anti gratifikasi (Jokowi's Brand @ BTP)
PILIH : lanjutkan pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan warga Jakarta. Mosok pilih PERLAMBATAN pembangunan infrastruktur demi sektarianis.
Lirik lagu marjinal hukum rimba
hukum adalah lembah hitam
tak mencerminkan keadilan
pengacara juri hakim jaksa
masih ternilai dengan angka (uang)
hukum telah dikuasai
oleh orang orang beruang
hukum adalah permainan
tuk menjaga kekuasaan
maling-maling kecil dihakimi
maling - maling besar dilindungi
maling-maling kecil dihakimi
maling - maling besar dilindungi
hukum adalah komoditas
barangnya para tersangka
ada uang kau kan dimenangkan
gak ada uang you say good bye
dimanakah adanya keadilan
bila masih memandang golongan
yang kuat tselalu berkuasa
yang lemah pasti merana
maling-maling kecil dihakimi
maling - maling besar dilindungi
maling-maling kecil dihakimi
maling - maling besar dilindungi
SAMPAI JUMPA AHOK n DJAROT, WELCOME BACK HUKUM RIMBA serimba-rimbanya di JAKARTA, IBUKOTA INDONESIA...
Luhut mencontohkan kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Menurut Luhut, karena galak dan tegasnya, Jokowi pun sempat memeberikan pernyataan gebuk kepada organisasi yang diduga melanggar konstitusi. "Itu gebuk benar," katanya.
Baca: Jokowi Tegaskan Akan Gebuk Kelompok yang Ganti Dasar Negara
Menurut Luhut, meskipun galak, Jokowi merupakan tipe pemimpin yang mau mendengarkan dari pihak lain, seperti stafnya, realistik, dan terkadang pragmatik. Kalau sudah memutuskan sesuatu Presiden tidak akan goyah.
Luhut mengatakan sikap Jokowi yang galak dan tegas itu karena latar belakang yang bersih. Jokowi, kata dia, tidak terlibat dalam bisnis-bisnis. Begitu juga dengan keluarga, anak dan istrinya. Hal tersebut, kata Luhut, diketahui saat ia meneken dokumen yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Menko Kemaritiman.
"Nama-nama yang lalu ada, tidak mungkin disembunyikan. Jadi, sudahlah jangan sok bersih," ujarnya.
Sifat galak dan tegasnya Jokowi pun memberikan dampak ke Indonesia. Perlahan, kata Luhut, perekonomian membaik, pembangunan infrastruktur meningkat. Indonesia, kata dia, juga akhirnya mendapatkan Investement Grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's. Badan Pemeriksa Keuangan juga memberikan hasil laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Jadi, berikanlah kesempatan kepada Jokowi," ujar Luhut Binsar Panjaitan.
Baca: Bertemu Pemuka Agama, Presiden Jokowi Tegaskan Sikap
Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional di Balikpapan, 21-23 Mei 2017. Ketua steering committee Rapimnas Freddy Latumahina mengatakan Rapimnas ini merupakan yang kedua kali. Pertama, adalah pada Juli tahun lalu yang salah satu hasilnya adalah mengusung Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden pada 2019. "Rapimnas kali ini lebih strategis," ujar dia.
Strategis itu, Freddy melanjutkan, karena dua tahun ke depan merupakan tahun kompetisi politik. Pada 2018, ada 171 Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Dan pada 14 April 2019 merupakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak.
HUSSEIN ABRI DONGORAN
👪
TEMPO.CO, Jakarta - Seniman patung Nyoman Nuarta, 65 tahun, berempati kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pasca-kekalahan pada putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Nuarta yang bermukim di Bandung itu berharap sisa masa jabatan Ahok bisa diselesaikan dengan baik. “Ahok di mata saya, itu orang yang sangat jarang ada,” katanya, Ahad, 30 April 2017.
Nuarta menyayangkan kekalahan Ahok yang dikenalnya sebagai sosok anti korupsi. “Pekerjaannya luar biasa, kok kita buang,” ujarnya. Namun dalam demokrasi, kata seniman kelahiran Tabanan, Bali, 14 November 1951 itu, kemenangan pemilihan ditentukan oleh suara mayoritas.
Soal pekerjaan baru selesai menjabat Gubernur DKI Jakarta, Nuarta menilai Ahok masih muda dan banyak yang bisa dikerjakan. Meskipun begitu, karir Ahok dinilainya punya kendala. “Hambatannya itu soal etnik dan agama, jadi sulit mau hidup bahagia juga dengan keluarga. Disudutkan dengan SARA itu susah,” katanya.
Nuarta punya pengalaman seperti itu dan merasakannya dengan keluarganya terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Ia berharap isu intoleransi di Indonesia tidak terus berkembang dan memburuk hingga bangsa ini penuh dengan ketakutan.
Isu SARA yang pernah menerpanya terjadi pada 2010. Karya patung Tiga Mojang buatannya yang dipasang pengembang perumahan di Bekasi, dirobohkan lalu dipotong-potong oleh pihak penentang. “Sebagai minoritas, begitulah keadaannya,” ujar Nuarta. Beberapa potongan patung berbahan kuningan dan tembaga itu kemudian dipasang di arena Pasar Seni ITB 2010.
ANWAR SISWADI
👮
PEMILIHAN umum kepala daerah (pilkada) usai, kini masalah pun bermula. Hal itu yang terjadi di kawasan perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai salah satu contoh.
Tanah Abang yang dalam 2-3 tahun terakhir sempat teratur, tertib, dan bebas dari kemacetan, kini semrawut, kumuh, hingga macet.
"Sudah kayak di neraka. Pedagang kaki lima (PKL) berjualan sampai ke badan jalan dan angkot yang ngetem seenaknya. Sudah 20 menit motor saya terjebak di kemacetan ini," keluh Sutarman, seorang pengendara sepeda motor yang tengah melintas di kawasan Pasar Tanah Abang, kemarin.
"Sudah kayak di neraka. Pedagang kaki lima (PKL) berjualan sampai ke badan jalan dan angkot yang ngetem seenaknya. Sudah 20 menit motor saya terjebak di kemacetan ini," keluh Sutarman, seorang pengendara sepeda motor yang tengah melintas di kawasan Pasar Tanah Abang, kemarin.
Sepanjang Jalan Jati Baru hingga KS Tubun macet tak terelakkan. Ruas jalan menyempit gara-gara PKL meluber hingga ke badan jalan dan sopir angkot serta tukang ojek yang tak lagi resah untuk ngetem berlama-lama.
Selama 3 jam pemantauan di sana, tak satu pun petugas, baik dari kepolisian maupun Dishubtrans DKI, yang terlihat. Bukan saja jalanan yang kembali macet parah dalam beberapa hari terakhir. Trotoar Pasar Tanah Abang yang sempat cantik dan asri kini kumuh dan semrawut.
Apalagi setelah badan trotoar selesai dilebarkan pada 2016 lalu, dari 3 meter menjadi 9-10 meter. Trotoar yang sejatinya untuk memanjakan pejalan kaki kini malah memanjakan PKL, mulai pedagang sandang hingga panganan gorengan.
Akibatnya, para pejalan kaki kini harus berjalan di bahu jalan karena trotoar sudah disesaki oleh 'kerajaan PKL'.
"Dulu trotoar sempat rapi, tetapi setelah pilkada selesai dan sudah bisa diperkirakan siapa pemenangnya, pedagang kembali berjualan di trotoar. Sebelum pilkada, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) rajin patroli, sekarang mah jarang," ujar Hasbul, 41, seorang pedagang minuman saat ditemui di jalur pedestrian di samping Stasiun Tanah Abang.
Ia mengaku sempat pulang ke kampung asalnya di Jawa Timur saat Satpol PP bertindak tegas menertibkan kawasan itu. Namun, setelah pilkada selesai, ia dan kawan-kawan kembali ke Tanah Abang untuk kembali berjualan.
- See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/102778/hukum-rimba-kembali-berlaku-di-tanah-abang/2017-04-30#sthash.myEpGUvI.dpuf
"Sudah ada seminggu kami kembali jualan. Dulu sempat digusur, gerobak diangkut Satpol PP. Sempat pulang kampung, sekarang ya ngadu nasib lagi saja," kata Hasbul. Ia yakin beda pemimpin DKI tentu akan beda pula tindakannya. Kondisi itu yang dimanfaatkan olehnya untuk berjualan.
Keyakinan tidak digusur
Di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, kawasan yang sempat diratakan oleh Pemprov DKI Jakarta pada April 2016, kini telah berdiri sekitar 150 bangunan liar yang dihuni oleh 169 keluarga.
Bangunan-bangunan baru yang terbuat dari tripleks dan beratap seng itu dibangun dalam sepekan terakhir, tak lama setelah pilkada putaran kedua usai pada 19 April silam.
Tono, salah satu warga yang baru saja selesai membangun bedengnya di sana kemarin, mengatakan warga yang membangun bedeng itu sebagian besar warga relokasi yang tak betah tinggal di rumah susun.
"Bahkan warga yang punya rezeki lebih, bukan bedeng yang dibangun. Mereka bikin rumah permanen, itu beberapa malah sedang bangun fondasi rumah dari batu bata," ujarnya.
Sama halnya dengan PKL di Tanah Abang, warga di permukiman liar itu yakin gubernur yang akan datang tak akan menertibkan mereka. (MTVN/J-1)
Sama halnya dengan PKL di Tanah Abang, warga di permukiman liar itu yakin gubernur yang akan datang tak akan menertibkan mereka. (MTVN/J-1)
- See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/102778/hukum-rimba-kembali-berlaku-di-tanah-abang/2017-04-30#sthash.myEpGUvI.dpuf
🔍
Although foreigners in Jakarta have no voting rights, many of them, having lived in the city for a number of years, have strong opinions about how the Jakarta leader should govern and improve the capital. Not to mention the exhausting campaign period over the past several months, which has sharpened sectarian sentiment.
For Nicole Curby, an Australian who has lived in Jakarta for the past year, religious issues have shifted the attention of voters away from those that should be prioritized.
“It was quite disappointing to see how election campaign has been derailed by the blasphemy case against Ahok, while in fact, there are a lot of issues that need more attention, including infrastructure and wealth inequality,” Nicole told The Jakarta Post.
Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama is seeking reelection in what many consider the most intense election in the capital's recent history. In the midst of a blasphemy allegation, that has put the incumbent in the defendant stand, various surveys have shown Ahok in second place, by a thin margin, behind his rival Anies Baswedan.
Brian Kraft, an American who works as a government relations consultant in Jakarta, said the media had also played a role in shifting the public’s focus to the blasphemy trial by giving a large portion of coverage to the anti-Ahok protests, which, according to him, was very political.
It was important, Brian said, that the winning candidate make their priority improving Jakarta once elected.
👮👮
JAKARTA (Pos Kota) – Lima blok rusun yang telah selesai dibangun segera mendapatkan pasokan aliran listrik. Saat ini, pembangunan gardu sudah selesai dan diharapkan pada pekan ini juga, PLN sudah bisa mengalirkan listriknya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Arifin mengatakan sudah berkordinasi dengan PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya). “PLN sudah siap menyambungkan aliran pada beberapa hari ini,” ujar Arifin di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Diakuinya sebelumnya sempat terjadi kendala administrasi sehingga pihak PLN tak kunjung melakukan penyambungan di gardu yang sudah siap. “Tapi setelah melalui beberapa kali pertemuan, kemudian menemukan solusi dan penyambungan segera direalisasi,” jelas Arifin.
Menurutnya, setelah listrik sudah mengalir, maka unit rusun bisa segera difungsikan. Rencananya, lima blok bangunan rusun baru yang tersebar di lima lokasi, diperuntukkan bagi warga terdampak program penertiban bantaran kali. “Sebagian besar dari penghuni bantaran Kali Ciliwung yang kini terus direvitalisasi oleh Pemprov DKI,” paparnya.
Adapun lima blok rusun baru tersebut antara lain berada di Rusun Semper, KS Tubun, Cakung Barat, Marunda, dan Bekasi KM2. (joko/yp)
✌
bloomberg: After Edward Gustely helped write the feasibility study for Jakarta’s first subway in 1995, he watched as it got pushed back again and again by Indonesia’s politicians.
Now more than two decades later, the subway’s first phase is finally set to open. Gustely says much of the credit belongs to Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama, nicknamed Ahok, and his predecessor, President Joko Widodo, known as Jokowi.
“And they have done that in a very short amount of time,” said Gustely, co-founder of Jakarta-based Penida Capital Advisors, who has served four Indonesia finance ministers. “Ahok is a doer, he’s delivered -- he’s made things happen that over the last 20 years have not happened.”
Yet despite a track record of success, including moves to tackle corruption and streamline the bureaucracy, Ahok finds himself in a tight race heading into Wednesday’s Jakarta governor election runoff. The 50-year-old ethnic Chinese Christian has struggled to overcome allegations that he insulted the Koran, a crime in Muslim-majority Indonesia, giving the edge to former education minister Anies Baswedan, 47.
While Jokowi has managed to rein in the more extreme religious voices, the distraction risks hindering his ability to achieve 7 percent gross domestic product growth by the time his term ends in 2019, according to CastleAsia founder James Castle.
Growth Strangled
“If Indonesia is to grow faster than 5 percent GDP per annum, the stranglehold of the government corporations on infrastructure projects must be broken,” said Castle, a longtime adviser to Indonesian governments who also serves on Coca-Cola Indonesia’s advisory board. “The political challenge from right-wing religious groups seems to be making the president much more hesitant to challenge the rent-seeking behavior of some of his strongest political backers.”
The winner will control Indonesia’s financial center, which contributes nearly a fifth of the nation’s GDP and the bulk of its finance. With a greater population that is forecast to reach 50 million by 2030, the city also has outsized political influence in Indonesia.
Most polls have shown Baswedan consistently leading Ahok even though the race has tightened. One poll released on Saturday had Baswedan leading by less than a percentage point, with another showing Ahok leading by almost three points. An earlier survey conducted by polling company Media Survei Nasional gave Baswedan a six-point lead.
“It seems there is now a backlash in Jakarta as the supporters of pluralism are pushing back against the more strident sectarian activists,” Castle said. “This will make the election a very close call.”
Blasphemy Trial
A key challenge for whoever wins Wednesday’s contest will be to calm the religious tensions that have roiled the campaign. Conservative Muslim leaders accused Ahok of insulting Islam at a campaign rally last year, when he said that voters were being deceived by people trying to use Koranic verses to say that Muslims are not permitted to support a Christian leader.
The allegations brought hundreds of thousands of protesters to the streets in several mass demonstrations and led to Ahok being tried for blasphemy. He has called the incident a misunderstanding. If found guilty, he faces up to five years in prison and possible disqualification. Prosecutors are expected to recommend a sentence against Ahok at a hearing the day after the election. A verdict may come next month.
The allegations hurt Ahok’s popularity, preventing him from clearing the 50 percent mark in the first-round vote in February. He has trailed ever since as opposition support has coalesced around Baswedan.
‘A Little Rough’
Much of the mobilization against Ahok was based on prejudice, according to Jamie Davidson, an associate professor at the National University of Singapore. Still, he said, the allegations also served to reinforce perceptions that Ahok is “a little tough, a little rough, and a little disrespectful.”
“There’s a stereotype that Chinese tend to be like this -- so a lot of Chinese people are also embarrassed,” Davidson said.
Ahok has promised to speed up the roll-out of major infrastructure projects, including the Jakarta ring road. He also wants to increase efforts to make Jakarta’s administration more transparent and accountable, as well as build more government-funded low-cost housing and increase subsidies for basic necessities.
Baswedan says he also also supports Jokowi’s agenda. He has promised to boost economic growth with greater assistance for small to medium enterprises and a larger role for the private sector in infrastructure development. He wants to expand home ownership, increase access to education and cut red tape to lower Indonesia’s ease of doing business ranking from its current 91 ranking to below 40 within five years.
Long-Term Risk
While investors have lauded Ahok’s administration, they also seem upbeat about Baswedan.
“We’re not expecting the election to have a major impact on the economy, regardless of who wins,” Dian Ayu Yustina, economist at PT Bank Danamon Indonesia in Jakarta, said by phone. “What I’m closely watching now is more on the domestic demand side.”
For Gustely from Penida Capital, whoever takes power will need to understand that long-term investors will only put money at risk in a country like Indonesia if they have certainty.
“We’re in that transition phase of going to try and rework regulations that would allow for that kind of capital to be deployed over long periods of time,” Gustely said. “That’s the nexus, right now.”
👏👏
Paslon nomor urut dua Ahok- Djarot menginginkan, melalui reklamasi, lingkungan dan rumah nelayan dapat lebih baik. Selain itu, mereka dapat diberdayakan serta ditingkatkan martabat kehidupan dan kesejahteraannya.
“Terutama anak-anak nelayan menjadi cerdas karena mengonsumsi ikan serta berhak mendapatkan hidup yang lebih baik. Kami sudah berkunjung ke Kamal Muara dan Muara Angke. Disana kami berdiskusi dengan para nelayan. Dari diskusi itu, mereka mengharapkan hidup yang lebih baik. Kita akan wujudkan itu. Karena Nelayan berhak hidup layak dan lebih baik di Teluk Jakarta. Masa mereka harus merasakan kebanjiran terus,” kata Djarot dalam Debat Kandidat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 putaran kedua, di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (12/4).
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, dirinya tidak pernah berniat mengusir nelayan di Teluk Jakarta sekalipun reklamasi 17 pulau dilaksanakan.
“Kami tidak pernah niat usir nelayan. Ini tematik, ada kanal untuk perahu nelayannya. Ini adalah Muara Baru. Pantai Mutiara ajukan izin perluas untuk perumahan mewah, saya tolak. Kami perluas di sini seluas 10 hektare untuk supaya nelayan bisa sandar, termasuk tempat pelelangan ikan seperti Pelabuhan Nizamzaman, tapi ini akan dimiliki nelayan,” ujar Basuki .
Ia mengatakan, saat ini DKI sedang menyelesaikan pengerjaan peninggian tanggul dari Cilincing-Tanjung Priok setinggi 3,8 meter untuk menahan banjir rob mengingat DKI posisinya berada 1,5 meter di bawah permukaan laut. Ketika tanggul tersebut jadi, katanya, nantinya akan ada tambatan untuk perahu dan perumahan nelayan akan ditaruh di tepi tanggul sehingga lokasi tersebut menjadi pemukiman👪
“Bahkan kami mulai pikir untuk Muara Angke, kami akan bangun restoran apung supaya ibu-ibu nelayan bisa berdagang. Restoran lama kita bongkar. Jadi sebetulnya desain pengembangan terpadu sudah jadi semua. Hubungannya dengan reklamasi, reklamasi berhak nelayan tinggal di sana karena 50 persen tanah punya DKI,” pungkasnya.
Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno dengan tegas mengatakan konsisten untuk menghentikan proyek reklamasi di Jakarta. “Kita konsisten untuk menghentikan proyek reklamasi dan kita punya program untuk para nelayan yang saat ini masih banyak mengalami kesulitan,” kata Sandiaga.
Saat ini jumlah nelayan di Jakarta berjumlah sekitar 24 ribu orang dan akan dibuat kerja sama dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk nelayan, katanya. “Banyak sekali nelayan kesulitan dan kami punya program untuk rakyat. Program kita akan kita sinergikan dengan program yang dimiliki oleh bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan, red),” kata Sandiaga. (bersambung)
Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/perdebatan-panas-soal-proyek-reklamasi/158898
✌
JAKARTA ID- Para pendukung Agus Harimurti-Sylviana Dewi yang tergabung dalam Relawan Bina Jakarta se-Jakarta Timur menyatakan diri untuk mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot) pada putaran kedua pilkada DKI 2017.
"Kita sudah merasakan buah pembangunan dan program-program pro rakyat Jakarta dan ini harus dilanjutkan," ujar Koordinator DPC Partai Demokrat Jakarta Timur, Rachmat Arianto, di Jakarta, Selasa.
Para Relawan Bina Jakarta yang merupakan kader Partai Demokrat se-Jakarta Timur berkumpul untuk mendeklarasikan dukungan dan menyatakan diri untuk mencoblos Ahok-Djarot pada pemungutan suara 19 April mendatang.
Ia juga menyatakan bahwa para Relawan Bina Jakarta se-Jakarta Timur akan ikut menyosialisasikan program Ahok-Djarot ini dan siap mendatangi warga di wilayah Jakarta Timur. Apalagi selama ini Jakarta Timur adalah kantong suara bagi Partai Demokrat pendukung Agus-Sylvi.
Alasan itulah, dukungan kepada pasangan nomor urut dilakukan Relawan Bina Jakarta se-Jakarta Timur.
