Bogor, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia membiasakan diri melakukan kegiatan dari rumah. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud antara lain bekerja, belajar, hingga ibadah.
"Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini jadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 bisa tertangani dengan maksimal," katanya dalam keterangan pers terkait perkembangan penyebaran Covid-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020).
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia tetap tenang. Masyarakat juga diminta tidak panik, tetap produktif seraya meningkatkan kewaspadaan agar Covid-19 bisa dihambat.
Sampai dengan hari ini, Minggu (15/3/2020), jumlah pasien Covid-19 di Tanah Air sudah mencapai 117 orang. Salah satu di antara korban adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi Karya masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto.
"Pak menteri masih di RS, di ruang isolasi," kata Jokowi.
🐓
Bisnis.com, JAKARTA--Polri mengungkapkan ada sembilan kepala negara dari wilayah Asia yang akan hadir pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 nanti.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menjelaskan bahwa TNI dan Polri sudah menyiapkan prosedur pengamanan ke seluruh kepala negara tersebut.
Asep menjelaskan leading sektor aparat yang akan memberikan pengamanan itu adalah TNI melalui Operasi Waskita dibantu oleh Polri.
"Jadi total ada sembilan kepala negara hadir. Kami sudah mempersiapkan pengamanan khusus untuk perwakilan setiap negara di wilayah Asia itu," tutur Asep, Jumat (9/10).
Menurutnya, seluruh kepala negara yang hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti akan diberikan pengawalan sejak tiba di DKI Jakarta hingga kembali pulang ke negara masing-masing.
Asep optimistis Polri dan TNI serta aparat dari Pemerintah Daerah (Pemda) sudah siap untuk memberikan pengamanan secara penuh pada saat acara pelantikan berlangsung.
"Nanti dikawal sejak tiba di sini (Jakarta) hingga kembali lagi ke negara asalnya," katanya.
🐇
Bisnis.com, JAKARTA - Seluruh pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari berbagai unsur dan elemen akan menggelar acara menyambut Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 19 Oktober 2019.
Ketua Umum Ormas Projo Budi Arie Setiadi mengatakan persiapan dilakukan setelah sejumlah pemimpin kelompok pendukung atau relawan bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (27/9/2019).
"Teknisnya sedang diatur, tapi antusiasme tinggi. Jutaan pendukung Jokowi siap hadir," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Sabtu (28/9/2019).
Budi Arie memastikan tidak ada acara hura-hura setelah pelatikan Presiden dan Wapres. Pasalnya, musibah melanda sejumlah daerah, misalnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Dia menjelaskan bahwa Presiden sudah mengusulkan dan meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, (19/10/2019). Itu berarti maju sehari jadwal KPU pelantikan digelar Minggu (20/10/2019).
Lebih lanjut, mantan aktivis 1998 ini tidak membantah masih ada kekhawatiran masyarakat mengenai gangguan dari penumpang gelap demokrasi.
"Menyampaikan aspirasi termasuk berupa unjuk rasa sangat dihargai. Tapi ketidakjujuran dan motif politik destruktif yang harus diwaspadai," ucapnya.
Budi Arie menyatakan pelantikan bukan hanya persoalan Jokowi-Ma'ruf melainkan lebih pada menghormati agenda kenegaraan hasil penyerahan mandat rakyat melalui Pemilu 2019.
Oleh karena itu, dia meminta jangan ada pihak yang coba mengganggu apalagi membatalkan agenda penting tersebut.
"Setiap manusia memiliki batas kesabaran. Mari kita sambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI dengan penuh suka cita dan harapan yang positif," ujarnya.
🍓
JAKARTA okezone- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan pemenang perhelatan Pilpres 2019. Hasilnya, Capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin memenangkan pesta demokrasi lima tahunan itu dengan perolehan suara sebesar 85.607.362.
Hal itu terungkap dalam Rapat Pleno Rekapitulasi pengumuman Hasil Pemilu 2019 tingkat nasional yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dihihari. Rapat tersebut turut dihadiri oleh saksi dari paslon 01, saksi paslon 02, dan juga saksi dari tiap parpol.
"Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239," kata komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.
Jokowi unggul pada 21 provinsi, yakni Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, DIY, Kalimantan Timur, Lampung, dan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.
Sedangkan, Prabowo unggul di 13 provinsi, yakni Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, NTB, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Riau.
(wal)
🐝
TEMPO.CO, Jakarta - Head of Media and Communication Kedutaan Besar Inggris, John Nickell mengapresiasi Pemilu serentak yang diselenggarakan di Indonesia. Ia menyebut pemilihan di Indonesia merupakan hal yang luar biasa. "Fantastic," kata John saat memantau proses pemungutan suara di TPS Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 17 April 2019.
John mengatakan bahwa telah memantau dua proses pemungutan suara di dua lokasi. Selain di TPS Kebon Kosong, pemantauan sebelumnya dilakukan di TPS Rumah Tahanan Cipinang. "Saya terkesan bagaimana proses pemilu ini berjalan, orangnya ramah-ramah, contoh yang luar biasa bagi demokrasi," kata dia.
John melihat antusias warga Indonesia menggunakan hak pilih sangat bagus. Menurut dia, kesempatan melalukan pemantauan di Rutan Cipinang sebagai hal yang langkah. "Ini kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk datang melihat proses ini, sangat teratur pelaksananya," kata dia.
Menurut John, proses pemilihan di Indonesia jauh lebih komplek dari Inggris. Sistem pemilihan di Inggris hanya menggunakan satu kotak.
"Di Indonesia banyak pilihan (legislatif) untuk dipilih, saya berharap semua warga Indonesia bisa memberikan suaranya, ini hari untuk menentukan pilihan kalian kan," ujar dia.
Ratusan pemantau luar negeri dari perwakilan negara asing dan lembaga swadya masyarakat (LSM) Internasional melakukan pemantauan di TPS Rutan Cipinang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman menyampaikan bahwa Pemilu 2019 menjadi kesempatan mempromosikan demokrasi Indonesia. Terutama kepada negara sahabat yang memilik perwakilan di Indonesia. "Sebetulnya praktek ini sudah kita terapkan dalam beberapa tahun terakhir dan banyak negara kemudian mengadopsi cara Pemilu yang dilakukan di Indonesia," ujar dia.
🐙
Bisnis.com, JAKARTA- Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengungkapkan hasil penelitian atas para kandidat presiden, yakni Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto pada 2014, memperoleh penguatan bukti pada akhir-akhir ini.
Pada 2014, Laboratorium Psikologi Politik Fakultas Psikologi UI menggandeng Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, melakukan penelitian terkait sosok paslon Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta.
Rangkaian penelitian itu terdiri atas pertama survei kepada 204 psikolog yang sudah berpraktik minimal 10 tahun, analisis psikobiografi, serta analisis pidato dan wawancara kandidat di berbagai media.
Menurut Hamdi, metode ini lazim disebut dengan menakar aspek kepribadian dari jauh (psychological at distance). “Metode ini digunakan para ahli psikologi di banyak negara,” ungkap Hamdi, Jumat malam (12/4/2019).
Hingga kini hasil riset atas Jokowi dan Prabowo tersebut tak banyak berubah . Bahkan, tegas Hamdi, memperoleh penguatan bukti dalam rangkaian peristiwa belakangan.
Hasil riset itu antara lain bahwa motivasi berkuasa Jokowi paling rendah dibandingkan kandidat lain, dengan skor M=6.36. Sedangkan motivasi berprestasi Jokowi paling tinggi yaitu M=8.06, dan motivasi berafiliasi sebesar M=7.95.
Sebaliknya Prabowo, (motivasi berkuasa) tergolong tinggi yakni M=8.64, sehingga mempunyai kecenderungan otoriter tinggi sebesar N=76%. Sedangkan untuk motivasi berprestasi, Prabowo masih cukup tinggi yakni sekitar M=7.41.
Poin lainnya, yaitu riset itu menunjukan bahwa Jokowi lebih tahan terhadap tekanan, terlebih dalam mengambil keputusan bisa dengan tenang, skor untuk itu mencapai M=7.56.
Dalam posisi tertekan, Prabowo dianggap lebih tidak tenang, dengan skor M=6.51.
“Hal ini cenderung terbukti, Jokowi ditekan berkali-kali oleh gelombang protes dan fitnah. Sedangkan Prabowo menunjukkan juga karakter psikologinya sewaktu tertekan, bisa menggebrak meja contohnya,” tutup Hamdi dalam Diskusi Simposium Peneliti Jokowi di JS Luwansa.
🐝
JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyoroti sifat dan karakter calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang cenderung emosional, akhir-akhir ini. Hamdi mengatakan, ia pernah membuat tulisan ilmiah mengenai karakter pemimpin pada 2014 lalu. Saat itu, ia sudah mengidentifikasi sifat dan karakter Prabowo yang dinilai kurang mampu mengendalikan emosi. Oleh sebab itu, Hamdi agak pesimistis ketika Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada awal masa Pemilu 2019, berupaya untuk mengubah citra negatif Prabowo yang emosional itu. Baca juga: Sandiaga: The New Prabowo Sekarang Asyik dan Cair... "Karena itu karakter, watak, sifat. Itu sulit diubah. Nah, dia itu muncul ketika seseorang dalam keadaan tertekan, muncul karakter asli, watak asli itu," ujar Hamdi kepada Kompas.com, Rabu (10/4/2019) pagi. "Misalnya dalam situasi kampanye, kan ramai. Ada satu dua tiga orang ngobrol satu sama lain. Oh, itu dianggapnya orang tidak menghargai dia, nah dia marah. Mudah sekali terpancing emosinya karena sulit mengendalikan dalam keadaan-keadaan tertentu," lanjut dia. Baca juga: Jokowi: Pesta Demokrasi adalah Kegembiraan, Jangan Sampai Ada yang Marah-marah Hamdi menduga, situasi yang membuat Prabowo tertekan sehingga sering memunculkan sifat emosionalnya berkaitan dengan survei elektabilitas yang dipublikasikan sejumlah lembaga. Sebagian besar survei elektabilitas lembaga menempatkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo-Sandiaga. "Prabowo adalah orang yang berpendidikan. Dia mengerti bahwa survei-survei itu fakta. Ya, meski secara retorika politik, dia bilang, itu enggak bisa dipercayalah, itu bayaran semualah. Itu sebatas retorika politik. Tapi secara faktual, dia mengerti bahwa dia ketinggalan. Situasi ini tentu menekan dia dong," ujar Hamdi. "Itu situasi yang stressfull juga. Karena pada hakekatnya, enggak ada orang yang mau kalah di dalam kontestasi. Oleh sebab itu, ketika ada situasi tertentu, dia terpancing dan marah," lanjut dia. Baca juga: Tanggapi Prabowo, Maruf Amin Sebut Pemimpin Jangan Cepat Emosi Hamdi menilai, karakter seperti ini kurang positif bagi Prabowo dalam mendongkrak elektabilitasnya. Sebab, penampilan karakter seperti itu hanya akan menguatkan atau membuat loyal basis elektoralnya saja, tidak memperluasnya ke segmen lainnya.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengklaim, hasil survei internal menunjukkan elektabilitas Prabowo-Sandiaga sudah unggul atas Jokowi-Ma'ruf. Versi survei BPN, Prabowo-Sandi memperoleh 62 persen suara. Sementara Jokowi-Ma'ruf hanya 38 persen suara. Angka tersebut juga diungkap oleh Prabowo saat berkampanye di daerah. Prabowo menyebut lembaga-lembaga lain melakukan survei bayaran untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya membantah jika Prabowo disebut tengah marah berlakangan ini. Baca juga: Soal Gebrak Podium, Fadli Zon Bantah Prabowo Marah-marah Seperti ketika menggebrak-gebrak podium saat berkampanye di Sleman, menurut Fadli, hanya spontanitas. "Jadi spontanitas, itu namanya dinamika panggung. Itu berarti Pak Prabowo merasa at home dan merasa komunikatif dengan para audiens. Kan sekarang Beliau kalau komunikasi, satu orang saja bisa diajak ngomong di antara puluhan ribu, ratusan ribu orang, bisa begitu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019). Fadli mengatakan, gaya Prabowo dalam berorasi begitu semangat. Menurut dia, gaya Prabowo yang seperti itu bukan dibuat-buat. Dia kemudian menyamakan gaya orasi Prabowo dengan Presiden pertama RI Soekarno. "Gaya Prabowo ini saya kira sudah selevel dengan gayanya Bung Karno, tanpa teks lagi," ujar Fadli. Fadli mengatakan, pada dasarnya Prabowo juga bukan seorang pemarah. Prabowo adalah orang yang spontan dan responsif terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. "Jadi enggak ada, enggak ada yang marah-marah. Saya mengenal Beliau tuh dalam 11 tahun terakhir sejak Gerindra berdiri sampai sekarang, enggak pernah tuh Pak Prabowo yang marah misalnya kepada saya," ujar Fadli.
