JANGAN lengah (tetap waspadai radikalisme dan kekerasan) (110)
PKS Punya Sejarah Dengan NII
Republika – Kam, 5 Mei 2011
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Setelah Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar (PG), kali ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut-sebut memiliki kedekatan biologis dan ideologis dengan NII. Termasuk kaitannya dengan masuknya Ikhwanul Muslimin ke Indonesia. Menteri Peningkatan Produksi di Kabinet NII KW9, Imam Supriyanto menyatakan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Amiduddin punya sejarahnya sendiri di NII.
“Betul. Hilmi putra Danu Muhammad Hasan, yaitu Panglima Militer DII/TII bentukan Kartosuwiryo,” katanya, Kamis (5/5). Waktu itu, Danu bertugas di daerah operasi di Pantura seperti Cirebon dan Indramayu. Tak mengherankan jika masyarakat di sekitar pondok pesantren Al Zaytun sangat mengenal dengan Danu. Karena Indramayu menjadi salah satu daerah operasional DI/TII.
Saat terjadi kasus Komando Jihad, lanjut Imam bercerita, Danu ditangkap. Namun, agar anaknya, yakni Hilmi tak terlibat, ia pun dikirim tugas belajar ke Mesir di Universitas Al Azhar. “Selama jadi mahasiswa, ia bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin. Yang saya dengar, selesai kuliah, gerakan itu dibawa ke Indonesia,” katanya.
Ikhwanul Muslimin pun terus membuat gerakan bawah tanah yang dikenal dengan nama tarbiyah. Mereka terus merekrut mahasiswa. Setelah dianggap memiliki kekuatan, organisasi itu pun mulai melebarkan sayapnya.
Salah satunya, bergerak di partai politik dan parlemen. Cara ini sama persis seperti yang dilakukan organisasi tersebut di Mesir. “Sehingga, kehidupan islami bisa terbawa ditingkat negara,” katanya. Dalam perkembangan Indonesia, ketika memasuki era reformasi, dibuatlah Partai Keadilan (PK) yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Pada saat PK lahir saya berjumpa dengan Walikota Depok saat ini Pak Nur Mahmudi dan gerakan underground memang masih berjalan dan punya struktur yang kuat," katanya. Menurutnya, cara dengan membuat parpol jauh lebih gentle dibandingkan dengan gerakan yang menyusup partai atau gerakan bawah tanah.
Imam menambahkan, NII yang dikomando Panji Gumilang sampai saat ini tidak membentuk partai politik. Ia mengaku pernah berdiskusi dengan Panji dan guru politiknya, Arbi Sanit untuk membentuk partai politik. “Namun kemudian tidak direalisasikan karena sudah menyisipkan kader ke partai politik," katanya.
Gawat, Jabodetabek Dipenuhi Anggota NII
Mengungkap Jaringan Negara Islam Indonesia
Kamis, 05 Mei 2011 , 00:27:00 WIB
RMOL.Ini soal gerakan Negara Islam Indonesia. Rupanya, 80 persen anggota aktif organisasi ini berada di Jabodetabek.
“DI DKI Jakarta, anggota NII KW9 tersebar di pinggiran Kota Jakarta,” kata Ketua Negara Islam Indonesia Crisis Center, Sukanto, dalam diskusi “Penanganan NII di Berbagai Daerah” di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, kemarin.
Sukanto menggambarkan, anggota NII antara lain tersebar di Ciputat, Lebak Bulus, Pasar Minggu, dan Pamulang, Jatiwaringin, Jatibening, dan Bekasi.
Kemudian, di Jakarta Barat, antara lain tersebar di Meruya dan Kebon Jeruk.
Menurut dia, anggota NII Komandemen Wilayah 9 cukup aktif merekrut masyarakat. “Ajaran dari pimpinan NII, setelah seseorang hijrah menjadi anggota NII KW9, ia kemudian ditugaskan merekrut orang lain dan menggalang dana.”
Kepada orang-orang yang akan direkrut awalnya dijanjikan surga dan hal yang indah-indah. Namun, setelah direkrut dan hijrah mejadi anggota NII KW-9, yang bersangkutan ditugasi merekrut anggota baru lagi.
Dalam kaitan itu Sukanto mengingatkan para orangtua untuk lebih memerhatikan putra-putrinya, terutama yang masih SMA atau masih kuliah. Sebab, pelajar SMA dan mahasiswa menjadi sasaran utama rekrutmen untuk menjadi anggota NII. “Orangtua harus meningkatkan kualitas komunikasi dengan putra-putrinya dan mengenal betul pergaulannya agar tidak menjadi korban NII.”