"Di bawah kepemimpinan pak Ahok-Djarot, kita yakin korupsi diberantas, birokrasi di reformasi, dan dalam menjalankan program berdiri di atas semua golongan tanpa SARA. Tanpa keraguan sedikit pun, kami berikan dukungan kepada Ahok-Djarot," tegas Rachmat yang disambut para relawan dengan tepuk tangan.
Ia juga berharap agar nantinya jika terpilih kembali, Ahok-Djarot bisa terus melanjutkan program yang sedang berjalan. Ini adalah bentuk pengabidan sehingga harus dipastikan berlanjut dan tepat sasaran.
"Inilah yang menjadi pijakan administrasi bagi warga Jakarta Timur sehingga kami merasa perlu menentukan sikap dalam Pilkada DKI Putaran kedua," tegas Rachmat.
Energi positif
"Kita sudah merasakan buah pembangunan dan program-program pro rakyat Jakarta dan ini harus dilanjutkan," ujar Koordinator DPC Partai Demokrat Jakarta Timur, Rachmat Arianto, di Jakarta, Selasa.
Para Relawan Bina Jakarta yang merupakan kader Partai Demokrat se-Jakarta Timur berkumpul untuk mendeklarasikan dukungan dan menyatakan diri untuk mencoblos Ahok-Djarot pada pemungutan suara 19 April mendatang.
Ia juga menyatakan bahwa para Relawan Bina Jakarta se-Jakarta Timur akan ikut menyosialisasikan program Ahok-Djarot ini dan siap mendatangi warga di wilayah Jakarta Timur. Apalagi selama ini Jakarta Timur adalah kantong suara bagi Partai Demokrat pendukung Agus-Sylvi.
Alasan itulah, dukungan kepada pasangan nomor urut dilakukan Relawan Bina Jakarta se-Jakarta Timur.
"Di bawah kepemimpinan pak Ahok-Djarot, kita yakin korupsi diberantas, birokrasi di reformasi, dan dalam menjalankan program berdiri di atas semua golongan tanpa SARA. Tanpa keraguan sedikit pun, kami berikan dukungan kepada Ahok-Djarot," tegas Rachmat yang disambut para relawan dengan tepuk tangan.
Ia juga berharap agar nantinya jika terpilih kembali, Ahok-Djarot bisa terus melanjutkan program yang sedang berjalan. Ini adalah bentuk pengabidan sehingga harus dipastikan berlanjut dan tepat sasaran.
"Inilah yang menjadi pijakan administrasi bagi warga Jakarta Timur sehingga kami merasa perlu menentukan sikap dalam Pilkada DKI Putaran kedua," tegas Rachmat.
Energi positif
Pada kesempatan sama, Sekretaris Tim Pemenangan Basuki- Djarot (Badja), Tubagus Ace Hasan mengatakan bahwa dukungan ini adalah satu energi positif bagainana pasangan Ahok-Djarot akan meraih kejayaan pada 19 April mendatang. Tentunya dukungan ini akan diteruskan dengan kerja nyata di lapangan.
"Dukungan dari Relawan Bina Jakarta se-Jakarta Timur ini sangat bermanfaat, karena kami sangat mengetahui bahwa basis dukunhan Ahis-Sylvi salah satunya di Jakarta Timur," terangnya.
Ia menambahkan, Relawan Bina Jakarta se-Jakarta Timur sangat diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih besar sehingga bisa memastikan Ahok-Djarot memenangkan Pilkada DKI putaran kedua.
"Apakah saudara para relawan siap?," tegasnya yang langsung dijawab para relawan dengan kata "Siap".
Tubagus menjelaskan, Partai Demokrat dan partai-partai lain yang mendukung Ahok-Djarot adalah partai yang mengedepankan semangat nasionalisme. Menempatkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan yang lain.
"Demokrat didirikan Pak SBY memiliki platform politik sama dengan partai pendukung Ahok-Djarot lannya. Makanya sangat menyatu kita dalam meraih kesuksesan ini," tuturnya. (ant/gor)
"Dukungan dari Relawan Bina Jakarta se-Jakarta Timur ini sangat bermanfaat, karena kami sangat mengetahui bahwa basis dukunhan Ahis-Sylvi salah satunya di Jakarta Timur," terangnya.
Ia menambahkan, Relawan Bina Jakarta se-Jakarta Timur sangat diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih besar sehingga bisa memastikan Ahok-Djarot memenangkan Pilkada DKI putaran kedua.
"Apakah saudara para relawan siap?," tegasnya yang langsung dijawab para relawan dengan kata "Siap".
Tubagus menjelaskan, Partai Demokrat dan partai-partai lain yang mendukung Ahok-Djarot adalah partai yang mengedepankan semangat nasionalisme. Menempatkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan yang lain.
"Demokrat didirikan Pak SBY memiliki platform politik sama dengan partai pendukung Ahok-Djarot lannya. Makanya sangat menyatu kita dalam meraih kesuksesan ini," tuturnya. (ant/gor)
👪👪
"Di industri kreatif ini banyak sekali pemain-pemainnya sekarang, kemudian kesempatan mereka untuk melakukan bisnis pun sudah mulai ada," ujar Keenan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/3) lalu.
Keenan mengatakan, Jakarta Creative Hub dapat menjadi ekosistem sebuah industri kreatif yang saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia.
"Sekarang yang kita butuhkan adalah sebuah ekosistem dan Jakarta Creative Hub itu bertujuan untuk memberikan ekosistem itu, supaya industri ini enggak cuma jadi sekadar hobi atau industri sampingan, tapi bisa jadi industri yang betul-betul sustainable," kata Keenan.
Bagi Keenan Pearce, yang ketika itu turut hadir dalam peresmian, perhatian pasangan Ahok- Djarot terhadap perkembangan industri kreatif berupa Jakarta Creative Hub dan program pendukungnya adalah sebuah visi jangka panjang.
Lebih jauh, Keenan berharap agar semua anak muda saling bahu membahu membantu dari aspek apapun untuk menjaga dan menyempurnakan fasilitas yang sudah ada. Keenan percaya, di bawah Ahok Djarot, Jakarta akan dibangun menjadi kota yang keren.
"Ini pasti akan terjadi. Thats why, 'believe' ini nih yang gue sebagai anak muda pengen share ke anak banyak orang, bahwa ini bukan untuk dikerjain sendiri tapi bahu membahu. Mungkin tidak semua program atau mimpi-mimpi ini terjadi di era kita sekarang. Tapi at least we start somewhere, mungkin suatu hari nanti anak kita akan hidup di environment yang lebih baik," ucapnya.
"Program-programnya (termasuk Jakarta Creative Hub) Ahok Djarot itu long term, bukan cuma short term,supaya generasi yang selanjutnya tuh uda bisa menyempurnakan lagi, menyempurnakan lagi," tambah Keenan.
Lebih lanjut Keenan mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Ahok Djarot. Bagi Keenan, Ahok Djarot adalah sosok yang menginspirasinya dalam banyak cara. Keenan pun mengaku merasakan betul wujud nyata pembangunan kota Jakarta selama kepemimpinan Ahok Djarot.
"Saya dari kacamatan anak muda aja tinggal di Jakarta, ini betul-betul perubahannya keliatan. Saya jalan dari rumah ke kantor, kita ngeliat betapa banyak flyover lagi dibangun, terus infrastruktur yang lagi dikembangin," katanya.
Keenan rupanya tak bisa pindah ke lain hati. Pembangunan yang sekarang tengah berlangsung di ibukota menurutnya perlu dilanjutkan di bawah kepemimpinan Ahok Djarot.
"Saya ngerasa bahwa ini yang bener. Apalagi saya udah melihat secara nyata apa yang terjadi di depan saya. Ini butuh dilanjutin, ini harus ada yang ngelanjutin, kalo gak, takutnya jadi lama lagi, jadi ada perubahan kebijakan lagi. So give him another five years just to continue his work, karena so far is not enough, butuh banyak dipegang. This is my guy, this is the guy who inspire me in so many ways," pungkas Keenan. [hrs]
✌
Jakarta (ANTARA News) - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan mendung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta putaran dua."Dukungan terhadap Basuki-Djarot merupakan pilihan realistis karena programnya berpihak kepada kepentingan rakyat," kata Koordinator Relawan Buruh Sahabat Basuki-Djarot, Mustopo, di Jakarta Sabtu.
Mustopo menuturkan KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea dan KSBSI yang dikomandoi Mudhofir membentuk tim pemenangan Relawan Buruh Sahabat Djarot.
Mustopo menyatakan relawan Buruh Sabahat Basuki-Djarot sudah mengonsolidasi kekuatan di lima wilayah DKI, namun menekankan bahwa elemen buruh tetap mengkritik kebijakan Basuki-Djarot yang tidak memihak warga Jakarta.
Koordinator Wilayah KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto menambahkan kaum buruh merasakan hasil positif kebijakan Pemerintah Provinsi DKI pada lima tahun terakhir seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Saat Jakarta dipimpin Jokowi-Basuki dapat menaikkan upah buruh sekitar 40 persen," ungkap Dwi.
Dwi meminta Basuki-Djarot membangun rumah susun bagi buruh di wilayah industri dan sistem transportasi yang terjangkau, selain memperluas lapangan kerja. Dia berharap Basuki-Djarot dapat mempekerjakan kembali buruh yang terkena PHK.
Pasangan Basuki-Djarot akan bersaing dengan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta putaran dua 19 April 2017.
Editor: Jafar M Sidik
💐
Liputan6.com, Jakarta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, dalam setiap kesempatan berbicara, mereka kerap memaparkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta yang selalu meningkat setiap tahunnya. Bahkan IPM tersebut selalu lebih tinggi dari IPM nasional.
Bila merujuk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, selama empat periode Gubernur DKI yang memimpin Provinsi DKI Jakarta, yaitu Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo dan Ahok, terlihat tren peningkatan IPM di DKI Jakarta. Pada akhir kepemimpinan periode pertama Gubernur DKI Sutiyoso (2002), IPM Jakarta sudah mencapai
75,60, lebih tinggi dari IPM nasional yang mencapai 65,80.
75,60, lebih tinggi dari IPM nasional yang mencapai 65,80.
BACA JUGA
Pada akhir kepemimpinan periode kedua Gubernur DKI Sutiyoso di tahun 2007, angka IPM di DKI Jakarta mencapai 76,59, lebih tinggi dibandingkan IPM nasional sebesar 70,59. Kemudian pada saat akhir kepemimpinan Gubernur DKI Fauzi Bowo di tahun 2012, angka IPM Jakarta meningkat sebesar 77,53, sementara IPM nasional hanya 67,70.
Ketika masa akhir kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo (2014), IPM di Jakarta sudah mencapai 78,39 yang juga jauh lebih tinggi dibandingkan angka IPM nasional yang hanya mencapai sebesar 68,90. Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, ternyata BPS mencatat besaran IPM di DKI Jakarta pada tahun 2015 mencapai 78,99. Sedangkan besaran IPM nasional mencapai 69,55.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di atas, Ahok-Djarot dapat bangga, karena mereka terbukti mampu mempertahankan angka IPM untuk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya IPM ini, tentunya tidak terlepas dari program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selama masa pemerintahan Ahok-Djarot.
Ahok mengatakan program pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI selama ia pimpin lebih pro kepada warga DKI Jakarta yang kurang mampu. Namun diakui Ahok, ia tidak ingin memberikan bantuan uang tunai bagi warga
yang tidak mampu tersebut.
yang tidak mampu tersebut.
“Terus saya tanya mau bantu berapa sih orang miskin? Rp 400.000 sebulan katanya. Gimana nentuin orang miskin untuk bantuan tunai? Saya yakin kalau ditanya sama orang yang dianggap miskin di Jakarta, kamu mau terima Rp 400.000 sebulan atau anak anda semua dapat KJP? SMA Rp 600.000, kalau punya tiga anak dapat Rp 1,8 juta. Jadi bantuan kami lebih besar daripada yang ditawarkan. Kami ini pro orang miskin, tapi kami juga atas nama keadilan bukan merampok orang kaya. Makanya kita juga bantu mereka dengan baik,” terangnya.
Ahok kerap menjalankan program yang meringankan kebutuhan hidup warga Jakarta, seperti memberikan akses pendidikan gratis dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Program ini sendiri tidak hanya membantu siswa dari keluarga tak mampu agar bisa membeli keperluan sekolah, namun juga dapat meningkatkan gizi mereka. KJP ini juga berlaku untuk para santri warga Jakarta yang menempuh pendidikan di pondok pesantren di kota-kota yang ada di luar Jakarta.
Adanya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang diperuntukkan siswa pemegang KJP yang diterima di perguruan tinggi manapun di seluruh wilayah Indonesia. Setiap bulannya mereka akan menerima dana beasiswa sebesar Rp 1,8 juta per bulan yang akan ditransfer hingga empat tahun masa kuliah.
Kemudian Ahok-Djarot juga memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi warga DKI Jakarta melalui BPJS Kesehatan atau Kartu Jakarta Sehat. Dengan adanya program ini, warga dengan mudah mengakses layanan
kesehatan yang murah namun memiliki kualitas tinggi. Mereka tidak perlu lagi kesulitan mencari dokter, karena sudah ada program Ketuk Pintu Layani dengan Hati yang dilakukan puskesmas kecamatan dan kelurahan.
kesehatan yang murah namun memiliki kualitas tinggi. Mereka tidak perlu lagi kesulitan mencari dokter, karena sudah ada program Ketuk Pintu Layani dengan Hati yang dilakukan puskesmas kecamatan dan kelurahan.
Selain mensejahterakan para pelajar, dan warga kurang mampu, Ahok-Djarot juga tak lupa dengan warga lansia yang ada di Jakarta. Ahok meluncurkan program Kartu Jakarta Lansia (KJL) untuk warga senior yang tidak mampu. Nantinya, mereka akan diberikan dana setiap bulannya sebesar Rp 600.000 per bulan melalui transfer rekening bank.
Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli makanan dan minuman bergizi serta vitamin bagi lansia yang kurang mampu. Sehingga mereka dapat tetap hidup layak, dengan baik dan berkualitas seperti warga DKI Jakarta lainnya.
Djarot Saiful Hidayat menegaskan tidak dapat dipungkiri Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta paling tinggi di Indonesia. Ada tiga indikator utama IPM yang tinggi. Pertama, tingkat harapan hidup. Semakin panjang harapan hidup, maka seseorang akan semakin sejahtera. Karena tidak gampang sakit. Kedua, lanjut Djarot, tingkat pendidikan.
“Ketiga, kehidupan yang layak. Semakin layak kehidupan seorang manusia di suatu wilayah, maka IPM akan naik. Ingat IPM sebagai dampak kegiatan pembangunan di suatu wilayah. Karena ini data bukan dari kami, dari BPS,” terang Djarot.
Terkait KJL, Djarot mengatakan, program ini telah sesuai dengan visi dan misi Ahok-Djarot yang ingin pembangunan Jakarta berpusat pada manusia. Program ini diharapkan bisa menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jakarta dalam dua tahun kedepan.
“Kalau sekarang kan IPM Jakarta baru mencapai 78,9. Nah kita berharap dua tahun ke depan sudah bisa 80,” paparnya.
(*)
✌👄👪
Jakarta - Polres Metro Jakarta Selatan menangkap dan menahan seorang jawara Betawi, H Abu Sadelih. Sadelih ditangkap karena deklarasinya dalam dukungan terhadap salah satu pasangan calon gubernur DKI yang bernuansa kebencian terkait Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Iwan Kurniawan mengatakan, pihaknya menangkap Sadelih setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya video deklarasi Sadelih di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang bernuansa SARA.
"Minggu 9 April pagi hari saya waktu itu mendapatkan informasi melalui telepon yang berkembang di media sosial. Ini menjadi satu persoalan dan banyak dilaporkan oleh masyarakat," terang Iwan saat jumpa pers di Mapolres Jaksel, Jl Wijaya I, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (14/4/2017).
Iwan menyebutkan, dalam rekaman video tersebut, tersangka melakukan kegiatan tablig akbar yang diikuti oleh ratusan orang. "Oleh karena itu kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan rekaman di medsos ada kegiatan tablig akbar di mana dalam kegiatan itu disisipi dengan giat deklarasi," ungkap Iwan.
Polisi kemudian meriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti guna melengkapi proses penyelidikan. Polisi kemudian melakukan gelar perkara. "Dalam gelar perkara disimpulkan ada satu peristiwa pidana yang melanggar UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," lanjut dia.
Dalam video tersebut, Sadeli merupakan deklarator yang membacakan sumpah untuk dukungan terhadap salah satu paslon. Deklarasi dilakukan dengan membacakan sumpah di atas Alquran sambil mengacungkan golok.
"Kami telusuri terus dan dapat diamankan pelakunya HA dan kemudian yang bersangkutan kami lakukan pemeriksaan dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan," tuturnya.
Sadeli ditahan sejak Rabu (12/4) kemarin. Sadeli dijerat dengan Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b ayat (2) dan (3) UU No 40 Tahun 2008.
Iwan menyampaikan, dalam deklarasi tersebut tersangka telah menyinggung soal SARA. "Ya mungkin teman-teman bisa lihat di Youtube saat deklarasi ada pernyataan yang diucapkan oleh tersangka, itu jadi bagian menurut kami yang melanggar UU No 40 Tahun 2008," ucapnya.
"Memang ada bagian di awal untuk mendukung muslim, tapi bukan itu persoalannya. Tetapi ada pernyataan lain yang menurut undang-undang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras," ujarnya.
Iwan menjelaskan, pihaknya menahan tersangka karena dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Sebab, polisi mendapatkan bukti-bukti bahwa tersangka memiliki agenda serupa yang akan diselenggarakan pada Rabu (12/4).
"Kenapa dilakukan penahanan, karena dari hasil penyelidikan kami juga lihat ada jadwal yang bersangkutan akan dilakukan kegitan yang sama. Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak terulang kembali maka dilakukan penahanan," sambungnya.
Selanjutnya, polisi akan melakukan pemanggilan terhadap penanggung jawab kegitan tabligh akbar tersebut. "Kalau penanggung jawab ada dan kami sudah panggil, tapi saat ini belum hadir. Kami imbau semua saksi atau orang-orang yang kita panggil untuk hadir," tandasnya.
(mei/dnu)
👮
Merdeka.com - Kehadiran Tim Pemenangan Basuki- Djarot (Badja) Kaltim di lingkungan Rumah Susun (Rusun) Waduk Pluit, Blok 11, Kelurahan Penjaringan,Jakarta Utara, disambut baik oleh Warga. Adapun Sekretaris PDIP Kaltim, Ananda Emira Moeis yang juga turut dalam rombongan tampak kewalahan melayani permintaan warga yang hendak dipasangkan baju kotak kotak.
Ananda yang juga turut didampingi Tohari Aziz yang yang tak lain merupakan Ketua DPC PDI Balikpapan menuturkan Timnya tidak sekedar membagibagikan baju Kotak Kotak. Namun, aksi blusukan tersebut menitik beratkan pada penyerapan aspirasi warga.
"Alhamdulillah, kami mendapat respon yang positif dari warga Rusun. Sehingga kami pun kian yakin Basuki- Djarot mendapat dukungan signifikan pada Pilkada nanti, khususnya di Rusun Waduk Pluit," Ujar Ananda, Jumat (14/7).
Sementara itu, Ketua Tim Relawan Pemenangan Badja Kaltim, Ronald Stephen mengungkapkan wilayah Kelurahan Penjaringan yang terdiri dari 138 TPS menjadi salah satu wilayah yang diharapkan mampu mendulang suara pasangan calon nomor dua, Basuki-Djarot.
Diketahui, Pada Pilkada putaran pertama lalu, Badja Kalah di 74 TPS dan Hanya mampu unggul sebanyak 64 TPS.
"Kami sudah hampir satu bulan di sini (Jakarta). Kami dari Kaltim akan terus berjuang. Dengan semangat gotong royong memenangkan Basuki-Djarot 19 April nanti," tegas Ronald. [gil]
👪
TEMPO.CO, Jakarta - Anak dari Mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, menilai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebagai orang yang konsisten memperjuangkan rakyat kecil. Dia mencontohkan Djarot kerap ikut sahur keliling bersama ibunya, Sinta Nuriyah, ke kawasan-kawasan miskin.“Jauh sebelum Pilkada, beliau ikut sama ibu untuk bertatap muka dan sahur keliling bersama masyarakat kecil dan kaum dhuafa,” kata Yenny saat mendampingi ibunya menemui Djarot di kediamannya di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis, 13 April 2017.
Baca: Ketika Anies Sebut Ahok Bohong Soal Penggusuran di Bukit Duri
Selain itu, Yenny pun berujar rekam jejak Djarot menunjukkan kedekatannya dengan rakyat kecil. “Aslinya juga dari rakyat kecil, makanya punya kedekatan, itu yang kami hargai,” tambahnya.
