pilihannya, asalkan “menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi.”

Editor	: Egidius Patnistik
Sumber	: Australia Plus ABC

Jakarta beritasatu.com - Kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) di bidang ekonomi dinilai relatif berjalan dengan baik. Bahkan, dinilai seandainya pemerintahan dipegang pihak berbeda, kondisi justru belum tentu terkendali.

Penilaian itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, M.Misbakhun, di Jakarta, Senin (19/10), ketika menjawab pertanyaan soal evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi.

Menurutnya, arah kebijakan fiskal 2016 Pemerintahan Jokowi bertujuan untuk memperkuat fundamental pembangunan nasional dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Kebijakan fiskal diarahkan untuk penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan fiskal akan lebih parah kalau tidak dipimpin oleh Presiden Jokowi,” tegas Misbakhun.

Dia menilai, kebijakan fiskal yang dibangun Jokowi dilakukan melalui tiga strategi. Yaitu memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, memperkuat ketahanan fiskal, dan mengendalikan risiko serta menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam upaya memperkuat stimulus fiskal, Pemerintah menempuhnya melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal dan peningkatan belanja produktif.

"Stimulus tersebut dapat dilihat dari bagaimana insentif perpajakan dan belanja infrastruktur untuk memperkuat daya saing," jelasnya.

Selain itu, juga diperlukan bantalan fiskal untuk memperkuat ketahanan fiskal, lewat adanya fleksibilitas dalam mengendalikan kerentanan fiskal, yang bisa terjadi akibat target penerimaan tidak tercapai atau belanja subsidi melebar.

Dalam konteks itu, dibutuhkan penggalian potensi dari sektor unggulan untuk mencapai target penerimaan perpajakan. Misalnya dengan metode ekstensifikasi, intensifikasi, penegakan hukum, dan penyempurnaan perundangan untuk mencapai target penerimaan.

"Di samping itu, untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, dibangun kebijakan ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor,” terangnya.

Lebih lanjut, menurut sekretaris Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR itu, dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, Pemerintah telah berjalan ke arah yang tepat. Uaitu membangun fondasi yang kokoh berupa meningkatnya APBN, menurunnya subsidi, dan meningkatnya anggaran pembangunan infrastruktur.

"Kita juga lihat alokasi anggaran ke daerah yang lebih tinggi daripada di pusat, penguatan industri alutsista, insentif pajak untuk mengendapkan dana-dana valuta asing di dalam negeri, dan insentif untuk ekspor," jelasnya.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah mengambil kebijakan yang berani di tengah impitan dinamika politik Indonesia yang gegap gempita, perlambatan ekonomi global yang berimplikasi pada ekonomi nasional. Dan hasilnya akan bisa dilihat pada tahun kedua dan ketiga Pemerintahan Jokowi.

“Kalau Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan berani ini, tidak dapat dibayangkan bagaimana perekonomian kita akan lebih parah,” katanya.

Misbakhun mengapresiasi Presiden Jokowi yang memiliki Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Pasalnya, dia menilai Bambang memiliki kompetensi, integritas dan kecakapan dalam berkomunikasi dengan DPR serta stakeholder lain. Hal itulah yang mampu mensinergikan berbagai kebijakan ekonomi sesuai visi Nawacita.

“Jokowi patut bersyukur memiliki Pak Bambang yang berintegritas dan komunikatif dengan DPR sehingga mampu mensinergikan berbagai kebijakan ekonomi,” ucapnya.

Hal itupun bisa dibuktikan di RAPBN 2016, dimana Pemerintah menargetkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun. Rinciannya, belanja kementerian dan lembaga Rp780,4 triliun, lalu belanja non-kementerian dan lembaga Rp558,7 triliun.

Transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 782,2 triliun. Jika ditambah dengan APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), jumlahnya menjadi lebih dari Rp. 1.000 triliun.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan ini luar biasa, transfer daerah melebihi anggaran untuk kementerian. Presiden Jokowi juga menyiapkan dana infrastruktur yang mencapai Rp 313,5 triliun, atau 8 persen dari RAPBN 2016 yang Rp 2.121,3 triliun,” kata Politikus Partai Golkar itu.

Markus Junianto Sihaloho/YUD

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah salah satu keajaiban dunia.

"Bayangkan, dari Solo yang hanya memimpin 8 kecamatan, tiba-tiba memimpin Indonesia dengan waktu singkat," kata Bambang dalam diskusi "Setahun Nawacita" di Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Oktober 2015.

Politikus yang biasa disapa Bamsat itu menilai Jokowi memiliki kemampuan memobilisasi para konglomerat, sponsor, dan partai politik, sehingga bisa menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Indonesia.

"Tidak memiliki basis massa, tidak memiliki dana besar, hanya cukup jadi pengusaha menengah bawah," kata Bambang. "Tapi dia tampil sebagai calon presiden dengan dana kampanye triliunan."

Kemampuan menggandeng pendukungnya ini, menurut Bambang, dinilai wajar bila Jokowi saat ini membayar utang sebagai balas budi ke dalam berbagai posisi dan kebijakan yang menguntungkan sebagian pihak.

"Menurut saya hal tersebut wajar. Itulah salah satu jawaban mengapa kondisi perekonomian kita belum sesuai harapan," kata Bambang.

FRISKI RIANA
TEMPO.CO, Jakarta - Jaya Suprana mengaku senang dirinya disebut sebagai orang yang memiliki otak warga negara kelas dua oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama . “Saya malah senang lho Ahok bilang otak saya kelas dua. Artinya kan saya masih punya otak,” ujar Jaya sembari terkekeh saat ditemui oleh Tempo di sela-sela kunjungannya ke Kampung Pulo, Jakarta Timur, pada hari Sabtu, 26 September 2015.

Pada Maret silam, Jaya Suprana menuliskan sebuah surat terbuka kepada Ahok, panggilan akrab Basuki, di sebuah surat kabar nasional. Jaya mengatakan, kata-kata kasar yang terkadang dilontarkan oleh Ahok dapat memicu terjadinya konflik antar ras dan golongan. Ahok pun mengomentari surat terbuka Jaya tersebut dengan mengatakan bahwa otak Jaya merupakan otak warga negara kelas dua yang merasis diri sendiri.

“Tadinya malah saya bertanya-tanya, saya ini punya otak atau nggak. Dengan beliau bilang begitu, saya malah terima kasih,” ujar Jaya. Jaya mengungkapkan dirinya sama sekali tidak memikirkan komentar Ahok mengenai dirinya. Menurutnya, memikirkan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan jauh lebih penting dari pada memikirkan komentar orang lain atas dirinya.

“Itu kan juga sudah lama. Tapi ya sudah nggak apa-apa, wong dia maunya bilang saya provokator. Saya sama sekali nggak mikirin itu. Yang saya pikirin sekarang ini nasib warga Kampung Pulo,” tutur Jaya yang saat ini tengah fokus dalam pendampingan bagi masyarakat Kampung Pulo pasca penggusuran tanggal 20 Agustus 2015 lalu.

Jaya juga berujar, kedatangannya ke Kampung Pulo sering kali dicaci oleh sekelompok orang. “Saya ke sini dituduh pahlawan kesiangan. Menolong orang miskin memang kadang dianggap aib. Tapi saya nekat aja. Pokoknya nolong,” katanya menutup pembicaraan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tiba-tiba menghampiri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang baru tiba di Balai Kota, Senin (14/9/2015).

Kepada Basuki, ia mengadu karena akan diusir dari tempat tinggalnya kini. Mendengar itu, nada suara Basuki langsung tinggi.

"Pertanyaan saya, Bapak harus jujur, Bapak beli rusun itu dari siapa? Kami mau berantas (oknum), dan kami mau pecatin semua PNS (pegawai negeri sipil) (yang terlibat). Kalau saya enggak ketat soal pengawasan rusun, bakal habis rusunnya. Mau bangun berapa ribu juga bakal habis," kata Basuki.

Pria itu menjawab, "Saya awalnya ngekos, Pak. Gimana?" tanya dia lagi.

Mendengar hal itu, Basuki kembali kesal. Menurut dia, seharusnya pria itu tidak tinggal di rusunawa milik DKI. Sebab, unit rusunawa itu diperuntukkan bagi warga relokasi, bukan warga biasa yang berniat indekos.

"Makanya saya mau tahu Anda ngekos bayar dari siapa, beli dari siapa? Anda tuh enggak layak sebenarnya tinggal di rusun. Rusun itu diutamakan buat orang-orang yang kena penggusuran. Itu saja masalahnya. Kalau Anda tetap ngotot, saya catat nama Anda, dan akan saya suruh polisi panggil. Saya lagi kasar mainnya," kata Basuki.

Lebih lanjut, Basuki menyatakan ingin menindak tegas semua oknum "pemain" rusun. Semua oknum itu, kata dia, harus dipenjarakan. Selama tiga tahun memimpin Ibu Kota, Basuki mengklaim sudah bersabar terhadap semua oknum tersebut.

Namun, semakin dibela, oknum-oknum semakin bermain. Pria itu hanya mengangguk-angguk mendengar kata-kata Basuki.

"Bapak tahu enggak yang tukar-tukar KTP berapa? Saya jebak mereka dengan tukar KTP dari Rusunawa Muara Baru pindah Marunda, balik lagi Marunda. Mereka main-main dengan oknum Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), hampir 2.000 unit dijual. Kalau semua oknum main KTP, diatur Rp 5 juta 1 orang, mereka bisa dapat Rp 10 miliar," kata Basuki.

Tahun ini, Basuki mengaku tak ingin kecolongan lagi. Pemprov DKI menyiapkan sejumlah jebakan untuk memancing mafia rusun.

"Mereka sudah terlalu nyaman. Saya baikin, ternyata maling semua. Tahun ini, kami akan kasih jebakan. Tahun 2015, tak ada cerita, kami perketat," kata Basuki menyudahi pembicaraannya dengan pria itu.
Jeddah kompas.com - Kedatangan Presiden Joko Widodo di Arab Saudi mendapat sambutan hangat dari Sang Raja. Jokowi pun diberikan tanda kehormatan oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis.

Pemberian tanda kehormatan dilakukan di Istana Al Salam Diwan Malaki, Jeddah, Arab Saudi setelah pertemuan bilateral dan santap siang. Tak sembarang kepala negara bisa mendapatkan tanda kehormatan ini dari Raja Arab Saudi.

"Apa yang kita lihat dan saksikan hari ini kerajaan beri apresiasi pada Presiden Jokowi dan pemerintahan. Mulai dari sambutan yang diberikan, dimulai diterima di pintu gerbang pesawat, jamuan makan siang dan medali Raja," ujar Pramono Anung di Istana Raja Faisal, Jeddah, Sabtu (12/9/2015).

Sebelum mendapatkan tanda kehormatan itu, Jokowi terlebih dahulu mendapatkan sambutan kerajaan. Upacara penyambutan berlangsung khidmat.

Acara dilanjutkan dengan jamuan makan siang oleh Raja Salman dan pertemuan bilateral. Setelah itu Raja Salman pun mengalungkan secara langsung medali tersebut kepada Presiden Jokowi.

Medali tersebut bernama Star of Order of Abdul Aziz Al Saud - Order of Merit with 5 degrees. Medali serupa juga pernah diberikan kepada Barack Obama, David Cameron, George Bush, dan Shinzo Abe.

"Medali itu yang artinya penghormatan dan persahabatan. Ini diberikan kepada Jokowi sebagai pemimpin negara berpenduduk muslim terbesar," imbuh Pramono.

Tak hanya penyambutan dan medali penghormatan, Raja Arab bahkan meminjamkan Istana Raja Faisal untuk digunakan sebagai kantor bagi Presiden Jokowi. Di Istana Raja Faisal, Jokowi melakukan sederet pertemuan dan membahas berbagai macam isu.(bag/dhn)

JAKARTA, KOMPAS.com – Joko “Jokowi” Widodo, sudah sejak empat tahun lalu – saat namanya mencuat menjadi Wali Kota Solo, kemudian memutuskan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta 2012, menjadi semacam fenomena tersendiri dalam kancah politik nasional.

Tak urung, para pengamat pun menyebut dukungan sosial itu sebagai Jokowi Effect. Rupanya, fenomena itu tak habis hanya sampai Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pemilihan Presiden tahun 2014 mengantarkan pria lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Keberhasilan Jokowi tersebut karena memiliki modal sosial (social capital) berupa dukungan rakyat yang besar kepadanya. Selain itu, juga ada satu modal lain yang dimiliki pria asal Solo itu, yaitu modal financial (financial capital) – modal kepercayaan parastakeholder ekonomi, pengusaha, bankir, dan lain-lain (Baca juga:Pengusaha di Lingkar Jokowi-JK).

Modal itulah yang menurut pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy bisa menjadi “senjata” ampuh membangun ekonomi Indonesia kedepan. “Kalau mereka berdua (Jokowi-JK) berhasil (menyinergikan modal sosial dan finansial) maka mereka berhasil membangun Indonesia,” kata dia saat berbincang bersamaKompas.com di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Dia melanjutkan, “Walaupun belum tentu berbasis Trisakti. Tapi, minimal kalau dia (Jokowi) berhasil membangun kekuatan modal sosial dengan modal finansial, itu luar biasa,” ujar dia.

Namun sayangnya, kata Ichsanudin, Jokowi dan Jusuf Kalla sampai saat ini belum mampu menyinergikan kedua modal besar itu bagi kebaikan bangsa. Saat ini, menurut dia, yang sangat terlihat adalah adanya tarik-menarik antara dua kepentingan itu.

“Jokowi memiliki tarik-menarik antara kekuatan modal finansial dengan kekuatan modal sosial. Jokowi ada dalam dua spektrum itu. Jokowi belum berhasil membangun dua sinergi itu, (begitu) juga Jusuf Kalla,” ucap dia.

Sebenarnya, Revolusi Mental yang dikonsepkan oleh Jokowi bisa jadi jalan utama menuju cita-cita Trisakti. Namun, untuk mencapai konsep Trisakti yang dicetuskan Bung Karno itu, Jokowi harus memiliki menteri-menteri yang mampu mendobrak konsep ekonomi Indonesia yang sejak masa Soeharto dipakai, yaitu ekonomi yang liberal.

Bahkan, menurut dia, sejak dalam proses pemilihan menteri, Jokowi harus menjadikan Trisakti sebagai pijakannya.

Minggu petang (26/10/2014), Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya. Pro dan kontra atas orang-orang yang duduk dalam kementerian pun muncul. Beberapa pengamat mengatakan, masyarakat harus memberikan kesempatan pemerintahan bekerja, sebagian lagi merasa pesimistis akan kabinet tersebut.

Namun, pemilihan seorang menteri tetaplah merupakan hak prerogatif presiden. Apa pun “bumbu-bumbu” dalam pemilihannya, semua rakyat tentu berharap pemerintahan Jokowi tak kelewat asin, pedas, atau bahkan anyep. Bahkan, Jokowi diharapkan mampu menyinergikan modal sosial dan finansial itu dalam susunan kabinetnya.

JAKARTA - Tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumumkan untuk tidak memberikan hadiah apapun saat menikahkan putranya, disebut dapat menjadi teladan. Pasalnya, hal ini dapat menjadi cara mengendalikan gratifikasi yang marak di Indonesia.Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, terdapat kebiasaan di masyarakat berupa tanda terima kasih berupa barang atau uang dari jasa pelayanan aparat sipil. Akibatnya, pemberian ini bisa jadi pemicu perilaku koruptif.