Jakarta, Beritasatu.com - Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presisden nomor urut 01, Maruarar Sirait meyakini Joko Widodo (Jokowi) akan kembali memenangi pertarungan Pilpres 17 April 2019 mendatang. Dia pun berharap politisi Partai Gerindra Fadli Zon dan Fahri Hamzah masuk dalam kabinet mendatang.
"Saya berharap dan berdoa Jokowi menang. Kalau bisa Fadli Zon jadi menterinya Jokowi, Fahri Hamzah jadi menterinya Jokowi, itu harapan saya," ujar Maruarar Sirait yang disambut tepuk tangan puluhan wartawan yang meliput acara diskusi yang digelar di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Fadli Zon pun langsung menyahut perkataan Maruarar. "Kalau pak Ara jadi apa? Tanya Fadli Zon. "Saya temannya Pak Fadli Zon saja. Yang penting pak Jokowi Presidennya," sahut Ara, sapaan Maruarar Sirait.
Ara mengakui, sejak 2013, Jokowi dan Prabowo menjadi corong politik Indonesia. Saat Jokowi memenangi Pilpres 2014, Prabowo menunjukkan kenegarawanannya dengan terus menjalin komunikasi yang baik dengan Presiden Jokowi. Sebaliknya Jokowi juga melakukan hal serupa.
"Memang politik Indonesia ini yang paling kuat dua orang ini. Itu suka atau tidak suka itulah kenyataannya. Faktanya seperti itu. Mereka ini kalau di ujung bisa bersatu, mereka tunjukkan lima tahun ini. Bagaimana negarawan dan politisi negarawan berkomunikasi saling mengunjungi, naik kuda, makan ini, makan segala macam, komunikasi. Saya pikir bagus sekali," ujar anggota Komisi XI DPR RI itu.
Ara sendiri juga mengaku pernah sama-sama bersaing dengan Fadli Zon, tetapi sesudahnya tetap berteman. "Semangat kita bersatu sesudah ini, harus lebih kuat daripada semangat persaingan kita. Saya pikir itu kita tanamkan, semangat kita untuk bersaudara lebih kuat daripada kita untuk strategi, berkampanye untuk bisa memenangkan apa yang kita yakini," tuturnya.
Diakui Ara, masing-masing kubu capres punya strategi dalam memenangkan jagoannya. Namun yang paling penting menghormati siapa yang menang atau kalah.
"Saya pikir, saling menghargai itu yang Indonesia kita bangun, sebagai politisi muda Jokowi dan Fadli politisi muda. Prabowo sudah kasih contoh itu. Ada waktu nanti era Fadli dan saya. Kita sudah punya role model yang baik, tahu waktunya bersaing dan waktunya bersatu," katanya.
Sementara terkait dengan perbedaan hasil survei belakangan ini, Maruarar mengatakan, survei adalah potret waktu itu. Hasil survei juga bisa berubah. "Soal percaya atau tidak (hasil survei) maka setuju saya soal rekam jejak lembaga survei. Saya kira kredibilitas lembaga survei itu bisa dilihat selama ini," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu selalu menyampaikan agar pendukung Jokowi latihan sabar. "Dulu kita waktu jadi oposisi kita banyak mengkritik, sekarang kita jadi pemerintah ya sabarlah," ucapnya.
Sumber: Suara Pembaruan
🐑
Jakarta detik - Setelah memimpin salat magrib di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta, 4 November 2016, Presiden Joko Widodo meminta kembali ke Istana. Hari itu Presiden meninjau pembangunan jalur kereta bandara. Sedangkan di kawasan Monas, massa berunjuk rasa selepas Jumatan.
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayjen TNI (Marinir) Bambang Suswantoro menolak permintaan Jokowi. Hal itu sesuai saran Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Sekretaris Negara M. Pratikno.
Ketika sang Presiden berkeras, Bambang mencoba bernegosiasi dan meyakinkannya tentang situasi yang tengah berlangsung di sekitar Istana. "Akses masuk Istana terkepung massa. Kalau ada pendemo yang tidak menghargai Bapak, kami keberatan," ujar Bambang. Sebagai jalan tengah, akhirnya Jokowi setuju pulang ke Istana Bogor.
Entah kenapa, Jokowi malam itu seperti tak kerasan beristirahat di sana. Ketika Bambang dan para stafnya baru singgah di sebuah kafe untuk santap malam, ia mendapat laporan bahwa Presiden ingin kembali ke Jakarta. "Waduh…, langsung makanan tak tinggal," ujar Bambang dalam biografi 'Bambang Suswantono Memberi yang Terbaik' karya Fenty Effendy. "Nanti saya bayar belakangan," ujar lelaki kelahiran Semarang, 25 Juli 1965, itu kepada stafnya.
Foto: Sudrajat/detikcom (repro buku 'Bambang Suswantono Memberi yang Terbaik')
Buku setebal 179 halaman itu sepertinya sengaja dirilis dalam rangka HUT TNI ke-72 di sebuah kafe di Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017) malam. Bambang menjadi Danpaspampres menggantikan Mayjen TNI Andhika Perkasa pada Mei 2016. Sebelumnya Bambang menjadi Wakil Danpaspamres dan pernah bertugas di Paspampres sebagai Danden Matan dan Danden Pamsus Grup A Paspampres. Sejak 16 Maret 2017, lulusan Akademi Angkatan Laut 1987 itu menjabat Dan Korps Marinir.
Begitu tiba di Istana, Jokowi langsung menanyakan perkembangan situasi di Jakarta. Bambang pun menjelaskan situasinya belum kondusif bagi Presiden untuk bisa masuk ke Istana Merdeka. "Oo... begitu," timpal Jokowi, lalu balik kanan kembali masuk ke kamar.
Tak berapa lama kemudian, Presiden kembali ke luar dan menanyakan situasi terakhir. Bambang pun kembali menegaskan hal serupa. "Pak, Mensesneg menyampaikan agar Bapak tetap di Istana Bogor saja."
"Oke," jawab Presiden. Lalu kembali masuk. Tapi selang beberapa menit kemudian, Jokowi kembali ke luar tanpa bertanya lagi, tapi langsung memerintah Bambang mengawal kembali ke Jakarta. Perwira tinggi marinir itu tak kuasa membantah selain menyatakan, "Siap, Pak!"
Dengan alasan taktis, kendaraan yang digunakan cuma dua: satu jip Mercy yang biasa ditumpangi Danpaspampres dan satu mobil voorijder. Presiden tak keberatan menumpang mobil pengawalnya dan duduk berdampingan.
Sebelum berangkat, Bambang memberikan opsi kepada Presiden mengingat massa ternyata masih bertahan. Jika tetap ke Istana Merdeka, diperkirakan massa akan memaksa masuk dan terjadi bentrokan dengan aparat. "Kalau terjadi pertumpahan darah, provokatorlah yang akan bertepuk tangan," ujar Bambang.
Akhirnya Presiden Jokowi setuju tujuan dialihkan ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Dia meminta para menteri terkait merapat ke Halim untuk mengikuti rapat.
Ketika melintasi kawasan Taman Mini sekitar pukul 21.00, masuk laporan bahwa massa sudah bergeser ke Patung Kuda dan Istana sudah siap dimasuki Presiden. Tiba di Istana, Presiden langsung menggelar rapat dengan para menteri terkait, lalu menyampaikan hasilnya kepada pers.
Ketidakhadiran Jokowi di Istana saat massa berunjuk rasa sempat menjadi polemik. Ada yang menyebut Presiden pengecut karena tak berani menemui pengunjuk rasa. Sejumlah ulama yang menemuinya sepekan kemudian pun menyinggung hal itu.
Kepada tetamunya, Presiden Jokowi kala itu menjelaskan bahwa dirinya sebetulnya malah ingin dekat dengan rakyatnya, termasuk Jumatan di Istiqlal. Tapi aturan protokoler, keamanan sesuai masukan dari Kapolri, Panglima TNI, BIN, dan menteri terkait untuk tidak ke sana. "Demi keamanan dari Presiden sendiri." (jat/erd)
👊
JAKARTA, KOMPAS.com — Mengawal dan memberikan jaminan keselamatan bagi presiden dan wakil presiden adalah tugas utama bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Untuk menjamin keselamatan itu, Paspampres pun kerap membuat standar keamanan sangat ketat di sekeliling presiden atau wakil presiden yang masuk kategori very very important person (VVIP).
Tak heran jika Paspampres kemudian diibaratkan sebagai perisai hidup simbol negara. Untuk itu, Paspampres mempersiapkan segala prosedur pengamanan terhadap VVIP yang dilakukan dalam jarak dekat, pengamanan perjalanan, keamanan makanan dan medis, hingga penyelamatan VVIP dalam kondisi darurat.
Mantan Komandan Paspampres era Presiden Megawati Soekarnoputri, Letnan Jenderal (Purn) Nono Sampono, bercerita betapa repotnya melakukan pengamanan bagi orang nomor satu di negeri ini. Pasalnya, Nono mengungkapkan, keselamatan presiden dan wakil presiden bukan hanya tanggung jawab dari TNI, melainan juga menyangkut prestise sebuah negara di mata dunia.
"Kalau ada apa-apa, Panglima TNI yang akan digantung karena ini menyangkut nama negara," ujar Nono saat dihubungi, Kamis (7/8/2014).
Dalam sebuah pengamanan normal, lanjut Nono, Paspampres biasa menerapkan pola pengamanan tiga ring. Ring pertama adalah pengamanan yang paling dekat dengan VVIP. Ring kedua dan ketiga berada di lapis luar sekitar VVIP, yang biasanya dijaga oleh TNI dan Polri.
Setiap presiden dan wakil presiden mendapat pengawalan dari sekitar 300-400 personel dengan jam kerja bergiliran. Menurut Nono, jumlah pengawalan yang melekat ini bisa berubah-ubah setiap waktunya bergantung pada kebutuhan dan tingkat ancaman yang ada.
Namun, dia menegaskan, untuk beberapa acara seperti upacara 17 Agustus, peringatan HUT TNI, atau upacara menerima tamu kehormatan, sudah ada standar yang tak bisa diubah oleh siapa pun meski presiden berganti.
Meski demikian, Nono menyadari setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Pada zaman Presiden Soeharto, misalnya, Paspampres diberdayakan secara maksimal. Bahkan, pengamanan presiden melibatkan satuan Koramil dan Kodim wilayah.
"Lalat pun nggak bisa masuk Istana kalau zaman Pak Harto," seloroh Nono.
Menyesuaikan dengan kemauan kepala negaraSemenjak zaman reformasi bergulir, Istana menjadi lebih terbuka. Pada masa Presiden Megawati, Nono menuturkan, pihaknya kerap dibuat pusing dengan keinginan Megawati yang spontan ingin makan nasi goreng di pinggir jalan hinggablusukanke pasar-pasar tradisional.
"Menghadapi keinginan presiden itu, kita harus selalu siap menyesuaikan," ujar Nono.
Misalnya, Megawati tidak suka pengamanan berlebihan saat melakukan tinjauan ke pasar. Dia juga sering bersalaman dengan masyarakat dari dalam mobil.
"Kalau sudah begitu, kita melakukan penebalan pengawalan di sekitarnya. Pokoknya, Paspampres terbiasa menyesuaikan setiap gaya presiden," katanya.
Oleh karena itu, Nono mengaku tak terlalu khawatir akan keinginan Jokowi untuk tak mau dikawal secara berlebihan. Menurut dia, Paspampres pasti memiliki cara dalam menjamin keselamatan presiden dan wakilnya.
"Hanya semakin tidak mau dikawal, semakin ekstra kerja keras Paspampres. Konsekuensinya memang begitu. Maka dari itu, pasti ada pembicaraan antara Komandan Paspampres, Sesmil, dengan presiden dan wapres terpilih soal pengamanan," ungkap Nono.
