Indonesia Tanpa Presiden
kalau judul tersebut sebuah pertanyaan, maka jawabannya: TIDAK MUNGKIN, untuk saat ini, bahkan s/d 2019 dst.
bila kondisi ITP (Indonesia Tanpa Presiden) itu terkait Indonesia Tanpa Partai Politik, maka lebih mungkin terjadi ITP yang kedua.
tingkat kepercayaan publik terhadap parpol makin rendah, dari hari ke hari.
kelembagaan partai politik yang bergantung sekali pada dana / modal / kas / investasi sulit diatasi dengan sistem keparpolan saat ini. UU Parpol mungkin sudah wajib diamandemen demi keberlanjutan sistem politik negara kesatuan Republik Indonesia (tanpa embel2 keagamaan apa pun).
ITP yang pertama akan menimbulkan chaos.
Indonesia dengan presiden pun telah mengalami chaos yang dahsyat, contoh : tahun 1965, tahun 1998, tahun 2001, dan entah kapan lagi. Apalagi ITP yang pertama terjadi, pasti terjadi chaos.
Hari-hari "tanggal baik" "bulan baik" saat ini ternyata TIDAK MEMBERIKAN KEBERANIAN PATRIOTIK untuk MENENANGKAN KEBATINAN bangsa Indonesia dengan MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI CALON PRESIDEN dan CALON WAKIL PRESIDEN.
Suasana "kejawen" politik Indonesia ini sungguh mustahil DIPAHAMI DI DUNIA. Ibarat kata: APA KATA DUNIA?
Kok, kita mengulangi KESALAHAN SEJARAH tahun 2003-2004, yaitu membiarkan RAKYAT MENUNGGU GODOT aka ketidakpastian.
Kesabaran dan kepasrahan itu ciri utama karakter bangsa Indonesia mungkin itu yang DIPERTARUHKAN OLEH PARA ELITE PARPOL.
Satu hari, rakyat Indonesia pasti akan berbicara lain soal PERMAINAN politis ini. Semoga demokratisasi sistem politik Indonesia akan makin mendengarkan dan sesuai suara publik tersebut.
dari beberapa sumber TV:
Jokowi/Mafhud MD versus Prabowo/Sandiaga Uno.
Bagus lah, kalau terealisasikan. Setidaknya syarat PKPU harus ada 2 bakal capres/cawapres terpenuhi. Rakyat tidak boleh tersandera ketidakpastian politik 5 tahunan.
di balik layar
korupsi di ormas ini
detik: "Kalau untuk seperti itu siapa anak ini, anak mana, kita meminta izin, berapa nomor teleponnya, kepada siapa kita mencari, aduh, Bos, sekarang ini sudah mepet waktunya. Ini harus tumbang segera, kita nggak mungkin diribetkan dengan hal itu. Lagi keberatannya apa? Takut dikaitkan dengan perjuangan, kan selama ini mahasiswa selalu berjuang. Kok takut dikaitkan dengan perjuangan. Tapi sekali lagi, kalau memang keberatan juga, kita minta maaf," ungkap Edy, yang juga Sekjen GNPF Ulama.
Diketahui, Aksi Mujahid 212 ini digelar di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Sabtu (28/9) pagi hingga siang tadi. Panitia mengatakan Aksi Mujahid 212 mengangkat empat isu, yaitu memprotes pemerintahan Presiden Jokowi soal rentetan demonstrasi mahasiswa, penanganan aksi mahasiswa yang dinilai represif, penanganan kerusuhan di Papua, dan penanganan karhutla yang dinilai lamban.
Sebelumnya, dalam aksi ini, orator juga sempat mengangkat isu soal ambulans yang diduga membawa batu dalam aksi pelajar di sekitar gedung DPR pada Rabu (25/9) malam. Namun Aksi Mujahid 212 ini beda dengan demo mahasiswa.
Dalam Aksi Mujahid 212 ini, orator juga menuntut agar Presiden Jokowi lengser dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan salah satu orator, Sugi Nur Raharja (Gus Nur), saat berorasi dari atas mobil komando.
"Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi nonton ini, pasti motoi (memfoto). Pak Jokowi, Pak Luhut, siapa pun nonton ini. Aku tahu, pasti suaraku nggak didengerin, tapi nggak masalah. Pilihannya hanya dua. Mundur sekarang atau nanti," ungkap Gus Nur saat berorasi pagi tadi di Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).
Selain meminta Jokowi mundur, dalam demo tersebut salah satu orator juga sempat berbicara tentang sistem pemerintahan khilafah. Seorang orator juga sempat berbicara tentang khilafah. Menurutnya, sistem pemerintahan khilafah adalah salah satu syariat Islam. Menurutnya, jika tidak mengikuti syariat Islam, bencana akan datang.
