bangunan tidak bersalah dan kesepakatan yang bersalah
: Depan | nasional | Rusuh Puncak, polisi periksa 6 orang saksi
Rusuh Puncak, polisi periksa 6 orang saksi
By on 27 April 2010
Bogor–Puluhan personel polisi masih berjaga-jaga di sekitar areal pembangunan sebuah wisma yang dirusak massa di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Polisi juga telah meminta keterangan 6 orang pelaksana proyek pembangunan wisma tersebut.
“Sebanyak 6 orang pekerja sudah kita mintai keterangan,” kata Kapolres Bogor, AKBP Tomex Kurniawan, di lokasi kejadian, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa (27/4).
Tomex menambahkan, berdasarkan informasi sementara di tempat tersebut hanya akan dibangun wisma oleh sebuah yayasan. Dia menegaskan, kabar akan dibangunnya rumah ibadah dan sekolah sama sekali tidak benar.
Hal senada diungkapkan Camat Cisarua, Bambang. Menurut Bambang, kejadian ini merupakan bentuk kesalahpahaman warga.
“Berdasarkan kesepakatan, di tempat ini hanya akan dibangun wisma,” tegas Bambang.
Bambang menambahkan, kasus ini berawal dari kecurigaan warga saat peletakan batu pertama pembangunan wisma tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dengan upacara tertentu.
“Jadi warga curiga akan dibangun tempat ibadah. Dan hari ini warga berniat ke kantor bupati untuk dimediasi. Namun Pak Bupati sedang tidak berada di tempat. Warga yang tidak sabar akhirnya melakukan penyerangan,” ungkap Bambang.
Saat ini di sekitar lokasi kejadian, puluhan personel polisi terlihat masih berjaga-jaga. Mereka khawatir aksi penyerangan akan kembali terjadi. Sejumlah kendaraan aparat yang terparkir, membuat arus lalu lintas di sedikit tersendat.
Seperti diberitakan sebelumnya, seratusan orang tiba-tiba mengamuk di lokasi pembangunan wisma milik sebuah yayasan. Mereka merusak bangunan pos keamanan dan membaakar 2 buah mobil.
Menurut versi warga, aksi ini dipicu sikap yayasan tersebut yang melanggar kesepakatan. Sebelumnya telah disepakati pihak yayasan hanya akan membangun bangunan yang akan difungsikan sebagai wisma di lahan seluas 2,5 hektar. Namun kenyataannya, yayasan tersebut juga berencana mendirikan sebuah kompleks pendidikan.
dtc/rif
Selasa, 27/04/2010 13:42 WIB
Rusuh di Cisarua
Polisi Berjibaku Padamkan Api, Massa Mulai Tenang
Anwar Hidayat - detikNews
Jakarta - 100-an anggota kepolisian dikerahkan untuk menjinakkan aksi massa yang terjadi di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Bogor. Mereka berusaha memadamkan api yang membakar bangunan dan mobil.
Pantauan detikcom di lokasi kejadian, Selasa (27/4/2010), massa membakar Daihatsu Xenia dan mobil bak terbuka. Bangunan yang ada di sekitarnya juga jadi korban yaitu satu bangunan utama yang hendak dijadikan sekolah serta 8 bedeng pekerja bangunan. Polisi berjibaku memadamkan amukan api.
Si jago merah yang membakar bangunan hingga pukul 13.00 WIB belum bisa dipadamkan.
Saat ini ratusan orang yang terlibat aksi protes itu mulai tenang. Belum ada satu pun mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Hanya petugas kepolisian saja yang berusaha memadamkan api.
Warga sekitar lokasi terus berdatangan menyaksikan insiden itu.
Imam, salah seorang warga yang terlibat kerusuhan mengatakan, aksi anarkis ini dilakukan karena mereka kesal terhadap pihak yayasan pemilik bangunan wisma itu. Pihak yayasan tersebut dinilai telah melanggar kesepakatan yang pernah dibuat bersama warga.
"Mereka janjinya hanya akan membangun wisma, tapi ternyata juga akan membangun sekolahan. Ini melanggar kesepakatan," ujarnya.