Dia pun meminta apabila nantinya memang benar-benar diberikan tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini, Jokowi juga bisa memahami tugas Paspampres. Jokowi harus menyadari akan risiko ancaman keselamatan terhadapnya yang semakin meningkat begitu menjadi presiden.
👀
Kabar24.com, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat mengingatkan masyarakat untuk tidak takut dan ragu datang ke tempat pemilihan suara guna menyalurkan hak pilihnya,
Masykurudin Hafidz, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengatakan selain memberikan suara, masyarakat juga diharapkan tidak buru-buru pulang guna mengawal proses jalannya pemilihan serta hasil akhir dari tiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Pemungutan dimulai dari pukul 07.00 hingga 13.00 kemudian dilakukan penghitungan suara hingga selesai. Alangkah sangat baik jika kita tidak hanya melakukan pencoblosan tetapi juga mengawal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut. Dengan menyediakan waktu di TPS, kita dapat mengawal proses pemungutan suara secara lebih jujur dan adil, serta dapat memastikan suara kita di TPS tidak dicurangi," kata Masykurudin di Jakarta, Rabu (15/2/2017).
Dia mengatakan Pilkada merupakan wujud kemandirian pribadi untuk menentukan calon kepala daerah. Setiap pemilik suara akan diperhitungkan kontribusinya oleh setiap calon.
Untuk itu, kata dia, agar proses pemberian suara lancar maka masyarakat pemilih untuk melakukan pengecekan kembali namanya di daftar pemilih tetap (DPT). Pengecekan ini guna memberi kepastian nama sudah terdaftar.
"Jika belum maka dapat langsung menghubungi petugas untuk memastikan bagaimana bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat yang ditentukan," katanya.
Selain itu, sebelum datang ke TPS untuk mempermudah proses oleh petugas siapkan dokumen pendukung seperti KTP/Surat Keterangan dan Surat Pemberitahuan Memilih (Formulir C6). "Jika belum menerima surat pemberitahuan memilih atau biasa disebut surat undangan dapat menghubungi petugas pemilihan setempat. Tanpa surat undanganpun sesungguhnya juga bisa menggunakan hak pilih di TPS," katanya.
Masyarakat juga diminta melaporkan politik uang selama masa Pilkada. Ia mengatakan apabila ditawari atau menemukan praktik politik uang jangan sekali-kali diterima karena hukuman pidana akan menanti. Dengan menolak politik uang maka masyarakat dapat membantu pelaksanaan Pilkada yang bersih dari politik uang.
" Sengsara akan menjadi akibat jika menerima politik uang. Jika ada tawaran uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih, maka langsung dalam waktu yang sama dilaporkan ke Panitia Pengawas," katanya.
👄
SMH A man raised in a squat built on a river bank has been elected to be Indonesia’s next president.
Joko Widodo, who hopes not just to dominate Indonesian
politics but to wrest it from the hands of Indonesia’s old, corrupt
elite, was late last night pronounced the winner of the country’s
presidential election with a convincing 53.15 per cent of the vote.
President Joko will not begin his five-year term until
October 20, but last night he suggested that his success, which was
driven by the work of thousands of volunteers, not party apparatchiks,
signalled a flowering of hope in Indonesian politics.
Indonesia's next president, Joko Widodo. Photo: Getty Images
“An independent soul and sense of political responsibility
blossoms in the soul of the new generation. Their enthusiasm — which had
sunk into torpor — has returned,” he said.
The election, in which he claimed support “from artists to
rickshaw drivers,” had been a “cultural event, not merely a political
event”, adding: “Politics is full of fun; politics has some wisdom;
politics is freedom”.
But Mr Prabowo,
a former army strongman and now three-time failed presidential
candidate, tried to pre-empt the announcement by “withdrawing” from the
entire election process, saying it was the result of “massive cheating
that is structured and systematic”.
“[We] will
exercise our constitutional rights by rejecting the presidential
election because of its legal flaws and by retracting ourselves from the
ongoing process,” Mr Prabowo said.
However,
his team confirmed he would not challenge the result in the
Constitutional Court, which means Mr Joko’s victory now appears final.
Mr Prabowo, who has denied the reality of his defeat since “quick count” polls foreshadowed it on the July 9 election day,
said on Tuesday he blamed the Electoral Commission and unnamed “foreign
parties with the specific purpose” of making the elections “unfair and
dishonest”.
“We … were ready to win or to lose, but only in a respectable democratic process,” Mr Prabowo said.
His running mate Hatta Rajasa was not present at this announcement.
Mr
Prabowo did not call his supporters out to protest, saying instead: “We
ask everyone who voted for us to be calm and be assured that we are not
letting our democratic rights be robbed”.
Jakarta’s streets were quieter than usual last night as a heavy police presence stood by.
Mr
Prabowo’s political confidante, Fadli Zon, said the campaign team would
let their supporters know what the next step was, “but for sure it will
not be anything illegal”.
There
was speculation late on Tuesday that Mr Prabowo’s withdrawal from the
process violated the presidential election law, which says anyone who
pulls out after the voting will be jailed for between three and six
years, and fined 50 billion and 100 billion rupiah ($5 million to $10
million).
It
is unclear what, if anything, the former general will do next, though
he has announced a press conference on Wednesday morning.
Mr
Prabowo’s legal representative has said, however, his withdrawal meant
he no longer had standing as a candidate to launch a Constitutional
Court challenge, and therefore he would not take that route.
His
extraordinary response to the defeat comes despite the advice of the
outgoing president, Dr Yudhoyono, that “to concede is noble”.
Mr
Joko grinned broadly as the chairman of the Electoral Commission Husni
Kamil Manik banged his gavel at about 9.10pm local time (12.10am AEST)
to finalise the count in Indonesia’s third direct presidential
election.
The
final count of almost 135 million votes, which were cast on July 9,
showed the new president elect and his running mate Jusuf Kalla had won
by a comfortable margin of 6.3 per cent, or 8.4 million votes.
Apart
from Mr Prabowo’s refusal to concede, the election has run almost
entirely without incident, even though it was by far the tightest and
hardest-fought in the history of Indonesia’s young democracy.
Mr
Joko, known universally as Jokowi, thanked Mr Prabowo after the
declaration of the poll, expressing his “high appreciation” for his
opponent becoming “our best friends in the political competition”.
Then he spoke of reuniting the country after the hard-fought
campaign and the “souring” of relations between families, neighbours and
friends.
“With humility, we, Joko Widodo and Jusuf Kalla, ask all of
you, our fellow countrymen to go back to your historical fate as a
united nation,” he said.
“Farmers should now go back to the rice fields, sailors
should go back to the sea, our children return to school, traders to the
market, labourers to their factories and employees to their offices.”
Mr
Joko, who has enjoyed a dazzling ascendence from his first political
role as mayor of regional city Solo in 2005, then to Jakarta governor in
2012, represents a significant break from Indonesia’s political past. From a poor upbringing,
he came neither from an elite family nor through the once-mighty
Indonesian military, instead making his start as a furniture
manufacturer and later, a provincial mayor.
He
comes to power as Indonesia’s economic growth rate and currency are
both weakening, its budget and current account deficits growing and the
cost of its fuel subsidy increasing.
His
deputy, Mr Kalla, has said that reducing the fuel subsidy — which keeps
petrol prices around 58c per litre but costs one quarter of the
national budget — is the Jokowi government’s first priority.
Longer
term, the new president faces huge challenges in reducing corruption
and needless red tape, professionalising the bureaucracy and improving
the parlous state of health and education across the massively diverse
and still-poor archipelago.
The
reform task largely eluded the outgoing president, Susilo Bambang
Yudhoyono, whose final five-year presidential term increasingly sank
into torpor and indecision. He was constitutionally barred from running
again.
In
international relations, Mr Joko must seek to repair and then
consolidate the troubled relationship with Australia and try, as the
biggest power in ASEAN, to resolve issues between south and north Asia,
particularly surrounding China’s territorial ambitions.
His
first overseas trip is likely to be to the G20 meeting in Brisbane in
November, though his attendance has not been confirmed.
Prime
Minister Tony Abbott congratulated Mr Joko on his victory and said in a
statement that the Australian government looked forward to working
closely with Indonesia's new leader.
''The
election is a significant milestone. Indonesia is the world’s
third-largest democracy. Indonesia is to be congratulated on its
remarkable transition to democracy and on the conduct of the election.''
the statement, released on Wednesday morning, said.
''The relationship with Indonesia is extraordinarily
important to us. We share a long history of cooperation on a wide range
of common interests and challenges. We enjoy a highly productive and
broad-based partnership that encompasses business, education, defence,
security and people-to-people links.
''All Australians should acknowledge outgoing President
Susilo Bambang Yudhoyono’s vast contribution to his country and to our
world during his two terms and ten years as president. President
Yudhoyono has provided Indonesia with wise leadership and political
stability, consolidating democratisation and economic growth. He remains
a great friend of Australia.''
Jakarta detik- Aksi 212, 412 dan dugaan makar menjadi sorotan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI meminta keislaman dan kebangsaan tidak dipertentangkan.
Hal itu dikatakan Ketum ICMI Jimly Asshidiqie saat sambutan Silaturahmi Kerja Nasional dan Sekolah Pemimpin Nasional ICMI 2016 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Kamis (8/12/2016) yang dibuka Wapres Jusuf Kalla. Menurut dia, ada masalah dalam kondisi politik sekarang.
"Silaturahmi penting untuk sinergi kebangsaan di tengah kondisi politik. Mengaku nasionalis tapi isinya kesukuan dan sektarian keagamaan. Nasionalisme jadi bungkus saja. Kebangsaan dan keislaman jangan lagi didikotomikan," kata Jimly.
ICMI melihat aksi 212 dan 412 punya pendukung masing-masing. Namun saling mengklaim sebagai pihak yang paling benar, padahal itu masalah sudut pandang belaka.
"Kalau semua mengklaim kebenaran mau jadi apa? Presiden dan wapres tampil di 212 dan menurunkan ketegangan. Mudah-mudahan setelah 212 dan 412 situasi bisa reda dan kita bisa mengawal penegakan hukum yang adil," ujar Jimly terkait kasus Ahok.
ICMI juga meminta pemerintah untuk lebih merangkul seluruh umat Islam, tidak hanya NU dan Muhammadiyah saja. Umat Islam pun diminta mengedepankan toleransi terhadap kelompok minoritas. ICMI menolak cara makar terhadap pemerintahan.
"Sikap kritis perlu dipelihara dan diarahkan pada kebijakan. Bukan menyerang pemimpin dengan motif menjatuhkan Presiden Jokowi. Kita harus menolak cara inkonstitusional," pungkas Jimly. (fay/dnu)
🙌
Yogyakarta, CNN Indonesia -- Rektor Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Henry Feriadi menjelaskan muasal memuat baliho dengan potret mahasiswi berjilbab. Forum Umat Islam (FUI) Yogyakarta memaksa pihak kampus menurunkan baliho dan promosi dengan protet mahasiswi berjilbab.
“Ada tiga mahasiswa berprestasi dipilih oleh kampus, melalui proses seleksi dan tidak ada paksaan, dalam proses pemotretan juga riang gembira,” kata Henry dalam konferensi pers di kampus UKDW, Kamis (8/12).
Menurut Henry, pemuatan potret mahasiswi berjilbab itu tidak hanya sekali ini saja. Pada 2015 lalu, pihak kampus pun memuat potret mahasiswi berjilbab untuk kepentingan materi promosi pendaftaran mahasiswa baru.
“Saat itu tak ada yang protes dan memaksa menurunkan baliho itu,” kata Henry.
Menurut Henry, pemuatan mahasiswi berjilbab dalam promosi mahasiswa baru itu menggambarkan dinamika di kampus. Mahasiswa muslim di UKDW, kata Henry, berjumlah tujuh persen dari total mahasiswa yang berjumlah sebanyak 3800.
UKDW merupakan universitas yang didirikan tahun 1985. Kampus tersebut merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Theologia Duta Wacana yang berdiri sejak 31 Oktober 1962.
Selain fakultas teologi, universitas yang berada sekitar dua kilometer dari Tugu itu memiliki fakultas teknologi informasi, arsitektur, bisnis, bioteknologi, kedokteran dan pendidikan bahasa Inggris.