Sukanto menambahkan, Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, memiliki hubungan dengan NII. NII memiliki Program Tarbiyah Pembangunan Maha Al Zaytun. Bentuknya memang pendidikan formal tapi digunakan untuk kaderisasi yang masih bersifat umum. “Al Zaytun itu salah satu program NII. Memang tidak semuanya NII, tetapi 1/3-nya anak NII, sedangkan 2/3-nya adalah orang umum.”
Setelah pendidikan menyelesaikan pendidikan SMA-nya, santri Al Zaytun mengikuti tingkat kaderisasi berikutnya. Mereka dibina di tingkat teritorial. “Kalau Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan sih tidak ada yang salah dan tidak bermasalah,” katanya.
Dia mengingatkan, keberadaan Al Zaytun tak lepas dari campur tangan NII. Al Zaytun dibiayai, dibangun, dibina, diprakarsai, dan dimobilisasi oleh orang-orang NII. Mantan petinggi di sana pun merupakan perekrutan dari NII tingkat desa di seluruh Indonesia yang sengaja dikirim ke pesantren itu sebagai tenaga kerja. Sumber dananya sendiri untuk Al Zaytun berasal dari jaringan territorial yang bergerak di bawah tanah. “Setiap anggota NII harus menyetorkan sejumlah dana setiap bulan.”
Kuatnya eksistensi NII adalah akibat pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, pihak Crisis Center NII sudah bertahun-tahun melaporkan kepada aparat keamanan tentang adanya korban perekrutan NII di sejumlah daerah tapi selalu tidak ada tindak lanjutnya.
Menurut dia, salah satu alasan korban NII tidak bisa ditindaklanjuti adalah tidak adanya lagi pasal makar maupun pasal tindakan subversif. “Tidak ada tindakan apa pun dari pemerintah terkait dengan tindakan ‘cuci otak’ NII sehingga selain organisasi itu makin berani, kelompok sejenis lainnya juga kian berkembang.”
Secara terpisah, Koordinator Solidaritas Umat Islam untuk Keluarga Besar Korban Gerakan NII KW-9 (SIKAT), Taufik Hidayat, memaparkan, NII yang ada saat ini berbeda dengan NII pimpinan Kartosuwiryo. Tujuan NII KW-9 bukan untuk mendirikan negara Islam. “Tujuan jauh berbeda, yaitu mencari keuntungan dengan melakukan penggalangan. Dari sekitar 180 ribu anggota yang mereka miliki, sekitar 80 persen atau sekitar 151.884 aktif bergerak di daerah Jabodetabek.”
NII Katosuwiryo sebenarnya sudah berakhir pada 1962. Namun, pada awal masa Orde Baru, intel mengumpulkan para tahanan eks NII seperti Adang Zaelani, supaya bisa digalang untuk membela pemerintah. Para tahanan, menurut dia, diberi tugas membangun sebuah megaproyek di Indramayu, yaitu Al Zaytun. Masyarakat sekitar hanya tahu di situ mau ada proyek untuk pengembangbiakan sapi milik Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut. ’’Saat itu yang diberi tugas untuk memimpin proyek adalah AS Panji Gumilang, sementara para tahanan tersebut menjadi penasihat Al Zaytun.’’
NII memang berbeda dengan kelompok Islam garis keras lainnya. NII merekrut anggota dengan doktrin, tapi tidak ditujukan untuk melakukan terorisme, seperti bom bunuh diri. Sebab, tujuan mereka hanyalah menggalang dana. Kelompok NII KW-9 tidak memiliki ciri-ciri seperti kelompok Islam radikal lainnya. Mereka cenderung berbaur dengan masyarakat sehingga sulit terdeteksi. Misalnya, mereka tidak mewajibkan para wanitanya memakai cadar atau yang pria tidak diwajibkan berjanggut.
Taufik menambahkan, biasanya para anggota NII melakukan perekrutan anggota di tempat-tempat umum seperti mal, restoran, atau kontrakan dan tempat kos. Di situlah para calon korban diajak berdiskusi mengenai dunia Islam. Mereka diyakinkan bahwa beribadah hanya bisa di negara Islam, menganut hukum Islam, dan berisi umat Islam. Setelah mereka yakin Indonesia bobrok, para korban pun diajak hijrah.
“Nah, pada saat mau hijrah, calon anggota dimintai uang yang katanya untuk mengukur keseriusannya. Pembiaayaan ini disebut sedekah hijrah dengan nilai yang bisa mencapai puluhan juta rupiah,” tambahnya.
