bisnis.com: Seorang teman, namanya Makinuddin Samin, pernah bercerita tentang hikayat Siasat Si Tukang Kayu di laman facebook-nya. Meski ditulis Si Tukang Kayu, saya langsung bisa menebak siapa yang dimaksud oleh teman itu.

Dengan gaya bertutur yang ciamik, meski hanya ditulis di Facebook,Makinuddin bercerita bagaimana Si Tukang Kayu berpolitik, dengan menerapkan siasat yang direkam oleh Mpu Kanwa dalam Arjunawiwaha. Maklum, lelaki yang biasa dipanggil Makin oleh teman-temannya itu sudah menulis beberapa buku termasuk novel.

Tulisan yang dipajang pekan kedua November itu, menurut saya, jelas merupakan penerawangan atas kondisi politik mutakhir Indonesia setelah aksi Bela Islam pada 4 November yang kemudian dikenal dengan Aksi 411. Termasuk juga, analisisnya atas langkah politik Presiden Joko Widodo yang dianalogikan sebagai Si Tukang Kayu.

Kita tahu semua, demonstrasi besar-besaran umat Muslim pada 411 menjadikan Istana sebagai tujuan dan target akhir meski mengusung tuntutan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama. Aksi kemudian berlanjut pada 2 Desember. Massa dalam jumlah yang lebih besar menuntut polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Oke, sekarang kita fokus lagi ke siasat yang direkam oleh Mpu Kanwa dan dibahasakan secara bebas oleh teman Makin.

“Mpu yang hidup pada masa Bhatara Airlangga itu menyebutnya: siasat sma-bheda-daa. Siasat itu bertumpu pada tiga hal: cari sekutu (sma), pecah belah musuh (bheda), dan pukul musuh di titik terlemah (daa).

Dia melakukan sma: Si Tukang Kayu itu tiba-tiba berkuda di Hambalang . Bercengkerama di Kramat Raya 164 dengan para tetua organisasi berlambang bumi, sehari kemudian berakrab-akrab di Menteng Raya, Kebun Sirih dengan para sesepuh organisasi berlambang matahari. Tidak ketinggalan mengunjungi markas besar pasukannya . Di depan para prajuritnya dia menegaskan kembali: “saya sudah perintahkan untuk tidak menolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi.”

Dia melakukan bheda: Perintah Si Tukang Kayu dalam penanganan peristiwa besar minggu lalu secara persuasif adalah cara untuk memisahkan siapa penggerak, siapa penyusup, dan siapa penumpang gelap. Belakangan rakyat Si Tukang Kayu tahu, siapa yang bereaksi paling keras. Mereka bisa membedakan ular dan belut.

Sekarang, saatnya dia melakukan daa: Jauh-jauh hari Si Tukang Kayu telah mengunjungi proyek mangkrak di Bukit Hambalang. Dia juga meminta aparatnya untuk menghitung kerugian 34 proyek listrik dan menangani pencuri di e-KTP. Terakhir dia membongkar hilangnya dokumen investigasi pembunuhan seorang aktivis. Seorang mantan penegak hukum yang katanya dijebak dalam kasus pembunuhan juga berkeinginan membongkar rekayasa yang menimpanya.”

Saya menyadur lengkap siasat Mpu Kanwa versi teman itu karena merasa apa yang dilakukan Jokowi kok ya memang seperti itu. Saya tidak berbicara siasat Jokowi itu dalam konteks benar atau salah karena pasti bisa diperdebatkan.

Saya lebih menilai pada sudut pandang berhasil atau tidaknya strategi si Tukang Kayu itu. Dan menurut saya, taktik itu berhasil—tentu dari sudut pandang kepentingan Jokowi dan orang sekitarnya.

Sebelum dan pasca-Aksi 411 dan 212 tensi politik domestik begitu mendidih. Persoalan tidak lagi cuma bicara dugaan penodaan agama oleh Ahok. Justru Jokowi yang terus jadi sasaran tembak terutama oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan motornya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Sekarang kita saksikan bersama, Istana tidak lagi menjadi target dari demonstrasi. Jokowi tidak lagi harus ‘turun gunung’ langsung menghadapi aksi massa. Urusan sudah ditangani anak buahnya.