"Belum lama ini kita melihat yang dicontohkan Presiden kita waktu menikahkan putranya. Beliau mengumumkan untuk enggak beri hadiah pada acara tersebut. Tentunya ini merupakan teladan," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro dalam sambutannya saat penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi di kantornya, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Maraknya tindakan gratifikasi di Indonesia disebut sebagai cikal bakal dari perilaku korupsi. Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) komitmen untuk mengendalikan gratifikasi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, Jokowi menikahkan putra pertamanya, Gibran Rakabumi Raka dengan Selvi Ananda di Gedung Graha Saba Buana, Solo, pada 11 Juni 2015. Sejumlah tamu VIP dan VVIP dari berbagai kalangan baik pejabat pemerintah maupun tokoh partai politik menghadiri resepsi pernikahan. Namun dalam acara tersebut Jokowi meminta para tamu undangan untuk tidak memberikan hadiah.

http://economy.okezone.com/read/2015/06/24/320/1170463/menkeu-jadikan-hajatan-jokowi-sebagai-contoh-anti-gratifikasi

Sumber : OKEZONE.COM

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak berencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan usul revisi beleid itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. “Presiden tak ada rencana untuk merevisi UU KPK,” kata Pratikno di Istana Negara, Rabu, 17 Juni 2015.

Menurut Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sudah menjelaskan bahwa memang usul revisi datang dari para anggota Dewan. Istana menilai usulan tersebut merupakan hak Dewan yang tidak bisa dihalangi. Ihwal poin-poin revisi yang diusulkan, Pratikno berkata, "Itu kan nanti prosesnya."

Menteri Yasonna mengatakan anggota Dewan mendorong revisi UU KPK dimasukkan Program Legislasi Nasional 2015-2019 karena belakangan ini KPK sering kalah di sidang praperadilan. Ia menyarankan Presiden Jokowi melihat dulu draf revisi yang disodorkan Dewan. "Nanti dibahas bersama dan didebat," katanya. (Baca: Soal Revisi UU KPK, Jokowi Panggil Menteri Laoly)

Beberapa poin di dalam usul revisi dinilai bisa melemahkan KPK. Di antaranya penyadapan hanya boleh dilakukan terhadap orang yang telah diproses hukum, pelibatan Kejaksaan Agung dalam setiap penuntutan oleh KPK, diadakannya suatu dewan pengawas bagi KPK, serta penunjukan pelaksana tugas jika komisioner KPK berhalangan.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk Program Legalisasi Nasional 2015-2019. Hal ini disepakati dalam rapat antara Menteri Yasonna Laoly dan Badan Legislasi DPR pada Selasa lalu.

TIKA PRIMANDARI

Sabtu, 4 April 2015 - 14:56 wib

Jokowi Akan Bentuk Badan Cyber Nasional

Presiden Jokowi (Foto: Antara)

JAKARTA okezone - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan mendirikan Badan Cyber Nasional, yang berfungsi mengatasi kejahatan-kejahatan dalam dunia maya, terlebih soal penyebarluasan paham-paham radikal.

Hal itu dikatakan oleh, Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Desk Cyber Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Edmon Makarim. Menurutnya pemerintah akan mengupayakan mendirikan badan tersebut.

"Itu sedang diupayakan (didirikan) kita (Kemenko Polhukam) juga lagi menunggu," ujarnya dalam sebuah diskusi yang bertema "Mengapa Blokir Situs Onlline?", Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/4/2015).

Kemenko Polhukam juga terus mendorong agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu membentuk Badan Cyber Nasional dalam waktu dekat ini. Karena melihat urgensi dari penyebaran paham-paham radikal terus semakin meluas.

Selain itu, dia mengatakan Badan Cyber Nasional nantinya akan menjadi badan independen yang kendalinya hanya di bawah Presiden Jokowi, bukan lewat kementerian lain.

"Nanti dia (Badan Cyber Nasioanal) akan jadi badan yang independen. (Didalamnya akan ada) akademisi, pebisnis," tuntasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemain drum Band Slank, Bimbim angkat bicara soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belum lama ini ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pria bernama asli Bimo Setiawan Al Machzumi ini mengaku percaya jika Jokowi menaikan harga BBM tujuannya untuk kemakmuran rakyat.

"Anggap saja itu sedekah Rp 2.000 per liter buat rakyat Indonesia," ujar Bimbim di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Rekan satu band Bimbim, yakni Ridho Slank meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk membuktikan jika penyaluran dana pemotongan subsidi BBM tersebut bisa tepat sasaran.

Secara pribadi, Ridho tidak menginginkan harga BBM naik. Namun, ia memandang kebijakan tersebut sebagai suatu langkah demi masa depan negara yang lebih baik. Lagi pula, menurut Ridho, bukan kali ini saja seorang presiden menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi atau mengurangi subsidi BBM.

"Kalau buat saya, enggak ada yang pingin BBM naik, hanya kalau kita lihat dari pemerintahan Habibie hingga SBY pasti pernah naikin BBM, hanya kondisi sekarang berbeda karena dicabutnya subsidi ini. Mudah-mudahan tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan," sambung dia.

Personel dari band yang pernah mendukung Jokowi-Jusuf Kalla saat masa kampanye ini mengaku diprotes penggemarnya melalui Twitter terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Kendati demikian, menurut Ridho, sekarang bukan saatnya untuk berpikir membela Jokowi atau tidak.

Kini, Ridho meminta masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah namun juga tetap melakukan pengawasan. "Kalau subsidi itu memang enggak tepat sasaran, kita komplain," ucap dia.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi masing-masing Rp 2000 per liter. Harga premium menjadi Rp 8.500 per liter sedangkan solar menjadi Rp 7.500 per liter.

Jakarta -Gaya komunikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Forum CEO Summit KTT APEC Beijing 2014 menuai pujian dari para CEO yang hadir. Bisnis.com, BRISBANE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam enam bulan mendatang Indonesia akan memiliki sistem perizinan investasi terintegrasi tingkat nasional yang dapat diakses secara online atau dalam jaringan.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan para Pemimpin Kelompok 20 (G20) di Brisbane, Australia, Sabtu (15/11/2014), saat menyampaikan intervensinya dalam sidang Pertemuan Puncak ke-9 G20.

"(Saya akan melakukan) peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional," katanya seperti dikutip Antara.

Kepala Negara dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan penilaiannya bahwa salah satu hambatan peningkatan investasi dan iklim usaha di Indonesia saat ini adalah prosedur perizinan yang rumit sehingga menyulitkan kalangan pengusaha.

Ditegaskannya, proses yang seharusnya bisa berjalan dengan sederhana tidak perlu dibuat rumit karena pada gilirannya akan menyulitkan semua pihak dan mengganggu perekonomian.

Selain masalah layanan investasi terintegrasi, Presiden Jokowi juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 16%, dari semula yang masih di bawah 13%.

"Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem teknologi informasi, saya optimis angka rasio pajak akan meningkat," katanya.

Presiden Jokowi yang menyampaikan intervensinya setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi mengawali intervensinya dengan menuturkan karir politiknya sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah pada 2005.

Ia menuturkan upayanya mengubah Solo yang kurang tertib, agak kumuh dan rendah pendapatan daerahnya dengan memperbaiki prasarana kota.

Disebutkan juga bagaimana upayanya memperoleh dana untuk infrastruktur dengan cara manargetkan penerimaan daerah melalui perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak dari cara manual ke sistim dalam jaringan yang disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Proses perbaikan itu mengakibatkan dalam kurun waktu empat tahun, pendapatan asli daerah meningkat hingga 80 persen.

Presiden juga menyampaikan bahwa layanan perizinan terintegrasi telah dilakukannya saat ia menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. "Seluruh izin harus diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya," ujarnya.

Berbekal pengalaman dari Solo, sistem pembayaran pajak daerah di DKI Jakarta juga akhirnya menggunakan sistem dalam jaringan yang mampu meningkatkan penerimaan sebesar 50 persen dalam waktu satu tahun.

Sebelum sidang pleno tersebut dilakukan terlebih dahulu pembukaan Pertemuan Puncak ke-9 G20 yang menampilkan kesenian suku asli Australia.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi duduk di baris pertama, di samping Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan PM Inggris David Cameron. Di barisan itu juga terdapat Presiden AS Barack Obama, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.Pakar marketing Hermawan Kartajaya juga memuji kesuksesan Jokowi di Forum APEC. "Gaya komunikasi Jokowi di Beijing ini baik di forum bisnis dan formal, merefleksikan (positioning, differentiation, branding (prinsip dasar marketing) pribadi dia," kata Hermawan saat dihubungi detikFinance, Rabu (12/11/2014).

Menurut Hermawan, Jokowi sebagai presiden Indonesia, sesuai Undang-undang harus berbahasa Indonesia dalam acara kenegaraan di dalam dan luar negeri.

"Itu elemen vertikal, elsklusif dan individualnya sebagai seorang pejabat negara," imbuh Hermawan.

Sedangkan keputusan Jokowi menggunakan bahasa Inggris dalam pertemuan dengan para CEO Pasifik sebagai cara yang tepat, karena menunjukan Jokowi mampu memposisikan dirinya yang tepat sesuai forum yang ia hadiri.

"Sedang berbahasa Indonesian-English di acara bisnis adalah elemen horisontal, inklusif dan sosial sebagai seorang teman," sambung Founder dan CEO MarkPlus, Inc tersebut.

Menurut Hermawan, Jokowi berhasil merangkul akrab para CEO dunia yang hadir dalam forum itu. Para pebisnis memang memerlukan sosok presiden yang bisa diajak berteman, sehingga menimbulkan suasana kepercayaan.

"Ini (Jokowi) adalah ciri ciri dari WOW LEADERSHIP yang berspirit 3.0! Pebisnis memang bukan sekadar target (1.0) atau bahkan raja (2.0) tapi seorang teman terpercaya (3.0)," ucap Hermawan memuji.

Hermawan mengatakan, Indonesia butuh para CEO yang hadir di CEO Summit untuk berinvestasi di Tanah Air. Tetapi mereka juga harus bisa untung dari investasinya tersebut nantinya.

"Itulah hakekat dari pertemenan yang saling 'care' bukan kita sekadar memberikan 'customer service' yang melanggar aturan bahkan menjurus ke KKN," jelasnya.

(bar/hen)

Catatan Kaki Jodhi Yudono (KOMPAS.C0M)

Dahulu, ketika saya masih kanak-kanak, ada komik di majalahBobo yang saya gemari. Judulnya "Juwita dan Siti Sirik" yang kemudian berganti judul menjadi "Juwita dan Si Sirik".

Di komik tersebut digambarkan, Juwita adalah sosok perempuan jelita yang baik hati dan suka menolong. Sementara itu, Si Sirik digambarkan sebagai perempuan tua buruk rupa yang jahil, selalu mengenakan topi lancip, hidung bengkok, muka peot-peot, dan senyum mencong seperti habis kena stroke.

Si Sirik yang jahil dan jahat akan berhadapan dengan Juwita yang penolong. Pada tiap akhir cerita, Juwita yang mewakili kebaikan muncul sebagai pemenangnya.

Nah, menyaksikan dan mengamati kunjungan Presiden Joko Widodo di Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2014, yang menjadi primadona di forum tersebut, serta komentar negatif dari sebagian orang yang itu-itu juga di Tanah Air, langsung mengingatkan saya pada komik "Juwita dan Si Sirik" itu.

Sebab, komentar-komentar nyelekit kepada Joko Widodo bukan hanya saat acara APEC ini saja, melainkan juga semenjak ia mencalonkan menjadi presiden hingga telah menjadi presiden. Seolah, komentar miring selalu memburu Jokowi di mana pun dia berada dan apa pun yang dia kerjakan. Pendeknya, maju kena mundur kena.

Para pendukung Jokowi menduga, mereka yang bersikap nyinyir adalah mantan para pendukung Prabowo. Mengapa disebut mantan? Sebab, orang yang mereka dukung sekarang sudah move on, sudah berubah dari semula berseberangan, sekarang secara pribadi Prabowo mendukung pemerintahan Joko Widodo, terbukti dengan kedatangan beliau saat Joko Widodo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober silam. Selain itu, Prabowo juga telah meminta kepada pendukungnya untuk tidak menyakiti pihak lain, seperti bunyi surat Prabowo seusai bertemu Jokowi menjelang pelantikan presiden.

"Saya mohon semua pendukung saya untuk memahami hal ini. Saya mengerti sebagian dari Saudara-saudara belum bisa menerima sikap saya. Tetapi, percayalah, seorang pendekar, seorang kesatria harus tegar, harus selalu memilih jalan yang baik, jalan yang benar. Menghindari kekerasan sedapat mungkin. Menjauhi permusuhan dan kebencian."

Karena mereka selalu memandang dari sisi yang buruk terhadap sepak terjang Joko Widodo, sebut saja mereka "Si Sirik".

Mereka, yang oleh para pendukung Jokowi disebut sebagai "Si Sirik" atau "Si Nyinyir", pada momen APEC ini menyoroti dua hal. Pertama, pidato Jokowi yang menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, karena dalam lawatannya, Presiden membawa serta istri dan anak.

Untuk kenyinyiran pertama, Si Sirik menuduh bahwa Joko Widodo bersembunyi di balik konstitusi yang memerintahkan Presiden RI harus menggunakan bahasa Indonesia. Padahal, menurut Si Sirik, Joko Widodo tidak fasih dalam berbahasa Inggris.

Hal ini bermula dari peringatan pakar hukum Hikmanto yang mengatakan, UU mewajibkan Presiden menggunakan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia dikenal oleh dunia dan semakin kuatnya jati diri bangsa Indonesia. Ini berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 28 menyebutkan, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri".

Seseorang yang menyebut dirinya Sarkawi lantas berkomentar, "Sekarang banyak intelektual yang menjual kepandaiannya untuk melegitimasi kekurangan orang. Pidato saja coba direkayasa supaya citra tetap baik. Kalau gak fasih bahasa Inggris bilang apa adanya, toh tiada dosa bagimu."

Hal pertama ini sudah dipatahkan oleh Joko Widodo yang menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris di depan kalangan CEO pada hari pertama APEC. Namun, tetap saja ada komentar miring mengenai peristiwa tersebut, seperti yang ditulis oleh seorang kawan di media sosial.

Pujian Presiden East-West Center, Charles E Morisson, bahwa Jokowi berpidato dalam bahasa Inggris sederhana sangat bersayap. Sebab, dua keponakan saya (satu kuliah, satunya lagi masih SMA) yang kebetulan kursus di LIA justru berkata sebaliknya, "Aduuuh bahasa Inggris Jokowi sangat memalukan, kita yang dengernya saja ikut malu sendiri," kata mereka.

Ya, ya, para kritikus itu seperti menutup mata dan hati meski melihat dan mendengar fakta yang ada. Padahal, menurut berita, Jokowi telah membuka hari pertama APEC 2014 dengan presentasi yang elok di hadapan sejumlah pemimpin perusahaan.

Jokowi tampak dalam beberapa foto dilansir oleh kantor beritaAFP, Senin (10/11), terlihat mengenakan setelan jas resmi dengan dasi berwarna merah.

