JOKOWI = ANTI GRATIFIKASI (janji #1) (3)

Sejak akhir Agustus hingga kini, sungai Ciliwung Lama mulai mengalir air secara perlahan, setelah sebelumnya dibiarkan kering melalui kebijakan penutupan pintu air. Kembalinya aliran Ciliwung Lama tak lepas dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejak 2015, Ahok memerintahkan semua pintu air di sungai-sungai aliran tengah dibuka, termasuk pintu air Ciliwung Lama.

Padahal sejak tahun 1980-an, pintu air Ciliwung Lama selalu ditutup untuk memastikan kawasan ring satu steril dari banjir. Pembukaan pintu air Ciliwung Lama saat itu hanya boleh dilakukan atas izin presiden Soeharto, dalam kondisi banjir siaga 1.

Kebijakan ini, dinilai Ahok tidak relevan lagi diterapkan karena fungsi pompa air dan waduk Pluit sudah cukup memadai. “Saat itu belum ada Waduk Pluit,” ujar Ahok seperti dikutip dari tempo.co (03/03/16). Kini, pintu air Ciliwung Lama dibuka 24 jam, meskipun tidak bisa dibuka terlalu lebar agar tetap bisa mengendalikan aliran air dari hulu.

“Pintu air Ciliwung Lama hanya dibuka maksimal 30 sentimeter dibawah permukaan air sehingga sampah yang mengambang di permukaan tidak ikut hanyut ke Ciliwung Lama” papar Teuku Iskandar, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane. “Kecuali banjir, pintu air bisa dibuka lebih lebar” paparnya, seperti yang dikutip dari Harian Kompas (31/10/16).

Dibukanya pintu air Ciliwung Lama dinilai berdampak positif karena bisa menghilangkan endapan lumpur dan menghilangkan bau akibat aktivitas sanitasi warga di pinggir aliran Ciliwung Lama. Bagya (57), warga RW 013 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat mengatakan pada Harian Kompas (31/10/16) bahwa warga senang dengan dibukanya pintu air Ciliwung Lama, dan berharap Ciliwung Lama terus dialiri air. “Air yang mengalir dapat mematikan jentik-jentik nyamuk” ujar Bagya.

Sumber:

Kolom Metropolitan Harian Kompas, 31 Oktober 2016

✌

Jakarta - Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Dody Iswandi telah ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan dana sosialisasi Asian Games 2018. Dody disangka memperkaya diri sendiri dan tindak pidana pencucian uang.

"Pasalnya korupsi dan TPPU," kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ferdi Irawan kepada detikcom, Minggu (4/12/2016).

Dody disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pasal 2 ayat 1 itu menyebutkan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan kasus korupsi itu diduga dilakukan Dody berkaitan dengan kegiatan Carnaval Road to Asian Games di 6 kota. Argo menyebut proses pelelangan tidak sesuai aturan.

"Yang pada proses pelelangan pemenang tidak sesuai dengan aturan," sebut Argo.

Dia mengatakan surat pemanggilan Dody sebagai tersangka telah disampaikan melalui Ketua KOI. Dody dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Senin (5/12) besok.

Dari informasi yang dihimpun, dana sosialisasi di 6 kota itu sebesar Rp 61 miliar. Argo menyebut akibat perbuatan Dody maka negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 5 miliar. 
(dhn/asp)

👾

JAKARTA, KOMPAS.com -

 Sedianya, sangat mudah bagi calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mendapatkan modal berkampanye. Basuki mengatakan, koleganya sering heran kenapa dia harus menggalang dana untuk biaya kampanye padahal teman-teman pengusahanya dengan senang hati memenuhi biaya itu.

"Saya bilang ke mereka, mereka lupa kalau aku itu bukan calon gubernur, aku itu gubernur," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Rumah Lembang, Menteng, Selasa (29/11/2016). 

Ahok mengatakan posisinya yang masih gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2017 tidak boleh dilupakan. Dia harus tetap menjaga integritasnya meski sedang cuti. 

Dia khawatir, pemberian modal besar justru akan membuatnya merasa berutang budi. Untuk itulah Ahok menciptakan "Kampanye Rakyat". 

Kampanye Rakyat merupakan jenis kampanye yang pembiayaannya bersumber dari warga. Tim komunikasi Kampanye Rakyat Ahok-Djarot, Iwet Ramadhan, mengatakan ada tiga hal yang diterapkan dalam kampanye tersebut, yaitu bersih, transparan dan partisipatif atau disingkat BTP, sesuai dengan inisial nama Ahok.

(Baca: Dituduh Dibayar Ahok Rp 1 M, Penulis Ini Justru Ikut Menyumbang)

Fokus utama dari kampanye model ini adalah penggalangan dana dari rakyat untuk Ahok-Djarot. Banyak cara yang dilakukan tim untuk menggalang dana. 

Misalnya seperti membuka meja donasi di rumah pemenangan (Rumah Lembang), menggelar acara nonton bersama, hingga mengadakan gala dinner. 

Ada berbagai cerita dalam proses penggalangan dana itu. Rupanya, bukan hanya warga mampu saja yang rela merogoh kocek untuk patungan membiayai kampanye Ahok-Djarot, tapi ada juga warga biasa yang ikut menyumbang. 

Ahok pernah bercerita tentang seorang ibu dari Muara Baru yang hanya punya Rp 10.000, tetapi ingin ikut andil menyumbang. Iwet mengatakan, inilah bentuk partisipatif yang ingin dicapai Ahok dengan mengadakan Kampanye Rakyat. 

"Orang bisa sampai mengorbankan uang makannya, kalau orang kecil kan pasti mentingin makan sendiri dulu dong. Nah ini, biar Rp 10.000 enggak apa-apa deh yang penting saya bantuin Bapak Ahok," ujar Iwet. 

Iwet mengatakan, pada dasarnya Ahok ingin semua warga Jakarta menjadi seperti pemegang saham di Pemprov DKI. Dengan warga ikut patungan, Ahok ingin berutang hanya kepada warga Jakarta. 

Dia tidak ingin meminta uang kepada pengusaha dan membuatnya merasa memiliki utang budi pada satu kalangan. 

"Kalau minta sama orang besar, takutnya ada kepentingan ke depan. 'Gue kan udah modalin lo besar banget,', kasarnya begitu," ujar Iwet. 

"Sekarang ketika banyak yang partisipasi, orang akan bilang 'eh gue kan udah bantuin elo ya, bayarin lu, kok lu kerjanya begini doang?'. Jadi Pak Ahok bisa merasa punya tanggung jawab lebih. Utangnya bukan hanya ke satu orang, tapi ke rakyat," tambah Iwet. 

Warga diperbolehkan menyumbang sebesar Rp 10.000 hingga Rp 75 juta. Itu merupakan batas maksimal sumbangan untuk perorangan. Mereka yang ingin menyumbang akan mengisi formulir yang dibuat KPU dan akan diminta KTP serta NPWP. 

Uang yang didonasikan tidak boleh dalam bentuk tunai. Warga bisa melakukan transfer atau debit. Sampai saat ini, jumlah donasi yang terkumpul sudah mencapai Rp 20 miliar.

tempo.co

✌

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Hayono Isman memilih untuk mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Safiul Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017.

Hayono datang ke markas pemenangan Ahok-Djarot di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.

Kedatangannya untuk memberikan dukungan kepada pasangan petahana.

Hayono memilih untuk tidak mengikuti keputusan partainya, Demokrat, yang mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Bahkan, dia telah menyatakan mundur dari partai pada 19 Oktober lalu.

Alasan Hayono, antaran keduanya dinilai pasangan calon yang paling siap untuk memajukan Ibu Kota dibandingkan pasangan calon lain, Agus-Sylviana mau pun Anies-Sandiaga.

"Tapi yang paling penting beliau menjalani dengan hati. Ditambah lagi, beliau membangun sistem," ucap Hayono di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Sistem pemerintahan yang dibangun Ahok-Djarot dinilai telah berhasil memajukan kota Jakarta.

Menurut Hayono, siapa pun yang terpilih pada pesta demokrasi ibu kota Februari mendatang, bisa menggunakan sistem tersebut.

"Siapa pun gubernur bisa memakai sistem itu. Sistem itu berhasil melayani warga DKI, termasuk kaum miskin," tutup Hayono.

Jakarta - Hasnaeni Moein alias Wanita Emas yang dahulu gencar memasang reklame untuk memimpin DKI, kini dengan terang-terangan menyampaikan dukungan kepada calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Rumah Lembang.

Saat maju ke atas panggung dan berada di samping Ahok, kader Partai Demokrat itu mengaku grogi dan gugup bertemu langsung dengan Ahok.

"Saya berhadapan dengan Pak Ahok deg-degan loh. Saking gantengnya. Saya belum pernah lihat gini. Deg-degan," ungkap 'Wanita Emas' yang mengenakan pakaian dan kerudung serba putih, Kamis (24/11/2016).



Ahok pun hanya terdiam dan nampak tersenyum saat mendengar ucapan Hasnaeni.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan di masa kepemimpinan Ahok banyak perubahan positif yang terjadi di Jakarta. Salah satunya penanganan banjir yang ia rasakan sendiri.

"Yang jelas kita mendukung calon gubernur yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Yang jelas rumah saya sekarang sudah tidak banjir lagi. Alhamduillah kemarin saya jalan ke Monas, satu biji pun saya enggak melihat sampah," katanya.

Baca Juga: Ngungsi dari Rumah yang Kena Banjir di Kemang, Wanita Emas Pindah ke Apartemen


Nama Hasnaeni 'Wanita Emas' sempat mencuat beberapa waktu lalu sebab gencar memasang reklame berukuran besar di beberapa lokasi di Jakarta. Reklame berisi janji-janji dirinya untuk memajukan Jakarta. Dia juga pernah mendaftar penjaringan cagub DKI di beberapa partai. 


(nkn/imk)

👄👄

Jakarta - Artis Astrid Tiar dan Steve Immanuel memutuskan mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka terpikat akan kinerja Ahok dalam memimpin Jakarta selama ini.

Menurut Astrid, selama 30 tahun menjadi warga Jakarta, baru kali ini dia benar-benar merasakan kerja nyata dari seorang gubernur.

"Dampaknya kelihatan sangat nyata dan enggak pakai lama gitu. Bahkan dari satu periode saja timnya telah membuat hal-hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin," kata Astrid saat menyampaikan dukungannya kepada Ahok di posko pemenangan Ahok di Rumah Lembang, Jl Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016).

