bye2 A-HOpe @ AHOK @ DKI 2017-2022

DE-AHOK-isasi versus ANIES-isasi

bye A-Hope JOKOWI : rusun yang dibangun jaman AHOK, neh
back2Adrop
kali dah bersih, bandingkan kali bagian DKI CENGKARENG dengan TANGERANG BANTEN: jauh sekali kontrasnya
bagian DKI rapi, bersih, tertata tanaman di tepi kali; bagian Banten: sebaliknya.
banjir tetap ada di DKI, namun langsung surut dalam beberapa jam; bandingkan dengan berhari-hari banjir pra-A-HOPE
jalan arteri lebih diperhatikan sehingga lubang-lubang segera diperhatikan dan ditutup
taman-taman bertambah; bandingkan dengan ketelantaran tanah lapang DKI pra-A-HOPE
jaminan sosial lebih baik untuk yang MISKIN; bandingkan dengan kondisi pra-sejahtera pre-A-HOPE, yang selalu terbebani urusan biaya sekolah
A-HOK gone, A-HOPE gone,
be back to a significant differences: banjir lebih lama, kemiskinan meningkat, keterpeliharaan infrastruktur rendah, dll.
mari kita menjadi PENONTON A-DROP

KOTA TOEA, yang TOEA kesemrawutannya

TENABANG balik ASAL, berantakan lagi
Tenabang pasca Wagub Galau
Tenabang bwat SIAPA?
Penataan ULANG Tenabang 2018: PELANGGARAN ATURAN; Tempo.co: PELANGGARAN ATURAN JALAN @ Tenabang

OJEK pelanggar aturan di Tanah Abang, kok bisa

Pedestrian DIUSAHAKAN, lalu DIHANCURKAN

Peran OMBUDSMAN v. Wagub DKI
PARU-PARU Ibukota DIPANGKA$

MUI Bikin Cyber Army Bela Anies Baswedan, Begini Reaksi Keras Kapitra Ampera

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indo Barometer menunjukan, mayoritas responden menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang paling berhasil menangani masalah banjir di Ibu Kota. "Satu, banjir, paling banyak dianggap berhasil Ahok 40 persen, lalu Jokowi 25 persen, Pak Anies (Baswedan) 4 persen," ungkap Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Detik : Kerahkan Pompa Air

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sekuat tenaga berusaha membebaskan Jakarta dari banjir.
Ahok mengandalkan penggunaan pompa-pompa penyedot. Menurut Ahok, pompa-pompa penyedot air itu digunakan agar menyalurkan genangan ke tempat yang semestinya. Bisa ke got, sungai, waduk, atau kanal. Contohnya, pompa dipasang di daerah cekung, seperti Kemang, Jakarta Selatan. Di daerah seperti itu, air tak bisa enyah, kecuali dipompa.
"Kami mau tidak mau mesti lokalisir, pasang pompa," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Kamis, 21 April 2016.
Terjunkan PPSU
Para petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menjadi salah satu pasukan andalan Ahok untuk mengatasi banjir. Kinerja PPSU yang baik juga memudahkan surutnya genangan.
Bangun Tanggul
Sedangkan solusi untuk mengatasi air laut pasang dan banjir rob adalah membangun tanggul di pesisir Jakarta Utara. Bila tanggul sudah sempurna dibangun, pengaruh air laut pasang ke daratan bisa diminimalkan. "Makanya kita sedang menyiapkan tanggul yang tinggi," kata Ahok.
Pasang Bronjong
Ahok pernah memerintahkan untuk memasang bronjong antara rumah warga dan sungai. Selama ini tembok warga berbatasan langsung dengan sungai bak sebuah tanggul.
Langkah itu diambil setelah banjir hebat melanda akibat tembok rumah warga di tepi Sungai Krukut jebol dan membuat kawasan Kemang, Jakarta Selatan, terendam.
"Semua kali nggak boleh jebol. Ini jebolnya dari rumah orang, ada lima rumah. Kita paksa tutup rumah itu. Kita datang, ambil. Mesti tutup supaya airnya nggak lewat. Terus kita juga kirim alat berat," kata Ahok saat menghadiri Silaturahim Ikatan Keluarga Masyarakat Belitong di Ruang Rimbawan II Manggala Wanabhakti Kementerian LHK, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu, 28 Agustus 2016.

Bangun Waduk

Ahok memaparkan strategi untuk menanggulangi banjir di Ibu Kota. Salah satunya menambah jumlah waduk.
"Kita yang baru membuat banyak embung atau waduk, kita sedang beli tanah, kita tambah lagi 39. Kita sudah selesaikan 50 waduk, termasuk Pluit, dan kita tambah 39 lagi untuk menurunkan banjir," ujar Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Jumlah waduk yang dicanangkan tersebut tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Salah satu proyek pembangunan waduk terletak di Marunda, Jakarta Utara. Sumber dana sendiri disebut Ahok berasal dari pengembang, pemprov, dan pemerintah pusat.
Penyebab Kelapa Gading Banjir
Kelapa Gading, Jakarta Utara, menjadi kawasan yang belum bebas dari banjir.
"Nah kalau Kelapa Gading, MOI (Mall of Indonesia) bagaimana? Ya pasti banjir dong, pengembangnya kacau begitu," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2016.
Ahok menjelaskan pihaknya telah berusaha meminta pertanggungjawaban dari pihak pengembang Kelapa Gading. Namun kini pihak pengembangnya sudah menjadi banyak.
Dia menjelaskan dulu rencananya air yang ada di Kelapa Gadung bakal dibuang ke Waduk Plumpang. Namun seiring waktu berjalan, rencana itu tak terealisasi. "Plumpang diduduki orang. (Padahal) Pertamina dulu kan sempat begini (punya konsep), dulu ada Plumpang minyak (terminal BBM), di sekelilingnya dibikin danau raksasa, kayak kanal, oleh Pertamina untuk melindungi dari kebakaran," kata Ahok.
Ahok menjelaskan air dari kawasan Kelapa Gading rencananya akan dibuang ke Plumpang, tanpa perlu pihak pengembang Kelapa Gading membikin waduk sendiri. "Jadi orang Kelapa Gading berpikir, kita enggak perlu bikin kanal ini, numpang saja ini," kata Ahok.
Karena mengalirkan air ke Plumpang sudah tak bisa, air dari Kelapa Gading kemudian berusaha dialirkan ke Waduk Sunter. Namun ini juga tak bisa lagi dilakukan. Akibatnya, kawasan Kelapa Gading itu acapkali tergenang.
"Numpang ke Sunter, Sunter nggak sanggup, Sunter tenggelam. Nah sekarang kan relatif Sunter nggak tenggelam lagi, kenapa? Karena bikin tembok. Kelapa Gading nggak boleh buang. Tapi Kelapa Gading depan MOI selalu tetap tergenang, pasti," kata Ahok.

Bersihkan Sampah Kabel

Ahok sudah mengetahui penyebab munculnya genangan di sejumlah jalan yang sebelumnya sudah bebas dari banjir di Jakarta. Kulit kabel, menurutnya, lagi-lagi menjadi penyebab.
Setelah diselidiki, sumbatan-sumbatan di jalan di Jakarta, salah satunya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, disebabkan oleh adanya kabel listrik. Kabel listrik menghambat saluran air di gorong-gorong.
Ahok menginstruksikan jajarannya bisa menyelesaikan persoalan ini dan menggandeng kepolisian.
Normalisasi Sungai
Solusi untuk membebaskan Jakarta dari banjir juga berupa normalisasi Daerah Aliran Sungai. Permukiman-permukiman di bantaran sungai harus digusur agar lebar sungai bisa kembali seperti sediakala. Soalnya, sungai-sungai Jakarta kini sudah menyempit.
Normalisasi 13 sungai dicanangkan. Jakarta berganti kepemimpinan. Pada era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok, normalisasi sungai dipercepat.
Berdasarkan catatan detikcom, percepatan normalisasi sungai terucap pada hari ke-38 Gubernur Jokowi, pada 23 November 2012. Keputusan itu dia utarakan usai bertemu warga bantaran Kali Pesanggarahan yang sering kebanjiran.
Eksekusi normalisasi sungai dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo usai Jakarta dilanda banjir besar. Kegiatan tersebut mulai dikerjakan pada Desember 2012. Banjir besar pada Januari 2013 menuntut normalisasi dikebut.
Tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam normalisasi adalah pembebasan lahan. Selebihnya, proyek normalisasi menjadi urusan pemerintah pusat. Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Djoko Kirmanto, optimistis Jokowi-Ahok bisa membereskan pembebasan lahan supaya sungai-sungai di Jakarta bisa dinormalisasi, termasuk normalisasi Sungai Ciliwung, yang saat itu dihuni 250 ribu orang.
Ahok menyampaikan target normalisasi sungai. Saat itu, normalisasi ditargetkan kelar pada 2014 demi menghalau banjir. "Itu jalan terus. Kita harapkan Agustus 2014 sudah selesai," kata Ahok usai rapat dengan Kadis Perumahan dan PU tentang program 2013 di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, 5 Maret 2013.
Sungai Ciliwung yang legendaris itu menjadi yang paling disorot karena menjadi biang kerok banjir. Panjang Sungai Ciliwung yang harus dinormalisasi adalah 33,5 km. Dari Desember 2012 hingga 2018, normalisasi Ciliwung baru 16 km saja. Masih ada sisa 17,5 km yang harus dinormalisasi.

Berdasarkan survei, sebanyak 61,4 persen responden menilai pemerintah DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dibanding pemerintah pusat (26,2 persen). Baca juga: Survei Indo Barometer: 70,1 Persen Puas Kinerja Jokowi, Maruf 49,6 Persen Sementara itu, untuk isu kemacetan, responden kembali memilih Ahok sebagai gubernur yang dinilai paling berhasil mengatasi masalah tersebut. Ahok memperoleh 35,3 persen, kemudian Jokowi 25,3 persen, dan Anies 8,3 persen. Di isu pendidikan, Jokowi unggul dengan 35,1 persen, diikuti dengan Anies 25,3 persen, dan Ahok 15,3 persen. Lalu, Jokowi kembali unggul di sektor kesehatan, disusul Anies dan Ahok. "Kesehatan, paling tinggi Jokowi 35 persen, Anies 20 persen, Basuki 17 persen," tuturnya. Baca juga: Survei Indo Barometer: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri Dibanding Wapres Maruf Amin Terakhir, pada sektor ekonomi, Jokowi memperoleh 33,8 persen, Ahok sebesar 18,4 persen, dan Anies sebesar 18 persen. Survei nasional ini dilakukan selama 9-15 Januari 2020 dengan total 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling. Responden terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih, yaitu minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilakukan. Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei tersebut sebesar kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta", https://nasional.kompas.com/read/2020/02/16/16594321/survei-indo-barometer-mayoritas-publik-nilai-ahok-paling-berhasil-tangani.
Penulis : Devina Halim
Editor : Sandro Gatra

🐠

Liputan6.com, Jakarta - DKI Jakarta bakal menggelar Formula E pada 6 Juni 2020. Gubernur DKI Anies Baswedan mengungkapkan, balapan bakal berlangsung di kawasan Monumen Nasional.

Akan tetapi, Anies belum dapat menyebutkan sirkuit yang akan dilalui dalam balap mobil tersebut. "Detail track belum dituntaskan, akan diumumkan kemudian, yang jelas digelar di kawasan Monas ini," kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

Anies Baswedan Resmikan Jembatan Penghubung Halte CSW dan Stasiun MRT ASEAN

Anies menyebut, Pemprov DKI Jakarta menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pelaksanaannya.

Formula E terkenal sebagai ajang balap mobil listrik yang menggunakan jalanan perkotaan sebagai arena balap. Selain itu balap mobil ini telah digelar sejumlah kota besar di dunia.

Adanya Formula E juga dapat dipakai sebagai kampanye kendaraan ramah lingkungan, serta mempromosikan kelebihan-kelebihan mobil listrik, bahwa mobil listrik sekarang sudah bisa dibuat untuk balapan.

warta ekonomi: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka suara terkait beredarnya foto yang memperlihatkan silang Monas botak sebagian di sisi selatan, di sektor IRTI yang merupakan singkatan dari Ikatan Restoran dan Taman Indonesia.

Bahkan, di sebutkan sekitar 190 pohon di bagian itu ditebang. Tak hanya itu, ada pula yang mengkritik dan menganggap penebangan pohon-pohon itu melanggar UU Penataan Ruang serta pembangunan fasilitas pendukung Formula E.

Ia pun menjelaskan bahw penebangan pohon itu terkait dengan renovasi yang sudah lama direncanakan.

“Tidak ada hubungannya dengan Formula E,” ujarnya kepada wartawan, MInggu (19/1/2020).

🐆

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penyelenggaraan turnamen balap mobil listrik Formula E mulai 2020 merupakan bentuk inisiatif untuk mengembangkan dan menggunakan energi terbarukan, mengembangkan pariwisata, olahraga, dan investasi. Menurut Anies, Formula E merupakan agenda pembangunan jangka panjang. Penyelenggaraan Formula E selama lima tahun berturut-turut dinilai cukup untuk memicu pengembangan ekonomi berkelanjutan. "Prioritas pengembangan ekonomi dan investasi tersebut sama pentingnya dengan pengembangan infrastruktur dasar seperti pengembangan transportasi berbasis rel LRT, MRT, pengembangan air bersih dan sistem pengolahan air limbah skala kota dan komunal, dan pembangunan perumahan pemukiman," ujar Anies. Baca juga: Fraksi PSI Kembali Tolak Keras Penyelenggaraan Formula E dalam Rapat Paripurna Anies menyampaikan itu dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019), untuk menjawab kritik Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI terkait Formula E. Menurut Anies, setiap prioritas pembangunan di Jakarta telah memiliki porsi anggaran masing-masing. Selain itu, Anies menuturkan, penyelenggaraan Formula E memiliki beberapa dampak positif. Pertama, aktivitas ekonomi akan bertambah dan dampaknya terasa secara langsung melalui investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung, operasional persiapan dan penyelenggaraan pada tahun 2019-2020, serta mobilitas pengunjung. Kedua, penyelenggaraan Formula E akan memiliki efek berganda. Baca juga: PSI: Pemprov DKI Pangkas Anggaran Rehab Gedung Sekolah, tapi Pertahankan Formula E "Sehingga dapat menyebabkan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penambahan pendapatan pelaku usaha masyarakat," kata Anies. Sementara dampak ketiga, penyelenggaraan Formula sebagai sarana untuk mengampanyekan lingkungan hidup energi bersih, menarik masyarakat menggunakan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon, serta menumbuhkan penelitian dan pengembangan bisnis seputar mobil listrik. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya menolak keras penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Anthony Winza Probowo menilai, Anies tak menerapkan prinsip prioritas penganggaran saat mengusulkan penyelenggaraan Formula E. Menurut PSI, ajang balap mobil listrik tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Baca juga: Jakpro Minta Dana Rp 767 Miliar untuk Formula E, tapi Target Pendapatan Hanya Rp 50 M Padahal masih banyak warga pembayar pajak yang kesulitan air bersih mesti ikut menanggung beban iuran pajak yang bakal digunakan untuk penyelenggaraan Formula E. Formula E juga bukan program prioritas karena tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD). "Bahkan, nilai penyertaan modal daerah (PMD) Formula E lebih besar dibandingkan dengan PMD pembangunan LRT. Padahal, LRT merupakan Program Strategis Nasional (PSN)," ujar Anthony dalam rapat paripurna, kemarin. Politisi muda ini juga menerangkan bahwa tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa Formula E akan menumbuhkan ekonomi lokal. Adapun Pemprov DKI Jakarta pada 2020 menganggarkan dana Rp 396 miliar di Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membayar commitment fee penyelenggaraan Formula E. Kemudian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga menganggarkan dana Rp 15 miliar untuk menggelar pre-event Formula E. Selain itu, dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) bagi PT Jakarta Propertindo selaku pihak yang ditunjuk Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di Jakarta sebesar Rp 2,2 triliun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jawab PSI, Anies Sebut Formula E Sama Pentingnya dengan Infrastruktur Transportasi dan Air Bersih", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/05/05350031/jawab-psi-anies-sebut-formula-e-sama-pentingnya-dengan-infrastruktur?page=all.
Penulis : Nursita Sari
Editor : Sandro Gatra

🐙

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai, apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tidak menjalankan normalisasi kali dan sodetan selama dua tahun terakhir, akibat tersandera janji kampanyenya di Pilkada DKI 2017.

Ia menyebutkan, selain karena faktor janji kampanye, banyak mafia tanah yang sudah mengincar keuntungan dari program pembebasan lahan di daerah sodetan maupun normalisasi. Sehingga, diperlukan kesungguhan dan komitmen dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam memuluskan program penanggulangan banjir di Jakarta.

"Tanah-tanah tersebut sudah dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga bisa mendapatkan keuntungan dengan pembebasan lahan. Komitmen dari Pemprov DKI harus seiring dengan pemerintah pusat. Kalau Pemprov DKI tidak bisa melakukan eksekusi maka pemerintah pusat tidak bisa menjalankan program penanggulangan banjir secara keseluruhan di Jabodetabek dengan efektif," ujar Yayat, Senin (6/1/2020).

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menyebutkan, seharusnya janji kampanye Anies tidak boleh bertentangan atau menghambat program pemerintah pusat, apalagi dalam hal ini menyangkut kepentingan masyarakat Jabodetabek.

Ia meminta agar tidak ada arogansi dilakukan oleh Anies dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan manajemen pengelolaan risiko banjir dengan pengelolaan anggaran secara transparan.

"Tanggung jawab normalisasi Kali Ciliwung dan Sodetan itu pemerintah daerah. Harusnya jika ada kemauan bisa dilakukan negosiasi dan mediasi dengan baik. Cuma ini seperti tidak ada kemauan oleh Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya, jika serius dan tanggap dalam mendukung program penanggulangan banjir pemerintah pusat dengan baik, bisa menjadi modal Anies dalam pemilihan gubernur atau pesta demokrasi berikutnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya," tambahnya.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyayangkan apabila Anies tersandera janji kampanyenya dan menelantarkan sejumlah proyek strategis penanggulangan banjir di Jakarta.

"Terlepas dari janji kampanye, Gubernur DKI Jakarta Utara harusnya berani mengambil langkah tegas dalam mengatasi banjir dengan membebaskan permukiman di bantaran kali (dari banjir) dengan melakukan relokasi.

Setelah itu barulah pemerintah pusat dapat melebarkan badan sungai dan menata bantaran kali yakni perpaduan antara normalisasi dan naturalisasi secara harmonis," tutur Nirwono.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Basuki Hadimuljono mengatakan, pantauan melalui udara terlihat bahwa banjir terjadi di pesisir Sungai Ciliwung yang belum dilakukan normalisasi.

"Mohon maaf pak gubernur, dalam penyusuran kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer, yang sudah ditangani normalisasi 16 kilometer, itu aman dari luapan. Sementara yang belum dilakukan normalisasi, itu tergenang," kata Menteri Basuki di Monas, Jakarta, Rabu (1/1/2020).

Basuki menjelaskan, kendala belum dilakukan normalisasi karena banyaknya pemukiman masyarakat di bantaran sungai. Sementara lebar Ciliwung sudah sangat berkurang.

"Sekarang rumah sudah tidak di bantaran, tetapi di palung sungai, ini bukan hal yang mudah dan dibutuhkan keahlian gubernur untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat," harap Basuki.

Selain itu, Kali Pesangrahan dengan sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.

"Tanpa normalisasi, akan terus terjadi musibah berulang seperti saat ini. Saya dengan pak Gubernur untuk mendiskusikan membuat program tersebut," ujar Basuki, saat bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab melakukan pemantauan dari udara.

Anies, sejauh ini masih ingin melakukan naturalisasi Ciliwung, bukan normalisasi.

Sumber: Suara Pembaruan

🍐

Merdeka.com - Kebijakan naturalisasi sungai yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengatasi banjir mendapatkan tanggapan dari pakar hidrologi UGM, Rachmad Jayadi. Rachman menilai naturalisasi justru membuat sungai tersumbat.

Rachmat merinci naturalisasi justru akan membuat aliran air tak lancar. Tak lancarnya aliran sungai ini dinilai Rachmat justru berpotensi membuat banjir.

Naturalisasi sungai di Jakarta dinilai Rachmat berbeda dengan kondisi di Singapura. Di Singapura, lanjut Rachmat naturalisasi sungai bukan dilakukan di hilir seperti di Jakarta.

"Beliau (Anies Baswedan) lupa yang dilakukan di Singapura bukan di hilir. Kalau di hulu masih mungkin karena di hulu belum ada persoalan kiriman air terakumulasi. Kalau di hilir sama saya membumpeti (menyumbat sungai)," ujar Rachmat di UGM, Senin (6/1).

"Kalau dinaturalisasi kan jadinya (aliran sungai) lebih pelan. Kalau kata orang Jawa bukannya tidak benar tapi tidak pener atau tidak proper," sambung Rachmat.

Secara natural, sungai akan mengalami penyempitan karena adanya sedimentasi. Adanya pemukiman di sepanjang pinggir sungai, sambung Rachmad, semakin mempercepat terjadinya penyempitan sungai.

Untuk mengatasi kondisi sungai di Jakarta, Rachmat menilai ada dua alternatif cara. Alternatif ini bisa dengan naturalisasi maupun artifisial sungai.

"Jika naturalisasi sungai diterapkan maka ada konsekuensi. Konsekuensinya yaitu membuat lahan terbuka hijau di sepanjang aliran sungai. Karena kalau di pinggirnya dibuat (lahan terbuka) hijau itu kecepatan airnya tidak bisa besar jadi konsekuensi harus lebar. Kalau lebar permasalahannya tambah," papar Rachmad.

Rachmad menilai saat ini kondisi Jakarta harus ada kompromi, supaya normalisasi sungai tidak menimbulkan masalah ekonomi tetapi aliran sungai tetap cepat meskipun aliran sungai sempit.

"Supaya cepat apa? Tidak dikembalikan ke natural tetapi harus artifisial. Harus dipakaikan pelindung diberi dinding yang licin supaya air mengalir lebih cepat," tutup Rachmad. [ded]

🐙

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar apel siaga penanganan banjir di Monas, Jakarta Pusat.

Apel tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan Pemprov DKI menjelang cuaca ekstrem yang diprediksi Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"BMKG prediksi bencana masih akan terjadi sampai Februari. Saya tantang Gubernur Anies, berani enggak gelar apel siaga di Monas? Kumpulkan tuh semua Pasukan Biru dan Pasukan Oranye, termasuk alat berat yang kita punya," katanya ketika ditemui di gedung DPRD DKI, Senin (6/1/2020).

Dia menilai Anies dan jajarannya telah gagal melakukan antisipasi penanganan bencana. Hasilnya, banjir melanda sebagian besar wilayah ibu kota pada 1 Januari 2020.

Padahal, politisi PDI Perjuangan tersebut memiliki sumber daya manusia dan alat berat yang cukup untuk menangani kejadian banjir, termasuk ratusan pompa air yang dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air DKI.

"Alat berat ada 200 unit, tetapi lihat saja sedimen sungai enggak pernah dikeruk 2 tahun terakhir. Pada main kemana? Coba cek Qlue, tracking kerja dimana dan berapa jam? Saya yakin agen seperti United Tractor dan Trakindo ada rekamannya," ujar Pras.