Saat ini, pihak kampus telah menurunkan baliho dengan potret mahasiswi berjilbab di lokasi kampus dan di beberapa titik yang tersebar di Yogyakarta. Baliho ini baru dipasang dan disebar sekitar satu bulan.
FUI Yogyakarta pertama kali mendatangi pihak UKDW dan meminta penurunan baliho pada Rabu (7/12) pukul 09.00 WIB. Menurut Henry, FUI beralasan jilbab sebagai representasi simbol Islam.
Pada hari yang sama sekitar pukul 12.15 WIB, sebanyak enam orang dari FUI Yogyakarta kembali datang ke kampus. Mereka memberikan waktu kepada pihak UKDW untuk menurunkan baliho hingga Kamis sore.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas FUI DIY, M Fuad Andreago, menyatakan permintaan pencopotan mahasiswi berjilbab ini merupakan keluhan dari masyarakat muslim dan ormas Islam.
"Kami keberatan muslimah untuk iklan universitas Kristen," tegas Fuad.
Meski merasa mendapatkan ancaman, UKDW tak akan menyelesaikan persoalan ini ke jalur hukum. Alasannya, mereka ingin menciptakan suasana yang damai.
Sementara itu Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli menyayangkan berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan kaum intoleran tanpa tindak lanjut ke ranah hukum.
"Banyak yang berhenti diproses secara hukum, padahal banyak tindakan yang nampak jelas dan memiliki bukti,” kata Yogi. (yul)
👄
Jakarta beritasatu - Pengusaha nasional, Sugianto Kusuma (Aguan) mengaku prihatin dengan musibah gempa berkekuatan 6,4 SR yang mengguncang wilayah Pidie Jaya, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
"Bencana ini menewaskan puluhan orang, sementara yang selamat harus menghadapi penderitaan akibat kehilangan rumah atau pun keluarga," ujar Aguan, Rabu (7/12).
Pendiri Agung Sedayu Group (ASG) ini teringat kejadian gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 silam. Saat itu, bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Aguan hadir di Aceh untuk memberikan tiga tahapan bantuan, yaitu menenteramkan raga, menenteramkan hati dan memulihkan kehidupan.
"Hari ini (Rabu-red) Tim Yayasan Tzu Chi sudah berangkat ke sana. Sejak awal berdiri, Tzu Chi selalu berusaha untuk mengirimkan bantuan ke wilayah yang tertimpa bencana di berbagai pelosok Indonesia," tambah Wakil Ketua Yayasan Tzu Chi ini.
Tak hanya memberikan bantuan, lanjut Aguan, pihaknya juga berusaha memberikan solusi dan pendampingan. "Semua itu dilakukan untuk menampilkan kembali senyuman di wajah para korban yang tertimpa bencana," lanjutnya.
Sementara itu, disinggung apakah akan berperan dalam tahap rekontruksi Aceh dengan membangun kembali rumah para korban bencana seperti usai bencana tsunami, Aguan belum bisa mengamini.
"Tzu Chi punya pedoman dalam membantu korban bencana, yaitu datang paling awal, pulang paling akhir. Mudah-mudahan itu bisa segera terealisasi," katanya.
Seperti diketahui, pasca bencana tsunami Aceh Tzu Chi telah membangun rumah para korban di tiga lokasi, yaitu Panteriek Banda Aceh sebanyak 716 unit rumah, Neuheun Aceh Besar sebesar 850 unit rumah, dan Meulaboh Aceh Barat sebanyak 1.000 unit rumah.
"Secara total keseluruhan 2.566 unit rumah," tutup Aguan.
Feriawan Hidayat/FER
BeritaSatu.com
👪
Banten - Nilai-nilai moral, budaya, dan toleransi yang dirasa mulai terkikis menyebabkan kondisi negara dan bangsa tak menentu. Oleh karena itu, ulama Banten meminta kepada pemerintah, khususnya Panglima TNI dan Kapolri agar nilai-nilai Pancasila dihayati dan diamalkan kembali sebaik mungkin.
"Kepada yang terhormat, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri dengan kondisi yang semakin tidak menentu ini, saya atas nama ulama salaf Banten mohon agar nilai-nilai Pancasila dihayati dan diamalkan kembali dengan sebaik mungkin," kata KH Murtadlo Dimyati, ulama pengasuh Pondok Pesantren Cidahu, Pandeglang, Banten melalui pesan singkat kepada Detikcom, Kamis (8/12/2016).
Menurut Kiai Murtadlo, sejak reformasi kondisi bangsa semakin tak menentu akibat pengaruh globalisasi. Akibatnya, generasi muda saat ini semakin jauh dari nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Budaya gotong-royong dan toleransi semakin terkikis, berbagai macam ideologi yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia kembali masuk.
Karena itu, lanjut Kiai Murtadlo, saat ini sudah sangat diperlukan lagi pendidikan Pancasila melalui pengamalan dan penghayatan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pengamalan nilai moral Pancasila ini menurutnya harus diamalkan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga birokrat di pemerintahan.
"Makanya kami meminta ini, dan Panglima TNI dan Kapolri serius tentang masalah ini juga," ujar Abuya Murtadlo, sapaan akrab putra almarhum KH Muhammad Dimyati Cidahu, Pandeglang ini. (bri/dnu)
👳
RMOL. Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan mengatakan tindakan memaksa untuk membubarkan acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) oleh umat Kristiani di Bandung, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu, oleh sebuah ormas, tidak bisa ditolerir. "Memaksakan kehendak tidak boleh dilakukan," kata politisi senior Partai Demokrat itu saat melakukan kunjungan kerja di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/12).
Mangindaan secara tegas mengatakan, semua masalah yang ada harus diserahkan kepada aparat yang berwenang.
Dirinya mengharapkan pemberitaan yang ada juga jangan terlalu didramatisir. Misalnya tidak boleh ada lagi KKR di Jabar. "Saya kira tidak begitu," ujar Mangindaan.
Dirinya juga mengharapkan agar semua pihak jangan membikin suasana tambah gusar. "Mari membikin berita yang sejuk," paparnya.
Ditegaskannya lagi, masyarakat jangan saling manas-memanasi berita di media sosial. "Mari kita sadari semua," tambahnya.
Dirinya menegaskan kembali bahwa masalah pembubaran KKR diserahkan saja pada polisi. Disebut semua sudah ditangani dengan baik. "Dan saya dengar acara KKR bisa diteruskan," ujarnya.
Terakhir, Mangindaan berharap dengan adanya Sosialisasi Empat Pilar MPR, generasi muda menjadi penyebar nilai-nilai Pancasila. [rus]
👪
JAKARTA (Pos Kota) – Warga Papua menyatakan siap memboyong calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama jika dirasa warga DKI Jakarta tidak menerima sebagai pemimpin.
Hal ini disampaikan perwakilan warga Papua yang tergabung dalam Komunitas Forum Bersatu Indonesia (KFBI) saat hadir di Rumah Lembang. Namun, warga Papua tetap mendukung gubernur petahana kembali memimpin Jakarta
“Kami atas nama relawan, menyatakan Pak bukan hanya milik Jakarta tapi juga milik Indonesia. Akan boyong Bapak ke Papua jika Jakarta tidak bersedia menerima. Sebanyak 32 daerah adat di Indonesia mendukung Pak Ahok kembali memimpin. Kami yakin jika Jakarta berubah Indonesia juga berubah,” tegas mereka di Rumah Lembang, Jalan Lembang No 27, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
Warga Papua juga menyatakan telah berdoa secara khusus yang ditujukam untuk mantan Bupati Belitung Timur itu.
“Kami doa bersama selama dua bulan khsusus untuk Pak Ahok. Kami percaya rencana Tuhan tidak gagal,” imbuhnya.
Selain warga Papua, perwakilan warga Maluku yang tergabung dalam KFBI juga hadir. Mereka menyatakan dukungan dengan memakaikan baju Koko berwarna putih kepada Ahok. (ikbal)
✌
JAKARTA - Jutaan rakyat Indonesia dari berbagai elemen bangsa bersama prajurit TNI-Polri di seluruh wilayah Indonesia, secara serentak mengikuti Aksi Nusantara Bersatu dengan melakukan doa bersama demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, turut serta mengikuti acara Nusantara Bersatu dengan tema “Nusantara Bersatu, Indonesia Milikku, Indonesia Milikmu, Indonesia Milik Kita Bersama, Bhinneka Tunggal Ika” di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (30/11).
Turut hadir pada acara tersebut, di antaranya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Laksmana, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Irawan, Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono, Pimpinan Majelis Rasulullah SAW Jakarta Habib Nabil, Yeni Wahid dan para Tokoh Lintas Agama.
Aksi Nusantara Bersatu dimulai pada pukul 08.00 pagi secara serentak di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di lapangan terbuka dengan memakai ikat kepala Merah Putih. Acara tersebut diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya tarian masing-masing daerah, pembacaan puisi, display drum band, pawai kendaraan, orasi kebangsaan dan ditutup dengan doa bersama, berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
Kegiatan ini juga untuk menunjukkan pada dunia bahwa, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, solid dan bermartabat karena kemajemukannya.
Kegiatan Nusantara Bersatu yang diikuti dari berbagai agama, suku dan ras, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak mudah dipecah belah dan bersatu padu dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Panglima TNI sebagai penggagas kegiatan Nusantara Bersatu mengatakan bahwa Indonesia Milikku, Indonesia Milikmu, Indonesia Milik Kita Bersama, dari Sabang sampai Merauke. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dan dalam tubuh rakyat Indonesia mengalir Jiwa Patriot dan Kesatria.
“Indonesia adalah bangsa yang besar dan paling makmur, itu karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT,” ucapnya.
Menurut Panglima TNI, kesuksesan Nusantara Bersatu yang digelar diseluruh Indonesia memperlihatkan keindahan Indonesia melalui Bhinneka Tunggal Ika.
"Hal tersebut dibuktikan, hanya dalam waktu dua hari sejak digagas, semuanya bersatu dan bersama-sama menyumbangkan apa yang bisa diberikan untuk mewujudkan Nusantara Bersatu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengajak untuk bersama-sama berjuang dan bergandengan tangan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jangan biarkan Ibu Pertiwi menangis namun buatlah Ibu Pertiwi tersenyum, agar kita semua bahagia dan bisa bersatu untuk meraih mimpi menjadikan bangsa Indonesia yang besar,” katanya.
"Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, pejabat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, adik-adik pelajar dan seluruh anak bangsa yang menyelenggarakan kegiatan Nusantara Bersatu,” katanya.(fri/jpnn)
Oleh: Rhenald Kasali
kompas.com: Seorang teman mengirim kalimat bijak, dan saya suka membacanya. Maklum sebagai manusia, kita sangat sering mudah terprovokasi. Sering “terpancing.” Bunyi kalimat itu begini:
“Jangan risaukan omongan orang. Sebab orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda.”
Sikap seperti itu sebenarnya sudah lama ada dalam hidup saya. Saat tidak naik di saat kelas 5 SD. Saya menjadi amat gusar. Itu terjadi zaman silam. Saya gusar melihat ibunda menangis. Gusar digunjingkan guru yang selalu membanggakan anak-anak tertentu yang dalam pikiran saya saat itu “tidak keren.”
Tidak keren karena anak-anak yang dapat rangking menurut saya hidupnya terlalu steril, cengeng, kurang bandel, dan selalu ada yang membela. Sedangkan saya, ya begitulah, membela diri, ya sendiri saja. Kalau ditertawakan, saya ikut tertawa saja.
Begitu juga selanjutnya. Setelah sungguhan belajar, toh bisa juga masuk ranking. Tapi lagi-lagi saya merasa biasa saja. Saya malah gemas kalau nilai yang saya capai “diintip” teman-teman lainnya. Dibanding-bandingkan.
Bagi saya, mau rangking atau tidak bukan urusan. Yang penting, jangan ulangi kegagalan kemarin. Saya maunya berkembang, menjadi lebih baik. Sedangkan orang-orang di sekitar kita maunya serba instant. Maunya tampak hebat.
Tak Perlu Menjelaskan
Kemarin sebuah televisi bermaksud mewawancarai saya. Mereka meminta saya menjadi ahli tafsir. Maksud saya, mereka meminta saya menjelaskan apa makna “pemikiran Presiden pada tokoh-tokoh politik di beranda Istana.”