"Aku berharap Pak Ahok nanti di periode kedua bisa mewujudkan program-program yang direncanakan di periode satu," lanjutnya.

💃

Jakarta detik- Sejumlah warga dari suku Batak Karo yang bermukim di Cililitan, Jakarta Timur, mendeklarasikan dukungan mereka untuk cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka juga memakaikan pakaian khas Batak Karo kepada Ahok.

Ditanya pendapatnya mengenai status Ahok sebagai tersangka, Astrid mengaku salut karena Ahok termasuk orang yang taat pada proses hukum.

"Aku salut sama Pak Ahok karena sebagai warga negara kita harus taat pada hukum, mempercayakan kepada Polri," jawabnya.

Astrid mengaku belum memutuskan untuk bergabung di tim pemenangan Ahok atau tidak. "Untuk sementara ini mungkin hanya mendukung saja. Nanti paling saya akan balik lagi," tuturnya.

Selain Astrid, hadir pula Steve Immanuel dan adiknya, Karenina Sunny Halim, yang merupakan Miss Indonesia 2009. Mereka berdua beserta satu anggota keluarga yang lain juga memberikan dukungannya kepada Ahok.

"Saya mengikuti hati kecil saya, kalau knowledge saya mengenai Ahok masih minim. Tapi lebih sedikit lagi calon-calon yang lain gitu, akhirnya saya pilih Ahok karena hati saya juga Ahok," tutur Steve.

Dia juga memuji kinerja Ahok yang bagus dan berdampak nyata.

"Menurut saya, dia orang yang paling tepat menjadi gubernur di DKI Jakarta. Salam 2 jari!" ujar Karenina singkat.


(rna/imk)

Mereka tiba di posko pemenangan Ahok di Rumah Lembang, Jl Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016), sekitar pukul 07.00 WIB. Dua jam kemudian mereka mendapat giliran maju ke depan, bertemu dengan Ahok, dan menyampaikan dukungannya.

Pakaian adat Karo yang dipakai Ahok mulai dari bulang-bulang, selendang, hingga sarung. Alasan masyarakat Karo memberikan dukungan adalah Ahok dianggap sebagai orang yang jujur dan telah teruji kinerjanya.

Mereka pun mengibaratkan Ahok sebagai Zhuge Liang, seorang ahli strategi perang Tiongkok.

"Kita melihat kinerjanya, kejujurannya. Kita ini adalah simpatisan, kita memberikan dukungan moril kepada Pak Ahok. Kami penduduk DKI di Cililitan sangat merasakan sekali kinerja Pak Ahok," ujar salah seorang perwakilan, Beton Ginting.

Ahok mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Karena begitu banyak warga yang antre untuk bertemu Ahok, penyampaian dukungan warga Karo tersebut hanya berlangsung sebentar.


(rna/imk)

✌

Jakarta beritasatu.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama menyindir Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sempat menyampaikan istilah "lebaran kuda" beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, Basuki menerima aduan warga yang telah sembuh dari penyakit kanker berkat BPJS Kesehatan yang dimilikinya. Ia berobat di salah satu RSUD di Jakarta. Aduan tersebut disampaikan di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Menanggapinya, Basuki bercerita tentang rencana pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras khusus kanker yang dipermasalahkan. Ia meminta para warga tenang saja meskipun Sumber Waras ini dipermasalahkan.

"Pokoknya ibu tenang saja. Makanya saya selalu percaya kayak nonton film koboi saja, biasanya satu kota diserbu penjahat nanti mereka ketakutan. Terus datang koboi pakai kuda. Disikat semuanya," ujar Basuki yang direspons dengan tawa oleh warga.

"Yang pasti bukan lebaran kuda ya. Karena kalau dibilang lebaran kuda, lebaran itu milik orang Islam, masa lebaran dibuat lebaran kuda?" ujar Ahok.

Pernyataan lebaran kuda tersebut, katanya, akan bisa bermasalah juga apabila dipikirkan lebih jauh. Namun hal tersebut akan berbeda jika dirinya yang mengatakan hal tersebut.

"Kalau Ahok yang ngomong, langsung demo lagi. Itu (lebaran kuda) bukan aku yang ngomong ya, itu yang Pak 'Prihatin' ya! Saya enggak pernah ngomong lebaran kuda, saya cuma dapat dari yang suka ngomong 'saya prihatin'," pungkasnya.

Deti Mega Purnamasari/YUD

Suara Pembaruan

✌

JAKARTA, KOMPAS.com

 — Warga RW 13 Pela Mampang, Mampang Prapatan, kesal terhadap massa demonstran yang membuat keributan di tengah permukiman mereka saat kedatangan Djarot Saiful Hidayat, Selasa (15/11/2016) siang.

Dari semua warga yang ditemui Djarot, tak ada satu pun yang mengakui massa itu adalah warga sekitar. Para pendemo tersebut sebelumnya mengklaim bahwa mereka adalah mahasiswa.

Sebelumnya mereka memulai aksi unjuk rasa di Jalan Bangka Raya untuk menghadang Djarot yang dijadwalkan ke Pasar Bangka. Mereka kemudian bergerak ke Jalan Pondok Karya IX karena Djarot tengah melakukan blusukan ke permukiman warga.

"Itu pendemo cuma mau bikin geger aja di sini, sampai gemetaran kami. Bukan warga sini pokoknya," kata Sunarti, warga RT 08.

Andi, warga RT 11, juga mengungkapkan hal yang sama. Ia kesal karena kedatangan Djarot sempat ricuh karena adanya pendemo.

"Dasar provokator, di sini tuh aman. Tamu itu rezeki, jangan ditolak," ujarnya.

Warga lainnya, Dede, meyakini bahwa pendemo itu adalah massa bayaran. Ia menyebut, setelah pendemo tak berhasil menghadang Djarot, mereka langsung pergi begitu saja.

"Pokoknya itu bukan warga sini, itu warga nasi bungkus," ujar Dede. (Baca: Ada Pendemo, Warga Langsung Semangati Djarot)

Adapun Kapolsek Mampang Prapatan Kompol M Syafi'i mengatakan, menurut dugaan sementara, massa pendemo itu bukan warga sekitar.

"Menghadang aja karena disinyalir diduga itu bukan warga dari sini. Buktinya ada tandingannya," ujar Syafi'i.

Blusukan Djarot di Pela Mampang disambut baik oleh warga. Pendemo sempat berupaya menghadang Djarot, tetapi digagalkan oleh personel kepolisian dan warga. Djarot tetap mengunjungi rute yang sempat dilalui pendemo.

💭

Jakarta detik - Usai mengunjungi Rumah Lembang, artis Cathy Sharon kembali mengikuti kegiatan cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia rela berdesak-desakkan blusukan bersama Ahok di Pasar Mester, Jatinegara, Jakarta Timur.

Cathy yang mengenakan blouse bermotif batik warna merah muda, tampil cantik dengan make up. Meski kondisi dan situasi tidak kondusif sebab banyakmya warga, mantan VJ MTV itu tetap antusias.

"Senang sih bisa ngelihat langsung (blusukan)," kata Cathy sambil tersenyum, Selasa (15/11/2016).

Foto: Niken Purnamasari/detikcom

Begitu usai blusukan, Cathy bersama asisten pribadinya sempat kebingungan mencari mobil yang diparkir. Ia sempat berujar kepada asistennya untuk naik angkutan umum.

"Duh naik bajaj aja deh mendingan," ungkap Cathy yang terlihat kebingungan mencari mobil.

Rencananya, artis blasteran Indonesia-Perancis itu akan mengikuti blusukan Ahok selanjutnya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Sebelumnya, Cathy mengaku terkesan dengan sosok Ahok yang ternyata lucu. 

"Ya emang benar orangnya fair, cara dia (Ahok) ngobrol dengan warga dekat ya. Saya juga suka yang dia katakan tadi. Ternyata orangnya lucu juga ya. Saya suka pendekatannya dengan warga," kata Cathy saat di Rumah Lembang.

(nkn/imk)👄

JAKARTA kontan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok punya kekerabatan angkat dengan keluarga Andi Baso Amir, salah satu keluarga muslim. Baso Amir telah lama wafat sejak 1990. Sedangkan istrinya, Misribu, wafat pada 2014.

Saat ini, anggota keluarga Baso Amir yang masih aktif berhubungan dengan Ahok adalah anak tertuanya, Andi Analta Amir (53).

Menurut Analta, ayahnya dan ayah Ahok, Indra Tjahaja Purnama, merupakan teman akrab. Keakraban itulah yang membuat ayahnya sudah mengganggap Ahok dan saudara-saudara kandungnya yang lain seperti anak sendiri. Begitupun sebaliknya.

"Ibu saya pernah cerita kalau ayah Ahok dan ayah saya sudah berikrar disaksikan ibu saya, 'kita saudara dunia akhirat. Anakmu anakku, anakku anakmu'," kata Analta saat ditemui di Sekretariat Tim Kampanye Ahok, di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

Analta bercerita, pada sekitar 1990, tak lama setelah ayahnya meninggal, Indra membawa Ahok yang saat itu baru lulus kuliah ke kantornya.

Kepada Analta, Indra meminta tolong agar Ahok dipekerjakan di perusahaannya yang bergerak di bidang pertambangan. Semasa kuliah, Ahok memang mengambil jurusan geologi.

"Dititipnya juga dalam artian dia minta agar si Ahok ini bisa saya  betul-betul gembleng," kata pria yang sering mengenakan sorban ini.

Menurut Analta, Ahok bekerja sebagai pekerja magang selama tiga bulan. Sampai akhirnya, ibunya menyarankan agar Analta membiayai pendidikan S2 dan membuatkan sebuah perusahaan untuk Ahok.

"Jadi dia dibikinin perusahaan. Dimodalin jadi konglomerat aja, enggak usah kerja," kata Analta.

Perusahaan yang dibuatkan Analta untuk Ahok diberi nama Nurindra Eka Persada. Menurut Analta, perusahaan yang bergerak di bidang penambangan pasir silika di Pulau Belitung itu maju pesat di bawah pimpinan Ahok.

Kemajuan perusahaan itulah yang disebutnya menjadi modal Ahok untuk maju ke dunia politik. Menurut Analta, Ahok sangat mirip dengan Indra. Yang paling mencolok yang dapat dilihat adalah hobinya berbicara tentang banyak hal.