Bukan itu saja, dia meminta Anies agar memeriksa identitas Pasukan Biru dan Pasukan Oranye atau Petugas Pengendali Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Pasalnya, orang-orang tersebut merupakan garda terdepan untuk membereskan lingkungan.

Menurutnya, Gubernur Anies tidak bisa berdiam diri dan harus segera mengambil tindakan agar banjir susulan tidak terjadi lagi.

"Alat berat dan truk turunkan saja semua, langsung keruk sungainya. Saya yakin Menteri PUPR [Basuki Hadimuljono] setuju," ucapnya.

Berdasarkan data Pemprov DKI, banjir yang terjadi di awal tahun merendam 38 kecamatan dan 158 kelurahan. Banjir juga mengakibatkan setidaknya 26 orang meninggal dunia dan 31.323 orang menjadi pengungsi. Tercatat ada 478 pompa air yang tersebar di 176 titik di Jakarta. Sementara itu, 122 unit pompa mobile juga disiagakan di lima wilayah Jakarta.

🍈

Jakarta detik- Jakarta Timur dilanda banjir di banyak lokasi. Warga di 10 lokasi kawasan Jakarta Timur dievakuas agar selamat dari air yang merendam di tahun baru 2020 ini.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Operasional Sudin Damkar Jakarta Timur, Gatot Sulaiman, kepada detikcom, Rabu (1/1/2019).

Berikut adalah rincian 10 lokasi banjir di Jakarta Timur yang warganya dievakuasi:

1. RW 003, Cipinang Melayu, Makasar
2. RW 004, Cipinang Melayu, Makasar
3. RT 008 RW 007 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar
4. RT 04 RW 05 Rambutan, Ciracas
5. RT 006 RW 09 Kayu Putih, Pulogadung
6. RT 007, RW 05, Rawa Terate, Cakung
7. RT 01, RW 09, Pondok Kelapa, Duren Sawit
8. RT 001, RW 03, Pondok Kelapa, Duren Sawit
9. RT 3, RW 5, Dukuh, Kramat Jati
10. RT 9 RW 5, Susukan, Ciracas

🐡

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono, menilai capaian serapan anggaran Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan beberapa hari menjelang tutup tahun masih rendah dan jauh dari harapan. Penilaian itu berbeda dari optimisme Anies dan jajarannya bisa mencapai tingkat serapan 83 persen dari saat ini, Kamis 26 Desember 2019, yang sudah 79,54 persen.

"Hari gini jelang akhir tahun, masih jauh dari harapan," ujar Gembong saat dihubungi, Kamis 26 Desember 2019.

Gembong mengkritik capaian yang belum berhasil menyentuh 80 persen. Dia menyatakan masih rendahnya serapan anggaran DKI itu lantaran perencanaan yang tidak matang sejak awal. "Kalau perencanaan matang maka serapan akan tinggi sesuai dengan target yang dipasang," katanya, Kamis.

Gembong menilai masih rendahnya serapan tersebut lantaran terkendala dalam pembebasan lahan sejumlah proyek atau program. Dia menunjuk Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Kehutanan sebagai pemilik proyek-proyek tersebut. Berdasarkan http://publik.bapedadki.net, serapan anggaran di Dinas SDA memang masih 54,6 persen per hari ini.

Sebelumnya, Sekda Saefullah optimistis serapan anggaran di pengujung tahun mencapai 83 persen dari total nilai APBD Perubahan 2019 Rp 86 triliun. Saefullah menghitung angka 83 persen tersebut dari target sisa pembayaran yang belum terealisasi, seperti kantor kelurahan, puskemas, hingga gedung sekolah.

"Rencana tereksekusi di 83,42 persen, ini lebih baik dari serapan tahun sebelumnya" ujarnya saat ditemui di Balai Kota DKI, Kamis 26 Desember 2019.

Saefullah menyebutkan, saat tutup buku nanti semua data terkait serapan anggaran DKI akan diurai satu per satu untuk melihat tingkat serapan setiap SKPD. "Ini di-breakdown satu-satu jadi bisa dilihat mana yang tinggi," ujarnya.

🐌

Bisnis.com, JAKARTA — Adanya genangan pascahujan di ibu kota pada Selasa (17/12/2019) sore, tepatnya 19 titik di jalan dan 8 titik di pemukiman warga, menandakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak siap menghadapi musim curah hujan tinggi.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengungkapkan hal tersebut. Menurutnya, terlepas dari derasnya hujan, hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase Jakarta masih buruk, belum optimal, dan tak mampu menampung luapan air di tingkat hujan sedang-deras.

"Ini merupakan banjir lokal yang diakibatkan buruknya sistem drainase kota, yang memang hanya sekitar 33 persen yang berfungsi baik saat ini," ujar Nirwono, Selasa (17/12/2019) malam.

Menurutnya, Pemprov harusnya bisa lebih serius memitigasi banjir akibat hujan yang telah terjadi. Terutama, mempersiapkan kondisi saluran air Jakarta agar diameternya diperlebar. Menurut Nirwono, harusnya ini sudah masif digenjot sebelum musim penghujan datang.

"Selain itu, saluran air masih banyak yang tersumbat lumpur, sampah, limbah, jaringan utilitas yang tumpang tindih, dan tidak terhubung dengan baik antarsaluran air. Kegiatan revitalisasi trotoar yang sedang gencar dilakukan Pemprov dki harus diikuti dengan rehabilitasi saluran air kota dan sekaligus penataan jaringan utilitas secara terpadu," tambahnya.

Nirwono mengapresiasi kesiapan petugas selama proses penyurutan genangan. Namun, menurutnya, ada beberapa langkah yang dinilainya tidak dilakukan dengan serius oleh Pemprov DKI.

Di antaranya, pertama, penataan bantaran kali yang belum dilanjutkan lagi secara masif, karena sudah terhenti dua tahun dan tampak tidak ada pembenahan sungai.

"Pusat dan DKI harus segera menyepakati penataannya normalisasi atau naturalisasi atau justru kedua-duanya dipadukan secara harmonis, segera lakukan pembebasan lahan atau relokasi pemukiman warga, pelebaran badan sungai, dan utamakan di yang paling sering kebanjiran seperti di Kali Pesanggrahan dan Kali Ciliwung,"

Kedua, optimalkan revitalisasi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) agar cepat dikeruk, diperdalam, atau dilebarkan. Bahkan menurut Nirwono, apabila perlu, Pemprov merelokasi pemukiman warga yg berada tepat di pinggiran SDEW minimal 35-50 m tepi SDEW bebas bangunan.

"Ketiga, rehabilitasi saluran air kota bersamaan dengan revitalisasi trotoar yang sedang dikerjakan Pemprov saat ini. Pastikan berfungsi baik, tidak tersumbat apapun, terhubung baik dan lancar ke seluruh saluran air, dan fokuskan di kawasan yang rawan genangan air," jelas Nirwono.

"Terakhir, optimalkan seluruh ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagai daerah resapan air dan daerah penampung air sementara saat hujan deras, jangan lupa penambahan RTH secara signifikan," tutupnya.

Bisa Diantisipasi

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo mengungkap kepada Bisnis bahwa dari jumlah titik genangan yang ada, semua bisa diantisipasi oleh petugas dengan proses dari lima menit hingga dua jam hingga air surut.

Subejo pun mengingatkan kepada masyarakat agar mewaspadai akibat hujan yang dapat disertai kilat dan angin kencang ini.

"Masyarakat harus antisipasi dan waspada dengan lingkungan, dan jangan buang sampah sembarangan yang dapat menghambat laju air di saluran-saluran penghubung," katanya.

Terakhir, Subejo menyarankan agar masyarakat mengikuti informasi terbaru dari akun sosial media resmi BPBD dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Juaini menambahkan bahwa jajarannya dibantu oleh PPSU Kelurahan akan segera turun ke titik genangan untuk mengecek tali-tali air, setelah datang laporan masyarakat.

Dinas SDA telah mempersiapkan pompa yang sebanyak 122 unit pompa mobile dan 474 unit pompa stasioner yang tersebar di 165 lokasi dengan total kapasitas 489.01 m4/dt.

Kegiatan monitoring dan antisipasi kejadian genangan terus dilaksanakan di beberapa titik, seperti Jalan MT. Haryono depan Gedung Film Kecamatan Pancoran dan Jalan Prof. Dr. Satrio Kecamatan Setiabudi.

"Tak hanya itu, tindakan preventif juga dilakukan oleh PPSU Provinsi DKI Jakarta. Ketika hujan, DKI Jakarta tidak bisa menolak sampah yang datang, tapi PPSU Provinsi DKI Jakarta siap untuk bergerak cepat untuk beraksi agar sampah itu tidak menimbulkan kerusakan lebih besar," tutup Juaini.

🐈

JAKARTA okezone - Ketua Umum Partai Nasdem disebut lebih pantas jadi calon presiden pada Pilpres 2024 ketimbang Anies Baswedan yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan mantan politikus Partai Nasdem, Patrice Rio Capella yang mengatakan ada beberapa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sudah mengusung Surya Paloh menjadi capres pada Pilpres 2024.

"Ada DPW yang nyalonin Pak Paloh jadi capres itu malah lebih pas daripada mencalonkan Anies," ucap Rio saat menggelar konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).

Lebih lanjut, Rio pun menilai Anies Baswedan tidak memberikan sumbangsih apapun terhadap Partai Nasdem. Sehingga, tak pas jika dicalonkan sebagai capres dari Nasdem.

"Anies yang enggak ada sumbangan apa-apa terhadap Nasdem kok dicalonoan sebagai capres 2024, maka saya pikir itu pilihan tepat kalau ada DPW," ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, nama Anies Baswedan memang sempat disebut-sebut masuk ke dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) periode 2024.

Kemudian, Anies pun dikabarkan akan menjadi capres yang diusung oleh Partai Nasdem pasca pertemuannya dengan Surya Paloh, dan juga baru-baru ini ia diundang serta menjadi pembicara pada Kongres II Partai Nasdem.

(aky)

🐃

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi mengingatkan Partai Nasdem tidak mengganggu koalisi dan kabinet Indonesia Maju. Partai Nasdem, kata Dedy, harus konsisten dalam menunjukkan sikapnya.

"Kalau Nasdem ingin tetap di Koalisi Indonesia Maju, konsisten saja. Kalau tidak konsisten, maka tidak baik untuk pembelajaran politik," ujar Dedy di Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Dedi menilai manuver Partai Nasdem belakangan ini terjadi karena kekecewaan atas proses pembentukan kabinet Jokowi-Amin. Menurut Dedy, jika tidak kuat dengan kekecewaan tersebut, lebih baik mundur dibandingkan bermain dua kaki.

"Jadi, tidak usah main dua kaki. Kalau kecewa dengan susunan kabinet, jadi oposisi saja, tarik semua menterinya dari Kabinet Indonesia Maju. Itu lebih terhormat dan elegan, daripada dia menjadi pengganggu di kabinet," tandas dia.

Menurut Dedy, menjadi oposisi juga merupakan pilihan yang terhormat dan mulai. Partai Nasdem, kata dia, bisa bergabung dengan PKS dan PAN di oposisi.

"Daripada dia (Nasdem) di dalam (kabinet dan koalisi), dia mengganggu-ganggun menyinggung-nyinggung dan menghambat kerja kabinet Jokowi-Ma'ruf, itu nggak bagus untuk pembelanjaran politik," ungkap dia.

Lebih lanjut, Dedy menilai langkah Ketum Nasdem Surya Paloh memberikan tempat istimewa kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah jelas berorientasi untuk Pemilu 2024. Menurut Dedy, langkah tersebut sebenarnya sah-sah saja termasuk jika Surya Paloh membangun komunikasi dengan tokoh lain dan partai politik lainnya.

"Namun kalau dia (Nasdem) masih dalam koalisi, dia tidak menghormati prinsip koalisi, tentu tidak etis. Dia mengundang Anies di pembukaan (Kongres Nasdem) dan tidak mengundang Jokowi, itu terlalu kentara, menempatkan Anies dan Jokowi apple to apple, menurut saya sesuatu yang tidak elok," pungkas Dedy.

Sumber: BeritaSatu.com

🐕

JAKARTA okezone - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengatakan, setelah menyisir anggaran Dinas Pendidikan di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020, dirinya menemukan 27 mata anggaran yang dinilai janggal.

"Saya minta duluan ternyata kita masih menelusuri aku dibantu sama tim penyisir anak magang Fraksi PDIP nemuin hal-hal seperti ini," ujar Ima di gedung DPRD DKI, Jumat (8/11/2019).

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu menilai ada puluhan pengadaan yang nilainya fantastis, tapi keberadaanya tidak penting. Salah satunya seperti pembelanjaan pasir dan helm proyek yang seharusnya dianggarkan untuk rehabilitasi sekolah, malah diperuntukkan alat peraga siswa.

"Contohnya pasir, aku pikir ini kan bukan rehab. Di luar dari rehab ini," ujarnya.

Ia mengaku akan mempertanyakan 27 item anggaran itu saat rapat Badan Anggaran (Banggar) nanti. "Itu yang nanti mau kita pertanyakan di pembahasan RAPBD, mungkin di banggar juga nanti komisi sudah selesai. Mungkin pas di Banggar nanti saya tanyain juga," kata dia.

Berikut 27 daftar item anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta :

1. Ballpoint

Jumlah: 7,105,256

Anggaran: Rp 633,694,491,327

2. Tinta printer

Jumlah: 314,420

Anggaran: Rp 258,388,262,301

3. Laptop

Jumlah: 19,977

Anggaran: Rp 217,429,495,672

4. Komputer PC

Jumlah: 12,323

Anggaran: Rp 206,754,307,713

5. Kertas F4 (prioritas untuk diklarifikasi)

Jumlah: 2,911,403

Anggaran: Rp 186,764,667,273

6. Buku guru tematik kelas II (prioritas untuk diklarifikasi)

Jumlah: 6,439,681

Anggaran: Rp 127,703,720,200

7. Lem aibon

Jumlah: 685,892

Anggaran: Rp 126,204,202,400

8. Meja tulis

Jumlah: 95,792

Anggaran: Rp 105,371,200,000

9. Buku folio (prioritas untuk diklarifikasi)

Jumlah: 1,063,413

Anggaran: Rp 78,796,001,032

10. Tinta/toner printer

Jumlah: 28,272

Anggaran: Rp 59,164,061,400

11. Kursi murid

Jumlah: 94,289

Anggaran: Rp 53,041,334,060

12. Pasir (prioritas untuk diklarifikasi)

Jumlah: 172,952

Anggaran: Rp 52,166,015,300

13. Tinta printer laser jet

Jumlah: 54,219

Anggaran: Rp 43,431,098,161

14. Thinner (prioritas untuk diklarifikasi)

Jumlah: 438,331

Anggaran: Rp 40,100,165,240

15. Balliner

Jumlah: 235,019

Anggaran: Rp 37,374,919,800

16. Helm Proyek (prioritas untuk diklarifikasi)

Jumlah: 456,960

Anggaran: Rp 34,272,000,000

17. Kalkulator

Jumlah: 105,600

Anggaran: Rp 31,680,000,000

18. Penghapus Cair (prioritas untuk diklarifikasi)

Jumlah: 97,747

Anggaran: Rp 31,611,055,476

19. Tinta Fujixerox Docuprint 3105 (CT350936)

Jumlah: 8,500

Anggaran: Rp 26,050,545,000

20. Cat Minyak Bewarna (prioritas untuk diklarifikasi)

Jumlah: 81,650

Anggaran: Rp 19,783,097,430

21. Cat Tembok (prioritas untuk diklarifikasi)

Jumlah: 29,907

Anggaran: Rp 18,916,492,470

22. Kaca Bening (prioritas untuk diklarifikasi)

Jumlah: 118,046

Anggaran: Rp 18,539,067,600

23. Toner Printer

Jumlah: 10,031

Anggaran: Rp 16,589,539,730

24. Penjilidan Buku Register Akta Catatan Sipil

Jumlah: 356,792

Anggaran: Rp 16,119,855,000

25. Rotring (prioritas untuk diklarifikasi)

Jumlah: 26,016

Anggaran: Rp 15,609,600,000

26. Lemari

Jumlah: 2,686

Anggaran: Rp 10,470,216,020

27. Air mineral

Jumlah: 557,959

Anggaran: Rp 10,106,113,722

Total nilai anggaran: Rp 2,476,131,524,327

(qlh)

🍉

JAKARTA okezone- Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk fokus kerja menunaikan janjinya kepada masyarakat Ibu Kota, ketimbang memikirkan penawaran dari Partai NasDem untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Seperti diketahui, Partai NasDem dinilai tengah bermanuver politik dengan melakukan penjajakan ke Anies untuk mengusungnya sebagai capres di perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut terlihat setelah partai besutan Surya Paloh itu mengundang Anies dalam agenda kongres pada 8 November 2019.

"Pokoknya pak Anies kerja yang bener, yang baik, nanti masyarakat menagih lho. Konsentrasi di Jakarta, jangan tergoda," ujarnya kepada Okezone, Kamis (7/11/2019).

Ia menyatakan pihaknya tak memusingkan soal rencana Anies yang akan berpidato dalam agenda kongres tersebut. Menurut dia, wajar saja bila mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu sebagai tuan rumah diberi penghormatan untuk berpidato di depan seluruh kader Partai NasDem.

"Ya, saya melihatnya itu kan keinginan dr NasDem, ya, kita hormati," ujarnya.

Apabila Anies tetap fokus bekerja menyelesaikan beragam masalah di Jakarta, kata dia, Gerindra pun tak segan-segan untuk kembali mendukungnya di dalam perhelatan Pilkada DKI 2022 mendatang.

"Selalu saya ingatkan, tunaikan janji, nanti kalau ada prestasinya akan kita dukung lagi (di Pilkada DKI 2022)," kata dia.

(aky)

🐍

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar (PG) ke 55 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11) malam. Tampak hadir sejumlah pimpinan partai politik (Parpol) diantaranya Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, Sekjen PPP Asrul Sani dan sejumlah pimpinan parpol lainnya.

Mengawali pidatonya, Jokowi menyapa secara khusus Surya Paloh. Dia menyebut Surya Paloh hadir di acara HUT Golkar dengan wajah yang cerah dan segar. Keceriaan itu terutama setelah bertemu Presiden PKS Shohibul Iman.

"Kalau kita lihat malam ini, beliau sangat cerah dari sebelum-sebelumnya. Itu sehabis ketemu Presiden PKS Sohibul Iman," kata Jokowi yang disambut gelak tawa dari kader Golkar dan para hadirin yang hadir.

Terlihat seperti menyindir Paloh, Jokowi melanjutkan wajah Paloh sangat cerah setelah dia dan Shoibul berangkulan sangat akrab dan erat. Jokowi menyebut dirinya tidak pernah dirangkul seperti itu oleh Surya Paloh selama ini.

"Saya tidak tahu apa maknanya apa. Tapi rangkulan yang terjadi tidak seperti biasanya, sangat akrab dan erat. Saya pun tidak pernah dirangkul seperti itu oleh bang Surya," ujar Jokowi yang membuat hadirin semakin terbahak.

Jokowi mengaku sebelum masuk di ruang acara, sudah menanyakan ke Surya Paloh, ada apa? Atas pertanyaan itu, Surya Paloh memberi tahu Jokowi bahwa akan dijawab di lain waktu.

"Saya bertanya ada apa? Jawabnya nanti lain waktu dijawab. Saya bertanya kan karena beliau masih di koalisi pemerintah," tutup Jokowi yang kembali membuat hadirin tertawa.

Sumber: Suara Pembaruan

🐃

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Nasdem akan menggelar Kongres ke-II Partai Nasdem sekaligus memperingati HUT ke-8 Partai Nasdem di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 8 sampai 11 November 2019.

Dalam kongres Partai Nasdem, selain akan memilih Ketua Umum, juga akan membahas konsolidasi dan transformasi kepengurusan dan kebijakan strategis kepengurusan partai.

Ketua OC Kongres II yang juga Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini, menjelaskan, dalam kongres ke-II Nasdem, peserta yang sudah mendaftar saat ini sudah mencapai angka lebih dari 7.000 orang. Di dalam kongres pun, akan diundang Presiden Joko Widodo dan para Ketua Umum Parpol.

"Presiden, Wapres dan Ketua Umum Parpol akan kami undang pada penutupan pada tanggal 11," kata Amelia Anggraini, Rabu (6/11/2019) di Auditorium DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Dijelaskan, pada pembukaan kongres ke-II Nasdem rencananya tidak akan mengundang tokoh maupun pejabat partai politik. Hanya saja, Nasdem mempercayakan pembukaan kongres kepada Gubernur DKI Anies Baswedan selaku tuan rumah.

Wakil Ketua Steering Committee (SC) Bidang Garis Besar Haluan Partai Kongres ke-II Partai Nasdem, Zulfan Lindan, menjelaskan, Gubernur Anies memang akan membuka kongres dan akan memberikan sambutan. Namun demikian, Nasdem juga mengundang kepala daerah lain seperti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Anies diundang dan akan memberikan sambutan selamat datang. Ini kan tuan rumah, yang punya tempat di DKI. Kami undang khofifah, ada Ridwan Kamil juga," kata Zulfan.

Selain pemilihan Ketum Nasdem, agenda yang dibahas dalam kongres adalah ajang konsolidasi dan transformasi kepengurusan dan kebijakan strategis kepengurusan. Diantaranya pilkada 2020 dan Pemilu 2024.

Dalam rangkaian kongres juga akan ada beberapa hal yang akan dibahas. Diantaranya selain pelaksanaan kongres juga ada pemaren UMKM binaan, workshop, pasar gagasan hingga eksibisi agri maritim.

Sumber: Suara Pembaruan

🐂

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai ada kesengajaan dalam kasus anggaran lem aibon pada rancangan APBD DKI Jakarta 2020.
Dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusut tuntas anak buahnya yang memasukkan anggaran tersebut.

"Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya ada faktor kesengajaan. Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies, tapi harus dilacak siapa yang menginput itu," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan Kamis, 31 Oktober 2019.

Menurut Djarot, dia tahu persis soal penyusupan-penyusupan anggaran itu dan pernah bersitegang dengan DPRD ketika masih menjabat di DKI hingga akhirnya menggunakan APBD tahun sebelumnya.

"Makanya kami bikin e-budgeting itu. Kalau ada anggaran yang aneh-aneh, jadi bisa ketahuan. Karena yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi SDM yang menginput. Harus dievaluasi ini," ujar politikus PDIP ini.

Anggaran lem aibon menjadi sorotan setelah Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mencuit di akun twitter. William menemukan anggaran janggal sebesar Rp 82 miliar tersebut di laman APBD DKI Jakarta.

Tak hanya soal lem aibon, ada juga kejanggalan soal pembelian ballpoint senilai Rp 124 miliar dari Sudin Pendidikan Jakarta Timur hingga pembelian 7331 unit komputer, server dan perangkat penyimpan data pintar (smart storage).

Anggaran lem aibon itu pun akhirnya diputuskan untuk dihapus. Keputusan itu diambil setelah Komisi E DPRD DKI Jakarta melakukan rapat pembahasan anggaran APBD DKI 2020 pada Kamis, 31 Oktober 2019.

🐏

JAKARTA okezone - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkomentar ihwal penanganan banjir di Ibu Kota, yang ditangani Gubernur Anies Baswedan. Ia menilai Anies pandai berkata-kata dalam bernarasi soal istilah.