"Karena itu, Saudaraku, sebaliknya, kalau kita tak tunduk pada syariat Islam, bencana pada sekarang ini yang kita dapatkan. Ini ditegaskan Allah dalam Alquran. Ingin Indonesia jadi baik? Ingin koruptor dihabisi di negeri ini? Para liberal, kapitalis, orang-orang PKI tak kita berikan kekuasaan di negeri ini. Kuncinya dua, pilihlah pemimpin yang amanah yang taat kepada Allah dan perjuangkanlah sistem Islam dan menerapkan seluruh syariat Islam," ujar orator tersebut di mobil komando, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (28/9).
(jbr/fdn)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum tata negara mengatakan saat ini ada teori yang berkembang di masyarakat soal upaya menggagalkan . Tujuannya, mengganti orang-orang lama dengan orang-orang yang benar-benar baru di pemerintahan.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam Dialog Kebangsaan Seri IV dengan tema "Mengokohkan Kebangsaan: Menjaga Nalar Sehat dan Berbudi" yang digelar di halaman Stasiun Purwokerto, Jawa Tengah.
"Sekarang ada teori yang berkembang dari mulut ke mulut, belum ramai, mumpung pemilu, ini ada sebuah gerakan, belum besar, tapi inginnya pemilu ini kacau sehingga nanti gagal, lalu pemerintah tidak [kubu] ini, tidak [kubu] itu, kosong," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (19/2) dikutip dari Antara.
Menurut dia, kondisi pemilu yang kacau tersebut dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki negara dan jika pikiran tersebut benar, akan berbahaya karena namanya teori "aduk-aduk ikan di baki".
Dalam hal ini, ikannya dikeluarkan semua, lalu diganti dengan yang bagus.
"Itu tidak boleh. Kita punya proses demokrasi dan itu berbahaya," kata dia, yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Terkait dengan hal itu, Mahfud mengajak masyarakat untuk menjaga negara Indonesia dengan sebaik-baiknya karena telah dibangun dengan segala susah payah.
Menurut dia, 60 tahun diperintah oleh pemerintah yang tidak adil itu jauh lebih baik daripada negara kacau sehari saja.
"Begitu negara kacau satu malam, besoknya tidak ada lagi negara. Itulah yang banyak dipakai sebagai rujukan untuk menjaga negara," katanya.
Dialog Kebangsaan Seri IV tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Jelajah Kebangsaan yang diselenggarakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan.
bila kondisi ITP (Indonesia Tanpa Presiden) itu terkait Indonesia Tanpa Partai Politik, maka lebih mungkin terjadi ITP yang kedua.
tingkat kepercayaan publik terhadap parpol makin rendah, dari hari ke hari.
kelembagaan partai politik yang bergantung sekali pada dana / modal / kas / investasi sulit diatasi dengan sistem keparpolan saat ini. UU Parpol mungkin sudah wajib diamandemen demi keberlanjutan sistem politik negara kesatuan Republik Indonesia (tanpa embel2 keagamaan apa pun).
ITP yang pertama akan menimbulkan chaos.
Indonesia dengan presiden pun telah mengalami chaos yang dahsyat, contoh : tahun 1965, tahun 1998, tahun 2001, dan entah kapan lagi. Apalagi ITP yang pertama terjadi, pasti terjadi chaos.
Hari-hari "tanggal baik" "bulan baik" saat ini ternyata TIDAK MEMBERIKAN KEBERANIAN PATRIOTIK untuk MENENANGKAN KEBATINAN bangsa Indonesia dengan MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI CALON PRESIDEN dan CALON WAKIL PRESIDEN.
Suasana "kejawen" politik Indonesia ini sungguh mustahil DIPAHAMI DI DUNIA. Ibarat kata: APA KATA DUNIA?
Kok, kita mengulangi KESALAHAN SEJARAH tahun 2003-2004, yaitu membiarkan RAKYAT MENUNGGU GODOT aka ketidakpastian.
Kesabaran dan kepasrahan itu ciri utama karakter bangsa Indonesia mungkin itu yang DIPERTARUHKAN OLEH PARA ELITE PARPOL.
Satu hari, rakyat Indonesia pasti akan berbicara lain soal PERMAINAN politis ini. Semoga demokratisasi sistem politik Indonesia akan makin mendengarkan dan sesuai suara publik tersebut.
dari beberapa sumber TV:
Jokowi/Mafhud MD versus Prabowo/Sandiaga Uno.