Sejak masih menjabat sebagai Walikota Blitar, Djarot kerap mengajak Sinta untuk sahur keliling di kotanya, namun wacana itu baru terlaksana ketika dia pindah ke Jakarta. Begitu pun untuk Ramadhan tahun ini, Djarot mengaku sudah merencanakan agenda sahur keliling bersama Sinta. “Ke kampung nelayan, Tanjung Priok,” kata dia.
Baca: Kenapa Ahok Anggap Anies Membingungkan Soal Anak Putus Sekolah?
Yenny menegaskan kedekatan Djarot dengan keluarganya sudah sejak lama. “Mas Djarot ini keluarga Nahdliyin, keluarga NU, keluarganya dari Ampel, Surabaya, jadi memang sudah ada kedekatan dari dulu. Bukan Cuma gara-gara pilkada,” ujarnya.
Basuki Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat akan berhadapan dengan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Ketua Daerah DKI Jakarta Putaran Kedua pada 19 April 2017
CAESAR AKBAR | ALI HIDAYAT
👳
JP: With less than a week left until the second round of Jakarta’s elections, tensions are simmering, while the political winds begin to blow in many different directions. In the immediate aftermath of the first round of voting, held on the Feb. 15, the common wisdom was that the majority of Agus-Sylvi’s voters, 17 percent of the electorate, would switch their support to the runners-up, Anies-Sandi, who gained 40 percent of the vote.
Conversely, Ahok-Djarot, the front-runners after the first round of voting, with 43 percent of the vote, are viewed as the underdogs heading into the second, and final, run-off, on April 19.
The blasphemy trial of incumbent governor Ahok and the use of religious narratives have effectively undermined the incumbent’s electability in the eyes of many Jakartans. That being said, even as the second round of voting closes in, it is still too early to foresee the outcome.
Ahok’s electability plummeted late last year after the blasphemy trial began. This was compounded by large-scale demonstrations against him, which followed in November.
Prior to these events, the governor’s approval ratings had remained relatively consistent, at 60-70 percent. However, his electability, which was at around 50 percent in early 2016, fell nearly 30 percentage points, to only 20 percent, around mid-November.
Many attributed this downward spiral to negative religious sentiment against Ahok. However, his electability rose steadily in the month prior to the first round of voting, sending mixed signals about the political behavior of Jakartans.
Did sectarian issues (religious and ethnic) determine their political choices?
Not necessarily. This was demonstrated by the first round results. That Ahok rebounded from 20 percent in the polls to 43 percent in the election demonstrated that the sectarian narratives did not “kill” Ahok’s chances. However, the results also show that the sectarian narratives had the strength to curb Ahok’s electability in light of his 70 percent approval rating as governor.
The Anies-Sandiaga camp has proved very efficient at utilizing various sectarian narratives in service of its campaign. In both subtle and blatant ways Anies has positioned himself under a wide “umbrella” to be a representative of Islamist groups, anti-Chinese/anti-capitalistic feelings, and as the “defender” of the lower economic strata.
Immediately following the first round, Anies was swift to capitalize on those sectarian sentiments in a subtle, but clear, direction. On multiple occasions, he raised suspicions of fraud at polling stations where Ahok won over 90 percent of the vote. In particular, he pointed to polling stations in predominantly ethnic Chinese areas, playing into the “fear-mongering” against ethnic Chinese and China’s influence on the election, as espoused by PKS’ Hidayat Nur Wahid.
Anies was also quick to play on feelings of oppression evoked by Islamist groups. Here, he was clearly arousing the sense of “victimization” often espoused by radical Islamist groups like the Islam Defenders Front (FPI).
Finally, Anies’ last and most potent tool, was to run on the populist promise to help the poor through programs such as zero down payments for housing and extra cash hand-outs to existing education and health programs. He was at his most assertive, however, in his depiction of the incumbent governor as a ruthless aggressor against the poor, citing Ahok’s eviction policies. This included the disputed assertion, made by Anies, that the governor plans further forced evictions in another 300 areas.
All in all, these are the three key issues, which Anies has exploited to frame and orchestrate his attack on the incumbent and, in turn, increase his own electability.
Hijacking the loser’s voters
The central question remains: To whom will Agus-Silvi’s 17 percent of the vote go in the second round of elections?
In the current landscape, the political winds are blowing in different directions. While the National Mandate Party (PAN) immediately shifted its support from Agus to Anies, other parties that supported Agus instead turned to Ahok.
It is becoming increasingly clear that National Awakening Party (PKB), a Nahdlatul Ulama based party, supports Ahok-Djarot. Another source of support for Ahok-Djarot, has come, somewhat surprisingly, from United Development Party (PPP), an Islamist-leaning party, fractured by internal infighting. While the smaller of these factions were quick to give early support to Ahok, there has been strong signals that both factions will unite in support of the incumbent.
As yet, the only published surveys following the first round of elections, have come from less than credible institutions, including a Prosperous Justice Party (PKS) affiliated group, and a pollster known for its leading narratives. However, several internal surveys show a close battle between the incumbent and his challenger.
In the end, with less than two weeks left until the election, there are several key indicators to look at. First, is the consolidation of formal endorsements from political parties that previously supported Agus (in particular Romihurmuzy’s PPP). The second is the public response to the final official debate scheduled for March 12. The third, and overall indicator, is perhaps the most vital and least easily measured; the social and political sentiment of the public toward each candidate. Positive and negative opinions continue to fluctuate among undecided voters as they weigh up the candidates.
Here are some key indicators to look at:
Candidate debates
The candidate debates are expected to influence the dynamic of the election. With a 5-10 percent electability gap between the candidates, the final debate will be a determining factor for swing voters, who make up 5 percent of the electorate.
The various themes will affect each candidate’s performance throughout the debate. Should the theme revolve around infrastructure, transportation, bureaucracy and corruption eradication, Ahok is expected to win easily. However, should the themes revolve around education, culture and human development, Anies is projected to take the lead.
Muslim voters
Moderation among Muslim voters can hardly be expected if moderate religious organization such as Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah are not outspoken. If Muslim voters are swayed to the right, Anies will likely benefit from the shift. However, should moderation prevail, Ahok will yield the benefit.
There are also several consequences of the Jakarta election:
Electoral impact
The result of the second round of election in Jakarta will affect the support of the incumbent party (PDI-P) in several other major elections on Java Island (West Java, Central Java and East Java), which will be held in 2018. If Ahok wins the election, then candidates endorsed by his supporter, the PDI-P, should gain strong support from the people. On the other hand, if Ahok loses, as his endorser, the PDI-P will face difficulties come election time in these three provinces. Should Ahok lose, the Gerindra Party, the leading supporter of Anies, will benefit greatly.
Jokowi’s favorability
In general, the election in Jakarta will hardly impact the electability of Jokowi. Should Ahok or Anies win, or lose, the public’s support of Jokowi will remain strong. Aside from that, there is, as yet, no candidate who can compete with Jokowi. Prabowo, Jokowi’s rival in 2014, faced a decline in support after the national elections.
National stability
The court’s decision on Ahok’s blasphemy case is poised to have serious affects on national stability. If Ahok is found not guilty, the government will have to take anticipatory steps to manage the fallout as protests centered in Jakarta are expected. Such events will also disrupt the atmosphere for foreign investment.
Economic impact
Regarding each candidate’s respective programs, Ahok-Djarot’s, in juxtaposition to Anies-Sandi, is infrastructure-heavy. Consequently, foreign investment is predicted to rise should Ahok be reelected. Conversely, Anies is predicted to allocate significant portions of the city budget to education and small and medium enterprises.
***
Backgrounder is an independent research-based analysis by Tenggara Strategics, a business and investment research and advisory institution established by the Centre for Strategic and International Studies (CSIS), The Jakarta Post and Prasetiya Mulya University. Tenggara Strategics provides the business community with reliable business intelligence to enable them to tap into the valuable opportunities available when doing business in Indonesia.
✌
Jakarta - Untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik, kepemimpinan Ahok-Djarot yang konsisten mengusung kejujuran dalam bekerja, sangat dibutuhkan. Nilai tersebut, sudah terbukti karena telah melekat dalam diri Ahok-Djarot sejak lama.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Tubagus Hasanuddin, menyatakan, bukti kejujuran Ahok-Djarot bisa terlihat dalam proses mereka menjadi pelayan masyarakat dalam berbagai tingkatan, mulai dari DPRD, DPR, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan terakhir Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Semakin hari, kita semakin melihat, bahwa pemimpin jujur seperti Ahok-Djarot sangat langka," kata Hasanuddin, Senin (10/4).
"Terobosan yang dilakukan oleh pasangan ini merupakan bukti bahwa mereka adalah pelayan rakyat. Ini adalah fakta yang sudah dibuktikan selama ini."
Berdasarkan fakta atas keberhasilan kinerja dan integritasnya, Hasanuddin menghimbau, masyarakat Jakarta tak goyah dalam memilih pasangan Ahok-Djarot.
"Selama ini, Ahok-Djarot berhasil melakukan banyak terobosan pada sistem birokrasi, dari manajemen kepegawaian pemerintah, pengelolaan dan aset daerah, pelayanan dan perizinan," jelasnya.
Hasanuddin menuturkan, Ahok-Djarot juga terus berkomitmen dalam memberantas praktik korupsi, terutama korupsi di seluruh birokrat Pemprov DKI. "Hasilnya, Ahok-Djarot meraih penghargaan dari Bung Hatta Anti Corruption," tegasnya.
"Ini adalah satu bukti konkrit yang patut diapresiasi, tentu tidak semua kepada daerah mendapatkan penghargaan ini."
Jangan sampai, kata Hasanuddin, masyarakat Jakarta masa depannya ditentukan oleh 'orang-orang di luar Jakarta'. Karena itu pula, purnawirawan TNI bintang dua itu mengingatkan, agar jangan ada provokasi dari pihak manapun yang memiliki tujuan politik dengan menghembuskan isu SARA yang berdampak pada konflik.
"Tak perlu mereka dibawa atau didorong dalam konflik yang tak penting. Sekecil apapun konflik yang terjadi, hanya akan merugikan masyarakat Jakarta sendiri," pungkasnya.
Markus Junianto Sihaloho/FER
BeritaSatu.com
💃
Liputan6.com, Jakarta - Ratusan buruh Pelabuhan Tanjung Priok mendeklarasikan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Menurut mereka, program-program pemerintah Jakarta di bawah Ahok- Djarot memudahkan pemenuhan kehidupan para buruh, seperti KJS dan KJP.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat (STKBM) Pelabuhan Tanjung Priok mendeklarasikan dukungan di kawasan Pelabuhan.
BACA JUGA
"Kami ingin mereka tetap memimpin. Selama ini kami sudah merasakan langsung soal KJP dan KJS yang kita peroleh. Itu membantu kami dan kami tinggal memenuhi kehidupan sehari-hari," kata Sekjen STKBM Sutarji di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 6 April 2017.
Dia melanjutkan, dukungan itu murni dilakukan dengan harapan Ahok dan Djarot bisa terus membuat program-program prorakyat.
"Kami menilai Ahok-Djarot membawa perbaikan untuk Jakarta," imbuh Sutarji.
Ketua Umum Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia (SBPI) Pelabuhan Tanjung Priok Mawi Rohani mengatakan, buruh selama ini dipusingkan dengan biaya sekolah dan rumah sakit yang mahal. Namun Ahok membuktikan bahwa setiap warga Jakarta berhak menikmati layanan rumah sakit dan sekolah yang baik tapi tidak mahal.
"Dukungan ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap hasil kinerja Ahok-Djarot selama ini," Sutarji menandaskan.
Selain STKBM, deklarasi dukungan juga diikuti ratusan serikat buruh di Pelabuhan Tanjung Priok lainnya, seperti Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI), Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia (SBPI) dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI). Mereka juga bersedia mengawal jalannya pilkada dan meyukseskan paslon bernomer urut dua.
✌
Liputan6.com, Jakarta - Calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku sulit membangun Jakarta. Namun, dia bersyukur tak sendirian dalam membangun Ibu Kota.
"Saya bersyukur Pak Djarot hadir membantu membangun Jakarta," tulis Ahok dalam akun Facebook-nya, Kamis 23 Maret 2017.
BACA JUGA
Menurut Ahok, banyak kelebihan Djarot sehingga dapat menjadi parter dalam membangun Jakarta. Misalnya, Djarot terbukti berhasil membangun Blitar ketika menjadi Wali Kota.
"Dia dekat dengan rakyat, sederhana, sangat taat beragama, begitu penyabar, dan punya visi pembangunan hebat," kata Ahok lagi.
Selain itu, Ahok juga berterimakasih kepada aparat dan staf yang bekerja keras demi Jakarta. "Keberhasilan Jakarta adalah keberhasilan kalian," tandas Ahok.
💃
Merdeka.com - Paguyuban Warteg Jakarta memberikan dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok)- Djarot Saiful Hidayat. Dalam paguyuban ini, mereka mengaku mempunyai lebih dari seratus gerai warteg di seluruh wilayah Jakarta.
"Kami dukung Ahok- Djarot," kata Ketua Paguyuban Warteg Jakarta, Nurul Hakim di Jalan Bhakti Tanggul RT 01 RW 07, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (17/3). Seperti diberitakan Antara.
Nurul mengaku, paguyuban ini telah berdiri sejak 2014. Sebagai wujud dukungan, mereka menyediakan makan gratis bagi warga di Warteg Sari Rasa, Penjaringan, Jakarta.
Menurut dia, sebagai pemilik Warteg Sari Rasa mengapresiasi kinerja Ahok-Djarot terutama dalam hal penanganan banjir di kawasan itu. "Dulu ini banjir kasihan enggak bisa dagang, kalau ini sudah enggak banjir dagang jadi tenang," ujarnya.
Dia menceritakan banjir mencapai satu meter pernah menggenangi kawasan itu dan sangat lama surut. Namun, sekarang mereka tidak perlu khawatir lagi dengan masalah banjir setelah ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dukungan itu langsung dihadiri Djarot. Mengenakan batik biru, dia tiba di kawasan itu pada pukul 09.40 WIB. Djarot lalu bertegur sapa dengan warga dan makan di Warteg Sari Rasa. Setelah makan di warteg, Djarot melanjutkan kegiatan blusukan ke lingkungan warga di kawasan tersebut.
"Kami dukung Ahok- Djarot," kata Ketua Paguyuban Warteg Jakarta, Nurul Hakim di Jalan Bhakti Tanggul RT 01 RW 07, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (17/3). Seperti diberitakan Antara.
Nurul mengaku, paguyuban ini telah berdiri sejak 2014. Sebagai wujud dukungan, mereka menyediakan makan gratis bagi warga di Warteg Sari Rasa, Penjaringan, Jakarta.
Menurut dia, sebagai pemilik Warteg Sari Rasa mengapresiasi kinerja Ahok-Djarot terutama dalam hal penanganan banjir di kawasan itu. "Dulu ini banjir kasihan enggak bisa dagang, kalau ini sudah enggak banjir dagang jadi tenang," ujarnya.
Dia menceritakan banjir mencapai satu meter pernah menggenangi kawasan itu dan sangat lama surut. Namun, sekarang mereka tidak perlu khawatir lagi dengan masalah banjir setelah ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dukungan itu langsung dihadiri Djarot. Mengenakan batik biru, dia tiba di kawasan itu pada pukul 09.40 WIB. Djarot lalu bertegur sapa dengan warga dan makan di Warteg Sari Rasa. Setelah makan di warteg, Djarot melanjutkan kegiatan blusukan ke lingkungan warga di kawasan tersebut.
[ang]
👏
Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersilaturahmi dengan paguyuban warteg Jakarta, di Penjaringan, Jakarta Utara. Paguyuban ini menyediakan 3 warteg untuk makan gratis, warteg 'Ibu Sri', warteg 'Sari Rasa', dan warteg 'Bahru'.Pantauan detikcom di Jalan Bakti Tanggul, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (17/3/2017), pukul 09.40 WIB, Djarot datang dengan mengenakan batik lengan panjang warna. Djarot langsung masuk ke salah satu warteg untuk sarapan sambil menyapa dan bersalaman dengan warga.
Dalam kesempatan yang sama, Djarot menyempatkan berdialog dengan warga sekitar. Djarot mengatakan 'makan gratis' ini diadakan atas syukuran kerena sudah tidak banjir.
"Pak Nurul beserta seluruh pedagang warteg yang saya hormati khususnya ini warteg 'Sari Rasa', terimakasih atas dukungan dan partisipasi memenangkan Basuki-Djarot," kata Djarot saat berinteraksi dengan warga sekitar.
"Karena daerah sini sudah tidak banjir lagi, pedagang, pemilik warung, pembeli, jadi tidak was-was, ini ada program dari mas Nurul makan gratis di warteg ini, termasuk saya tidak bayar, gratis," imbuh Djarot.
Ketua paguyuban warteg Jakarta, Nurul Hakim mengatakan menyediakan makan gratis di 3 warteg, Jalan Bakti Tanggul, sejak jam 08.00 WIB pagi tadi. Hal ini dilakukannya mengingat kinerja Ahok-Dajrot yang sudah terbukti nyata.
"Putaran pertama bikin makan gratis. Sudah dua kali. Kami undang pak Djarot untuk ketemu pendukungnya di sini," kata Nurul saat ditemui.
"Karena kami lihat kinerjanya, sudah nyata. Dulu di sini suka banjir kasihan yang dagang. Dulu banjir sedengkul lebih dan surutnya lama. Sekarang mah udah nggak banjir," sambung Nurul.
(erd/erd)
✌
JAKARTA, KOMPAS.com -
Hayono mengatakan, perubahan yang terjadi bukan hanya dalam hal infrastruktur, tetapi juga upaya meningkatkan kualitas manusianya melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Terlihat betul perbedaan mencolok, saya menangkap Pak Basuki (Ahok) melayani rakyat biasa. KJP dan KJS dibuat kartu serius bukan hanya menghabiskan anggaran saja, bisa sampai rakyat biasa," ujar Hayono, di Jakarta Selatan, Minggu (12/3/2017).
(baca: Ahok Berterima Kasih pada Ruhut Sitompul dan Hayono Isman)
Hayono mengungkapkan, Ahok juga merupakan figur pemimpin yang tegas dalam menjalankan aturan.
"Saya cermati, beliau berani menegakkan hukum," ujar Hayono.
Dia menuturkan, pada masa kepemimpinan Joko Widodo-Ahok di DKI Jakarta ada perubahan stigma bagi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi lebih sigap melayani warga Jakarta.
"Jokowi dan Ahok bisa melakukan hal out of the box," ujar Hayono. (Dennis Destryawan)
✌
Jakarta beritasatu - Sekitar 100 kiai muda Nahdlatul Ulama (NU) melalui forum bahtsul masail atau forum diskusi keagamaan memutuskan bahwa seorang Muslim diperbolehkan memilih pemimpin non-Muslim.
"Terpilihnya non-Muslim di dalam kontestasi politik berdasarkan konstitusi adalah sah jika seseorang non-Muslim terpilih sebagai kepala daerah," kata KH Najib Bukhori saat menyampaikan hasil bahtsul masail di Kantor Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jakarta, Minggu.
Dengan demikian, lanjut Najib, keterpilihannya untuk mengemban amanah kenegaraan adalah juga sah dan mengikat, baik secara konstitusi maupun secara agama.
Sejak Sabtu (11/3) hingga Minggu, kiai muda dari berbagai pondok pesantren se-Indonesia itu membahas persoalan kepemimpinan di dalam forum Bahtsul Masail Kiai Muda yang digelar PP GP Ansor dengan tema "Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia".
Mereka berpendapat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan konstitusi negara, setiap warga negara boleh memilih pemimpin tanpa melihat latar belakang agama yang dianutnya.
"Seorang warga negara, dalam ranah pribadi, dapat memilih atau tidak memilih non-Muslim sebagai pemimpin formal pemerintahan," kata Najib.
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan hasil bahtsul masail itu akan disosialisasikan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.
Ia juga mengimbau umat Islam di Indonesia untuk meredakan ketegangan pada setiap kontestasi politik karena hal tersebut dapat berpotensi memecah belah umat Islam, sebagaimana terjadi di Jakarta.
Apalagi, kecenderungan intoleransi sesama umat Islam semakin kasat mata dan tergambar dengan adanya spanduk di sejumlah masjid yang tidak menerima pengurusan keagamaan jenazah Muslim bagi pemilih dan pendukung pemimpin non-Muslim, kata Yaqut.
"Akibat kontestasi politik di Jakarta yang makin tidak terkontrol dan cenderung ganas, bukan tidak mungkin dapat menyebar di daerah lain," katanya.
KH Abdul Ghofur Maemun Zubair sebagai perumus bahtsul masail menambahkan, pandangan sebagian kelompok untuk tidak menyalatkan jenazah lawan politik justru merupakan cerminan sikap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia.