Mantan bupati Belitung Timur itu mengakui tak mengerti konsep naturalisasi yang diajukan Anies sebagai solusi menyelesaikan banjir di Jakarta.

"Soal kata - kata begitu (normalisasi dan naturalisasi), saya pikir Pak Gubernur sekarang lebih pintar," kata Ahok di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

sd

Diera Ahok terdahulu dalam penanganan banjir Pemrov DKI kerap menggalakkan program normalisasi sungai di kawasan Ciliwung. Namun, seiringnya waktu, setelah Anies didapuk menjadi orang nomor satu di Ibu Kota, ia menghentikan program tersebut. Tapi, hingga kini belum ada impelementasi dari rencana itu.

Sekadar informasi, pada pekan lalu ada sekira 43 titik tergenang banjir akibat meluapnya sungai Ciliwung pada Jumat, 26 April 2019 lalu. Akibat musibah itu dua orang harus meregang nyawa karena terseret derasnya arus banjir.

sd

(wal)

🐂

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Steven Setiabudi Musa berpendapat bahwa peristiwa banjir Jakarta merupakan bukti ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan untuk mencari solusi masalah perkotaan, khususnya banjir.

Menurut anggota dewan dari Fraksi PDIP itu, Anies sebenarnya tinggal meneruskan saja program normalisasi sungai yang selama ini sudah dilakukan di Jakarta.

Baca: 409 Korban Banjir Jakarta Masih Mengungsi di 3 Lokasi

“Banjir yang terjadi di Jakarta menandakan Pemprov DKI di bawah bawah Gubernur Anies Baswedan belum mampu mencari solusi dalam mengatasi banjir. Sebenarnya caranya bisa mudah jika Anies mau meneruskan program normalisasi sungai di Jakarta, dia tak perlu malu,” ujar Steven, Minggu 28 April 2019.

“Lebih lucu lagi, Anies memakai istilah naturalisasi sungai, yang tidak jelas bentuknya seperti apa. Menurut saya, ini menunjukkan wawasan Anies soal penataan kota sangat dangkal. Selama hampir dua tahum memimpin, tidak ada terobosan yang dilakukan Anies. Dia banyak berwacana, tetapi tidak ada yang dieksekusi,” kata Steven lagi.

Baca: Solusi Anies buat Banjir Jati Padang, Naturalisasi Bukan Pilihan?

Banjir mulai merendam Jakarta sejak Selasa malam 23 April. Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, setidaknya ada 17 titik banjir tersebar di ibu kota pada Rabu pagi antara lain Pengadegan, Kebon Baru, Manggarai, Cawang, Cililitan, Kampung Melayu, dan Bidara Cina.

Banjir di Jakarta mengakibatkan setidaknya 3000 warga mengungsi sejak Jumat pekan lalu.

🐍

Jakarta detik- Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) menyebut ada 3 solusi yang harus diutamakan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Tiga solusi tersebut yakni normalisasi, waduk atau bendungan, dan sodetan dari Bidara Cina ke Banjir Kanal Timur (BKT)

"(Solusinya) Satu normalisasi, terus bendungan dua buah di Bogor, dan sodetan dari Bidara Cina ke Banjir Kanal Timur. 3 itu terutama," ujar Kepala BBWSCC Bambang Hidayah saat dihubungi, Jumat (26/4/2019).

Bambang mengatakan, untuk bendungan saat ini sedang dalam pelaksanaan. Progresnya baru 15%. Kemudian untuk sodetan di Bidara Cina, menurutnya masih belum maksimal dari target 1.270 meter, namun yang dikerjakan baru 600 meter.
"Sekarang kan rencana di Bidara Cina, ini baru proses pengukuran sama pemberkasan tata bidang. Jadi diharapkan sama Pak Gubernur, karena Pak Gubernur (Anies Baswedan) juga konsen sekali, target kalau bisa tahun ini bisa tuntas untuk lahan," katanya.

Bambang menyebutkan, saat ini yang menjadi kendala dalam proyek sodetan Ciliwung yakni pembebasan lahan. Namun jika sudah bisa dibangun, katanya, debit air di Ciliwung bisa dialihkan ke BKT untuk mengurangi titik banjir di DKI.

"Itu kalau sudah dibangun bisa mengalihkan 60 meter per kubik debit banjir Sungai Ciliwung ke BKT. 60 meter kubik per detik," paparnya.

Adapun solusi yang disorot untuk mengatasi banjir di DKI yakni normalisasi Sungai Ciliwung yang belum rampung. Bambang mengatakan, normalisasi sepanjang 33 kilometer yang dimulai sejak 2013 baru berjalan 16 kilometer. Padahal, normalisasi tersebut bisa membuat kapasitas sungai menampung lebih banyak debit air.

"Normalisasi itu kan termasuk pengerukan. Cuma pengerukan itu sebetulnya kapasitas sungainya harus jelas dulu, jangan sampai kesempitan atau kelebaran, jadi lebar kapasitas sungai harus sesuai desain, makanya biasa dilakukan pengerukan itu sekaligus normalisasi dengan tanggul banjirnya," terang Bambang.

Dia berharap, 3 proyek untuk penanganan banjir bisa segera selesai. Apalagi, Bambang baru mendapat data sudah ada 14 hektare tanah yang pembebasannya sudah selesai di Sungai Ciliwung.

"Kemarin juga saya dapat laporan dapat data ada 14 hektar lahan yang sudah dibebaskan di Sungai Ciliwung, sekarang masih proses cek di lapangan. Jadi mudah-mudahan bendungan cepat selesai, normalisasi selesai, sodetan tunnel selesai. Insyaallah, artinya bisa dikurangi dampak banjir ini," paparnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut salah satu solusi penanganan banjir yakni pembuatan waduk atau bendungan. Anies akan mengusulkan untuk menambah jumlah waduk di antara Jakarta dan Bogor.

"Mau tidak mau harus membuat waduk karena bicaranya tentang volume air yang besar sekali. Jadi tidak cukup kalau kita hanya menangani di sini. Apapun yang kita tangani di sini kalau volume airnya besar sekali dari sana, datangnya bersamaan akan selalu menimbulkan limpahan air," kata Anies di Manggarai, Jakarta Selatan.
(idn/aud)

🍊

Jakarta detik- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan banjir di Jakarta disebabkan oleh kiriman dari daerah lain. Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai Anies bekerja kurang baik dibanding gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

"Intinya gubernur nggak becus, nggak ada hujan kok banjir. Jauh sama gubernur sebelumnya ini, zaman Ahok," kata Hasbiallah kepada wartawan, Jumat (26/4/2019).

Hasbiallah menyoroti dua hal terkait penanganan banjir di Jakarta. Yang pertama adalah ketiadaan kepala di Dinas Sumber Daya Air.

Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilyas (berkemeja hijau)Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilyas (kanan, berkemeja hijau). (Foto: Rachman Haryanto/detikcom)

"Bagaimana mau jalan pemerintah, wong tata air Plt, penyerapan nggak maksimal. Harusnya ditetapkan. Plt itu kan mungkin serius kerjanya," jelasnya.

Baca juga: Bima Arya Puji Anies soal Penanganan Banjir DKI

Dia juga menyoroti koordinasi dengan pemerintah pusat. Terutama dalam melakukan normalisasi Sungai Ciliwung.

Baca juga: Anies Pastikan Seluruh Gedung Pemprov DKI Sudah Ada Drainase Vertikal

"Kedua adalah problem administrasi. Misalnya normalisasi kali diganti sama gubernur naturalisasi. Ini kan menghambat kinerja. Se-Indonesia juga nggak tahu naturalisasi. Yang ada normalisasi, diganti kan menghambat lagi," paparnya.

Sebelumnya, Anies mengakui daerah yang terendam air saat ini adalah daerah langganan banjir. Anies mengatakan genangan tersebut diakibatkan kiriman air dari hulu Sungai Ciliwung.

"Di tempat itu tidak ada hujan sebetulnya mereka itu, kita ini menerima air dari hulu ketika di sana hujannya keras," kata Anies di Gedung Dinas Teknis, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat.

Anies Sebut Pembangunan Bendungan Solusi Banjir, Targetkan Rampung Tahun Ini

Terkait dengan banjir kiriman ini, Anies menuturkan pihaknya sudah bersiaga sejak semalam. Semua petugas terkait sudah bersiaga untuk mengantisipasi siaga I Bendungan Katulampa.

"Tadi malam sekitar pukul 09.00 di Katulampa sudah siaga I. Seluruh petugas kita sejak malam sudah bekerja di lapangan untuk mengantisipasi datangnya air kiriman dari hulu," kata Anies.

Anies mengatakan solusi banjir tersebut adalah pembangunan bendungan. Dia mengatakan bendungan selesai pada tahun ini. Seperti diketahui, Kementerian PUPR tengah mengerjakan pembangunan bendungan itu.

"Kita membangun dry dam di hulu ada dua bendungan yang sekarang dibangun. Insyaallah bendungan selesai tahun ini," jelasnya.

Sedangkan Wali Kota Bogor Bima Arya memuji penanganan banjir di Jakarta yang dianggap lebih terkendali. Dia menyebut, biasanya, jika Bendung Katulampa siaga I, Jakarta bakal direndam banjir parah.

"Saya melihat sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika siaga satu sudah pasti banjirnya parah, tapi kemarin itu siaga satu 250 cm sempat itu, biasanya Jakarta luar biasa banjirnya, tapi ini rasanya lebih terkendali pada tahun ini," ucap Bima di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan hari ini.

Sebagai kepala daerah yang bertetangga dengan DKI, Bima mengatakan, saat siaga I, air dari Bendungan Katulampa bakal tiba di Jakarta dalam waktu delapan jam. Bima juga menyebut ada beberapa lokasi di Kota Bogor yang terendam air.

🐊

Jakarta detik- Anggota DPRD DKI ini tergelitik dengan istilah naturalisasi sungai sebagaimana yang dipakai dalam Peraturan Gubernur yang diteken Anies Baswedan, yakni Pergub Nomor 31 Tahun 2019. Dia tertawa karena konsep naturalisasi sungai yang dulu direncanakan tanpa menggunakan beton untuk memperbaiki kondisi sungai, kini akhirnya memperbolehkan penggunaan beton.

"Jadi istilah itu kelirulah, tapi karena Pak Gubernur sudah kadung ngomong ya jadinya diteruskan saja," kata anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Manuara Siahaan, kepada wartawan, Rabu (10/4/2019).

Manuara adalah anggota Komisi D Bidang Pembangunan. Dia mencermati penggunaan istilah naturalisasi sungai beserta pergeseran pemaknaannya. Dia mengaku sebagai anggota yang menolak penggunaan naturalisasi dan mendukung pemakaian istilah normalisasi saja, toh akhirnya juga sama-sama pakai beton untuk menguatkan dinding sungai yang dilebarkan.

Namun kini dia harus menerima karena secara umum DPRD DKI juga menyetujui hal itu ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dia juga tidak mempermasalahkan Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

"Tapi masyarakat ini tidak bisa dibohongilah. Kalau hanya asal beda, kenapa konsep yang baik (normalisasi sungai) tidak dilanjutkan saja? Sama sajalah sebenarnya," kata Manuara.

Berdasarkan tanya jawabnya dengan pihak eksekutif Pemprov DKI, Manuara mendapat keterangan, naturalisasi akan dilaksanakan tetap menggunakan sheet pile atau dinding turap berbahan beton. Namun, untuk memberi kesan natural, bahu sungai ditanami tumbuhan.

Kepada detikcom, Gubernur Anies pernah mengurai beda naturalisasi dan normalisasi sungai, Rabu 17 Oktober 2018.

🍅

JAKARTA, KOMPAS.com – Tak banyak yang mengetahui bahwa nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, yang kerap mengalami penggusuran, bakal direlokasi ke rumah susun (rusun) berbasis komunitas. Adalah SHAU Architects, biro arsitek dari Bandung yang merancang rusun yang dinamakan Muara Angke Fishing Village tersebut. “Perumahan komunitas itu bernama Muara Angke Fishing Village, khusus komunitas nelayan yang melaut, mengeringkan ikan, mengasap cumi, membersihkan kerang, dan lain-lain. Itu ada semua di sana,” ungkap Daliana Suryawinata dari SHAU Architects kepada Kompas.com, Rabu (6/3/2019). Dia mengatakan, konstruksinya dimulai pada tahun 2013 atas permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat itu. Pemprov DKI sudah menyediakan lahan, sedangkan SHAU Architects bertugas mendesain bangunannya. Baca juga: Teras Alun-alun, Fasilitas Berbasis Komunitas Dalam desain itu, SHAU melakukan pendekatan partisipatif yang dipimpin oleh Pauline Boedianto dan tim. Muara Angke Fishing Village mencakup empat lantai hunian dan satu lantai dasar, di mana akan terdapat banyak ruang terbuka untuk berbagai keperluan. “Akan ada banyak courtyard yang bisa dipakai untuk workshop, aquaponik, olahraga, taman, dan lain-lain,” cetus Daliana. Selain itu, ada pula area yang bisa digunakan sebagai akses bagi para nelayan memarkir perahunya di dekat hunian yang ditempati. Adapun luas lahan kampung nelayan itu 19.000 meter persegi dan dikerjakan dalam tiga tahap. Tahap pertama pembangunan rusun itu ditujukan untuk 660 kepala keluarga. Di sana juga akan terseda fasilitas publik yang bisa dipakai bersama oleh para penghuninya, antara lain taman bermain anak-anak, mushala, dan sekolah. Namun, konstruksi proyek ini berhenti seiring dengan pergantian pemerintahan. Padahal, aku Daliana, dari segi desain sudah 100 persen, selanjutnya tinggal pembangunan. “Sayangnya, proyek terhenti karena ada pergantian administrasi di Pemprov DKI. Kalau progres DED (detailed engineering design) sudah 100 persen. Lahan juga sudah disediakan, tapi pembangunannya tidak berlanjut,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintahan Berganti, Proyek Rusun Nelayan Muara Angke Mangkrak", https://properti.kompas.com/read/2019/03/07/160000621/pemerintahan-berganti-proyek-rusun-nelayan-muara-angke-mangkrak.
Penulis : Erwin Hutapea
Editor : Hilda B Alexander

🐢

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin, 25 Februari 2019 melakukan rotasi pejabat DKI sebanyak 1.125 orang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai dari eselon IV hingga II.

Hari itu juga Anies melantik 15 pejabat eselon II atau pimpinan tinggi pratama. Sedangkan jumlah pejabat eselon III dan IV yang dilantik masing-masing berjumlah 274 dan 836 orang.
Baca : KASN Sebut Tak Ada Kejanggalan dalam Rotasi Pejabat DKI

Perombakan pejabat itu juga mengakibatkan 16 jabatan eselon II kosong sehingga dijabat oleh pelaksana tugas.

Contohnya jabatan kepala Badan Pengelola Aset Daerah; kepala Dinas Sumber Daya Air; kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; kepala Dinas Lingkungan Hidup; serta direktur utama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.

Anies menerangkan para pejabat yang tidak mencapai target program kerja dan serapan anggaran telah diberi surat peringatan.

Bahkan, para pejabat itu juga telah dibuatkan berita acara pemeriksaan seputar kinerjanya sebelum didemosi. “Jadi bukan sesuatu yang mereka tidak tahu,” kata Anies.

Namun Anies menampik rotasi yang ia lakukan itu sebagai yang terbesar dalam sejarah. Sebab, di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, pernah terjadi pelantikan pejabat hingga 6 ribu lebih.

🍺

TEMPO.CO, Jakarta - Indra Renaldy, 19 tahun, merasa terbantu dengan rekrutmen Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum dari Pemerintah DKI Jakarta di era gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia kini bekerja sebagai PPSU Kelurahan Gambir.

Indra yang baru lulus dari bangku SMA tahun lalu langsung mendaftar PPSU. Ia mulai bekerja sejak September 2018. "Pengen sih (bertemu Ahok) tapi waktunya, kerja mulu," kata Indra saat ditemui Tempo di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Januari 2019.

Baca: Bakal Menikah dengan Ahok, Bripda Puput Sudah Urus Dokumen

PPSU dibentuk pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat itu dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan.

Peraturan gubernur ini yang kemudian menjadi landasan dalam perekrutan PPSU di tingkat kelurahan dan juga merupakan gabungan dari PHL di dinas-dinas. Para PPSU bertugas menangani beragam sarana dan prasarana seperti jalan, saluran air hingga taman.

Baca: Penyebab Kepala Lapas Cipinang Sebut Ahok Narapidana Luar Biasa

PPSU Kelurahan Gambir lainnya mengutarakan ingin bertemu dengan Ahok. Perempuan yang tak mau disebutkan namanya ini hendak mengucapkan selamat secara langsung kepada Ahok yang telah bebas dari jeruji besi. "Senang juga orang bekas bapak kita," kata perempuan berusia 45 tahun itu.

Ahok mendekam di rumah tahanan Mako Brimob Depok sejak Mei 2017. Dia divonis bersalah atas kasus penistaan agama. Mantan Bupati Belitung Timur itu resmi bebas dari penjara hari ini.

🐥

jpnn.com, JAKARTA - Meski masuk barisan partai pengusung, PKS tak ragu-ragu melontarkan kritik tajam mengenai kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Itulah yang terjadi saat rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi DPRD DKI terhadap APBD Perubahan 2018, Rabu (26/9).

PKS menilai, sejumlah kegiatan pembangunan Pemprov DKI Jakarta pada tahun anggaran 2018 berjalan sangat lambat. Di antaranya seperti pembangunan rumah DP nol rupiah dan rehabilitasi gedung sekolah.

"Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan semangat pemerintahan gubernur baru (Anies Baswedan) yang berjanji akan meningkatkan penyerapan anggaran,” kata politikus PKS Dite Abimanyu membacakan pandangan fraksinya di paripurna.

PKS juga menyoroti angka penyerapan anggaran yang hingga Juni lalu baru mencapai 28,5 persen. Sementara itu, berdasarkan data pekan keempat September ini, angkanya telah beranjak naik menjadi 47,6 persen.

Sementara, lanjut dia, banyak kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat namun perkembangannya sangat lambat.

"Seperti pembangunan rumah terjangkau dengan DP nol rupiah, rehabilitasi gedung sekolah, dan beberapa kegiatan lainnya,” ujar Dite.

Dite menuturkan, hampir satu tahun pemerintahan Anies berjalan, pembangunan unit rumah DP nol rupiah baru berjalan di satu lokasi, yakni di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Proyek itu dibangun oleh PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Proyek rumah susun DP nol rupiah di Klapa Village ini ditargetkan rampung pada Juli 2019 mendatang. Ada 703 unit yang akan tersedia di lokasi itu. Selain itu, skema pembiayaan bagi pemesan unit rumah DP nol rupiah masih belum dirilis. Meski sejak April 2018 lalu dijanjikan agar unit rumah DP nol bisa segera dipesan masyarakat.

🐒

TEMPO.CO, Jakarta – Foto-foto Kali Sentiong semasa 2017 lalu beredar atau viral di media sosial. Tapi berbeda dengan kondisinya sekarang yang mempopulerkan nama Kali Item karena warna dan baunya, foto-foto itu menunjukkan kali dengan air yang relatif bersih, mengalir, dan dibuat berenang oleh anak-anak.

Baca:
Anies Baswedan Kepada JK: Kali Item Bau Cuma di Medsos

Nama Kali Item sebenarnya ada untuk bagian sodetan antara Kali Sentiong dengan Sunter, namun nama yang sama akhirnya populer juga untuk bagian Kali Sentiong dekat Wisma Atlet Kemayoran. Bagian dari kali itu dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi baunya menjadi buah bibir di tengah persiapan pagelaran Asian Games 2018.

Foto-foto Kali Item dengan air yang relatif jernih diunggah dalam akun Facebook Rifqi Fathullah. Dia mengunggah pada 26 Maret 2017 lalu.

Baca:
Cerita Sejumlah Warga Jakarta Soal Kali Item Resik di Era Ahok

Ketika dihubungi, Jumat 3 Agustus 2018, Rifqi meyakinkan bahwa foto tersebut ia ambil sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Menurutnya, saat itu ia mengambil foto lantaran takjub dengan perubahan Kali Sentiong. “Zamannya Pak Ahok masih menjabat gubernur itu kalinya masih bersih banget. Saya takjub ini kalinya bersih banget,“ katanya menunjuk era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Rifqi pun kembali mengunggah kembali foto-fotonya tersebut setelah ramai pemberitaan Kali Sentiong sebagai Kali Item. “Saya siap mempertanggungjawabkan kebenaran foto-foto itu,” ujar Rifqi.

Tempo mengecek lokasi persis foto itu diambil. Lokasi tepatnya berada di bagian Kali Sentiong sisi Wisma Atlet Kemayoran dan menghadap ke Danau Sunter Selatan. Setelah mencocokkan bentuk bibir kali dan konstruksi pembangunan yang menjadi latar belakang foto, Tempo meyakini kalau lokasi tersebut sama.

Baca:
Giliran LIPI dan ITB Jajal Kemampuan di Kali Item

Kali Item menjadi populer setelah Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan memutuskan menutup permukaan kali itu dengan jaring. Tujuannya membantu menghadang embusan angin membawa bau tak sedap dari air kali itu ke arah wisma tempat mondok ribuan atlet Asian Games 18 Agustus-2 September nanti.

Sebelumnya, upaya dengan teknologi nano bubble dan pembersihan kali oleh petugas PPSU tak cukup untuk menghilangkan bau. Sejak itu pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR turun tangan di Kali Item. Pun dengan sejumlah kelompok lain seperti Keluarga Alumni UGM, Keluarga Alumni ITB dan juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

🍧

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno agak mangkel atau jengkel dengan kritikan warganet terkait fasilitas umum dan pelayanan publik di Jakarta.

Yang terakhir adalah jalur sepeda di atas trotoar di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan yang pada bagian tengahnya ada tiang lampu. Ada warga yang membuat meme dan ledekan terhadap jalur sepeda tersebut.

"Kalian laporkan saja terus, aktifkan saja di media sosial kan masuk ke Citizen Reporting Mechanism, itu langsung teregister," ucap Sandiaga Uno menanggapi sindiran dan kritik yang datang silih berganti, pada Selasa 31 Juli 2018.

Sandiaga Uno menegaskan dirinya terbuka menerima laporan masyarakat terkait masalah penataan Jakarta melalui citizen reporting.

Menurut dia, kritik warga akan lebih cepat diterima jika disampaikan melalui situs dki.jakarta.go.id. Dalam situs tersebut, kritikan yang masuk disebutkan Sandaga Uno dapat dilihat oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD.

Sandiaga Uno berjanji akan segera memperbaiki jalur sepeda di kawasan Gelora Bung Karno Senayan tersebut. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang ikut melaporkan adanya ketidakberesan dalam setiap pembangunan di Jakarta.

“Nanti akan kami rapikan, terima kasih masyarakat sudah memperhatikan,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan Tempo pada Rabu, 1 Agustus 2018, tiang lampu listrik berdiri tegak persis di jalur sepeda di trotoar Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan.

Bagian bawah tiang lampu berbentuk kotak dengan ukuran sekitar 60 sentimeter itu memakan sebagian jalur sepeda. Hal itu menyebabkan sebagian jalur tak bisa dilalui pesepeda.

Beberapa pesepeda lalu lalang melewati sisi kiri aspal jalan dari Pintu 11 Gelora Bung Karno seberang lapak Sate Taichan Senayan menuju Senayan City.