Jangankan Jokowi, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang selama November—Desember kerja lembur terus, seperti mendapat cuti untuk mengurusi Rizieq Shihab dan kawan-kawan.

Manuver yang dilakukan oleh Rizieq dan kawan-kawan, GNPF-MUI, serta FPI kini cuma ditangani oleh pejabat di level Polda seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Iriawan dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan.

Pasti Anda juga membaca pernyataan keras dan menantang Rizieq dan FPI dari kedua Kapolda itu. Beda banget dengan cara bicara Jenderal Tito pada November dan Desember yang terkesan hati-hati sekali dalam mengeluarkan pendapat. Salah omong, ketika itu, bisa membuat panas suasana makin panas.

Siasat sma-bheda-daa yang dijalankan tidak hanya berhasil melepaskan Si Tukang Kayu dari tekanan aksi demonstrasi. Lebih dari itu, manuver Jokowi kemudian membangkitkan semangat melakukan perlawanan di kelompok yang selama ini menjadi silent majority dalam menyikapi aksi FPI dan Rizieq.

Contoh mutakhir adalah pernyataan keras Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang diikuti ‘petunjuk teknis’ Sekjen Hasto Kristiyanto dengan istilah ‘senam politik’. Terlihat aksi yang sistematis untuk membidik Rizieq. Imam Besar FPI itu diserang dari berbagai sisi, dari urusan palu arit sampai ‘otak hansip’.

Meski sulit untuk dibuktikan, ‘anak panah’ dari Si Tukang Kayu sepertinya juga mengarah ke Cikeas. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono adalah tokoh yang belum diajak urun rembug oleh Presiden Jokowi terkait dengan kondisi politik mutakhir.

Buat saya, istilah ‘anak panah’ terasa pas banget dengan hikayat si Tukang Kayu ini. Presiden Jokowi hobi memanah. Begitu juga dengan tokoh Arjuna yang terkenal sebagai pemanah nomor wahid versi dunia pewayangan.

Lanjut sedikit ya, tentang cerita Arjunawiwaha versi Mpu Kanwa. Kali ini, saya tidak mengambil dari cerita teman Makin.

Dalam kisah itu, Arjuna sebagai tokoh pilihan Kahyangan harus mengalahkan raksasa. Sebelum berlaga, Arjuna digembleng dengan berbagai tes termasuk ketabahan atas godaan kenikmatan. Arjuna yang wajib melakukan tapa brata pun lulus.

Ujian belum selesai. Dewa masih harus mendapatkan kepastian bahwa Arjuna berjuang benar-benar sebagai ksatria demi kepentingan Kahyangan (kebahagiaan), bukan semata kekuasaan pribadi. Arjuna pun lulus tes ini.

Berbekal gemblengan melalui tapa brata itu, Arjuna mampu menuntaskan tugasnya dengan gemilang. Sebagai ganjarannya, Arjuna berhak mengawini tujuh bidadari termasuk Dewi Supraba.

Kita tunggu, apakah Si Tukang Kayu bisa seberhasil Arjuna, tetapi tentu tidak termasuk urusan bidadari ya.

👪

Minggu, 25 September 2016 , 13:30:00 WIB

Pilgub DKI 2017, Jalan Menuju Pilpres 2019

Oleh: Johan O Silalahi
RMOL

REALITAS politik paska pengumuman 3 pasangan Cagub-Cawagub dalam Pilgub DKI kali ini, mencerminkan peta politik riil dalam pentas politik nasional menuju Pilpres 2019 kedepan. Pesan politik yang perlu dipahami oleh Presiden Jokowi adalah bahwa sesungguhnya koalisi dan konsolidasi politik yang dibentuknya paska reshuffle kabinet kedua amatlah rapuh.

Secara objektif sesuai fakta, Megawati Soekarnoputri dan PDIP yang telah mengantarkan Jokowi menjadi Presiden RI sesungguhnya sudah 'patah arang' dan sangat tidak nyaman dalam mencalonkan Ahok dalam Pilgub DKI ini. Sikap antipati kader dan mesin politik PDIP pada Ahok sangatlah nyata pada seluruh tingkatan. Mulai kader tingkat elite DPP PDIP, hingga kader tingkat akar rumput.