Pada video yang diunggah di YouTube juga tampak betapa Jokowi berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar dan tidak memerlukan teks. Tuturannya mengalir, memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang terbuka dan aman untuk berinvestasi.

Yang mengejutkan, sehabis pidato, Presiden Joko Widodo menjadi "magnet" bagi para pemimpin perusahan dunia, yang tengah menghadiri puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing, Tiongkok, Senin 10 November 2014.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini langsung menjadi buruan para CEO yang ingin berkenalan dengannya. Mereka semua berebut berjabat tangan dan foto bersama Jokowi.

Tak cuma itu, akun resmi Twitter APEC CEO Summit 2014 mengunggah foto ketika Jokowi tengah dikerubungi para CEO. Mereka mengaku terkesima dengan presentasi yang disampaikan Jokowi.

Saat di dalam negeri dicemooh oleh sebagian orang, di forum dunia, Joko Widodo justru dihormati sedemikian rupa. Jokowi bersama Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama dan Presiden China Xi Jinping bakal menjadi tiga pembicara utama di perhelatan itu.

Hal kedua adalah keikutsertaan putri Joko Widodo, Kahiyang Ayu, dalam rombongan, yang dinilai bagian dari pemborosan dan menyalahi aturan. Ada juga yang menyitir pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang mengatakan, "Ketika sedang bertugas ke luar kota dan ingin membawa istrinya, maka fasilitas yang didapatkan seperti tiket pesawat dan kamar hotel tidak boleh dirasakan istrinya juga."

Tentu saja, pernyataan Abraham bisa langsung dipatahkan jika diterapkan kepada presiden. Sebab, kunjungan presiden dan wakil presiden bersama isteri ada tertera pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Standar Pelayanan Penyiapan Perjalanan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Luar Negeri.

Sementara itu, mengenai ikut sertanya Kahiyang Ayu dalam rangka kunjungan ke luar negeri, menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, tak ada aturan yang melarang hal ini. Sebab, seorang presiden diperbolehkan untuk membawa serta keluarganya.

"Secara protokoler, presiden bisa mengajak anggota keluarga kalau ada acara-acara lepas. Presiden bisa membawa ibu egara dan keluarga bisa diperkenankan diajak," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto saat ditemui seusai makan malam di Hotel Kempinski, Beijing, Sabtu (8/11/2014).

Menurut Andi, Jokowi sebetulnya bisa membawa tiga anaknya. Namun, rupanya hanya Kahiyang yang bisa. Itu pun untuk menemani sang ibunda tercinta, Iriana.

Karena itu, Andi merasa kehadiran Kahiyang tidak perlu dipersoalkan. Terlebih lagi, dalam rombongan Jokowi kali ini, dilakukan perampingan besar-besaran.

"Secara aturan tidak ada yang salah," jawabnya.

Hmmm, untunglah Presiden Joko Widodo terkenal sebagai penyabar dan murah senyum. Hantaman dan fitnahan yang diterimanya jangan-jangan adalah cara Tuhan untuk menguatkan dirinya sebagai seorang tokoh terkemuka negeri ini, saat ini.

Sementara itu, bagi para pengkritik, bisa jadi mereka memahaminya sebagai bagian dari demokrasi, di mana setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi, bukankah kritik yang sehat harus juga berdasar pada fakta dan juga akal sehat? Jika semua tindakan menjadi bahan kritikan, tentu akan muncul kesan bahwa si pengkritik itu sebagai Si Sirik yang penuh prasangka.

Padahal, semua agama mengajarkan agar kita menjauhi prasangka (kecurigaan) karena sebagian dari prasangka itu dosa. Bukankah kita juga diperintahkan agar jangan mencari-cari keburukan orang dan jangan bergunjing satu sama lain?

Lebih dari itu semua, bukankah kita saudara sebangsa yang seharusnya saling menguatkan?

Tabik!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting di Beijing, Tiongkok, diapresiasi. Pidato Jokowiitu dianggap menarik karena langsung menyentuh pokok persoalan dan tidak bertele-tele.

"Pidato Jokowi dalam bahasa Inggris di APEC Forum strateginya brilian, langsung ke pokok persoalan, sekaligus menjawab kebutuhan CEO Forum," kata pengamat komunikasi politik, Effendi Ghazali, kepada Kompas.com, Selasa (11/11/2014) pagi.

Effendi menilai, Jokowi brilian karena pidatonya berbeda dengan banyak tokoh dunia yang menyampaikan pidato hanya menyinggung aspek makro di acara seperti itu. (Baca: Gunakan Bahasa Inggris, Presentasi Jokowi di KTT APEC Diunggah ke YouTube)

Ia bahkan menganggap beberapa tokoh dunia cenderung basa-basi atau sekadar memenuhi aspek seremonial.

Sementara itu, Jokowi, kata Efendi, berpidato di forum internasional dengan gaya baru. Effendi juga memuji gaya pidato Jokowi yang dilengkapi dengan presentasi sehingga membuatnya seakan bebas bergerak menyampaikan hal makro sampai ke mikro.

"Saya sebut to the point karena dalam jangka waktu sekitar 13 menit Jokowi mampu memaparkan apa yang ingin dia lakukan untuk Indonesia sesuai dengan visi misinya sebagai Presiden baru," ujar Efendi.

Selanjutnya, Efendi juga menyampaikan bahwa pidato Jokowi memenuhi harapan peserta APEC karena menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan dan sesuai dengan forum tersebut. Ia bahkan mencatat beberapa kali Jokowi menegaskan tagline "this is your opportunity" sehingga memperkuat argumentasi dari pidato yang dipresentasikan.

Bagi Effendi, sangat lumrah jika penampilan Jokowi di kancah internasional akan dibanding-bandingkan dengan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Terlebih lagi, fakta saat ini memang membuktikan jika kemahiran bahasa Inggris SBY lebih baik daripada Jokowi.

Namun, Effendi yakin, kemampuan Jokowi tampil di panggung internasional akan terus meningkat. Suatu saat nanti, ia memprediksi Jokowi akan menjadi ikon tokoh dunia yang memiliki gaya khas, tetapi mampu menyampaikan gagasan dengan tepat.

"Biar saja Presiden Jokowi memiliki keunikan dan gaya-gaya presentasi tersendiri. Saya yakin, Jokowi akan mendapat tempat tersendiri dalam gayanya berpidato di forum internasional," ucap Effendi.

detik:

Jakarta -Pemerintahan Presiden Jokowi membuat langkah cepat dengan menyiapkan proyek pembangunan pembangkit listrik 'raksasa' di Cilacap, Jawa Tengah dengan kapasitas 5.000 megawatt (MW).

Yang unik dari proyek ini, selain akan dibangun oleh pihak swasta, juga tanpa harus ada perjanjian jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) terlebih dahulu antara investor dan PLN selaku calon pembeli listrik. Investor yang siap mendanai proyek ini adalah PT Jawa Energi, yang hingga kini masih belum terungkap latar belakangnya.

Padahal pengalaman PT PLN (Persero) selama ini, pihak swasta justru yang minta harus ada PPA terlebih dahulu sebelum membangun pembangkit, agar ada jaminan bahwa listriknya di beli oleh PLN dengan harga yang menguntungkan pihak swasta.

"Biasanya swasta minta jaminan dulu melalui PPA. Tapi ini tidak mereka jalan dulu, ini mungkin terobosan dari pemerintah," ujar Manajer Senior Komunikasi PT PLN (Persero) Bambang Dwiyanto ditemui di Kantor Diklat PLN, Ragunan, Minggu (9/11/2014).

Bambang mengatakan, memang harus ada terobosan dari Pemerintah dan PLN untuk mengantisipasi ancaman krisis listrik yang menghantui Jawa-Bali pada 2018.

"Pasalnya rencana pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah dengan kapasitas 2.000 MW sampai sekarang belum terbangun juga karena masalah lahan, padahal listrik dari PLTU Batang harus memasok listrik pada 2018, namun karena molor kemungkinan baru selesai 2020, itulah sebabnya pemerintah buat terobosan bangun PLTU Cilacap," katanya.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengungkapkan, pemerintah harus mencari terobosan mempercepat dan memperbanyak pembangunan pembangkit listrik, karena jika terlambat dampaknya Jawa akan krisis listrik dalam beberapa tahun mendatang.

"Kita mencari terobosan untuk mengatasi ancaman listrik 2018, yakni akan dibangun 5x1.000 MW di Cilacap tidak jauh dari lokasi PLTU 700 MW yang sekarang sudah beroperasi," ungkap Indroyono.

Indroyono mengatakan, PLTU Cilacap ini akan selesai pembangunannya selama 7 tahun. Namun pada 2018 sudah akan selesai atau beroperasi sebagian yaitu 2.000 MW.

"Itu diutamakan untuk memasok kawasan industri di Cilacap. Total proyek tersebut selesai dalam waktu 7 tahun," katanya.

Indroyono menambahkan, proyek ini tidak akan senasib seperti PLTU Batang 2x1.000 MW yang terkendala karena masalah lahan, karena lahan proyek ini sudah menjadi milik negara.

"Sebenarnya lahan ini sebagian milik TNI AD dan sebagian milik Polri, tapi ditetapkan yang punya negara. Makanya kita cari solusi dari Menteri Agraria, Menkum HAM, dan KSAD TNI apakah ada masalah nanti soal lahan," paparnya.

"Karena proyek ini dibangun oleh swasta, aset TNI tidak boleh diserahkan ke swasta. Makanya telah diputuskan tanah itu dialihkan ke PLN, nanti mekanismenya dengan Menteri Keuangan. Lalu investor yang bangun sewa tanahnya ke PLN," tambahnya.

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada hari ini akan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kantor Pos Jakarta Pusat, Jalan Lapangan Banteng Utara, Pasar Baru.

Berdasarkan agenda kegiatan Presiden yang dikeluarkan Biro Pers dan Media, Sekretariat Presiden, peluncuran akan digelar pada pukul 11.30 WIB, yang juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Tanah Air.

KIS menggunakan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp 20 triliun. KIS menyasar pada masyarakat miskin dan rentan miskin. Pada tahap awal, KIS akan dibagikan kepada 88,1 juta warga yang menjadi sasaran.

Biaya kesehatan warga pemegang KIS ditanggung pemerintah melalui BPJS dengan premi sebesar Rp 19.225 per orang.

Ada pun KIP yang sebelumnya dikenal dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM), menyasar pada 24 juta pelajar miskin yang sebelumnya tercatat sebagai penerima BSM, ditambah anak miskin tidak sekolah, dengan harapan mereka dapat kembali bersekolah.

Pola pencairan KIP adalah per semester sesuai kalender sekolah, di mana setiap pelajar wajib membawa kartu ke bank atau outlet yang ditunjuk Bank Mandiri, dengan besaran KIP untuk siswa SD adalah sebesar Rp 225 ribu per semester, SMP Rp 375 ribu/semester, dan SMA/SMK Rp 500 ribu/semester. (Nov/FER)

http://id.beritasatu.com/national/presiden-jokowi-luncurkan-kis-dan-kip/98918

Sumber : INVESTOR DAILY

Indonesian Defense Chief May Smooth Path for Army Novice Widodo

By Chris Blake - Oct 30, 2014

Former Suharto-era general Ryamizard Ryacudu, tapped by Indonesian President Joko Widodo for defense minister, could become a conduit to the powerful armed forces for the country’s first leader to rise from outside the aristocracy or the military.

Ryacudu, who spearheaded anti-separatist crackdowns in his time as army chief of staff in the early 2000s, said he’s waiting for instructions from Widodo for defending an archipelago that would stretch from New York to Alaska.

“Wait, let me learn first,” Ryacudu told reporters Oct. 26. “I don’t want to speak presumptuously. I’m awaiting the president’s roadmap.”

Widodo, known as Jokowi, is a former furniture dealer who entered politics in 2005 and had little experience in security policy in his time as a mid-city mayor and then governor of Jakarta. His selection of Ryacudu, 64, could smooth ties with the armed forces, though it has raised concerns among rights groups and questions about his capacity to modernize a military that for most of Indonesia’s history has been focused on internal threats.

“Ryamizard gives Jokowi a defense minister who is well liked within his own military,” said Ken Conboy, country manager at RMA Indonesia, a Jakarta-based risk management firm. “Ryamizard was a soldier’s soldier, but never really known as a diplomat. So there is perhaps some risk to Jokowi that Ryamizard will be prone to making politically inappropriate statements.”

Ryacudu rose through the ranks during the rule of dictator Suharto in the 1990s and has defended soldiers convicted of killing a Papuan independence leader as “heroes” and said rights groups “contribute nothing to this country.” The son of a regional army commander, he has ties to former President Megawati Soekarnoputri, the daughter of founding President Sukarno and now leader of Jokowi’s Indonesian Democratic Party of Struggle, or PDI-P.

‘Highly Politicized’

Megawati nominated Ryacudu to be commander of the armed forces in her final days in office in 2004, a move that was blocked by her successor as president Susilo Bambang Yudhoyono, a former general. His appointment to Jokowi’s 34-member cabinet is a political concession to Megawati, said Andreas Harsono, an Indonesia researcher for Human Rights Watch.

“He comes from the Suharto era where military officers were highly politicized,” he said. “His father was loyal to President Sukarno. He is loyal to President Megawati. I think that is the only explanation.”

Ryacudu will oversee a defense budget that Jokowi has said he wants to increase to 1.5 percent as a share of the economy, which is Southeast Asia’s largest. The president has said he wants to modernize the armed forces, particularly the navy, which is responsible for patrolling the more than 17,000 islands that make up the world’s fourth most-populous nation.

Military Spending

Military spending has increased over the past decade and reached 81.96 trillion rupiah ($6.8 billion) in 2013, or 0.9 percent of gross domestic product, according to the Stockholm International Peace Research Institute.

“Percentage wise it looks pretty impressive,” said Richard Bitzinger, coordinator of the military transformations program at the S. Rajaratnam School of International Studies in Singapore. “But that basically means going from a very low level to not much of a higher level.”

If Indonesia wants to modernize its military it must commit the necessary resources over a sustained period of time and focus that money on the navy and air force rather than ground troops, he said.

“It’s not something you can nickel and dime,” he said. “It’s going to take time. If you’re going to add equipment you’ve got to add personnel. So you need more sailors and you need more pilots and things like that and that takes a long time and that costs money too.”

Malacca Strait

Jokowi has said he wants to stop smuggling of Indonesia’s natural resources and has suggested building a network of drones to patrol the country. The Malacca Strait, a shipping lane that links the economies of countries such as India, China and Japan, also runs through Indonesia.

At his inauguration on Oct. 20, Jokowi likened himself to a “captain trusted by the people” and said it was time for Indonesia to return to “Jalesveva Jayamahe,” the Indonesian navy motto meaning “in the seas we will triumph.”

“I would think that Ryamizard would be pressed to reflect Jokowi’s maritime emphasis in his defense planning,” Conboy said. “I suppose there could be some concern that he will favor the army when it comes to purchases, rather than the maritime emphasis voiced by Jokowi.”

China’s Rise

Indonesia also faces an increasingly assertive China, which has been pushing its territorial claims to most of the nearby South China Sea. While Indonesia is not an official claimant to areas in dispute and has sought to stay out of the spat, officials have said that China’s interpretation of its nine dash-line map -- the basis for its claims -- is seeping into Indonesia’s exclusive economic zone.