Padahal, persis di kiri jalan raya tersedia jalur sepeda di trotoar berukuran sekitar 120 centimeter.

Salah satu pesepeda bernama Nurhadiah, 43 tahun, mengaku takut dilarang bersepeda di trotoar. Dia baru mengetahui ada jalur sepeda di trotoar sepanjang Jalan Asia Afrika itu.

"Oh iya. Saya enggak perhatiin ada jalur ini," kata Nurhadiah saat ditemui Tempo di depan Pintu 1 GBK, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Agustus 2018.

Simak juga: Viral Humor Halte dan Trotoar Rumput, Sandiaga Uno Bingung

Menurut Nurhadiah, dipasangnya tiang di jalur sepeda menghalangi pesepeda. Pendapat serupa datang dari seorang wanita yang sedang menunggu di halte Pintu 1 GBK. Dia berujar, tiang itu membuat lalu lintas pesepeda tak lancar.

"Ini mengganggu, enggak enak banget," ujar warga Jakarta Barat yang tak mau disebutkan namanya ini. "Rancangannya kayak enggak mikir gitu," lanjut dia. Wakil Gubernur Sandiaga Uno berharap warga melaporkan persoalan ini ke situs dki.jakarta.go.id.

🍁

JAKARTA okezone- Kepala Korp Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Royke Lumowa menyesalkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merobohkan jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Menurut Royke, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggu helatan Asian Games rampung. Pasalnya, JPO itu masih dibutuhkan untuk mengurai kemacetan saat pelaksanaan ajang pesta olahraga antarnegara Asia tersebut.

"Saya juga enggak tahu kenapa itu buru-buru dirobohkan, kan harusnya nunggu Asian Games," kata Royke disela-sela meninjau uji coba perluasan sistem ganjil-genap di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Royke mengatakan, perobohan JPO tersebut terkesan terlalu cepat karena fasilitas pengganti masih belum memadai. Pelican crossing hanya membuat laju kendaraan di lokasi tersebut tersendat.

"Terlalu cepat dilakukan eksekusi, karena memang kenyataannya mengganggu, karena penyeberangan sebidang ini namanya, pelican crossing, orang menyeberang di jalan, bukan elevated atau di atas," ujarnya.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga tidak berkoordinasi sebelumnya dengan pihak kepolisian perihal perobohan JPO tersebut. Namun begitu, ia mengklaim anak buahnya telah melakukan antisipasi kemacetan di ruas jalan tersebut.

"Sudah ada personel ngatur, memang yang macet di situ doang," ujarnya.

Sebelumya diberitakan Okezone, Pemprov DKI Jakarta membongkar JPO tesebut lantaran dianggap mengganggu pemandangan karena menutupi patung Selamat Datang yang merupakan salah satu ikon Ibu Kota.

Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta membangun alat penyeberangan orang bernama pelican crossing di seputaran Bundaran HI. Pembongkaran JPO itu ditargetkan rampung pada hari ini, Selasa 31 Juli 2018.

🐜

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa warga Jakarta di sekitar Kali Sentiong atau Kali Item, Kemayoran, menuturkan kali itu tak berbau saat kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur di DKI Jakarta.

Nama Kali Item sebenarnya sudah ada untuk bagian sodetan antara Kali Sentiong dan Sunter, tapi nama yang sama akhirnya populer untuk bagian yang lain karena warna dan bau yang serupa.

Baca : Ahok Dielu-elukan di Lapangan Banteng, Fifi Letty Mau Laporan

Salah satu warga yang bermukim di sekitar Kali Sentiong atau Kali Item, Kemayoran, Jakarta Pusat, itu adalah Munari, 53 tahun.

"Sempat bersih, ga ada bau itu," kata pria yang akrab dipanggil Pak Kumis itu saat ditemui Tempo di pinggir Kali Sentiong, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Juli 2018.

Munari telah tinggal di Jalan Bentengan, Sunter Jaya, Jakarta Utara sejak tahun 1988. Dia pun mengatakan sudah puluhan tahun 'nongkrong' di pinggir Kali Sentiong. "Wah dulu mah itu kali isinya sampah semua. Warga sampai sudah bodo amat dengan baunya. Saking sudah terbiasanya," tuitur Munari.

Warga Jakarta menabur bubuk penghilang bau di Kali Sentiong atau Kali Item, Kemayoran, Jakarta Utara, 29 Juli 2018. Tempo/Imam Hamdi

Barulah saat keduanya memimpin Jakarta, Munari menjelaskan kalau Kali Sentiong benar-benar dibenahi. Tembok bantaran kali yang sudah rusak diganti dengan yang baru. Begitu juga dengan sampah yang sudah menutupi permukaan kali perlahan dibersihkan.

Hal senada disampaikan Wiwin, 39 tahun, warga yang telah tinggal tepat di samping Kali Sentiong sejak tahun 1998. Menurutnya, Kali Sentiong mulai kembali mengeluarkan bau tak sedap lantaran jarang dibersihkan sepeninggal Ahok.

Baru menjelang Asian Games 2018, kata dia, terlihat banyak petugas membersihkan Kali Sentiong alias Kali Item.

Simak juga : Setelah Bertemu Anies, Rizal Ramli: Kami Bisa Kalahkan Jokowi

Seperti diketahui sebelumnya, Kali Sentiong berlokasi di tengah-tengah di antara Jalan Rd. H. Keneng Mudatsir dan Jalan Sunter Jaya. Tercemar limbah rumah tangga dan industri hingga airnya hitam, Kali Sentiong memunculkan bau tak sedap yang bisa mengganggu para atlet Asian Games 2018.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi bau tak sedap dari Kali Item dekat Wisma Atlet Kemayoran tersebut oleh pengganti Ahok yakni Gubernur Anies Baswedan.

🌼

SETELAH ditinggal Basuki Tjahaja Purnama, gubernur DKI Jakarta, digantikan gubernur DKI baru, Anies Baswedan, pengawasan pelayanan masyarakat baik di kelurahan maupun kecamatan kini melemah dan kendor.

Hal itu membuat pungutan liar (pungli) mulai marak lagi merajalela di kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Kali ini, pungli marak dialami warga saat mengurus sertifikasi tanah di kantor-kantor kelurahan. Program sertifikasi tanah gratis menjadi obyek menguntungkan bagi oknum aparat kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Warga berharap agar mendapatkan sertifikasi tanah gratis. Namun mereka diminta uang nilainya bervariasi dari Rp900.000 hingga Rp4 juta per orang.

Seperti kejadian pungli di kawasan Pondok Kopi, Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur. Warga yang sudah mendapatkan sertifikat dimintai uang nilainya Rp1 juta. Salah seorang warga mengungkapkan pihak yang meminta uang adalah oknum ketua RT. Padahal, sertifikat tanah miliknya sudah di tangan.

“Padahal sertifikat sudah saya pegang lho. Dan saya terima waktu pembagiannya di Bekasi. Saat serah terima secara simbolis oleh Presiden Jokowi. Kan waktu itu Presiden bilang sertifikat gratis. Namun kenapa justru saya dimintai uang Rp1 juta oleh ketua RT dengan alasan pengurusan sertifikat dilakukan dari dana swadaya. Dan uang itu akan diserahkan ke RW dan lurah. Ya terang saja ya tolak. Saya enggak mau kasih. Ini kan program gratis,” kata warga yang lebih berani tersebut.

Hal yang sama juga dialami warga di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pendataan calon penerima program ini dilakukan ketua RT secara tertutup. Kemudian, nama-nama orang yang bersedia memberikan uang disetorkan ke RW untuk kemudian diteruskan kepada "pengurus" di tingkat kelurahan.

Salah seorang warga Kelurahan Pondok Pinang mengatakan, tindakan pungli tersebut melibatkan oknum staf kelurahan, ketua RW dan RT.

“Program ini sangat tertutup. Oknum ketua RT yang mendata nama-namanya. Setiap warga yang sudah didata masuk dalam program sertifikasi tanah gratis ini diminta uang besarannya mulai Rp4 juta. Bahkan, ada yang diminta sampai puluhan juta. Perhitungannya tidak jelas kenapa sampai harus ke luar uang segitu banyak,” kata warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Dugaan adanya pungli dalam program sertifikasi tanah gratis ini mencuat dari pernyataan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. Dia menengarai telah marak terjadi pungli dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di kelurahan.

“Ini bukan isapan jempol. Sudah banyak warga yang mengadu ke kami, karena mereka dimintai bayaran tinggi untuk pengurusan PTSL. Baik dari oknum kelurahan maupun oknum RT dan RW,” kata Prasetio, di Jakarta, Senin (23/7).

Prasetio menduga, maraknya pungli dalam pengurusan sertifikasi tanah ini karena longgarnya pengawasan oleh Gubernur DKI. Kalau dulu, warga boleh mengadu langsung kepada Gubernur DKI di Balai Kota bila mengalami atau mendapatkan bukti pungli di kelurahan maupun di kecamatan. Dan laporan warga langsung ditindaklanjuti hari itu juga.

Sehingga warga merasa aman, nyaman dan mudah dalam mendapatkan pelayanan publik apa pun, karena adanya pengawasan Gubernur yang sangat ketat. Bahkan tidak tanggung-tanggung akan memecat lurah atau camat yang bermain-main dalam menjalankan tugasnya.

“Kalau sekarang semuanya seperti diperbolehkan. Perbaikan pelayanan yang dulu transparan dan gratis di era Jokowi (Joko Widodo), Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), dan Djarot mulai hilang. Pungli kembali marak,” ungkap ketua Dewan.

Maraknya pungli sertifikasi tanah telah didengar Gubernur DKI, Anies Baswedan. Dengan tegas, dia menyatakan, pihaknya akan memberhentikan oknum lurah yang melakukan pungli. Dia minta warga segera melaporkan bila ada kejadian pungli oleh oknum lurah atau aparat kelurahan langsung ke Pemprov DKI. Dan jika terbukti ada lurah yang melakukan pungli, maka ia tak segan-segan akan memecat lurah tersebut.

“Saya minta namanya. Jika ada yang melakukan pungli, langsung diberhentikan. Jadi minta laporannya, saya akan berhentikan," kata Anies. (OL-4)

🌷

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Ali Maulana mengatakan, pihaknya rutin membersihkan Kali Sentiong termasuk di aliran samping Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, atau yang biasa idsebut Kali Item. Pembersihan ini sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. "Ini saya baru bisa cerita pada zaman saya dan Pak Isnawa (Kadis Lingkungan Hidup) masuk Dinas Kebersihan pada 2015 ya. Kalau yang dulu-dulu pasti sudah ada pembersihan, tetapi saya enggak tahu persis," ujar Ali ketika dihubungi, Rabu (25/7/2018).
Ali mengatakan, selama ini sudah ada pembagian petugas untuk membersihkan 13 sungai besar. Petugas juga dibagi untuk membersihkan anak sungai dan saluran penghubung. Ali mengatakan, petugas juga sudah ditugaskan membersihkan sampah di Kali Item. "Sudah kami petakan, kami ploting juga petugas dengan sarana pendukungnya. Di beberapa titik tangkapan sampah kami bikin sekat-sekatan, termasuk di Kali Sentiong dan Kali Item ini," ujar Ali. Baca juga: Berita Populer: Masalah Kali Item dan Tol Layang Jakarta-Cikampek Namun, Ali mengatakan, pihaknya hanya melakukan pembersihan sampah saja. Penjernihan air merupakan hal yang lain dan menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air. Secara berkala, Dinas Lingkungan Hidup biasanya mengambil sampel air di sungai. Air diukur dari segi sanitasinya baik kandungan air hingga suhunya. Baca juga: Demi Mengurangi Bau, Aliran Air ke Kali Item Dialihkan "Nah hasilnya ukuran ini kami rekomendasikan. Misalnya perlu selalu ada perbaikan dan penanganannya ke Dinas SDA," ujar Ali. Pekerja memasang jaring-jaring untuk menutupi aliran Kali Sentiong atau Kali Item di Jakarta Utara, Jumat (20/7/2018). Pemasangan jaring-jaring berbahan nilon untuk mengatasi buruknya rupa Kali Item sebelum menerima para atlet Asian Games 2018 dari mancanegara yang akan menginap di Wisma Atlet.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan pernah mengatakan memang belum ada normalisasi di Kali Item. Normalisasi baru dilakukan di hulunya saja yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Baca juga: Belum Lama Dipasang, Waring di Kali Item Mulai Robek Teguh mengatakan, Kali Item akan dipasang sheetpile atau dinding turap terlebih dahulu. Selama ini, pengerukan di Kali Item tidak bisa maksimal karena kali tersebut belum dipasang sheetpile. "Karena belum sheetpile dikhawatirkan akan longsor di sisi kiri dan kanannya," kata dia. Adapun, pemasangan sheetpile di Kali Item akan dilakukan tahun ini. Baca juga: Saat Anies Kritik Pemerintahan Terdahulu dan Media soal Kali Item Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, permasalahan Kali Item di dekat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, bukanlah persoalan baru. Dia menyebut wajah Kali Item yang hitam, kotor, dan bau itu sudah muncul bertahun-tahun. Anies menyebut Kali Item itu sebagai warisan dari pemerintahan sebelum-sebelumnya. "Jika yang mengelola Jakarta dulu memperhatikan ini, kita enggak punya warisan Kali Item. Ini karena (Kali Item) dulu enggak diperhatikan, jadi kita punya warisan Kali Item," ujar Anies.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dibilang Anies Warisan Masalah, Begini Pembersihan Kali Item pada Pemerintahan Dulu", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/25/15405781/dibilang-anies-warisan-masalah-begini-pembersihan-kali-item-pada.
Penulis : Jessi Carina

Editor : Kurnia Sari Aziza

🌺

Jakarta detik - Jembatan penyeberangan orang (JPO) di Bundaran HI, Jakarta Pusat bakal dirobohkan dan diganti pelican crossing. Dulu, JPO itu dijadikan role model oleh Ahok.

JPO di Bundaran HI tersebut dibangun oleh PT Mass Rapid Transit (MRT) di depan Wisma Nusantara, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat pada tahun 2015. JPO itu dibangun sebagai ganti JPO sebelumnya yang dibongkar karena pembangunan proyek MRT.

Gubernur DKI terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadikan JPO Bundaran HI itu sebagai role model bagi JPO lain. Dulu, Ahok berencana membuat JPO lain jadi seperti di Bundaran HI.

Baca juga: Ahok akan Jadikan JPO Bundaran HI Sebagai Model Standar, Begini Penampakannya

"Ya nanti kita modelnya seperti itu nanti, kita lagi mau lelang ada seribu halte sama JPO. Jadi itu (JPO di Bundaran HI) adalah model standar JPO kami," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).

"Jadi ke depan semua JPO di DKI seperti itu, malah ada yang JPO lebar bisa jadi toko kayak sky bridge di Hong Kong gitu, itu ada standar," lanjutnya.

JPO Bundaran HI / JPO Bundaran HI di 2018/ Foto: Agung Pambudhy

Pada awal berdirinya, JPO itu dihiasi dengan deretan pot bunga. Project Manager MRT Jakarta (saat itu) Shiego Hanaki mengatakan konsep awal pembangunan JPO ini berasal dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Dishub memberikan standar bangunan JPO yang ada di Jakarta. Soal bunga yang menghiasi jembatan, Hanaki mengatakan itu untuk membuat orang bahagia.

"Bunga itu inisiatif sendiri agar orang yang lewat bahagia. Selain itu supaya lebih cantik dilihat," kata Hanaki kepada detikcom di atas JPO Bundaran HI sambil memantau proyek MRT yang ada di bawah jembatan, Selasa (24/3/2015)

Baca juga: Jembatan Bundaran HI yang 'Membuat Orang Bahagia' Ini Seharga Rp 5 Miliar

Hanaki menjelaskan untuk membuat jembatan semacam ini mengahabiskan dana sebesar Rp 5 miliar. Jumlah tersebut karena penggunaan material baja untuk pembuatan fondasi, tiang dan jari-jari jembatan.

"Ini bisa bertahan 100 tahun dengan perawatan yang baik," ucap Hanaki saat itu.

JPO Bundaran HI di 2018 / JPO Bundaran HI di 2018 / Foto: Sahaya Anisa/detikcom

Sejak awal dibangun, JPO Bundaran HI itu memang direncanakan untuk dirobohkan setelah MRT selesai. Orang yang akan melintas akan dialihkan melewati jalan bawah tanah.

"Ini sifatnya temporary. Setelah pembangunan MRT selesai 2018, jembatan ini akan dibongkar," kata Direktur Kostruksi PT MRT Jakarta saat itu, M Nasyir.

Baca juga: Jembatan Bundaran HI Senilai Rp 5 M Dibongkar Setelah Proyek MRT Selesai

Kini, JPO Bundaran HI akan dirobohkan meski proyek MRT belum selesai. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya 2 alasan. Pertama, JPO itu menghalangi Patung Selamat Datang jika dilihat dari arah Monas.

"Kedua, tidak ramah dengan penyandang disabilitas, bagi yang menyandang kursi roda atau berkebutuhan khusus, ibu yang mengandung dan orang tua. Karena itu pelican crossing akan jauh lebih ramah dengan penyandang disabilitas. Itu dua alasan utama kita akan copot," jelas Anies di Balai Kota, Senin (23/7) malam.

Baca juga: Anies: Anggaran Pelican Crossing Bundaran HI Rp 100 Juta

Menurut Anies, pelican crossing merupakan fasilitas sementara. Untuk penyeberangan permanen nantinya akan dibuatkan penyeberangan bawah tanah.

"Oh ya nanti kalau sudah selesai jembatan bawah tanah, maka pelican crossing ini tak lagi diaktifkan. Jadi ini kami menggunakan pelican crossing karena jembatan bawah tanah yang disiapkan oleh MRT belum bisa digunakan sekarang," ujar Anies.

🍓

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pejabat eselon setingkat wali kota di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dicopot Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pencopotan itu dinilai tidak memenuhi prosedur karena tidak adanya peringatan dan penilaian yang jelas.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua PSI Jakarta Rian Ernest menilai tindakan Anies Baswedan tidak sesuai prosedur. Dia pun membandingkan langkah Anies Baswedan dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Pak Ahok, sering mengganti pejabat, hanya saja, dia memberikan peringatan beberapa kali. Setidaknya ada arahan yang jelas dari pimpinan mengenai apa visi yang mau dituju beserta dengan ekspektasi Gubernur terhadap PNS sebagai pelayan masyarakat. Tidak main asal berhentikan," ungkap Rian kepada Liputan6.com, Selasa (17/7/2018).

Rian, yang pernah menjadi Staf Ahok mengatakan, prosedur pergantian pejabat saat itu berdasarkan laporan kinerja, bukan hanya dari laporan tertulis internal.

Laporan kinerja ini didasarkan pada tindak lanjut laporan masyarakat yang masuk melalui kanal SMS Gubernur dan juga aplikasi Qlue.

"Sekarang zaman Anies, tidak ada alasan jelas kenapa pejabat diganti. Bahkan banyak yang bingung kenapa tiba-tiba diganti. Jangan kembalikan Jakarta ke zaman feodal," imbuh Rian.

Dia pun menyoroti adanya beberapa pejabat yang berprestasi di era Ahoik justru dicopot oleh Anies tanpa alasan yang jelas. salah satunya yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati.

Rian mengatakan bahwa anggaran siluman UPS terbongkar karena kiprah Tuty yang berani melapor kepada Gubernur kala itu. Tuty saat itu melaporkan adanya Rp 12,1 triliun anggaran titipan yang tidak sesuai prosedur.

Ahok pun dengan tegas menyatakan tidak boleh masuk satu pun yang tidak sesuai prosedur dan rawan korupsi.

"Saat pembahasan Raperda Reklamasi pun, salah satu petinggi DPRD ingin menguntungkan pihak pengembang karena mau menghilangkan konsep kontribusi tambahan pengembang yang ingin dikenakan Gubernur. Ini terbongkar karena peranan Ibu Tuty," kata Rian.

Libatkan Penggiat Anti-korupsi

"Saya pertama kali lihat, dia salah satu aktor terbaik saat ini. Peranannya, dilihat beberapa film melakoninya dengan baik. Kita punya bakat banyak," kata Ahok. (Nurwahyunan/Bintang.com)
PSI menghimbau ICW serta Divisi Pencegahan KPK untuk mengawasi rawannya penganggaran APBD 2019. Tahun anggaran ini sangat penting karena sarat permainan untuk mengembalikan modal yang sudah keluar untuk Pilkada DKI lalu dan juga untuk modal persiapan Pilpres dan Pileg 2019.

Rian mempertanyakan kenapa posisi pengawal anggaran yang sangat penting ini, yakni Kepala Bappeda, dibiarkan kosong pada masa sangat kritis. Padahal, Kepala Bappeda yang baru saja dicopot itu terbukti mampu mengawal APBD dari praktik korup.

Rian kuatir ada kesengajaan supaya muncul lagi celah untuk permainan anggaran menjelang tahun politik.

"Masih hangat di ingatan kita semua tindak tanduk DPRD DKI yang pro anggaran siluman dan menolak sistem e-budgeting. Kita tidak ingin hal itu terulang kembali," tutup Rian.

🌱

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Selasa 10 Juli 2018. Anies mengatakan, rapat itu membuka rangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan BPK DKI selama 60 hari ke depan.

Baca:
Antara Gubernur dan Pilpres, Anies Baswedan Bilang Begini

“Kami punya waktu 60 hari untuk melakukan tindak lanjut dari apa yang harus kami tuntaskan,” kata Anies Baswedan usai rapat pembahasan di Kantor BPK DKI.

Menurut dia, masih banyak rekomendasi BPK DKI yang belum diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Anies Baswedan menjelaskan, dari 2005 hingga 2018, BPK DKI memberikan 8.700 rekomendasi senilai Rp 16,9 triliun.

Dari jumlah itu, Pemprov DKI Jakarta baru menuntaskan 6.219 rekomendasi atau sekitar 72 persen. “Yang belum selesai ada 28 persen lagi, jadi ini yang akan kami selesaikan,” ucap Anies merujuk kepada 2.483 rekomendasi tersisa.

Anies Baswedan juga mengapresiasi BPK DKI yang berperan dalam menyelesaikan laporan keuangan Pemprov DKI. Dia berharap dapat menuntaskan pelaporan kepada BPK DKI dengan baik. "Saya minta ke seluruh jajaran untuk bekerja tuntas dengan BPK," ucap Anies Baswedan.

Kepala Sub Auditor at III BPK DKI, Aryo Seto Bomantari, mengatakan akan terus mengawasi tindak lanjut Pemprov DKI terhadap rekomendasi yang telah diberikan. "Jadi nanti kami akan lihat dari tindak lanjut yang sudah dilakukan per semester I 2018, apakah sudah sesuai atau belum," ucap Aryo.

🐛

JAKARTA okezone - Guru memegang peran penting dalam dunia pendidikan, bukan hanya soal pengetahuan tetapi juga dalam mencerminkan nilai-nilai baik kepada siswa. Oleh sebab itu, diperlukan tenaga pendidik dengan kualitas dan integritas yang baik.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dihadapan ratusan guru, dalam acara Dialog Publik Pendidikan Nasional dan Halal Bihalal.