"Kalau 10 jam duduk sama bapak Ahok, itu 10 jam dengerin dia ngoceh. Ngoceh-nya soal administrasi negara," kenang Analta.

Analta mengatakan, Indra semasa hidupnya cukup sering mengeluhkan kondisi birokrasi pemerintahan yang dinilainya lamban dan mempersulit masyarakat. Hal itulah yang membuat Indra sering menyarankan agar anak-anaknya terjun ke pemerintahan.

"Kata dia kalau mau berbuat baik harus ke pemerintahan. Kalau konglomerat sukses-suksesnya paling bisa bantu maksimal 1.000 orang. Kalau di pemerintahan bisa 1 juta orang," ucap Analta menirukan ucapan Indra.

Menurut Analta, Indra sangat mengagumi Jenderal Muhammad Yusuf, Pangab sekaligus Menkopolkam era 1970-an. Karena Jenderal Yusuf dianggap jujur, tegas, dan bersih.

Kekaguman itulah yang dinilai Analta membuat Indra mendidik anak-anaknya agar bisa punya karakterisitik seperti Jenderal Yusuf. Analta menilai, karakteristik yang ada pada Ahok saat ini merupakan wujud dari karakter yang diinginkan Indra.

"Ahok yang sekarang wujud dari semangat ayahnya. Wujud Jenderal Yusufnya itu semua ada di Ahok," kata Analta. (Alsadad Rudi)

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Ahok, Sirra Prayuna, menyebutkan ada ratusan pengacara yang berpartisipasi mendampingi gubernur DKI Jakarta nonaktif itu, dalam menangani kasusnya.

Mereka terjun menangani perkara dugaan penistaan agama, atas keinginan mereka sendiri, tanpa permintaan pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu.

BACA JUGA

• FPI Duga Ada 3 Penyebab Kasus Ahok Tak Kunjung Tuntas
• Ahli Bahasa dan Tafsir Diperiksa Terkait Kasus Ahok
• Bareskrim Sudah Periksa Seorang Staf Ahok

"Seratusan (pengacara). Awalnya 36, tapi teman dari berbagai organisasi ikutan atas inisiatif. Bukan permintaan Ahok," tutur Sirra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016).

Sirra menyebutkan, pertisipasi para advokat itu merupakan hal yang wajar. Terlebih, kasus tersebut melibatkan peserta Pilkada DKI 2017.

"Kalau kasus-kasus yang berdimensi struktural itu pengalaman saya soal Pilkada, Pileg, Pilgub, itu hampir semua mau ikut berpartisipasi," jelas dia.

Para penasihat hukum itu pun datang dari berbagai kalangan. "Kuasa hukum partai ada, teman-teman advokat, profesional ada. Lima puluhan datang," beber Sirra.

Sementara terkait saksi, Sirra mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan, mulai dari yang memiliki kemampuan terkait agama, bahasa, pidana, hingga delik.

"Oh sudah. Ini kan sudah berjalan saksi ahli kita. Dari ahli agama bisa dua atau tiga. Dari linguistik atau bahasa bisa dua atau tiga. Cukup lah," pungkas Sirra.

Bareskrim Polri hari ini memeriksa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait kasus dugaan penistaan agama. Ahok mendapat 18 pertanyaan dari penyidik hari ini, dan 22 pertanyaan pada 24 Oktober lalu.

Jakarta detik - Ketua Setara Institut Handardi mendorong Polri bersikap bijak dalam hal penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan calon petahana Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Menurutnya, Polri juga harus memperhatikan perintah Presiden Joko Widodo soal adanya aktor politik yang "menunggangi" aksi demonstrasi pada 4 November kemarin.

Hendardi menyayangkan adanya kericuhan di ujung aksi yang awalnya berlangsung damai tersebut.

"Demokrasi memberikan tempat mewah pada setiap warga untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi demokrasi juga mempunyai rule yang jelas untuk menindak setiap orang yang melakukan aksi-aksi kekerasan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran kebencian (hate speech) yang memanifes menjadi kejahatan kebencian (hate crime) dalam bentuk anarkisme," kata Hendardi melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (5/11/2016).

"Menyikapi aksi 4/11, amat terang benderang bagaimana aktor-aktor kunci memprovokasi, menghasut, dan menebar kebencian sehingga massa melakukan sejumlah tindak kekerasan. Sebagai negara hukum, aktor lapangan dan aktor di balik layar mutlak diproses secara hukum," sambung dia.

Sikap tegas Jokowi menyikapi aksi ini, lanjut dia, tidak cukup hanya dengan menyesalkan anarkisme massa dan menunjuk adanya aktor politik yang bekerja. Jokowi melalui jajaran penegak hukum harus meminta pertanggungjawaban hukum atas kerusuhan dan pengrusakan yang terjadi di Jakarta.

"Dengan keyakinan Jokowi tentang adanya aktor politik penunggang aksi, maka Jokowi dan khususnya Polri tidak boleh tunduk pada tekanan massa dalam penegakan hukum atas dugaan penistaan agama. Silakan diproses tetapi tidak dalam konteks memenuhi kehendak massa yang memiliki agenda terselubung, tapi murni menegakkan hukum," beber Hendardi.

"Termasuk dan terutama tidak memaksakan mentersangkakan Basuki Tjahaja Purnama, jika secara obyektif tidak ada unsur pidana," imbuhnya.

Ketundukkan penegak hukum pada tekanan massa untuk menggunakan pasal penodaan agama menurutnya bukan hanya soal Ahok, tetapi membahayakan demokrasi dan rule of law di Indonesia.

"Jika tekanan massa anarki itu dipenuhi, maka dipastikan akan menimbulkan preseden serius dan membahayakan iklim penegakan hukum, marwah penegak hukum, dan bahkan marwah seorang presiden," tuturnya. 
(wsn/erd)

Merdeka.com - Program dalam visi dan misi yang diutarakan calon gubernur DKI Jakarta dinilai masih tak jauh berbeda dengan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejauh ini. Bahkan, calon gubernur DKI dinilai tak punya inovasi baru yang mampu memikat hati pemilih di Pilgub DKI 2017.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyayangkan tidak adanya inovasi tersebut. Sehingga dua pasangan calon lainnya tidak lebih baik dari petahana.

"Ini artinya mereka tidak memiliki visi yang lebih baik dari petahana," kata Syamsuddin saat dihubungi, Jakarta, Selasa (1/11).

Dia mecontohkan, beberapa program yang dijabarkan oleh pasangan Agus Harimurti YudhoyonoSylviana Murni dan Anies BaswedanSandiaga Salahuddin Uno saat turun ke warga. Sebab masih banyak yang menyerupai program yang sebenarnya sudah ada dan dijalankan saat pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat.

"Kalau mereka memiliki visi yang baik, harusnya bisa memberikan program alternatif di berbagai bidang. Memang tidak mudah jika pasangan calon tak punya kebijakan yang baru," terangnya.

Syamsuddin menjabarkan, saat Anies menjanjikan mobil keliling urusan administrasi bagi warga penyandang disabilitas di Jakarta Utara. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah menyediakan fasilitas serupa yakni AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) yang bekerjasama dengan PTSP di tiap kelurahan/kecamatan.

Bahkan untuk transportasi publik, saat ini Pemprov DKI juga sudah menyediakan Transjakarta Care yang siap menjemput penumpang ke halte Transjakarta ramah disabilitas terdekat.

Anies juga hanya berjanji menguatkan program pembentukan Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) yang dibentuk di zaman Ahok Djarot. Dia berjanji tak akan membubarkan PPSU yang saat ini sebenarnya sudah mendapatkan tunjangan sebesar UMP, biaya asuransi kesehatan, dan tenaga kerja.

Pidato politik Agus yang menghasilkan 10 program unggulan juga dinilai masih belum mengesankan. Beberapa program seperti optimalisasi KJP sedang dilakukan oleh Pemprov. DKI dengan sistem yang mutakhir yakni non tunai.

Program Smart, Creative, and Green City juga sudah diimplementasikan dan terus dikembangkan di zaman Ahok Djarot melalui Jakarta Smart City dan sistem pelaporan Qlue. Sementara untuk istilah Neighborhood Watch yang memberdayakan kelurahan, RT, dan RW, juga sudah diimplementasikan dalam program tersebut, bahkan untuk tiap penyelesaian laporan para ketua RT/RW mendapatkan tunjangan.

Agus juga menekankan bahwa dirinya akan menghidupkan kembali program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai banyak kritik karena gagal mendorong masyarakat untuk berkembang. Bahkan dalam eksekusinya dulu, antrean pembagian BLT seringkali berjatuhan korban jiwa. Pasangan Agus Sylvi juga belum mengemukakan besaran BLT yang nantinya mereka alokasikan jika memang terpilih.

Syamsuddin juga menyayangkan para penantang yang mengkritik program-program petahana, tapi tanpa menggunakan data yang akurat dan menyesatkan.

"Kritik mengenai program tentu sehat, tapi harusnya menggunakan data yang baku sehingga akurasi bisa dipertanggungjawabkan," jabarnya.

Hal ini merujuk pada beberapa kali tudingan yang dilancarkan oleh kubu Anies Sandi yang seringkali mengkritik program dari petahana. Seperti yang paling terkini adalah saat Anies menyayangkan tidak berjalannya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menurut Anies jumlahnya lebih besar dari Kartu Jakarta Pintar (KJP). Padahal, nominal KIP hanya 750 ribu setahun, sedangkan KJP memberikan siswa 150 ribu setiap bulannya dengan sistem non tunai.

"Saya pikir biar publik menilai kritik dengan data tidak akurat itu tentu tak mampu merubah persepsi publik. Kalau memanipulasi data, tentu itu namanya membodohi publik," tutup Syamsuddin.

[rnd]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan karakter bangsa penting untuk pembangunan. Sebab pembangunan bukan hanya membutuhkan sumber daya manusia yang pintar tapi juga jujur. "Kejujuran adalah hal penting. Bukan hanya kepintaran kepandaian, tapi berkarakter," kata Jokowi saat berbicara di kampus Al-Khairiyah, Cilegon, Sabtu, 22 Oktober 2016. "Sekarang banyak yang pinter-pinter tapi senangnya mungli. Bukan pungli, tapi mungli." 

Jokowi mengatakan banyaknya pungli dalam pelayanan publik itu penyakit dalam pembangunan bangsa. Itu ditunjukkan dengan rendahnya ranking kemudahan berbisnis di Indonesia. 