Setelah hijrah, seorang anggota NII memiliki dua kewajiban, yaitu menggalang dana dan mencari anggota baru. Kewajiban menggalang dana dilakukan dengan melunasi sembilan buah pos yang ditentukan negara. Adapun pencarian anggota baru dilakukan dengan cara mendekati teman-teman dekat supaya bisa diindoktrinasi.
’’Saya Setuju, NII Itu Sesat’’
Ma'ruf Amin, Anggota Wantimpres Bidang Hubungan Antaragama
ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hubungan Antaragama, Ma’ruf Amin, menyatakan, NII adalah kelompok yang memiliki pemahaman menyimpang. Selain menganut paham keagamaan yang menyimpang, NII juga memiliki tujuan mendirikan negara Islam.
“Itu menyalahi kesepakatan nasional kita di Indonesia. Negara kita adalah negara Pancasila yang semua agama bisa hidup dan berdampingan,” ujarnya.
Ketua Pengurus Harian MUI ini mengungkapkan, ketika MUI melakukan penelitian terhadap Al-Zaytun, MUI berkesimpulan, dari sisi pendidikan, penyimpangannya tidak terlihat. Tapi, karena pimpinannya berasal dari NII KW-9, maka MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar mengganti pimpinan Al-Zaytun karena berpotensi menyebarkan pengaruhnya. “Kerena kami menganggap sangat berbahaya, mesti diwaspadai dan mesti ditangkal paham yang dimilikinya.”
Saat ditanya mengenai alasan MUI belum mengeluarkan fatwa sesat tentang NII, Amin berdalih, rekomendasi yang diberikan MUI sudah cukup karena sudah jelas langkah-langkah yang harus diambil. “Saya setuju kalau NII itu sesat. Mereka melakukan penyelewengan pemahaman seperti melakukan penggalangan dana. Maka dari itu, MUI memberikan rekomendasi seperti itu,” jelasnya.
Pemerintah Belum Optimal Jaga Keamanan NKRI
Muhamad Arwani Thomafi Anggota Komisi VIII DPR
DPR takkan menolerir Negara Islam Indonesia (NII) dan aliran atau organisasi yang menyebarkan paham-paham yang menyesatkan dan berusaha mengganti ideologi bangsa Indonesia serta menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ide-ide yang disebarkan NII jelas sangat menyimpang, menyesatkan serta berusaha meruntuhkan Indonesia. Itu termasuk tindakan kriminal,” kata anggota Komisi VIII DPR, Muhamad Arwani Thomafi, yang dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.
Label Islam yang digunakan NII jelas merugikan umat Islam Indonesia dan bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Karena itu, Wakil Sekjen PPP ini mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap sepak terjang NII yang disinyalir sudah berlangsung lama dan makin tumbuh subur.
“Masyarakat Islam tidak menghendaki gerakan bawah tanah ini. Paham-paham semacam NII makin subur di Indonesia dan berlangsung sejak lama. Ini menunjukkan pemerintah belum optimal menjaga keamanan NKRI dan mensosialisasikan kepada kepada masyarakat tentang prinsip dasar ideologi bangsa ini,” ujarnya.
Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah III ini mengingatkan, NII hanyalah salah satu contoh organisasi terlarang, masih banyak lagi organisasi sesat di Indonesia.
Dalam kaitan itu, dia menjelaskan, Komisi VII akan memanggil pemerintah dan pihak terkait, termasuk NII. Pemerintah diminta segera mengidentifikasi NII dan aliran keagamaan lainnya yang ada di Indonesia karena mungkin masih banyak organisasi sejenis.
’’Dalam waktu dekat, kami mengusulkan untuk segera memanggil pemerintah dan NII untuk menuntaskan kasus ini, jangan sampai masalahnya berlarut-larut karena akan makin banyak yang dirugikan,” tandasnya.
Rabu, 04 Mei 2011 | 17:51 oleh Dwi Nur Oktaviani DOA BERSAMA FPIPatrialis: FPI silakan gelar doa bersama untuk Osama
kontan
JAKARTA. Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menilai tak ada masalah dengan rencana Front Pembela Islam (FPI) untuk menggelar doa untuk Osama Bin Laden. "Kita tidak bisa melarang, tapi setiap radikalisme pasti akan diberantas," ujar Patrialis seusai konferensi pers mengenai pemulangan 56 WNI di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (4/5).
Seperti yang kita ketahui, Rabu malam (4/5) pukul 19.00 - 22.00 FPI akan menggelar doa bersama untuk mengenang Osama bin Laden yang tewas dalam operasi militer Amerika Serikat di Pakistan. Acara berlangsung di Markas Pusat FPI, Petamburan, Tanah Abang.