Dilema ini semakin diperburuk dengan memuncaknya rasa skeptis dan pesimis paska pengumuman terus menurunnya elektabilitas Ahok dalam berbagai survei. Masih ditambah lagi dengan konflik laten antara PDIP dengan Golkar, Nasdem dan Hanura, 3 partai politik terdahulu yang sudah jauh lebih dulu bersedia menjadi kendaraan politik untuk Ahok. Hampir mustahil 'mesin politik' PDIP bisa berkerja maksimal, seperti saat memenangkan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 lalu.

Bahkan masalah internal dan perpecahan, karena fragmentasi dan divergensi antara yang mendukung dan tidak mendukung Ahok dalam tubuh hampir semua partai politik pendukung, juga faktual dan nyata terjadi. Yang sudah jelas dan dimuat di berbagai media, terjadi di tubuh PDIP, Golkar dan Hanura. Pasangan Ahok-Djarot akan terus berkutat menghadapi prahara dan masalah, baik itu prahara dan masalah dari internal koalisi partai politik pendukung, terutama serangan dan tantangan dari arus bawah masyarakat Jakarta. Apalagi kalangan umat Islam konservatif dan hampir semua aktifis pergerakan di Jakarta.

Jalan Menuju Pilpres 2019

Secara objektif, selama ini Ahok lebih merupakan 'beban' bukan menjadi 'aset' bagi Presiden Jokowi. Pada saat merasa terdesak menghadapi masalah tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, Ahok secara verbal dan implisit selalu mengkaitkan dan menyeret nama Presiden Jokowi. Secara terbuka, Ahok dengan vulgar juga selalu menyatakan bahwa dirinya dipersiapkan untuk menjadi Wakil Presiden dan kemudian akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal yang sangat absurd dan hampir mustahil, karena mayoritas mutlak hampir 80 (delapan puluh) persen rakyat Indonesia beragama Islam.

Masih diperkeruh lagi dengan pernyataan keliru sekaligus blunder yang dilakukan Ahok, saat meminta supaya masyarakat Jakarta tidak memilih dirinya karena perintah Surat Al-Maidah ayat 51 dalam Al-Qur'an. Ahok malah menjerumuskan dirinya dalam masalah laten SARA dengan mempertentangkan dan mempersoalkan masalah akidah dan iman Islam. Tentu menjadi murtad bagi siapapun yang memeluk agama Islam, jika tidak taat dan patuh kepada Al-Qur'an, walau hanya pada satu ayat sekalipun.

Saya jadi teringat masa lalu sebelum persiapan Pilpres 2014. Saya diminta Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan untuk membantu dirinya supaya bisa menjadi pasangan Cawapres bagi Capres Joko Widodo. Pertemuan dan diskusi sebagai kakak beradik ini diikuti oleh para Jenderal senior yang ikut dalam tim Bravo 5, salah satu sayap tim kampanye Jokowi-JK dulu. Karena peka dan sensitif, secara komprehensif dan sangat berhati-hati, Saya uraikan pada Luhut B. Panjaitan dan tim Bravo 5 bahwa Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri dan PDIP sangat lemah basis Islamnya. Akan menjadi 'blunder dan harakiri' politik, jika tiba-tiba Joko Widodo dipasangkan dengan Luhut B Panjaitan yang beragama Nasrani, sebagai Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2014 lalu.

Dengan lugas dan tegas, Saya menyatakan kepada para Jenderal senior tersebut, jika mau yakin, tenang dan aman memenangkan Pilpres, maka hanya ada satu pilihan, Joko Widodo harus dipasangkan dengan Jusuf Kalla yang kuat basis Islamnya. Rekomendasi yang sama juga Saya sampaikan dalam diskusi yang panjang hampir 6 jam di kantor senior Saya Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, tidak lama setelah pertemuan dengan Jenderal (Purn) Luhut B. Panjaitan. Rekomendasi ini juga yang sejak dini Saya sampaikan berkali-kali dalam bentuk tulisan yang holistik dan komprehensif, kepada Megawati Soekarnoputri dan PDIP melalui Budi Gunawan, mantan ajudan beliau saat jadi Wapres dan Presiden RI.