Dari survei negara-negara di dunia, dia mengatakan, posisi kemudahan berusaha di Indonesia berada di posisi 109. Sedangkan Singapura di posisi 1, Malaysia 18, dan Thailand 49. Posisi ini membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN sekalipun. "Ini persoalan kita, mau izin berbelit-belit, mau usaha di-pungli," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan pungli ini adalah persoalan yang harus diselesaikan. Sebab, pungli membuat orang yang ingin berusaha jadi sulit. Jokowi bahkan bercerita pengalamannya sewaktu menjadi pengusaha mebel. "Saya mengalami mau mengurus izin diminta ini, diminta itu, bermeja-meja," kata Jokowi.

Persoalan pungli ini, kata dia, harus dituntaskan jika Indonesia ingin naik peringkat dalam ranking kemudahan berusaha. Karena itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan jujur. Jika tidak berbenah, Jokowi mengatakan, Indonesia akan semakin kalah bersaing. "Era kita ini sudah masuk pada era persaingan antarnegara. Kalau begini terus kita tertinggal, di ASEAN saja kita tertinggal," kata Jokowi.

Dalam konteks itulah, Jokowi mengatakan pemerintah berterima kasih pada Al-Khairiyah dalam upayanya melahirkan manusia yang berkualitas, berintegritas, dan jujur.

Kunjungan Jokowi ke kampus Al-Khairiyah adalah untuk bersilaturahmi dengan peserta Muktamar ke-IX Pengurus Besar Al-Khairiyah.

Malam harinya, Jokowi akan hadir di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Serang, Banten. Di sini Jokowi akan menghadiri acara Hari Santri pertama sekaligus meresmikan pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Antar-Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) ke-VII.

AMIRULLAH

JAKARTA, KOMPAS.com

 - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi pernyataan lawannya, calon gubernur, Anies Baswedan, terkait Pemprov DKI Jakarta yang menolak Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Djarot menyampaikan bahwa KIP juga masuk ke Jakarta. Namun, kata dia, mereka yang ber-KTP DKI, memilih Kartu Jakarta Pintar(KJP).

"Bagi yang memiliki KTP Jakarta disuruh milih, pilih mana? KJP atau KIP? Dan rata-rata, mereka memilih KJP. Kenapa? Karena nilainya jauh lebih besar dan bisa transfer ke rekening dia. Jadi ini maknanya," kata Djarot di Pecenongan Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).

(Baca juga: Anies: KIP Program Pak Jokowi, tetapi Ditolak oleh Gubernur DKI)

Selain menilai KJP lebih besar manfaatnya dibanding KIP, Djarot menilai bahwa sedianya warga DKI pemegang KJP tidak lagi memiliki KIP.

Dengan demikian, jangkauan subsidi pendidikan bisa lebih luas.

"Jangan sampai satu orang dapat dobel, karena masih banyak yang belum dapat, supaya lebih merata," ujar dia. 

Djarot mengatakan, pemegang KIP di Jakarta cukup banyak.

Mayoritas pemegang KIP di Jakarta berasal dari daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang, yang bersekolah di Jakarta. 

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak pernah menolak KIP.

Djarot pun mengaku beberapa kali mengikuti peluncuran KIP bersama dengan Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar, Yanti Yulianti.

"Mungkin Pak Anies yang belum ngerti bahwa kita sudah menggunakan program ini, di beberapa tempat," kata Djarot.

Anies sebelumnya menyebut adanya penolakan KIP untuk dipakai di Jakarta saat ia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Saat masih menjabat menteri, Anies yang mengirim surat permohonan agar KIP bisa dipakai di Jakarta.

Kendati demikian, menurut dia, kebijakan itu justru ditolak oleh Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta ketika itu.

Oleh karena itu, Anies berjanji, jika dipercaya publik memimpin Jakarta, ia akan mengizinkan KIP dipakai warga bersamaan dengan KJP.

"Jadi kalau saya jadi gubernur, Kartu Indonesia Pintar saya izinkan (di Jakarta) biar rakyat Jakarta dapat dobel (dengan KJP)," kata Anies.

(Baca juga: Anies: Kalau Saya Jadi Gubernur, KIP Saya Izinkan Biar Jakarta Dapat Dobel)

Oleh: Saidiman Ahmad

Ribuan orang memadati jalan Merdeka Selatan Jakarta Jumat lalu. Mereka memprotes pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu. Apa yang sebetulnya dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu? Mari kita cuplik.

Selasa siang yang terik itu, 27 September 2016, Ahok asyik mengayunkan jaring ke dalam keramba. Ada beberapa ikan yang terjerat. Seekor kerapu berwarna gelap ia angkat. "Ini satu ekor bisa Rp 300.000 loh. Kalau dijual restoran yang sudah matang bisa jutaan ini," ujar Ahok (Kompas.com, 27/09).

Investasi

Pada kunjungan dinas itu, Ahok menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk membantu peningkatan ekonomi warga melalui program budidaya ikan. Melalui skema investasi, pemerintah provinsi akan menyediakan bantuan berupa keramba, bibit ikan dan pakan kepada para nelayan.

Pada tahap pertama, ada 10 unit yang dikembangkan berisi 40 keramba seluas 3 kali 3 meter. Dengan jumlah benih rata-rata 250 per kotak, dibutuhkan sekitar 10 ribu benih ikan.

Pada 27 September lalu, Ahok telah menyebar 4 ribu benih ikan. Pemberian benih lanjutan sebanyak 4 ribu akan dilakukan pada bulan November dan 2 ribu pada bulan Desember.

Sementara itu, pemerintah provinsi juga akan menggelontorkan biaya pakan dan biaya hidup selama lima bulan ke depan. Biaya yang akan dikeluarkan sekitar 90 juta rupiah.

Keuntungannya akan dibagi 80:20, di mana warga pengelola budidaya akan memperoleh 80 persen dari keuntungan, sementara pemodal, yakni Pemprov, memeroleh 20 persen.

Sebetulnya ini kurang lazim dalam dunia bisnis. Dalam dunia tauke, pola kerjasama semacam ini akan membagi keuntungan 10:90, di mana pengelola mendapatkan 10 persen dari keuntungan, sementara pemilik modal mendapatkan 90 persen. Tapi ini bukan bisnis murni, melainkan kebijakan sosial yang dibungkus dengan paradigma bisnis.

Mengapa dilakukan dalam bentuk bisnis? Pertanyaan ini sangat relevan mengingat pola kebijakan publik pada masyarakat demokratis yang sekarang mengalami kecenderungan redistribusi langsung.

Negara mengambil pajak dari warga kaya untuk kemudian didistribusikan secara tunai pada masyarakat yang kurang beruntung. Pola kebijakan publik semacam ini terlihat bagus di awal pelaksanaannya, namun memiliki cacat yang bisa melumpuhkan.

Kebijakan ini bisa berjalan ketika negara memiliki dana, namun akan mati bila negara sudah mulai kehabisan sumber daya.

Selain itu, pola kebijakan transfer tunai itu juga akan menyebabkan budaya ketergantungan warga kurang beruntung pada pemerintah.

Tren kebijakan sosial yang diterapkan di pelbagai negara selalu menyertakan prasyarat perubahan kultur dan perilaku masyarakat miskin.

Contohnya adalah bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin dengan syarat seluruh bayi yang ada dalam keluarga si miskin melakukan kunjungan rutin ke rumah sakit untuk imunisasi. Contoh lain adalah bantuan dengan syarat kehadiran anak di sekolah mencapai target tertentu.

Yang dibutuhkan oleh warga miskin lebih dari bantuan langsung kebutuhan pokok. Yang jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan adalah akses pada modal dan budaya kerja keras.

Karena itu, kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip bisnis bisa menjadi solusi bagi keberlangsungan siklus ekonomi.

Dalam sebuah acara talkshow di Berita Satu, Nadiem Makarim (pendiri dan CEO Go-Jek) menyatakan bahwa salah satu motivasi dia menciptakan Go-Jek adalah kepedulian sosial.

Dia melihat bahwa Go-Jek yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis itu sesungguhnya adalah upaya untuk menyelesaikan persoalan kemacetan di ibu kota.

Dia melihat bahwa kemacetan membuat kegiatan ekonomi warga tidak efektif dan efisien. Karena itu, mengatasi kemacetan adalah upaya untuk meningkatkan ekonomi. Nadiem berpendapat bahwa program sosial yang bisa berkelanjutan adalah bisnis.

Di dalam bisnis, semua pihak bekerja berdasarkan kepentingan pribadi. Besar-kecilnya pemenuhan kepentingan pribadi ditentukan oleh seberapa besar usaha dan upaya para pihak yang menjalankan bisnis itu.

Selama kepentingan pribadi ada di situ, maka selama itu pula kegiatan bisnis akan berjalan dan dipertahankan. Situasi di mana semua orang mengejar kepentingan pribadinya akan menciptakan kemaslahan umum yang berkelanjutan.

The Tragedy of the Common

Yang juga menarik dari program Basuki Tjahaja Purnama ini adalah mengapa ia memilih budidaya dan bukan memperbaiki teknologi dan alat tangkap ikan?

Mayoritas warga Kepulauan Seribu mengandalkan penghasilan dari laut. Dari tahun ke tahun, hasil tangkapan ikan mengalami penurunan. Dalam kacamata sederhana, mestinya solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah membantu peningkatan kemampuan nelayan untuk menangkap ikan. Dengan begitu, secara cepat penghasilan warga bisa bertambah.

Yang dilakukan oleh Ahok justru sebaliknya. Ia tawarkan pada warga untuk memelihara dan membesarkan ikan.

Pada 20 September 2016 dan di banyak kesempatan lain, Ahok menyatakan bahwa ke depan kegiatan tangkap ikan di laut lepas akan semakin ditinggalkan. Dunia perikanan akan masuk ke dalam budidaya.

Pandangan Ahok ini memiliki konsekuensi yang cukup jauh. Ini akan menimbulkan semacam revolusi dunia nelayan. Selama ini paradigma konvensional melihat laut sebagai ladang tempat menuai hasil yang takkan pernah habis. Karena itu, nelayan bekerja untuk memetik hasil laut tanpa harus berkontribusi menumbuhkan dan merawat hasil laut itu sendiri.

Sedangkan melalui budidaya, nelayan bergerak dari sekedar penangkap hasil laut menjadi pencipta dan perawat hasil laut. Di sini, nelayan diberi beban tanggung-jawab. Besar-kecilnya hasil tergantung dari kerja-keras merawat keramba dan ikan-ikan di dalamnya.