Sebelumnya, Anda pasti tahu, Presiden berturut-turut berkunjung ke Kopassus, Kostrad, Paskhas, Brimob dan Marinir, dan lagi-lagi bertanya,”Ini leadership apa?"
Dulu juga begitu, saat Gubernur Joko Widodo pergi blusukan, semua orang juga ingin tahu, apa maknanya? Sama ketika Menteri Dahlan yang juga blusukan, bersepatu kets. Juga orang banyak bertanya.
Saya sendiri sebenarnya senang melihat pemimpin bekerja, periksa lapangan, tak hanya bicara dan duduk dengan staf-stafnya saja.
Bagi saya mereka semua ingin mengajak kita bersunguh-sungguh dalam melayani publik. Ya itu saja. Tetapi media masa “minta penjelasan” lagi. Bahkan berjam-jam, bersama dua tiga orang pakar pula. Kadang membuat kita bingung juga.
Seorang teman pun mengirim tulisan seorang pengamat politik. Ia menjelaskan kunjungan-kunjungan Presiden ke markas-markas militer sebagai pesan terselubung, yang artinya beliau memilih diam dan “mengasah pisau,” tatkala yang lain berteriak-teriak mangancam.
Kembali ke pertanyaan wartawan tadi tentang undangan Presiden pada petinggi-petinggi parpol untuk makan siang di Istana, tetap saja sulit dijelaskan. Dan seperti biasa pula, banyak elite yang menafsirkan.
Saya sendiri memilih diam dan merenung, duduk di tepi sungai di Ubud yang sulit dijangkau sinyal telepon.
Pertanyaannya adalah, haruskah bahasa simbolik dijelaskan, ditafsirkan, sementara aktor utamanya membuatnya serba santai, bahkan penuh jenaka.
“Wartawan tanya, makan apa sama bu Mega, saya jawab “Ikan bakar… mereka tanya lagi…,” itu jawaban presiden.
Juga soal naik kuda di rumah Jend. (Purn) Prabowo. Banyak orang minta dijelaskan maknanya. Padahal, kita cukup senyum-senyum saja, kasihan melihat Presiden yang tidak biasa naik kuda, canggung, sementara “sahabatnya” begitu gagah, biasa berkuda.
Ya, itu sebuah bahasa simbolik tentang kedekatan, keramahan, mengesankan seperti tidak ada masalah diantara mereka. Kita pun bisa merasakan aroma “ketentraman,” peaceful.
Ah indahnya pertemanan. Pasti mereka melakukan itu karena mereka cinta tanah air. Itu saja.
Saya akhirnya berhasil menahan diri karena pesan bijak via WA yang saya terima juga bilang begini:
“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, mereka yang sudah menyukaimu tidak membutuhkan itu. Sedangkan yang membencimu, pasti tetap tidak percaya.”
Untuk apa alasan ?
Saya pikir semua itu benar adanya. Dulu, saat saya “dikerjai” orang-orang tertentu yang tak menginginkan saya menjadi A atau B di kampus, saya selalu berusaha menjelaskan. Saya berupaya keras membantah omongan-omongan negatif yang tak masuk akal. Alasannya menurut saya, sangat logis.
Saya berharap akan semakin banyak yang mempercayai saya. Maklum orang kerja selalu jadi musuh bersama bagi yang maunya santai-santai, bagi-bagi saja, memelihara social – harmony. Sedangkan orang kerja menginginkan perubahan. Bagi orang lain, perubahan adalah ancaman.
Tetapi belakangan saya sadar, tak ada orang yang berubah setelah mendengarkan alasan-alasan atau argumentasi saya. Yang suka sama saya tetap baik dan postif, yang membenci, ya tetap antipati, malah semakin agresif.
Jadi, kembali ke Presiden kita, entah apa yang harus dijelaskan? Yang tidak suka, ya tetap bicara negatif, dan yang positif, ya tetap bisa tersenyum dan mungkin tetap merasakan ketentraman, damai lahir-batin.
Lagi pula, alasan atau penjelasan tentang diri memang tak perlu. Dalam teori mindset, hanya orang-orang yang merasa dirinya pintar dan beranggapan kepintarannya abadi, ditemukan akan menjadi orang yang “bekerja” untuk dinilai.
Jadi, hanya orang-orang seperti itu yang melakukan sesuatu demi pencitraan. Mereka jadi sulit maju, dan sulit membuat bangsa dan orang sekitarnya maju.
Itu menurut Prof. Carol Dweck (Stanford) yang meneliti tentang orang-orang ber-mindset tetap dan yang ber-mindset tumbuh.
Yang ber-mindset tetap itu, karena biasa mendapat nilai bagus di sekolah, selalu merasa cemas bila menyaksikan “saingannya” terlihat bagus, atau berpotensi menyalib, apalagi bila mereka berprestasi dan bisa melakukan “hal-hal berat” yang dulu tidak bisa ia jalankan.
Bagi mereka, prestasi hanya untuk mereka. Dan bila kurang bagus hasilnya, ia pun akan beralasan, membantah berita-berita negatif, kuping tipis, dan seterusnya.
Ah sudahlah. Tak semua orang cerdas akan cerdas terus selama-lamanya. Yang bodoh juga tak akan bodoh selama-lamanya. Dan menurut saya, yang akan menjadi semakin bodoh, atau tetap bodoh ya mereka yang selalu ingin menjelaskan tentang posisi dirinya.
Masalahnya, Anda ingin diomongkan menjadi orang hebat, atau ingin menjadi “lebih baik”?
kompas.com, JAKARTA - Hadir dalam Apel Nusantara Bersatu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan soal pentingnya menjadi kebhinekaan.
Mensos mengingatkan kembali kepada seluruh warga Indonesia untuk tetap menjaga kebhinnekaan dan mengikatnya dengan Pancasila.
"Negeri ini terbangun atas keberagaman suku, budaya, agama. Artinya kebhinnekaan, tapi harus diikat menjadi satu berarti tunggal ika. Pengikatnya adalah Pancasila," kata Mensos di Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Mensos hadir dalam Apel Nusantara Bersatu yang diinisiasi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Kegiatan tersebut digelar serentak di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Di Jakarta, Apel Nusantara Bersatu digelar di Silang Monas, Jakarta.
Lebih lanjut Mensos mengatakan, sebagai pengikat ketunggalikaan, Pancasila tidak bisa dibawa ke kanan atau ke kiri.
"Kebebasan berekspresi tetap harus diberi ruang, tapi ruang berekspesi tetap untuk membangun ketunggalikaan kita dalam ikatan Pancasila," tambah dia.
Dia juga mengatakan, kegiatan Nusantara Bersatu yang diisi orasi kebangsaan dari berbagai elemen, serta atraksi kesenian dari sejumlah daerah yang beragam dan dihadiri ribuan orang mengingatkan kembali akan keberagaman Indonesia.
"Saya rasa Nusantara Bersatu ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita ini terdiri dari beragam suku, budaya dan agama," tambah dia.
Apel Nusantara Bersatu dihadiri sejumlah tokoh seperti Panglima TNI jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono, sesepuh ormas Islam Majelis Rasulullah SAW Jakarta Pusat Habib Nabil, tokoh perempuan Yenni Wahid, Ketua Umum AMPI Dito Ariotedjo, dan Ketua MUI Jawa Tengah Habib M Lutfi bin Ali Yahya.
Sumber : Antara
👄
JAKARTA (Pos Kota) – Dibukanya Rumah Lembang menjadi tempat aduan warga menjadikan Jalan Lembang, Menteng Jakarta Pusat lebih ramai dari biasanya. Setiap pagi hingga siang, mobil-mobil parkir berjejer di sepanjang jalan.
Warga yang tinggal di sekitar Rumah Lembang mengaku tidak merasa terganggu. Seperti yang dikatakan Ibu Susi. Ia mengaku memaklumi jika terjadi keramaian di sekitar tempat tinggalnya.
Hal ini disampaikannya ke calon Gubernur DKI Juga Basuki Tjahaja saat datang ke Rumah Lembang bersama beberapa warga lainnya.
“Banyak teman-teman (yang) mendukung ke sini, minta parkir di dalam rumah saya. Tapi gak masalah karena kegiatan ini (kampanye) gak berlangsung terus menerus,” ujarnya di Rumah Lembang, Jalan Lembang No 27, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (40/11/2016).
Ibu Susi juga menyatakan dukungannya kepada gubernur petahana itu dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia menilai Ahok sebagai pemimpin, mampu merangkul semua lapisan masyarakat Jakarta.
“Karena Pak Ahok sudah terlihat hasil kerjanya. Dan merangkul semua dari atas sampai bawah, rakyat kecil pun merasakan, Kami dua jari semua,” imbuhnya.
Kepada warga sekitar Rumah Lembang, Ahok menyampaikan rasa terima kasihnya sekaligus menyampaikan permintaan maaf karena jika banyaknya warga yang datang dinilai mengganggu.
“Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Kami juga mohon maaf jika jadi agak mengganggu. Makanya saya selalu bilang kalau parkir jangan dekat-dekat pintu keluar. Merekam jadi gak bisa keluar,” pinta Ahok.
Diketahui dari Senin hingga Jumat setiap pagi sepanjang Jalan Lembang, Menteng, tepatnya sekitar Situ Lembang berjejer mobil parkir. Mereka adalah warga yang datang untuk bertemu dengan Ahok di Rumah Lembang.
Tak ayal lingkungan sekitar menjadi lebih ramai. Tidak hanua karena warga yabg datang, tapi juga ramai dengan Pedagang Kaki Lima yang manfaatkan keramaian tersebut. (Ikbal)
✌
TEMPO.CO,Jakarta – Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo menyindir soal rencana Aksi Bela Islam III. Menurut Gatot, rencana aksi tersebut hanya merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sudah terjalin lama.
“Saya dengar ada ajakan ‘mari kita demo melindungi Al-Quran’. Baca Surat Al-Hajr ayat 9, yang melindungi Al-Quran itu Allah, justru manusia yang harus berlindung kepada Al-Quran. Jangan dibalik-balik,” kata Gatot di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa, 29 November 2016.
Aksi Bela Islam pada 4 November, kata Gatot, itu menunjukkan Indonesia sebagai umat Islam yang demokratis, damai, dan sejuk. Permintaan pendemo, menurut dia, sudah dikabulkan dengan penetapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. “Apa lagi yang diminta?” ujarnya.
Menurut Gatot, alasan aksi untuk melindungi kitab suci malah berisiko merusak persatuan bangsa. “Ini berbahaya,” tuturnya.
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI menggelar Aksi Bela Islam pada 4 November 2016. Aksi, yang awalnya berjalan damai hingga sore hari, berakhir rusuh pada malam harinya. Aksi ini menuntut kepolisian mengusut kasus Basuki yang diduga menistakan agama tatkala berkunjung ke Kepulauan Seribu.
Basuki pun ditetapkan sebagai tersangka. Aksi tak berakhir. Pada 2 Desember 2016, GNPF MUI bakal menggelar Aksi Bela Islam III untuk menuntut agar Basuki ditahan. Aksi yang rencananya digelar di sepanjang Jalan Sudirman-M.H. Thamrin itu akhirnya bakal digelar di pelataran Monas.
ARKHELAUS W
Kabar24.com, JAKARTA – Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo menyindir soal rencana Aksi Bela Islam III. Menurut Gatot, rencana aksi tersebut hanya merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sudah terjalin lama.
“Saya dengar ada ajakan ‘mari kita demo melindungi Al-Quran’. Baca Surat Al-Hajr ayat 9, yang melindungi Al-Quran itu Allah, justru manusia yang harus berlindung kepada Al-Quran. Jangan dibalik-balik,” kata Gatot di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa (29/11/2016).
Aksi Bela Islam pada 4 November, kata Gatot, itu menunjukkan Indonesia sebagai umat Islam yang demokratis, damai, dan sejuk. Permintaan pendemo, menurut dia, sudah dikabulkan dengan penetapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. “Apa lagi yang diminta?” ujarnya.
Menurut Gatot, alasan aksi untuk melindungi kitab suci malah berisiko merusak persatuan bangsa. “Ini berbahaya,” tuturnya.