Hal serupa pun disampaikan Ketua MPR RI, Taufik Kiemas, yang mengatakan rencana FPI itu sah-sah saja. "Saya enggak ngerti dan kurang paham soal hukum Islam. FPI kan ahlul sunnah wal jamaah, kalau sama-sama Islam kan boleh-boleh saja, tapi tanyakan juga ke ahli agama," tegas Taufik.
Hal senada juga diutarakan, Ketua DPP PKS, Mustafa Kamal, yang memahami tindakan FPI itu. Menurut Mustafa hal tersebut adalah bentuk ekspresi dari masyarakat."Kami kira masing-masing komponen masyarakat berhak berekspresi dengan keyakinan yang diyakininya," tegas Mustafa.
Anggota Komisi VI itu menilai tindakan FPI itu lebih merupakan sikap protes terhadap langkah Amerika Serikat yang keluar dari kaidah-kaidah Islam. Apalagi seperti yang diberitakan di sejumlah media jika jenazah Osama dibuang ke laut. "Ini menyinggung umat Islam. Amerika harus hati-hati karena langkahnya yang blunder dapat menimbulkan dampak yang hebat . Amerika sebagai negara yang beradab, mereka harus menyelesaikan persoalan secara beradab," tutupnya.
Rabu, 04 Mei 2011 | 20:19 oleh Rika
KEMATIAN OSAMA BIN LADENSidney Jones: Kematian Osama akan mengembalikan serangan teror ke orang asing
JAKARTA. Tewasnya pimpinan Al-Qaeda Osama bin Laden bukanlah kemenangan atas terorisme. Terorisme masih akan membayangi dunia, bahkan bentuknya akan kembali seperti dua tahun lalu.
Sidney Jones, peneliti dari International Crisis Group, menyatakan terbunuhnya Osama di tangan Amerika Serikat akan menyulut kemarahan para teroris dalam jaringan Al-Qaeda, termasuk yang beroperasi di Asia Tenggara. Akibatnya, mereka akan menargetkan sasaran teror kembali ke orang asing, khususnya orang Amerika.
"Dua tahun terakhir, terorisme lebih bergerak di tingkat lokal dan kecil-kecil, sekarang saya khawatir kejadian ini akan mengembalikan keadaan kembali seperti semula," tuturnya.
Setelah Osama tak ada, ia menegaskan jaringan Al-Qaeda tak akan hilang. Penerus Osama kemungkinan adalah pria Mesir yang menjadi tangan kanan dan penasihatnya, Ayman al-Zawahiri. Namun, Sidney mengingatkan, siapa pun penerus Osama tak ada bedanya karena jaringan terorisme ini sudah menyebar di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia.
Jumat, 06/05/2011 08:13 WIB
Ketum PPI Australia Sempat Terlibat Aktivitas Politik Praktis
Ari Saputra - detikNews
seorang teman yang pernah menjadi mahasiswa di sebuah uni di pedalaman new south wales pernah berkisah pada saya: BANYAK MAHASISWA BERAGAMA TERTENTU MEMANFAATKAN PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI AUSTRALIA untuk KEPENTINGAN AGAMA dan POLITIK AGAMA tertentu
saya diam saja, tapi semoga UANG BEASISWA TIDAK DISIA-SIAKAN BEGITU SAJA lah
Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Muhammad Subhan Zein menyatakan bahwa dirinya memang sempat terlibat politik praktis di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara wakilnya, Dirgayuza Setiawan pernah berafiliasi politik dengan Tunas Indonesia Raya (Tidar), organisasi sayap Partai Gerindra.
"Keaktifan saya sebagai pengurus PKS dimulai tahun 2000 dan diakhiri 2005. Sejak pertengahan 2005 sampai sekarang saya tidak lagi terlibat dengan kegiatan politik praktis apapun dengan PKS atau partai lain. Dirgayuza sudah terhenti (dari Tidar) sejak keberangkatannya ke Australia tahun 2008," kata Subhan Zein dalam keterangan yang disampaikan kepada detikcom, Jumat (6/5/2011).
Pernyataan tersebut sekaligus meralat pemberitaan detikcom sebelumnya yang menyebut Subhan Zein sebagai kader Partai Gerindra. Saat itu, anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Jabbar hanya menyebut Ketua PPI sebagai kader parpol yang punya niatan politis dengan mengolok-olok anggota dewan saat berkunjung ke Australia.
Namun itu dibantah Zubhan Zein. "Hal ini bentuk kepedulian kami terhadap Komisi VIII DPR dalam upaya tulus kami membantu mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih baik," tepis Zubhan yang mempunyai keanggotaan aktif PPIA mencapai 18.378 pelajar di seantero Australia.