Dengan adanya tanggung-jawab semacam ini, masing-masing individu akan menjaga laut, minimal laut tempat keramba mereka berada, karena itu terkait erat dengan penghasilan mereka.

Mari kita pakai analogi bunga agar lebih jelas. Biasanya bunga liar yang tumbuh pinggir jalan atau tempat umum tidak tumbuh secara maksimal. Bunganya kecil-kecil. Gampang kering. Kerdil. Padahal semua orang senang memandang dan mencium harum baunya.

Bandingkan dengan bunga yang ada di tanam pribadi. Biasanya bunga di taman pribadi lebih berseri dan lebih harum.

Itu terjadi karena pada lapangan umum atau pinggir jalan umum, tidak ada yang merasa memiliki. Akibatnya, tidak ada yang benar-benar peduli dan pertanggungjawab atas pertumbuhan bunga tersebut.

Sementara di taman pribadi, minimal ada satu individu yang bertanggung-jawab penuh untuk menyiram dan memberi pupuk.

Demikian halnya dengan ikan di laut. Kian hari ikan di laut lepas kian berkurang. Di pinggiran pantai, hanya ikan-ikan kecil yang kekurangan gizi yang bertahan hidup. Tidak ada yang peduli karena hasil dari kepedulian individu itu tidak akan dimonopoli oleh si individu itu sendiri.

Akibatnya, semua ingin memetik hasil tapi tak mau berkontribusi merawat dan membesarkan ikan-ikan. Beda halnya jika ada kepastian bahwa mereka yang merawat dan membesarkan, mereka pula yang akan memetik hasil.

Melalui pola budidaya, laut di pinggiran pantai bisa kembali produktif menghasilkan ikan-ikan berkualitas tinggi. Ikan-ikan yang dirawat dengan sepenuh usaha.

Ahok tidak ingin menjalankan bisnis ini perkelompok, melainkan per-orang. Dalam praktiknya, budidaya ikan ini bisa dilakukan per-kelompok, tapi tetap yang bertanggung-jawab adalah perorangan.

Prinsip ini kelihatan sepele, tapi sangat penting. Pertanggung-jawaban pada perorangan akan membuat kerja lebih efektif karena ada mekanisme kontrol yang jelas.

Kerja kelompok biasanya tidak akan berjalan efektif karena masing-masing anggota bisa saling mengandalkan. Akibatnya, kegiatan budidaya ikan bisa terbengkalai.

Bertempat di perairan Karang Lebar, Kelurahan Pulau Panggang, 8 orang alumnus sekolah perikanan asal Kepulauan Seribu dipersiapkan menjadi pembudidaya professional.

Mereka diberi modal keramba, bibit ikan, dan pakan. Ke depan, mereka diharapkan menjadi pengusaha di bidang perikanan.

Pada bulan Februari 2017, diperkirakan panen pertama sebanyak 4 ribu ekor ikan dengan perkiraan hasil sebanyak 87,5 juta rupiah. Artinya, pengelola akan memperoleh hasil pertama sekitar 70 juta rupiah (80%) dan pemodal (Pemprov) sebesar 17,5 juta rupiah (20%).

Melalui program budidaya tahap awal ini, warga Kepulauan Seribu akan mendapatkan pelatihan langsung dari para alumnus sekolah perikanan. Mereka juga akan melihat bagaimana budidaya itu dijalankan.

Ke depan, warga yang telah siap akan menjadi pemain-pemain utama dalam budidaya ini. Sangat mungkin mereka juga akan menjadi pemasok utama kebutuhan ikan di ibu kota, bahkan ekspor.

Walaupun membahas kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu, inisiatif pengembangan ekonomi warga ini luput dari materi orasi pada demonstrasi besar di depan Balaikota hari Jumat yang lalu. Sayang sekali.

Editor

: Wisnubrata

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie menegaskan, hukum jangan dijadikan alat politik atau politisasi hukum, terutama yang berkaitan dengan proses pilkada.

Hal tersebut disampaikan Jimly ketika ditemui di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2016. Dia menanggapi unjuk rasa organisasi kemasyarakatan di Ibu Kota Jakarta yang meminta aparat memproses dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

BACA JUGA

• MUI: Warga Jangan Mudah Terprovokasi Isu SARA Pilkada DKI
• Wakil Ketua MPR: Masalah Gafatar Harus Ditangani Serius
• JK: Anggota Gafatar Bertobat Perlu Dirangkul

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, pihaknya pada tahun lalu telah mengusulkan, semua calon kepala daerah agar jangan diproses hukum sampai pilkada selesai. Ini untuk mencegah timbulnya persepsi politisasi hukum.

"Jadi, misalkan pun ada masalah hukum, jangan sekarang. Biar pemilihan selesai dulu. Polisi pasti belum akan memproses, tapi bukan berarti tidak. Bisa saja kalau berkasnya sudah memenuhi syarat, tetapi prosesnya baru mulai sesudah pemilihan," kata Jimly seperti dilansir Antara.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah proses hukum terhadap terduga penyebar fitnah terhadap Ahok melalui video. Jimly berpendapat hal ini juga sebaiknya jangan diproses dulu, supaya seimbang.

"Agar masyarakat tidak salah paham, seakan-akan yang satu diproses dan yang satunya didiamkan. Supaya seimbang, dua-duanya tahan dulu, sekaligus kita menenangkan diri," saran Jimly.

Ribuan anggota ormas gabungan dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Muslim Pembela Umat Islam, Himpunan Aktivis Masjid Tenabang, Forum Umat Islam, dan Majelis Talim Ad-dzikir, Persatuan Islam, memadati jalanan di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta sejak Jumat siang hingga sore.

Para pengunjuk rasa meminta aparat kepolisian segera memproses dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Jimly berharap para anggota ormas yang berunjuk rasa untuk mengekspresikan kemarahan menyadari bahwa proses hukum yang berkaitan dengan pilkada sebaiknya ditunda.

"Sebab perlu diperhatikan, masalah pilkada bukan hanya di Jakarta. Kebijakan kepolisian juga pasti akan menunda sampai pemilihan selesai," ucap Jimly.

Jimly juga berpesan agar semua calon kepala daerah dapat berkomunikasi dengan baik.

"Sebab para calon berkompetisi untuk merebut simpati rakyat, bukan menimbulkan ketegangan," pungkas Jimly.

JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyumbangkan total 95.508 ekor hewan untuk dikurbankan pada Hari Raya Iduladha 1437 Hijriah, Senin (12/9).

Puluhan ribu hewan yang dikurbankan tahun ini tercatat mengalami kenaikan signifikan dibanding dengan hewan kurban pada Iduladha tahun lalu.

"Alhamdulillah, kenaikannya 100% dibanding tahun lalu. Sebanyak 95.508 hewan kurban itu disebar di 1.495 titik di mana di setiap titik juga ditempatkan petugas-petugas untuk mengecek kesehatan dan kelayakan hewan kurban tersebut," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat usai menunaikan shalat Iduladha di Balai Kota DKI Jakarta, Senin pagi.

Terkait dengan pemeriksaan hewan kurban, Djarot menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) bekerja sama dengan Ikatan Dokter Hewan dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Di setiap titik pembagian hewan kurban, akan ada dua orang lebih petugas pemeriksa hewan kurban yang ditempatkan.

"Sehingga, bisa kita pastikan betul, kalau hewan kurban di Jakarta bebas dari virus antraks," tutur Djarot.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta Darjamuni merinci, dari 95.508 hewan yang dikurbankan, ada 21.708 ekor sapi, 248 ekor kerbau, 68.737 ekor kambing, dan 4.815 ekor domba.

Ketika hewan kurban dibagikan nantinya, masing-masing penerima akan mendapatkan satu paket dengan berat sekitar satu kilogram lebih.

"Satu paket itu daging dapat, jeroan dapat, jadi lengkap," ujar Darjamuni.

Pembagian hewan kurban dari Pemprov DKI Jakarta turut menyasar pada warga yang tinggal di rumah susun. Nantinya, setiap warga di rusun, akan mendapatkan kupon yang bisa ditukar dengan hewan kurban. (Andri Donnal Putera)

Liputan6.com, Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tak pernah ditegur Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal perilakunya yang dianggap tak santun. 

Megawati, kata Ahok, justru menilai Gubernur Ali Sadikin lebih keras dari Ahok.

"Enggak pernah (ditegur). Bu Mega justru bilang, Pak Ali Sadikin lebih kasar daripada Ahok. Banyak aku ketemu teman, dia ngomong Jakarta memang mesti keras. Kalau kamu enggak tegas ya dimakan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Menurut Ahok, di Jakarta banyak sekali yang bermain sandiwara. 

"Kasih rusun dijual. Jadi harus ditegasin, kalau baik-baik, saya juga baik-baik kok. Enggak marah-marah tiap hari. Lihat saja. Tapi kalau lo ngeyel gue tangkep," tegas Ahok.

Menurut Ahok, adanya anggapan dirinya tidak santun hanyalah pendapat sebagian orang.

"Itu tergantung ya. Kamu bilang marah itu enggak santun. Emang kamu lihat aku marah tiap hari. Kalau aku marah-marah tiap hari, ada enggak orang yang mau ngantre ketemu aku. Logika gitu aja. Ada enggak anak magang dan PNS mau bantu? Banyak," ujar Ahok.

Jakarta - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait sudah mulai menurunkan alat berat berupa mobile crane ‎di wilayah Pasar Ikan, RW04, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (25/7).

Keberadaan unit-unit crane tersebut dimaksudkan untuk membantu proses pembangunan sheet pile (tiang pilar beton)‎ yang akan ditanamkan di sepanjang Kampung Akuarium, Kampung Luar Batang, hingga menyambung ke sheet pile yang sudah mulai dikerjakan di sekitar kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Baru‎.

Wali Kota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi, mengatakan pihaknya sudah berkonsolidasi ‎dengan berbagai pihak sehingga dapat memperlancar proses normalisasi dan revitalisasi Sunda Kelapa yang satu paket dengan Museum Bahari.

"Tadi malam satu unit crane sudah berhasil kami turunkan di wilayah sekitar Luar Batang melalui ‎wilayah Kampung Akuarium. Crane berikutnya akan kembali kita turunkan nanti malam untuk menghindari kemacetan lalu lintas," ujar Wahyu, Senin (25/7) sore.