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI menggelar Aksi Bela Islam pada 4 November 2016. Aksi, yang awalnya berjalan damai hingga sore hari, berakhir rusuh pada malam harinya. Aksi ini menuntut kepolisian mengusut kasus Basuki yang diduga menistakan agama tatkala berkunjung ke Kepulauan Seribu.
Basuki pun ditetapkan sebagai tersangka. Aksi tak berakhir. Pada 2 Desember 2016, GNPF MUI bakal menggelar Aksi Bela Islam III untuk menuntut agar Basuki ditahan. Aksi yang rencananya digelar di sepanjang Jalan Sudirman-M.H. Thamrin itu akhirnya bakal digelar di pelataran Monas.
Sumber : tempo.co
👶
JAKARTA, KOMPAS.com
— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan fatwa bahwa melaksanakan shalat Jumat di jalanan tidak sah.
"NU sudah mengeluarkan fatwa, Jumatan di jalan tidak sah," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di acara Kongres XVII Muslimat NU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (24/11/2016).
Turut hadir dalam acara itu Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Sosial sekaligus Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.
Ditemui seusai acara, Aqil mengatakan bahwa fatwa itu didasarkan pada kajian kiai dan ulama NU selama beberapa waktu terakhir.
Para ulama dan kiai NU mendasarkan fatwa itu kepada mazhab Imam Besar Syafi'i dan Maliki.
"Mazhab Maliki dan Syafi'i itu kalau imamnya di masjid, makmumnya keluar-keluar di jalan enggak apa-apa, tetapi kalau sengaja keluar rumah mau shalat Jumat di jalanan, shalatnya enggak sah," ujar Aqil.
"Menurut mazhab itu, Jumatan harus di dalam bangunan yang sudah diniati untuk shalat Jumat di sebuah kota atau desa," kata dia.
Aqil berpendapat, mazhab tersebut laik untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Sebab, jika shalat dilakukan di sembarang tempat, apalagi di tempat umum, mengurangi kekhusyukan ibadah itu sendiri sekaligus mengganggu ketertiban umum.
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan menggelar aksi jilid III pada 2 Desember 2016.
Mereka kembali turun ke jalan karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga kini belum ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Aksi tersebut akan dilakukan dengan shalat Jumat bersama dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia.
Sebelum shalat Jumat, akan dilakukan doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.
🙏
Liputan6.com, Jakarta - Di antara puluhan warga yang ingin bertemu Ahok di Rumah Lembang pagi ini, penampilan Greg Redden nampak mencuri perhatian. Sebab, pria Australia yang telah bermukim 21 tahun di Indonesia itu adalah satu-satunya pendukung Ahok berwajah bule.
Sembari menunggu Ahok tiba di Rumah Lembang, Greg menyampaikan pendapatnya tentang Ahok. "Terima kasih Pak Ahok, tidak ada lagi orang asing di Indonesia. Apakah itu beda agama atau suku," ujar Greg di Rumah Lembang, Menteng, Kamis (24/11/2016).
Menurut pria berusia 60 tahun itu, Ahok telah berhasil mengikis pandangan, mana orang Indonesia asli dan mana orang asing.
Greg menyebut, istrinya yang merupakan WNI semula sangat apolitis, namun, sejak mengenal sosok Jokowi-Ahok, istrinya tak lagi antipolitik.
"Istri saya orang Solo dulu apolitis, sejak lihat Jokowi-Ahok tidak," ucapnya kemudian disambut tepuk tangan pendukung lalin.
Sebelum turun panggung, Greg yang fasih berbahasa Inggris, Jawa, dan Indonesia itu menyapa pendukung Ahok yang lain. "Sugengenjang, salam dua jari," ucap dia.
✌
Indocide
21 November, 2016 - 23:11
Karim Suryadi
Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat
PR: BILA para ahli komunikasi organisasi percaya bahwa bangunan kepemimpinan bertumpu pada tindakan komunikatif, maka efektivitas pertukaran simbol dan tindakan simbolik adalah pilar-pilar yang menopang tegaknya muruah seorang pemimpin. Mungkin karena dilandasai doktrin ini pula dalam dua pekan terakhir, khususnya setelah unjuk rasa damai 4 November 2016, Presiden Joko Widodo gencar melakukan komunikasi simbolik untuk memastikan situasi tetap terkendali, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terkoyak.
Praktik serupa diikuti oleh Panglima TNI dan Kapolri serta beberapa organisasi kemasyarakatan. Dalam serangkaian pertemuan yang digalang Presiden dan para petinggi lain, pesan menjaga keutuhan NKRI menjadi narasi besar, sedangkan memajukan toleransi demi memelihara kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi wacana utamanya. Bila dikaji dari perspektif komunikasi politik, komunikasi simbolik tentang pentingnya menjaga muruah Indonesia yang majemuk menarik dikaji karena terkait dua hal berikut.
Kesatu, untuk kesekian kalinya pesan tentang pentingnya hidup toleran dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia didengungkan kembali. Padahal, sudah sejak kejadiannya Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa yang majemuk.
Presiden dan para petinggi yang menyerukan pentingnya hidup toleran dipercaya akan bertindak layaknya dokter yang menangani pasien. Bila ada indikasi kemajemukan terancam akibat sikap intoleran harus dicari sebab-sebabnya, bukan hanya dibaca dan disikat gejalanya.
Seorang dokter yang memeriksa pasien dengan suhu tubuh yang tinggi tidak pernah melakukan tindakan hanya untuk menurunkan suhu tubuh, karena dokter paham panas tubuh yang tinggi hanyalah gejala dari sebuah penyakit. Alih-alih memberi obat penurun suhu tubuh, dokter akan melakukan tindakan, atau memberi obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang menyebabkan gejala suhu tubuh naik.
Melakukan aktivitas simbolik untuk menegaskan negara hadir dan bekerja menjadi salah satu tugas pemerintah sebagai aparatur dalam mewujudkan tujuan negara. Namun, simbolisasi yang dilakukan pemerintah bisa jadi dimaknai berbeda oleh masyarakat. Hal ini amat mudah dipahami, sebab selain sebagai pengguna simbol manusia kadang-kadang menjadi penyalahguna simbol.
Seperti aktivitas komunikasi pada umumnya, melakukan aktivitas simbolik dimaksudkan untuk mengirim pesan. Namun, satu hal harus diingat, makna tidak melekat pada simbol yang dipertunjukkan, melainkan dibentuk oleh pikiran audiens. Aktivitas simbolik yang mempertontonkan Presiden Joko Widodo bersalaman dengan, dan digotong pasukan elite TNI, dan dalam kesempatan yang lain meneriakkan yel-yel bersama Pasukan Brimob, belum tentu menimbulkan makna yang sama di dalam benak audiens.
Karena berpotensi disalahtafsirkan, menampilkan aktivitas simbolik menuntut kecermatan dalam mempertimbangkan konteks yang melatari peristiwa dan kondisi sosial yang dialami audiens serta kadar dan intensitasnya. Menampilkan ikon-ikon kekuatan pertahanan dan keamanan negara di saat publik tidak merasa terancam akan memunculkan kesenjangan pemahaman tentang pesan yang ingin disampaikan Presiden dan makna yang dilekatkan audiens.
Kedua, tindakan Presiden dan para elite bangsa mendengungkan kembali pentingnya menghadirkan keindonesiaan (lengkap dengan toleransi dan kemajemukan yang telah menjadi ciri utamanya) menunjukkan telah terjadi pergeseran dalam simbolisasi ke-Indonesiaan. Keindonesiaan yang dulu serbahadir dalam beragam lansekap budaya, kini bergeser menjadi beragam rutinitas formal, seperti beragam aktivitas yang melibatkan pejabat negara, seminar, pelatihan, dan dikupas dalam beragam rapat. Jadi, keindonesiaan yang semula ramah dan bersahaja terangkat ke ruang-ruang formal dan mewah.
Dulu, keindonesiaan hadir dalam ritual paling sakral dalam ruang-ruang keluarga. Dalam setiap syukuran keluarga, baik ketika menyambut kelahiran anak, pemberian nama, sunatan, pernikahan, hingga mengenang kematian sanak famili bubur merah dan bubur putih selalu hadir. Sepasang bubur ini dinisbatkan sebagai representasi sang saka merah putih, sekaligus menjadi medium untuk mewariskan nilai-nilai keindonesia antargenerasi.
Di sawah ketika pak tani memanen padi, sepasang merah putih hadir. Pun ketika membangun rumah, bendera merah putih dililitkan di "suhunan" (kayu melintang penopang atap rumah), atau bubungan. Praktik seperti ini tidak hanya ditemukan di tatar Sunda, tetapi juga di pinggiran kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, di beberapa daerah lain.
Dalam ritus yang berbeda, keindonesiaan pun hadir dalam seni pertunjukan. Di tatar pantura Jawa Barat misalnya, setiap pertunjukan jaipong, atau kiliningan pasti dimulai dengan alunan lagu "Kembang Gadung", sebagai lagu persembahan bagi karuhun (leluhur), para pejuang, dan pendiri republik dan lembur (kampung) tempat beranak-pinak. Sementara dalam seni tayub, lagu "Ayun Ambing" khusus didedikasikan kepada leluhur yang meletakkan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bagaimana kondisi hari ini? Melalui medium apa merah putih dihadirkan dalam ritus kehidupan keluarga?
Kebanyakan keluarga tidak lagi menghadirkan bubur merah dan bubur putih tatkala memberi nama putra-putrinya. Pun ketika mendirikan rumah. Juga ketika seni pertunjukan dipertontonkan, hawa panggung langsung dipanaskan lagu yang tengah hits.
Dalam film produksi nasional, sejak lama kita sulit menemukan bendera negara, atau simbol-simbol negara lainnya. Merah putih biasanya hanya muncul dalam film-film berlatar perjuangan. Padahal, jumlah film jenis ini amat sedikit.
Hal ini berbeda dengan film-film produksi Hollywood. Bendera Amerika (The Stars and Stripes) selalu muncul di dalam film yang diproduksi Hollywood, apa pun jenis ceritanya dan di mana pun latar kisahnya.
Senada dengan kebutuhan merawat kemajemukan Indonesia, berbagai pranata sosial yang mengandung pesan menanamkan keindonesiaan secara kultural harus dipelihara. Tentu saja kebutuhan ini bukan hanya didasarkan atas kepentingan untuk meringankan beban Presiden dan para pejabat negara, tetapi juga karena kemanjurannya yang telah teruji dalam menanamkan rasa cinta dan bangga sebagai Bangsa Indonesia.
Berbeda dengan aktivitas simbolik yang potensial disalahtafsirkan, melakukan tindakan prestisius diakui sebagai medium yang mempersatukan semua komponen bangsa. Ketika merah putih berkibar di ajang olimpiade, atau ketika pemerintah sukses menstabilkan nilai tukar dan menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, rasa bangga sebagai bangsa Indonesia tumbuh.
Itulah sebabnya, memperbanyak tindakan prestisius akan mengokohkan NKRI, mengatrol kebanggaan, dan mempersatukan perbedaan karena latar belakangan dan kepentingan warga. Berbeda dengan aktivitas simbolik yang menuntut kecermatan dalam menakar frekuensinya, semakin banyak tindakan prestisius akan mendongkrak kebanggaan sebagai warga bangsa dan menipiskan perbedaan karena masalah-masalah kewargaan.
Di atas segalanya, membangun toleransi dan merawat kemajemukan Indonesia hanya bisa dilakukan dengan kejujuran. Hal ini penting agar klaim memajukan toleransi dan merawat kemajemukan tidak menjadi tindakan "indocide", yakni tindakan yang seakan-akan mengokohkan bangunan NKRI namun sejatinya merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.***
👪
Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Mahasiswa untuk NKRI yang berasal dari puluhan universitas di Indonesia mengimbau kepada seluruh mahasiwa untuk menjaga persatuan bangsa dan bersatu melawan isu SARA yang mengancam perpecahan bangsa.
Septian, selaku juru bicara Solidaritas Mahasiswa untuk NKRI, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (22/11/2016), mengatakan bahwa berkumpulnya para mahasiswa dari berbagai kampus tersebut, bukan untuk menyerang agama tertentu, melainkan untuk menjaga bangsa dari perpecahan.
"Saya muslim. Dan kita tidak sedang menyerang agama tertentu. Yang kita tahu bahwa kita lahir di Indonesia dengan berbagai macam suku dan agama," kata Septian.