(Ari/lrn)
Republika – Kam, 5 Mei 2011
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Setelah Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar (PG), kali ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut-sebut memiliki kedekatan biologis dan ideologis dengan NII. Termasuk kaitannya dengan masuknya Ikhwanul Muslimin ke Indonesia. Menteri Peningkatan Produksi di Kabinet NII KW9, Imam Supriyanto menyatakan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Amiduddin punya sejarahnya sendiri di NII.
“Betul. Hilmi putra Danu Muhammad Hasan, yaitu Panglima Militer DII/TII bentukan Kartosuwiryo,” katanya, Kamis (5/5). Waktu itu, Danu bertugas di daerah operasi di Pantura seperti Cirebon dan Indramayu. Tak mengherankan jika masyarakat di sekitar pondok pesantren Al Zaytun sangat mengenal dengan Danu. Karena Indramayu menjadi salah satu daerah operasional DI/TII.
Saat terjadi kasus Komando Jihad, lanjut Imam bercerita, Danu ditangkap. Namun, agar anaknya, yakni Hilmi tak terlibat, ia pun dikirim tugas belajar ke Mesir di Universitas Al Azhar. “Selama jadi mahasiswa, ia bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin. Yang saya dengar, selesai kuliah, gerakan itu dibawa ke Indonesia,” katanya.
Ikhwanul Muslimin pun terus membuat gerakan bawah tanah yang dikenal dengan nama tarbiyah. Mereka terus merekrut mahasiswa. Setelah dianggap memiliki kekuatan, organisasi itu pun mulai melebarkan sayapnya.
Salah satunya, bergerak di partai politik dan parlemen. Cara ini sama persis seperti yang dilakukan organisasi tersebut di Mesir. “Sehingga, kehidupan islami bisa terbawa ditingkat negara,” katanya. Dalam perkembangan Indonesia, ketika memasuki era reformasi, dibuatlah Partai Keadilan (PK) yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Pada saat PK lahir saya berjumpa dengan Walikota Depok saat ini Pak Nur Mahmudi dan gerakan underground memang masih berjalan dan punya struktur yang kuat," katanya. Menurutnya, cara dengan membuat parpol jauh lebih gentle dibandingkan dengan gerakan yang menyusup partai atau gerakan bawah tanah.
Imam menambahkan, NII yang dikomando Panji Gumilang sampai saat ini tidak membentuk partai politik. Ia mengaku pernah berdiskusi dengan Panji dan guru politiknya, Arbi Sanit untuk membentuk partai politik. “Namun kemudian tidak direalisasikan karena sudah menyisipkan kader ke partai politik," katanya.
Gawat, Jabodetabek Dipenuhi Anggota NII
Mengungkap Jaringan Negara Islam Indonesia
Kamis, 05 Mei 2011 , 00:27:00 WIB
RMOL.Ini soal gerakan Negara Islam Indonesia. Rupanya, 80 persen anggota aktif organisasi ini berada di Jabodetabek.
“DI DKI Jakarta, anggota NII KW9 tersebar di pinggiran Kota Jakarta,” kata Ketua Negara Islam Indonesia Crisis Center, Sukanto, dalam diskusi “Penanganan NII di Berbagai Daerah” di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, kemarin.
Sukanto menggambarkan, anggota NII antara lain tersebar di Ciputat, Lebak Bulus, Pasar Minggu, dan Pamulang, Jatiwaringin, Jatibening, dan Bekasi.
Kemudian, di Jakarta Barat, antara lain tersebar di Meruya dan Kebon Jeruk.
Menurut dia, anggota NII Komandemen Wilayah 9 cukup aktif merekrut masyarakat. “Ajaran dari pimpinan NII, setelah seseorang hijrah menjadi anggota NII KW9, ia kemudian ditugaskan merekrut orang lain dan menggalang dana.”
Kepada orang-orang yang akan direkrut awalnya dijanjikan surga dan hal yang indah-indah. Namun, setelah direkrut dan hijrah mejadi anggota NII KW-9, yang bersangkutan ditugasi merekrut anggota baru lagi.
Dalam kaitan itu Sukanto mengingatkan para orangtua untuk lebih memerhatikan putra-putrinya, terutama yang masih SMA atau masih kuliah. Sebab, pelajar SMA dan mahasiswa menjadi sasaran utama rekrutmen untuk menjadi anggota NII. “Orangtua harus meningkatkan kualitas komunikasi dengan putra-putrinya dan mengenal betul pergaulannya agar tidak menjadi korban NII.”