Pilgub DKI ini bisa menjadi musibah yang membawa manfaat atau 'blessing indisguise' bagi Presiden Jokowi. Paska pencalonan Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga S Uno oleh koalisi Partai Gerindra dan PKS, serta Agus H Yudhoyono berpasangan dengan Sylviana Murni oleh koalisi Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN, maka berdasarkan analisis yang rasional dan faktual, pamor dan cahaya pasangan Ahok-Djarot semakin meredup. Pengalaman Saya saat membantu memenangkan Jokowi-Ahok mengalahkan petahana Fauzy Bowo dalam Pilgub DKI lalu masih segar dalam ingatan, bagaimana mobilisasi dana raksasa para konglomerat serta dukungan Presiden saat itu dan Partai Demokrat sebagai partai penguasa pada masa itu, tetap tidak mampu membantu memenangkan Foke.

Bisa dibayangkan, Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu, relatif tidak memiliki banyak musuh serta tidak sampai dimusuhi oleh rakyat saat blusukan, masih bisa dikalahkan oleh Jokowi sebagai penantangnya. Apalagi Ahok yang sekarang menjadi 'musuh bersama' dan dihadang dimana-mana, hingga harus dikawal super ketat oleh TNI dan Polri. Secara psikologis, semuanya ini akan memperlebar jurang pemisah dan membuat Ahok semakin jauh dari rakyat kelas bawah yang menjadi pemilihnya. Logika sederhana Kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi kedepan, serta bagaimana hasil akhir Pilgub DKI nanti.

Jika Ahok-Djarot kalah dalam Pilgub DKI, Presiden Jokowi harus ikhlas dan legowo melepaskan Ahok sebagai 'beban' bagi dirinya. Supaya bisa tenang dan fokus menatap Pilpres 2019 yang akan datang. Sebagai salah satu pendukung utama Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres 2014 lalu, Saya mengingatkan dan mengharapkan Presiden Jokowi segera melakukan kalkulasi politik yang realistis dan rasional. Presiden Jokowi perlu selalu mengingat rekomendasi yang sudah pernah Saya sampaikan kepada Jenderal (Purn) Luhut B. Panjaitan serta Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, jauh sebelum Pilpres 2014 dulu.

Terkait realitas bahwa Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri dan PDIP sebagai 'the ruling party', sangatlah lemah basis Islamnya. Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri dan PDIP, harus ingat selalu merawat dan menjaga silaturahim dan hubungan baiknya dengan umat Islam di Indonesia. Cukuplah sudah Presiden Jokowi mengantarkan Ahok sampai pada pintu gerbang pencalonannya dalam Pilgub DKI 2017 ini.

Untuk selanjutnya, Ahok harus menjalani takdir dan garis hidupnya sendiri. Tentunya bukan untuk menjadi Wakil Presiden, apalagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Indonesia akan tetap selalu menjadi Indonesia, Amerika akan tetap selalu menjadi Amerika. Tidak ada sama sekali korelasi dan relevansi antara Ahok dengan Barack Obama. Walaupun berasal dari kalangan minoritas keturunan campuran kulit putih dan kulit hitam di Amerika, sampai dunia kiamat tidak akan mungkin dan tidak akan pernah Barack Obama menjadi Presiden Amerika, jika Barack Obama beragama Islam. Juga mustahil Barack Obama bisa terpilih jadi Presiden Amerika, jika berpasangan dengan Cawapres yang beragama Islam. Jadi, jangan heran apalagi bertanya-tanya, hal yang sama wajar dan pasti terjadi juga di Indonesia.[***]

Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI)

✌

mana buktinya: INILAHCOM, Sleman - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pendidikan kader yang terus dilakukan untuk menanamkan semangat kolektivitas sebagai partai ideologis.

Dengan pemahaman dan semangat kolektif itulah, maka ketika mereka ditugaskan partai untuk duduk di ekskutif maupun di legislatif maka punya kesadaran bahwa untuk membangun bangsa ini haruslah dengan gotong royong atau dengan kolektivitas.

"Tidak bisa membangun suatu pemerintahan baik itu di daerah jika dilakukan dengan perseorangan," kata Hasto saat memberikan pidato pengarahan dalam acara Pendidikan Kader Pratama DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dengan tema Membangun Kader Ideologis dan Militan untuk Mewujudkan Tri Sakti berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945, di Wisma Sejahtera III, Sleman, Yogyakarta, Jumat (1/4/2016).