Puluhan kampus yang berasal dari berbagai daerah menggelar konferensi pers, di Universitas Mpu Tantular, Jakarta, terkait situasi bangsa dan negara saat ini.
Septian yang merupakan mahasiawa Universitas Muhammadiyah Tangerang, mengatakan saat ini sedang ada upaya untuk memecah belah bangsa dan ada pihak-pihak yang sedang mencoba mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain.
"Kami dari Solidaritas Mahasiswa untuk NKRI, generasi yang kelak akan mewarisi negara ini tentu tidak bisa berdiam diri," ujarnya.
Pada kesempatan itu, para mahasiswa juga menyatakan akan membentuk posko-posko di setiap kampus, sebagai benteng perlindungan bagi rakyat yang mengalami kekerasan yang berbau SARA.
"Posko terbuka secara umum. Dan posko kami siap untuk menjaga masyarakat sekitar kampus dari segala apapun terkait gerakan-gerakan radikal," kata Dedy Abrar mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada kesempatan yang sama.
Universitas Mpu Tantular menjadi posko pertama yang didirikan oleh para mahasiswa dan rencananya akan diikuti pendirian posko-posko lain di seluruh kampus di berbagai kota.
Selain para mahasiswa juga merencanakan menggelar aksi serentak dengan massa yang lebih besar di Jakarta.
"Posko-posko ini juga akan menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dengan rakyat agar rakyat Indonesia tidak takut dan tahu kemana harus berlindung saat situasi terburuk terjadi. Karena kampus adalah rumah rakyat juga benteng bagi Pancasila dan NKRI. Dalam waktu dekat aksi besar mahasiswa akan kami gelar di Jakarta." tegas Wahidin dari Universitas Halu Uleo Kendari.
Diketahui, para mahasiswa yang menggelar konferensi pers tersebut datang dari berbagai kampus baik di Jakarta maupun di daerah, seperti Banten, Jawa Barat, Sumatera Utara, Aceh, Bali, Lampung, Sulawesi dan Kalimantan.
Sumber : ANTARA
🙏
Jakarta - Garuda akan terbang tak tentu arah jika tidak punya pegangan dan pegangan itu adalah pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya, sebagai simbol negara, burung Garuda tak bisa terbang tanpa Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya sudah menyatu, tak terpisahkan.
"Ketika saya melihat Garuda, yang saya juga perhatikan adalah kedua kakinya yang kokoh yang dengan kuat mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana kita hidup harus punya pegangan, Garuda juga punya pegangan, yakni Bhinneka Tunggal Ika," ujar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam talk show sebuah saluran televisi berita, Sabtu (19/11).
Indonesia yang bineka, kata Ahok, sudah menjadi kenyataan yang tak bisa ditolak. Menolak pluralisme sama dengan menolak Indonesia. Pluralisme inilah yang harus dirawat dengan toleransi dan penegakan hukum agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga dan abadi. Tak ada manfaatnya Indonesia bineka, tetapi tak bisa bersatu. Berbeda dan bersatu merupakan satu-kesatuan.
Pada kesempatan yang sama Ahok untuk ke sekian kalinya menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam yang merasa tersinggung oleh pernyataannya di Kepulauan Seribu. Ia sama sekali tidak bermaksud menista agama Islam dan menyakiti umat Islam.
"Yang saya rasakan sekarang, semua keributan dibilang gara-gara Ahok. Saya dianggap menjadi biang keributan. Semua gara-gara Ahok," kata gubernur DKI Jakarta nonaktif itu menjawab pertanyaan tentang suasana batinnya pada saat ini.
Setelah mendapat reaksi luas, ia mengaku lebih serius introspeksi diri dan berjanji ke depan untuk lebih berhati-hati bicara.
"Saya tak akan mungkin menista agama Islam dan menyakiti pemeluk agama Islam. Saya sekolah di sekolah Islam. Saya juga punya keluarga Islam. Dengan kondisi ini, tak mungkin saya melakukan penistaan atau penghinaan terhadap agama Islam," ujar Ahok yang disambut tepuk tangan hadirin.
Dewi Motik, wanita pengusaha yang selalu mengenakan hijab mengaku menangis melihat reaksi massa yang begitu besar terhadap Ahok. Dia percaya sepenuhnya pada Ahok dan mendukung pria asal Belitong itu untuk menjadi gubernur DKI.
Bhinneka Tunggal IkaPada lambang Garuda tampak dua kaki Garuda mencengkeram erat sehelai pita putih dengan tulisan "Bhinneka Tunggal Ika" berwarna hitam. Di badan Garuda ada lima lambang Pancasila. Di tengah terdapat Bintang sebagai simbol Ketuhanan Yang Mahaeasa. Kanan bawah gambar rantai simbol kemanusiaan yang adil dan beradab. Kanan atas gambar beringin simbol persatuan. Kiri atas gambar banteng simbol kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sedang kiri bawah, sila kelima, gambar padi-kapas, lambang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata "bhinneka" artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Sedang kata "tunggal" berarti satu, dan kata "ika" berarti "itu" . Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam ras, budaya, bahasa daerah, agama, suku bangsa dan kepercayaan.
Garuda Pancasila merupakan burung yang sudah dikenal dalam mitologi kuno sejarah Nusantara, yakni tunggangan Dewa Wishnu yang berwujud seperti burung elang rajawali. Garuda dipakai sebagai simbol negara untuk menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebuah negara bangsa yang kuat dan besar.
Primus Dorimulu/AB
BeritaSatu.com
👴
RAKYATKU.COM - Teman Ahok terhentak dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama yang ikhlas jika dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
"Pernyataan ini menghentak kami, tak pernah terpikir sebelumnya bahwa seorang Ahok bisa benar-benar akan ditetapkan tersangka penistaan agama," kicau Teman Ahok melalui akun Twitternya, Senin malam (14/11/2016).
Menurutnya, tuduhan penistaan agama terasan seperti melawan akal sehat, atas apa yang diketahui dan sudah dilakukan oleh seorang Ahok.
"Bagi kita, ini karena rasa cinta Ahok pada persatuan bangsa & negara jauh lebih besar daripada sekedar perebutan kursi Gubernur dan nasib seorang Ahok,".
Apa dan bagaimana sikap Teman Ahok jika Ahok benar-benar ditetapkan sebagai tersangka?
"Ahok telah mengajarkan kita, bahwa dalam segala cara yang ditempuh untuk tujuan apapun, kita tidak boleh memecah belah persatuan bangsa," cuit Teman Ahok.
Pelajaran bagi kita, lanjut Teman Ahok, saat Ahok justru sedang mati-matian menjaga hal tersebut, kita tidak boleh merusaknya meski untuk membela seorg Ahok.
"Dukungan kita pada Ahok tidak pernah salah. Hari ini terbukti, kita mendukung seorang negarawan yang rela berbesar hati demi persatuan bangsa," demikian Teman Ahok.
Gelar Perkara
Bareskrim Mabes Polri sedang melaksanakan gelar perkara dalam kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa (15/11/2016).
Ahok sendiri selaku pihak terlapor tidak hadir dalam gelar perkara. Ia mengutus enam saksi ahli yakni ahli tafsir, ahli bahasa, ahli agama, dan ahli pidana. Kemana Ahok?
Ahok ternyata lebih memilih bertemu warga di Rumah Lembang, Jalan Lembang 27, Menteng, Jakarta Pusat. "Saat ini Ahok di Rumah Lembang bertemu warga," kicau Anggota tim sukses Ahok, Mohamad Guntur Romli.
Diketahui, gelar perkara ini dilakukan secara terbatas. Hasil gelar perkara akan diumumkan paling lambat dalam dua hari ke depan.
Jakarta beritasatu- Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, calon gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama terus mendapat dukungan dari masyarakat. Bahkan warga yang tidak memiliki hak pilih di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 pun secara terang-terangan datang ke Rumah Lembang, menteng, Jakarta Pusat untuk menyampaikan dukungannya.
Adalah Jamer, warga Bekasi, Jawa Barat yang datang pada Senin (21/11) ke Rumah Lembang dan menyampaikan dukungannya langsung kepada Basuki serta wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.
"Saya warga Bekasi, tidak punya suara. Saya tahu zaman sekarang masyarakat tidak bisa dibodohi (untuk memilih calon pemimpin). Saya tidak punya suara, tapi saya akan bantu memilih bapak," ujar Jamer kepada Basuki.
Ia mengaku merupakan salah satu alumni dari organisasi mahasiswa di Jakarta. Ia akan memanfaatkan itu untuk mengajak rekan-rekannya yang ber-KTP DKI untuk memilih pasangan nomor urut dua tersebut.
"Saya akan ajak teman-teman untuk memilih bapak. Karena bapak bisa mengurangi (masalah) kebanjiran dan tikus berdasi. Negara ini bukan mayoritas," katanya.
Selain mendukung, Jamer juga menyarankan Basuki untuk bisa menjaga ucapannya supaya tidak menimbulkan permasalahan lagi, terutama saat berbicara di depan media.
✌
Merdeka.com - Pertentangan antara Soekarno-Hatta dalam
kabinet Ali Sastroamidjojo II mengalami puncaknya yaitu dengan
pengunduran diri Hatta dari posisi sebagai wakil presiden pada 1
Desember 1956. Pengunduran diri Bung Hatta dinilai merupakan kumpulan
akumulasi dari beberapa konflik yang terjadi antara Bung Hatta dengan
Soekarno yang tidak bisa diakhiri.
Meskipun dikenal dekat,
Soekarno dan Hatta seringkali terlibat pertentangan pendapat. Itu
terjadi sejak mereka aktif dalam organisasi pergerakan pemuda menentang
kolonialisme Belanda hingga akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri dari
pemerintahan.
Tipikal keduanya memang berbeda. Soekarno adalah
seorang solidarity maker yaitu seorang pemimpin yang pandai menarik
simpati massa dan menggerakkan mereka untuk tujuan tertentu, sedangkan
Hatta adalah seorang administrator yang ahli dalam penyelenggaraan
negara.
Kedua tokoh ini mempunyai perbedaan pandangan satu sama
lain, terutama strategi dan orientasi politik keduanya. Disatu sisi Bung
Karno ingin melanggengkan dominasinya meneruskan perjuangan revolusi,
pada sisi lainnya Bung Hatta telah berpikir maju untuk segera mengakhiri
Revolusi menuju kearah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Setelah
pengunduran diri Hatta, apakah kemudian hubungan kedua tokoh tersebut
menjadi renggang? Rupanya tidak. Pada saat Bung Hatta sakit, Bung Karno
selalu berpikir untuk perawatan terbaik bagi Bung Hatta.
Keduanya
beserta keluarga juga kerap makan bersama. Seperti diceritakan Hatta
dalam "Bung Hatta Menjawab", pada awal tahun 1958, waktu itu Bung Karno
mau pergi istirahat ke Tokyo. Dia bertemu dengan istri Bung Hatta dan
mengatakan kepada Rahmi Hatta, "Oom mau pergi istirahat ke Tokyo. Kapan
oom mau diundang makan sebelum berangkat?" Rahmi Hatta menjawab:
"Nantilah, saya bicarakan dulu dengan Kang Hatta kapan dia sempat".
Kemudian setelah dibicarakan, Bung Hatta menyampaikan: "baiklah, kalau
memang akan ke Tokyo, singgalah ke rumah"
Bung Hatta kemudian
bercerita. "Maka datanglah Bung Karno makan ke rumah, sebelum berangkat
ke Tokyo. Dan sebelum makan, saya katakan: "sebelum makanan siap marilah
sebentar kita bicarakan masalah PKI ini'. Saya katakan selanjutnya:
"Kalau begini terus menerus, Negara ini kau sampaikan kepada PKI. Kau
naikkan PKI dengan cara 'kuda berkaki empat' (kabinet PKI ikut di
dalamnya)". Tuntutan PKI masuk kabinet "kuda berkaki empat" itu
dinyatakan dengan coretan-coretan yang berisi tuntutan PKI agar masuk
dalam kabinet waktu itu. Saya seperti diketahui, terus menerus tidak
setuju dan mengritik pikiran-pikiran yang demikian."