Sukanto menambahkan, Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, memiliki hubungan dengan NII. NII memiliki Program Tarbiyah Pembangunan Maha Al Zaytun. Bentuknya memang pendidikan formal tapi digunakan untuk kaderisasi yang masih bersifat umum. “Al Zaytun itu salah satu program NII. Memang tidak semuanya NII, tetapi 1/3-nya anak NII, sedangkan 2/3-nya adalah orang umum.”
Setelah pendidikan menyelesaikan pendidikan SMA-nya, santri Al Zaytun mengikuti tingkat kaderisasi berikutnya. Mereka dibina di tingkat teritorial. “Kalau Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan sih tidak ada yang salah dan tidak bermasalah,” katanya.
Dia mengingatkan, keberadaan Al Zaytun tak lepas dari campur tangan NII. Al Zaytun dibiayai, dibangun, dibina, diprakarsai, dan dimobilisasi oleh orang-orang NII. Mantan petinggi di sana pun merupakan perekrutan dari NII tingkat desa di seluruh Indonesia yang sengaja dikirim ke pesantren itu sebagai tenaga kerja. Sumber dananya sendiri untuk Al Zaytun berasal dari jaringan territorial yang bergerak di bawah tanah. “Setiap anggota NII harus menyetorkan sejumlah dana setiap bulan.”
Kuatnya eksistensi NII adalah akibat pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, pihak Crisis Center NII sudah bertahun-tahun melaporkan kepada aparat keamanan tentang adanya korban perekrutan NII di sejumlah daerah tapi selalu tidak ada tindak lanjutnya.
Menurut dia, salah satu alasan korban NII tidak bisa ditindaklanjuti adalah tidak adanya lagi pasal makar maupun pasal tindakan subversif. “Tidak ada tindakan apa pun dari pemerintah terkait dengan tindakan ‘cuci otak’ NII sehingga selain organisasi itu makin berani, kelompok sejenis lainnya juga kian berkembang.”
Secara terpisah, Koordinator Solidaritas Umat Islam untuk Keluarga Besar Korban Gerakan NII KW-9 (SIKAT), Taufik Hidayat, memaparkan, NII yang ada saat ini berbeda dengan NII pimpinan Kartosuwiryo. Tujuan NII KW-9 bukan untuk mendirikan negara Islam. “Tujuan jauh berbeda, yaitu mencari keuntungan dengan melakukan penggalangan. Dari sekitar 180 ribu anggota yang mereka miliki, sekitar 80 persen atau sekitar 151.884 aktif bergerak di daerah Jabodetabek.”
NII Katosuwiryo sebenarnya sudah berakhir pada 1962. Namun, pada awal masa Orde Baru, intel mengumpulkan para tahanan eks NII seperti Adang Zaelani, supaya bisa digalang untuk membela pemerintah. Para tahanan, menurut dia, diberi tugas membangun sebuah megaproyek di Indramayu, yaitu Al Zaytun. Masyarakat sekitar hanya tahu di situ mau ada proyek untuk pengembangbiakan sapi milik Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut. ’’Saat itu yang diberi tugas untuk memimpin proyek adalah AS Panji Gumilang, sementara para tahanan tersebut menjadi penasihat Al Zaytun.’’
NII memang berbeda dengan kelompok Islam garis keras lainnya. NII merekrut anggota dengan doktrin, tapi tidak ditujukan untuk melakukan terorisme, seperti bom bunuh diri. Sebab, tujuan mereka hanyalah menggalang dana. Kelompok NII KW-9 tidak memiliki ciri-ciri seperti kelompok Islam radikal lainnya. Mereka cenderung berbaur dengan masyarakat sehingga sulit terdeteksi. Misalnya, mereka tidak mewajibkan para wanitanya memakai cadar atau yang pria tidak diwajibkan berjanggut.
Taufik menambahkan, biasanya para anggota NII melakukan perekrutan anggota di tempat-tempat umum seperti mal, restoran, atau kontrakan dan tempat kos. Di situlah para calon korban diajak berdiskusi mengenai dunia Islam. Mereka diyakinkan bahwa beribadah hanya bisa di negara Islam, menganut hukum Islam, dan berisi umat Islam. Setelah mereka yakin Indonesia bobrok, para korban pun diajak hijrah.
“Nah, pada saat mau hijrah, calon anggota dimintai uang yang katanya untuk mengukur keseriusannya. Pembiaayaan ini disebut sedekah hijrah dengan nilai yang bisa mencapai puluhan juta rupiah,” tambahnya.
Setelah hijrah, seorang anggota NII memiliki dua kewajiban, yaitu menggalang dana dan mencari anggota baru. Kewajiban menggalang dana dilakukan dengan melunasi sembilan buah pos yang ditentukan negara. Adapun pencarian anggota baru dilakukan dengan cara mendekati teman-teman dekat supaya bisa diindoktrinasi.