China must not create regional instability, Indonesian military chief General Moeldoko, who goes by one name, told reporters Oct. 29 in Singapore. The defense force has “hundreds of ships” to secure the country’s maritime lanes within its borders, he said.

“China is a great economic superpower, however we don’t want this great force to create instability in the region,” Moeldoko said. “Just a small disturbance within this maritime zone will give a big impact” and create turbulence in the region.

‘Conservative Instincts’

Still, Ryacudu’s background suggests that he will focus internally, perhaps overlooking potential military threats from outside, said Marcus Mietzner, an associate professor at the Australian National University in Canberra.

“He’s not a strategic thinker,” said Mietzner, author of “Money, Power and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia.” “He has deeply conservative instincts, and these are likely to guide him. This means preserving military privileges, less emphasis on transparency in the name of guarding ‘state secrets,’ and no genuine attempts at improving civilian oversight of the armed forces.”

While he may take a tough stance on separatist ambitions in Papua, Ryacudu won’t be responsible for countering the threat from militants, including the potential return of Indonesians who left to fight with Islamic State in the Middle East. That responsibility lies with the police and intelligence agencies.

General Moeldoko said he believed Ryacudu was the right man for the post.

‘Proper Figure’

“Based on his huge experience as well as vast academic background, I’m quite sure that General Ryamizard Ryacudu is indeed a proper figure,” he said. “I’m also quite sure that later he’s going to produce some kind of political policies that are indeed quite proper for the military and the state.”

Ryacudu has in the past made comments about meddling by “foreign imperial powers” and his appointment could complicate military cooperation with allies such as Australia and the U.S., said Kevin O’Rourke, a political analyst and author of “Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia.”

“A question is whether Ryacudu will involve himself in foreign policy issues, perhaps taking stances that conflict with those of the new foreign minister,” O’Rourke said.

Democratic Transition

When asked about Ryacudu, State Department spokeswoman Jen Psaki said the U.S. was aware of “allegations of human rights violations committed by the Indonesian army while the general served as army chief of staff.”

“We are not, however, aware of any allegation that ties the defense minister explicitly to a specific human rights violation,” she told reporters Oct. 28 in Washington. “Indonesia’s military, like the country as a whole, has reformed in significant ways over the past 16 years in line with Indonesia’s democratic transition.”

Jakarta detik - Apa kegiatan Presiden Jokowi di hari Minggu yang cerah ini? Hingga siang ini, belum ada informasi aktivitas Jokowi yang kadang dilakukan secara tak terduga. Tapi pagi tadi, Jokowi dengan pengawalan yang minim, berolah raga jalan kaki dari Istana ke Bundaran HI, jarak yang cukup lumayan jauh.

Fotografer Presiden Jokowi, Agus Suparto, mengabadikan kegiatan penuh vitalitas RI-1. Tanpa pengamanan yang mencolok, Jokowi keluar dari gerbang depan Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 06.20 WIB, Minggu (2/11/2014). Dia hanya ditemani oleh ajudan dan sejumlah kecil anggota Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres).

Presiden Jokowi yang tampak santai mengenakan kaos berwarna hitam, memakai celana training senada dan mengenakan sepatu kasual warna hitam buatan Cibaduyut, memulai jalan pagi dengan mengambil rute menyusuri Jalan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin hingga mengitari Bundaran HI dan kemudian berbalik menuju jalan MH Thamrin mengarah kembali ke Istana Presiden. Sepanjang jalan masyarakat antusias menyapa dan berusaha agar bisa bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Masyarakat tak henti-hentinya menjepretkan kamera ponselnya kepada pria 54 kg itu. Beberapa di antara mereka berteriak-teriak memanggil namanya.

Sambil tetap melakukan aktivitas olahraga jalan paginya Presiden Jokowi dengan ramah merespons sapaan dan berkenan bersalaman dengan para warga yang sedang ramai beraktivitas olahraga sepanjang ruas Jalan Thamrin. Jalan kebetulan sedang ditutup untuk lalu lintas kendaraan bermotor untuk kegiatan Car Free Day. Masyarakat tentunya tidak pernah menduga akan bertemu dengan Presiden, sehingga wajar mereka tak menyia-nyiakan kesempatan melihat Presiden dari jarak cukup dekat, tanpa pengawalan ketat pula.

Dalam perjalanan pulang masih di ruas Jalan Thamrin, Presiden Jokowi berganti aktivitas dengan bersepeda menuju Lapangan Monas dan kemudian kembali ke Kompleks Istana Presiden sekitar pukul 07.30 WIB. Dengan porsi olah raga yang cukup hari ini, tentunya Jokowi akan selalu bugar menghadapi masalah-masalah kenegaraan yang telah menanti.

Salam olah raga, Pak Presiden!

Jakarta detik - Jokowi JK sudah mengumumkan nama 34 menteri kabinet kerja. Para menteri itu juga sudah dikenalkan ke publik di halaman Istana negara pada Minggu (26/10) sore. Bagaimana penilaian KPK soal menteri-menteri itu, adakah yang bertanda merah dan kuning?

"Tidak ada," kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Johan mengaku tak sembarang bicara. Dia sudah mengkonfirmasi soal nama-nama menteri Jokowi ini ke Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan juga yang lainnya.

"Ini berdasarkan konfirmasi saya ke beberapa pimpinan KPK," jelas Johan.

Soal label merah dan kuning ini memang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Saat itu Jokowi JK memberikan sejumlah nama ke KPK. Namun ada beberapa nama yang diberi label merah dan kuning yang dinilai berpotensi memiliki urusan hukum.

INILAHCOM, Jakarta - Politisi PDIP Syukur Nababan mengungkapkan, tidak ada jaminan kabinet Presiden Joko Widodo akan bersih dari korupsi.

"Jaminan itu tidak ada, apa ada orang bersih sekarang, bersih selamanya," kata Syukur di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Namun yang terpenting lanjut dia, Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK sudah bekerja keras, mencari Menteri-menteri yang bersih dari Korupsi.

"Tidak ada yang menjamin itu, kita harapkan kedepan, pak Jokowi-JK melakukan kehati-hatian, bersih, kompeten. Menteri melaksanakan visi misi pak Jokowi-JK, ujarnya.

Seperti diketahui, dalam menyeleksi Menterinya, Jokowi meminta saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari hasil konsultasi tersebut KPK memberikan tanda merah dan kuning. [fad]

Bisnis.com, JAKARTA - Relawan Jokowi menyatakan kabinet yang disusun oleh Presiden Jokowi Widodo sangat berpotensi menjadi anti klimaks bagi hubungan presiden dengan para relawan.

Koordinator Forum Relawan Pemenangan Jokowi-JK, Sukmadji Indro Tjahyono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/10/2014), mengatakan pihaknya bisa saja berbalik menjadi pihak yang tidak lagi suportif terhadap pemerintahan saat ini jika susunan menteri kabinet Jokowi-JK tidak sesuai dengan harapan relawan.

"Ibaratnya mengubah euforia menjadi satu tragedi," kata Indro Tjahyono, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, kekecewaan relawan akan muncul ketika banyak susunan kabinet spekulatif yang memasukkan orang-orang yang dibenci dan menjadi musuh rakyat, termasuk para selebritas dan orang-orang yang tidak ikut serta berjuang dalam memenangkan Jokowi-JK, tetapi tiba-tiba ingin berada di jajaran kabinet.

"Mungkin saja karena relawan umumnya adalah para loyalis, anomali-anomali dalam penyusunan kabinet tersebut ditoleransi terus," kata Indro.

Menurut Indro, kekecewaan seperti ini pernah terjadi pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden 2004.

Dia mengatakan SBY yang pragmatis dengan membentuk Sekretariat Gabungan para partai politik pendukungnya dan membiarkan mereka melakukan "bancakan" Anggaran Negara, membuktikan SBY hanya menjalankan adagium power for the sake of power alias mengejar kekuasaan semata.

Kecenderungan semacam ini, lanjut Indro, juga diindikasikan oleh presiden Jokowi dalam menyusun kabinetnya.

Walaupun mungkin tidak ada transaksi dengan hitung-hitungan yang bersifat konkret, tetapi mengajak semua partai politik ikut dalam kabinet merupakan bentuk dari transaksi virtual.

"Barangkali para relawan tidak akan memberi reaksi yang bersifat frontal begitu kabinet diumumkan, tetapi setelah 100 hari kerja, keadaan bisa saja berbalik 180 derajat," kata Indro yang juga koordinator PPFD (People Power Front for Democracy).

Dia mengatakan kekuasaan itu bisa menjadi amanat, tetapi juga bisa mendatangkan laknat kalau dijalankan dengan sewenang-wenan

Editor : Martin Sihombing

Merdeka.com - Delapan tahun sudah, ribuan pedagang kaki lima (PKL) di Monumen Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, dipindahkan ke Pasar Klitikan Notoharjo, Semanggi. Hari ini Minggu, 12 Oktober 2014 mereka menggelar peringatan perpindahan di halaman depan pasar.

Selain peringatan 8 tahun kepindahan, para pedagang menggelar doa bersama agar pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 pada 20 Oktober mendatang berjalan lancar.

"Pasar Klitikan Notoharjo adalah karya emas Jokowi, yang pada 2006 menjabat Wali Kota Solo. Bersama pak Rudy (FX Hadi Rudyatmo-Wali Kota penerus Jokowi), mengupayakan pasar menjadi sebesar ini," ujar Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Notoharjo, Edy Sarnyoto.

Kebijakan Jokowi memindahkan ribuan PKL saat itu, membawa dampak positif. Para pedagang yang dulu tidak punya kios secara legal, sekarang sudah punya kios dan legal. Sehingga mereka tidak lagi khawatir akan digusur. "Dulu kami hanya PKL biasa, sekarang kami sudah jadi saudagar," katanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta Subagyo menilai, langkah Jokowi kepada pedagang kaki lima di Solo menuai hasil. "Pak Jokowi punya program tiap tahun ada 3 pasar yang dibangun atau diperbaiki, ucapnya.

Pemindahan PKL ke pasar-pasar tradisional, lanjut Subagyo, terbukti membawa dampak positif. Para pedagang kini bisa menikmati penghasilan yang lebih besar.

"Di pasar ini, sekarang banyak pedagang yang mampu beli mobil mewah. Padahal dulu hanya naik sepeda motor dengan bronjong atau mobil bak terbuka. Dulu pindah ke sini hanya naik mobil truk Satpol PP, sekarang bisa beli Terios, katanya.

Dia memaparkan, jika dulu uang arisan di pasar ini hanya Rp 50 ribu per bulan, bahkan ada banyak yang menunggak. Kini menjadi Rp 500 ribu per bulan. "Ini bukti kesejahteraan pedagang meningkat setelah dipindah dari Monumen Banjarsari. Sekarang ribuan pedagang di sini sudah jadi saudagar semua, katanya lagi.

Subagyo meminta para pedagang turut merawat pasar yang sudah dibangun. Pasar dimanfaatkan untuk berjualan dan berharap mendapat rejeki berlimpah. "Jangan lupa untuk tetap merawat pasar ini. Apa ingin pasar kita kotor, kumuh ? Kalau tidak mari kita rawat bersama. Kalau perlu nanti minta ke wali kota untuk merehab pasar ini agar lebih cantik," katanya.

[arr]

Jakarta - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap DPR menggunakan kewenangan sesuai aturan. Kerja sama eksekutif dan legislatif memang penting dilakukan, tapi bukan berarti hak prerogatif presiden dikesampingkan.

"Soal pemilihan jabatan institusi publik yang jadi hak prerogatif presiden harus didukung. Parlemen seharusnya tidak menolak sesuatu yang memang jadi kewenangan presiden seperti pemilihan Panglima TNI dan Kapolri meski harus dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di DPR," kata Hasto saat dihubungi Sabtu (11/10/2014) malam.

Presiden sebagai kepala negara memang diberikan kewenangan untuk memilih calon pejabat institusi publik. Proses uji kepatutan dan kelayakan nantinya harus menguji kualitas bukan dimaksudkan untuk melakukan penolakan terhadap yang disodorkan presiden.

"Sehingga alat negara yang dipilih merupakan orang yang tepat untuk mengabdi kepentingan negara," sambungnya.

Hasto meyakini komunikasi politik Jokowi bersama Jusuf Kalla dengan parlemen akan berjalan baik. Parlemen juga harus efektif mengawasi kinerja pemerintah untuk melaksanakan program pro rakyat.

"Pak Jokowi dibentuk dari pengalaman sehingga diyakini tidak ada persoalan untuk membangun komunikasi politik ke depan," ujar Hasto.

Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam wawanacara yang dilansir The Wall Street Journal edisi Selasa (7/10) menyebut Koalisi Merah Putih akan menggalang kekuatan terkait posisi insitusi publik termasuk Kapolri dan Panglima TNI, anggota Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu memberikan kami banyak suara siapa saja orang-orang yang akan menjabat," kata Hashim.

INVESTOR DAILY JAKARTA-Politisi dari Partai NasDem Ali Mazi mengatakan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) jangan risau dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan mengganggu pemerintahannya.

"Jokowi jangan risau dengan DPR. Meski pimpinan DPR berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP), bukan berarti bisa dengan mudah menjegal pemerintahan," ujar Ali Mazi di Jakarta, Sabtu.

Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara itu menilai memang ada upaya untuk menghalang-halangi jalannya pemerintahan.

"Tapi kalau berpikir rasional dan positif, antara legislatif dan eksekutif berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah menjalankan roda pemerintahan, sementara DPR hanya melakukan pengawasan dan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU)," tambah dia.

Dia menjelaskan seumpama DPR menolak anggaran yang diajukan oleh pemerintah, maka Jokowi bisa menggunakan anggaran yang lalu.

"Saya optimistis antara pemerintah dan DPR pada masa pemerintahan Jokowi bisa bersinergi, karena kepentingan masyarakat," jelas Mantan Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) yang membawahi 6 provinsi periode 2006-2008.

Selain itu, dia juga meminta kepada anggota legislatif dari KMP untuk berbicara mengenai kepentingan masyarakat.

"Jangan seolah-olah kepentingan masyarakat, padahal kepentingan pribadi," tegas dia.

Ketua DPW NasDem Sulawesi Tenggara itu juga menjelaskan masyarakat tentunya tidak akan tinggal diam jika legislatif menjegal pemerintah yang pro terhadap rakyat.

"Kita seharusnya bersyukur bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, peduli terhadap rakyat, dan sederhana," imbuh dia.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna pada Kamis (2/10) mengesahkan pimpinan DPR 2014-2019 yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR, kemudian Wakil Ketua DPR yakni Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat), Taufik Kurnia (Fraksi PAN), dan Fahri Hamzah (Fraksi PKS).

Pimpinan DPR tersebut berasal dari partai yang tergabung dalam KMP. Sementara presiden terpilih berasal dari Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan seteru dalam Pilpres 2014.(ant/hrb)

BOYOLALI-Joko Widodo (Jokowi) Capres pemenang Pemilu Presiden 2014 mengatakan, dirinya tidak pernah menawar-nawari jatah jabatan menteri kepada Koalisi Merapi Putih.

"Kita tidak pernah menawar-nawari jatah Menteri untuk Koalisi Merah Putih," kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan usai acara peresmian Patung dan Boulevard Soekarno di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.

Menurut Jokowi, soal susunan nama kabinetnya baru disampaikan kepada ketua partai-partai pendukung Indonesia Hebat.