Sebagai partai ideologis, sudah tentu dalam menghadapi setiap hajatan demokrasi menggunakan jalan kepartaian. Jalan itulah yang secara moral dan secara ideologis bisa dipertanggungjawabkan.

Hasto menegaskan apa yang menjadi prinsip partainya bukan berarti anti terhadap perseorangan karena hal itu memang sudah diatur dalam konstitusi. Dan terhadap adanya fenomena perseorangan itu, PDI Perjuangan menjadikannya sebagai otokritik.

"Tetapi kami meyakini bahwa jalan kepartaian itulah yang selama ini punya sejarah panjang bisa melahirkan pemimpin dari generasi ke generasi," ujarnya.

"Bagi PDI Perjuangan, bahwa kami percaya melalui demokrasi kepartaian inilah bisa berjuang memperjuangkan ideologi. Namun begitu, kita menghormati mereka yang memilih jalur perseorangan," tambah Hasto.

Sebagai gambaran atas keberhasilan PDI Perjuangan dalam melahirkan pemimpin, di tingkat nasional sekarang ini ada Presdien Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Di tingkat daerah, dari 10 kepala daerah yang tingkat keterpilihannya di atas 80 persen, sembilan di antaranya adalah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Daerah-daerah itu adalah Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banyuwangi, Bandarlampung, Kota Surabaya, Sukoharjo, dan Kota Denpasar.

"Dan dari mereka itulah kita patut belajar bahwa kita prinsipnya membangun bangsa ini dnegan kolektif kegotong royongan, bukan dari individu per individu," ujarnya.

Dan dengan prinsip itulah, PDI Perjuangan sebagai partai ideologis yang diharapkan tetap bisa menjadi penjaga kebangsaan dan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengedepankan kolektivitas dan semangat gotong royong.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Eko Suwanto mengatakan, menyambut program kerja DPP PDI Perjuangan yang memprioritaskan pendidikan dan pelatihan kader kita sambut gembira.

"Kita sampaikan terima kasih Jogja dipercaya menjadi salah satu tempat Sekolah Partai dengan lahan 35.000 m2 di Bantul yang akan didukung sistem pendidikan, kurikulum, perpustakaan dan pengajar yang bagus. Ini bukti komitmen Partai dalam mempersiapkan kader yang ideologis dan militan sehingga mampu berjuang menyatu dengan rakyat baik yang distruktur Partai, lembaga legislatif maupun eksekutif", ujar Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan DIY

Sebagai partai ideologis yang lahir dari perjuangan rakyat, PDI Perjuangan bertekad untuk terus melahirkan kader yang dalam praktek hidupnya menghayati ajaran-ajaran Bung Karno dengan hidup mengabdi, jujur, melayani rakyat serta tegas anti korupsi untuk bersama-sama rakyat kembangkan sikap mental zero tolerance for corruption dalam segala kehidupan bangsa khususnya dalam mengelola APBN dan APBD.

"Kaderisasi menjadi kunci keberhasilan kader. Beberapa contoh diantaranya Djarot Syaiful Hidayat yang 10 tahun jadi walikota Biltar, Hasto Wardoyo di Kiulonprogo juga Rudy Hardyatmo di Solo adalah kepala daerah dari PDI Perjuangan yang memberikan keteladanan bagaimana mengelola kekuasaan secara baik. Mohon doa dan dukungan rakyat, kita akan selalu dijalan ideologi, Pancasila 1 Juni 1945," kata Eko Suwanto. [rok]

- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2285226/sekjen-pdip-bangun-bangsa-tak-bisa-perseorangan#sthash.Ty9ktELD.dpuf

JAKARTA sindonews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu ditagih janjinya saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Janji kampanye ini ditagih setiap Jokowi melakukan kunjungan ke daerah.

Maka itu, Kantor Staf Kepresidenan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berjanji ikut merealisasikan program pemerintah yang tercantum dalam program Nawa Cita.

"Selama ini presiden bertemu masyarakat selalu ditanya, ini belum dijalankan, ini belum dijalankan, dan sebagainya," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Dia mengklaim sejauh ini Jokowi selalu merespons positif masukan dari masyarakat terkait program dan kebijakan yang belum direalisasikan. Respons tersebut, kata dia akan ditindaklanjuti dalam sejumlah program prioritas.