(gus/nrl)
Insight: As riots return, the government needs to reflect
Rizal Sukma, Jakarta | Tue, 04/27/2010 9:32 AM
Within two weeks, two riots — the worst since the 1998 unrests — occurred in Indonesia. The first one began in the capital Jakarta, when the people of Koja, North Jakarta, clashed with officers of the City Public Order Agency on April 14, claiming three lives and injuring more than 100 people. The clash was triggered by the forced attempted removal of the people and illegal buildings at Muslim historical figure Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad or Mbah Priuk memorial complex. The site, which has been subject to a land dispute between state-owned PT Pelindo and heirs of Mbah Priuk, is regarded as sacred by local residents.
On April 22, another riot of a different nature broke out at a shipyard in Batam Island, Riau. Angered by racist remarks that “Indonesians are stupid” allegedly made by an Indian expatriate, thousands of dock workers ran amok and set fire to 20 cars and three buildings.
The two riots might have been triggered by a different set of problems. However, the manifest outbursts pointed to one particular situation. They constituted an expression of anger by the “little people” (orang kecil) against those who asserted their “superiority” in an acceptable way. They also reflected public frustration at those who imposed their “authority” with little or no regard for the orang kecil.
The two incidents should be taken by the government as an early warning sign that social tension remains a challenge that requires serious attention. The two unrests over the last weeks clearly indicate the susceptibility of Indonesia’s society to violent means in addressing problems at hand.
Indeed, when the people and state apparatus begin to clash violently, the government should start wondering about what is going wrong in a country that boils people’s emotions. We are often told that Indonesians are generally able to exercise patience and restraint, and they do not easily resort to violence. They often prefer musyawarah (dialogue) over physical confrontation. However, the last two riots, and many other incidents of violence over the last 14 years, seem to suggest the contrary.
In this regard, when elements of society begin to resort to violence in expressing their grievances, the government should start looking at itself before blaming the people. Many instances of wrongdoings by state apparatus are abundant. Corruption, for one, continues to insult the public sense of justice. The recent corruption cases within the tax office, for example, clearly demonstrate the magnitude of the problem in Indonesia.
It would be hard to explain to the dock workers in Batam, or to the people of Koja in North Jakarta, why some state officials can live a luxurious life. It would be even harder to explain to them what is happening with our law enforcement agencies and justice institutions. In such a context, it is hard to blame the people if their trust of state institutions begins to diminish, and be replaced by a sense of frustration.
Growing public frustration often constitutes a recipe for unrest. Within a society where public trust on law enforcement agencies is low, it is only a matter of time before the people begin to resort to their own sense of justice. If and when that happens, public order, and indeed the foundation of the state, will encounter an alarming situation.
It is not too late for the government to address the situation and improve the people’s trust again. The first step toward that direction requires a serious effort at reforming the National Police, the Attorney General’s Office and the Supreme Court. The government needs to ensure that the public can rely on these three institutions whenever they seek justice.
The government needs also to re-educate state apparatus about the nature of their work. They are there to serve the people. It is true that the state has the authority to use force in order to carry out its function.
However, the use of force must be the last resort after all other non-violent means are exhausted. Within a democratic society, state apparatus should understand that public consultation, respect of the people and people’s involvement in the policy process, must prevail.
President Susilo Bambang Yu-dhoyono has made it clear that greater anticorruption efforts are the promise of his second term. For that, he has also ordered state institutions be “cleaned” of corrupt people. Now the people are waiting for the President to carry out his promise in a more forceful manner.
The writer is the executive director at the Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
Rusuh Puncak, polisi periksa 6 orang saksi
By on 27 April 2010
Bogor–Puluhan personel polisi masih berjaga-jaga di sekitar areal pembangunan sebuah wisma yang dirusak massa di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Polisi juga telah meminta keterangan 6 orang pelaksana proyek pembangunan wisma tersebut.
“Sebanyak 6 orang pekerja sudah kita mintai keterangan,” kata Kapolres Bogor, AKBP Tomex Kurniawan, di lokasi kejadian, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa (27/4).