"Kita baru menyampaikan kepada ketua-ketua partai, dan meminta secepatnya untuk memberikan nama-nama untuk diusulkan masuk ke kabinetnya," katanya.

Menyinggung soal nama calon kabinatnya apakah ada yang dari Kota Solo dan sekitarnya, Jokowi menjelaskan, yang jelas ada satu nama bahwa capres pemenang Pemilu Presiden 2014 asalnya Solo.

Jokowi mengatakan yang jelas nama calon masuk kabinetnya tidak ada jatah-jatahan termasuk untuk Koalisi Merah Putih.

Namun, pihaknya selalu bertemu dan melakukan komunikasi dengan ketua partai-partai hampir setiap jam.

"Kita setiap jam selalu melakukan komunikasi," kata Jokowi yang kemudian langsung melihat konser musik Slank di Stadion Pandan Arang Boyolali yang didampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo, dan Bupati Boyolali Seno Samodro yang sama-sama pencinta musik rock.(ant/hrb)

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG-- Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menyarankan presiden terpilih Joko Widodo memperluas dukungan koalisi, dan tidak terus bersandar pada partai koalisi yang mengantarnya menjadi presiden pada pilpres 9 Juli lalu.
"Sudah saatnya Jokowi tidak bisa lagi hanya bersandar pada parpol koalisi saat ini. Jokowi harus memperluas dukungan dengan parpol nonkoalisi lainnya guna memperkuat pemerintahan ke depan," kata Ahmad Atang di Kupang, Jumat (3/10).
Dia mengemukakan pandangan tersebut, terkait dengan fenomena politik di Senayan saat ini setelah anggota DPR-RI hasil pemilu legislatif 2014 dilantik pada 1 Oktober 2014, dan apa yang mesti dilakukan Jokowi agar pemerintahan bisa berjalan efektif.
Koalisi Indonesia Hebat pendukung Jokowi-JK kembali KO oleh Koalisi Merah Putih dalam pertarungan politik di parlemen, terkait pemilihan pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan dewan lainnya. Sebelumnya, koalisi yang dimotori PDIP ini juga kalah dalam penetapan RUU MD3, pembahasan Tata Tertib DPR, pemilihan Anggota BPK dan terakhir pengesahan RUU Pilkada.
Menurut dia, tidak ada pilihan lain bagi Jokowi, kecuali memperluas dukungan dengan parpol non koalisi untuk memperkuat pemerintahannya. Perluasan dukungan ini, penting agar perjalanan pemerintahan Jokowi-JK tidak diganggu secara politik di parlemen.
Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK menjadi kuat kalau mendapatkan dukungan penuh dari parlemen, agar program-programnya dapat berjalan secara maksimal. "Jokowi harus dapat memperluas dukungan parpol di parlemen, namun tetap menghormati hak-hak dalam menjalankan fungsi politiknya di parlemen dengan tidak berusaha melakukan penjinakan, katanya.
Dia mengatakan, partai politik, parlemen, pers dan kekuatan 'civil society' harus memberi ruang yang cukup agar capres/cawapres terpilih Jokowi-JK dapat berkonsentrasi penuh membangun bangsa ini. "Kalau terus diganggu dengan hal-hal yang berbau politik yang tidak produktif, sehebat dan sekuat apapun pemerintahan yang dibangun nantinya, tidak bisa berkonsentrasi penuh," katanya.
Ahmad Atang yakin Jokowi-JK pasti berhasil merealisasikan semua janji-janjinya, asal pemerintahannya tidak diganggu secara terus menerus oleh kepentingan politik sempit. Hanya saja, jika kelompok Koalisi Merah Putih terus mengganggu dengan hal-hal yang berbau politik, maka pemerintah tidak akan berjalan efektif, katanya.

JAKARTA(BangsaOnline)Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil penelitian terbarunya mengenai 'Harapan dan Ancaman Jokowi-JK' di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 28 Agustus 2014. LSI menemukan mayoritas masyarakat Indonesia yakin pasangan presiden dan wakil presiden terpilih itu mampu memenuhi janji kampanye.
"Mayoritas publik yakin Jokowi-JK membuat Indonesia lebih baik. Yang yakin 71,73 persen, tidak yakin 14,11 persen, tidak tahu 14,16 persen," kata peneliti LSI, Rully Akbar, saat konfrensi pers.
Namun demikian, Rully menegaskan kondisi ini justru bisa menjadi beban bagi keduanya. Sebab, jika tidak terpenuhi maka mereka akan kecewa.
"Malah bisa berbalik. Harapan tinggi secara cepat bisa berubah jika tidak terpenuhi," ujarnya.
Dibandingkan dengan hasil penetapan suara di KPU yakni sebanyak 53,15, Rully melihat ada tambahan sekitar 20 persen publik yang menaruh harapan ke Jokowi-JK sehingga mencapai angka 71,73 persen.
"Semakin banyak pemilih yang menaruh harapan, semakin rentan mereka kecewa jika harapan tidak terpenuhi," ucapnya.
Untuk diketahui, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada 24-26 Agustus 2014. Dalam wawancara dengan responden, LSI menggunakan metode quickpoll melalui smartphone. Sedangkan metode sampling digunakan multistage random sampling.
Sementara, jumlah responden sebanyak 1.200 orang, margin of error kurang lebih 2,9 persen. LSI menambahkan, semua pemilih di Indonesia mempunya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden.

© VIVA.co.id

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengaku menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan pada Rabu malam, 27 Agustus 2014, di Nusa Dua, Bali. Salah satunya soal kenaikan harga bahan bakar minyak.
(Baca: SBY-Jokowi Tak Khusus Bahas Harga BBM)
Gubernur DKI Jakarta itu meminta Presiden SBY untuk menekan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang diasumsikan sebesar 2,3 persen. Bahkan ia ingin defisit ditekan sekecil-kecilnya. "Saya maunya sekecil-kecilnya. Teknisnya tanya ke tim transisi," kata Jokowi. (Baca:Pasokan Telat, SPBU di Banyuwangi Tutup)
Cara terbaik untuk menekan defisit, kata Jokowi, adalah menaikkan harga bahan bakar minyak. Namun, SBY, kata Jokowi, menolak permintaannya. "Beliau menyampaikan, saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan (harga) BBM," ujar Jokowi di Balai Kota, Kamis, 28 Agustus 2014. "Kenapa beliau menolak, tanya beliau," katanya. (Baca: M.S. Hidayat: BBM Lebih Baik Dinaikkan SBY)

Karena ditolak, Jokowi mengaku bakal menaikkan harga bahan bakar minyak di era pemerintahannya. "Saya siap untuk tidak populer," ujarnya.

Jokowi akan mengurangi subsidi BBM. Subsidi, kata Jokowi, akan dialihkan ke usaha yang produktif. Benih untuk petani, pestisida, dan solar untuk nelayan adalah beberapa kebutuhan yang akan mendapat subsidi.

"Saya kira harus mulai berubah. Jangan sampai konsumtif menggunakan BBM, untuk membeli mobil. Untuk mobil-mobil kita harus mulai mengubah dari sebuah konsumsi menjadi produksi. Itu saja."

Dalam RAPBN 2015, anggaran untuk belanja subsidi BBM sebesar Rp 291,1 triliun. Angka itu lebih besar daripada alokasi dalam APBN Perubahan 2014 yakni Rp 246,5 triliun.

ERWAN HERMAWAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Voluntarisme atau jiwa kesukarelawanan yang terjadi di kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014 diyakini mendapat andil dari sosok Prabowo Subianto sebagai calon presiden pesaingnya. Tanpa Prabowo, jiwa kesukarelawanan di kubu Jokowi-JK dinilai tak akan terlalu masif.
"Hidupnya kembali partisipasi politik secara sangat mencolok bukan hanya karena sosok Jokowi, melainkan juga karena ada Prabowo. Orang mengambil bagian dalam pilpres bukan hanya untuk memenangkan yang dipilih, melainkan juga menghadang yang tidak dipilih," kata sosiolog Ignas Kleden dalam diskusi bertajuk Memperkuat Partisipasi Politik Warga dalam Pemerintahan Jokowi-JK di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014) sore.
Menurut dia, Jokowi dan Prabowo memiliki sikap dan karakter yang berbanding terbalik. Oleh karena itu, wajar bila sebagian besar pendukung Jokowi adalah orang-orang yang tidak mendukung Prabowo sebagai presiden.
Hal serupa disampaikan Ketua Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid. "Situasi sedemikian kompleks karena Jokowi pesaingnya adalah Prabowo. Prabowo saya kira sudah mengkristalkan pergerakan warga. Kalau bukan Prabowo, saya yakin masyarakat konsolidasinya tidak seperti kemarin," ujar putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu.
Ignas dan Alissa berharap jiwa kesukarelawanan dan partisipasi warga bisa terus berlanjut dalam mengawal pemerintahan Jokowi-JK mendatang meskipun tak ada lagi persaingan dengan Prabowo.

Liputan6.com, Temanggung - Seorang kakek petani tembakau nekat berjalan kaki dari puncak Gunung Sumbing, Temanggung, Jawa Tengah, menuju Jakarta. Tekad itu dijalani oleh Mulyono untuk memenuhi nazarnya jika Jokowi terpilih jadi Presiden.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Kamis (7/8/2014), Warga Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung ingin bertemu Jokowi setibanya di Ibukota.
Nazar jalan kaki Mulyono itu dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selain mewujudkan nazarnya, aksi jalan kaki Mulyono membawa misi lain, saat Jokowi sudah resmi menjadi Presiden bisa memikirkan nasib petani tembakau khususnya di Temanggung.
Sementara itu, 2 gitaris band kenamaan asal mancanegara dan tanah air yaitu Arkarna dan Slank, Matt Hart dan Abdee Slank mendatangi Gedung Balaikota Jakarta untuk bertemu Presiden terpilih Joko Widodo.
2 gitaris dan sang Presiden terpilih itu pun langsung berpose salam metal di depan para wartawan.
Matt Hart, gitaris band Arkarna itu datang khusus ke Indonesia untuk memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Jokowi mengatakan, saya rasa ini akan menjadi kolaborasi kuat dalam musik antara kedua negara. Saya berharap pertemuan ini bisa menginspirasi karena musik tak terikat batas-batas negara, sambung Jokowi.
Dalam pertemuan yang berlangsung, dibicarakan pengembangan industri kreatif musik termasuk penegakan hukum seperti urusan royalti dan pajak pemasukan pemerintah.
Pada masa kampenye pemilihan presiden (Pilplres) yang lalu, Arkarna juga disebut-sebut mendukung pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla lewat kicauannya di akun Twitter Arkarna.

JAKARTA, KOMPAS.com —Shinta Nuriyah, istri almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), berharap agar presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla bisa memilih orang-orang yang memiliki kemampuan sebagai menteri. Shinta pun mengingatkan agar Jokowi hanya menerima politisi-politisi dengan kemampuan mumpuni untuk masuk dalam kabinet.
"Yang seimbanglah, yang betul-betul orang yang mau memperbaiki, mumpuni, dan tahu benar yang akan dikerjakan untuk rakyat. Jangan nanti sembarangan," pesan Shinta seusai perayaan Hari Anak Nasional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Shinta menyadari usulan partai politik soal kursi menteri bisa menjadi persoalan tersendiri dalam menyusun kabinet. Oleh karena itu, dia meminta agar partai politik tidak main-main dalam menempatkan kadernya sebagai menteri.
"Harus bisa mencari mana yang pantas karena ini urusannnya rakyat Indonesia," kata dia.
Dia berpesan agar Jokowi bisa membuat pemerintahan yang tegas, amanah, dan berpihak kepada rakyat. "Juga membawa kemakmuran bagi negara," ungkap Shinta.
Seperti diberitakan, presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla kini tengah menyusun kabinet. Sejumlah nama mulai dimunculkan ke publik. Selain itu, partai-partai koalisi seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sudah siap memberikan nama-nama kadernya untuk diajukan sebagai menteri, seperti Ketua Umum Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal Imam Nachrowi, Ketua DPP Marwan Ja'far, dan Wakil Ketua Umum Rusdi Kirana.
Sebelum memutuskan nama menteri, Jokowi-JK meresmikan Kantor Transisi yang dikepalai oleh Rini Soemarno, salah satu orang dekat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Kantor Transisi ini juga mengangkat deputi-deputi, seperti Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristyanto, dan Akbar Faizal.

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pedagang di Pasar Kemuning/Mede Jatinegara, Jakarta Timur, banyak yang ngedumel kesal akibat ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Awalnya, sejumlah pedagang sambil bersungut-sungut memindahkan barang dagangan mereka yang digelar di pinggir jalan dan trotoar. Suasana masih berlangsung kondusif. Namun, setelah seorang pedagang pakan ikan diangkut perlengkapan dagangnya, sejumlah pedagang lain ikut membela.

Beberapa pria menggerutu sambil menyalahkan Jokowi dan Ahok. Sorakan kecewa terhadap dua tokoh itu juga terdengar. Ada juga yang mengaitkannya dengan masalah Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Nyesel pilih Jokowi, bilangin ke Jokowi ya, intinya pedagang sini nyesel pilih dia," ujar seorang pria kepada wartawan.

"Ini karena Ahok nih. Yang dibela paling yang itu aja (menyebut etnis)," ujar pedagang lainnya.

"Emang dia mau kasih makan anak bini gue apa? Nyesel gue pilih Jokowi, mending Prabowo," kata pedagang lain.

Tak hanya Jokowi dan Ahok, pedagang juga sempat memprotes media. "Ngapain liput-liput? Jangan ngomong sama wartawan. Paling enggak dibelain," seru yang lain.

Muhammad Sani (38), seorang pedagang ikan, mengatakan kecewa dengan penertiban tersebut. Sani menilai, pemerintah dan seluruh jajarannya tidak berpihak kepada rakyat.

"Kita nyari duit halal. Daripada suruh kita jadi pencuri. Ini masih hari raya Idul Fitri, lho. Harusnya disediain tempat dulu baru digusur," ujar Sani.

Sani mengaku, dia tidak menyalahkan pemimpin DKI atas masalah ini. "Saya netral, enggak peduli ini dari pemda atau apa, yang penting saya bisa usaha. Kalau begini yang ada nambah pengangguran. Emang mereka ngasih kita makan apa?" katanya kesal.

Sebelumnya, puluhan petugas Satpol PP menggusur PKL dan parkir liar di Jatinegara. Petugas memindahkan dan mengangkut lapak PKL yang dibiarkan teronggok oleh pedagang. Sementara itu, yang diselamatkan pedagang tidak diambil petugas. Puluhan petugas terlibat dalam penertiban tersebut.