"Nanti akan ada 12 program prioritas yang akan disepakati oleh presiden, program yang terintegrasi," tandasnya.

2017: H-363: Kabar24.com, JAKARTA - Bak berhenti di persimpangan jalan, niat Basuki Tjahaja Purnama maju Pilkada DKI 2017 mulai bercabang.

Awalnya, Ahok menggebu-gebu maju sebagai calon independen alias tanpa dukungan partai politik. Untuk memuluskan langkah itu, sekelompok masyarakat yang diberi label Teman Ahok mulai mengumpulkan KTP dari tiap-tiap warga dengan membuka posko di pusat perbelanjaan modern di lima wilayah Jakarta.

Meski mengaku tak memiliki afiliasi dengan Teman Ahok, orang nomor satu di Jakarta tersebut menetapkan target tak main-main: satu juta KTP demi Ahok kembali pimpin DKI 1.

Pengumpulan KTP pada mulanya sangat kencang. Ini membuktikan banyak warga yang benar-benar menaruh harapan ke Ahok. Namun, menjelang batas akhir pendafaran calon independen ke Komisi Pemilihan Umum Maret 2016, realisasi pengumpulan KTP tak seindah harapan.

Berdasarkan situs www.temanahok.com, pengumpulan KTP hingga Jumat (26/2/2016) baru mencapai 738.697 lembar.

Melihat realisasi tersebut, Ahok ternyata mulai kebingungan. Karena itu, pihaknya mulai membuka wacana agar dirinya bisa diusung oleh partai politik untuk maju dalam Pilkada DKI 2017.

Setelah didukung oleh Nasdem, Ahok mengatakan tertarik untuk mengajak Djarot Saiful Hidayat sebagai partnernya di periode mendatang. "Pak Djarot oke. Kerja sama kami selama ini bagus," ujarnya beberapa hari silam.

Alih-alih meminta PDIP mendukungnya dan Teman Ahok, dia malah mengeluarkan wacana agar para relawan duduk sebangku dan berdiksi dengan perwakilan partai berlambang banteng tersebut.

Walaupun sebelumnya sempat tak bersuara, kemarin malam situs www.temanahok.com akhirnya mengeluarkan enam poin pernyataan soal keinginan calon Gubernurnya maju bersama PDI P. Berikut isinya:

Selamat Malam Teman2, Malam ini beredar berita yang membuat telpon kami tak berhenti berdering dan pesan tak henti masuk terkait statement Ahok.

Ada beberapa hal yg hendak kami sampaikan terkait pilihan Independen Atau lewat jalur Parpol bagi Gubernur Ahok, yang semakin banyak menyebutkan nama Teman Ahok.

1. Teman Ahok bukan partai politik, tak punya kepentingan di balik majunya atau terpilihnya Ahok jadi Gubernur. Kami bukanlah partai politik, jadi tak punya mekanisme tawar-menawar seperti dan sebagaimana parpol. Kami secara tulus disatukan keinginan bahwa Pak Ahok harus menjadi Gubernur periode ke-2.

2. Teman Ahok tak punya kekuatan politik. Kami cuma punya 730 ribu KTP warga DKI yg dikumpulkan dan KTP tersebut BUKAN milik Teman Ahok. KTP tsb hanya titipan dr kepercayaan warga ke Pak Ahok, bukan kepada kami.

3. Dibentuknya Teman Ahok pd awalnya adalah kekhawatiran Ahok tidak akan didukung oleh Parpol2. Kami bukan anti-parpol sbg wadah politik yg sah. Tapi kami sadar juga, jika parpol tdk memperjuangkan Ahok, kami sebagai warga juga bisa memperjuangkan beliau. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kepada Parpol agar lebih mendengarkan suara warga ketimbang elite saja.

4. Karena kami tidak ada kepentingan, dan KTP ini hanya titipan warga, kami tetap akan memberikan KTP tersebut nanti kepada Pak Ahok. Pilihan maju independen atau lewat Parpol adalah Hak Pak Ahok. Dan jika kami dilibatkan oleh Pak Ahok dalam negosiasi atau pemilihan wakil dan lain2, hal tersebut merupakan kebaikan dan kebijaksanaan Pak Ahok sendiri. Kami tidak menuntut hal tersebut. Namun memang smp saat ini belum ada komunikasi terkait hal tersebut.