Bagus lah, kalau terealisasikan. Setidaknya syarat PKPU harus ada 2 bakal capres/cawapres terpenuhi. Rakyat tidak boleh tersandera ketidakpastian politik 5 tahunan.
di balik layar
korupsi di ormas ini
detik: "Kalau untuk seperti itu siapa anak ini, anak mana, kita meminta izin, berapa nomor teleponnya, kepada siapa kita mencari, aduh, Bos, sekarang ini sudah mepet waktunya. Ini harus tumbang segera, kita nggak mungkin diribetkan dengan hal itu. Lagi keberatannya apa? Takut dikaitkan dengan perjuangan, kan selama ini mahasiswa selalu berjuang. Kok takut dikaitkan dengan perjuangan. Tapi sekali lagi, kalau memang keberatan juga, kita minta maaf," ungkap Edy, yang juga Sekjen GNPF Ulama.
Diketahui, Aksi Mujahid 212 ini digelar di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Sabtu (28/9) pagi hingga siang tadi. Panitia mengatakan Aksi Mujahid 212 mengangkat empat isu, yaitu memprotes pemerintahan Presiden Jokowi soal rentetan demonstrasi mahasiswa, penanganan aksi mahasiswa yang dinilai represif, penanganan kerusuhan di Papua, dan penanganan karhutla yang dinilai lamban.
Sebelumnya, dalam aksi ini, orator juga sempat mengangkat isu soal ambulans yang diduga membawa batu dalam aksi pelajar di sekitar gedung DPR pada Rabu (25/9) malam. Namun Aksi Mujahid 212 ini beda dengan demo mahasiswa.
Dalam Aksi Mujahid 212 ini, orator juga menuntut agar Presiden Jokowi lengser dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan salah satu orator, Sugi Nur Raharja (Gus Nur), saat berorasi dari atas mobil komando.
"Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi nonton ini, pasti motoi (memfoto). Pak Jokowi, Pak Luhut, siapa pun nonton ini. Aku tahu, pasti suaraku nggak didengerin, tapi nggak masalah. Pilihannya hanya dua. Mundur sekarang atau nanti," ungkap Gus Nur saat berorasi pagi tadi di Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).
Selain meminta Jokowi mundur, dalam demo tersebut salah satu orator juga sempat berbicara tentang sistem pemerintahan khilafah. Seorang orator juga sempat berbicara tentang khilafah. Menurutnya, sistem pemerintahan khilafah adalah salah satu syariat Islam. Menurutnya, jika tidak mengikuti syariat Islam, bencana akan datang.
"Karena itu, Saudaraku, sebaliknya, kalau kita tak tunduk pada syariat Islam, bencana pada sekarang ini yang kita dapatkan. Ini ditegaskan Allah dalam Alquran. Ingin Indonesia jadi baik? Ingin koruptor dihabisi di negeri ini? Para liberal, kapitalis, orang-orang PKI tak kita berikan kekuasaan di negeri ini. Kuncinya dua, pilihlah pemimpin yang amanah yang taat kepada Allah dan perjuangkanlah sistem Islam dan menerapkan seluruh syariat Islam," ujar orator tersebut di mobil komando, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (28/9).
(jbr/fdn)
🐗
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum tata negara mengatakan saat ini ada teori yang berkembang di masyarakat soal upaya menggagalkan . Tujuannya, mengganti orang-orang lama dengan orang-orang yang benar-benar baru di pemerintahan.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam Dialog Kebangsaan Seri IV dengan tema "Mengokohkan Kebangsaan: Menjaga Nalar Sehat dan Berbudi" yang digelar di halaman Stasiun Purwokerto, Jawa Tengah.
"Sekarang ada teori yang berkembang dari mulut ke mulut, belum ramai, mumpung pemilu, ini ada sebuah gerakan, belum besar, tapi inginnya pemilu ini kacau sehingga nanti gagal, lalu pemerintah tidak [kubu] ini, tidak [kubu] itu, kosong," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (19/2) dikutip dari Antara.
Menurut dia, kondisi pemilu yang kacau tersebut dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki negara dan jika pikiran tersebut benar, akan berbahaya karena namanya teori "aduk-aduk ikan di baki".
Dalam hal ini, ikannya dikeluarkan semua, lalu diganti dengan yang bagus.
"Itu tidak boleh. Kita punya proses demokrasi dan itu berbahaya," kata dia, yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Terkait dengan hal itu, Mahfud mengajak masyarakat untuk menjaga negara Indonesia dengan sebaik-baiknya karena telah dibangun dengan segala susah payah.
Menurut dia, 60 tahun diperintah oleh pemerintah yang tidak adil itu jauh lebih baik daripada negara kacau sehari saja.
"Begitu negara kacau satu malam, besoknya tidak ada lagi negara. Itulah yang banyak dipakai sebagai rujukan untuk menjaga negara," katanya.
Dialog Kebangsaan Seri IV tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Jelajah Kebangsaan yang diselenggarakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan.
Komentar
Posting Komentar