/PCN
ANTARA
✌
NFO NASIONAL - Mahkamah Agung (MA) memutuskan penggusuran di Kampung Pulo, DKI Jakarta, merupakan tindakan legal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dinilai melakukan penggusuran (relokasi) sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan umum dan peraturan.Penataan, penertiban, dan pemindahan (relokasi) warga DKI yang tinggal di kawasan-kawasan kumuh dilakukan setelah rusun sudah siap dan tersedia. Para warga yang direlokasi pun menerima beberapa fasilitas, seperti diberi Kartu Jakarta Pintar (KJP), bus Transjakarta gratis, modal, dan lapak dagangan.
Karena itu, menurut MA, apa yang dilakukan Pemprov DKI bukanlah penggusuran. Yang dilakukan Pemprov DKI adalah program pemindahan dan penataan ulang (relokasi), yakni memindahkan penduduk dari tempat yang kumuh ke tempat yang bersih dan sehat.
Penataan dan relokasi yang dilakukan untuk kepentingan umum (normalisasi waduk dan sungai, pembangunan tanggul-tanggul di pesisir, dan revitalisasi ruang terbuka hijau) bukan untuk membangun mal, apartemen, dan pemukiman mewah. Langkah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan. Di bekas daerah kumuh, yang warganya telah direlokasi tersebut, dibangun fasilitas-fasilitas yang manfaatnya kembali ke publik. (*)
👪
tempo indonesiana: Andi Ansjori: Pasal “Ahok “ , menyelamatkan Ahok dari jerat Korupsi E KTP
Saya tersenyum sendiri ketika mengamati barita di Kompas.com (9/3) , saat Jaksa Penuntut umum tindak pidana korupsi membacakan satu demi satu nama dan peran elit politik Indonesia dalam pusaran korupsi proyek pengadaan E KTP. Tanpa terasa meluncur ucapan saya “ gara gara pasal Ahok,dia selamat dari jerat korupsi super jumbo Proyek pengadaan E KTP “
Sahabat saya yang duduknya berdampingan dan sama sama sedang mengamati berita gelar sidang pertama korupsi Proyek e KTP menoleh tidak mengerti sambil bertanya , apa maksud ucapan saya barusan itu.
“ saya terkenang ketika Ahok masih menjadi anggota DPR RI komis II (dua) periode 2009-2014 , sempat diramekan media , bahwa Ahok menolak keras proyek E KTP , karena meganggap proyek tersebut hanya menghambur hamburkan uang negara. “ ujar saya tersemyum seraya terus mengamati kalimat demi kalimat berita kompas com tersebut.
Nama nama elit politik yang disebut sebut jaksa Penuntut umum tindak pidana korupsi penerima uang haram Proyek E KTP pada gelar sidang pertama di Pengadilan Tindak pidana korupsi jakarta Pusat itu , tiada lain adalah rekan sejawat Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) saat Ahok masih menjadi anggota Komisi II DPR RI , dimana mereka pernah bersama sama membahas rancangan anggaran Proyek E KTP bermasalah itu di komisi II DPR RI periode 2009 -20014
Dikala itu satu satunya legislator yang menetang keras proyek E KTP tersebut hanyalah AHOK . Penolakan Ahok waktu itu, menurut Ahok, karena Proyek pengadaan E KTP itu kemahalan dan hanya menghambur hamburkan uang negara.
Malah Ahok mengusulkan Proyek E KTP itu dibuat saja seperti kartu pintar (KJP) dan sekaligus menjadi kartu ATM . Sementara pelaksanaan pengadaannya disarankan Ahok, diserahlan saja ke Bank Pembangunan daerah (BPD) kabupaten /kota setempat.
Rupanya akibat penolakan Ahok tersebut membuat banyak legislator gerah.
Ditambah lagi usul Ahok ingin memasukan pasal pembuktian terbalik bagi seluruh calon Kepala daerah . Jika pasal itu dimasukan menurut Ahok, seluruh pihak yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus dapat melaporkan harta kekayaanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Hasil Ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi.
Di dalam aturan itu disebutkan bahwa jika calon kepala daerah tak dapat membuktikan asal kekayaan yang dimilikinya, harta itu akan disita oleh negara.
Lantas dampaknya banyak anggota DPR lain tak sepakat dengan ide Ahok itu. Bahkan mereka menilai Ahok sebagai oramg yang aneh dan sok bersih
Karena gencarnya Penolakan Ahok terhadap proyek E KTP dan Hanya Ahok seorang yang bersikeras ingin memasukan Pasal pembuktian terbalik di UU Pilkada, maka secara guyon pengamat politik Ray Rangkuti menamai pasal pembuktian terbalik tersebut, dengan nama “ pasalnya Ahok “ .
Sudah menjadi rahasia umum , pada waktu Ahok masih menjadi anggota DPR RI , hanya dia yang tidak bermain :gila “ Dia paling disegani baik kawan maupun lawan politknya. Menurut penuturan kompasioner Betterthanggod ina di kolom komen lapak saya, setiap ada rapat2 yang berbau duit, semua teman temanya di DPR , sudah tau sama tau, Ahok tidak bisa dibeli, bahkan duit lebih perjalanan dinas aja dikembalikannya ke Bendahara DPR , termasuk pula uang reses bila masih bersisa juga dikembalikan ke kas negara.
“ sudah menjadi candaan umum di komisi II tempo dulu, kalau urusan kerja serahin saja sama ahok, kita dewan yang lain tinggal terima bersihnya aja “ Tulis Betterthanggod dilapak saya.
Sekarang baru terasa hikmanya bagi Ahok
Akibat Ahok tidak bisa dibeli, akibat Ahok menolak suap proyek E KTP dan Akibat Ahok bersikeras ingin memasukan “ pasal Ahok “ di UU Pilkada dan menolak suap pembahasan UU Pilkada , maka Ahok selamat dari pusaran korupsi proyek E KTP
Kembali ke judul
Pasal “Ahok “ , menyelamatkan Ahok dari jerat Korupsi E KTP
💘
, KOMPAS.com - Eko Cahyono, mantan calon wakil gubernur Bangka Belitung yang mendampingi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terisak saat menjelaskan Ahok tak berniat menodai agama.
"Tidak ada sedikit pun pak Basuki memusuhi umat Islam karena pak Basuki sejak kecil lahir di lingkungan 90 persen Islam," kata Eko, saat bersaksi di persidangan dugaan penodaan agama, Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Dengan nada sedikit terisak, Eko menyebut Ahok tak akan menjelekkan umat Islam lantaran saudara-saudaranya juga Islam. Dia tak percaya bila Ahok menjelekkan umat Islam.
"Saya juga enggak mau agama saya dijelek-jelekkan. Yang jelek-jelekkan agama Islam bukan pak Basuki. Pak Basuki berangkatkan orang orang bawah naik haji," kata Eko.
Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena mengutip surat Al-Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.
💘
Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengungkapkan, salah satu gerbong relawan yang mendukung pasangan Agus Harimurti-Sylviana Murni telah menyatakan dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Dukungan tersebut diberikan setelah para relawan bertemu langsung dengan Ahok.
"Saya kemarin ditelepon sama relawan ibu-ibu, perempuan, cukup signifikan jumlahnya. Mereka minta bertemu Ahok dan menggiring gerbong ini dukung Ahok," ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3).
Namun Yorrys enggan menyebut gerbong massa yang dimaksud. Ia juga enggan menjelaskan strategi apa yang dipakai Golkar sebagai salah satu partai pengusung Ahok-Djarot untuk memenangi Pilkada Jakarta.
Ia menyebut, ada sekitar 1 juta pemilih yang tidak ikut memilih dengan beberapa penyebab yang berbeda. Ada yang memang tidak mau hadir karena libur dan ada juga yang terprovokasi, ada yang karena penyelenggara menyulitkan proses administrasi dan sebagainya.
"Kita sudah buat data lengkap dan sekarang kita melakukan program penguatan terhadap para pemilih," tandasnya.
Hotman Siregar/HA
Suara Pembaruan
👪
Merdeka.com - Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, cukup sering curhat soal banyak hal terkait jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya soal gaji atau pendapatannya. Ahok mengakui, pendapatannya dulu sebagai wakil gubernur DKI justru lebih besar dibanding setelah menjadi gubernur.
Dulu dia bisa mendapatkan bonus 10 kali gaji sehingga mampu menyisakan uang hingga Rp 1 miliar untuk dideposito. Bonus itu diperoleh karena berhasil menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang nilai jual objek pajaknya (NJOP) di bawah Rp 1 miliar.
"Soalnya waktu itu PBB masih dikelola Menteri Keuangan. Menkeu tugaskan saya buat menagih PBB. Kalau terpenuhi tagihan sekian persen dapat bonus maksimum 10 kali gaji. Berapa? Rp 70 jutaan, lumayan," katanya dalam acara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) 2017 kepada wajib pajak di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/3).
Namun muncul kebijakan baru, gratis PBB untuk bangunan yang NJOP di bawah Rp 1 miliar. Otomatis pendapatannya turun. Saat mulai memimpin Pemprov DKI Jakarta penagihan pajak diserahkan ke Dinas Pajak DKI Jakarta. Sejak saat itu, mantan politisi Gerindra itu tidak lagi mendapat bonus dari penagihan pajak itu.
"Eh begitu penagihan PBB diserahkan ke Pak Edi (Kepala Dinas Pajak DKI), 10 kali gaji saya dipotong. Begitu jadi gubernur, saya sebulan cuma terima Rp 80 jutaan, enggak heran, enggak sampai Rp 1 miliar," ungkapnya.
Namun Ahok mengaku tidak mempermasalahkan jika pendapatannya turun. Karena dia tetap bisa membantu banyak orang dengan menggunakan uang operasionalnya. "Di sini kita bisa bantu semua. Sukacitanya mengalahkan waktu saya punya perusahaan dan untung USD 150.000. Saya lebih miskin dulu, sekarang saya lebih kaya," tutupnya.
Soal gaji, Ahok juga pernah curhat bahwa gajinya lebih kecil dibanding anggota DPRD DKI Jakarta. Ahok mengatakan gaji anggota DPRD sudah cukup besar bahkan lebih besar dari gajinya. Dia lantas membandingkan gaji dan kinerjanya dibanding anggota DPRD.
Pernyataan ini menyusul penolakan surat usulan yang diberikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terkait pemberian tunjangan anggota dewan Rp 300.000 tiap satu kali rapat. "Gaji sudah gede dikasih mobil masa enggak rajin? Aku lebih kecil gajinya, rajin juga. Enggak ada dasarnya, dasarnya apa," tegas Ahok pada Februari 2016.
Tidak hanya curhat soal gaji, Ahok juga curhat hubungannya dengan temannya menjadi renggang sejak dia menjadi Gubernur DKI. Penyebabnya adalah kebijakan Ahok yang dianggap membebani pengusaha. Dari pengakuan Ahok, ada beberapa temannya yang mengaku, selama merintis bisnis di ibu kota tidak pernah merasakan dibebankan oleh kebijakan pemimpin sebelumnya.
"Saya punya teman, dia bilang, 'kamu tahu nggak Hok, yang paling berengsek jadi gubernur di Jakarta itu kamu'," kata Ahok dalam acara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) 2017 kepada wajib pajak di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/3).
Kebijakan yang dikeluhkan rekan-rekannya pengusaha adalah keharusan membayar kontribusi tambahan jika ingin menaikan koefisien lantai bangunan (KLB). Terlebih besaran yang harus mereka bayarkan ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, pengembang dapat dengan mudah menaikan KLB pada masa pemimpin Pemprov DKI Jakarta sebelum dirinya. Karena mereka dapat dengan mudah memberikan sogokan kepada oknum PNS DKI.
"Kata teman saya, dulu mau naikin gedung tinggal nyogok kasih uang berapa puluh miliar selesai. Sama kami dibuat sumbangan resmi kontribusi tambahan Rp 170 miliar. Kurang ajar," ujarnya menirukan rekannya.
Bukan kali ini saja Ahok curhat dimusuhi temannya dan pengusaha. Akhir tahun lalu, Ahok mengaku mendapat tekanan dari berbagai pihak sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta maupun ketika hendak maju dalam Pilkada DKI 2017. Bahkan dia pernah menyebut memiliki banyak musuh karena kerap berseberangan pandangan.
Ahok menceritakan, ada seorang teman yang menduga banyak tekanan kepadanya karena tidak pernah mau berkompromi untuk korupsi. Ahok seakan merusak gerak orang-orang yang berkolusi untuk menjalankan korupsi.
"Kemarin ada temen saya bilang, kalau Ahok main jadi Gubernur DKI cari Rp 1 triliun saja merem. Anggaran Rp 70 triliun, karena kamu gak mau main makanya kamu dimusuhin semua orang hok. Orang cari-cari, kalau loe ikut main enggak ada yang ribut sama loe," ujar Ahok menirukan perkataan temannya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/12).
Dia menceritakan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Ahok mengaku ditekan agar melakukan korupsi. Dia hanya mendapatkan uang makan sebesar Rp 3,5 juta dan harus merinci penggunaannya secara detail dalam laporannya.
"Saya ditekan harus buat laporan beli beras berapa, beli gula berapa. Terus saya tanya, bupati yang lain diperlakukan sama enggak? Enggak. Cuma buat saya. Supaya apa? supaya tekan kamu enggak ada duit, lalu korupsi. Kalau kamu enggak tahan lalu bisik-bisik," terangnya.
[noe]
✌
Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) belum memutuskan sikap politik untuk putaran kedua Pilgub DKI 2017. DPP PKB sudah menggelar rapat untuk arah politik di Pilgub DKI pada Rabu (1/3). Hasilnya, pengurus DPP PKB membagi tugas untuk bertemu kedua pasangan calon yang masuk di putaran kedua. Wasekjen PKB Maman Imanulhaq dan Daniel Johan diberi tugas untuk bertemu dengan pasangan Basuki T Purnama- Djarot Saiful Hidayat.
"Terjadi perdebatan yang dinamis dan akhirnya ketum meminta agar kita melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak. Kebetulan yang ke Djarot dan Ahok saya. Saya sudah ketemu Djarot tadi malam, saya ketemu Ahok juga. Nah jelasnya Daniel Johan," kata Maman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3).
PKB akan memutuskan sikap politiknya pada Minggu (5/3). Maman menyebut partainya puas dengan kinerja Ahok-Djarot di Jakarta terutama program yang menyangkut umat Islam.
"Maka lebih kepada program yang diusung Pak Ahok dan Pak Djarot terutama program yang menyangkut program keumatan," jelasnya.
Menurutnya, Ahok-Djarot bekerja dengan menggunakan data dan fakta. Hal ini terlihat dari pengetahuan keduanya terkait jumlah masjid dan perangkatnya.
"Memuaskan, karena sekali lagi Ahok dan Djarot selalu bicara fakta dan data, dan kami terima. Misalnya mereka tahu persis berapa masjid, khotib, dan sebagainya," klaim Maman.
Anggota Komisi VIII ini menambahkan, hasil pembicaraannya dengan Ahok-Djarot terbilang positif. Akan tetapi, Maman belum bisa memastikan dukungan yang akan diberikan PKB kepada salah satu pasangan calon.
"Komunikasi saya sudah bertemu, ketemu beliau berdua positif, konstruktif tetapi finalnya hari Sabtu atau Minggu kita sudah umumkan merapat ke mana," ujarnya.
DPP juga mengutus Kapoksi Fraksi PKB Komisi VI DPR RI, Nasim Khan dan Anna Muawanah untuk bertemu pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan- Sandiaga Uno. Hasil komunikasi dengan kedua pasangan calon, lanjutkan, akan dimusyawarahkan dalam rapat DPP.
"Kita tahu persis keduanya punya kekuatan besar kaya gitu," ucap dia.
[noe]
👄
Merdeka.com - Budayawan Mohamad Sobary menyebut calon Gubernur DKIJakarta nomor urut 3, Anies Baswedan bukan intelektual pintar masalah pluralisme. Ini dikarenakan Anies menggunakan pelbagai simbol kosong dalam memenangkan langkah politiknya.
"Anies bukan intelektual yang membicarakan pluralitas. Anies bukan apa-apa dalam hal itu," kata Sobary di Jakarta, Jumat (3/3).
Menurut Sobary, dalam Islam dalam kepemimpinan adalah sosok mengabdikan diri. Membalikkan posisi tuan menjadi pelayan, dalam hal ini menjadi pelayan bagi rakyat. Untuk itu, jika pemimpin beragama Islam saja dan tidak menjalankan kepemimpinan seperti diajarkan maka itu nihil.
Ketika memilih pemimpin, lanjut Sobary, harus bisa mempertanggungjawabkan pilihannya pada diri sendiri. "Islam adalah orang yang bekerja dan mengabdikan diri dari tuan menjadi pelayan. Kalau pada akhirnya yang terpilih Islam, tapi minus memakmurkan rakyat apakah Islam itu ada," imbuhnya.
Sobary mengajak untuk memilih pemimpin secara rasional. Jika memilih pemimpin hanya bisa bicara saja maka itu kesalahan dari pemilih.
"Kalau kita memilih pemimpin yang hanya bisa bicara saja, itu salah kita. Barang siapa memilih maka dia harus bertanggungjawab," pungkasnya. [ang]
👪
Jakarta BERITASATU-Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengumpulkan ratusan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pekerja Harian Lepas (PHL) di Balai Kota DKI, hari ini.
“Saya biasanya ajak nonton bareng. Tetapi katanya banyak yang belum ke Balai Agung. Jadi saya ajak saja ke sini. Kita atur nanti secara bertahap karena jumlah PPSU 19.000-an dan PHL sampai 3.800 orang,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (2/3) malam.
Di hadapan para petugas PPSU dan PHL, Ahok mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka dalam menangani genangan dan banjir di Jakarta, sehingga dapat cepat surut.
“Saya ingat, waktu mau mulai PPSU, Lurah sulit gerakkan pekerjaan. Jadi keluarkan SK Pergub bentuk PPSU. Dengan syarat rekrut orang daerah itu yang punya hati untuk urusi wilayah. Sekarang orang begitu bangga, Jakarta bersih, karena jasa Anda semua. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya,” ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ia mengharapkan PPSU dan PHL memiliki rasa bangga bekerja untuk Kota Jakarta. Bangga karena menjadi bagian menjadikan Kota Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di dunia lain. Ia mengharapkan seluruh petugas PPSU dan PHL dapat saling menolong, menjaga, memperhatikan dan peduli satu sama lain. Karena mereka bagian dari keluarga besar DKI Jakarta.
“Kita harus saling perhatikan. Kita semua kayak keluarga. Harus saling menolong dan peduli. Jakarta tergenang, bisa cepat surut karena jasa kalian semua. Saya harap ini menjadi suatu kebanggaan kerja untuk Kota Jakarta. Ada kebanggaan, Jakarta bisa sejajar dengan kota-kota di dunia,” terangnya.
Dalam menjalankan program penanganan banjir dan kebersihan di Jakarta, banyak pihak yang menyatakan ia bekerja sendiri. Ahok menegaskan tidak mungkin ia bekerja sendiri menangani dua permasalahan kota Jakarta yang menahun.
Bahkan ia mengaku deg-degan bila terjadi hujan deras di Kota Jakarta. Karena normalisasi saluran air dan sungai belum rampung waktu itu.
“Banyak yang bilang saya kerja sendiri. Memangnya saya superman kerja sendiri? Mana bisa? Kalau hujan, kita deg-degan kalah sama hujan. Kita cek semua. PPSU itu betul-betul pasukan biru. Semua kerja dengan baik,” terangnya.
Karena masing-masing ada keahlian dan keterampilannya sendiri, maka PPSU pun dibagi berdasarkan keahliannya. Seperti PPSU oranye bertugas untuk menanganani sarana dan prasarana umum. Lalu ada PPSU berbaju biru yang bekerja membersihkan drainase, selokan dan got. Kemudian ada PPSU kuning untuk Bina Marga yang menangani jalan dan ada juga hijau untuk pertamanan.
Dalam kesempatan itu, Ahok mengimbau seluruh PPSU dan PHL yang bekerja di lapangan agar lebih mengutamakan keamanan dan keselamatan diri. Bila ingin melakukan kegiatan yang cukup membahayakan diri, jangan lupa mengenakan alat pengamanan diri.
“Saya mengimbau keamanan. Saya tidak ingin ada kecelakaan kerja. Walau semua ada takdir, meski ada BPJS dan asuransi, tapi kita tidak mau kehilangan anggota keluarga,” ungkapnya.
Ahok mengaku telah melihat video PPSU yang menyelam di got berwarna hitam untuk mengambil sampah. Ia juga memberikan apresiasi kepada Dennis Nenometa yang meninggal dunia terseret arus Kali Batik di Kelapa Gading pada akhir Februari lalu.
“Makanya, saya apresiasi almarhum Dennis. Saya lihat ada yang nyelam, enggak boleh itu. Kalau ada google (kacamata selam) mesti pakai itu. Jangan sampai enggak pake baju juga. Kalau enggak, luka. Luka kecil enggak apa. Infeksinya yang bahaya. Makanya kami minta suntik tetanus. Kalau luka cepat tangani. Takutnya tergores, penyakit, ini bahaya,” imbau Ahok.