5. Karena maju atau tidaknya Pak Ahok lewat Independen adalah hak beliau sendiri, kami hanya akan meminta setiap keputusan yg diambil nanti dicarikan jalan komunikasi yg tepat. Entah kepada parpol (jika lewat independen), atau kepada ratusan ribu pemilik KTP (jika lewat jalur parpol). Pilihan jalur hendaknya tidak kontraproduktif terhadap tujuan utama, yaitu Pak Ahok jadi Gubernur lagi.

6. Sikap kami, Teman Ahok, sebelum keputusan tersebut final adalah tetap mengupayakan Pak Ahok maju lewat jalur Independen. Bukannya kami tidak percaya Pak Ahok memerintah akan bisa independen (track record telah membuktikan sendiri independensi beliau tak tunduk pada partai), tapi menurut kami pilihan independen akan sangat bagus untuk demokrasi Indonesia. Jalur independen di Jakarta sebagai etalase bangsa akan memupuk kesadaran dari masyarakat Indonesia yang mulai patah semangat dengan perpolitikan di Indonesia.

Lantas, bagaimana kelanjutan "cinta segi tiga" antara Ahok, Relawan, dan PDI Perjuangan?

2017: H-364: JAKARTA, KOMPAS.com — Dekan Fakultas Kebijakan Publik Lee Kuan Yew School of Public Policy Kishore Mahbubani mengaku terkesan dengan presentasi yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada para mahasiswanya.

Saat menerima kunjungan mahasiswa-mahasiswa tersebut, Ahokmempresentasikan pelayanan terpadu satu pintu, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), dan Jakarta Smart City.

"Melakukan perubahan seperti di kota besar layaknya Jakarta itu tidaklah mudah. Semoga ini bisa menginspirasi mereka untuk mengubah kota-kota lain," kata Kishore di Balai Kota, Rabu (24/2/2016).

Ia mengatakan, salah satu faktor penting dalam perubahan sebuah kota adalah kepemimpinan seorang pemimpin.

Kishore menjelaskan, seorang pemimpin akan memengaruhi jalannya berbagai kebijakan. Bahkan, Kishore menyebut kepemimpinan Ahok seperti mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kwan Yew.

"Anda beruntung karena punya gubernur seperti Ahok. Dia seolah mengingatkan saya seperti Mr Lee Kuan Yew saat masih muda," kata Kishore.

"Dia (Ahok) ingin mengerjakan sesuatu sampai selesai, bukan melihat rencana-rencana saja. Inilah yang dilakukan Lee Kuan Yew, yang saya lihat ada di diri Ahok," kata Kishore lagi.

Pada kesempatan yang sama, Ahok mengaku senang dengan adanya pertemuan bersama mahasiswa universitas tersebut.

Sebab, dia dapat bertukar pikiran dan menghemat anggaran untuk pelaksanaan studi banding, seperti tukar pikiran mengenai riset pembangunan kota.

Penulis	: Kurnia Sari Aziza
Editor	: Ana Shofiana Syatiri

2017: H-365 Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) semakin mantap untuk mengajak Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat ke Pilgub DKI 2017. PDIP sudah merestui Djarot yang notabene adalah kadernya itu untuk menjadi calon wakil gubernur (cawagub) mendampingi Ahok di Pilgub.

"Sudah, sudah direstui (Djarot direstui PDIP)," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Sebelumnya, Ahok sempat melempar wacana akan menggaet PNS sebagai cawagubnya di Pilgub DKI 2017. Nama PNS itu adalah Deputi Gubernur DKI Ozwar Muazim Mungkasa, Kepala BPKAD Heru Budi Hartono, mantan Deputi Gubernur Sarwo Handayani, hingga Sekda DKI Saefullah.

Namun kini, Ahok menyatakan tetap Djarot-lah yang paling berpeluang mendampinginya di Pilgub. "Djarot (paling berpeluang)," kata Ahok.

Hanya saja, kini tinggal pendukung Ahok yang tergabung dalam Teman Ahok sebagai faktor penentu. Bila Teman Ahok bersedia menerima Djarot sebagai cawagub untuk Ahok, maka agaknya duet Ahok-Djarot bakal benar-benar maju di Pilgub DKI 2017.