Ia mengungkapkan, sebagian besar dari warga yang ada di Kampung Luar Batang dan Kampung Akuarium sudah menyetujui pembangunan sheet pile yang akan dibangun memanjang dari pinggiran Jalan Pasar Ikan yang memanjang menuju kedua kampung tersebut.

"Warga sangat positif untuk mendukung proses pembangunan, memang sebelumnya mereka menentang tapi setelah kami yakinkan‎ bahwa bangunan dan masjid yang ada di Kampung Luar Batang tidak akan dibongkar, akhirnya mereka mendukung pelaksanaan pembangunan sheet pile," lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Pengurus Masjid Jami Kramat Luar Batang sekaligus Ketua Umum Sunda Kelapa Heritage, Mansyur Amin‎, ‎mengatakan pihaknya ‎mendukung rencana pembangunan sheet pile karena pihaknya mendapat jaminan bahwa kampung Luar Batang tidak akan digusur.

"Kami setuju jika hanya bangunan yang ada di bantaran pinggir Kali Pakin yang dibongkar, sedangkan bangunan yang ada di sekitar Masjid Kramat Luar Batang jangan diganggu sama sekali," ujar Mansyur.

Salah satu manfaat dan janji yang akan diterima oleh warga Kampung Luar Batang dari pembangunan sheet pile tersebut di antaranya yakni perbaikan pada tanggul, peninggian jalan, perbaikan pintu air, serta pengurasan saluran air yang selama ini mampet.

Ia mengungkapkan ‎pihaknya bersama TNI dan Polri justru akan mengawal proses penurunancrane yang akan terus dilakukan hingga seluruh arah berat yang dibutuhkan sudah pada posisi seluruhnya.

"‎Jadi tidak benar kalau hanya Laskar Luar Batang saja yang akan turun mengamankan prosesloading crane. Seluruh instansi terkait juga akan turun untuk membantu program pemerintah ini agar berjalan dengan baik," tandasnya.

Carlos Roy Fajarta/JAS

Suara Pembaruan

JAKARTA KONTAN.  Pakar hukum tata negara Mahfud MD angkat bisa terkait polemik dihentikannya proyek reklamasi di utara Jakarta.

Dia menilai Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli tak berwenang memutuskan nasib proyek tersebut.

BACA JUGA :

• Ahok surati Jokowi soal penghentian reklamasi
• Moratorium reklamasi, ini strategi para pengembang

Dari sisi hukum ketatanegaraan, sambung mantan Ketua Makhkamah Konstitusi ini, Menteri Rizal Ramli tak berkaitan dengan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Mahfud menjelaskan tugas dan fungsi menteri koordinator sebatas mengkoordinasi dan bukan mengatur kebijakan.

"Harus lewat presiden. Jenjang instruktifnya sulit kalau dia (Menteri Rizal) ke gubernur langsung,” kata dia.

Maka itu, Mahfud berpendapat sebaiknya Menteri Rizal Ramli memberi pertimbangan seputar proyek reklamasi kepada Presiden Joko Widodo.

Di saat bersamaan, lanjut dia, Ahok sudah seharusnya berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait menyangkut masa depan proyek reklamasi.

Koordinasi diperlukan karena menteri adalah perwakilan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, menjelaskan, reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudera berjalan sesuai aturan.

"Kami selalu koordinasi melalui rapat, surat, dan koordinasi di lapangan. Bahkan sebelum pembangunan reklamasi," kata Tuty kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/7). (Fajar Anjungroso)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho memandang bahwa maraknya kasus suap yang melibatkan oknum di lembaga peradilan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal tidak berjalan dengan baik.

Menurut Emerson, mekanisme pengawasan seharusnya berjalan secara berjenjang mulai dari tingkat kepala pengadilan negeri hingga ketua Mahkamah Agung.

Namun sayangnya, Emerson tidak melihat adanya ketegasan dari pejabat terkait yang melakukan pengawasan.

"Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari buruknya pengawasan di internal pengadilan sendiri mulai dari PN, PT bahkan di MA. Mereka bergerak leluasa karena tidak ada yang mengawasi," ujar Emerson saat dihubungi, Jumat (1/7/2016).

Hal itu disampaikan Emerson menyikapi kembali ditangkapnya panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(baca: ICW: Kami Minta Diperbanyak OTT KPK di Pengadilan)

Emerson mengatakan, saat ini ICW tidak melihat adanya sosok di lembaga peradilan yang memiliki ketegasan dan semangat untuk memberantas praktik mafia peradilan.

Padahal, sikap tegas dan keras sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mereformasi lembaga peradilan.

"Kata kuncinya ada di kepala penggadilan dan ketua MA. Kalau mereka lembek dan permissif, tidak tegas tidak mungkin bisa memberantas mafia peradilan. Memang butuh sosok seperti Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) untuk membenahi lembaga peradilan," kata Emerson.

(baca: Ahok: Dia Pikir Aku Demen Duit, Aku Demennya Ribut!)

Menurut Emerson, reformasi peradilan sulit sekali diwujudkan jika seseorang tidak memiliki ketegasan karena praktik mafia seperti penyuapan dinilai sudah menjadi gejala yang menggurita.

Dia menyebut, praktik suap sudah terjadi secara sistemik dan membudaya hampir di semua pengadilan, dari tingkat perkara yang kecil sampai perkara yang paling besar.

"Praktik suap ini sudah menggurita, sudah sistemik dan membudaya hampir di semua pengadilan dan dianggap lazim. Contoh sederhana ketika ada persidangan SIM banyaknya calo kumpul di pengadilan itu kan sama halnya dengan membiarkan praktik percaloan muncul," kata Emerson.

KPK pada Kamis (30/6/2016), menangkap Santoso, panitera pengganti PN Jakpus. Santoso diduga menerima suap untuk mengurus perkara perdata.

Selain menangkap Santoso, seperti dikutip Kompas, penyidik KPK juga menangkap dua orang lain yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

Sebelum ditangkap, Santoso masih bekerja seperti biasa di PN Jakarta Pusat. Ia ditangkap setelah pulang kerja.

(baca: Ruhut Acungi Jempol KPK yang Terus Operasi Tangkap Tangan)

Berdasarkan informasi, penyidik KPK menyita uang sekitar 30.000 dollar Singapura. Setelah menangkap tiga orang itu, penyidik KPK menyegel ruang kerja Santoso di lantai empat gedung PN Jakarta Pusat.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera pengganti di PN Jakarta Pusat itu. Namun, dia belum bersedia memerinci terkait dengan kasus apa suap tersebut.

Penangkapan panitera di PN Jakarta Pusat sudah dua kali terjadi. Sebelumnya, pada 20 April lalu, KPK menangkap Edy Nasution, panitera PN Jakarta Pusat, terkait suap pengurusan sengketa perdata anak perusahaan Grup Lippo.

(baca: Ruhut Acungi Jempol KPK yang Terus Operasi Tangkap Tangan)

Bahkan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi disebut dalam dakwaan Doddy Aryanto Supeno, perantara suap kepada Edy.

Dari Januari hingga Juni 2016, KPK 10 kali melakukan OTT. Lima di antaranya melibatkan aparatur pengadilan, dari hakim, panitera, hingga pejabat MA.

JAKARTA okezone– Anggota DPR RI dari FRaksi PDIP, Junimart Girsang menyebutkan bahwa Teman Ahok menerima dana sebesar Rp30 miliar dari pengembang, namun ucapannya tersebut tidak disertai dengan data yang kuat.

Direktur Eksekutif VoxPol Center, Pangi Syarwi Chaniago menduga bawah isu tersebut sengaja dibentuk agar relawan Teman Ahok mendukung Basuki Tjahja Purnama maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI melalui partai politik.

(Baca: Kumpulkan KTP, Teman Ahok Dibayar Jutaan Rupiah)

"Saya kira PDIP juga bermain. Masuk ke sistem Teman Ahok, memobilisasi, mengkondisikan. Dugaan kita di situ, mereka mempengaruhi dan menekan Teman Ahok. Anehnya, Teman Ahok terpengaruh dan enggak kuat juga terhadap intervensi partai agar Teman Ahok mengalah," papar Pangi kepada Okezone, Jumat (24/6/2016).

Lebih lanjut, dirinya menyatakan bahwa hal itu sengaja dikeluarkan PDIP untuk menekan Teman Ahok supaya Basuki tidak jadi maju melalui jalur independen.

"Ujungnya menggiring Ahok maju via partai. PDIP kembali mengusung Ahok," tutupnya.

Sebelumnya, politikus PDIP, Junimart Girsang menyebut Teman Ahok telah menerima dana sebesar Rp30 miliar dari salah satu pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi III dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Juni 2016. Menurut Junimart, uang itu diberikan lewat Staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja, dan lembaga survei Cyrus Network.

Oleh: Heru Margianto

Mari berandai-andai. Jika Anda akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti, strategi apa yang akan Anda ambil untuk mengalahkan petahana? Kira-kira, apa yang membuat warga Jakarta enggan untuk memilih Ahok?

Mari kita tengok sebentar survei terbaru yang dirilis Manilka Research and Consulting, Minggu (19/6/2016).  Survei yang dilakukan Juni 2016 itu mendapatkan, elektabilitas Ahok berada di urutan teratas, 49,3 persen, mengungguli 17 nama lainnya.

Di bawah Ahok ada Ridwan Kamil di posisi kedua dengan elektabilitas 9,3 persen. Selanjutnya ada Yusril Ihza Mahendra 6,8 persen, Yusuf Mansur 6,5 persen, dan Tri Rismaharini 6 persen. Selengkapnya tentang hasil survei baca: Survei: Elektabilitas Ahok Belum Tersaingi.

Dengan elektabilitas yang kukuh, apa yang bisa dipertarungkan di panggung pilkada? Anda mau beradu program? Mari simak survei kepuasan masyarakat Jakarta atas kinerja Ahok.

Dalam survei yang dilakukan Manilka didapati, tingginya elektabilitas Ahok karena publik mengaku puas dengan kinerja pemprov DKI Jakarta.

Tingkat kepuasannya mencapai 67,5 persen. Tiga sektor kepuasan publik adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir.

Angka kepuasan itu lebih rendah dibanding hasil survei Charta Politika yang dilakukan sekitar medio Maret 2016. Charta Politika mendapatkan, angka kepuasan publik mencapai 82,8 persen.  Rinciannya, sebanyak 21,8 persen menyatakan sangat puas dan 61 persen mengaku cukup puas. Baca: Charta Politika: 82,8 Persen Warga Jakarta Puas akan Kinerja Ahok.