Keberanian PPSU dan PHL turun ke saluran air, drainase atau kali untuk mengeruk sampah atau lumpur dengan taruhan nyawa, menurut Ahok, telah menunjukkan semangat yang tinggi dari mereka dalam menjalankan tugasnya.
“Ini membuktikan semangatnya tinggi. Saya bilang ini enggak sesuai sama gajinya, kerja begitu berat. Makanya kita urus anaknya sekolah dengan mendapatkan KJP. Kita akan berikan perumahan, transportasi gratis dan kita siapkan pasar grosir. Saya ingin semua yang kerja ini bisa beli sembako dengan harga pabrik. Supaya biaya hidup murah,” ungkapnya.
✌
Sleman detik - Usai bertemu dengan Buya Syafii Maarif di Yogyakarta, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat akan bertolak ke Semarang. Di sana Djarot akan menemui Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
"Besok rencana saya ke Semarang untuk bertemu dengan Pak Ganjar bicara soal ketahanan pangan," ujar Djarot.
Hal ini disampaikan Djarot kepada wartawan di rumah Buya Syafii di Nogotirto, Gamping, Sleman, Kamis (2/3/2017) malam.
Djarot menyampaikan bahwa selama ini yang menjadi faktor penyebab inflasi di DKI Jakarta adalah harga pangan terutama bumbu masakan.
Untuk itu, DKI Jakarta bekerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan dan membangun gudang pangan di Jawa Tengah. Salah satunya dengan Brebes sebagai penghasil bawang merah.
"Gudang-gudang besar, duit kita banyak kok. Bangun 6 bulan jadi," ujar Djarot.
Tak hanya itu, Djarot juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo soal beras.
"Kita bikin gudang gede di sana yang bisa tahan 6 bulan. Kalau panen raya kita beli supaya stabilitas harga, supaya harga nggak jatuh. Saya sudah (komunikasi) dengan Pak Hasto," kata Djarot.
(sip/bag)
✌
JAKARTA kontan. Relawan pendukung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, menyatakan dukungan untuk cagub-cawagub nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 .
Peralihan dukungan ini dilakukan di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Rabu (1/3/2017). Peralihan dukungan juga dilakukan dengan melepas atribut Agus-Sylviana dan digantikan dengan menggunakan kemeja kotak-kotak khas Ahok-Djarot.
"Dengan ini saya menyatakan dengan tulus dan ikhlas beralih ke pasangan nomor dua (Ahok-Djarot). Saya juga membawa tim saya ke sini," ujar Ketua DPP Front Kerukunan Pemuda Bugis Makassar (FKPBM), Daeng Rizal, Rabu.
Rizal menambahkan, peralihan dukungan ini dilakukan karena dirinya melihat program Ahok-Djarot yang sudah diterapkan selama ini sangat bermanfaat bagi warga Jakarta. Oleh karena itu, dia ingin Ahok-Djarot memimpin Jakarta lagi untuk lima tahun ke depan.
Sementara itu, anggota FKPBM lainnya, Ismail, menambahkan, FKPBM merupakan salah satu relawan Agus-Sylvi yang terdaftar di KPUD DKI Jakarta. Ia mengklaim FKPBM memiliki 180 posko yang tersebar di seluruh Jakarta.
"Gerakan kami militan dan tanpa pamrih. Kami memiliki basis di Jakarta Utara, kemarin suara Ahok-Djarot kalah di Cilincing, ke depan kami akan bergerilya 100% untuk memenangkan Ahok-Djarot di sana," kata dia.
Deklarasi dukungan ini disaksikan oleh beberapa relawan pendukung calon nomor dua. Acara ini juga mencakup deklarasi oleh Ketua Poros Widya Chandra, Immanuel Ebenzer, yang turut diikuti oleh para relawan Ahok-Djarot.
Adapun isi deklarasi itu adalah sebagai berikut:
"Bersama dengan ini, kami warga Jakarta menyatakan dengan tegas bersatu untuk NKRI menolak kepentingan politik yang berbau agama, suku dan ras yang ada di NKRI, maka dengan ini kami membulatkan tekat bersatu dan teguh untuk mendukung pemimpin yang bersih, transparan dan profesional."
"Kami menyatakan dengan sikap untuk mendukung kembali kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Dengan ini kami yang tergabung dengan poros Widya Chandra beserta dengan relawan dan komunitas dengan tegas menyatakan sikap politik kami."
(Akhdi Martin Pratama)
👄
| JAKARTA
Tens of millions of Indonesians head to the polls on Wednesday in local elections across the Muslim-majority country, with bitter feuding over the powerful post of Jakarta governor stoking political and religious tensions.
Incumbent Basuki Tjahaja Purnama, Jakarta's first ethnic Chinese and Christian leader, has angered some Muslim voters for allegedly insulting the Koran. He has denied wrongdoing, but is on trial for blasphemy in a case that rights groups and his supporters view as politically motivated.
Purnama is backed by President Joko Widodo's party and is running against Agus Yudhoyono, the son of former President Susilo Bambang Yudhoyono, and ex-education minister Anies Baswedan. The two Muslim candidates appear to have won over much of the conservative Islamic vote and some Purnama supporters.
"In terms of performance, I support Ahok," said Ferdi Ramadhan, 20, referring to Purnama's nickname.
"However, there's the consideration of religion. I'm a Muslim...so I think I will vote for Anies Baswedan," he said, after participating in a skate-boarding contest park at a park in the capital. It was built under Purnama's administration on the site of a former red-light district.
Purnama has been popular among the middle classes for cutting red tape in the traffic-clogged city and pushing through infrastructure projects, such as constructing defenses against sea water intrusion.
But the forced evictions of slum dwellers from their riverbank homes to ease chronic flooding in the city have also angered many mainly Muslim residents.
Muslims make up around 85 percent of the city's population, which also has sizeable Christian and other minorities.
The divisions have played out among communities, families and friends - much of it on social media and exacerbated by "fake news" stories - echoing the rifts seen in Britain over Brexit and the United States over the election of President Donald Trump.
"I personally am sick of arguing about these candidates and would like to just move on. It puts a lot of strain on friendships," said Sari Ekaputri, a 38-year old marketing executive who lives in Jakarta.
CLOSE RACE
Jakarta police will deploy 16,000 officers ahead of voting day as concerns remain about hardline Muslim groups trying to hold similar rallies to the mass protests seen late last year calling for the jailing of Purnama.
Police banned a rally that was being planned by Islamist groups on Feb. 11, citing security concerns.
Despite the blasphemy allegations, Purnama has rebounded in opinion polls to remain a frontrunner. Even if he is convicted, he is legally allowed to run the city as long as appeals are under way, according to analysts.
Jakarta's poll is one of scores of regional elections due to be held in other provinces, cities, and districts throughout Indonesia.
But nowhere are the stakes quite as high as in Jakarta.
Winning Jakarta can be a stepping stone to the presidency and Wednesday's vote is widely being seen as a proxy ahead of the 2019 presidential, explaining how intense the campaigning has been.
"This election can determine the trajectory of future Indonesian politics...whether we will see an ugly future, where religion and ethnicity is further politicized for gains," said Tobias Basuki, a political analyst at a Jakarta-based think tank.
Click tmsnrt.rs/2lwXW5V for graphic on Jakarta gubernatorial election.
(Additional reporting by Agustinus Beo Da Costa and Zahra Matarani; Editing by Ed Davies and Bill Tarrant)
JAKARTA channelnews asia: Jakarta goes to the polls on Wednesday (Feb 15) with the city's Christian governor fighting to keep his job in a high-stakes election seen as a test of religious tolerance in Muslim-majority Indonesia.
Basuki Tjahaja Purnama, who is standing trial for blasphemy, faces two prominent Muslim challengers in the race to lead the teeming capital of 10 million, as local elections take place around the country.
But the stakes in the Jakarta vote have been raised by allegations that Purnama, the city's first non-Muslim governor for half a century and its first ethnic Chinese leader, insulted the Koran.
The claims drew hundreds of thousands of conservative Muslims onto the streets of Jakarta in major protests last year, and Purnama has been put on trial in a case criticised as unfair and politically motivated.
He has not been barred from running for re-election but his lead in opinion polls has shrunk, and the vote is now seen as a test of whether pluralism and a tolerant brand of Islam in the world's most populous Muslim-majority country are being eroded.
"There is a battle between those who promote tolerance and those who promote intolerance," Ismail Hasani, research director of rights group Setara Institute, told AFP.
Polls are due to open at 7.00am (8.00am Singapore time) and close at 1.00pm (2.00pm Singapore time).
An early vote tally released in the afternoon should give an indication of how the candidates have performed although official results will not be announced until mid-March. The vote is likely to go to an April run-off.
Religious and ethnic tensions have made for a dirty race with "fake news" flooding social media, and 27,000 security forces will be deployed in Jakarta on election day.
The governor's opponents are Agus Yudhoyono, the son of a former president, and ex-education minister Anies Baswedan, who also has powerful political backers.
About 100 other local elections will take place on Wednesday but the race in the capital is the most hotly contested, with the top job in Jakarta seen as a stepping stone to victory in the 2019 presidential polls.
Purnama's troubles began in September when he said in a speech that his rivals were tricking people into voting against him using a Koranic verse, which some interpret as meaning Muslims should only choose Muslim leaders.
The controversy is a high-profile example of the religious intolerance that has become more common in Indonesia, where 90 percent of its 255 million inhabitants are Muslim, with a surge of attacks on minorities in recent years.
Purnama, known by his nickname Ahok, won popularity for trying to improve traffic-choked, chaotic Jakarta by cleaning up rivers and demolishing red-light districts, although his combative style and controversial slum clearances sparked some opposition.
His support slipped after the blasphemy controversy erupted but has bounced back and most recent polls show him in the lead, although if the vote goes to a run-off he is seen as likely to lose.
If he does win the vote and is convicted of blasphemy, which could see him sentenced to up to five years in prison, he would not automatically be barred from holding office and could avoid jail for a long time by filing successive appeals.
- AFP/de
✌
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi kompleks makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara. Kedatangan orang nomor 1 di Jakarta itu pun langsung menyedot perhatian santri dan jemaah di makam keramat tersebut.Kedatangan Ahok disambut langsung cucu Mbah Priok, Habib Abdullah bin Alayadrus, yang sudah siap menunggu di gerbang makam.BACA JUGA"Silakan, Pak Ahok. Dilepas dulu sepatunya," kata Habib Abdullah, Selasa (14/2/2017)."Siap, Pak. Terima kasih," jawab dia.
Pantauan Liputan6.com, para santri dan jemaah menyambut Ahok dengan takbir serta dilanjutkan dengan selawat para santri dan jemaah. Ahok tiba sekitar pukul 15.54 WIB.
Ahok pun menjadi rebutan jemaah, santri, serta pengunjung makam untuk bersalaman ataupun berswafoto.
Belum jelas apa yang menjadi maksud atau tujuan kedatangan Ahok. Dengan mengenakan seragam PNS berwarna cokelat, Ahok mendapat pengawalan para santri untuk tiba di makam keramat tersebut.
✌💘
[JAKARTA-SP] Di hari pertama aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sempat melayani warga yang sudah menunggunya di pendopo Balai Kota, Senin (13/2). Warga sendiri berada di Balai Kota sejak pukul 06.00 WIB menunggu kedatangan Basuki.
Tujuan mereka untuk bertemu Basuki pun berbeda-beda. Ada yang hanya ingin sekedar foto, adapula yang memang akan mengadu terkait persoalan yang tengah dihadapi. Memfasilitasiya, pegawai DKI bagian tata usaha DKI meminta mereka untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Dari daftar tersebut setidaknya ada 155 warga yang datang ke sana.
Salah satunya adalah Yuliana, warga Tanjung Priok, Jakarta Utara yang datang mengadu soal pemukiman. Ia mengaku ingin meminta rumah susun untuk tempat tinggalnya. Sebelum Basuki kembali aktif menjadi Gubernur DKI per (13/2), ia pernah ingin mengadu kepada Pelaksana Tugas Gubernur DKI, Sumarsono, tetapi tidak pernah terealisasi. “Jadi saya mau coba lapor Pak Ahok,” katanya.
Basuki sendiri tiba di Balai Kota pukul 07.00 WIB dengan mengenakan akaian seragam PDH berwarna cokelat dan langsung dikerubuti oleh warga sesaat dirinya turun dari mobil. Basuki melayani permintaan warga untuk foto bersama terlebih dahulu sebelum ia melayani warga yang mengadu. Setidaknya hanya 30 menit Basuki melayani aduan warga dan ia langsung masuk ke ruangannya. Namun Basuki juga langsung pergi ke Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang kasus penodaan agama yang melibatkannya tanpa diketahui awak media maupun warga.
Di saat bersamaan, wakilnya, Djarot Saiful Hidayat juga muncul di pendopo Balai Kota dan sempat melayani aduan warga yang belum sempat terlayani Basuki. Tidak hanya menerima aduan warga, warga juga berebutan berfoto bersama dengan Djarot.
"Setelah Pak Basuki ke pengadilan, gantian saya yang meneruskan tugas beliau menemui keluhan warga untuk memberikan solusi," kata Djarot. [D-14]
👪
Setahun kemudian atau pada 2016, menjadi tahun pertama Agni dan suaminya tak merasakan banjir meski masuk musim penghujan.
"Dulu banjirnya bisa berkloter-koter, sudah surut dibersihkan besok datang lagi, apalagi kalau hujan berturut-turut datangnya, hari ini banjir kerendam, besok surut, dibersihin, malamnya kena lagi," kata Agni kepada Kompas.com, Minggu (12/2/2017).
Agni menuturkan, sejak 2008 ia dan suami mulai merasakan banjir. Mitos banjir lima tahunan yang melanda Jakarta tak berlaku di wilayah ini.
Itu karena tiap kali hujan dengan durasi agak lama, kompleks tempat tinggal Agni serta Jalan Binawarga yang dilintasi Ciliwung, pasti banjir.
"Dulu (Pintu Air Katulampa) Siaga III udah banjir, siaga II pasti banjirnya 2 meter, siaga I wasalam, sekarang siaga I kering kerontang," ujar Agni.
Agni meyakini banjir tak lagi datang tahun ini lantaran biang keroknya sudah diatasi. Jembatan Kalibata yang menghubungkan Kalibata dan Cililitan dibongkar tahun lalu.
Dahulu, kata dia, aliran air selalu tertahan di jembatan tersebut sebab banyak sampah yang tersangkut hingga menumpuk.
Sejak jembatan tersebut dibongkar, aliran Ciliwung lancar dan tak lagi meluapi rumah warga di Rawajati dan Pengadegan.
Tingginya air di Katulampa pada hari ini tak lagi menjadi momok untuk keluarga Agni. Dia dan ratusan warga lainnya kini bisa bernapas lega.
Kisah bebas banjir lainnya datang dari Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Fiki Supriyanto yang menghabiskan 23 tahun hidupnya di wilayah ini, paham betul bagaimana Kali Pesanggrahan meluap dengan cepat.
Namun banjir perlahan berkurang sejak Pemprov DKI Jakarta menormalisasi Sungai Pesanggrahan.
"Sudah enggak banjir lagi kalau hujan, semenjak bikin jalanan di pinggir kali," kata Fiki.
Normalisasi Pesanggrahan yang dimulai sejak 2012 itu memang belum tuntas. Namun badan sungai yang sudah dilebarkan dan diturap itu membuat warga tak lagi khawatir kala hujan deras mengguyur Jakarta Selatan.
Sejumlah permukiman seperti Kompleks IKPN Tanah Kusir dan Ulujami yang kini terhubung melalui jalan inspeksi di pinggir Kali Pesanggrahan.
Fiki membayangkan jika normalisasi tersebut dilanjutkan, kawan-kawannya yang tinggal di Cipulir dan sekitarnya yang saat ini masih terdampak banjir bisa merasa lega yang ia rasakan.
"Semoga dilanjut terus normalisasinya, biar yang lain enggak banjir juga," kata Fiki.
✌
Merdeka.com - Program penanggulangan banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali diuji. Beberapa hari terakhir, Jakarta kembali diguyur hujan deras. Biasanya, sejumlah titik-titik langganan banjir tergenang air dengan ketinggian bervariasi.
Namun, tampaknya program tersebut mulai menunjukkan hasil. Kawasan rawan banjir seperti di Jalan Pintu Besi Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dahulu jika hujan deras terjadi dalam beberapa hari, kawasan ini kerap tergenang air dengan ketinggian 50-60 centimeter.
Bahkan, permukiman warga di Gang Mandor 1-7 yang berada di sepanjang Jalan Pintu Besi, ketinggian air bisa mencapai pinggang orang dewasa pada awal 2015. Akan tetapi, dalam sepekan terakhir kawasan ini bebas dari banjir.
"Banjir selalu di Jalan Pintu Besi Baru. Gang Mandor 1-7. Apalagi Hotel Lautze," kata salah seorang warga Nur Fauzi (27) saat berbincang dengan merdeka.com, Minggu (12/2)
Fauzi mengatakan program normalisasi dengan mengeruk dan membangun sheet pile (dinding turap) secara bertahap membuat pemukimannya tidak lagi kebanjiran. "2016 Enggak ada. 2017 enggak juga. Got doang penuh tapi enggak sampe ke jalan," terangnya.
Dia bercerita, dulu sebelum Jakarta dipimpin Joko Widodo dan Basuki T Purnama, banjir di tempat tinggalnya bisa mencapai lebih dari 1 meter. Ketinggian itu telah sampai atap rumah. "Malah dulu pernah sampai atap. Rata-rata banjir sebelum dikeruk. Sebelum Jokowi Ahok jabat," tutur Fauzi. [ded]
Fauzi mengatakan program normalisasi dengan mengeruk dan membangun sheet pile (dinding turap) secara bertahap membuat pemukimannya tidak lagi kebanjiran. "2016 Enggak ada. 2017 enggak juga. Got doang penuh tapi enggak sampe ke jalan," terangnya.
Dia bercerita, dulu sebelum Jakarta dipimpin Joko Widodo dan Basuki T Purnama, banjir di tempat tinggalnya bisa mencapai lebih dari 1 meter. Ketinggian itu telah sampai atap rumah. "Malah dulu pernah sampai atap. Rata-rata banjir sebelum dikeruk. Sebelum Jokowi Ahok jabat," tutur Fauzi. [ded]
👪
, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengugkapkan kebanggaannya terhadap ibu-ibu PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga). Hal ini berbeda dengan pernyataan Basuki atau Ahok sebelumnya yang pernah menyebut ibu-ibu PKK sebagai perempuan kurang kerjaan.
"PKK di DKI sangat membanggakan saya. Ini serius, saya bangga dengan PKK," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (14/2/2017).
Ahok mengatakan PKK selama ini sudah menjadi agen perubahan di masyarakat. Dia menilai PKK kini juga aktif dalam mengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Ahok juga sempat memuji Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dien Emmawati yang mengurus pengelolaan RPTRA dan berkoordinasi dengan PKK.
"Saya tidak menyesal memindahkan Ibu Dien dari Dinas Kesehatan," ujar Ahok.
Ahok mengatakan dia sempat menanyakan kepada istrinya, Veronica Tan, mengenai singkatan PKK. Saking seringnya menyebut PKK sebagai perempuan kurang kerjaan, dia lupa dengan singkatan PKK.
"Kali ini enggak ada lagi PKK perempuan kurang kerjaan. Saya sampai tanya ke Bu Vero singkatannya apa saking lupanya ha-ha-ha. Ternyata singkatannya Pembina Kesejahteraan Keluarga," ujar Ahok.
👪
[JAKARTA] Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama diberi Al-Quran oleh seorang warga yang tak mendukungnya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 ini.
Hal tersebut terjadi ketika Basuki berkampanye dengan melakukan blusukan ke RW. 03, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1).
Seorang pemuda bernama Fikri yang melakukan hal tersebut. Ia mengaku sama sekali tak mendukung Basuki untuk mempertahankan kursi DKI 1 karena dianggapnya sudah menistakan agama.
Namun lain dari warga-warga sebelumnya yang kerap menolak kedatangan Basuki atas kasus tersebut di wilayah yang didatangi, Fikri justru tidak melakukan itu. Ia mengaku memberi kesempatan kepada Basuki untuk menyampaikan kampanyenya kepada warga di kampungnya tersebut supaya warga bisa menilai langsung Basuki.
"Masalah Pak Ahok ini kan penistaan Al-Maidah ayat 51 yang selalu dia bawa masyarakat dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51, saya sih tetap kedatangan Pak Ahok ke kampung saya ini, saya merespons banyak di Kampung banyak yang menolak, wajarlah menolak, Islam itu kan rahmatalilalamin," katanya.