"Bapak, ibu (guru) membentuk nilai pertama dan paling penting. Kalau siswa di kelas lihat sikap bapak dan ibu, maka itu dianggap sikap mewakili rakyat Indonesia. Dari cara menyapa, mengajar, memberi tahu, sampai cara menilai murid," ujarnya di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Salah satu yang menjadi catatan Sri Mulyani, yakni soal pemberian nilai kepada siswa dengan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah atau les. Di mana guru memberikan nilai tinggi pada siswa tersebut. Hal ini tegaskan Ani, sapaan akrabnya, sebagai bentuk tindakan korupsi yang dilakukan oleh guru.

"Soal kalau murid les sama saya, pasti dapat nilai A, itu berarti sudah korupsi. Sama seperti kalau sama Menteri Keuangan mengatakan, pengusaha kalau kamu baik-baik sama saya, kamu bayar pajaknya saya turunin. Itu korupsi, merugikan negara. Kalau di guru korupsinya ya kayak gitu (dengan les)," tukasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, menekankan integritas menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Nilai itu juga yang selalu ditanamkan oleh mendiang orang tuanya, Prof Satmoko, yang pernah menjabat sebagai Rektor dan Prof Retno Sri Ningsih sebagai dosen di IKIP Semarang atau kini Unversitas Semarang (Unnes).

"Integritas itu nilai yang tidak diperjualbelikan. Orang tua saya mendidik kami semua seperti itu. Orang tua saya, sangat konsen pada pendidikan. Karena itu (integritas) fondasi awal Ibu Bapak semua membangun watak rakyat Indonesia," katanya.

Menurutnya, dengan sifat pendidik yang suka permisif terhadap pelanggaran-pelaanggaran, maka tak heran bila Indonesia sulit untuk maju. "Jadi anda enggak boleh komplain kemudian, kalau bangsa ini sulit untuk bisa maju. Oleh karena itu, saya ingin mengajak PGRI untuk membangun pendidikan Indonesia," ujarnya.

🌹

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan 2018 di mana rata-rata kenaikannya mencapai 19,54%. Kenaikan NJOP saat ini dinilai bukan pada waktu yang tepat.

Executive Director Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda mengatakan, kenaikan NJOP merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kenaikan NJOP sendiri sejalan dengan naiknya harga properti di pasaran.

NJOP sendiri, lanjutnya, sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Jadi tidak bisa menghindari NJOP pasti naik, karena NJOP saat ini dibandingkan harga pasar kan spread-nya besar. NJOP Rp 1 miliar harga jual bisa Rp 2 miliar, semestinya NJOP dengan harga pasar hampir sama," kata dia kepada detikFinance di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Namun, dia menuturkan, kenaikan NJOP seperti saat ini bukan pada waktu atau momen yang tepat. Sebab, pasar properti sedang lesu.

Dia menuturkan, yang jadi masalah ialah pemerintah memberikan beban pajak yang tinggi, tapi di sisi lain harga properti sulit naik karena pasar lesu.

"Kenaikan itu memang tidak bisa dihindari tapi momennya tidak tepat. Kenapa, pasar properti masih lesu, gimana mau naikin beban pajak lebih tapi di satu sisi naikin harga nggak bisa, karena pasar lagi lesu," ujarnya.

Apalagi, Ali menambahkan, industri properti juga tertekan karena tren suku bunga yang tinggi.

"Dengan kenaikan suku bunga di BI 5,25% suku bunga akan naik, suku bunga KPR naik, daya beli propertinya akan turun juga. Momennya agak kurang tepat," jelasnya.

Sebab itu, Ali mempertanyakan urgensi kenaikan NJOP ini. Sebab, kenaikan NJOP terjadi pada saat industri properti kurang baik.

"Kita kan mempertanyakan kenapa NJOP tahun ini, kan bisa tahun depan, ada urgent apa, jangan sampai pajak-pajak ini digunakan untuk hal-hal nggak jelas, kita khawatirnya itu," tutupnya. (dna/dna)

🐗

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno membagi cerita kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu kepada wartawan pada Senin (2/7/2018) kemarin. Dia mendapat pertanyaan mengenai alasannya memilih Amerika sebagai negara yang dikunjungi. Kenapa tidak ke tempat lain yang punya tipikal sama dengan Jakarta tetapi sedikit lebih maju. "Kita mau benchmark Jakarta ke metropolis yang akan jauh lebih bagus. Ya harus dengan metropolis yang lebih bagus," ujar Sandiaga. Baca juga: Gembong Nilai Kunjungan Sandiaga ke Amerika Tak Diperlukan "Kalau kita ke Bangkok atau ke Delhi, tidak akan ada lompatan, tidak akan ada quantum leap, tidak dapat teknologi digital yang terkini, tidak dapat center of excellence seperti di MIT (Massachusetts Institute of Technology), tidak dapat Jakarta yang berketahanan seperti di Northeastern," tambah dia. Sandiaga menegaskan, Jakarta ingin mencontoh negara yang maju. Dia kemudian dimintai tanggapannya atas banyak penilaian bahwa kepergiannya ke AS hanya menghabiskan anggaran. Sandiaga tampak keki atau kesal. Dia membahas masalah itu panjang lebar. Dia ingin meluruskan pandangan itu, yang menurut dia salah. Baca juga: Bertolak ke AS, Sandiaga Uno Akan Tinjau Teknologi Atasi Kemacetan "Kami punya judgement sendiri buat memutuskan right or not to make a visit. Kami kan mikir bahwa dikasih mandat oleh rakyat. Kalau misalnya (kunjungan) ini tidak diperbolehkan, ya jangan dibikin nomenklatur kunjungan," kata dia. Sandiaga mengatakan kunjungan ke luar negeri adalah hal wajar. Itu sebabnya biaya kunjungan itu dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta. Jakarta absen di kancah dunia Sandiaga mengungkapkan, Jakarta sempat menghilang di kancah internasional. Kata dia, Jakarta has been missing. Hal ini pernah juga dia bicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Pak Anies juga sampaikan waktu dia pulang dari Istanbul (dan) Maroko, bahwa Jakarta itu Ibu Kota demokrasi ketiga terbesar di dunia. Ibu Kota dari negara keempat terbesar di dunia setelah China, India, Amerika, baru Indonesia. Tapi kita tuh tidak present gitu di luar negeri," ujar Sandiaga. "Di luar negeri itu Jakarta itu tidak muncul gitu loh. Tidak menjadi buah bibir dari orang-orang. Karena kita sendiri tidak mau tampil," tambah dia. Bahkan, kata dia, belum banyak yang tahu bahwa Asian Games akan digelar di Jakarta. Sekarang Anies dan Sandiaga sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Masyarakat luar mulai melihat bagaimana Jakarta sebenarnya. Sandiaga melihat kunjungan-kunjungan ke luar negeri adalah hal yang baik. Jakarta tidak boleh menutup diri dari dunia internasional. "Kita harus membuka diri. Kita harus lakukan pendekatan-pendekatan dan bagaimana kita mengajak tapi juga investor berbisnis di Jakarta," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sandiaga Kesal Disebut ke Amerika Hanya Habiskan Anggaran", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/03/06384621/sandiaga-kesal-disebut-ke-amerika-hanya-habiskan-anggaran.
Penulis : Jessi Carina
Editor : Egidius Patnistik

🐛

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak akhir Mei hingga awal Juni 2018 ini, kondisi Pasar Tanah Abang, di Jakarta Pusat, kian memprihatinkan. Ratusan pedagang kaki lima ( PKL) mengokupasi hampir seluruh trotoar pasar di sana. Saat dipantau Kompas.com, Rabu (6/6/2018) siang, sepanjang trotoar Jalan Jatibaru Raya hingga di depan pintu masuk Stasiun Tanah Abang, telah dipenuhi PKL. Para PKL menjajakan berbagai jenis dagangan mulai kaca mata, pakaian dalam, celana, serta sejumlah produk fashion lainnya. Sejumlah pakaian yang dijual digantung di tiang listrik dan pepohonan yang ada di kawasan tersebut. Baca juga: PD Sarana Jaya Bakal Talangi Pembangunan Skybridge Tanah Abang Tepat di samping tangga stasiun, pedagang bakso, siomay, dan makanan lainnya berjajar menaikan gerobak mereka di trotoar. Di samping para pedagang tersebut, tampak dipenuhi pedagang pecel dengan mayoritas penjual merupakan ibu-ibu. Padahal, trotoar yang berada sejajar dengan stasiun semestinya bersih dari PKL. Pemprov DKI Jakarta hanya menggunakan sisi jalan sebaliknya sebagai lokasi untuk para pedagang. Petugas di Stasiun Tanah Abang tak bisa melakukan apa-apa lantaran pengawasan dan penindakan berada di bawah Satpol PP DKI Jakarta. "Ya Satpol PP-nya diam saja, terus kami bisa apa, Mas, memang seperti inilah sekarang, semrawut. Saya sudah minta geser, jangan berjualan di situ, tapi tetap jualan juga," ujar salah satu petugas. Baca juga: Pembangunan Skybridge Tanah Abang Dimulai Agustus Kondisi Pasar Tanah Abang Kian Semrawut. Para pedagang kaki lima mengokupasi hampir seluruh trotoar di Tanah Abang. Tidak ada penindakan dari petugas Satpol PP DKI Jakarta, Rabu (6/6/2018).(Kompas.com/David Oliver Purba) Hanya berjarak 50 meter dari gerobak bakso samping tangga stasiun, terdapat sebuah tenda di mana ada 10 petugas Satpol PP sedang berteduh. Tak ada penindakan yang dilakukan para petugas. Ardianto, salah satu penumpang KRL mengatakan, sejak sebulan belakangan kondisi Tanah Abang memang kian semrawut. Dia kerap melihat petugas Satpol PP di sana, tapi tidak melakukan apa-apa. "Ya begini, jalan susah, kalau dulu ini semua bersih, enggak ada nih gerobak sampai naik ke trotoar. Melempem nih petugasnya," ujar Ardianto. Penumpang KRL lainnya, Adrian menilai kondisi ini wajar mengingat memasuki Lebaran. Baca juga: Pembangunan Skybridge Tanah Abang dan Kejar Mengejar Target Dibukanya Jalan Jatibaru "Ya, mungkin mereka mau cari rejeki juga, kalau Lebaran. Tapi kalau bisa kasih ruang yang lebih besar untuk pejalan kaki," ujar Adrian. Pemandangan kesemrawutan PKL saat ini, nyaris tak berubah seperti saat dipantau akhir Mei kemarin. Saat itu, Camat Tanah Abang Dedi Arif Darsono yang dihubungi Kompas.com menyatakan akan menindaklanjuti masalah itu. Namun, hingga hari ini tidak ada perubahan berarti soal kondisi PKL di sana.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kondisi Pasar Tanah Abang yang Kian Semrawut karena PKL", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/06/21014031/kondisi-pasar-tanah-abang-yang-kian-semrawut-karena-pkl.
Penulis : Kontributor Jakarta, David Oliver Purba

Editor : Robertus Belarminus

🌸

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian diminta menyadari fungsi masing-masing dalam penataan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang.

"Sehingga harus saling berkoordinasi," kata Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dominikus Dalu pada saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 5 Juni 2018. "Ini soal saling menghargai antarinstansi institusi negara."

Baca: Marco Kritik Polisi Minta Jalan Jatibaru Raya Dibuka

Dominikus menjelaskan, Pemprov DKI dan polisi sama-sama berwenang mengatur Jalan Jatibaru Raya.

Pasal 52 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan Ibu Kota Jakarta ditetapkan oleh gubernur.

Di sisi lain Kepolisian memegang otoritas melakukan rekayasa lalu lintas seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dominikus menuturkan, masyarakat terdampak akibat keputusan Pemprov DKI menutup Jalan Jatibaru Raya kemudian menjadikannya lahan jualan pedagang kaki lima (PKL).

Simak:Dirlantas Tak Ambil Pusing Kritik Marco Soal Jalan Jatibaru Raya

Dia mencontohkan, pengendara sepeda motor dan mobil perlu mencari jalan alternatif akibat penutupan jalan. Sopir angkutan kota mengeluhkan ditutupnya jalan itu. dan pedagang di Blok G Tanah Abang mengalami penurunan omset sebab tersaingi PKL di Jalan Jatibaru Raya.

"Instruksi tidak (oleh) pemerintah daerah aja. Ada instruksi vertikal dari Kepolisian yang juga mempunyai fungsi."

Sebelumnya, pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya mengkritik polisi lewat akun Twitter. Marco mengatakan, penataan fungsi jalan merupakan kewajiban pemerintah daerah sebab tata ruang masuk dalam bagian otonomi daerah.

Marco mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.

Kritikan Marco merespons pernyataan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf ihwal penataan Jalan Jatibaru Raya. Menurut Yusuf, jalan harus digunakan sesuai fungsinya dan jangan untuk berdagang.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendiri dalam menata Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang.

Menurut Dominikus, itu sebabnya Pemprov DKI dan Kepolisian harus bekerja sama sesuai kewenangan dan peran amsing-masing. Peran keduanya diatur dalam dua undang-undang yang bukan untuk dipertentangkan melainkan supaya saling melengkapi.

BACA JUGA :

"Saya sudah komunikasi langsung dengan Dinas Tata Air bahkan cek langsung. Masalah di lapangan itu sebagian dari tali air terhambat oleh proyek yang sedang dibangun, baik MRT [mass rapid transit], LRT [light rapid transit], atau proyek lainnya," kata Anies di Balai Kota DKI, Selasa (12/12/2017).

Anies mengatakan banjir yang diakibatkan proyek tersebut berdampak signifikan karena merepotkan warga Jakarta. Menurutnya, Dinas Tata Air juga telah mengingatkan penanggung jawab proyek untuk berhati-hati dengan saluran air.

"Jangan menyepelekan soal saluran air. Proyek harus jalan, tetapi saluran air harus diperhatikan. Pergerakan warga di jalan protokol jadi terhambat gara-gara kejadian kemarin," ungkapnya.

Agar banjir tidak lagi terjadi, Anies pun berencana untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, yaitu PT MRT Jakarta, PT Adhi Karya Tbk., dan Dinas Bina Marga DKI.

"Kami akan panggil semuanya dan akan instruksikan untuk membersihkan semua saliran air yang menghambat," kata Anies.

🍋

JAKARTA, KOMPAS.com — Ternyata, kebijakan menayangkan video-video rapat agar bisa dilihat publik diatur dalam peraturan gubernur. Pergub tersebut ditandatangani mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 16 Agustus 2016.

Pergub yang dimaksud adalah Pergub Nomor 159 Tahun 2016 tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan pada Media Berbagi Video.

Pergub itu bisa diakses melalui laman jdih.jakarta.go.id milik Pemprov DKI Jakarta.

Media berbagi video yang biasa digunakan Pemprov DKI Jakarta saat itu adalah YouTube. Pemprov DKI Jakarta memiliki akun YouTube resmi bernama Pemprov DKI Jakarta.

Pada Pasal 2 poin kedua pergub tersebut tertulis tujuan penayangan video untuk menjamin hak warga agar bisa mengetahui proses kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan alasannya.

Selain itu, untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Penayangan video rapat juga bertujuan menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pasal 4 pergub itu, diatur mekanisme penayangannya. Penayangan video dilaksanakan paling lama tiga hari setelah pelaksanaan rapat pimpinan dan rapat kedinasan.

Namun, kini Pemprov DKI Jakarta tidak lagi mengunggah video rapat pimpinan dan rapat kedinasan lainnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, mengunggah video rapat ke akun YouTube lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Banyak pihak yang menjadikan video itu sebagai meme, baik yang mendukung maupun tidak mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 sehingga mereka saling memprovokasi.

"Kami melihat manfaat dan mudaratnya. Kemarin, mengunggah (video rapim) pertama itu jelas sekali mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya," ujar Sandiaga.

🌼

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta 2018 disahkan di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI seusai pembahasan selama dua hari oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta. Dalam rapat finalisasi pada 30 November 2017, rancangan APBD DKI mengalami kenaikan hampir Rp 6,5 miliar.

Sebelumnya sudah terjadi kontroversi karena anggaran naik sekitar tiga triliun dibanding rancangan anggaran yang diajukan Gubernur Djarot Saiful Hidayat pada 14 Juni 2017. Seharusnya dewan sudah membahasnya tak lama dari saat penyerahan dokumen itu, tapi para politikus tak menyentuh anggaran 2018 itu hingga kursi gubernur diduduki Anies Baswedan pada awal Oktober 2017.

Majalah Tempo mengamati euforia pada Selasa tiga pekan lalu, saat rapat Badan Anggaran. Agendanya penandatanganan kesepakatan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Para politikus tumplek di lantai tiga, komplet dengan semua pemimpin Dewan. Padahal itu bukan sidang paripurna yang mewajibkan lima pemimpin datang.

Para anggota dewan antusias karena rapat tersebut acara pertama sejak Jakarta dipimpin gubernur baru, Anies Baswedan. ”Ini gubernur baru, sekarang saya mau mengawal anggaran,” kata Abraham Lunggana alias Lulung, Wakil Ketua DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan, pada Kamis dua pekan lalu. Padahal di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Lulung selalu menolak rapat soal anggaran karena pernah berseteru.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim bahwa rancangan anggaran tak bisa diotak-atik karena sudah memakai e-budgeting. Mereka yang bisa memasukkan program dan rencana anggaran hanya segelintir dan bisa dicek jejaknya jika ada perubahan.

Tapi celah untuk menyusupkan proyek pesanan tetap ada. Para pemburu rente memanfaatkan tahapan yang legal: di bawah saat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan di atas dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penyusupan ini di zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama disebut anggaran siluman sehingga ia mencoret dan, akibatnya, ia berkonflik dengan legislatif. Rapat anggaran kerap berlangsung dalam tensi tinggi.

Kondisi itu jauh berbeda dengan suasana rapat bersama Gubernur Anies Baswedan yang berlangsung adem. Menurut Wakil Ketua DPRD Ferrial Sofyan, di zaman Ahok, Dewan kehilangan hak bujet karena usul-usul mereka ditolak. ”Sekarang hak itu sudah kembali, meskipun belum maksimal,” katanya. ”Ini bedanya Anies dengan Ahok.”

Hasil dari kemesraan itu adalah diterimanya usul-usul Dewan dalam dokumen anggaran 2018 sehingga bujet naik dari Rp 74 triliun yang diajukan Djarot menjadi Rp 77 triliun. Gubernur Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno, menyetujui kenaikan itu. Bahkan pemerintah baru Jakarta menyetujui beberapa kegiatan meskipun tak pernah dibahas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) saat gubernur dijabat Djarot.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memang menyebutkan bahwa pemerintah pusat mengizinkan pemerintah daerah memasukkan kegiatan baru di luar RKPD. Syaratnya, kegiatan baru itu muncul sebagai dampak kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat dan luar biasa, serta disepakati antara eksekutif dan legislatif yang tertuang dalam berita acara.

Agaknya hanya poin terakhir yang menjadi senjata DPRD-pemerintah menyetujui KUA-PPAS dengan menyetujui proyek-proyek baru senilai Rp 3 triliun.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Arief M. Eddie, menjelaskan kegiatan yang masuk kategori darurat dan luar biasa seperti pemulihan akibat bencana alam atau karena wabah. Adapun kebijakan provinsi merupakan kebijakan yang sifatnya mendesak.

Masalahnya, aturan itu tak dilengkapi dengan penjelasan rigid soal syarat-syarat tersebut. Maka Arief Eddie juga tak bisa menjawab apakah usul-usul baru dalam anggaran 2018 memenuhi syarat-syarat tersebut. ”Sepanjang dipandang mendesak, silakan saja,” ucapnya.

***

Melejitnya anggaran RAPBD DKI menjadi kontroversi di masyarakat. Menanggapi kritikan publik dan hujan interupsi di DPR, dalam rapat finalisasi rancangan anggaran pekan lalu, sejumlah pos anggaran akhirnya dikurangi atau dihapus. Beberapa poin yang disorot seperti pemberian dana hibah dievaluasi. Anggaran untuk perbaikan kolam air mancur DPRD sudah dihapus. Hibah untuk Laskar Merah Putih juga dipangkas hingga tinggal Rp 100 juta. Begitu pula anggaran kunjungan kerja DPRD DKI yang dipotong Rp 40 miliar. Tapi, nilai finalnya tetap saja naik, karena ada beberapa pos anggaran lain yang bertambah angkanya.

Angka-angka ini masih mungkin berubah dalam pembahasan berikutnya, bahkan jika dokumennya sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah pusat memang tak bisa mengubah pagu yang sudah diketuk pemerintah daerah dan DPRD. Mereka hanya bisa mencoret kegiatan yang dianggap tak perlu. Anggarannya bisa disebarkan pada kegiatan yang disetujui oleh pemerintah daerah atas persetujuan parlemen setempat.

Untuk mengetahui lebih detil proses pengesahan APBD DKI tahun depan, berikut pergerakan angka-angka rancangan APBD 2018, APBD 2018 dan perbandingannya dengan APBD 2017.

Perbandingan APBD 2017 dengan rancangan APBD 2018

Pos Anggaran yang Melonjak Tiba-tiba

Beberapa mata anggaran yang diajukan di era Gubernur Djarot Syaiful Hidayat mendadak melonjak saat dibahas di Banggar DPRD dan TAPD DKI era Gubernur Anies Baswedan, atau dikenal juga dengan sebutan penebalan anggaran. Saat finalisasi APBD 2018, sejumlah pos anggaran yang awalnya melonjak ini kemudian dikurangi.

Pos Anggaran yang Mendadak Muncul di APBD 2018

Sejumlah anggaran kegiatan dalam APBD DKI 2018 Jakarta tak terdaftar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi dasar penyusunan APBD. Anggaran tersebut masuk di tengah proses pembahasan bersama DPRD. Berikut ini beberapa mata anggaran yang muncul di tengah jalan.

10 Besar Penerima Hibah (RAPBD 2018 kesepakatan Banggar DPRD dan TAPD DKI era Gubernur Anies Baswedan)

Sumber: Majalah Tempo, Tempo.co, Koran Tempo
Teks: Anton Septian/Larissa Huda/Linda Hairani/Sadika Hamid

🌺

JAKARTA (Pos Kota) – Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono tidak setuju dengan langkah Gubernur DKI Jakarta yang akan menghapus kewajiban laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW. Sumarsono menyatakan setiap anggaran APBD yang dikeluarkan harus memilki laporan.

“Gak bisa, dong, gimana mau pertanggungjawaban uang operasional. Intinya setiap kali ada pengeluarannya satu sen pun harus dipertanggungjawabkan. Biaya operasional dari mana? Kan APBD. Dan harus dipertanggungjawabkan,” katanya di Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2017).

Pria yang akrab disapa Soni itu menambahkan laporan mutlak tetap harus diperlukan. Soni mengatakan laporan nantinya bisa disederhanakan. Bahkan menurut Soni LPJ hanya perlu mengupload sebagai bentuk penyederhanaan.

“Yang jelas pengertian LPJ itu bukan dihapus tapi disederhanakan dalam bentuk lain. Uang dikeluarkan minimal ada kwitansi. Masa mau dikasihkan dari langit. Jangan bikin ruwet. Makin sederhana makin baik. Kalau perlu LPJ di upload cukup,” tandasnya.

Selain itu, Doni juga berharap pengawasan terhadap RT/RW termasuk dana operasional dilakukan oleh masing-masing keluarahan. (ikbal/win)

🐒

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pegiat pendidikan mengkritik pemberian dana hibah sebesar Rp 367 miliar oleh pemerintah DKI Jakarta kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Anggota Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, misalnya, mengatakan lembaganya berencana menyampaikan protes kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal pemberian hibah tersebut.