Dari dua survei itu tentu tidak bisa serta merta ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepuasan publik menurun. Dua survei yang dilakukan dua lembaga berbeda mestiya memiliki sejumlah catatan berbeda. Lain halnya jika survei dilakukan oleh lembaga yang sama dengan maksud mencari hasil longitudinalnya dalam periode tertentu.

Kembali pada pertanyaan semula, apa yang harus dilakukan berhadapan dengan petahana yang elektabilitasnya begitu kukuh?

Hanya ada satu cara: menggerus kredibilitasnya. Pilkada masih tahun depan. Masih ada waktu yang sangat cukup untuk mengikis kredibilitas Ahok.

Setidaknya ada tiga isu yang selama ini kerap dimainkan dalam pertarungan pilkada untuk menggerus kredibilitas lawan. Ketiga hal itu menyangkut program kerja, kelemahan personal, dan hal-hal menyangkut masalah hukum.

Program kerja

Pertama, persoalkanlah kinerja petahana dan kampanyekanlah harapan. Mengkritik kinerja petahana biasanya adalah amunisi paling mudah untuk meraih dukungan publik. Setelah itu, kandidat baru akan menjual harapan bahwa mereka akan melakukan kinerja yang lebih baik.

Jokowi dan Basuki berhasil menggunakan strategi ini pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Dengan mengusung semboyan “Jakarta Baru”, keduanya menjual harapan akan Jakarta yang lebih baik.

Pasangan ini menohok kinerja Fauzi Bowo soal macet, banjir, dan birokrasi pemerintahan yang bertele-tele. Strategi ini mengena dengan baik.

Ada rasa frustrasi pada sebagian warga Jakarta akan semrawutnya kehidupan di kota ini. Sosok Jokowi yang dipandang sukses saat memimpin Solo menjadi ruang harapan baru akan Jakarta yang lebih baik.

Di era Basuki saat ini, kinerja apa yang bisa dipersoalkan dan mengubah pilihan voters?

Macet? Makin ke sini kita mahfum mengatasi macet bukan persoalan sehari dua hari.  Problem utama adalah buruknya sistem transportasi yang membuat masyarakat Jakarta lebih senang menggunakan kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum.

Di eranya, Ahok menambah ratusan bus Transjakarta. Rute-rute baru juga ditambah. Ahok mengatakan, rute Transjakarta harus ada di setiap rute transportasi umum yang ada saat ini.

Untuk mengatasi macet, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP). Mass Rapit Transportation (MRT) dan Light Rapit Transportation juga tengah dibangun.

Banjir? Normalisasi sungai berjalan. Yang paling dramatis, dengan segala protes atas kebijakannya, Ahok berhasil melakukan penataan atas Kampung Pulo di Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang bertahun-tahun menjadi langanan banjir. Tak ada lagi cerita tentang banjir di tempat itu.

Seiring dengan itu, pasukan oranye bentukan Pemprov DKI Jakarta juga menunjukkan kinerja yang menuai apresiasi. Sungai-sungai dibersihkan. Mereka sigap menanggapi laporan warga.

Penggusuran? Ahok menerapkan model baru melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi yaitu merelokasi warga ke rumah susun. Kawasan yang digusur kemudian terlihat ditata menjadi lebih baik.

Di tempat baru, sejumlah fasilitas diberikan cuma-cuma. Kebijakan ini, suka tidak suka, meski ada yang mengkritik keras, jauh lebih baik ketimbang era Sutiyoso yang menggusur tanpa memberi solusi tempat baru bagi warga tergusur.

Soal program, sejauh ini pun belum ada pertarungan wacana mengenai rencana membangun Jakarta yang lebih baik. Perjalanan masih panjang. Para calon masih disibukkan mencari kendaraan politik untuk maju dalam pilkada.

Personal

Kedua, menohok sisi personal lawan yang dianggap sebagai kelemahan atau kekurangan. Ini juga jurus klasik yang selalu diterapkan dalam setiap pilkada.

Strategi jenis ini harus pintar-pintar dimainkan. Bisa berhasil, bisa juga malah gagal total. Takaran kampanyenya harus pas, jangan sampai berlebihan agar menghasilkan efek yang maksimal. Isu yang biasanya dimainkan adalah soal rekam jejak, kelemahan personal, tak jarang melebar ke isu SARA.

Pengalaman di Jakarta, isu SARA tak laku jadi bahan dagangan. DiPilkada DKI Jakarta 2012, Rhoma Irama di-bully habis-habisan di media sosial ketika menyerukan memilih pemimpin seagama.

Masih di tahun yang sama, Nahcrowi Ramli juga menuai kritik keras saat melontarkan kalimat “haiyaaa Ahook” dalam debat calon wakil gubernur yang disiarkan sejumlah stasiun televisi. Simpati publik atas pasangan Foke-Nachrowi merosot setelah insiden itu.

Soal sasaran personal, Ahok memiliki sejumlah catatan yang kerap dijadikan “gorengan” untuk menyerang dirinya. Mempersoalkan identitas Ahok sebagai non-Muslim dan Tionghoa jelas tidak laku di Jakarta.

Yang masih kerap dimainkan untuk menurunkan kredibilitasnya adalah karakternya yang meledak-meledak, temperamental, kata-katanya yang dinilai tidak santun.

Bisa jadi sebagian warga Jakarta gerah dengan karakter ini. Tapi, banyak juga yang tidak mempersoalkannya. Terbukti, elektabilitas Ahok tinggi.

Bagi sebagian orang, “kegalakan” Ahok adalah bagian dari perjuangannya membereskan aneka persoalan di Jakarta. “Kegalakan” atau malah “ketidaksantunan” bisa jadi juga dianggap mereprensentasikan kekesalan mereka atas praktik politik dan birokrasi yang ruwet di Jakarta selama ini.

Setidaknya, sejauh ini kita melihat “keburukan” personal Ahok dalam rupa SARA dan karakter personalnya tidak mempan menjadi peluru jitu menghancurkan kredibilitasnya.

Penyimpangan hukum

Masih adakah peluru lain yang bisa dimainkan? Ada. Yang ketiga adalah mencari celah persoalan hukum.

Ahok selama ini mem-branding dirinya sebagai politisi jujur dan bersih. Jauh dari korupsi. Ia transparan mengungkap asal muasal hartanya. Rasanya, ia satu-satunya politisi di Indonesia yang berani dan siap melakukan pembuktian terbalik soal asal-usul kekayaannya.

Ia juga memposisikan diri sebagai politisi yang melawan dengan keras politik transaksional yang acap terjadi dalam tubuh partai politik. Ia tak gentar keluar dari Gerindra dan bebas merdeka sebagai politisi independen.

Ingat, Ahok adalah peraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013 untuk kategori pimpinan daerah. Ia dinilai sebagai figur yang bersih dan transparan sejak menjadi anggota DPRD Belitung, Bupati Belitung, anggota DPR RI, dan saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ketika publik muak dengan sepak terjang partai politik dan praktik korupsi para politisi, Ahok menghadirkan diri sebagai sosok politisi harapan publik. Tak heran jika 1 juta KTP dukungan untuk maju melalui jalur independen berhasil diraihnya.

Branding sebagai politisi bersih adalah kekuataannya yang paling paripurna. Persis di titik itulah ia diuji kini. Kasus reklamasi, pembelian lahan RS Sumber Waras, dan tuduhan aliran dana pegembang ke "Teman Ahok" adalah ujian itu.

Ahok lovers pasti geram. Sementara, haters bersukacita. Kampanye negatif adalah hal yang lumrah dalam demokrasi. Jika dimaknai secara benar, kampanye negatif justru menyehatkan. Ia mempersoalkan apa yang selayaknya perlu dibenahi.

Yang harus diwaspadai adalah kampanye hitam. Jika kampanye negatif mengangkat persoalan-persoalan nyata, kampanye hitam berisi fitnah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Keduanya punya tujuan sama: menggerus kredibilitas lawan.

Apakah sejumlah tudingan yang kini terarah pada Ahok merupakan kampanye hitam atau negatif?  Ahok dan tim dituntut menari dengan cantik dalam gendang yang sedang ditabuh lawan.

Yang harus diwaspadai Ahok tentu bukan dirinya, tapi juga kawan-kawan di timnya yang selama ini mendukungnya. Bisa jadi celah yang terbuka ada di sana.

Di tengah pertarungan politik, kadang yang memprihatinkan justru bukan para politisinya, tapi lovers dan haters-nya yang acapkali kehilangan rasionalitas mereka.

Pemimpin yang berdiri di atas singgasana puja-puji akan kehilangan kontrol yang sehat dari publik sebagai pemilik demokrasi.

Sebaliknya, lawan politik yang semata-mata hanya ingin menjatuhkan dengan menghalalkan segala cara adalah racun yang mematikan bagi akal sehat kita.

Sementara, mereka yang berada di luar pertikaian, kerap membenci politik karena kebenaran obyektif tidak pernah menjadi tujuan para politisi. Para politisi hanya sibuk mencari kebenaran versi mereka demi kemenangan mereka semata. 

Di luar para politisi yang tengah bertarung, masyarakat Jakarta punya hati nurani untuk melihat kebenaran sedang berdiri di mana.

Editor

: Amir Sodikin

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli hukum "Teman Ahok", Andi P Syafrani, meyakini bahwa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras sudah sesuai aturan dan tidak merugikan negara.

"Kami meyakini Ahok berada di jalan yang benar sesuai dengan aturan main yang berlaku, tidak ada kerugian di sini," ujar Andi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Adanya indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan RSSumber Waras ditemukan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, hasil audit tersebut berbeda dengan hasil penyidikan KPK yang menyatakan tidak adanya tindak pidana dalam pembelian lahan tersebut.

Andi pun percaya dengan hasil penyidikan KPK tersebut.

(Baca: KPK Tidak Temukan Korupsi Pembelian Lahan Sumber Waras)

"Kami berkeyakinan apa yang disampaikan Agus (Ketua KPK) benar dan faktanya pun memang seperti itu. Jadi, tidak ada sedikit pun niat jahat dari Ahok untuk melakukan korupsi karena apa yang dilakukan selama ini untuk membangun DKI Jakarta," ucap dia.

Jika ada pihak yang menyebut Ahok memiliki niat jahat, kata Andi, orang tersebut telah berbuat zalim terhadap Ahok.

"Kalau kemudian dipersepsikan Ahok melakukan tidak benar, itu proses penzaliman terhadap Ahok," tutur dia.