Fikri mengaku, dirinya tak mau mendukung Basuki terpilih lahi karena sesuai ajaran Islam, agamanya tersebut mengutamakan memilih pemimpin yang seagama. Ia juga kerap megikuti Aksi Bela Islam yang dilakukan di Monumen Nasional, baik tanggal 4 November 2016 maupun tanggal 2 Desember 2016 lalu.
"Tapi kalau Ahok kembali terpilih, warga negara yang baik terima dengan lapang dada," pungkasnya.
Usai berbincang dengan Basuki dan memberikan Al-Quran, Fikri juga mendapatkan buku 'A Man Called #Ahok' yang diberikan langsung oleh Basuki. Mereka juga sempat berfoto bersama dengan benda yang diterimanya masing-masing. [D-14]
TEMPO.CO, Jakarta - Konser aksi dukungan kepada pasangan calon Gubernur DKI Jakarta No. 2, Ahok-Djarot sukses digelar. Dalam suasana panas maupun hujan, Slank beserta sejumlah artis berhasil mengajak para Slankers dan pendukung Ahok-Djarot bernyanyi bersama.
"Gue minta tepuk tangan!" seru Kaka di panggung Konser Gue 2 di area Driving Range Senayan Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Februari 2017. Para penonton yang hampir seluruhnya berkemeja kotak-kotak pun bertepuk tangan.
Slank membawakan 12 lagu untuk menghibur para penonton. Dalam beberapa penampilan, Slank berkolaborasi dengan seniman lainnya.
Lagu Pala Lu Peyank berhasil membakar semangat penonton. Meski panas menyengat para penonton asyik bernyanyi bersama hingga memasuki lagu kedua, Generasi Biru.
Setelah lagu kedua selesai, Kaka memanggil Happy Salma keatas panggung. Dibalut baju bernuansa putih, aktris cantik tersebut membaca puisi karya Widji Thukul, Peringatan.
Usai Happy membacakan puisi, Kaka kembali memanggil penyanyi Lala Karmela untuk besama-sama menyanyikan lagu Seperti Para Koruptor. "Kenapa Slank dorong Ahok-Djarot jadi Gubernur. Karena beliau ini hidup sederhana," kata Kata sebelum bernyanyi.
Selanjutnya, Kaka memanggil musisi Steven Jam untuk menyanyikan lagu Begitu Saja.
Setelah itu penonton kembali ikut berdendang menyanyikan lagu Pandangan Pertama. "Setelah diusut-usut kita belum pernah kolaborasi sama artis satu ini. Kalau sama bapaknya pernah. Gita Gutawa!" seru Kaka.
Penyanyi Jazz, Dira Sugandhi selanjutnya muncul menyanyikan lagu Terlalu Manis bersama Slank. "Lagu ini memang harus sama Dira Sugandhi," kata Kaka.
Budayawan Butet Kertaeajasa kemudian muncul membacakan pantun. "Kampanye boleh, tapi boleh tetap boleh jenaka," katanya disambut tepuk tangan penonton.
Selain Kaka, penabuh Drum Slank, Bimbim pun angkat suara. "Kalau kita bener jangan pernah takut. Kita yakinkan kita berjalan di atas kebenaran. Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah menyebarkan virus perdamaian di Indonesia," katanya seraya memainkan musik Virus, Mars Slankers dan Lo Harus Gerak.
Ditengah lagu Lo Harus Gerak, gerimis turun. Namun hal itu tak menyurutkan semangat para penonton. Bersama Kaka, penonton berseru "Gue dua!" Penonton juga semakin bersemangat saat Kaka menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Lagu Peace menjadi penutup Konser Gue 2. Disela lagu, muncul Ahok dan Djarot menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pendukungnya.
DINI TEJA
Selanjutnya, Kaka memanggil musisi Steven Jam untuk menyanyikan lagu Begitu Saja.
Setelah itu penonton kembali ikut berdendang menyanyikan lagu Pandangan Pertama. "Setelah diusut-usut kita belum pernah kolaborasi sama artis satu ini. Kalau sama bapaknya pernah. Gita Gutawa!" seru Kaka.
Penyanyi Jazz, Dira Sugandhi selanjutnya muncul menyanyikan lagu Terlalu Manis bersama Slank. "Lagu ini memang harus sama Dira Sugandhi," kata Kaka.
Budayawan Butet Kertaeajasa kemudian muncul membacakan pantun. "Kampanye boleh, tapi boleh tetap boleh jenaka," katanya disambut tepuk tangan penonton.
Selain Kaka, penabuh Drum Slank, Bimbim pun angkat suara. "Kalau kita bener jangan pernah takut. Kita yakinkan kita berjalan di atas kebenaran. Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah menyebarkan virus perdamaian di Indonesia," katanya seraya memainkan musik Virus, Mars Slankers dan Lo Harus Gerak.
Ditengah lagu Lo Harus Gerak, gerimis turun. Namun hal itu tak menyurutkan semangat para penonton. Bersama Kaka, penonton berseru "Gue dua!" Penonton juga semakin bersemangat saat Kaka menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Lagu Peace menjadi penutup Konser Gue 2. Disela lagu, muncul Ahok dan Djarot menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pendukungnya.
DINI TEJA
bisnis.com: Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 bagi saya memang luar biasa. Pilgub yang mengandung rasa Pilpres sejak awal ini, kembali membuat para sesepuh dunia perpolitikan kembali turun gunung.
Saya mengira, para tokoh politik seperti Susilo Bambang Yudhyono, Megawati Sukarnoputri dan Prabowo hanya mengantar para paslon saat diperkenalkan ke publik, ternyata, semuanya rela cawe-cawe lagi dan memasuki kubangan lumpur demi meraih kursi orang nomor satu di DKI.
SBY mendukung Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat didukung Megawati, sedangkan Prabowo menyokong pergerakan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
SBY sebenarnya sudah menyadari dirinya harus sudah pensiun dari dunia politik, tetapi mantan orang nomor satu di Indonesia itu berdalih situasi Jakarta yang sudah memprihatin jadi alasan dirinya kembali terlibat.
“Mestinya saya pensiun, tapi kenapa saya turun gelanggang? Karena saya melihat situasi yang memprihatinkan. Situasi Jakarta dan situasi tanah air kita,” ujarnya saat menghadiri kampanye Agus-Sylvi di Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (4/2).
Jauh-jauh hari sebelum SBY, Prabowo sudah lebih dahulu turun gunung. Ketua umum partai Gerindra itu ikut blusukan bersama Anies ke Kampung Akuarium, Luar Batang, Jakarta Utara pada 7 Januari.
Bahkan dirinya juga menghadiri kampanye akbar Anies-Sandiaga yang digelar Gelanggang Olahraga Soemantri, Minggu (29/1). Mantan Danjen Kopassus itu optimistis Anies-Sandiaga bisa menjadi Gubernur dan Wakil Gu bernur Jakarta.
“Laporan dari mana-mana, momentum ada di kita. Makanya, saya optimis sekali.”
Mantan presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri juga tak mau kalah. Istri mendiang Taufik Kiemas itu hadir di pertunjukan konser musik bertajuk KonserGue2 yang digelar di Senayan, Jakarta akhir pekan lalu.
Dalam pidatonya, Mega yakin pasangan yang diusungnya itu bisa terpilih lagi dan mampu membawa Jakarta menjadi lebih baik.
“Saya dengan mantap, tanpa ragu-ragu,” ujar Megawati, Sabtu (4/2).
Lantas, kenapa ketiga ‘pendekar politik’ ini rela mengotori tangan mereka hanya untuk urusan Pilkada? Pertempuran tiga sesepuh ini bukan tanpa sebab. Ya, Jakarta adalah daerah yang harus dikuasai.
Menurut beberapa pakar politik, Pilkada DKI kali ini merupakan batu loncatan sebelum Pemilihan Presiden 2019. Bisa menguasai Jakarta berarti sudah mendapat modal berharga.
Hal inilah yang membuat Pilkada DKI kali ini tensinya sangat panas, karena sangat besar potensinya untuk menjadi pijakan di Pilpres nanti.
Sandiaga Uno bahkan sudah memberi bocoran bahwa Prabowo akan kembali maju dalam Pilpres 2019 nanti. Tak bisa dipungkiri memang, dukungan terhadap Prabowo memang masih besar dan rasa sakit hati pendukungnya untuk membalas ‘kekalahan’ di Pilpres 2014 lalu jadi salah satu faktor yang tidak bisa dikesampingkan.
Meski mengaku belum terlalu memikirkan soal Pilpres, Prabowo sudah memberi jawaban yang tersirat. “Saya mau istirahat, dari umur 18 tahun saya enggak pernah libur, cuti atau istirahat. Tapi saya tidak rela meninggalkan ‘panggung’ saat Indonesia masih seperti ini,” tegas Prabowo saat memberi arahan kepada kadernya di JIExpo beberapa waktu lalu.
Dari Cikeas, SBY tentunya sudah memperhitungkan secara masak ketika mengorbankan masa depan anaknya di dunia militer dan menceburkannya ke dunia politik.
Agus sendiri diprediksi dicalonkan di Pilpres nanti. Tandanya, suami Annisa Pohan ini memberi jawaban ‘ngambang’ saat mendapat pertanyaan soal pencalonan di Pilpres 2019 pada Debat Pilgub yang pertama. Hal ini mengindikasikan ada agenda tersendiri terkait majunya Agus di Pilgub DKI.
Ahok yang diprediksi banyak orang jadi Wapres Joko Widodo di Pilpres 2019 nanti bahkan tidak mau menjawab pertanyaan ini, justru Djarot yang menjadi Deputi rela maju untuk menyelesaikan permasalahan.
Menarik memang mencermati dan memprediksi pergerakan politik di tengah panasnya suasana jelang pencoblosan pada 15 Februari. Jadi, siapa yang akan kuasai Jakarta?
👄
Merdeka.com - Debat kedua Pilgub DKI Jakarta yang digelar di Hotel Bidakara, semalam, masih diwarnai saling serang antar calon gubernur dan wakil gubernur. Namun yang tampak mencolok adalah ketika calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat dikeroyok dua rivalnya yakni pasangan Agus Yudhoyono- Sylviana Murni dan Anies Baswedan- Sandiaga Uno.
Publik menyaksikan saat Ahok-Djarot diserang habis-habisan soal reformasi birokrasi yang dijalankan mereka selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Tema reformasi birokrasi memang membuat panas suasana debat. Selama ini Ahok-Djarot dikenal tidak kompromi mencopot, memecat anak buah yang dinilai tidak becus kerja. Tidak hanya itu, berulang kali Ahok juga memarahi anak buahnya di depan publik jika tak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Sikap itu yang jadi peluru bagi Agus Yudhoyono mengkritik cara Ahok melakukan reformasi birokrasi yang dinilai membunuh karakter pegawai negeri di lingkungan Pemprov DKI. Dia menilai, reformasi birokrasi yang dilakukan Ahok-Djarot dibangun dengan cara represif.
"Saya menduga karena birokrasi yang dibangun penuh rasa takut, diancam, dimutasi, bahkan dipenjara ditampilkan di depan publik. Harga diri (PNS) dihancurkan padahal mereka punya keluarga. Ini seakan tidak dipedulikan dengan alasan meningkatkan kinerja," tegas Agus saat debat kedua Pilgub DKI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1).
Agus kembali mengkritik pembangunan reformasi birokrasi di era Ahok-Djarot. Menurutnya, calon petahana membuat anak buah selalu merasa ketakutan. PNS merasa takut dipecat jika melaporkan pekerjaan yang tidak bagus. Akibatnya, aparatur sipil negara hanya melaporkan apa yang membuat Ahok-Djarot senang.
"Reformasi birokrasi dibangun dengan represif, tidak konstruktif. Bukannya anak buah diarahkan tapi dipecat. Akhirnya mereka takut dipecat jadi tidak dilaporkan. Ini masukan langsung dan temuan kami di lapangan," tegasnya.
Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan juga melontarkan sindiran terhadap gaya kepemimpinan Ahok-Djarot dalam membangun reformasi birokrasi. Dia merasa tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) tidak lagi cocok dipakai era sekarang. Seharusnya kini harus dilakukan pemerintahan terbuka (open governance).
Anies menyinggung belakangan kinerja para aparatur Pemprov DKI Jakarta hanya mementingkan tunjangan. Sehingga dia melihat para abdi negara seolah menjalani kerja paksa lantaran mengejar tunjangan.
"Tidak hanya memberikan iming-iming tunjangan, budaya kerjanya juga harus merangkul bukan memukul," tegasnya.
Serangan terhadap Ahok-Djarot tampak jelas saat calon Wakil Gubernur DKI nomor urut tiga Sandiaga Uno bertanya kepada Sylviana mengenai pengalamannya sebagai birokrat lebih dari 30 tahun di Pemprov DKI Jakarta. Terutama pengalamannya selama dipimpin Ahok selama menjadi gubernur DKI.
"Bagaimana reformasi birokrasi di era Pak Basuki?" tanya Sandiaga.
Strategi adu domba ini disadari Agus Yudhoyono. Putera sulung presiden ke-6 RI ini merasa dimanfaatkan pasangan nomor 3 itu untuk dibentrokan kepada Ahok-Djarot.
"Saya melihat tak-tiknya baik sekali, bertanya kepada kami untuk menyerang nomor 2 (Ahok-Djarot)," kata Agus.
Aksi Ahok mencopot para pejabat di lingkungan Pemprov DKI kerap menuai kritik. Namun cara itu dianggap terbaik untuk meningkatkan kinerja para birokrat. Selama memimpin DKI, Ahok dan Djarot mengklaim telah melawan ketidakadilan sosial. Ahok mencontohkan ketika PNS mengingkari sumpah jabatan dengan melakukan pungli, pihaknya berani menindak tegas dan menyingkirkan mereka. "Birokrasi kita akan sejajar birokrasi dunia, melayani rakyat, karena rakyat bos kami, kami pelayan," kata Ahok.
Calon wakil gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, mengatakan untuk promosi, sanksi dan lain-lain memiliki ukuran jelas. Hal ini dilakukan agar pelayanan ke warga cepat bebas dari Pungli.
"Kalau lambat eksekusi kebijakan dengan menyesal dan dengan senang hati kami ganti. Untuk pergantian dengan cara lelang terbuka," ucap Djarot.
[noe]
✌
JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama datang ke Pulau Pramuka November 2016 lalu, untuk melihat program budidaya ikan kerapu. Basuki alias Ahok menebarkan benih ikan kerapu bersama warga di sana.
Dia juga mengajak warga bergabung melaksanakan program Pemprov DKI tersebut. Namun, hal yang dibicarakan usai kedatangan Ahok ke Pulau Pramuka justru soal dugaan penodaan agama.
Di pulau itu, Ahok sempat mengutip surat Al Maidah ayat 51 yang kemudian menjadikannya sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Proses persidangannya masih berlangsung.
Namun, bagaimana kabar program budidaya ikan kerapu itu sendiri?
Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kepulauan Seribu, Sutrisno, mengatakan program tersebut berkembang baik. Menurut Sutrisno, banyak masyarakat yang berminat melaksanakan program itu.
"Banyak sekali ya, ada 18 kelompok yang sudah pengin segera dibantu untuk budidaya," ujar Sutrisno, kepada Kompas.com, Minggu (22/1/2017).
Satu kelompok berjumlah sekitar 10 orang. Maka, ada sekitar 180 orang yang mengikuti program budidaya ikan tersebut dan tersebar di Pulau Panggang, Pulau Pari, Pulau Tidung, serta lainnya.
Sutrisno mengatakan, sebenarnya program ini diikuti orang per orang. Namun mereka dibentuk menjadi satu kelompok untuk bekerja sama mengurus kotak jaring di satu lokasi.
"Nah segala fasilitasnya dari kami, termasuk pakan ikan," ujar Sutrisno.
Penghasilan UMP
Sutrisno menjelaskan bahwa Pemprov DKI berupaya memberi warga penghasilan senilai UMP tiap bulannya. Oleh karena itu, jumlah kotak jaring yang mereka urus sudah disesuaikan.
Ahok pernah menyampaikan daya tarik program ini adalah pembagian untung 80:20. Warga pulau mendapatkan 80 persen keuntungan sedangkan Pemprov DKI mendapat 20 persen.
Pembagianya, hasil kotor dari budidaya ikan kerapu akan dikurangi biaya benih dan pakan. Setelah itu untuk warga dan untuk pengumpul modal yaitu Pemprov DKI.
"Sarana dan prasaran enggak usah dihitung karena itu dari kami (Pemprov DKI)," ujar Sutrisno.
Tapi, warga harus bersabar karena budidaya ikan kerapu baru bisa menghasilkan setelah sekitar tujuh bulan.
"itulah bedanya budidaya dan tangkap. Kalau budidaya, harus kerja dulu baru membuahkan hasil yang langsung besar. Kalau tangkap, memang cepat penghasilannya tapi hari itu saja dan enggak ada kepastian," ujar Sutrisno.
(Baca: Bahagianya Ahok Saat Menangkap Ikan Kerapu di Kepulauan Seribu)
Dorong budidaya
Sutrisno mengatakan program ini juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Sebab, pemerintah memang gencar mengajak warga melakukan budidaya ikan sejalan dengan pengetatan penangkapan ikan.
"Kalau menangkap ikan itu sudah kami atur, misalnya penggunaan alat tangkap berbahaya kami larang. Boleh tangkap, tapi tidak merusak lingkungan," ujar Sutrisno.
Sutrisno menuturkan, budidaya ikan akan menjadi tren di Kepulauan Seribu.
Ahok sudah menebar benih ikan kerapu saat berkunjung ke sana pada November 2016.
Jika lancar, ikan kerapu bisa dipanen sekitar 6 atau 7 bulan setelahnya yaitu Mei atau Juni 2017. Ahok ingin ikut memanen ikan kerapu bersama warga pulau.
✌
Liputan6.com, Jakarta Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat blusukan di Jalan Apel RT 02 RW 12, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Saat menyapa warga, dia menyampaikan bahwa pasangan nomor urut dua Pilkada DKI 2017 dimusuhi oleh para koruptor.
"Saya dan Pak Basuki ini dalam tanda kutip dimusuhi oleh para koruptor. Makanya banyak yang protes," tutur Djarot di Ciracas, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
BACA JUGA
Padahal, kata dia, program yang dijalankan Pemprov DKI semasa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot serba kepalang tanggung. Jika diteruskan, lanjutnya, maka nantinya akan dapat mencapai tujuan yang maksimal.
"Saya sama Pak Basuki ini sudah nanggung. Sudah separuh jalan. Warga banyak yang sampaikan bahwa kita sudah kepalang tanggung. KJP sudah nanggung. Kita tingkatkan sampai kuliah dapat Rp 18 juta. Indeks Pembangunan Manusia kita sudah hampir 80 persen dan nanti akan menyamai kota-kota besar yang lain," jelas dia.
Djarot pun menegaskan, pasangan Ahok-Djarot sangat menjunjung transparansi. Dalam masa kepemimpinan mereka, ada banyak praktik rasuah yang berhasil dihilangkan dengan sejumlah program.
"Makanya pungli sekarang nggak ada karena bayarnya nggak ke orang tapi langsung ke bank. Dulu kan gitu sampai makam saja dibisniskan. Bayar Rp 15 juta. Ini bertahun-tahun terjadi makam fiktif. Sekarang ya nggak ada. Kalau biayanya Rp 100 ribu ya segitu. Langsung transfer," beber Djarot.
Djarot sendiri tiba di lokasi bluskan 13.40 WIB. Kedatangan mantan Wali Kota Blitar itu langsung disambut oleh 12 ibu-ibu berpakaian gamis merah yang memainkan qosidah dan salawat.
Djarot pun langsung memasuki Posko Solidaritas Merah Putih atau Solmet. Puluhan warga menyambut kedatangan Djarot dengan lagu Hip-Hip Hura-Hura yang dimodifikasi liriknya menjadi bentuk dukungan kepada Ahok-Djarot.
Salah satu tokoh warga, Suprapto menyampaikan, warga RW 12 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, mengaku siap memenangkan pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI 2017.
"Kami semua di sini anak-anak Soekarno yang siap menangkan Ahok-Djarot satu putaran," ujar Suprapto.
JPOST: Legal cases implicating Islam Defenders Front (FPI) leader Rizieq Shihab will likely boost Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama’s electability, which has been in decline according to recent surveys since the start of his blasphemy trial, researchers have said.
Rizieq, an ardent critic of Ahok’s, has been reported to police for allegedly dishonoring the country’s first president, Sukarno, and Pancasila, the nation’s founding principles. He has also been reported for allegedly defaming Christianity.
A senior political researcher with the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Syamsuddin Haris, said Rizieq’s alleged involvement in those cases would lead the public to see Ahok in a positive light after prolonged hatred toward the governor, who stands accused of having insulted Islam.