’’Saya Setuju, NII Itu Sesat’’
Ma'ruf Amin, Anggota Wantimpres Bidang Hubungan Antaragama
ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hubungan Antaragama, Ma’ruf Amin, menyatakan, NII adalah kelompok yang memiliki pemahaman menyimpang. Selain menganut paham keagamaan yang menyimpang, NII juga memiliki tujuan mendirikan negara Islam.
“Itu menyalahi kesepakatan nasional kita di Indonesia. Negara kita adalah negara Pancasila yang semua agama bisa hidup dan berdampingan,” ujarnya.
Ketua Pengurus Harian MUI ini mengungkapkan, ketika MUI melakukan penelitian terhadap Al-Zaytun, MUI berkesimpulan, dari sisi pendidikan, penyimpangannya tidak terlihat. Tapi, karena pimpinannya berasal dari NII KW-9, maka MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar mengganti pimpinan Al-Zaytun karena berpotensi menyebarkan pengaruhnya. “Kerena kami menganggap sangat berbahaya, mesti diwaspadai dan mesti ditangkal paham yang dimilikinya.”
Saat ditanya mengenai alasan MUI belum mengeluarkan fatwa sesat tentang NII, Amin berdalih, rekomendasi yang diberikan MUI sudah cukup karena sudah jelas langkah-langkah yang harus diambil. “Saya setuju kalau NII itu sesat. Mereka melakukan penyelewengan pemahaman seperti melakukan penggalangan dana. Maka dari itu, MUI memberikan rekomendasi seperti itu,” jelasnya.
Pemerintah Belum Optimal Jaga Keamanan NKRI
Muhamad Arwani Thomafi Anggota Komisi VIII DPR
DPR takkan menolerir Negara Islam Indonesia (NII) dan aliran atau organisasi yang menyebarkan paham-paham yang menyesatkan dan berusaha mengganti ideologi bangsa Indonesia serta menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ide-ide yang disebarkan NII jelas sangat menyimpang, menyesatkan serta berusaha meruntuhkan Indonesia. Itu termasuk tindakan kriminal,” kata anggota Komisi VIII DPR, Muhamad Arwani Thomafi, yang dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.
Label Islam yang digunakan NII jelas merugikan umat Islam Indonesia dan bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Karena itu, Wakil Sekjen PPP ini mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap sepak terjang NII yang disinyalir sudah berlangsung lama dan makin tumbuh subur.
“Masyarakat Islam tidak menghendaki gerakan bawah tanah ini. Paham-paham semacam NII makin subur di Indonesia dan berlangsung sejak lama. Ini menunjukkan pemerintah belum optimal menjaga keamanan NKRI dan mensosialisasikan kepada kepada masyarakat tentang prinsip dasar ideologi bangsa ini,” ujarnya.
Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah III ini mengingatkan, NII hanyalah salah satu contoh organisasi terlarang, masih banyak lagi organisasi sesat di Indonesia.
Dalam kaitan itu, dia menjelaskan, Komisi VII akan memanggil pemerintah dan pihak terkait, termasuk NII. Pemerintah diminta segera mengidentifikasi NII dan aliran keagamaan lainnya yang ada di Indonesia karena mungkin masih banyak organisasi sejenis.
’’Dalam waktu dekat, kami mengusulkan untuk segera memanggil pemerintah dan NII untuk menuntaskan kasus ini, jangan sampai masalahnya berlarut-larut karena akan makin banyak yang dirugikan,” tandasnya.
Rabu, 04 Mei 2011 | 17:51 oleh Dwi Nur Oktaviani DOA BERSAMA FPIPatrialis: FPI silakan gelar doa bersama untuk Osama
kontan
JAKARTA. Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menilai tak ada masalah dengan rencana Front Pembela Islam (FPI) untuk menggelar doa untuk Osama Bin Laden. "Kita tidak bisa melarang, tapi setiap radikalisme pasti akan diberantas," ujar Patrialis seusai konferensi pers mengenai pemulangan 56 WNI di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (4/5).
Seperti yang kita ketahui, Rabu malam (4/5) pukul 19.00 - 22.00 FPI akan menggelar doa bersama untuk mengenang Osama bin Laden yang tewas dalam operasi militer Amerika Serikat di Pakistan. Acara berlangsung di Markas Pusat FPI, Petamburan, Tanah Abang.