"Kami akan memprotes. Ini agak aneh. Anggota kami juga ribut soal ini," ujar Retno seperti dimuat Koran Tempo, Kamis, 30 November 2017. Retno mengaku kaget begitu tahu bahwa PGRI mendapat dana hibah dengan jumlah fantastis.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, jatah hibah buat PGRI DKI Jakarta paling besar dibanding jatah untuk 104 lembaga lainnya. Alokasi hibah untuk PGRI pun melesat tajam dari tahun ini, yakni dari Rp 27,9 miliar menjadi Rp 367 miliar.

Selain mempersoalkan nominal dana, Retno mempertanyakan alasan pemberian hibah hanya untuk PGRI Jakarta. "Kan organisasi guru itu banyak,” ujar Retno. “Ini sebenarnya tujuannya apa? Untuk kepentingan apa?"

Simak juga: Anies Baswedan Kukuhkan Istrinya Jadi Bunda PAUD Jakarta

Menurut Retno, penjatahan hibah hanya untuk PGRI janggal. Bila pihak yang akan menerima insentif Rp 500 ribu per bulan hanya guru swasta anggota PGRI, kata dia, sama saja guru-guru dari organisasi lain ditarik agar pindah ke PGRI. “Saya melihat indikasi penyelewengan kewenangan,” ucap dia. "Walau susah dibuktikan.”

Retno pun menyoroti posisi Ketua PGRI DKI, Agus Suradika, yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta. “Itu tidak etis," kata dia. Menurut Retno, FSGI, yang memiliki sekitar 20 ribu anggota, sedang mengumpulkan data seputar keanehan penjatahan hibah ini.

Pegiat pendidikan lainnya, Najelaa Shihab, menyebutkan Gubernur Anies seharusnya menaikkan anggaran peningkatan kualitas guru. Berdasarkan hasil riset Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), pada 2017, anggaran peningkatan kualitas guru hanya 0,45 persen dari total anggaran di bidang pendidikan yang disiapkan pemerintah DKI.

Menurut Najelaa, sebagian besar anggaran, yakni 49 persen, terpakai untuk belanja pegawai. "Anggaran yang berfokus pada kesejahteraan guru tidak cukup. Itu perlu diimbangi peningkatan anggaran terkait kualitas (guru)," ujar Najelaa, yang juga pendiri PSPK. Dia menerangkan, program peningkatan kualitas guru antara lain berupa pelatihan dan pengadaan alat peraga.

Simak: Anies Baswedan Titipkan Anak-Anak ke Pengajar PAUD

Sekretaris PGRI Jakarta, Adi Dasmin, mengatakan dana hibah Rp 367 miliar akan dibagi kepada 52 ribu guru swasta, masing-masing Rp 500 ribu per bulan. Saat ini, PGRI masih menyusun kriteria calon penerima hibah. Misalnya, guru swasta harus terdaftar dalam data pokok pendidikan dan tergabung di PGRI Jakarta. "Masih kami godok," ujar dia.

Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan tak akan mencoret anggaran dana hibah untuk PGRI. “Kesejahteraan guru selama ini kurang diperhatikan,” kata dia.

Dua Berbanding Satu

Persatuan Guru Republik Indonesia DKI Jakarta akan menerima dana hibah sebesar Rp 367 miliar tahun depan. Dana itu dijanjikan sebagai insentif bagi 52 ribu guru swasta, masing-masing Rp 500 ribu per bulan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jumlah guru swasta di Ibu Kota dua kali lipat lebih jumlah guru negeri, yakni 74 ribu berbanding 30 ribu orang. Berikut ini rincian perbandingannya.

Guru Negeri

Sekolah = Jumlah Guru

TK = 390
SD = 15.069
SMP = 8.337
SMA = 3.944
SMK = 2.602
Pendidikan luar biasa = 532
Total = 30.334

Guru Swasta

Sekolah = Jumlah Guru

TK = 9.975
SD = 26.945
SMP = 15.001
SMA = 8.953
SMK = 12.938
Pendidikan luar biasa = 575
Total = 74.387

Sumber: Dinas Pendidikan DKI

🍢

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta fraksi Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) tak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta 2018 yang diusulkan Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno (Anies-Sandi).

Dua fraksi tersebut meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau kembali rancangan APBD DKI tersebut.

"Khususnya terkait penambahan belanja daerah yang berasal dari optimalisasi pajak daerah," ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Taufiqurrahman dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Kamis, 30 November 2017.
Baca : Banyak Dikoreksi, Rancangan APBD DKI 2018 Malah Naik Rp 6,5 Miliar

Menurut Fraksi Demokrat-PAN, proyeksi target penerimaan pajak daerah yang direncanakan sebesar Rp 38,12 triliun sangat tidak wajar. Pasalnya, kata Taufiqurrahman, penetapan target penerimaan pajak tidak bisa diambil begitu saja lantaran ditetapkan dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu.

Selain itu, Taufiqurrahman juga mempersoalkan pengembalian penyertaan modal daerah yang diterima PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pada 2015. Menurut dia, pengembalian sebesar Rp 650 miliar itu belum memiliki regulasi agar dapat dilaksanakan. Kemudian, Taufiqurrahman juga menilai pemerintah tidak mendukung pemutihan tunggakan penghuni rumah susun sederhana sewa.

"Usulan dari fraksi Demokrat-PAN untuk dilakukannya pemutihan tunggakan bagi penghuni rusun yang menunggak yang belum diakomodasi dalam RAPBD 2018," ujar Taufiqurrahman.
Simak juga : Dana Hibah DPD Rp 1,5 Miliar Dicoret dari Rancangan APBD DKI 2018

Tak hanya tunggakan rusunawa, fraksi Demokrat-PAN juga menyoroti pemutihan tunggakan dan denda bagi 528.912 peserta BPJS kategori peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas 1,2,3 dengan total tunggakan Rp 252,4 miliar yang belum terakomodasi di RAPBD 2018.

"Masih terdapat penambahan atau penebalan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas yang perlu dirasionalisasi," ujar Taufiqurrahman.

Hari ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Anggota DPRD DKI Jakarta akan ketok palu soal Rancangan APBD DKI 2018. Adapun besaran anggaran yang akan disahkan adalah Rp 77,117 triliun. Angka tersebut naik dari RAPBD 2018 dengan selisih sebesar Rp 6.479.471.200.

☕

Merdeka.com - Dua hari terakhir Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta secara maraton menggelar rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Seperti diketahui, pada Rapat Paripurna pertengahan bulan lalu, Pemprov DKI Jakarta mengajukan RAPBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,11 triliun.

Sebelum pembahasan dilakukan DPRD DKI, sejumlah pihak mengkritisi rancangan anggaran 2018 yang dibikin di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. Banyak sekali anggaran bernilai fantastis yang bukan ditujukan untuk masyarakat Jakarta.

Salah satu yang paling mencolok adalah anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan. Jika tahun sebelumnya hanya 2,35 miliar, Anies-Sandi menaikkan menjadi Rp 28 miliar dalam RAPBD 2018. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang juga mantan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, tak habis pikir bagaimana bisa kenaikan terjadi sangat drastis.

Dia mencurigai keberadaan TGUPP hanya untuk menampung orang dekat Anies-Sandi semasa kampanye.

"Yang jelas kalau kita mau subjektif ya, gubernur pasti akan memilih orang-orang yang selama ini membantu dia menang, itu saya yakin," kata Sumarsono.

Selain anggaran TGUPP, dalam sejumlah penelusuran juga ditemukan ragam anggaran fantastisnya. Seperti anggaran perbaikan kolam ikan di halaman Gedung DPRD DKI Jakarta. Semula perbaikan kolam tersebut dianggarkan Rp 620 juta.

Terungkapnya dana perbaikan kolam kemudian ramai dikritik. Dalam rapat badan anggaran, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta anggaran perbaikan dicoret dari RAPBD 2018.

Dalam kesempatan yang sama, Pras begitu dia disapa, mengaku tidak pernah mengusulkan perbaikan anggaran kolam air mancur dalam pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

"Dan saya meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekali lagi itu tolong dicoret, Rp 620 juta. Karena saya enggak merasa memerintahkan untuk merenovasi itu," tegas Pras dalam Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Anggaran lain yang menjadi polemik terkait dana kunjungan kerja anggota dewan. Dalam RAPBD 2018, anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta mencapai Rp 107,7 miliar.

Setelah mendapat kritikan kencang dari berbagai pihak, akhirnya sepakat anggaran kunker anggota dewan dipangkas. Pengakuan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, anggaran kunker yang semula mencapai Rp 107 miliar kini menjadi Rp 64 miliar.

"Dikurang Rp 43 miliar lebih dari anggaran perjalanan Dinas kunjungan kerja dari Rp 107 miliar dikurangi Rp 43 miliar," kata M Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Taufik berdalih, sebenarnya anggaran kunjungan kerja naik karena menyesuaikan revisi PP 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dia menyebut anggaran kunker sebelumnya sangat kecil.

"Dulu uang harian Rp 500 ribu buat makan siang, makan malam, transportasi kurang," kata Taufik.

Selain itu, yang turut dipangkas dalam RAPBD adalah dana hibah untuk sejumlah Kepala Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat tahun 2018 sebesar Rp 1,7 triliun. Anies dan Sandi sebelumnya merinci dana hibah tersebut antar lain untuk Komando Resimen Mahasiswa (Menwa) sebesar Rp 1 miliar dan Laskar Merah Putih Rp 500 juta.

Pos anggaran itu juga tak kalah menjadi polemik setelah diketahui siapa penerimanya. Tak mau terus bermasalah, akhirnya dana hibah untuk ormas Laskar Merah Putih dipangkas menjadi Rp 100 juta.

"Jadi ada pengurangan untuk bantuan hibah Laskar Merah Putih dari Rp 500 menjadi Rp 100 juta. Untuk Menwa tetap Rp 1 miliar," sambung Taufik.

Penyaluran dana hibah untuk Paguyuban Werdatama Jaya di Cilandak, Jakarta Selatan sebesar Rp 2,1 miliar juga diminta dihapus. Hal itu dimintai langsung oleh Prasetio.

"Tolong ini satu di coret, saya lebih sepakat yayasan pensiunan provinsi DKI Jakarta d kasih, yang satu di coret. Tolong di coret Paguyuban Werdatama Jaya," tegas Pras.

Dia mengkritik Sekda DKI Saefullah yang dianggap tak cermat dalam menyusun anggaran. Mendapat kritik semacam itu, Saefullah sepakat kedua yayasan tersebut diputuskan untuk dicoret.

"Ya sudah kalau dua tahun berturut-turut, sepakat kita matikan saja dua-duanya. Saya minta dieksekusi di sini saja," kata Saefullah

Sejumlah anggaran yang menjadi polemik di masyarakat ditanggapi santai oleh Anies dan Sandi. Anies bersyukur perhatian warga terhadap RAPBD 2018 tidak terjadi pada gubernur-gubernur sebelumnya.

"Ada kegiatan yang enggak cocok yang tahun-tahun sebelumnya kita enggak memperhatikan, terlewat, tahun ini diperhatikan, dilihat detail," kata Anies.

Senada dengan Anies, Sandi menilai kritik dan polemik itu bukti masyarakat menjadi lebih 'melek' lagi untuk mengawasi RAPBD.

"Dari PMD kita hilangkan dan Alhamdulillah sekarang timbul antusiasme dan terima kasih wartawan diangkat semuanya. Jadi tulis aja bombastis gitu, jadi itu akan angkat minat masyarakat nyisir APBD dan itu bagus sekali," kata Sandiaga. [lia]

🐆

JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap kepala daerah memiliki gaya masing-masing ketika memimpin dan berbagi informasi. Begitu juga di Balai Kota DKI Jakarta ketika puncak kepemimpinannya beralih ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Adanya perbedaan gaya itu membuat perubahan-perubahan di Balai Kota, termasuk perubahan tara cara peliputan bagi awak media.

Dirangkum dari peristiwa lebih kurang dua pekan terakhir ini, perubahan pertama adalah penggunaan lantai 2 di depan ruang kerja Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Sejak Basuki Tjahaja Purnama masih menjadi wakil gubernur, area lantai dua biasa digunakan untuk sesi wawancara. Awak media sering mencegat Ahok dan narasumber lain di area tersebut.

Kebiasaan ini berlanjut sampai ketika Djarot Saiful Hidayat menjadi wagub dan gubernur. Djarot biasanya berdiri di depan pintu ruangannya sambil meladeni pertanyaan wartawan. Saat ada rapat yang dipimpin wagub di ruangan, awak media diperbolehkan menunggu di depan ruang rapat.

Baca juga : Disebut JK Akan Lanjutkan Reklamasi Pulau C dan D, Anies Bilang, Lihat Janji yang Kami Tulis

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno saat ditemui di Balai Kota, Rabu (25/10/2017).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno saat ditemui di Balai Kota, Rabu (25/10/2017).(Kompas.com/Alsadad Rudi)
Namun, kebiasaan ini mulai diubah pada era Sandiaga Uno. Awak media tidak lagi diperbolehkan menunggu dan wawancara di lantai dua. Sandi pernah menegur awak media yang menunggunya di depan ruangan untuk wawancara.

"Jadi, supaya bagus di TV-nya juga, di bawah. Ini the last (terakhir), ya, saya lakukan (wawancara) di sini (lantai 2)," kata Sandiaga ketika itu.

Sesi wawancara pun diarahkan terpusat di ruangan Balairung, sebuah aula yang ada di tengah Balai Kota. Tersedia meja kecil yang digunakan untuk keperluan wawancara.

Hal ini berbeda dengan sebelumnya. Dulu sesi wawancara dilakukan di mana saja. Wawancara bisa dilakukan langsung begitu pejabat keluar dari ruang rapat.

”Untuk yang di Balairung memang dibikin seperti itu yang baru sekarang aturannya. Dikonsentrasikan untuk doorstop dikumpul di Balairung. Itu semata-mata hanya untuk lebih tertib dan tertata rapi," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Dian Ekowati ketika dihubungi pada Kamis (2/11/2017).

Rapat tertutup

Hal lain yang berbeda adalah masalah rapat-rapat. Rapat yang sifatnya pengarahan dari Anies-Sandiaga digelar tertutup. Contohnya seperti rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 serta rapat pengarahan direksi BUMD.

Berlangsungnya rapat itu digelar tertutup meskipun setelahnya Anies bersedia memberi keterangan. Terkait hal itu, Dian mengatakan, pengaturan dilakukan agar lebih tertib.

"Ya, itu mungkin sudah pengaturannya agar lebih tertib, lebih konsentrasi," ujar Dian.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)
Beberapa kali Anies dan Sandiaga juga berbagi topik permasalahan untuk ditangani. Suatu ketika, Sandi mendaftar terlebih dahulu pertanyaan apa saja yang akan dilontarkan wartawan.

Setelah itu, Sandi akan menyebut siapa "penanggung jawab" topik tersebut. Gaya ini juga berbeda karena dulu Ahok dan Djarot biasa mengomentari pertanyaan yang sama.

"Reklamasi (sama) Pak Anies. Terus apa lagi? Alexis, sama Pak Anies. UMP sama saya. Kan, nanya pembagiannya, saya bagi-bagi nih, terus apa lagi? Ini pembagian pertanyaan dulu," kata Sandiaga.

Baca juga: Diplomasi Pisang Goreng ala Sandiaga Uno...

Namun, saat ditanya kepada Anies, tak jarang Anies hanya tersenyum tanpa menjawab pada beberapa topik pembicaraan.

Misalnya, pertanyaan soal pembahasan reklamasi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat ditanya terus-menerus, Anies hanya mengatakan, "Anda lihat janji-janji kami."

Kepala dinas ikut irit bicara

Fenomena "irit bicara" bukan hanya dilakukan kepala daerahnya. Sejumlah kepala dinas juga tidak mau banyak berkomentar saat ditanya setiap persoalan yang lebih teknis. Selama ini biasanya penjelasan teknis dilakukan kepala dinas.

Misalnya, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati yang menghindar berbicara reklamasi, Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu pintu Edy Junaedi yang tidak mau menyebut bukti prostitusi di Alexis, hingga Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah yang tidak mau menjelaskan hasil rapat penataan Tanah Abang meski rapat sudah dilakukan berkali-kali.

Katanya, hasil rapat akan disampaikan langsung oleh Anies atau Sandi.

"Nanti dulu, ya, besok, ini rapatnya sudah. Nanti dulu, sabar. Sama Pak Wagub yang akan sampaikan," kata Andri.

Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad selepas apel di Taman BMW, Sunter, Kamis (3/8/2017).
Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad selepas apel di Taman BMW, Sunter, Kamis (3/8/2017).(Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com)
Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad juga belum bisa menjelaskan status hukum shelter yang akan dibangun di Kampung Akuarium.

Baca juga : Ditanya Status Lahan Kampung Akuarium, Jawaban Anies...

"Itu, kan, kami harus rapat dengan berbagai pihak dulu. Kalau aturannya seperti itu, membangun kembali bagaimana. Saya belum bisa lebih jauh, nih, memberikan Anda informasi," kata Husein.

Terkait ini, Dian mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen transparan dalam segala hal. Kata dia, tidak ada arahan dari Anies ataupun Sandi kepada kepala SKPD untuk tidak mau membagi informasi. Rapat-rapat yang dilakukan juga tetap diunggah ke akun Youtube.

"Enggak ada arahan untuk menjadi tidak terbuka, malahan semuanya harus siap," kata Dian.

🍬

Jakarta - Imron, pegawai kelurahan Kota Bambu Utara, Jakarta Barat tak menyangka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menelponnya. Ia pun kaget mendapat ucapan dari Anies.

Ungkapan itu disampaikan langsung oleh Anies yang merespons viralnya informasi soal Imron. Di Twitter, foto Imron yang tengah bertugas beredar luas. Di posting-an foto ditulis Imron menolak uang tip dari warga.

"Saya telepon dia, dia juga kaget saya telepon. Pertama saya telepon dari pagi tapi nggak diangkat, terus siang-siang dia ngirim SMS, 'Mohon maaf ini dari siapa? Saya tadi lagi kuliah. Apa yang bisa dibantu?" cerita Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10).

Anies mengapresiasi apa yang dilakukan Imron. Dia mengatakan Imron menjaga integritasnya sebagai pegawai DKI.

"Ini contoh-contoh PNS yang menjaga integritas yang melayani karena memang itu tugasnya, bukan karena ada imbalan dan lain-lain. Yang seperti ini harus kita jadikan contoh dan harus digaungkan karena banyak PNS yang berintegritas," kata Anies.

Anies mengaku menelepon untuk menyampaikan terima kasihnya atas kejujuran Imron. Ia menilai, Imron sebagai garda terdepan telah menjaga nama baik Pemprov DKI.

"Saya sampaikan terima kasih bahwa anda sudah menjadi penjaga integritas, garda terdepan yang masyarakat rasakan langsung. Dan anda sudah menjaga nama baik PNS, menjaga nama baik pemprov, dan saya sebagai orang yang bertanggung jawab di tempat ini ingin sampaikan apresiasi terhadap anda," ujarnya.

(nkn/idh) detik.com

🍐

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak tahun 2015, rute layanan bus transjakarta diperluas. Layanan bus yang tadinya hanya beroperasi di jalan-jalan utama di Kota Jakarta itu kini sudah melayani penumpang ke berbagai pelosok Jakarta, bahkan hingga ke wilayah kota-kota penyangga, seperti ke Bekasi, Depok dan Tangerang.

Jalan-jalan yang dilintasi pun tak lagi tergantung dengan adanya busway atau tidak. Sehingga saat ini, rute-rute yang dilayani bus transjakarta terbagi dua, yakni BRT (bus rapid transit) dan non BRT.

Rute BRT adalah rute yang operasionalnya melintasi busway, sedangkan non BRT adalah rute yang tidak melintasi jalur khusus tersebut.

Pada awal merealisasikan kebijakan ini, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meyakini, memperluas layanan transjakarta bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor.

Sebab ia yakin pengguna motor akan lebih memilih naik bus yang nyaman dan murah, ketimbang membawa kendaraan sendiri. Sehingga kemacetan bisa diminimalisir.

Saat beberapa tahun terakhir sampai dengan saat ini, tarif layanan bus transjakarta adalah sebesar Rp 3.500. Tarif ini berlaku sama untuk jarak jauh atau dekat. Dan dengan tarif ini pula, penumpang dapat berpindah rute tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.

"Karena orang pasti pada mikir, ngapain saya capek-capek naik motor, bayar bensin Rp 7.000. Mending motor saya titipin lalu saya naik bus dari Tangerang atau Bekasi," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa (22/12).

Tidak hanya sekedar memperluas rute, Ahok juga mengajak agar para operator angkutan umum di Jakarta bergabung di bawah naungan PT Transportasi Jakarta. Tentunya dengan syarat menyediakan armada yang memenuhi standar.

Sebab dengan bergabung dengan PT Transjakarta, Ahok menjamin operator angkutan dan para sopir akan mendapat kepastian pendapatan. Pendapatan nantinya akan dihitung berdasarkan jarak kilometer yang ditempuh dan bukan lagi dari jumlah penumpang.

"Kalau enggak, kamu pasti bangkrut bersaing dengan kami. Kamu mau naik metromini butut bayar Rp 4.000 apa bayar Rp 3.500 yang bus AC? Sudah begitu seluruh jaringan Transjakarta enggak usah bayar lagi," ujar Ahok.

Data PT Transjakarta menyebutkan, saat ini rute yang dilayani bus Transjakarta sudah terdiri dari 13 rute BRT yang di dalamnya sudah mencakup 11 rute perpanjangan; 25 rute integrasi dengan stasiun-stasiun kereta; 10 rute ke wilayah kota-kota penyangga; dan delapan rute ke rumah-rumah susun sederhana sewa. (Alsadad Rudi)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com, berjudul: Di Era Ahok, Rute Transjakarta Meluas hingga Pelosok Jakarta

🌷

merdeka. SIMPANG susun Semanggi akan diresmikan 17 Agustus 2017 mendatang. Tapi ternyata di penghujung Juli sudah bisa dioperasikan. Ini proyek yang paling cepat dan efisien. Dari dana Rp579 miliar, hanya terpakai Rp360 miliar. Suka atau tidak suka, warga DKI harus mengakui itu hasil kerja Gubernur Ahok, membangun DKI tanpa mengandalkan APBD.

Yang sering terjadi di Pemprov DKI Jakarta, membangun ibukota sambil menggerogoti APBD. Program e-budgeting pada APBD DKI sampai ditentang DPRD, karena dengan cara itu tak bisa lagi dikutak-katik. Sebelumnya, banyak ditemukan mark up anggaran. Terbukti ketika disisir lagi oleh Ahok berhasil dirampingkan sekitar Rp2,4 triliun.

Selama ini ada anggapan, instansi yang tak bisa menyerap anggaran 100 persen, berarti pejabatnya tak bisa kerja. Di masa Ahok penilaian itu dibalik, buat apa anggaran terserap habis, jika hanya masuk kantong pejabat dan kaki tangannya? Mending dana itu bersisa dan dikembalikan ke kas negara, ketimbang dikorupsi berjamaah.

Ketika membangun Simpang Susun Semanggi, Ahok memilih lewat dana swasta (CSR). Dari dana yang dianggarkan Rp579 miliar, ternyata hanya terpakai Rp360 miliar sampai proyek itu siap pakai. Dana tersisa sebanyak Rp219 miliar lalu digunakan memlengkapi infrastruktur pendukung Simpang Susun Semanggi tersebut.