“Ahok still has a chance to win the election, although I predict the electoral process will include two rounds,” Syamsuddin said in a discussion on Thursday.
Similarly, Populi Center director Usep S Ahyar said Rizieq’s cases would turn people to support Ahok. “People will say Ahok’s critic is doing this and that,” he said.
After questioning Rizieq for allegedly dishonoring Pancasila last week, West Java Police said on Thursday they had moved from a preliminary investigation into Rizieq to a full investigation.
Meanwhile, Ahok’s blasphemy case is heard every Tuesday at the North Jakarta District Court, with hearings temporarily taking place at the Agriculture Ministry in South Jakarta. (ebf)
✌
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan masyarakat tak perlu heran dengan gaya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terkenal kasar saat bicara.
"Ini gak aneh ada orang seperti ini. Saya kira Jakarta memerlukan tokoh seperti ini," kata Arbi Sanit di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2017) sore.
Dalam diskusi bertema Menelisik Harta Kekayaan Tiga Kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2017, Arbi Sanit mengatakan Jakarta butuh pemimpin yang berani dan banyak akal.
"Keras, tegas, lihai, banyak akal, berani mengambil tindakan atau risiko," ujarnya.
Menurut dia, gaya kepemimpinan Ahok layaknya Gubernur DKI Jakarta era 1966-1977, Ali Sadikin.
"Itu orang (Ahok) bicaranya kasar, maaf, Ali Sadikin juga bicara kasar," katanya.
Lanjut dia, Ali Sadikin pun pernah menampar sopir truk saat Jalan Bypass selesai.
"Kenapa? Karena dulu di tengah jalan ada rumput hijau, lalu sopir truk mutar di situ. Siapa yang nggak marah?" katanya.
Menurutnya, dibandingkan dua pasangan calon gubernur DKI lainnya, Ahok sudah terlihat bukti-bukti pengalamannya hingga keberaniannya mengambil risiko.
"Ahok tahu trik-trik mengolah seluruh potensi Jakarta untuk kemajuan Jakarta dan dulu hanya ada pada Ali Sadikin. Baru sekarang 30 tahun ada lagi (seperti Ali Sadikin)," kata Arbi.
"Jadi kalau ini tidak terpilih lagi, saya kira Jakarta akan merosot. Masyarakat Jakarta ini memang perlu ketegasan, perlu inisiatif, dan arah yang jelas," tambah dia.
👄
JAKARTA (Pos Kota) – Istri mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santosa, Merry Roeslani, mengirim ‘surat cinta’ kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), calon petahana gubernur dalam Pilkada DKI 2017. Dalam surat yang ditulis tangan itu, wanita 91 tahun ini mendukung penuh langkah Ahok untuk terus menyebarkan benih-benih kejujuran kepada warga Jakarta.
Selain dukungan dari Merry Hoegeng, anak-anak dan cucu-cucu Hoegeng datang ke Rumah Lembang di Jalan Lembang Mo. 27, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016). Kedatangannya mereka sebagai bentuk dukungan terhadap calon gubernur nomor urut 2 ini.
Selain mengirim surat, Ibu Merry Hoegeng, lewat anaknya, juga memberi dua buku otobiografi almarhum Hoegeng. Buku ini buku khusus diberikan kepada Ahok dan tidak diperjualbelikan.
“Eyang nulis sendiri dan nggak ada di toko buku. Buku pertama ditandatangani eyang. Jadi, buku ini diberikan kepada orang spesial yang menurut eyang layak diberikan buku itu. Itu mengenai perjalanan hidup beliau,” ujar cucu Hoegeng, Rama Hoegeng. .
Menurutnya, pemberian buku itu untuk menyemangati Ahok agar terus hidup sederhana dan jujur. Buku ini juga diharapkan memotivasi Ahok untuk terus mengabdi bagi bangsa dan negara.
“Semoga buku-buku ini bermanfaat bagi Pak Ahok dan dibaca oleh anak-anaknya dan keluarga Pak Ahok di Belitung,” harapnya.
Rama melanjutkan, tidak ada pesan khusus dari istri Hoegeng. Namun ia berpesan agar Ahok berjuang di jalan kebenaran dan kejujuran.
Menanggapi dukungan tersebut, Ahok mengaku sangat mengagumi sosok mantan Kapolri Hoegeong. Saking jujurnya, kata Ahok, muncul sindiran yang sangat tajam tentang kejujuran di Indonesia.
“Di Indonesia hanya ada 2 orang polisi yang jujur, satu mantan Kapolri Hoegeng dan satunya lagi polisi tidur. Ini sindiran yang sangat tajam. Kita ingin ada hoegeng-hoegeng baru di Kepolisian,” harapnya.
Ahok berharap masyarakat Indonesia bisa meniru kejujuran Hoegeng. “Sosok Hoegeng bisa menjadi inspirasi bagi semua orang, terutama aparat polisi. Saya berharap agar polisi Indonesia meniru kesederhanaan dari pak Hoegeng,” pungkas Ahok.
Berikut isi surat Merry Hoegeng yang dibacakan langsung oleh Ahok.
Ananda Ahok,
Selamat berjuang, semoga sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
Salam manis dari Ibu Merry Roeslani Hoegeng Santoso
Depok, Desember 2016.
Saat Ahok membacakan surat itu, suasana hening. Warga yang berada di Rumah Lembang riuh bertepuk tangan usai surat selesai dibacakan. (ikbal/yp)
Saat Ahok membacakan surat itu, suasana hening. Warga yang berada di Rumah Lembang riuh bertepuk tangan usai surat selesai dibacakan. (ikbal/yp)
👪
Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan Cagub Pilkada DKI nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat tidak mau memanjakan masyarakat Jakarta dengan memberikan bantuan sosial yang tidak mendidik, tetapi memberikan layanan publik yang berkeadilan sosial sesuai Pancasila, sila ke-5.
"Siapapun anda, asal memiliki KTP DKI atau mereka yang tidak mempunyai KTP DKI kalau sakit masuk Puskesmas akan kita urus, dan jika masuk rumah sakit memilih kelas 3 akan kami tanggung. Jadi mau maki-maki saya dan mendemo saya tetapi kalau sakit asalkan mau masuk kelas 3 akan ditanggung oleh Pemprov DKI,” tegas Basuki di hadapan sejumlah warga yang hadir ke Rumah Lembang, Rabu (14/12/2016).
Menurutnya, hal itulah yang dimaksud dengan implementasi dari Sila Pertama dalam Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Untuk itulah Basuki mengingatkan kepada semua calon pejabat dan pejabat yang hidup di negeri yang memiliki falsafah hidup Pancasila, harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya.
Menurutnya, semuanya bisa dimulai dari anak-anak, seperti memberikan vaksin, Kartu Jakarta Pintar, anak-anak diberikan gizi yang baik, seperti melalui subsidi daging sapi dengan harga Rp35.000/kg.
Lalu, untuk para orang tua dan lansia naik bus transjakarta tidak bayar, menikmati fasilitas RPTRA, sesekali anak-anak di RPTRA dijemput untuk diajak jalan-jalan.
"Saya ingin semua dari anak-anak, bapak ibu, nenek kakek terlayani. Karena keluarga yang baik akan melahirkan anak yang baik dan negara akan menjadi baik. Kalau keluarga kecil sudah pecah belah tiada guna," imbuhnya.
Pihaknya pun telah mewujudkan semua program diatas tadi saat menjabat sebagai Gubernur dan akan terus ,elakukan peningkatan pelayanan setiap tahunnya.
Sementara, untuk pengembangan ekonomi rakyat, saat ini juga sedang didorong program bagi hasil 20% untuk Pemda DKI dan 80% rakyat yang mendapatkan pemberdayaan, salah satunya budidaya ikan, dll.
"Saya yakin kalau pemerintah mau menolong orang yang rajin dan mau bekerja, dengan memberikan ketrampilan, tentunya harkat dan martabat orang tersebut akan naik,” ujarnya.
Seperti halnya, bagi warga yang tinggal di rusunawa, Basuki juga berharap dapat membantu kehidupan warga, sehingga ke depan tidak perlu tinggal dirusunawa, tapi setelah anak-anaknya sukses, bisa memiliki rumah sendiri yang lebih bagus dari rusunawa.
"Saya selalu bilang sama ibu bapaknya. Masa ibu dan bapak mau doain anaknya terus tinggal di rusun. Ini kan kejam namanya. Seharusnya kan generasi penerusnya tidak tinggal di rusun lagi, ada perkembangan dan maju," jepasnya.
Basuki berkomitmen tidak mau memanjakan rakyat, tidak mau memberikan bantuan tetapi kita mau memberikan keadilan sosial dengan cara mengadministrasi keadilan sosial itu dengan baik. "Inilah konsep amal sosial yang dimiliki Basuki dan Djarot,” pungkasnya.
👍
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pedagang Bandeng Presto, Seno (44), buntuti kemana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok blusukan.
Meski Seno harus melalui gang-gang sempit dengan menggunakan motor dilengkapi boks besar berisikan dagangan di belakangnya.
Seno terkejut saat melihat Ahok berada di tengah-temgah kerumunan di pinggir jalan, sekitar RT 07/RW 07, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Dia memberhentikan kendaraan roda duanya, untuk bersalaman dengan Ahok.
Seusai bersalaman, ternyata Seno tetap mengikuti Ahok. Dia naik motor dengan boks besar bertuliskan, 'Bandeng Presto Juwana Mas Seno'.
Seno membuntuti Ahok blusukan ke gang-gang sempit. Pedagang presto itu, akhirnya berkesempatan berdialog dengan Ahok.
Tadinya, Seno hendak memberikan Ahok dagangannya, yakni presto ukuran kecil. Tapi, Ahok menolak.
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut, memilih untuk membelinya, sesuai harga jual Rp10 ribu.
"Kita beli boleh ya? Aku mau tes (rasanya)," ucap Ahok. "Yang gede saja, jangan yang kecil," ucap Seno.
"Ada yang gede?" tanya Ahok. "Tapi yang gede habis," jawab Seno.
"Tanpa tulang. Bikin sendiri ya?" tanya Ahok. "Iya buatan sendiri," kata Seno.
Dagangannya sudah dibeli, ternyata Seno tetap mengikuti Ahok blusukan dari belakang.
Meski terlihat kesulitan, sebab, jalan yang dilalui Ahok begitu sempit.
"Saya sengaja ikutin. Orang kerja betul dia. Revolusi mental ini," tutup Seno. (*)
💦
✌
Metrotvnews.com, Jakarta: Calon gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama tetap menggembar-gemborkan pemerintahan tanpa korupsi jika dia terpilih lagi memimpin Ibu Kota. Menurutnya, korupsi adalah awal dari setiap permasalahan.
"Akar segala masalah negara adalah korupsi. Untuk menyelesaikannya cuma transparansi, enggak ada pilihan. Seluruh kebijakan transparan," kata Ahok di Rumah Lembang, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).
Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengklaim dirinya menjalankannya pemerintahan yang transparan. Salah satunya dengan penerapan transaksi nontunai di setiap anggaran.
"Kita beli tanah segala macam enggak pakai duit tunai, supaya kita bisa lacak. Eh, kita pakai non tunai, malah gak beli tanah sama sekali," terang Ahok.
Ahok juga menerapkan transparansi pada pengumpulan dana kampanye. Ahok-Djarot Saiful Hidayat hanya menerima uang kampanye melalui satu rekening. Ahok bilang, temannya banyak yang protes dengan kebijakan tersebut.
"Teman saya punya uang banyak. `(Dia bilang) Lu (Ahok) ngapain ngumpulin duit? Terus foto cuma ngumpul puluhan juta. Lu mau duit? Gua kasih Rp30 miliar`. Saya bilang, pejabat publik bukan dimiliki orang tertentu, tapi milik banyak orang," tandas Ahok.
(NIN)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipeluk erat Kustia, warga Jalan Anggur Dalam III, Cilandak Selatan, Jakarta Selatan.
"Akar segala masalah negara adalah korupsi. Untuk menyelesaikannya cuma transparansi, enggak ada pilihan. Seluruh kebijakan transparan," kata Ahok di Rumah Lembang, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).
Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengklaim dirinya menjalankannya pemerintahan yang transparan. Salah satunya dengan penerapan transaksi nontunai di setiap anggaran.
"Kita beli tanah segala macam enggak pakai duit tunai, supaya kita bisa lacak. Eh, kita pakai non tunai, malah gak beli tanah sama sekali," terang Ahok.
Ahok juga menerapkan transparansi pada pengumpulan dana kampanye. Ahok-Djarot Saiful Hidayat hanya menerima uang kampanye melalui satu rekening. Ahok bilang, temannya banyak yang protes dengan kebijakan tersebut.
"Teman saya punya uang banyak. `(Dia bilang) Lu (Ahok) ngapain ngumpulin duit? Terus foto cuma ngumpul puluhan juta. Lu mau duit? Gua kasih Rp30 miliar`. Saya bilang, pejabat publik bukan dimiliki orang tertentu, tapi milik banyak orang," tandas Ahok.
(NIN)
✌
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipeluk erat Kustia, warga Jalan Anggur Dalam III, Cilandak Selatan, Jakarta Selatan.
Kustia mengaku terharu bisa bertemu langsung dengan Ahok.
Kustia yang mengenakan daster itu, langsung memeluk erat Ahok.
Bukan tanpa alasan, Kustia mengucapkan terima kasih lantaran dapat berobat gratis menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Baca: Pengurus Masjid: Pak Ahok Kalau Memimpin Sih Bagus, Banyak Perubahan, Tapi Mulutnya Itu
Kustia menderita stroke sejak tiga tahun lalu.
Kaki kustia tak dapat digunakan lantaran lumpuh.
Diperparah dengan biaya perawatan di Rumah Sakit yang mahal.
Untungnya, Kustia dapat BPJS saat Ahok memimpin Jakarta.
Baca: Ahok Borong Es Goyang Saat Blusukan di Cilandak
Kini, kondisi Kustia jauh lebih baik lantaran rutin mengecek kondisinya di Rumah Sakit Marinir, Pasar Minggu, Cilandak, Jakarta Selatan.Kedua kakinya yang lumpuh sudah dapat digunakan.
Karenanya, dia terharu saat Ahok menyambangi wilayahnya.
"Saya langsung ketemu orangnya, terharu. Berkat Pak Ahok, ibu berobat tidak bayar. Zaman dulu mana ada berobat enggak bayar," ucap Kustia di kediamannya, Jalan Anggur Dalam III, Cilandak Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2016).
Kustia menangis, mukanya memerah, dan memeluk Ahok.
Kustia pun tak menyia-nyiakan pertemuannya dengan Ahok.
"Terima kasih banyak Pak," kata Kustia seraya mengelap air matanya dengan daster.
Kustia mendoakan Ahok yang tengah dijerat kasus dugaan penistaan agama.
Kustia berharap Ahok bisa melewati musibah yang tengah menimpanya.
Sebab, Kustia merasa, banyak perubahan saat Ahok memimpin Jakarta.
"Yang bikin Jakarta bersih dari dia. Saya doain yang baik-baik. Dia banyak buktinya kok," tutur Kustia.
💦
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, melakukan aksi di luar dugaan saat mengunjungi kawasan Taman Anggrek dan RW 07 Kampung Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Ahok memanjat pagar tembok pembatas kali.
Ia penasaran lantaran warga mengeluhkan soal tembok yang menurut warga menjadi penyebab banjir itu.
Ini pertama kalinya Ahok memanjat tembok saat blusukan.
Ia tampak hati-hati saat memanjat tembok tersebut.
Tak ada tangga untuk menaiki tembok itu. Ahok melihat ke bawah sambil memegang bagian atas tembok.
Mantan Bupati BelitungTimur ini tampak berbicara dengan warga saat memanjat tembok.
Tak jelas apa yang dibicarakan Ahok dengan warga tersebut.
"(Kondisi kalinya) dangkal dan sempit," kata Ahok kepada wartawan yang meliput di bawah.
Ahok kembali berjalan dan menuju ke lokasi selanjutnya.
Ia kembali diajak untuk melihat pembatas kali tersebut.
Kali ini, ia diperlihatkan tembok penghalang aliran kali.
"Itu ada tembok dari pabrik, Pak. Jadi, alirannya dialihkan dan berimbas ke kavling tanaman hias warga," kata salah seorang penjual.
"Pabrik apa?" tanya Ahok.
"Saya enggak tahu apa," kata penjual.
"Harusnya enggak seperti ini kan," kata Ahok lagi.
Kemudian, Ahok diajak oleh salah satu warga di RT 07/07, Kebagusan, untuk melihat kali yang kerap membuat banjir permukimannya.
Di tempat ini, Ahok kembali melakukan aksi nekat.
Ia menaiki tangga untuk melihat kali yang dibatasi tembok setinggi lima meter itu.
Ahok tampak mengambil foto kali tersebut.
Dari bawah, salah seorang warga mengatakan bahwa aliran kali tersebut dibelokkan oleh pemilik bangunan ke belakang permukiman warga.
Ahok pun tampak kesal. "Makanya, dia belokin sendiri. Ini bagus ditembokin, tetapi orang-orang ini bagaimana buang airnya?" kata Ahok.
"Semua turun masuk ke sini. Dia (tembok) kalau di kasih lubang, semua turun masuk ke sini. Orang ini lembah kok," kata Ahok.
Menurut dia, kondisi ini terjadi karena ada masalah terkait izin mendirikan bangunan (IMB).
Ahok menduga, saat memberikan IMB, pemerintah tak memikirkan pembuangan air kampung.
"Kamu hitung nih. Ini kan lembah. Kalau air banyak datang, mau lari ke mana?" kata dia.
Ahok pun berencana untuk meminta nomor kontak pemilik lahan di pinggir kali agar bisa membeli lahan lapang tersebut sehingga bisa dibikin sumur resapan untuk menanggulangi banjir di Jakarta.(Kahfi Dirga Cahya)
✌
FE Unsyiah : Oleh : Dr. Hasan Basri, M.Com
Suatu studi pada tahun 2008 di 39 kota di Indonesia yang menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah  menyimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa tidak puas terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi dan melaporkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Chene, 2009). Sehingga, tidak mengherankan bila isu-isu seperti minimnya akuntabilitas, kesalahan pengelolaan sumber daya, kurangnya efisiensi dan efektivitas lembaga-lembaga pemerintah, sering disuarakan oleh berbagai media dan lembaga swadaya masyarakat pemerhati korupsi.
Lemahnya pengelolaan dana publik saat ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi telah menjadi fenomena global (Owechi, 2012). Malaysia, misalnya, walaupun telah melakukan berbagai inisiatif, Â pendekatan, dan transformasi dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam mengelola dana publik, namun berdasarkan bukti yang ada menunjukkan bahwa mereka juga masih menghadapi berbagai masalah berkaitan dengan inefisiensi, korupsi, dan skandal pengelolaan dana publik (Nabiha, 2011), walaupun hal tersebut tidak separah yang terjadi di Indonesia.
Dalam konteks Aceh, isu-isu yang berkaitan dengan lemahnya sistem pengelolaan dana publik semestinya menjadi perhatian khusus pemerintah. Status Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus telah mendongkrak peningkatan aliran dana publik yang dikelola pemerintah daerah. Di tahun 2013, misalnya, Pemerintah Provinsi Aceh menerima transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 8,2 triliun. Jika diakumulasi dengan penerimaan pemerintah kabupaten/kota, jumlahnya mencapai Rp28,3 triliun (The Globe Journal, 30/12/2012). Dengan jumlah dana yang diterima begitu besar, sebenarnya Pemerintah Aceh memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menggunakan dana ini untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik.
Sayangnya, lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Aceh saat ini belum memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola dan membelanjakan dana publik secara efektif dan efisien. Hal lain yang masih menjadi masalah utama adalah korupsi. Lembaga FITRA pada tahun 2012 lalu bahkan menempatkan Pemerintah Aceh sebagai pemerintah daerah terkorup nomor dua setelah Jakarta (Aceh National Post, 14/12/2012). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau berdasarkan hasil Analisis Belanja Publik Aceh (PECAPP) mengelompokkan Aceh sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia yang pendapatan perkapitanya masuk dalam tiga besar setelah Papua dan Kalimantan Timur, namun ironisnya berada dalam kelompok empat besar daerah termiskin di Indonesia.
Adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan harapan semua pihak dan sangat penting bagi pembangunan suatu negara atau daerah. Hal ini dapat meyakinkan masyarakat dan negara donor bahwa pemerintah menggunakan dana-dana publik secara tepat dan benar. Di samping itu, juga akan memberikan kesan yang bagus kepada pihak swasta terutama investor bahwa pemerintah telah menciptakan suatu iklim yang kondusif untuk penanaman modal. Sistem manajemen keuangan yang disebutkan di atas meliputi: penganggaran, pengendalian internal, aliran dana, laporan keuangan, dan mekanisme pemeriksaan.