(Baca: ICW Tak Yakin BPK Berani Uji Publik dengan KPK soal Sumber Waras)

Andi pun menyinggung bahwa kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ini berawal dari BPK DKI Jakarta yang menggunakan dasar hukum bukan yang terbaru.

Menurut Andi, sumber hukum yang seharusnya digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sementara itu, BPK hanya menggunakan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tanpa memperhatikan perubahan-perubahan yang ada pada Perpres Nomor 40 Tahun 2014.

(Baca: Tanggapi Penyelidikan KPK, Panja Sumber Waras Beberkan 5 Kejanggalan)

"Hasil audit BPK DKI bermasalah karena sumber hukum atau dasar hukum yang dijadikan pegangan audit tidak tepat, seidaknya tidak menggunakan produk hukum terbaru," kata Andi.

Oleh karena itu, sebaik apa pun hasil audit tersebut, jika dasar hukum yang digunakan tidak tepat, audit tersebut tidak dapat digunakan.

"Hasil auditnya mau sehebat apa pun tidak bisa dipakai kalau tidak sesuai. Itu sesuatu sumber yang keruh," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, dia tidak melecehkan wartawan terkait sikapnya tadi pagi. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, dia hanya tidak ingin komentarnya terhadap sesuatu diputarbalikkan.

"Kayak tadi Anda tanya soal 'Teman Ahok', saya jawab kan. Satu lagi saya sudah jawab begitu baik. Saya enggak memandang dia dari koran mana, media mana. Dia malah balikin, 'Kalau begitu Bapak menganggap Bapak paling hebat dong di antara seluruh pejabat Indonesia?'," ujar Ahok dalam wawancara bersamaKompas TV di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (16/6/2016).

"Itu bukan pertanyaan lho. Itu Anda sedang mau menjebak saya, mengajak saya berantem sama seluruh pejabat di Indonesia. Kok Anda main simpulkan seperti itu," kata Ahok.

Itulah sebabnya Ahok merasa kesal dengan pertanyaan salah satu wartawan tadi pagi. Ahok berpendapat pertanyaan itu hanya akan mengadu domba dirinya dengan pejabat lain.

Ahok pun menjelaskan selama ini dia sudah berusaha melayani wartawan dengan baik. Selama ini, dia diajarkan bahwa pejabat publik tidak perlu menjawab semua pertanyaan wartawan.

Ahok mengaku diajarkan untuk memilih-milih pertanyaan yang ingin dia jawab saja.

"Tetapi, kalau menurut hati saya enggak benar seperti itu. Kasihan dong wartawan yang dari media tidak terkenal, wartawan yang baru, saya enggak kenal terus saya enggak mau jawab dia. Kan dia juga mau menulis berita," ujar Ahok.

Dia mengaku tidak pernah ingin melakukan hal itu. Setiap pagi di Balai Kota DKI, dia selalu menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. (Baca: Ini Kronologi Luapan Kemarahan Ahok terhadap Wartawan Pagi Ini)

Ahok juga mengaku tidak melihat latar belakang media yang mewawancarainya. Semua dia jawab tanpa terkecuali. Ahok menegaskan, dia hanya tidak suka penjelasannya diputarbalikkan.

"Semua wartawan begitu saya masuk Balai Kota, ada di kiri-kanan, saya enggak peduli Anda pakai baju apa. Enggak peduli Anda dari media besar atau kecil, semua saya berusaha jawab. Tetapi, jangan membolak-balikkan kalimat saya dong," ujar Ahok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali mengungkit pencopotan Efdinal dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta.

Ahok melontarkan hal itu saat menanggapi hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan tidak ada unsur pidana pada proses pembelian sebagian lahan Rumah SakitSumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI.

Ahok menyatakan, saat BPK menyatakan ada indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, ketika itu pula dia menyadari ada yang tidak beres dalam audit yang dilakukan BPK Perwakilan DKI. Namun, secara undang-undang, ia mengaku tidak bisa menyalahkan hasil audit itu.

"Kami cuma bisa lapor ke (bagian) etik, tapi enggak diapa-apain. Saya sudah lapor dari dulu. Dia bilang, diam saja. Cuma kepala dicopot. Ya mau diapain?" kata Ahok di Balai Kota, Rabu (15/6/2016).

Efdinal diketahui sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan DKI sejak Februari silam. Namun BPK tidak pernah menyebutkan alasan pencopotannya. Efdinal sendiri pernah dilaporkan Ahok ke Mahkamah Kehormatan dan Kode Etik (MKKE) atas audit RS Sumber Waras.

Namun, kata Ahok, saat itu BPK menyatakan hasil audit sudah diteruskan ke KPK.

"Saya sudah tempuh semua langkah sesuai undang-undang. Saya sudah kirim ke Mahkamah Etik, semua saya sampaikan bahwa ini auditnya engga bener. Semua sudah jelas. Minta ditanggapi dan sudah dibalas, ya sudah. Dia kan ngotot sekarang sudah ada di KPK," ujar Ahok.

Hasil audit BPK menyatakan bahwa ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dalam proses pembelian sebagian lahan RSSumber Waras oleh Pemprov DKI. Namun, KPK menyatakan, pihaknya tidak menemukan adanya tindak pidana dalam proses itu. KPK pun memutuskan untuk tidak meningkatkan proses hukum kasus itu ke tahap penyidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan putusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai tidak ada unsur pidana dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras bisa jadi momentum penegasan bahwa Jakarta punya gubernur yang jujur.

Ahok menilai perlu melontarkan hal tersebut karena, menurut dia, cukup banyak warga yang sebelumnya ragu terhadapnya sebelum adanya keputusan dari KPK.

"Minimal di ulang tahun Jakarta ini, dulu orang kan ragu-ragu, sekarang tidak usah ragu-ragulah bahwa kamu punya gubernur yang kerja keras, tidak terima suap, tidak berpihak, tidak bengkokin keadilan," kata dia di Balai Kota, Rabu (15/6/2016).

Seperti diberitakan, meski hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyebut adanya indikasi kerugian negara Rp 191 miliar dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras, KPK menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana. Sehingga, KPK memutuskan tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan.

Sebelum adanya putusan KPK, Ahok mengaku sebenarnya ingin agar kasus tersebut bisa berlanjut sampai ke pengadilan. Sebab, hanya di pengadilanlah dirinya dapat membuktikan tidak ada kesalahan dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Kalau enggak dibawa ke pengadilan enggak diputuskan ini nanti dipakai oleh lawan politik saya untuk menjatuhkan saya. Membuat pikiran orang, apalagi stigmanya masyarakat kita enggak adalah gubernur yang jujur, yang bersih, enggak ada pejabat yang jujur," ujar Ahok.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menggalang dukungan agar parlemen mengganti pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Permintaan itu terkait dengan audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah DKI Jakarta yang dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak memenuhi unsur korupsi.

Di sela rapat dengan Komisi Hukum, Selasa, 14 Juni 2016, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan hasil penyelidikan lembaganya selama enam bulan terhadap audit BPK itu menghasilkan kesimpulan tak ada unsur melawan hukum oleh pemerintah Jakarta. “Kecerobohan ini ada konsekuensinya. Kami minta pimpinan BPK diganti," ucap Bambang di gedung DPR.

Baca: Sumber Waras, Ini Kata Ahok Soal Tudingan Komisi Hukum DPR

Selama ini, ujar Bambang, temuan BPK selalu memiliki konsekuensi hukum bila ditindaklanjuti KPK. Bila dua lembaga itu saling menganulir temuan, menurut dia, patut dipertanyakan pihak yang salah. "Apalagi ini sudah sampai audit investigasi yang tidak sembarangan," tutur politikus Partai Golongan Karya ini. "Sepanjang sejarah, DPR saja baru sekali meminta audit investigasi, yaitu kasus Bank Century."

Dalam rapat kerja dengan BPK beberapa waktu lalu, Komisi Hukum berulang kali menanyakan independensi BPK dalam audit investigasi Sumber Waras. Di depan Komisi Hukum, pimpinan BPK menyatakan audit tersebut sesuai dengan prosedur.

Baca: Ahok Lolos dari Jerat KPK, Ahmad Dhani: Ramalan Saya Benar

Wakil Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman dalam rapat tersebut mengatakan BPK menunjukkan hasil audit kepada anggota Dewan. "BPK menuliskan secara jelas, ada 'pelanggaran hukum yang sempurna' dalam kasus ini," ucapnya.

Sebaliknya, KPK juga berkeras bahwa penyelidikan pihaknya sudah tuntas. “Sikap KPK jelas, kok. Sebelum datang ke sini, kami juga sudah tahu sikap kami bagaimana dan alasannya berdasarkan hasil penyelidikan," ujar Agus.

Baca: Pembelian Lahan RS Sumber Waras Bersih Korupsi, Sikap BPK?

Bambang meminta KPK lebih dulu menunjukkan bukti kepada DPR bahwa tak ada kerugian negara dalam penyelidikan Sumber Waras. Ia meminta bukti tersebut ditunjukkan hari ini dalam rapat lanjutan. "Kalau KPK bisa menunjukkan bukti itu, artinya yang brengsek BPK. Tapi kita belum bisa mengatakan BPK brengsek karena belum ada kesimpulan akhir," tuturnya.

Komisi Hukum tetap meminta KPK menyelesaikan penyelidikan kasus ini hingga tuntas. Soalnya, dari kajian Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi Hukum yang meneliti pembelian senilai Rp 755 miliar tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama melanggar administrasi. "Korupsi bukan satu-satunya indikator pelanggaran hukum," kata Benny Kabur, politikus Partai Demokrat.

Baca: Bambang Soesatyo: Kasus Sumber Waras Belum Final

Wakil Ketua Komisi Keuangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Muhammad Prakosa, juga mengatakan BPK terancam menerima konsekuensi serius bila terbukti salah mengaudit pembelian lahan Sumber Waras. "Kami akan panggil BPK untuk menanyakan soal ini," ucapnya.

BPK menolak berkomentar banyak tentang pernyataan Agus Rahardjo karena belum ada pernyataan resmi dari KPK. Juru bicara BPK, Yudi Ramdan, menyatakan lembaganya telah melakukan audit investigasi sesuai dengan permintaan KPK. “Status Sumber Waras baru beredar di media,” ujar Yudi. "Kami sudah melaksanakan audit investigasi sesuai dengan kewenangan.” 

FRISKI RIANA