Coba jika mengacu pada mental pejabat umumnya. Ada sisa anggaran sebanyak itu, dibuat bancakan ramai-ramai. Maka tak mengherankan, Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik tak setuju model CSR-nya Gubernur Ahok. Maunya DPRD, dana CSR itu masuk dulu ke kas Pemprov.

Ketika mau dipakai proyek ini itu, harus dibicarakan dengan DPRD. Yang biasa terjadi di DPRD manapun, DPRD lalu jual mahal. Baru mau menyetujui jika ada “kompensasi” dari Pemda. Ahok tidak mau cara-cara seperti itu, sehingga pilih ribut melulu dengan DPRD.

Sudahlah, itu sudah lewat. Ahok sudah kalah dan dipenjara. Tapi suka atau tidak suka, warga kota harus mengakui Simpang Susun Semanggi berhasil atas jerih payah Ahok. Maka jika sudah diresmikan 17 Agustus nanti, siapapun lewat pasti akan ingat pada Ahok arau Basuki Tjahaya Purnama yang membawa perubahan. – gunarso ts

💃

Jakarta detik - Dunia media sosial diramaikan soal foto perubahan wujud Waduk Pluit dan Sungai Ciliwung di hari ulang tahun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto tersebut diunggah oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

"#HBDAhok51 Selamat ultah ke-51 Pak Ahok. Ini salah satu karyamu membenahi Ciliwung dan Waduk Pluit dengan lebih baik," ujar Sutopo melalui akun Twitter, Kamis (29/6/2017).

View image on Twitter
View image on Twitter
Follow
Sutopo Purwo Nugroho @Sutopo_BNPB
#HBDAhok51 Selamat ultah ke 51 Pak Ahok. Ini salah satu karyamu membenahi Ciliwung dan Waduj Pluit dengan lebih baik.
8:29 AM - 29 Jun 2017
1,717 1,717 Retweets 1,481 1,481 likes
Twitter Ads info and privacy
Dalam foto tersebut, terlibat perbandingan rupa Waduk Pluit dan Sungai Ciliwung di waktu yang berbeda. Nampak perubahan citra satelit Sungai Ciliwung di tahun 2016 tak terlihat permukiman jika dibandingkan dengan citra tahun 2015. Sementara itu, terlihat wujud Waduk Pluit tahun 2012 yang masih banyak eceng gondok dan sudah terlihat lebih bersih pada tahun 2016.

Sampai pukul 22.30 WIB, foto tersebut sudah mendapat 1,400 lebih retweet dan 1,100 lebih likes. Menanggapi hal tersebut, Sutopo berharap upaya normalisasi Waduk Pluit dan Sungai Ciliwung diteruskan gubernur selanjutnya.

"Saya ajak juga menyampaikan ucapan selamat ultah bahwa inilah salah satu karya yang harus diteruskan termasuk Sungai Ciliwung. Kalau tidak ada ketegasan dari pemimpin, bantaran sungai dan waduk akan dijadikan permukiman yang pasti akan menimbulkan banjir," ujar Sutopo saat dikonfirmasi.

Sutopo mengapresiasi perubahan wujud Waduk Pluit dan Sungai Ciliwung sebagai kapasitas pribadi karena ia juga merupakan peneliti hidrologi. Ia mengatakan, perubahan wujud Waduk Pluit dan Sungai Ciliwung cukup signifikan.

"Pesan saya agar apa yang dicapai dan terbukti sejak tahun 2013 itu agar diteruskan. Ini sebagai pribadi ya, jadi apa yang dilakukan gubernur DKI sebelumnya sangat signifikan," tutupnya.
(dkp/dkp)

👄

Liputan6.com, Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memiliki harapan tersendiri di Hari Kebangkitan Nasional (Harkitas). Dia ingin masyarakat Indonesia memperkuat dan meningkatkan jiwa nasionalismenya.

BACA JUGA
Peringati Harkitnas, Djarot Hadiri Jalan Damai Lintas Iman
Menko Wiranto: Harkitnas Jangan Diisi Kegiatan Merusak Persatuan
Djarot Tak Penuhi Undangan Jokowi ke Natuna, Kenapa?

"Kita juga tidak boleh tutup mata ada sebagian dari kita yang menurun jiwa nasionalismenya. Kita yang masih mengalami krisis mental, saya minta kepada saudara sekalian, Harkitnas jadikan untuk memperkuat jiwa nasional kita," kata Djarot saat membuka Jalan Damai Lintas Agama di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Djarot juga mengajak masyarakat untuk memperbaiki mental-mental yang tidak baik demi Indonesia bersatu.

"Yang punya sikap mental mengeluh, yang punya sikap mental korupsi, yang punya sikap mental melanggar hukum, di Harkitnas mari kita memperbaiki mental-mental yang tidak baik itu," ujar Djarot.

Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat pembukaan Jalan Damai Kebangsaan Lintas Iman. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)
Dia juga berpesan agar masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama dan lainnya.

"Kita semua ini memang berbeda-beda, tapi perbedaan itu indah. Perbedaan itu dapat menyatukan kita. Karena kita ada di bawah negara ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Djarot.

👪

Merdeka.com - Nurhayati, wanita paruh baya begitu semangat meminta Basuki T Purnama ( Ahok) dibebaskan. Memakai kaos hitam bertuliskan 'Pelayan Gue Basuki- Djarot', wanita 62 tahun ini sudah berhari-hari di jalanan untuk membela Ahok.

Di depan Mako Brimob dia berteriak menyerukan agar Ahok dilepas. Dia bahkan pasang badan untuk Ahok. "Saya rela ditahan demi Ahok. Saya rela ditembak," katanya, Rabu (10/5).

Sehari-hari, Nurhayati berjualan minuman di Muara Angke, Jakarta Utara. Namun sejak beberapa bulan lalu dia tidak berjualan karena mengawal sidang Ahok. "Tabungan saya Rp 6 juta habis buat modal kawal sidang," ungkapnya.

Dia dan keluarganya mengaku sangat kehilangan Ahok. Menurutnya, Ahok adalah pemimpin yang baik dan jujur. "Selama ini mana ada gubernur kayak dia. Punya KJP, ngurus RT RW gampang. Urusan kematian dan rumah sakit juga gampang," tuturnya.

Wanita beranak tiga ini bercerita sudah sejak Senin malam dia berangkat dari rumahnya di Pluit, Jakarta Utara. Dia bahkan rela bermalam di pinggir jalan untuk memberikan dukungan. "Semalam tidur di pinggir jalanan busway," akunya.

Untuk logistik, kata dia, dirinya mengaku tidak kesulitan. Bahkan dia mengaku tidak punya rasa lapar dan haus. "Enggak ada rasa lapar. Kita enggak dibayar seribu perak juga," tegasnya.

"Kita perlu pelindung. Ahok lah orangnya," tutup Nurhayati. [did]

👄

JAKARTA (Pos Kota) – Meskipun ditolak puluhan karangan bunga terus berdatangan ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu, (10/5/2017). Karangan bunga tersebut dikirim oleh relawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai dukungan terhadap mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Dari pantauan Poskotanews, puluhan karangan bunga tersebut dikirim oleh pendukung dan relawan Ahok melalui kurir menggunakan mobil bak terbuka. Namun, ketika tiba di Mako Brimob petugas penjaga langsung melarang mobil tersebut menurunkan karangan bunga didepan pintu gerbang.

Menurut salah satu kurir yang enggan menyebut namanya menyebut, petugas menyuruh karangan bunga dibawa ke Balaikota DKI Jakarta.

(Baca: Geruduk Mako Brimob, Relawan Ahok Sempat Lupa Lirik Lagu Maju Tak Gentar)

“Tadi disuruh langsung bawa ke Balaikota karena disini nggak terima karangan bunga,” katanya.

Terkait pengirim ia juga enggan membeberkan namanya, sedangkan bunga dipesan dari salah satu toko bunga di Kawasan Jakarta Selatan. “Pengirimnya banyak saya nggak hafal tapi total ada 16 bunga yang saya bawa,” pungkasnya yang langsung tancap gas meninggalkan Mako Brimob.

Seperti diketahui, fenomena kiriman karangan bunga mulai muncul saat Ahok kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Selain membanjiri Balaikota kiriman bunga juga sampai ke Mabes Polri, DPR RI, Polda Metro Jaya, dan Kementerian Pertanian saat vonis Ahok.

(yendhi/sir)

DEPOK (Pos Kota) – Puluhan simpatisan pendukung Ahok dari Sekolah Santa Ursula, Jakarta Pusat, melakukan doa bersama depan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Rabu (10/5/2017) siang, dengan harapan Ahok dapat dibebaskan.

Menurut Avianti, salah satu peserta aksi menjelaskan dirinya bersama 10 orang lainnya rata-rata ibu-ibu datang bersama ke Mako Brimob meminta agar Ahol untuk dibebaskan.

“Ahok tidak bersalah, dengan Ahok dipenjara korupsi akan bertambah merajarela. Dalam bertugas menjabat Gubernur DKI pejabat kedinasan tidak bisa korupsi dan banyak merubah kebijakan sistem kerja lebih baik,”ujarnya didepan para wartawan depan Mako Brimob.

(Baca: Dua Pria Diduga Penyusup di Mako Brimob, Diamankan)

Selain itu aksi yang akan dilakukan dengan membawa mawar putih sebagai lambang harapan.

“Kita hanya dapat memberikan dukungan moril. Sudah kita mencoba menghubungi ibu Vero melalui pesan sosial media WA atas keprihatinan Ahok diancam dua tahun pidana atas kasus penistaan agama “tutupnya.

Terkait aksi ini sejumlah anggota dari Ditsatwa Baharkam Polri disiagakan dengan menempatkan tiga anjing dari K9 melakukan sterilisasi depan pintu utama Mako Brimob radius 5 meter.
(angga/sir)

👪

DEPOK (Pos Kota) – Para relawan dan pendukung Ahok yang bertahan di Lapas Cipinang, mulai bergerak untuk mendatangi Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

Sejumlah relawan Ahok asal Depok usai orasi depan Lapas Cipinang, dua orang mengenakan kemeja kotak-kotak mengaku relawan Ahok mendatangi Mako Brimob sambil membawa sisa makanan dan minuman.

Pada saat akan mengantarkan makanan para relawan sempat diusir petugas penjagaan Mako Brimob.

Sementara itu ketua relawan Ahok tergabung dalam Garda Pembela NKRI, Yudho Wibowo mengatakan maksud kedatangnya dirinya bersama teman-teman relawan lain ke Mako Brimob sebagai upaya mendukung Ahok.

(Baca: Cegah Massa Ahok, Dua Anjing Asal Belanda Siaga di Pintu Mako Brimob)

“Kami yang bertahan tidur di Lapas Cipinang semalam rencana akan mendatangi Mako Brimob sebagai bentuk mendukung Ahok. Rencana siang ini para teman-teman jumlahnya ratusan akan datang ke Brimob,”ujarnya kepada para wartawan di lokasi berdua temannya Suhedi dengan menggunakan motor ke Mako Brimob.

Aksi mendukung Ahok ini, menurut Yudho akan dilakukan selama 40 hari. Pihaknya akan melakukan aksi damai serupa seperti di Lapas Cipinang di Mako Brimob.

“Kami telah membawa perbekalan yang dibutuhkan karpet, makanan dan minuman sisa di Lapas Cipinang. Selain itu aksi serupa akan digelar dengan menyalakan lilin dan bunga sebagai dukungan Ahok,”tuturnya.

Tempat yang sama Cerry,45, warga asal Jakarta Barat ini bersama tiga temannya datang jauh dari Balaikota DKI Jakarta ke Mako Brimob untuk memberi dukungan kepada Ahok.

“Kami tadi udah datang ke Balaikota DKI Jakarta, setelah itu bersama teman-teman naik mobil langsung geser ke Mako Brimob nyampe pukul 06:00, tapi sama penjaga tidak boleh masuk,”ucap wanita berwajah oriental ini.

(angga/sir)

JAKARTA (Pos Kota) – Entah apa yang ada di benak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bukan hanyja di Balaikota DKI ia diantre untuk bisa foto bersama. Masuk penjara di Rutan Cipinang pun, ia tetap diajak selfie.

Sebuah gambar diunggah akun sushantisuhadi di Twitter. Dalam gambar itu tampak Ahok berfoto bersama tujuh perempuan berseragam biru. Dilihat dari latar belakangnya, foto agaknya diambil di dalam Rutan Cipinang.

“Di demo berjuta2 orang senyum, kalah pilkada senyum, dimasukin penjara pun ttp senyum..ini manusia macam apa ya Allah,” tulisnya.

ahok selfie d rutan (twitter sushantisuhadi

Dalam foto itu, Ahok yang masih mengenakan baju batik biru seperti saat disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu memang tersenyum. Foto itu setidaknya sudah diretweet 12 kali dengan sembilan orang menyukainya.

Dalam sidang yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian itu, Ahok divinis 2 tahun penjara dan hakim memerintahkannya untuk ditahan. Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya dituntut 2 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan oleh jaksa penuntut umum ini langsung mengajukan banding. (yp)

Brilio.net - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihukum dua tahun penjara atas kasus penodaan agama. Vonis hukuman itu lebih berat ketimbang tuntutan jaksa, yang meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun dengan dua tahun masa percobaan.

Usai mendapatkan vonis, Ahok langsung dibawa menuju Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang Jakarta Timur dan tiba sekitar pukul 12.00 WIB.

Dalam perjalanan memasuki rutan tersebut, Ahok tak mengeluarkan satu pernyataan pun. Dia hanya sempat melambaikan tangan kepada para pendukungnya.

Namun ketika di dalam area gedung Lapas Cipinang, dia dikerubungi oleh para petugas. Mereka bermaksud meminta wefie alias selfie bareng kepada politisi asal Belitung tersebut.

foto: twitter/@bullfront

"Gokil pak ahok.. Udah selfie aja di LP Cipinang. Emas tetap emas dimanapun dia berada..." tulis Bernardus Agus sang pengunggah foto, seperti dikutip brilio.net, Selasa (9/5).

Sementara netter Janne Shane Eveline mengomentari postingan ini, "Orang yang penuh kasih selalu mampu menyebarkan kasih dan bahagia..meskipun dirinya merana..hanya dirinya dan Tuhan yg memahami apa yg ada di hati pak Basuki,".

Ada pula Bambang Fbi Irawan menuliskan, "Sukacita hadir bagi warga rutan cipinang..,".

Jakarta - Putusan dua tahun bui untuk Basuki T Purnama juga mendapatkan pantauan dari Uni Eropa. Mereka menyoroti mengenai apa yang disebut kriminalisasi penistaan agama.

Hal tersebut disampaikan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam dalam pernyataan resminya, Selasa (9/5/2017) petang. Ada lima poin dalam yang disampaikan Uni Eropa.

Berikut pernyataan mereka:

1. Uni Eropa mencatat keputusan dari Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara dalam kasus terkait Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang disampaikan pada tanggal 9 Mei.

2. Uni Eropa senantiasa memuji kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sebagai demokrasi yang kuat dan negara yang bangga atas tradisi toleransi dan pluralisme yang dimilikinya. Kami menghimbau agar pemerintah Indonesia, lembaga-lembaga dan warganya untuk senantiasa mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang ada selama ini.

3. Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik seperti kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama dan kebebasan berekspresi.

4. Uni Eropa menekankan kembali bahwa kebebasan-kebebasan tersebut adalah hak-hak yang saling berketergantungan, saling terkait dan saling melengkapi, melindungi setiap orang dan melindungi pula hak untuk menyampaikan pendapat mengenai agama dan kepercayaan manapun atau semua sesuai dengan hukum hak-hak asasi manusia internasional.

5. Uni Eropa secara konsisten telah menyatakan bahwa hukum yang mengkriminalisasi penistaan agama secara diskriminatif dapat menimbulkan terhalangnya kebebasan berekspresi dan atau kebebasan beragama dan kepercayaan.

(fjp/fjp)

👺

JP: Human rights group Amnesty International has said a Jakarta district court’s decision to convict outgoing Jakarta Governor Basuki "Ahok” Tjahaja Purnama of blasphemy will tarnish Indonesia’s reputation as a tolerant nation.

"This verdict demonstrates the inherent injustice of Indonesia's Blasphemy Law, which should be repealed immediately," Champa Patel, Amnesty International's director for Southeast Asia and the Pacific, said in a statement on Tuesday.

The North Jakarta District Court found Ahok guilty of blasphemy for saying that some people “had been deceived” by other people “using Al-Maidah 51,” a Quranic verse that some believe prohibit Muslims from electing a non-Muslim leader.

"Despite protests of his innocence and evidence that his words were manipulated for political purposes, he has been sentenced to two years in prison. The verdict will tarnish Indonesia's reputation as a tolerant nation."

Amnesty International highlighted the fact that the prosecutors had dropped the blasphemy charge against Ahok in their sentence demand, but the panel of judges decided to reinstate the charge in their verdict.

According to the group’s data, the 1965 Blasphemy Law was only used against 10 individuals under former president Soeharto, who stepped down in 1998. The number spiked after Soeharto’s downfall, with 106 individuals prosecuted and convicted under the law between 2005 and 2014 alone.

The group has called on Indonesia to repeal the draconian law. (ary)

👪

dw.com: A court in Indonesia found Jakarta's governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama guilty of blasphemy against Islam on Tuesday.
Purnama was "found to have legitimately and convincingly conducted a criminal act of blasphemy, and because of that we have imposed two years of imprisonment," presiding judge Dwiarso Budi Santiarto told the court.
The five-judge panel ordered the minority Christian governor to be detained immediately. Purnama had been free during the trial while he was seeking re-election.
Purnama said that he would appeal the court's guilty verdict and sentence.
Tuesday's ruling was a surprising outcome as prosecutors had requested a one-year jail term suspended for two years. The maximum sentence for blasphemy in Indonesia is five years in prison. Outside the court, his supporters wept at the news amid jubilant cheers from conservative Islamic groups.
Another judge on the panel, Abdul Rosyad, said the court handed down a harsher sentence because Purnama "didn't feel guilt" and that his comments "caused unrest in society and wounded the feelings of Muslims," he said.
Controversial comments
The head judge Santiarto also denied that the case had political aspects and said the trial was purely criminal. Purnama lost a re-election bid in last month's election to Muslim candidate, Anies Baswedan.
The controversy began last September when Purnama quoted a passage from the Quran while campaigning for re-election. He told local residents that his political opponents had "lied" to them by saying the Quran prohibited them from voting for a non-Muslim governor.
An edited video of the speech was published online, prompting hundreds of thousands of Muslims to demand his prosecution during massive rallies in October, November and December.
Purnama, who was the first ever ethnic Chinese Christian to lead Jakarta, saw his polling numbers drop considerably following the blasphemy accusations.
The trial had largely been seen as a test of religious tolerance in the world's largest Muslim-majority country, with Tuesday's decision raising questions about Indonesia's reputation for practicing a moderate form of Islam.

👪

the guardian: An Indonesian court has found Jakarta’s Christian governor guilty of blasphemy and sentenced him to two years in prison, in a trial that was widely seen as a test of religious tolerance and pluralism in the world’s largest Muslim-majority country.

Basuki Tjahaja Purnama, better known by his nickname Ahok, was “found to have legitimately and convincingly conducted a criminal act of blasphemy, and because of that we have imposed two years of imprisonment”, the head judge, Dwiarso Budi Santiarto, told the court.

“As part of a religious society, the defendant should be careful to not use words with negative connotations regarding the symbols of religions, including the religion of the defendant himself.”

Another judge, Abdul Rosyad, said reasons for the stiff sentence included that “the defendant didn’t feel guilt, the defendant’s act has caused anxiety and hurt Muslims”.

After the verdict was read out Ahok was taken in an armoured police van to a prison in Jakarta. The governor will appeal, his lawyer said. It is unclear whether he would be released once the appeal is underway.

The blasphemy charge related to Ahok’s use of a passage of the Qur’an during campaigning for his re-election in September, which hardline Islamist groups said amounted to insulting the holy book.

He insinuated that his opponents had used a Qur’anic verse to trick people into voting against him. An edited version of his speech went viral online, sparking outrage.

Ahok, a Christian with ethnic Chinese roots, is a double minority. His trial came after large protests against him in the capital that drew hundreds of thousands on to the streets.

On Tuesday, hundreds of members of hardline Islamist groups gathered outside the south Jakarta courtroom amid a heavy security presence, calling for Ahok to be given the maximum penalty.

As news of the sentence emerged members of the crowd shouted “God is greatest”.

The government has been criticised for not doing enough to protect religious minorities, but President Joko Widodo, an ally of Ahok’s, has urged restraint over the trial and called for all sides to respect the legal process.

Thousands of police have been deployed in the capital to prevent clashes between Ahok supporters and opponents. “Both groups will have the opportunity to demonstrate, but we are taking steps to prevent clashes,” said the national police spokesman, Setyo Wasisto.

Ahok lost his bid for re-election in an April run-off to a Muslim rival, Anies Baswedan.
He will hand over to Baswedan in October. The vote was the most divisive and religiously charged in recent years.

Prosecutors had called for a suspended one-year jail sentence for Ahok on charges of hate speech. His opponents believe that is too light. The maximum sentence is five years in prison.

Andreas Harsono, an Indonesia researcher at Human Rights Watch, said the verdict was “a sad day for Indonesia”.

“Ahok’s is the biggest blasphemy case in the history of Indonesia. He is the governor of Indonesia’s largest city, an ally of the president. If he can be sent to jail, what could happen to others?” he said.

Harsono said more than 100 Indonesians have been convicted of blasphemy in the past decade, and acquittals in such cases were extremely rare.

Todung Mulya Lubis, a human rights lawyer who also defended the Bali Nine duo Andrew Chan and Myuran Sukumaran, said it was worrying that one judge cited the leader of a hardline Islamic group known as the Islamic Defender’s Front as an expert in the judgment.

“Rizieq Shihab cannot be considered as an expert because he openly, publicly accused Ahok of blasphemy, so he is not an independent, neutral expert anymore. But the judges mentioned his name in their judgment and I thought this is not correct.”

“The judges also talked about experts from [the Islamic organisation] Majelis Ulama Indonesia. With all respect, I don’t think they can be considered as experts because they had taken sides already, long before the trial.

Lubis said the verdict set a “bad precedent”, adding: “Religion is a private matter … so when you put it in the criminal code it can be used by people to discredit and suppress others. This is the problem with the blasphemy law. This is a very sad moment for us.”

👪

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berorasi di depan Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, mulai mendorong-dorong pintu utama rutan, Selasa (9/5/2017).
Pantauan Kompas.com, massa pro-Ahok yang mendorong pintu tersebut hampir semuanya perempuan.
Mereka memaksa kepala rutan untuk memberi kesempatan kepada Ahok berorasi di tengah-tengah massa.
Ahok ditahan di Rutan Cipinang setelah divonis dua tahun penjara dalam kasus dugaan penodaan agama.