Untuk menjamin semua itu terwujud, maka semua aktivitas pengelolaan  dana publik harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance). Berbagai versi pengertian good governance telah diberikan oleh para ahli, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa good governanceadalah menyangkut bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikontrol dengan cara-cara yang dapat menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Dalam aspek ekonomi dan administrasi, prinsip-prinsip good governance meliputi adanya hal-hal yang dapat meningkatkan akuntabilitas publik, transparansi, menghormati dan memperkuat aturan-aturan hukum, serta anti terhadap korupsi (Rogers, 2007). Prinsip-prinsip dasar good governance ini baru akan bermakna bila semua aparatur pemerintahan dari berbagai tingkat manajemen memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk  menerapkannya. Jika tidak diterapkan, good governance hanya akan menjadi slogan pencitraan semata.
Saat ini sudah banyak bukti menjunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar good governance, terutama dalam hal pengelolaan dana publik, belum sepenuhnya dijalankan dan masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan Pemerintah Aceh sering dikritik dan disorot oleh lembaga pemerhati korupsi terhadap kegagalannya mengelola dana publik secara baik, terutama dalam proses penganggaran, implementasi, serta pelaksanaan prosedur akuntansi.
Kita ambil contoh kasus dalam hal manajemen penganggaran. Beberapa studi mengidentifikasikan bahwa manajemen penganggaran pemerintah Aceh belum berjalan dengan baik. Hampir setiap tahun proses perencanaan hingga pengesahan APBD provinsi maupun kabupaten/kota selalu molor dari waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan dan undang-undang (UNDP, 2012). Ironisnya, keterlambatan perencanaan dan pengesahaan anggaran telah menjadi hal yang dianggap lazim baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Padahal keterlambatan tersebut memiliki implikasi yang sangat besar terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.
Ketepatan waktu pengesahan APBD baik di provinsi maupun kabupaten/kota sangat penting untuk menjamin bahwa pemerintahan berfungsi dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini juga untuk menciptakan suatu pemerintahan yang taat fiskal mulai dari perencanaan, implementasi, pelaporan, dan komitmen terhadap semua aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana publik harus menjadi perhatian yang sangat serius dari segenap aparatur Pemerintah Aceh seperti yang selalu diingatkan oleh Gubernur. Karena, melalui pelaksanaan prinsip-prinsip good governance inilah akan memungkinkan  terciptanya suatu pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang pada gilirannya akan bermuara pada percepatan proses peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Semoga. [ ]
Penulis adalah Dosen Prodi Akuntansi FE Unsyiah, saat ini merupakan visiting scholars di Graduate Institute of Technology Management, University of Tainan, Taiwan.
Tulisan ini sudah pernah dimuat di Majalah Aceh Economic Review, Terbitan Biro Perekonomian Setda Aceh, Edisi Juli-September, 2013
👀
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ditahannya Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur, menambah panjang daftar mantan menteri era presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Total ada lima mantan menteri di era kepemimpinan SBY yang tersangkut kasus korupsi. Tiga di antaranya telah divonis bersalah yakni Andi Mallarangeng, Suryadharma Ali, dan Jero Wacik.
Sedangkan dua lagi masih berstatus tersangka, yakni Siti Fadilah Supari dan Dahlan Iskan.
Berikut kelima menteri di era SBY yang tersangkut kasus korupsi.
1. Andi Mallarangeng (Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga)
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
Andi dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri dengan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Hakim menyatakan, Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2 miliar dan 550.000 dollar AS dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.
2. Jero Wacik (Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
Jero Wacik didakwa menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM.
Selama menjadi Menbudpar, sejumlah mantan anak buah Jero mengaku mantan bosnya kerap menggunakan DOM untuk kepentingan pribadi, seperti jalan-jalan dengan keluarga, pijat refleksi, dan membeli bunga.
Demi menutup penggunaan DOM yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, anak buahnya harus menggelembungkan harga dan membuat laporan perjalanan dinas fiktif.
Begitu digeser ke Kementerian ESDM, Jero merasa DOM-nya terlalu kecil dibandingkan dengan kementerian yang lama. Oleh karena itu, Jero disebut memeras bawahannya agar mendapatkan uang tambahan demi menutupi kekurangan DOM.
Akhirnya uang dikumpulkan dari anggaran operasional dan kick back (imbalan) dari kegiatan sejumlah rekanan kementerian.
3. Suryadharma Ali (Mantan Menteri Agama)
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan, Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri.
Atas penyalahgunaan wewenangnya, Suryadharma dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi.
Suryadharma juga dianggap menggunakan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadinya. Selama menjadi menteri, DOM yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima Suryadharma berjumlah Rp 100 juta per bulan.
4. Siti Fadilah Supari (Mantan Menteri Kesehatan)
Siti terjerat kasus pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
KPK menetapkan Siti Fadilah sebagai tersangka korupsi alat kesehatan (alkes) buffer stock untuk kejadian luar biasa 2005, pada April 2014.
Dalam dakwaan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifudin Pakaya, Siti Fadilah disebut mendapat jatah dari hasil korupsi pengadaan Alkes I.
Pengadaan tersebut untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2007.
5. Dahlan Iskan (Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara)
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ditetapkan tersangka dalam kasus pelepasan aset BUMD Pemprov Jatim, PT Panca Wira Usaha (PWU), Kamis (27/10/2016).
Penetapan tersangka Dahlan Iskan setelah lima kali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kejati Jatim mulai menyelidiki kasus tersebut sejak 2015 lalu.
Status penyelidikan kemudian dinaikkan menjadi penyidikan sejak 30 Juni 2016.
Dalam kasus tersebut, ada dugaan praktik pelepasan aset negara berupa 33 tanah dan bangunan tanpa prosedur yang ditetapkan sehingga merugikan negara miliaran rupiah.
TEMPO.CO, Jakarta - Ditangkapnya I Putu Sudiartana oleh KPK menambah panjang daftar kader Partai Demokrat yang sudah dihukum karena kejahatan korupsi. Paling tidak lebih dari 10 orang pemangku jabatan partai bintang biru itu sudah merasakan bui.
Fakta ini kontras dengan prinsip Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu menjunjung tinggi pemberantasan korupsi. "Kini korupsi telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula," kata SBY saat sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014.
Berikut ini beberapa kader Partai Demokrat yang sudah dihukum karena kasus korupsi.
Andi M. Mallarangeng
Jabatan: Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga
Kasus: Proyek Hambalang
Hukuman: 4 tahun bui dan denda Rp 200 juta (Kasasi MA 9/4/2015)
Fakta ini kontras dengan prinsip Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu menjunjung tinggi pemberantasan korupsi. "Kini korupsi telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula," kata SBY saat sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014.
Berikut ini beberapa kader Partai Demokrat yang sudah dihukum karena kasus korupsi.
Andi M. Mallarangeng
Jabatan: Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga
Kasus: Proyek Hambalang
Hukuman: 4 tahun bui dan denda Rp 200 juta (Kasasi MA 9/4/2015)
Anas Urbaningrum
Jabatan: Bekas Ketua Umum Partai Demokrat
Kasus: Korupsi Hambalang
Hukuman: 14 tahun bui, denda Rp 5 miliar, dan uang pengganti Rp 57.592.330.580 (Kasasi MA 8/6/2015)
Hartati Murdaya
Jabatan: Bekas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat
Kasus: Korupsi Buol
Hukuman: 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta (4/2/2013)
Jero Wacik
Jabatan: Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat
Kasus: Korupsi Dana Operasional Menteri
Hukuman: 4 tahun bui dan denda Rp 150 juta (9/2/2016)
Sutan Bhatoegana
Jabatan: Ketua DPP Partai Demokrat
Kasus: Korupsi ESDM
Hukuman: 10 tahun bui dan denda Rp 500 juta (19/8/2015)
Muhammad Nazaruddin
Jabatan: Bekas Bendahara Umum
Kasus: Pencucian Uang dan Korupsi Wisma Atlet
Hukuman: 6 tahun bui dan denda Rp 1 miliar pencucian uang (15/6/2016), 7 tahun bui dan denda Rp 300 juta (Kasasi MA 23/1/2013)
Angelina Sondakh
Jabatan: Bekas Wakil Sekjen Demokrat
Kasus: Korupsi Wisma Atlet
Hukuman: 10 tahun bui, denda Rp 500 juta, serta membayar uang pengganti Rp 2,5 miliar dan US$ 1,2 juta (Kasasi MA 30/12/2015)
Amrun Daulay
Jabatan: Bekas anggota DPR
Kasus: Korupsi Pengadaan Mesin Jahit dan Sapi di Kementerian Sosial
Hukuman: 17 bulan bui (12/1/2012)
Sarjan Taher
Jabatan: Bekas anggota DPR
Kasus: Korupsi Pelabuhan Tanjung Api-api
Hukuman: 4 tahun 6 bulan bui (2/2/2009)
As'ad Syam
Jabatan: Bekas anggota DPR
Kasus: Korupsi PLTD Muarojambi
Hukuman: 4 tahun bui (Kasasi MA 23/1/2009)
Agusrin M. Najamudin
Jabatan: Gubernur Bengkulu
Kasus: Korupsi Dana PBB
Hukuman: 4 tahun bui (Kasasi MA 11/1/2012)
Djufri
Jabatan: Anggota DPR
Kasus: Korupsi Pembelian Tanah Wali Kota Bukittinggi
Hukuman: 4 tahun bui (6/12/2012)
Murman Effendi
Jabatan: Bekas Bupati Seluma
Kasus: Suap Anggota DPRD
Hukuman: 2 tahun bui (21/2/2012)
Jabatan: Bekas Bupati Boven Digul
Kasus: Korupsi APBD
Hukuman: 4 tahun 6 bulan bui (2/11/2010)
Abdul Fattah
Jabatan: Bekas Bupati Batanghari
Kasus: Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
Hukuman: 1 tahun 2 bulan bui (26/11/2013)
EVAN | PDAT Sumber Diolah Tempo
Jabatan: Bekas Ketua Umum Partai Demokrat
Kasus: Korupsi Hambalang
Hukuman: 14 tahun bui, denda Rp 5 miliar, dan uang pengganti Rp 57.592.330.580 (Kasasi MA 8/6/2015)
Hartati Murdaya
Jabatan: Bekas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat
Kasus: Korupsi Buol
Hukuman: 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta (4/2/2013)
Jero Wacik
Jabatan: Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat
Kasus: Korupsi Dana Operasional Menteri
Hukuman: 4 tahun bui dan denda Rp 150 juta (9/2/2016)
Sutan Bhatoegana
Jabatan: Ketua DPP Partai Demokrat
Kasus: Korupsi ESDM
Hukuman: 10 tahun bui dan denda Rp 500 juta (19/8/2015)
Muhammad Nazaruddin
Jabatan: Bekas Bendahara Umum
Kasus: Pencucian Uang dan Korupsi Wisma Atlet
Hukuman: 6 tahun bui dan denda Rp 1 miliar pencucian uang (15/6/2016), 7 tahun bui dan denda Rp 300 juta (Kasasi MA 23/1/2013)
Angelina Sondakh
Jabatan: Bekas Wakil Sekjen Demokrat
Kasus: Korupsi Wisma Atlet
Hukuman: 10 tahun bui, denda Rp 500 juta, serta membayar uang pengganti Rp 2,5 miliar dan US$ 1,2 juta (Kasasi MA 30/12/2015)
Amrun Daulay
Jabatan: Bekas anggota DPR
Kasus: Korupsi Pengadaan Mesin Jahit dan Sapi di Kementerian Sosial
Hukuman: 17 bulan bui (12/1/2012)
Sarjan Taher
Jabatan: Bekas anggota DPR
Kasus: Korupsi Pelabuhan Tanjung Api-api
Hukuman: 4 tahun 6 bulan bui (2/2/2009)
As'ad Syam
Jabatan: Bekas anggota DPR
Kasus: Korupsi PLTD Muarojambi
Hukuman: 4 tahun bui (Kasasi MA 23/1/2009)
Agusrin M. Najamudin
Jabatan: Gubernur Bengkulu
Kasus: Korupsi Dana PBB
Hukuman: 4 tahun bui (Kasasi MA 11/1/2012)
Djufri
Jabatan: Anggota DPR
Kasus: Korupsi Pembelian Tanah Wali Kota Bukittinggi
Hukuman: 4 tahun bui (6/12/2012)
Murman Effendi
Jabatan: Bekas Bupati Seluma
Kasus: Suap Anggota DPRD
Hukuman: 2 tahun bui (21/2/2012)
Jabatan: Bekas Bupati Boven Digul
Kasus: Korupsi APBD
Hukuman: 4 tahun 6 bulan bui (2/11/2010)
Abdul Fattah
Jabatan: Bekas Bupati Batanghari
Kasus: Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
Hukuman: 1 tahun 2 bulan bui (26/11/2013)
EVAN | PDAT Sumber Diolah Tempo
Jakarta (ANTARA News) - Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menilai penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat seiring banyaknya kader partai yang tersandung masalah korupsi adalah sesuatu yang wajar.
"Wajar saja, banyak partai mengalami seperti itu, Golkar juga dulu turun," kata Kalla kepada wartawan usai menghadiri peluncuran buku karya Buya Syafii Maarif yang berjudul "Gilad Atzmon: Catatan Kritikal tentang Palestina dan Masa Depan Zionisme" di Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Senin malam.
Kalla mengatakan yang terpenting adalah bagaimana partai yang bermasalah kemudian mampu mengoreksi diri dan mengakui apa yang menjadi kesalahannya.
"Tidak kemudian hancur, namun tentunya kepercayaan masyarakat terhadap partai akan menurun, Demokrat sendiri mengakui itu," kata Kalla.
Kalla juga berkomentar tentang diuntungkannya rival Partai Demokrat terkait polemik di partai pemenang pemilu itu, seiring dengan hasil survei Lingkar Survei Indonesia yang menempatkan Partai Golkar sebagai partai yang mendapat tingkat penerimaan publik tertinggi.
"Berada di partai politik itu seperti main pingpong, kita bisa dapat poin atas usaha sendiri, tetapi bisa juga mendapat poin dari kesalahan lawan," katanya.
Hasil survei LSI pada Januari 2012 menyebutkan Demokrat memperoleh suara 13,7 persen dari reponden atau hanya menduduki urutan ketiga setelah Partai Golkar (18,9 persen) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 14,2 persen, kata peneliti senior LSI Barkah Pattimahu kepada wartawan, Minggu.
Barkah mengatakan, survei menjadi "lampu kuning" bagi Demokrat untuk segera meningkatkan persepsi publik, antara lain merespon penyelesaian isu kasus korupsi, seperti kasus Wisma Atlet.
"Jika publik semakin tak puas dengan cara Demokrat merespon kasus Wisma Atlet, maka dukungan responden atas Demokrat akan semakin menurun atau diperkirakan di bawah 10 persen," katanya.
"Wajar saja, banyak partai mengalami seperti itu, Golkar juga dulu turun," kata Kalla kepada wartawan usai menghadiri peluncuran buku karya Buya Syafii Maarif yang berjudul "Gilad Atzmon: Catatan Kritikal tentang Palestina dan Masa Depan Zionisme" di Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Senin malam.
Kalla mengatakan yang terpenting adalah bagaimana partai yang bermasalah kemudian mampu mengoreksi diri dan mengakui apa yang menjadi kesalahannya.
"Tidak kemudian hancur, namun tentunya kepercayaan masyarakat terhadap partai akan menurun, Demokrat sendiri mengakui itu," kata Kalla.
Kalla juga berkomentar tentang diuntungkannya rival Partai Demokrat terkait polemik di partai pemenang pemilu itu, seiring dengan hasil survei Lingkar Survei Indonesia yang menempatkan Partai Golkar sebagai partai yang mendapat tingkat penerimaan publik tertinggi.
"Berada di partai politik itu seperti main pingpong, kita bisa dapat poin atas usaha sendiri, tetapi bisa juga mendapat poin dari kesalahan lawan," katanya.
Hasil survei LSI pada Januari 2012 menyebutkan Demokrat memperoleh suara 13,7 persen dari reponden atau hanya menduduki urutan ketiga setelah Partai Golkar (18,9 persen) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 14,2 persen, kata peneliti senior LSI Barkah Pattimahu kepada wartawan, Minggu.
Barkah mengatakan, survei menjadi "lampu kuning" bagi Demokrat untuk segera meningkatkan persepsi publik, antara lain merespon penyelesaian isu kasus korupsi, seperti kasus Wisma Atlet.
"Jika publik semakin tak puas dengan cara Demokrat merespon kasus Wisma Atlet, maka dukungan responden atas Demokrat akan semakin menurun atau diperkirakan di bawah 10 persen," katanya.
Editor: Totok Marwoto
Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara merupakan akar dari tindak pidana korupsi. Hal ini harus menjadi kesadaran para penyelenggara negara yang akan menerima sesuatu maupun pihak swasta yang ingin memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara.
"Kesadaran semua penyelenggara negara supaya mereka mengerti bahwa gratifikasi itu adalah akar dari korupsi. itu yang perlu dipahami saya pikir," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/12).
KPK membahas penerapan Pasal 12 B UU Tipikor atau yang dikenal dengan pasal gratifikasi dengan sejumlah ahli hukum. Dengan pembahasan ini diharapkan terdapat lembaga penegak hukum, yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri memiliki persamaan persepsi soal gratifikasi.
Saut menyatakan, persamaan persepsi lembaga penegak hukum dalam penerapan pasal gratifikasi merupakan hal penting terutama untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana dalam pemberian gratifikasi tersebut. Apalagi, mengingat tren pelaporan penerimaan gratifikasi yang dilakukan penyelenggara negara kepada KPK cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik dari penyelenggara negara mengenai gratifikasi.
"Gratifikasi itu kelihatannya sederhana. Maksudnya begini, kalau pejabat pemerintah menerima sesuatu itu mau diserahkan, mau enggak, bagaimana itu. Tapi itu tidak boleh lagi, dan setelah kita lihat trennya, ketika kami melakuan upaya masif untuk segera penjabat negara yang menerima sesuatu dalam kerangka negara lebih bersih ada kecendrungan tren pemahaman lebih baik. Itu sebabnya kita akan umumkan, di periode ini ada peningkatan signifikan. Ada kesadaran, dan kesadaran itu harus kita lengkapi bagaimana kita mempelajari perangkat yang relevan dengan itu. Ada beberapa diskusi, mungkin akan ada peraturan atau apa pun bentuknya yang khusus mempertegas sehingga semua aparat penegak hukum baik itu di Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan lain lain mempunya persepsi yang sama tentang gratifikasi," paparnya.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, gratifikasi bukan hal sepele. Bukan persoalan parsel, atau sumbangan dalam perkawinan. Lebih jauh dari itu, gratifikasi merupakan persoalan serius dalam budaya pemerintahan. Hal ini lantaran setiap suap dapat dipastikan merupakan gratifikasi. Namun, Giri mengingatkan, setiap gratifikasi belum tentu suap sepanjang pemberian itu tidak ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak memenuhi unsur-unsur pasal 12 B UU Tipikor.
"Pemberian sekecil apa pun nilainya kalau ada maksud tujuan dari pemberi dan berhubungan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya (penyelenggara negara), maka pemberian tersebut adalah suap dan dapat dipidana," tegasnya.
Sejauh ini, kata Giri, terdapat tujuh kasus gratifikasi yang ditangani KPK telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan utama dari pengaturan gratifkasi adalah untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa serta bersih dari korupsi.
Giri menekankan, subjek dari pasal gratifikasi tak hanya sebatas penyelenggara negara yang terdiri dari PNS, pegawai BUMN, anggota Polri, atau TNI. Pihak swasta, katanya, dapat dijerat dengan pasal gratifikasi jika bersama penyelenggara negara turut menerima gratifikasi.
"Setiap orang, termasuk swasta yang memenuhi kualifikasi Pasal 1 angka 2 UU Tipikor juga dapat disebut sebagai subjek hukum gratifikasi. Seorang swasta namun turut serta dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat pula dikenakan pasal 12 B UU Tipikor," paparnya.
Menurut Giri, pasal gratifikasi yang membebankan pembuktian terbalik kepada tersangka tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini lantaran pembuktikan terbalik itu dilakukan secara tertata dan berimbang. Selain itu, Giri menambahkan, dalam pembalikan beban pembuktian, penuntut umum hanya perlu membuktikan unsur adanya pemberian dan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai pihak yang menerima pemberian.
"Jadi hanya perlu dibuktikan itu saja. dalam kasus Gayus (Gayus Tambunan) dan Dhana Widyaktika, hakim menyatakan bersalah karena terdakwa tidak bisa membuktikan apa yang dimilikinya," ujarnya.
Fana Suparman/PCN
Suara Pembaruan
Komentar
Posting Komentar