Hal serupa pun disampaikan Ketua MPR RI, Taufik Kiemas, yang mengatakan rencana FPI itu sah-sah saja. "Saya enggak ngerti dan kurang paham soal hukum Islam. FPI kan ahlul sunnah wal jamaah, kalau sama-sama Islam kan boleh-boleh saja, tapi tanyakan juga ke ahli agama," tegas Taufik.
Hal senada juga diutarakan, Ketua DPP PKS, Mustafa Kamal, yang memahami tindakan FPI itu. Menurut Mustafa hal tersebut adalah bentuk ekspresi dari masyarakat."Kami kira masing-masing komponen masyarakat berhak berekspresi dengan keyakinan yang diyakininya," tegas Mustafa.
Anggota Komisi VI itu menilai tindakan FPI itu lebih merupakan sikap protes terhadap langkah Amerika Serikat yang keluar dari kaidah-kaidah Islam. Apalagi seperti yang diberitakan di sejumlah media jika jenazah Osama dibuang ke laut. "Ini menyinggung umat Islam. Amerika harus hati-hati karena langkahnya yang blunder dapat menimbulkan dampak yang hebat . Amerika sebagai negara yang beradab, mereka harus menyelesaikan persoalan secara beradab," tutupnya.
Rabu, 04 Mei 2011 | 20:19 oleh Rika
KEMATIAN OSAMA BIN LADENSidney Jones: Kematian Osama akan mengembalikan serangan teror ke orang asing
JAKARTA. Tewasnya pimpinan Al-Qaeda Osama bin Laden bukanlah kemenangan atas terorisme. Terorisme masih akan membayangi dunia, bahkan bentuknya akan kembali seperti dua tahun lalu.
Sidney Jones, peneliti dari International Crisis Group, menyatakan terbunuhnya Osama di tangan Amerika Serikat akan menyulut kemarahan para teroris dalam jaringan Al-Qaeda, termasuk yang beroperasi di Asia Tenggara. Akibatnya, mereka akan menargetkan sasaran teror kembali ke orang asing, khususnya orang Amerika.
"Dua tahun terakhir, terorisme lebih bergerak di tingkat lokal dan kecil-kecil, sekarang saya khawatir kejadian ini akan mengembalikan keadaan kembali seperti semula," tuturnya.
Setelah Osama tak ada, ia menegaskan jaringan Al-Qaeda tak akan hilang. Penerus Osama kemungkinan adalah pria Mesir yang menjadi tangan kanan dan penasihatnya, Ayman al-Zawahiri. Namun, Sidney mengingatkan, siapa pun penerus Osama tak ada bedanya karena jaringan terorisme ini sudah menyebar di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia.
Jumat, 06/05/2011 08:13 WIB
Ketum PPI Australia Sempat Terlibat Aktivitas Politik Praktis
Ari Saputra - detikNews
seorang teman yang pernah menjadi mahasiswa di sebuah uni di pedalaman new south wales pernah berkisah pada saya: BANYAK MAHASISWA BERAGAMA TERTENTU MEMANFAATKAN PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI AUSTRALIA untuk KEPENTINGAN AGAMA dan POLITIK AGAMA tertentu
saya diam saja, tapi semoga UANG BEASISWA TIDAK DISIA-SIAKAN BEGITU SAJA lah
Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Muhammad Subhan Zein menyatakan bahwa dirinya memang sempat terlibat politik praktis di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara wakilnya, Dirgayuza Setiawan pernah berafiliasi politik dengan Tunas Indonesia Raya (Tidar), organisasi sayap Partai Gerindra.
"Keaktifan saya sebagai pengurus PKS dimulai tahun 2000 dan diakhiri 2005. Sejak pertengahan 2005 sampai sekarang saya tidak lagi terlibat dengan kegiatan politik praktis apapun dengan PKS atau partai lain. Dirgayuza sudah terhenti (dari Tidar) sejak keberangkatannya ke Australia tahun 2008," kata Subhan Zein dalam keterangan yang disampaikan kepada detikcom, Jumat (6/5/2011).
Pernyataan tersebut sekaligus meralat pemberitaan detikcom sebelumnya yang menyebut Subhan Zein sebagai kader Partai Gerindra. Saat itu, anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Jabbar hanya menyebut Ketua PPI sebagai kader parpol yang punya niatan politis dengan mengolok-olok anggota dewan saat berkunjung ke Australia.
Namun itu dibantah Zubhan Zein. "Hal ini bentuk kepedulian kami terhadap Komisi VIII DPR dalam upaya tulus kami membantu mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih baik," tepis Zubhan yang mempunyai keanggotaan aktif PPIA mencapai 18.378 pelajar di seantero Australia.
(Ari/lrn)
Komentar
Posting Komentar