Tomex menambahkan, berdasarkan informasi sementara di tempat tersebut hanya akan dibangun wisma oleh sebuah yayasan. Dia menegaskan, kabar akan dibangunnya rumah ibadah dan sekolah sama sekali tidak benar.
Hal senada diungkapkan Camat Cisarua, Bambang. Menurut Bambang, kejadian ini merupakan bentuk kesalahpahaman warga.
“Berdasarkan kesepakatan, di tempat ini hanya akan dibangun wisma,” tegas Bambang.
Bambang menambahkan, kasus ini berawal dari kecurigaan warga saat peletakan batu pertama pembangunan wisma tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dengan upacara tertentu.
“Jadi warga curiga akan dibangun tempat ibadah. Dan hari ini warga berniat ke kantor bupati untuk dimediasi. Namun Pak Bupati sedang tidak berada di tempat. Warga yang tidak sabar akhirnya melakukan penyerangan,” ungkap Bambang.
Saat ini di sekitar lokasi kejadian, puluhan personel polisi terlihat masih berjaga-jaga. Mereka khawatir aksi penyerangan akan kembali terjadi. Sejumlah kendaraan aparat yang terparkir, membuat arus lalu lintas di sedikit tersendat.
Seperti diberitakan sebelumnya, seratusan orang tiba-tiba mengamuk di lokasi pembangunan wisma milik sebuah yayasan. Mereka merusak bangunan pos keamanan dan membaakar 2 buah mobil.
Menurut versi warga, aksi ini dipicu sikap yayasan tersebut yang melanggar kesepakatan. Sebelumnya telah disepakati pihak yayasan hanya akan membangun bangunan yang akan difungsikan sebagai wisma di lahan seluas 2,5 hektar. Namun kenyataannya, yayasan tersebut juga berencana mendirikan sebuah kompleks pendidikan.
dtc/rif
Police questions four new witnesses in Puncak arson
The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 04/28/2010 6:04 PM | Jakarta
The Bogor police questioned Wednesday four more residents of Cisarua district in Puncak area, Bogor, as witnesses in their investigation into an arson attack on a resort project belonging to Christian education foundation BPK Penabur a day earlier.
The police, however, refused to identify the new witnesses. “They are all from [nearby] Cibereum subdistrict,” Bogor Police detective chief Adj. Comr. Dasmin Ginting was quoted by tempointeraktif.com.
Claiming themselves as members of the Puncak Route Muslim Community, thousands of Cisarua residents burned at least two cars and seven buildings that were under construction on the 2.9-hectare site on Tuesday morning.
Later that day the police questioned six witnesses related to the incident, including security guards and the site developer.
The police, however, refused to identify the new witnesses. “They are all from [nearby] Cibereum subdistrict,” Bogor Police detective chief Adj. Comr. Dasmin Ginting was quoted by tempointeraktif.com.
Claiming themselves as members of the Puncak Route Muslim Community, thousands of Cisarua residents burned at least two cars and seven buildings that were under construction on the 2.9-hectare site on Tuesday morning.
Later that day the police questioned six witnesses related to the incident, including security guards and the site developer.
Selasa, 27/04/2010 13:42 WIB
Rusuh di Cisarua
Polisi Berjibaku Padamkan Api, Massa Mulai Tenang
Anwar Hidayat - detikNews
Jakarta - 100-an anggota kepolisian dikerahkan untuk menjinakkan aksi massa yang terjadi di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Bogor. Mereka berusaha memadamkan api yang membakar bangunan dan mobil.
Pantauan detikcom di lokasi kejadian, Selasa (27/4/2010), massa membakar Daihatsu Xenia dan mobil bak terbuka. Bangunan yang ada di sekitarnya juga jadi korban yaitu satu bangunan utama yang hendak dijadikan sekolah serta 8 bedeng pekerja bangunan. Polisi berjibaku memadamkan amukan api.
Si jago merah yang membakar bangunan hingga pukul 13.00 WIB belum bisa dipadamkan.
Saat ini ratusan orang yang terlibat aksi protes itu mulai tenang. Belum ada satu pun mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Hanya petugas kepolisian saja yang berusaha memadamkan api.