Meskipun
terus menyampaikan kritik, hubungan Soekarno dan Hatta secara pribadi
tetaplah erat. Pandangan politik boleh beda, tetapi keduanya tak pernah
dendam dan tidak punya sifat pendendam.
[tts]
Jakarta, GATRAnews- TNI Angkatan Darat siap
mengamankan pengumuman hasil Pilpres pada 22 Juli. Mabes AD akan
mengerahkan 27.000 personelnya untuk di Bawah Komando Operasi (BKO)
polri di seluruh Tanah Air. "Kami menyiapkan 27 ribu personel untuk
diBKO-kan kepada Polri. Selain itu ada 40 ribu personel lain yang
standby di barak masing-masing dan siao dikerahkan bila diperlukan,"
kata Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Budimanm di Mabed
AD, Jakarta, senin (21/7).
Meski demikian KASAD mengharapkan situasi esok kondusif dan tak ada
gangguan keamanan. Karena KASAD percaya masyarakat menginginkan
kedamaian. "Tapi kita yakin besok akan berjalan seperti hari-hari biasa.
Tak ada gangguan keamanan yang terjadi, karena masyarakat tak ingin ada
kericuhan yang terjadi akibat hasil pemilu," lanjutnya.
KASAD juga mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati hasil
pemilu karena pemilu adalah representasi dari kehensak rakyat. "Semua
pendukung peserta pemilu saya imbau untuk menerima hasilnya dengan
bijak. Karena sesungguhnya pemilu adalah sarana yang sesuai dengan
konstitusi yang berlaku untuk pergantian kepemimpinan. Jadi saya harap
semua pihak bisa menerimanya," imbau Budiman. Penulis: RVN Editor: Nur Hidayat
Merdeka.com - Mayoritas publik Indonesia berharap agar dua capres
yang bersaing dalam Pilpres 9 Juli lalu, Prabowo dan Jokowi berdamai.
Terutama nanti pasca-pengumuman pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) pada 22 Juli nanti.
Menurut survei cepat (qick poll)
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada tanggal 18-19 April
2014, publik yang berharap capres berjiwa besar menerima kekalahan dan
langsung memberi selamat kepada capres pemenang sebesar 93 persen.
"Hanya
4,5 persen publik yang berharap capres yang kalah untuk menggugat
kekalahannya ke Mahkamah Konstitusi," kata peneliti LSI, Fitri Hari,
lewat siaran pers, Senin (21/7).
Survei itu, ternyata selaras
dengan komentar masyarakat, termasuk pendukung kedua belah kubu di
daerah-daerah. Berikut ini komentar mereka di daerah yang meminta kedua
kubu berjabat tangan dan berdamai usai pengumuman pemenang pilpres:
Demi NKRI, Prabowo dan Jokowi diminta legowo
Merdeka.com - Forum Komunikasi Antar Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan Kota Kediri menandatangani seruan damai hasil
Pilpres 2014. Semua pihak diharapkan menerima secara legowo hasil pemilu
presiden.
Melalui juru bicaranya KH Anwar Iskandar, FKUB meminta
semua pihak untuk menjaga keamanan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
"Apapun hasilnya kita semua berharap
untuk menjaga keamanan dan kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meski nanti ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil pilpres
penyelesaian adalah lewat mekanisme Mahkamah Konstitusi dan bukan dengan
jalan kekerasan," kata Gus War panggilan akrab KH Anwar Iskandar di
Hotel Merdeka Kediri, Minggu (20/7).
Pendukung Prabowo dan Jokowi di Solo lakukan ikrar damai
Merdeka.com - Pendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta
dan Jokowi-JK di Solo menandatangani ikrar damai di lapangan Kota
Barat, Minggu (20/7) malam. Ikrar damai tersebut dikemas dalam sebuah
acara Istigosah Akbar dengan menghadirkan pembicara Ustaz Nuril Arifin
Husein atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Nuril.
Acara doa
bersama tersebut dihadiri kedua tim pemenangan, baik dari kubu
Prabowo-Hatta ataupun Jokowi-JK. Ikrar damai tersebut dibacakan oleh
kedua anggota timses, Bramastya dan Muhammad Taufiq.
"Kami
menyatakan, semoga Kota Solo selalu dalam keadaan nyaman, aman, kondusif
dan lestari," ucap keduanya saat membacakan teks ikrar.
Ikrar
tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, KGPH
Panembahan Agung Tedjowulan dan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, FX Hadi
Rudyatmo.
Tedjowulan dalam sambutannya mengatakan, pihaknya akan
menerima apapun hasil pilpres yang akan diumumkan KPU 22 Juli mendatang.
Ia memastikan, tak akan ada gejolak apapun di Kota Solo
pasca-pengumuman pemenang pilpres nanti.
Tim Prabowo di Ambon diminta tak terprovokasi hasil pilpres
Merdeka.com - Tim pemenangan Prabowo-Hatta diimbau
tidak terprovokasi terkait pengumuman hasil pemilihan presiden dan wakil
presiden periode 2014-2019 oleh KPU Pusat di Jakarta pada 22 Juli 2014.
"Tidak
perlu terprovokasi karena dampaknya merusak jalinan keharmonisan hidup
orang basudara di Maluku, terutama Kota Ambon sebagai barometer
mekanisme politik," kata anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta di Ambon,
Phil Latumeirissa, Senin (21/07).
Seperti diberitakan Antara,
Latumeirissa, menambahkan apalagi situasi keamanan di Maluku, terutama
Kota Ambon saat ini semakin kondusif pasca-pilpres pada 9 Juli 2014.
"Marilah
kita cerminkan hidup orang basudara sebagai warisan leluhur sebagaimana
diwujudkan saat Pilkada Maluku 2013 maupun Pileg pada 9 April 2014,"
ujarnya.
Pastinya, menurut Ketua DPC Gerindra Kota Ambon itu,
Parpol pengusung, relawan dan simpatisan Prabowo-Hatta perlu
meningkatkan kewaspadaan untuk menyikapi kemungkinan adanya ekses dari
daerah lain, terutama Jakarta.
"Memang belum ada gejala
kemungkinan bisa terganggunya keamanan maupun kedamaian di Kota Ambon
maupun Maluku secara umum. Hanya saja, kita harus mewaspadai imbas dari
daerah lain agar stabilitas keamanan kondusif tetap terpelihara," kata
Phil.
Survei LSI menyebut mayoritas publik ingin capres legowo
Merdeka.com - Mengakui kekalahan dan mengucapkan
selamat kepada pemenang sudah menjadi tradisi di negara-negara demokrasi
maju setelah pengumuman hasil pemilu. Hal ini juga yang diharapkan oleh
mayoritas publik Indonesia setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU)
menetapkan hasil Pilpres 2014 pada 22 Juli besok.
Menurut survei
cepat (qick poll) Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada
tanggal 18 19 April 2014, publik yang berharap capres berjiwa besar
menerima kekalahan dan langsung memberi selamat kepada capres pemenang
sebesar 93 persen.
"Hanya 4,5 persen publik yang berharap capres
yang kalah untuk menggugat kekalahannya ke Mahkamah Konstitusi," kata
peneliti LSI, Fitri Hari, lewat siaran pers, Senin (21/7).
Fitri
menjelaskan, kedua kubu pendukung pun meminta kedua pasangan calon untuk
'legowo' menerima kekalahan. "Rata-rata 9 dari 10 pemilih kedua capres
berharap siapapun yang menang harus dihargai dan capres yang kalah siap
memberi selamat," ujarnya.
Jika dipersentasekan, papar Fitri,
sebesar 92,08 persen pemilih Prabowo-Hatta berharap kedua capres siap
menerima kekalahan dan langsung mengucapkan selamat kepada presiden baru
yang terpilih melalui penetapan resmi KPU.
Wali Kota Solo tolak Jokowi pidato kemenangan di Solo
Merdeka.com - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy)
melarang Calon Presiden nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi), melakukan
pidato kemenangan di Kota Solo. Menurut dia pidato itu justru bisa
menimbulkan hal yang tidak baik.
"Lebih baik Jokowi melakukan
persiapan guna memimpin Indonesia di masa yang akan datang," ujar Rudy
kepada wartawan, Senin (21/7).
Meskipun demikian Rudy tak
melarang Jokowi untuk pulang ke kampung halamannya di Solo, asalkan
tidak memobilisasi massa dengan konsentrasi yang lebih besar.
"Jokowi
kalau mau sungkem dengan ibunya silakan saja. Yang penting jangan di
tempat keramaian yang mengundang massa yang banyak," ujarnya menegaskan.
Tak
hanya Jokowi, Rudy juga melarang para pendukung capres-cawapres untuk
merayakan kemenangan dengan bebas, pada 22 Juli nanti. "Larangan ini
berlaku untuk semua simpatisan capres baik nomor urut satu maupun nomor
urut dua," katanya.
Rudy mengancam jika ada masyarakat yang nekat
merayakan kemenangan capres usai pengumuman KPU maka akan diberi
tindakan tegas. Menurut dia pemberlakuan larangan itu dilakukan untuk
menjaga kondusifitas Kota Solo.
AHOK: hati nurani kenegarawanan Plpres 2024: dissenting opinion pada putusan MK, bukan Mahkamah Kalkulator Jokowi, pasca Pemilu 2024: hati nurani sebagai orang biasa Retak: Jokowi v. Prabowo Megawati Soekarnoputri: titik nadir komunikasi dengan Jokowi Mahkamah Konstitusi: hati nurani putusan monumental pemilu 2024 MK: hati nurani hakim konstitusi dan putusan monumental (2) MK: putusan antara dissenting & concurring opinion, hati nurani 8 hakim konstitusi JSON script: What is it?! JSON script: How to abuse it?! JSON script: What is happening in Sirekap?! JSON script: When did the Sirekap agree to built?! JSON script: 10 varian SIREKAP SIREKAP : sumber kejahatan politik SIREKAP: sumber kejahatan pemilu (2) SIREKAP: hati nurani pembuat MOU 2021 dengan KPU SIREKAP: hati nurani pembuat aturan internal no. 345/KPU Cawe-cawe Jokowi: hati nurani dunia yang bertanya Cawe-cawe Jokowi: hati nurani dunia yang bertanya (2) Cawe-Cawe #01: Sidang Pendapat Rakyat (3) Dinasti dalam politik: k...
Jakarta, Beritasatu . com - Pencapaian bidang lingkungan hidup serta penanganannya menjadi keunggulan capres Joko Widodo dalam Debat Pilpres kedua yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Tanpa kabut asap akibat kebakaran hutan dan ladang gambut sejak 2015, lalu penanganan kasus pengrusakan hutan menjadi primadona bagi pemerintahan Jokowi untuk meneruskan kebijakan yang selama ini efektif berjalan. Tak hanya itu, keberpihakan Jokowi terhadap rakyat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan, yakni melalui social forestry , perhutanan sosial membuat rakyat yang tinggal di sekitar hutan tidak terpinggirkan. Dengan mendapat hak pakai pengelolaan hutan yang ada disekitar masyarakat selama 35 tahun, sama dengan hak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, menunjukkan masyarakat punya hak dan tanggung jawab yang sama untuk ikut menjaga hutan serta lingkungan. “Menurut saya, isu lingkungan yang dibawa...
Teror belum berhenti: Tangis haru wanita korban budak seks ISIS kembali ke desanya. Nadia Murad bersama 7.000 wanita dan anak perempuan diculik dan ditahan ISIS di Mosul pada Agustus 2014. Di sana, Nadia berkali-kali disiksa dan diperkosa oleh militan ISIS. Tiga bulan setelah diculik, Nadia berhasil melarikan diri dan pergi ke Jerman. Seorang pegiat Yazidi dan bekas budak seks ISIS, Nadia Murad (tengah) memeluk saudaranya, Saeed saat tiba di kampung halamannya di Kojo, Irak, Kamis (1/6). Ini merupakan kali pertama Nadia kembali ke desanya setelah diculik dan dijadikan budak seks oleh ISIS pada Agustus 2014 lalu. Ketika itu, Nadia diculik bersama 7.000 wanita dan anak perempuan Yazidi lainnya. 👭 Keutuhan NKRI: mengatasi radikalisme The theology of murder The ideological or religious roots of IS and like-minded groups go deep into history, almost to the beginning of Islam itself in the 7th Century AD. Like Christianity six centuries before it, and Judaism som...
Komentar
Posting Komentar