Hingga pukul 16.50, belum ada tanggapan dari pihak rutan atas permintaan massa tersebut.
Massa pun terus berorasi. Mereka bahkan mulai melemparkan botol minuman ke dalam rutan.
Pimpinan aksi massa pro-Ahok, Birgaldo Sinaga, mengatakan bahwa pihaknya akan bertahan di depan Rutan Cipinang.
"Kita tetap marah, tetap bertahan sampai pagi, kecuali membawa Ahok bicara lima atau sepuluh menit di sini. Rakyat yang menentukan." ujar Birgaldo.
"Rakyat bersatu, bebaskan Ahok. Rakyat bergerak, tangkap Rizieq," kata massa lagi.
Ia juga menyampaikan, massa pro-Ahok melempar botol ke arah Rutan Cipinang setelah ada polisi yang bertindak tidak menyenangkan kepada massa yang mendorong-dorong pintu.(Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja)

✊

TRIBUN-VIDEO.COM -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama divonis hukuman 2 tahun penjara atas kasus dugaan penodaan agama. Vonis tersebut dibacakan oleh hakim dalam persidangan di Kementerian Pertanian, Ragunan, Selasa (9/5/2017).
"Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama dan menjatuhkan penjara selama 2 tahun," ujar hakim.
Perbuatan Ahok dinilai memenuhi unsur Pasal 156a KUHP. Vonis hakim ini lebih berat dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.
Koran Inggris, The Guardian, memberitakan vonis atas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan menggunakan judul kecil, "Hukuman mengejutkan setelah kelompok garis keras berhaluan Islam menyerukan pejabat Kristen dipenjara karena merujuk ayak Alquran."
Walau bukan sebagai berita utama untuk internasional, laporan vonis Ahok ditempatkan dalam posisi penting di sebelah kanan atas dalam versi internetnya.
Pengadilan atas Ahok, seperti ditulis Guardian 'dilihat secara meluas sebagai ujian bagi toleransi dan pluralisme agama di negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia'.
Wartawan The Guardian di Jakarta, Kate Lamb, juga melaporkan salah seorang hakim, Abdul Rosyad, mengatakan bahwa hukuman keras mencakup 'terdakwa tidak merasa bersalah, tindakan terdakwa menyebabkan Muslim cemas dan sakit hati'.
Viral! Sambil Ngelap Meja Dapur, Ibu Ini Nangis Tersedu karena Ahok Dipenjara 2 Tahun
Euforia Massa Kontra-Ahok Setelah Dengarkan Vonis
Nada pemberitaan serupa juga terlihat di versi internet koran Australia, The Sydney Morning Herald, yang memulai beritanya dengan menggunakan 'vonis mengejutkan'.
"Dalam vonis yang mengejutkan Gubernur Jakarta yang Kristen dipenjara dua tahun karena menista Islam walau jaksa hanya menuntut hukuman percobaan untuk dakwaan yang lebih ringan dalam memicu kebencian."
Koran itu juga menulis pengadilan Ahok dilihat sebagai ujian bagi toleransi agama di Indonesia yang selama ini dibanggakan.
Dilaporkan pula kiriman bunga dari warga untuk mendukung Ahok di Balai Kota Jakarta dan 'banyak yang merujuk kepada Nemo, setelah Ahok membandingkan dirinya dengan ikan yang lucu itu, yang berenang melawan arus, sebagai pembelaan diri yang tidak biasa.
Sementara koran Amerika Serikat, The New York Times, lebih memaparkan laporan kejadian dengan mengutip kubu yang mendukung dan yang menentang Ahok.
Dengan mengurutkan jam-jam yang dianggap sebagai peristiwa penting, versi internet koran itu memulai dengan, "Indonesia terpisah antara terkejut dan gembira setelah Gubernur Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dihukum dua tahun penjara karena menista Alquran."
Bagi koran terbitan Singapura, The Strait Times, vonis atas Ahok menjadi berita utama di versi internetnya dengan judul, "Gubernur Jakarta Ahok dipenjara dua tahun karena penistaan, diperintahkan segera menjalani hukuman."
Sementara koran Thailand, The Bangkok Post, menulis bahwa, "Ketua hakim mengatakan pengadilan semata-mata kriminal dan pengadilan tidak setuju bahwa ada aspek-aspek politik dalam kasus itu."
Ditambahkan bahwa hukuman dua tahun merupakan kejutan mengingat jaksa menyarankan hukuman penjara percobaan dua tahun.
"Basuki, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Cina, Ahok, dibawa ke penjara Cipunang di Jakarta Timur setelah sidang," laporan The Strait Times.
Koran ini menutup beritanya dengan mengatakan vonis atas Ahok mengejutkan banyak warga Indonesia karena pengadilan Indonesia biasanya mengambil petunjuk dari saran jaksa pada saat mengambil keputusan.
Berita Harian versi internet di Malaysia menurunkan berita singkat tentang vonis Ahok dengan judul singkat, "Ahok dipenjara dua tahun" -yang dikutip dari kantor berita Reuters.
"Perbicaraan itu dilihat sebagai ujian tolak unsur agama di negara yang mempunyai penduduk Islam teramai itu," tulis Berita Harian.(BBC)

✊

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, vonis 2 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus dihormati sebagai sebuah mekanisme demokrasi.

"Vonis dua tahun penjara untuk Basuki merupakan kasus penodaan agama ke-97 yang terjadi sepanjang 1965-2017," kata dia melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Vonis terhadap Ahok, Hendardi menilai, di luar kelaziman karena hakim memutus di atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Karena gagal membuktikan dakwaan primer Pasal 156a KUHP, maka jaksa hanya menuntut dengan Pasal 156.

Meskipun tidak lazim, ia mengatakan, secara prinsip hakim independen dan merdeka dalam memutus perkara, sepanjang tidak keluar dari delik dan dakwaan yang ada dalam undang-undang.

"Namun, kemerdekaan hakim harus sejalan dan bertolak dari fakta-fakta persidangan. Kualitas peristiwa hukum dan pembuktian yang lemah, semestinya meyakinkan hakim untuk membebaskan Basuki (Ahok) atau setidaknya memvonis dengan hukuman yang tidak melampaui tuntutan jaksa," tutur Hendardi.

Ia menilai, majelis hakim bekerja di bawah tekanan gelombang massa yang sejak awal memberikan tekanan dan desakan untuk memenjarakan Ahok. Vonis tersebut mempertegas delik penodaan agama rentan digunakan sebagai alat penundukkan bagi siapa pun dan untuk kepentingan apa pun.

"Bahkan dari 97 kasus yang pernah terjadi, 89 kasus terjadi pasca-1998 (Reformasi). Di sinilah bahaya dari ketentuan yang bias dan multitafsir dari Pasal 156a KUHP," ungkap Hendardi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana 2 tahun penjara terhadap terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pembacaan putusan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa.

✊

Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim. Ahok pun langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta usai pembacaan putusan tersebut.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh pihak menghormati hasil persidangan yang telah diputuskan Majelis Hakim.

"Temasuk menghormati langkah yang akan diambil saudara Basuki Tjahaja Purnama untuk banding," ujar Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Jokowi meyakini, putusan yang dikeluarkan majelis hakim unutk Ahok dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Dan yang paling penting, kita semua percaya mekanisme hukum yang ada, untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada," ucap Jokowi.

Dalam putusannya, Majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menyatakan terdakwa Ahok bersalah dalam kasus penodaan agama dan dihukum penjara selama 2 tahun.

"Menyatakan Ir Basuki Tjahaja Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama dan menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan memerintahkan terdakwa ditahan," tegas Dwiarso dalam persidangan di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, hari ini.

Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

👪

JAKARTA (Pos Kota)- Basuki Tjahja Purnama atau Ahok meminta semua pendukungnya tenang dan tidak membuat hal-hal yang merugikan siapapun. Permintaan Ahok itu disampaikan lewat Kapolres Jakarta Timur Kombes Andry Wibowo di Rutan Cipiang, Selasa petang:

Menurut Kapolres Jakarta Timur, Ahok dan keluargga sedang berdoa Pertemuan tadi di dalam gimana, apa saja yg dibicarakan?

“Beliau sedang berdoa dengan keluarga di dalam. Sehingga berpesan kepada kita bahwa beliau meminta relawan dan pendukung setelah ini kembali ke rumah berdoa. Kemudian kalau memang ingin membantu melalui jalan konstitusional,”kata Kombes Andry Wibowo.

Sementara itu Andreas, dari Gerakan Pemimpin Bersih meminta Ahok supaya bisa meluangkan waktunya lima menit memberikan suport buat mereka sehingga bisa tenang, bisa mengobati rasa kekecewaan.
“Kami taat hukum , semua pendukung Pak Ahok taat hukum. Waktu yang ditentukan sesuai undang-undang bahwa harus membubarkan diri kami akan membubarkan diri,”katanya. (julian)

👪

Massa Pendukung Ahok Ricuh di Depan Rutan Cipinang
Massa Pendukung Ahok Ricuh di Depan Rutan Cipinang
Ratusan massa pendukung Basuki Tjahja Purnama (Ahok) bentrok di gerbang Rutan Cipinang. tirto.id/Hendra Friana 24 Shares
Reporter: Hendra Friana
09 Mei, 2017 dibaca normal 1:30 menit
"Rakyat bersatu.. bebaskan Ahok... Rakyat Bergerak... tangkap Rieziq," teriak massa.
Massa pendukung Ahok ricuh di depan Rutan Cipinang. Mereka bersikukuh ingin bertemu dengan Ahok.
tirto.id - Massa pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ricuh di depan Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Cipinang. Mereka berusaha menemui Ahok yang ditahan di dalam Rutan usai Majelis Hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama.

Dari pantauan Tirto, seorang ibu berusaha mendobrak pagar masuk menggunakan sebuah kayu di depan gerbang Rutan Cipinang. Hal itu diikuti beberapa ibu lainnya sehingga polisi menahan pagar yang didorong dari luar. Sesekali mereka melempar air minum kemasan ke dalam halaman rutan.

Mereka yang sebagian besar perempuan berorasi menuntut agar Ahok dibebaskan dari tahanan dan FPI dibubarkan. "Rakyat bersatu.. bebaskan Ahok... Rakyat Bergerak... tangkap Rieziq," teriak massa.

Melihat keadaan tersebut, Kapolres Jakarta Timur Kombes Andry Wibowo ke depan jalan dan menenangkan massa. Namun keadaan justru semakin ricuh ketika ia mengundang salah satu perwakilan untuk masuk ke dalam Rutan dan menemui Ahok. Relawan sempat berebut masuk ke dalam hingga akhirnya hanya beberapa orang yang diperbolehkan masuk.

Akibat kejadian ini, Jalan Raya Bekasi Timur di depan Rumah Tahanan (Rutan) Kelasi 1 Cipinang ke arah stasiun Jatinegara ditutup oleh Polisi. Sementara ratusan massa pendukung Ahok memadati ruas jalan dan menyebabkan kemacetan sepanjang 5 kilometer.

Ahok ditahan di Rutan Cipinang setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadapnya. Majelis hakim menilai ucapan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 terbukti memenuhi unsur kesengajaan seperti yang termaktub dalam pasal 156a KUHP.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat juga datang membesuk Ahok. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan biro hukum Pemprov DKI untuk menyiapkan surat penangguhan penahanan terhadap Ahok

"Saya sebagai wakil gubernur mengajukan jaminan untuk penahanan Pak Ahok supaya bisa diberikan penahanan di luar. Bisa dalam bentuk penahanan kota karena saya memandang bahwa pak Ahok sangat kooperatif. Tidak menghilangkan barang bukti dan supaya bisa menjamin proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik," katanya kepada wartawan, Selasa (9/5/2014).

Djarot mengatakan penangguhan itu nantinya akan diserahkan ke PN Jakarta Utara agar Ahok dapat kembali aktif dan memberikan pelayanan untuk warga.

"Alasan yang paling utama supaya pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan tidak terganggu. Yang kami pentingkan adalah pelayanan itu sendiri. Saya menyampaikan juga kepada beliau dan penasihat hukum untuk mengajukan jaminan bahwa beliau kooperatif, tidak melarikan diri, dan diberi kesempatan untuk tetap menjalankan tugas-tugasnya," kata Djarot.

Baca juga artikel terkait SIDANG AHOK atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - hen/agu)

👪

JAKARTA, Indonesia — An Indonesian court found the Christian governor of Jakarta guilty of blasphemy against Islam on Tuesday, sentencing him to two years in prison in a case widely seen as a test of religious tolerance and free speech.

The governor, Basuki Tjahaja Purnama, was defeated last month in an election in which the blasphemy case, and religion, became a major issue.

Blasphemy is a crime in Indonesia, a secular democracy with the world’s largest Muslim population.

The sentence was harsher than what prosecutors had asked for. They had recommended a sentence of two years’ probation on a lesser charge, which would have spared Mr. Basuki prison time.

Mr. Basuki told reporters that he would appeal the ruling.

Mr. Basuki became governor of Jakarta, the capital, in 2014 when his predecessor, Joko Widodo, became president. Mr. Basuki, known as Ahok, was only the city’s second non-Muslim governor and had hoped to become its first directly elected non-Muslim leader.

Continue reading the main story
He had been leading in the polls last year, but in September his campaign faltered when he tried to address attacks from Muslim hard-liners who argued that the Quran forbade Muslims from voting for a non-Muslim. Mr. Basuki said those making that argument were misleading Muslims, a statement that was interpreted by some as insulting the Quran.

Muslim groups organized mass rallies against him, demanding that he be jailed for blasphemy.

His defeat last month was seen as a sign of the increasing power of Muslim conservatives, who have pressed for the adoption of Islamic law, or Shariah, throughout the archipelago.

Indonesia has more than 190 million Muslims and smaller numbers of Christians, Hindus and Buddhists among its population of 250 million.

😿

By Fergus Jensen | JAKARTA
Jakarta's Christian governor was sentenced to two years in jail for blasphemy against Islam on Tuesday, a harsher than expected ruling in a trial that was seen as a test of religious tolerance in Indonesia, the world's largest Muslim-majority nation.

The guilty verdict comes amid concern about the growing influence of Islamist groups, who organized mass demonstrations during a tumultuous election campaign that ended with Basuki Tjahaja Purnama losing his bid for another term as governor.

President Joko Widodo was an ally of Purnama, an ethnic-Chinese Christian who is popularly known as "Ahok", and the verdict will be a blow to a government that has sought to quell radical groups and soothe investors' concerns that the country's secular values were at risk.

ADVERTISING

As thousands of supporters and opponents waited outside, the head judge of the south Jakarta court, Dwiarso Budi Santiarto, said Purnama was "found to have legitimately and convincingly conducted a criminal act of blasphemy, and because of that we have imposed two years of imprisonment".

Andreas Harsono of Human Rights Watch described the verdict as "a huge setback" for Indonesia's record of tolerance and for minorities

"If someone like Ahok, the governor of the capital, backed by the country's largest political party, ally of the president, can be jailed on groundless accusations, what will others do?,"

Harsono said.

SUPPORTERS SHOCKED

Thousands of police were deployed in the capital early on Tuesday in case clashes broke out, but there was no immediate sign of any violence after the court's verdict.

Purnama told the court he would appeal the ruling.

There was shock among his supporters outside the court and some wept openly.

Prosecutors had called for a suspended one-year jail sentence on charges of hate speech. The maximum sentence is four years in prison for hate speech and five years for blasphemy.

Hardline Islamist groups had called for the maximum penalty possible over comments by Purnama that they said were insulting to the Islamic holy book, the Koran.

Purnama denied wrongdoing, though he apologized for comments he made last year criticizing his opponents' use of the Koran in political campaigning ahead of the election for governor.

ALSO IN WORLD NEWS

South Koreans vote for new leader, look set for record turnout
French ex-prime minister Valls offers to back Macron in June elections
Purnama lost his bid for re-election to a Muslim rival, Anies Baswedan, in an April run-off - after the most divisive and religiously charged election in recent years. He will hand over to Baswedan in October.

Analysts say the radical Islamist groups that organized mass protests against Purnama had a decisive impact on the outcome of the election.

Rights group fear they are in the ascendant in a country where most Muslims practise a moderate form of Islam and which is home to sizeable communities of Hindus, Christians, Buddhists, and people who adhere to traditional beliefs.

The government has been criticized for not doing enough to protect religious minorities but Widodo had urged restraint over the trial and called for all sides to respect the legal process.

His government said on Monday it would take legal steps to disband Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI), a group that seeks to establish an Islamic caliphate, because its activities were creating social tensions and threatening security.

(Additional reporting by Gayatri Suroyo, Darren Whiteside, and Agustinus Beo Da Costa; Writing by John Chalmers; Editing by SImon Cameron-Moore)

😟

Sumber: antara
09 Mei, 2017 dibaca normal 1 menit
Pendukung Ahok: " Kami mau kasih dukungan"
Para pendukung Ahok mulai menanyakan jadwal besuk untuk Ahok di Rutan Cipinang.
tirto.id - Terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama resmi ditahan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur usai divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Jakarta Utara pada Selasa (9/5/2017). Belum ada sehari Ahok ditahan, para pendukung sudah menanyakan jadwal besuk kepada petugas Rutan Cipinang.

"Mau besuk Pak Ahok kapan pak jadwalnya? Kami mau kasih dukungan," seru salah seorang ibu-ibu pendukung Ahok yang mengenakan baju bercorak kotak-kotak.

Meladeni pertanyaan tersebut, para petugas rutan hanya bisa menjawab "belum ada jadwal besuknya, Bu."

Seperti dikabarkan Antara para pendukung Ahok itu sudah berkumpul di depan pintu masuk Rutan Cipinang hingga tokoh kebanggaan mereka itu tiba Sekira pukul 12.01 WIB, Ahok, tiba di Rutan Cipinang dibawa menggunakan kendaraan taktis barracuda milik Polda Metro Jaya.

Ahok sempat melambaikan tangan dan melemparkan sedikit senyum saat menuruni mobil yang membawanya dari lokasi sidang putusan di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Tak lama berselang, sekira pukul 12.35 Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, juga tiba di rutan Cipinang untuk memberikan dukungan moral kepada pasangannya di Pilkada DKI 2017 tersebut.

Atas putusan ini, Ahok menyatakan akan mengajukan banding setelah divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Kami akan melakukan banding," kata Ahok setelah berunding dengan tim kuasa hukumnya di persidangan di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Vonis hukuman itu lebih berat ketimbang tuntutan jaksa, yang meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun dengan dua tahun masa percobaan karena menilai Ahok terbukti melanggar rumusan unsur pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada sidang putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun," Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto saat membacakan vonis di Auditorium Kementerian Pertanian.

Ahok menjadi terdakwa perkara penodaan agama setelah video pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, ketika dia menyebut adanya pihak yang menggunakan Alquran Surat Al Maidah 51 untuk membohongi, beredar, dan memicu serangkaian aksi besar dari organisasi-organisasi massa Islam.

Baca juga artikel terkait SIDANG AHOK atau tulisan menarik lainnya Agung DH
(tirto.id - agu/agu)

😢

TEMPO.CO, Tengerang - Sebanyak 4.089 penduduk Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang terpaksa mengungsi setelah permukiman mereka tergenang banjir akibat meluapnya air Kali Ledug. Penduduk yang mengungsi itu berasal dari Perumahan Total Persada dan Perumahan Alamanda. "Sampai tadi malam, ketinggian banjir mencapai 1,8 meter,” kata juru bicara pemerintah Kota Tangerang Felix Mulyawan, Senin 8 Mei 2017.Mulyawan

Pengungsi saat ini menempati gedung olahraga, masjid, atau menumpang di rumah penduduk yang tidak terkena banjir. Felix mengatakan banjir akibat Kali Ledug meluap yang disebabkan curah hujan tinggi dan kiriman air dari hulu.

Najib Muhtar, warga RT 007, mengatakan permukiman yang ia tempati sudah menjadi langganan banjir. Bahkan pernah pada siklus banjir lima tahunan rumah penduduk tenggelam banjir setinggi 4 meter. "Banjir saat ini karena tanggul Kali Ledug tidak mampu menahan air," kata Najib.

Korban banjir di Total Persada RW. 007
1. Rt. 007 368 jiwa 92 kk
2. Rt. 08 500 jiwa 100 kk
3. Rt. 009 520 jiwa 130 kk
4. Rt. 010 480 jiwa 120 kk
5. RT 005 280 jiwa 70 kk
Total. 2148 jiwa 528 k

Korban banjir di Total Persada RW 008
1. Rt. 001 530 jiwa 130 kk
2. Rt. 003 480 jiwa 120 kk
3. Rt. 004 103 jiwa 26 kk
4. Rt. 005 392 jiwa 98 kk
5. Rt. 006 45 jiwa 10 kk
6. Rt. 007 123 jiwa 31 kk
Total 1673 jiwa 413 kk

Korban banjir di Alamanda RW 010
268 jiwa 67 kk

Tempat pengungsian
1. Gor Total Persada 500 jiwa
2. Masjid Al Mujahidin 742 jiwa
3. Rumah penduduk yang tidak terkena banjir

*sumber Kecamatan Periuk

AYUCIPTA

Jakarta (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan banjir pada beberapa kawasan jalan raya di Jakarta Barat sudah surut pada Minggu malam.

Dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu malam, BPBD Jakarta melaporkan banjir pada enam ruas jalan, yakni Jalan Basoka Raya Puri Beta, Jalan Joglo Raya samping antena TVRI, Jalan Joglo Raya depan gerai Indomaret, Jalan Kompleks Bakin Joglo Baru, Kolong Tol Meruya, dan Jalan Patra Duri Kelapa, Kebon Jeruk sudah surut.

Genangan surut pada pukul 23.00 WIB.

Penanganan banjir di Jakarta Barat pada Minggu malam ini melibatkan empat unit kendaraan pemadam kebakaran dan dua unit kendaraan pompa dari Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan penyedotan air.

Banjir di wilayah Jakarta Barat terjadi sejak pukul 17.30 WIB, akibat curah hujan yang tinggi pada Minggu siang. Bahkan, terjadi hujan dengan kategori ekstrem selama 49 menit pada Minggu siang.

Selain kondisi cuaca, drainase yang sempit dan tersumbat membuat aliran air lambat juga menjadi penyebab banjir menggenangi ruas jalan di Jakarta Barat.

Petugas telah mengawasi kondisi lokasi genangan. Petugas juga melakukan pembersihan gorong-gorong yang tersendat, membantu mengamankan kelancaran lalu lintas dan membersihkan sampah lumpur usai banjir.

Baca juga: (Sejumlah wilayah Jakarta banjir)
Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah wilayah Jakarta, terutama di tiga kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat mengalami banjir pada Sabtu malam (6/5) akibat hujan sepanjang sore hari, demikian keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Di Jakarta Selatan yang terdampak banjir adalah Kelurahan Petogogan dengan ketinggian air 30 centimeter (cm) dan Kelurahan Petukangan Selatan dengan ketinggian air mencapai 60 cm.

Genangan air mulai memasuki kedua area tersebut pada pukul 18.00 WIB dan 21.00 WIB.

Sementara itu, di Jakarta Barat banjir setinggi 40 hingga 60 cm menggenangi wilayah Kelurahan Kedoya Selatan akibat luapan Kali Pesanggrahan.

BPBD DKI Jakarta menyatakan sudah menangani genangan dengan melakukan penyedotan air.

Petugas mengimbau masyarakat agar selalu siaga dan menghubungi 112 jika memerlukan bantuan akibat banjir.

Sampai pukul 00.00 WIB, Minggu, ketinggian air di beberapa pintu air Jakarta masih berada dalam ambang normal. Hanya satu yang berada dalam status siaga dua di Pintu Air Pasar Ikan.
Editor: Priyambodo RH

Cari Blog Ini

GEREJA KERINDUAN INDISCHE