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com — Kemacetan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak, Provinsi Banten, dan Pelabuhan Bakauheni, Provinsi Lampung, tidak hanya kerap terjadi saat arus mudik atau arus balik pemudik Lebaran berlangsung.
Kemacetan juga terjadi pada hari biasa ketika terjadi gangguan di kedua pelabuhan itu atau cuaca buruk di perairan Selat Sunda.
Lama penyeberangan Merak-Bakauheni kini rata-rata mencapai tiga jam, dan nyaris tidak pernah lagi di bawah dua jam. Waktu penyeberangan itu banyak habis tersita saat kapal hendak bersandar di dermaga, karena harus "ngetem" cukup lama di perairan pelabuhan untuk mendapatkan giliran merapat ke dermaga.
Kapal terpaksa "ngetem" lama disebabkan sejumlah hal, seperti terjadi gangguan cuaca sehingga kapal sulit bersandar, atau dermaga rusak atau tidak seluruh dermaga dioperasikan. Kondisi seperti itu tentu mengakibatkan terjadinya penumpukan kendaraan, terlebih saat volume pengiriman barang dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya sedang meningkat.
Kondisi seperti itu selalu berulang terjadi dari tahun ke tahun, sementara volume pengiriman barang dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya selalu meningkat setiap tahunnya. Lalu lintas manusia melalui kedua pelabuhan penyeberangan itu juga meningkat dari tahun ke tahun.
Makin lamanya waktu penyeberangan tentu menimbulkan kerugian yang amat besar, bukan hanya bagi dunia usaha saja, juga bagi penumpang karena waktunya habis tersita di jalur penyeberangan kapal.
Sumatera dan Jawa merupakan pusat perekonomian Indonesia, sementara Pelabuhan Merak dan Bakauheni adalah pintu utama yang menghubungkan kedua pulau tersebut. Hampir seluruh komoditas tujuan Jawa atau Sumatera dikirimkan menggunakan jasa pelabuhan penyeberangan di Merak dan Bakauheni.
Berkaitan itu, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang sudah diwacanakan di era pemerintahan Presiden Soekarno itu mendapatkan respons positif dari penduduk Sumatera, juga wacana pembangunan "jembatan laut" Sumatera dan Jawa.
"Jembatan laut" ini dimaksudkan adalah perluasan kapasitas pelabuhan penyeberangan Merak dan Bakauheni, serta menambah dan meremajakan kapal-kapal feri yang dioperasikan di rute Merak-Bakauheni.
Sehubungan pembangunan JSS itu belum dilaksanakan dan waktu penyelesaiannya juga memakan waktu lama, masalah klasik yang menimpa penumpang, pengemudi, dan pelaku usaha yang menggunakan jasa Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni perlu dituntaskan dengan langkah nyata dan sifatnya mendesak.
Ada yang mengusulkan masalah kemacetan sebenarnya bisa diatasi lebih cepat jika areal Pelabuhan Merak dan Bakauheni diperluas agar dermaga dan areal parkir bisa diperbanyak; serta jumlah kapal diperbanyak dan diremajakan. Biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal itu disebutkan jauh lebih kecil daripada membangun JSS.
Gagasan seperti itu juga disampaikan Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung saat mengecek kesiapan angkutan Lebaran 2014.
Saat mengunjungi Pelabuhan Merak, ia meminta Kementerian Perhubungan menambah dermaga di Pelabuhan Merak karena hanya tersedia lima dermaga.
"Idealnya Pelabuhan Merak memiliki 10 dermaga sehingga penambahannya sudah mendesak dilakukan," katanya.
Selain di Merak, pembangunan dermaga baru di Bakauheni juga perlu dilakukan yang jumlahnya sesuai dengan jumlah dermaga di Pelabuhan Merak.
Dalam kondisi normal, puluhan ribu penumpang dan ribuan kendaraan dalam sehari diseberangkan dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya.
Pada arus mudik Lebaran 2014, PT ASDP Indonesia Fery menyebutkan sebanyak 569.823 pemudik diseberangkan dari Merak menuju Pulau Sumatera untuk merayakan Lebaran di kampung halaman mereka. Mereka terdiri atas pemudik pejalan kaki sebanyak 105.695 orang dan pemudik di atas kendaraan sebanyak 129.998 orang. Sementara itu, jumlah kendaraan terdiri dari roda dua, roda empat, bus dan truk mencapai 121.977 unit.
Saat arus mudik, jumlah pemudik dari Sumatera ke Jawa jauh lebih kecil. Namun, saat arus balik berlangsung, jumlah penumpang yang diseberangkan biasanya lebih banyak karena para pendatang baru ikut pindah ke Jawa, terutama pencari kerja di sektor formal dan informal.
Butuh solusi konkret
Meski upaya memperlancar lalu lintas manusia dan barang melalui Pelabuhan Merak dan Banten sebenarnya selalu mendapatkan perhatian dari setiap rezim pemerintahan di Indonesia, tetapi solusinya hendaknya nyata, bukan sekadar komoditas politik.
Chairul Tanjung telah mengusulkan langkah nyata untuk mengatasinya, yakni memperbanyak dermaga penyeberangan untuk mempercepat waktu tempuh penyeberangan.
Pada masa kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 lalu, komitmen dan optimisme pembangunan JSS kembali disampaikan tim pemenangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Sementara itu, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menggagas pembangunan "tol laut", yakni pengoperasian kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. "Tol laut" diyakini mampu memangkas biaya logistik barang sehubungan transportasi laut khusus barang belum terjadwal secara reguler dan terintegrasi dengan tol dan jalur kereta api.
Saat ini nasib JSS kini bisa dikatakan stagnan, padahal pembangunan jembatan yang menghubungkan Sumatera dan Jawa melalui Selat Sunda itu telah digagas sejak tahun 1960 di era pemerintahan Presiden Soekarno; bahkan dicanangkan menjadi salah satu bagian dari proyek Asian Highway Network (Trans Asia Highway dan Trans Asia Railway).
Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, gagasan itu kembali dihidupkan. Proyek berbiaya Rp 200 triliun -Rp 250 triliun itu memang sangat mahal, tetapi menguntungkan perekonomian nasional secara jangka panjang.
Bagi Lampung dan Banten, pembangunan JSS itu tentu akan menimbulkan implikasi terhadap perubahan pola, struktur tata ruang, dan sistem transportasi nya. Pembangunan JSS akan mengubah pola penggunaan lahan, seperti berkurangnya cakupan kawasan lindung dan bertambahnya cakupan kawasan budidaya. JSS juga akan mendorong perkembangan luas lahan terbangun di Provinsi Lampung.
Setelah JSS dibangun, kemungkinan besar akan tumbuh kawasan terbangun yang bernilai ekonomi tinggi, seperti kawasan perkotaan, pusat perdagangan dan jasa, kawasan industri dan wisata di koridor penyeberangan Bakauheni-Merak.
Struktur ruang juga akan berubah statusnya dengan pembangunan JSS itu, seperti menjadi pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW) atau pusat kegiatan lokal (PKL), yang tentu akan memacu kinerja dan struktur perekonomian Lampung dan Banten.
Dampak JSS bahkan diyakini mampu mendorong peningkatan perekonomian Indonesia hingga 80 persen, mengingat Sumatera dan Jawa merupakan daerah berpenduduk terbesar dengan kandungan sumber daya alamnya yang terbesar pula.
Sehubungan itu, apa pun solusinya, termasuk konsep tol laut Jokowi-JK, masalah transportasi laut di ruas Merak-Bakauheni perlu dituntaskan secara matang dan konkret. Setiap gangguan yang terjadi di Pelabuhan Merak atau Pelabuhan Bakauheni akan merugikan perekonomian nasional.

Editor	: Sandro Gatra
Sumber	: Antara

kompas.com Professor Donald K Emmerson adalah Direktur Forum Asia Tenggara di Shorenstein Asia dan seorang professor di Stanford University, AS. Dia optimis melihat kondisi politik di Indonesia. Berikut ini merupakan wawancara VOA (Voice of Amrica) dengan Prof Emmerson terkait pelaksanaan Pilpres 2014, terpilihnya Joko Widodo, serta peluangan dan tantangan Joko Widodo nanti sebagai presiden.

Rakyat Indonesia kelihatan semakin percaya diri dan dewasa mengikuti pilpres langsung tahun ini, tetapi ada suatu fenomena baru yang terjadi yaitu sikap Prabowo Subianto, salah satu calon presiden, yang menolak hasil rekapitulasi pemilu dan menarik diri dari proses pemilu hanya beberapa jam sebelum hasilnya diumumkan. Melihat kedua hal itu, bagaimana Anda melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

Saya seorang yang sangat optimistis melihat kondisi politik di Indonesia, meski ada kontroversi dan ketegangan yang terjadi terkait sikap Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu karena menilai telah dicurangi. Saya mempertaruhkan penilaian saya tetapi memang ada indikasi kuat bahwa Jokowi akan tetap dilantik sebagai presiden berikutnya dan Prabowo Subianto akan terisolasi jika tetap berkeras menolak hasil pemilu. Saya tetap yakin Jokowi tetap memiliki legitimasi sebagai pemenang pemilu yang jujur dan adil, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa melihat luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pemilih, hampir tidak mungkin pemilu berlangsung 100 persen secara jujur dan adil. Tetapi melihat selisih suara diantara Jokowi dan Prabowo sekitar 8 juta suara, sulit membayangkan bahwa 8 juta suara itu merupakan hasil rekayasa atau dicurangi.

Tetapi saya juga ingin melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih panjang, bukan sekedar berdasarkan pemilu kali ini saja. Ada penilaian bahwa demokrasi dianggap berhasil jika sudah menjadi satu-satunya aturan main di negara tersebut. Atau bahasa yang suka saya pakai adalah “the only game in town”. Tentu saja maksudnya ini lebih dari sekedar “permainan” atau “aturan”. Tetapi dengan kata lain tidak ada alternatif yang punya legitimasi di negara tersebut, dalam hal ini Indonesia, selain demokrasi.

Melihat konteks itu, menarik mencermati pidato-pidato Prabowo Subianto semasa kampanye yang menunjukkan bahwa dia tidak suka pada pemilu langsung, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ini bisa diterjemahkan bahwa Prabowo tidak punya komitmen pada demokrasi.

Jadi ada baiknya dia tidak terpilih sebagai presiden baru Indonesia karena bisa-bisa dia justru membuat demokrasi mundur. Tetapi kembali ke pertanyaan awal soal “apakah demokrasi sudah menjadi satu-satunya aturan permainan di Indonesia dan apakah sudah diinstitusionalisasikan,” maka ada sejumlah kriteria yang bisa dijadikan ukuran.

Salah satu di antaranya adalah sudah berapa banyak pemilu yang diselenggarakan. Awal tahun ini Indonesia menyelenggarakan pemilu langsung keempat yaitu pemilu legislatif dan disusul dengan pemilu presiden langsung ketiga pada tanggal 9 Juli lalu. Memang belum ada batas perolehan suara (threshold) yang ditetapkan untuk menunjukkan “wah memang demokrasi sudah dilembagakan di Indonesia,” tetapi pertambahan jumlah pemilih setiap tahun ini menunjukkan bahwa demokrasi memang mulai menjadi kisah sukses di Indonesia. Demokrasi menjadi cara efektif serah terima kekuasaan secara damai dalam sistem politik.

Kriteria kedua adalah transparansi. Dalam hal ini kita patut memuji rakyat Indonesia, termasuk pemilih-pemilih muda, yang sudah semakin dewasa. Bahkan dalam pemilu kali ini mereka menggunakan teknologi lewat berbagai media sosial, quick counts, exit polls, dll. Untuk menghindari terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu, mereka tidak segan-segan melakukan cek dan recheck lewat berbagai media sosial tadi. Ini suatu hal yang menggembirakan terlebih melihat semangat kaum muda Indonesia yang kelak mewarisi masa depan Indonesia.

Kriteria ketiga adalah legitimasi dan ini sangat penting. Indonesia cukup beruntung karena dalam dua pilpres langsung sebelumnya, Yudhoyono memenangkan pemilu secara mutlak dengan selisih suara sangat besar, baik di pemilu 2004 maupun pemilu 2009. Sulit mempersoalkan selisih suara yang sangat besar yang diraih Yudhoyono. Hal ini membantu mempersiapkan rakyat Indonesia menghadapi perolehan selisih suara Jokowi yang lebih sedikit. Perolehan suara Jokowi yang 53 persen dengan Prabowo yang 47 persen, jadi ada selisih suara 6 persen, tetapi merupakan hal yang substansial. Tetapi tetap memicu pertanyaan soal apakah Prabowo akan berhasil mempersoalkan selisih suara tersebut ke pengadilan dan akankah hal ini memicu terjadinya aksi kekerasan.

Kita sama-sama tahu Indonesia sudah mengalami banyak pengalaman dengan terjadinya beragam aksi kekerasan. Saya bahkan baru saja berbicara dengan beberapa teman yang baru kembali dari Indonesia, mereka mengatakan menemui banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang bersiap menuju ke Singapura, Hong Kong atau negara-negara dekat lainnya karena khawatir terjadinya aksi kekerasan bernuansa ras pasca pemilu. Ini sangat miris. Meskipun hingga saat wawancara ini terbukti tidak terjadi aksi kekerasan apapun di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu tidak terbukti, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah dewasa dan menunjukkan keabsahan hasil pemilu.

Jika ketiga kriteria itu dinilai sudah terpenuhi, dapatkah dikatakan demokrasi Indonesia sudah berhasil?

Nah itu dia. Demokrasi baru dinilai benar-benar berhasil jika berhasil membuktikan kepada para peserta demokrasi – dalam hal ini rakyat Indonesia, bahwa hasil demokrasi itu manjur bagi mereka. Bahwa tokoh atau pemerintahan yang dihasilkan dari proses demokrasi itu benar-benar kompeten. Ini masih harus diuji karena Jokowi juga baru saja terpilih.

Jokowi memang belum membuktikan kompetensinya tetapi setidaknya rakyat Indonesia telah membuktikan bahwa mereka lebih dewasa dalam berdemokrasi dibanding elite politiknya, bukan?

Hahaha… Penggambaran yang Anda sampaikan cukup baik. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah elite politik terlibat dalam korupsi, manipulasi, ada yang mengklaim bahwa Indonesia adalah negara oligarki yang tidak bisa melakukan reformasi, negara yang hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang korup, dan jika kemudian kita melihat beberapa elite politik tertentu yang keluar masuk dalam kabinet pemerintahan selama ini, memang benar yang Anda katakan.

Tetapi Anda juga harus mengetahui bahwa Jokowi berasal dari latar belakang yang sama sekali berbeda. Dia adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang latar belakangnya berasal dari dunia bisnis, ia memang pernah menjadi walikota Solo dan kemudian gubernur Jakarta, tetapi pada dasarnya dia adalah pebisnis. Dia seorang eksportir mebel dari Solo. Dia berasal dari luar lingkaran elite yang korup. Dan rakyat Indonesia tampaknya tahu betul bahwa jika mereka memang ingin melakukan reformasi secara serius, terutama reformasi ekonomi yang memang luar biasa penting, maka sangat rasional untuk tidak memilih seseorang yang pernah duduk di lingkaran kekuasaan, tetapi memilih seseorang yang benar-benar berasal dari luar sistem.

Apa masalah yang menjadi target pekerjaan utama Jokowi setelah dilantik? Reformasi ekonomi atau justru mengatasi intoleransi beragama dan minimnya perlindungan terhadap kaum minoritas?

Saya kira kita harus bedakan antara prioritas dan masalah. Dalam hal prioritas, saya kira prioritas utama Jokowi adalah reformasi ekonomi. Harus diakui bahwa makro ekonomi Indonesia tidak terlalu baik, angka pertumbuhan masih di bawah 6 persen. Angka ini sebenarnya, jika ingin jujur, merupakan hal yang tidak seharusnya. Artinya angka pertumbuhan ini masih bisa didorong lebih tinggi lagi jika Indonesia berniat tidak sekedar jadi negara berkembang.