Warga sekitar lokasi terus berdatangan menyaksikan insiden itu.
Imam, salah seorang warga yang terlibat kerusuhan mengatakan, aksi anarkis ini dilakukan karena mereka kesal terhadap pihak yayasan pemilik bangunan wisma itu. Pihak yayasan tersebut dinilai telah melanggar kesepakatan yang pernah dibuat bersama warga.
"Mereka janjinya hanya akan membangun wisma, tapi ternyata juga akan membangun sekolahan. Ini melanggar kesepakatan," ujarnya.
(gus/nrl)
Insight: As riots return, the government needs to reflect
Rizal Sukma, Jakarta | Tue, 04/27/2010 9:32 AM
Within two weeks, two riots — the worst since the 1998 unrests — occurred in Indonesia. The first one began in the capital Jakarta, when the people of Koja, North Jakarta, clashed with officers of the City Public Order Agency on April 14, claiming three lives and injuring more than 100 people. The clash was triggered by the forced attempted removal of the people and illegal buildings at Muslim historical figure Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad or Mbah Priuk memorial complex. The site, which has been subject to a land dispute between state-owned PT Pelindo and heirs of Mbah Priuk, is regarded as sacred by local residents.
On April 22, another riot of a different nature broke out at a shipyard in Batam Island, Riau. Angered by racist remarks that “Indonesians are stupid” allegedly made by an Indian expatriate, thousands of dock workers ran amok and set fire to 20 cars and three buildings.
The two riots might have been triggered by a different set of problems. However, the manifest outbursts pointed to one particular situation. They constituted an expression of anger by the “little people” (orang kecil) against those who asserted their “superiority” in an acceptable way. They also reflected public frustration at those who imposed their “authority” with little or no regard for the orang kecil.
The two incidents should be taken by the government as an early warning sign that social tension remains a challenge that requires serious attention. The two unrests over the last weeks clearly indicate the susceptibility of Indonesia’s society to violent means in addressing problems at hand.
Indeed, when the people and state apparatus begin to clash violently, the government should start wondering about what is going wrong in a country that boils people’s emotions. We are often told that Indonesians are generally able to exercise patience and restraint, and they do not easily resort to violence. They often prefer musyawarah (dialogue) over physical confrontation. However, the last two riots, and many other incidents of violence over the last 14 years, seem to suggest the contrary.
In this regard, when elements of society begin to resort to violence in expressing their grievances, the government should start looking at itself before blaming the people. Many instances of wrongdoings by state apparatus are abundant. Corruption, for one, continues to insult the public sense of justice. The recent corruption cases within the tax office, for example, clearly demonstrate the magnitude of the problem in Indonesia.
It would be hard to explain to the dock workers in Batam, or to the people of Koja in North Jakarta, why some state officials can live a luxurious life. It would be even harder to explain to them what is happening with our law enforcement agencies and justice institutions. In such a context, it is hard to blame the people if their trust of state institutions begins to diminish, and be replaced by a sense of frustration.
Growing public frustration often constitutes a recipe for unrest. Within a society where public trust on law enforcement agencies is low, it is only a matter of time before the people begin to resort to their own sense of justice. If and when that happens, public order, and indeed the foundation of the state, will encounter an alarming situation.
It is not too late for the government to address the situation and improve the people’s trust again. The first step toward that direction requires a serious effort at reforming the National Police, the Attorney General’s Office and the Supreme Court. The government needs to ensure that the public can rely on these three institutions whenever they seek justice.
The government needs also to re-educate state apparatus about the nature of their work. They are there to serve the people. It is true that the state has the authority to use force in order to carry out its function.
However, the use of force must be the last resort after all other non-violent means are exhausted. Within a democratic society, state apparatus should understand that public consultation, respect of the people and people’s involvement in the policy process, must prevail.
President Susilo Bambang Yu-dhoyono has made it clear that greater anticorruption efforts are the promise of his second term. For that, he has also ordered state institutions be “cleaned” of corrupt people. Now the people are waiting for the President to carry out his promise in a more forceful manner.
The writer is the executive director at the Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
Komentar
Posting Komentar