Infrastruktur merupakan prioritas penting lain terkait reformasi ekonomi. Indonesia dikenal sebagai negara yang punya sumber daya beragam, minyak, emas, mineral, dll, sehingga infrastruktur merupakan hal vital. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dll. Infrastruktur merupakan hal yang sangat vital. Tanpa infrastruktur yang memadai, Indonesia akan tertinggal secara domestik dan luar negeri. Padahal ini sangat penting untuk mendorong angka pertumbuhan. Hal lain adalah anggaran! Hampir seperlima anggaran habis untuk subsidi BBM. Saya tahu mencabut subsidi BBM akan sangat menyakitkan rakyat, tetapi saya juga yakin legitimasi Jokowi akan membuat rakyat memahami kebijakan ini jika ia memutuskannya pada tahun pertama setelah berkuasa.

Prioritas penting lain setelah ekonomi adalah pendidikan. Untuk mencegah terperangkap dalam kemiskinan secara terus-menerus, Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya kebijakan pendidikan Indonesia sejak jaman Soeharto sudah cukup baik, terutama dari sisi kuantitas atau banyaknya jumlah anak yang bisa sekolah. Tapi dari sisi kualitas, saya kira perlu ada terobosan. Jika Indonesia tidak bisa membuat SDM-nya bersaing di pasar global maka masa depannya akan kurang cerah.

Sementara dari sisi tantangan, yang paling utama adalah intoleransi yang Anda sebut tadi. Meningkatnya jumlah kelompok Islam garis keras dan kekebalan hukum yang mereka miliki setelah melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok Kristen, kelompok Islam-minoritas dll merupakan tantangan utama yang harus diatasi Jokowi. Saya sangat gembira ketika menyadari pidato kemenangan Jokowi di pelabuhan Sunda Kelapa, yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan Indonesia memiliki akses maritim global, menggunakan beragam bahasa. Salam pembuka Jokowi dalam pidato itu tidak saja menggunakan bahasa Arab “Assalammualaikum” tetapi juga bahasa Budha, Hindu, dll. Ini menunjukkan bahwa Jokowi sejak awal punya keberanian untuk mengatasi intoleransi beragama di Indonesia.

Tantangan kedua Jokowi adalah korupsi. Survei terbaru Gallup menunjukkan bahwa 91 persen warga Indonesia yakin bahwa korupsi meluas dari pemerintahan dan 86 persen warga yakin korupsi meluas dari dunia bisnis. Ini merupakan salah satu tantangan utama bagi Jokowi untuk memberantasnya dan menurunkan angka korupsi. Saya yakin Jokowi mampu karena dalam salah satu pernyataannya dia mengatakan “jika ada menteri yang kinerjanya tidak baik, termasuk melakukan korupsi, maka dia akan memecatnya.” Ini tidak terjadi pada pemerintahan Yudhoyono, terutama pada masa jabatan keduanya. Momentum pemberantasan korupsi yang digalakkan pada masa jabatan pertama, pupus begitu muncul sejumlah kasus korupsi pada masa jabatan keduanya, yang bahkan menjadi wabah tidak saja di pemerintahannya tetapi juga partai politiknya.

Jika Jokowi menyadari masalah dan tantangan yang dihadapinya, pastinya akan terjadi perubahan kebijakan besar-besaran dalam pemerintahan Jokowi?

Ya. Tetapi saya harus jujur menganalisa, karena saya independen dan tidak partisan, bahwa Jokowi memang jauh lebih menjanjikan sebagai pemimpin baru dibanding Prabowo, tetapi jangan lupa partai yang mengusungnya ke puncak kekuasaan. PDI-Perjuangan dan pimpinannya Megawati Soekarnoputri bukanlah orang luar, ia adalah orang dalam. Setidaknya pernah berada dalam lingkaran kekuasaan. Demikian pula Jusuf Kalla yang kini akan berjuang bersama Jokowi, patut diakui dia memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani berbagai isu, terutama konflik di Aceh dan Poso, tetapi dia juga orang dalam, dia juga bagian dari elite politik. Latar belakangnya di Golkar, partai yang kini justru mendukung Prabowo. Jadi saya optimistis, tetapi juga waspada, berhati-hati melihat pengambilan kebijakan Jokowi nantinya. Jika Anda mencoba memposisikan diri dalam posisi Jokowi dan menjadi inkumben, maka banyak hal akan berubah, dalam arti dia akan menyadari bahwa banyak hal yang harus dilakukan dan tanggungjawab yang harus dipikul lewat kompromi.

Apakah mungkin terjadi kompromi, atau saya lebih suka menggunakan kata “rekonsiliasi”, di antara kubu Jokowi dan Prabowo? Mungkinkah Jokowi menawarkan sejumlah posisi bagi Prabowo?

Ini topik yang krusial. Karena begini, setelah pengumuman KPU dan ada penetapan pemenang secara sah, tanpa gejolak, mungkin banyak warga dan pemimpin dunia merasa lega. Mereka mulai mengalihkan perhatian ke Ukraina, krisis Israel-Palestina, dll. Tetapi saya tidak. Menurut saya masa di antara saat pengumuman KPU 22 Juli hingga pelantikan Oktober nanti justru merupakan masa-masa genting. Jelas bahwa partai-partai yang mendukung Prabowo bisa akan bubar atau keluar dari koalisi yang mereka ciptakan. Mereka akan mencari kesempatan untuk bergabung dengan Jokowi yang saat ini hanya menguasai 37 persen kursi di DPR.

Harus diakui bahwa meskipun Jokowi jadi presiden, dia adalah presiden minoritas karena partai-partai yang mendukungnya hanya merupakan kelompok kecil di DPR. Sementara sistem politik Indonesia adalah campuran antara presidensial dan parlementer. Jokowi akan menghadapi kesulitan jika dia menemui tantangan dari koalisi besar yang berada di belakang Prabowo. Kabar baiknya adalah koalisi permanen Prabowo itu justru akan bubar. Tetapi jangan salah, hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru karena jika kita belajar dari era pemerintahan Yudhoyono yang merangkul begitu banyak partai pendukung dan merasa “kuat”, padahal hanya dalam tanda petik. Dukungan yang diperoleh Yudhoyono semu dan banyak anggota kabinetnya yang mengambil kebijakan sendiri-sendiri karena merasa loyalitasnya diukur dari sikap loyal kepada partai politiknya, bukan kepada presiden.

Walhasil pemerintahannya kacau dengan begitu banyak politisi independen dan Yudhoyono tidak bisa membuat kabinetnya kompeten. Sudah tidak kompeten, dipenuhi skandal korupsi pula. Jadi saya kira sebaiknya hanya melakukan koalisi secara minimal, 53 hingga 54 persen, sehingga bisa mempertahankan kekuatan mayoritas tadi tanpa perlu diganggu oleh mereka yang hanya loyal pada partai politik dan bukan pada presiden. Saya menilai Jokowi cukup mampu mewujudkan hal ini karena dia pernah mengatakan bahwa hanya 20 persen dari kabinetnya yang berasal dari partai politik. Jika itu yang terjadi saya yakin kompetensi pemerintah Jokowi akan tinggi dan korupsi bisa ditekan.

Adakah kebijakan luar negeri yang perlu diubah Jokowi?

Dari kampanye-kampanya saya melihat Jokowi menekankan perlunya memperkuat hubungan antara Indonesia dan Palestina, yaitu dengan membuka kedutaan Indonesia di Palestina. Tapi di luar Timur Tengah, saya kira banyak pihak menanti bagaimana sikap Indonesia mengatasi beragam tantangan baru di Asia Tenggara, termasuk pendekatan apa yang akan dilakukan terhadap China. Kini ada anggapan bahwa “Anda bisa mendekat ke China untuk meningkatkan kemakmuran dan mendekat ke Amerika untuk memperkuat keamanan.”

Jika Jokowi benar-benar tulus saat mengungkapkan rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim dunia” atau “global maritime access” maka dia harus mempersiapkan kebijakan untuk menghadapi China, terkait krisis di Laut China Selatan, dan tentu saja pada ASEAN. Indonesia adalah “natural leader” ASEAN, tapi herannya dalam beberapa tahun ini Indonesia tidak suka memainkan peran penting. Kebijakan luar negeri Indonesia malah bisa dibilang “naïf”.

Kita dengar dari Yudhoyono bahwa kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan “million friends zero enemy”. Itu bukan strategi, itu kontes popularitas. Saya harap Jokowi memahami luasnya Indonesia, signifikannya peran yang dimainkan, bahkan negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragam sumber daya, sehingga kebijakan luar negerinya lebih baik. Saya kira Indonesia tidak bisa bersikap pasif saja terhadap banyak hal, terutama terhadap China. Karena jika hal ini terus terjadi maka dari perspektif Amerika, jika Amerika diminta Vietnam dan Filipina untuk membantu menghadapi China, maka sebenarnya Amerika justru mempertanyakan peran Indonesia dan ASEAN terlebih dulu. Jika negara-negara di Asia Tenggara tidak peduli dengan konflik yang terjadi di Laut China Selatan, kenapa Amerika harus peduli?

Pendekatan yang sekarang ini terjadi yaitu “mendekat ke China untuk meningkatkan kemakmuran dan mendekat ke Amerika untuk memperkuat keamanan,” bukanlah pendekatan yang baik untuk jangka panjang. Apalagi bagi Amerika yang pastinya tidak ingin “dimintai” membantu menjaga keamanan Asia Tenggara tetapi ditinggal saat Asia Tenggara mencari kemakmuran ke China. Pernyataan ini bisa jadi kontroversial tetapi saya rasa Indonesia dibawah Jokowi harus memikirkan hal ini. Banyak pihak, termasuk Amerika, yang menunggu inisiatif Indonesia dalam berbagai isu.

BBC Joko Widodo sudah menyampaikan pidato kemenangan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa 22 Juli malam.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa kemenangannya adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia yang diharapkan akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaualat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadiahn dalam kebudayaan.

"Namun dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pilihan politik seakan menjadi alasan untuk memisahkan kita."
"Dengan kerendahan hati, kami Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali ke takdir sejarah sebagai bangsa yang bersatu, bangsa yang satu, bangsa Indonesia."
"Pulihkan kembali hubungan keluarga dengan keluarga, hubungan tetangga dengan tetangga, hubungan teman dengan teman yang sempat renggang," tambahnya dari atas satu kapal tradisional Pinisi di pelabuhan Sunda Kelapa.
"Mulai sekarang petani kembali bersawah, nelayan kembali melaut, anak-anak kita kembali ke sekolah, pedagang kembali ke pasar, buruh dan pekerja kembali ke pabrik dan karyawan kembali bekerja di kantor. Lupakanlah nomor satu, lupakanlah nomor dua."
Jokowi juga menyebutkan salam tiga jari sebagai persatuan Indonesia, dan bukan dua jari yang sebelumnya menjadi ciri dari kampanyenya.

Ditolak Prabowo

Pidato kemenangan ini disampaikan setelah Klik Komisi Klik Pemilihan Umum menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla Klik sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.

Prabowo Subianto menolak penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU.

Berdasarkan penghitungan suara di 33 provinsi, Jokowi-Kalla mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara sementara saingan mereka, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, meraih 46,85% atau 62.262.844 suara.
Penetapan ini dilakukan setelah KPU merampungkan proses penghitungan seluruh provinsi, Selasa (22/07), dengan total jumlah suara yang sah mencapai 132.896.438 suara.
Beberapa jam sebelum penetapan ini, Prabowo Subianto menyebutkan proses pilpres ini tidak demokratis dan ia menyatakan mundur.
"Menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum dan dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung," tegas Prabowo di depan para pendukungnya di Jakarta.

kompas Catatan Kaki Jodhi Yudono

Kepada yang baik hatinya, Mas Joko Widodo.
Barangkali, inilah kali terakhir saya memanggil Anda dengan sebutan Mas. Besok, setelah tanggal 22 Juli, saat Anda insya Allah terpilih sebagai presiden negeri ini, mana berani saya memanggil sampean dengan sebutan Mas. Bisa-bisa dipelototin sama para pengawal Anda.

Sekadar mengingatkan, Mas. Kita bertemu pertama kali pada tanggal 12 April 2012 di ruang rapat redaksi Kompas.com. Waktu itu pagi-pagi benar Anda datang ke kantor kami untuk silaturahim berkait dengan pencalonan Anda menjadi gubernur DKI. Saya tanya, kelak kalau sudah jadi gubernur mau dipanggil Mas atau Bang, seperti para gubernur sebelum-sebelumnya. "Terserah saja," begitu jawab Anda.

Baiklah, lantaran sampean orang Jawa, selisih umur kita juga cuma dua tahun, maka saya panggil Mas saja kepada Anda, Mas Joko Widodo. Tapi beneran, saya janji, ini kali terakhir saya menyapa Anda dengan sebutan Mas. Selain khawatir dipelototin para pengawal Anda, rasanya enggak enak juga ya memanggil presiden dengan panggilan Mas. Mas Presiden! Patutnya memang Pak, Bapak Presiden, itu jika Anda terpilih jadi presiden.

Pada pertemuan tersebut, saya merasakan betul betapa Anda tak memasang jarak. Kita leluasa ngobrol ke sana kemari dengan santai. Sempat juga saya tanyakan, apakah Anda juga akan menyisihkan gaji Anda sebagai gubernur untuk kegiatan sosial seperti ketika menjadi Wali Kota Surakarta. Anda cuma senyum, sebuah senyum yang cukup sulit diterjemahkan.

Sebagai manusia, tentu saja Anda juga tak luput dari kekurangan. Salah seorang anggota tim sukses Anda bilang kepada saya bahwa Anda adalah unorganized, susah diatur oleh protokoler. Anda bergerak ke mana hati Anda berkata. Begitulah yang saya dengar saat Anda tak memenuhi kesepakatan yang pernah kita bikin untuk membuka pameran bersama para pelukis Gelanggang Remaja Jakarta Selatan (Garajas).

Sungguh Mas, waktu itu saya sakit hati terhadap Anda. Sampai saya bilang ke anggota tim sukses Anda kala itu, "Mau ditaruh di mana muka saya di depan kawan-kawan pelukis yang mengharapkan kehadiran Anda."

Cukup lama juga saya "dendam" terhadap Anda. Sampai akhirnya saya bisa berdamai dengan diri saya dan bisa memaklumi kenapa Anda tak jadi datang untuk membuka pameran lukisan itu. Tahu enggak, Mas, salah satu alasan kenapa kemudian saya "memaafkan" sampean? Itu karena saya lihat Anda bekerja secara bersungguh-sungguh untuk membenahi Kota Jakarta. Saya lihat Anda blusukan ke got-got yang mampat, ke sungai yang dipenuhi sampah, ke warga-warga miskin.

Ya, akhirnya saya bisa memaklumi Anda, dengan asumsi bahwa kala itu pasti Anda sibuk sekali mendatangi konstituen yang tersebar di beberapa tempat di Jakarta yang macet. Maka seperti Anda juga, saya pun bilang ke diri saya, "Aku rapopo".

Selanjutnya saya pun menyaksikan Anda dari kejauhan, melalui televisi maupun berita di koran, online, serta radio. Termasuk saat Anda terpilih menjadi gubernur. Sempat kita satu pesawat menuju Yogyakarta pada pertengahan Juni 2013. Seperti yang diceritakan beberapa orang, memang benar Anda duduk di kelas ekonomi di belakang bangku saya.

Seperti yang saya saksikan langsung. Anda datang sendiri tanpa pengawal dari arah depan menuju kursi belakang. Sontak kedatangan Anda membuat "kegaduhan" para penumpang demi melihat Anda sepesawat dengan mereka.

Oh ya, saya ingin memberi kesaksian untuk menjawab tuduhan mereka yang nyinyir bahwa Anda memang sengaja berjalan dari bagian depan pesawat menuju kursi Anda di bagian belakang supaya dilihat para penumpang lain, ya sekadar pencitraan begitu. Padahal, yang saya tahu, pintu bagian belakang pesawat memang tidak terbuka sehingga semua penumpang harus melalui pintu bagian depan.

Waktu terus bergulir. Kabar mengenai Anda pun saya hikmati. Anda bersama Wagub Ahok dinilai sukses membenahi Waduk Ria Rio, membenahi pedagang di Tanah Abang, di Pasar Minggu, terus Anda masuk ke dalam daftar 50 pemimpin hebat dunia versi majalah Fortune edisi 7 April 2014. Anda menempati urutan ke-37. Sampai akhirnya Anda mendeklarasikan menjadi calon presiden republik ini di rumah Si Pitung di Marunda. Maka, sejak itulah panji-panji sebagai calon presiden dikibarkan.

Hilanglah keraguan dari pihak lawan maupun pendukung. Bagi pihak lawan, kian jelas, Andalah musuh bersama mereka. Bagi pendukung, kian solidlah mereka yang selama ini memang telah memuja Anda. Ketika akhirnya kandidat capres hanya ada dua, diri Anda dan Prabowo Subianto, maka bangsa ini pun langsung terbelah menjadi dua, yakni mereka yang mendukung Anda dan bagian lainnya yang mendukung Prabowo.

Hari-hari berat pun mulai Anda lalui. Kampanye hitam yang mematikan datang bertubi-tubi. Anda dituduh sebagai keturunan Islam gadungan, beraliran PKI, melakukan tindak korupsi, dan tuduhan keji lainnya. Atas semua tuduhan itu, sampean cuma bilang, "Aku rapopo".

He-he-he, tapi kalimat "Aku rapopo" yang sebetulnya berkonotasi ikhlas itu masih juga dijadikan bahan untuk menyerang Anda. Mereka yang berseberangan menuduh Anda sebetulnya tak bisa apa-apa, alias bodoh, karena bisanya cuma bilang "Aku rapopo".

Jika saya menjadi Anda, pasti saya akan salah tingkah dan salah gaya. Mau ngapain aja serba salah. Tapi untunglah Anda kuat hatinya dan juga kuat badannya. Walhasil, Anda tetap fokus menuju istana sebagai calon presiden. Bahkan kalau boleh jujur, di akhir-akhir debat presiden, Anda semakin kukuh dan yakin bakal memenangi Pilpres 2014.

Mas Jokowi yang baik hati. Besok tanggal 22 Juli KPU mengumumkan hasil pilpres. Para pendukung Anda—seperti juga pendukung Prabowo—yakin Anda akan memenangi pemilihan tersebut. Jika esok benar Anda terpilih menjadi presiden, itu kian mempertegas kebesaran Tuhan bahwa tiada makhluk yang bisa mengubah dan mengatur takdir. Seberapa pun biaya dikeluarkan, apa pun cara dipakai untuk menghadang Anda, jika Tuhan telah menetapkan Anda jadi presiden, maka jadilah Anda sebagai presiden.

Barangkali, telah tertulis di loh mahfuz bahwa pada usia ke-53, pada tanggal 22 Juli, sebulan setelah berulang tahun, Anda terpilih sebagai presiden. Jika ini benar terjadi, maka gugurlah segenap teori tentang bibit-bebet-bobot, tentang dedeg piadeg Anda yang kerempeng dan ndeso dan tidak pantes jadi presiden.

Ya, ya... Anda hanyalah lelaki sederhana yang lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo serta merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari empat bersaudara. Ayah Anda berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan nenek berasal dari sebuah desa di Boyolali. Anda mengawali pendidikan dengan masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.

Sebagaimana galibnya wong cilik, Anda pernah juga mengalami kesulitan hidup. Terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, Anda memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahanda, sampean mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun. Penggusuran yang Anda alami sebanyak tiga kali pada masa kecil memengaruhi cara berpikir dan kepemimpinan Anda kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.

Oh ya, Mas. Ada juga lho yang menyamakan perjalanan Anda menuju RI 1 sebagai lakon "Petruk jadi ratu". Itu artinya, karena Anda itu lebih pantas jadi kawulo dan tidak pantas jadi ratu, maka kelak ketika menjadi presiden pun enggak akan lama. Sebab, kedudukan Anda pantasnya memang sebagai kawulo, sebagai rakyat.

Saran saya, biarin saja, Mas. Tetaplah Anda berpegang pada jargon "Aku rapopo". Sebab saya yakin, para pendukung Anda pasti akan berpikir sebaliknya. Kendati Anda bertampang sebagai kawulo, sebagai Petruk, tapi Anda memiliki kemuliaan hati sebagai seorang kesatria, sebagai Abimanyu. Tidak pernah sekali pun Anda mengolok-olok lawan Anda, sebagaimana lawan-lawan Anda mengolok-olok sampean.

Para pendukung Anda tentulah meyakini benar bahwa Anda adalah kesatria terpilih yang akan memimpin para kawula, rakyat negeri ini. Para pendukung Anda pasti akan legawa memangku Anda sebagai "raja". Tugas kawula hanyalah memangku raja, agar ia dapat menduduki takhtanya.

Sebab, pendukung Anda yang tulus itu, yang berjumlah 1.289 kelompok relawan Jokowi-JK di seluruh Indonesia, adalah rakyat yang telah memiliki kesadaran sebagai rakyat yang dapat membantu penguasa untuk menuliskan sejarahnya. Mengapa mereka memilih Anda? Sebab, dari jejak rekam Anda, mereka tahu bahwa Anda itu jenis penguasa yang menghargai kawula, yang berkorban demi kawula, tidak malah menjadi benalu bagi rakyatnya. Mereka juga tahu, bahwa Anda mau berkorban demi mereka. Itulah sebabnya, mereka ikhlas menyiapkan kursi bagi Anda untuk menjadi seorang raja, seorang presiden.

Semoga Anda mengerti ini semua bahwa kuasa itu hanyalah sarana buat berkorban. Jika tak memiliki kesadaran ini, Anda tidak akan dianggap oleh rakyat. Raja akan tamat riwayatnya sebagai raja jika sudah ditinggal rakyatnya. Raja yang tidak dipangku rakyat adalah raja yang koncatan (ditinggalkan) wahyu.

Ah, saya mendadak teringat ucapan Petruk dalam cerita pewayangan, "Rakyat itu ada sepanjang zaman. Sementara raja itu tidaklah abadi. Ia bertakhta hanya dalam masa tertentu. Ketika masa itu lewat, ia harus turun atau binasa. Sementara rakyat terus ada. Buktinya, saya ini ada di sepanjang zaman. Menjadi punakawan, hamba yang menemani penguasa dari masa ke masa, sampai hari ini. Kawula iku ana tanpa wates, ratu kuwi anane mung winates (rakyat itu ada tanpa batas, sedangkan raja ada secara terbatas)."

Mas Joko Widodo yang suka blusukan, demikian surat dari saya. Tetaplah menjadi Petruk, tetapi berkepribadian sebagai Abimanyu. Tetaplah bersama kawula dan jangan sekali-sekali membuat jarak dengan rakyat.

Wis yo Mas, sing ati-ati, di jalan banyak angin ribut, badai, dan juga serigala!

@JodhiY

kontan JAKARTA. Calon wakil presiden Jusuf Kalla siap melakukan gebrakan untuk membangkitkan roda perekonomian Indonesia. Ia yakin, semuanya dapat lebih mudah dilakukan dengan kebijakan dan politik anggaran yang tegas.
Kalla menjelaskan, saat ini Indonesia tengah ada dalam situasi sulit karena menghadapi defisit anggaran. Di luar itu, utang negara juga bertambah dan daya ekspor menurun. "Orang sampai lupa, ekspor itu bukan soal mengirim barang, tapi soal memasukkan nilai. Percuma kita ekspor ratusan ton kalau hanya sedikit yang masuk ke Indonesia," kata Kalla di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014) malam.
Dalam kondisi sulit seperti ini, kata Kalla, ada tiga hal penting yang harus dilakukan Indonesia. Yaitu mengelola kebijakan, anggaran, dan meningkatkan semangat kewirausahaan. Menurut Kalla, ketiga hal itu saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan.
"Sering orang nanya kepada saya, apa prioritas setahun pertama? Sebulan pertama mempelajari semua hal, kedua menjalankan organisasi, dan memperbaiki anggaran. Itu harus dilakukan 1-2 bulan," ujarnya.
Ia melanjutkan, pengelolaan kebijakan dan anggaran merupakan dua kekuatan utama yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi, kekuatan itu dianggap Kalla tak dioptimalkan dengan baik oleh pemerintahan saat ini.
Beberapa evaluasi yang diberikan Kalla untuk pemerintahan saat ini adalah karena anggaran yang tersedia tak mampu memberikan stimulus pada pembangunan. Pasalnya, anggaran pembangunan telah banyak dialirkan untuk subsidi yang tak produktif, dan biaya pegawai.
Kalla mencatat, hanya sekitar 10% anggaran yang benar-benar dialirkan untuk pembangunan. Semua itu semakin parah, imbuh Kalla, saat ada perubahan nilai di mana beban tanggung jawab yang seharusnya diemban atasan justru dialihkan ke tingkat bawah.
Akhirnya jajaran di bawah lambat membuat keputusan lantaran khawatir tersandung masalah setelahnya.
"Akibatnya semua menteri makin bertumpuk suratnya, makin takut ambil keputusan, mana yang prioritas tidak tahu lagi karena kekhawatiran. Sebenarnya tidak sulit, dan kita ingin tarik tanggung jawab itu ke atas," tandasnya. (Indra Akuntono)

Editor: Uji Agung Santosa

Sumber: Kompas.com

Komentar

AMISHA24 Oktober 2018 pukul 05.24

Saya selalu berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan peminjam yang meminjamkan uang tanpa membayar terlebih dahulu.

Jika Anda mencari pinjaman, perusahaan ini adalah semua yang Anda butuhkan. setiap perusahaan yang meminta Anda untuk biaya pendaftaran lari dari mereka.

saya menggunakan waktu ini untuk memperingatkan semua rekan saya INDONESIANS. yang telah terjadi di sekitar mencari pinjaman, Anda hanya harus berhati-hati. satu-satunya tempat dan perusahaan yang dapat menawarkan pinjaman Anda adalah SUZAN INVESTMENT COMPANY. Saya mendapat pinjaman saya dari mereka. Mereka adalah satu-satunya pemberi pinjaman yang sah di internet. Lainnya semua pembohong, saya menghabiskan hampir Rp15 juta di tangan pemberi pinjaman palsu.

Pembayaran yang fleksibel,
Suku bunga rendah,
Layanan berkualitas,
Komisi Tinggi jika Anda memperkenalkan pelanggan

Hubungi perusahaan: (Suzaninvestment@gmail.com)

Email pribadi saya: (Ammisha1213@gmail.com)
BalasHapus
Balasan
Wikonda Official Ajah6 Maret 2020 pukul 22.40

Sandiaga Uno Ingin Generasi Melenial Wajib Sebar Virus Wirausaha
Maret 06, 2020
Viral Petang, 06/03/20 BANDAR LAMPUNG – Mantan Ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2005-2008 Sandiaga Salahudi...Read More
BalasHapus
Balasan
Endang Shut10 Mei 2020 pukul 22.17
Salam semuanya !!
Saya hanya memiliki kesaksian singkat untuk dibagikan kepada Anda semua. Nama saya Endang Shut dari Indonesia. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya mengalami kesulitan keuangan, dan dalam keputus-asaan, saya dibohongi oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman merujuk saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ny. REBACCA ALMA yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp.950.000.000 Sembilan Ratus lima puluh Juta dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau kesulitan, Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. lancar dengan tingkat bunga hanya 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya ajukan dikirim langsung ke akun saya tanpa penundaan atau ketidaknyamanan. Karena saya berjanji kepadanya bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman yang dapat diandalkan dalam bentuk apa pun, silakan hubungi dia melalui email langsungnya: rebaccaalmaloancompany@gmail.com

Rincian Kontak Ibu Baik. Silakan hubungi dia dia sah.
Nama: Rebacca Alma
Telepon: +14052595662
WhatsApp: +14052595662
https://Instagram.com/rebaccaalma
e_mail: rebaccaalmaloancompany@gmail.com

Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya endangshut2@gmail.com. Sekarang, yang saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya yang saya kirim langsung ke rekening bulanan yang merupakan pembayaran cicilan bulanan. Saya berharap Anda berhasil menghubungi REBECCA ALMA LOAN COMPANY. Tuhan memberkati kalian semua

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
BalasHapus
Balasan
CYNTHIA DAFA2 November 2020 pukul 00.17
Halo nama saya Cynthia Dafa, saya tinggal di Indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk berterima kasih kepada Yang Mahakuasa Alleh atas hidup saya dan menggunakan saya untuk memenuhi perusahaan ibu yang setia (Perusahaan Investasi Pinjaman Christabel Missan) untuk mengubah hidup saya daripada miskin menjadi kaya, saya memiliki masalah keuangan dan itu sangat buruk dan sulit tetapi terima kasih untuk perusahaan ibu yang jujur dan setia, MRS. CHRISTABEL MISSAN PINJAMAN INVESTASI PERUSAHAAN yang membantu saya dengan pinjaman 300 miliar dan sekarang saya memiliki transfer pinjaman ke rekening bank saya dan saya hanya melakukan pembayaran untuk memindahkan pinjaman saya tanpa menambah rasa sakit saya dan sekarang keluarga saya dan saya bekerja dengan baik dan sekarang bisnis berjalan baik-baik saja terima kasih kepada ibu yang jujur kepada Christabel Missan.

Jika Anda tahu bahwa Anda membutuhkan pinjaman segera, saya akan merekomendasikan Anda ke Puan Christabel Missan di Email :: christabelloancompany@gmail.com
Instagram ': christabelmissan
Untuk informasi lebih lanjut, Anda masih dapat menghubungi saya, teman saya, yang memperkenalkan saya pada perusahaan pinjaman ibu yang jujur lianmeylady@gmail.com

Tolong tolong jika mau, Anda masih bisa menghubungi saya cynthiadafaq@gmail.com
Dan Anda juga dapat menghubungi nomor WhatsApp ibu yang jujur +15614916019
BalasHapus
Balasan

Tambahkan komentar

Cari Blog Ini

GEREJA KERINDUAN INDISCHE

janji Jokowi (4) (ANTI GRATIFIKA$1): pilpres 2019

Anggaran Siluman Semakin Berkurang

Responden Survei

Ahok Ditolak dan Dikejar Sekelompok Orang di Rawa Belong

Ditolak di Rawa Belong, Ahok Dievakusi ke Polsek Pakai Angkot

Ketua Ranting PDIP Diserang Saat Insiden Ahok di Rawa Belong

Kampanye ke Pejaten, Ahok Dikawal Puluhan Polisi