"Sudah direstui (PDIP merestui Djarot). Cuma lagi ketemu sama Teman Ahok saja," kata Ahok.
(dnu/van)

BANDUNG, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamilmasih digadang-gadang menjadi pesaing kuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sejumlah pihak kerap membandingkan kualitas dan popularitas keduanya. Bahkan, beberapa lembaga telah melakukan survei untuk mencari tahu siapa yang pantas duduk di kursi DKI 1.

Meski begitu, penilaian masyarakat tak membuat hubungan keduanya menjadi renggang.

Ridwan Kamil mengatakan, hingga saat ini, dia dan Basuki masih menjalin persahabatan yang erat.

"Pak Ahok (sapaan Basuki) dan saya bersahabat. Cuma sekarangdirame-ramein saja menjelang Pilkada DKI. Kalau enggak ada Pilkada DKI, kami sering ngobrol, sharing, saling belajar. Jakarta belajar dari Bandung, Bandung belajar dari Jakarta," kata Ridwan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (3/2/2016).

Emil bahkan mengaku punya kesamaan dengan mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Pak Ahok dan saya punya kesamaan, sama-sama ingin mengubah reformasi birokrasi ingin profesional, ingin mengubah kota dengan cepat," kata Emil.

Saat ditanya soal sosok Ahok, Emil mengatakan, mantan anggota DPR RI itu merupakan pemimpin yang mau bekerja keras dan menjunjung profesionalisme.

"Pak Ahok itu sama kayak saya, pekerja keras dan profesional," ucapnya.

Lebih lanjut, Emil juga mengaku punya tujuan yang sama denganAhok. Dia berharap, cara kepemimpinannya dan Ahok bisa menginspirasi anak muda agar mau terjun ke dunia politik.

"Kalau saya dan Pak Ahok berhasil, itu bisa mengajak anak muda untuk terjun ke politik supaya negeri ini diberesin sama-sama," kata dia.

President Joko “Jokowi” Widodo has sent out a Christmas message via social media, wishing for peace among all the people of Indonesia on the birthday of Jesus Christ.

“I would like to wish all Christians a Merry Christmas. May the spirit of Christmas brings joy and peace us all,” the President tweeted on @jokowi on Friday as quoted by Tempo.co.

Jokowi is scheduled to attend Christmas celebrations in Kupang, East Nusa Tenggara (NTT), on Monday, a day after departing from his hometown, Surakarta in Central Java.

From NTT, the President will visit several places in eastern Indonesia, including the predominantly Christian Papua province, before returning to Jakarta for the New Year celebrations. (dan) ‎

- See more at: http://m.thejakartapost.com/news/2015/12/25/jokowi-merry-christmas.html#sthash.CwJPxjdI.dpuf
Jakarta detik -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan keseriusannya membangun infrastruktur dalam negeri, dan juga menggenjot ekonomi di daerah. Banyak infrastruktur dimulai dengan pemancangan tiang pertama atau groundbreaking. Proyek ini pasti ditindaklanjuti.

Saat pidato di Rakernas Partai Nasdem, Jokowi menegaskan tiap proyek yang sudah groundbreaking sudah ada progres dan kemajuannya. Bahkan Jokowi sempat menampilkan slide yang menggambarkan konstruksi proyek Tol Trans Sumatera.

"(Tol) Ngawi, Kertosono, Trans Sumatera di Lampung-Palembang paling tidak 3 tahun akan bisa kita selesaikan. Banyak yang menyampaikan, Pak Presiden hanya groundbreaking, jangan-jangan tidak ada tindak lanjutnya. Tol Sumatera panjang, paling tidak setiap seksi ada beberapa kilometer sudah selesai, ada progres dan kemajuan," tutur Jokowi dalam acara yang dilakukan di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Infrastruktur, ujar Jokowi, menjadi fokus pemerintahannya. Menurut Jokowi, semua kepala negara pasti menjadikan infrastruktur prioritas dalam pemerintahannya.

"Karena dengan infrastruktur yang namanya distribusi logistik dan transportasi akan murah. Ini yang harus dikerjakan. Antrean di pelabuhan artinya apa, pelabuhan harus diperbesar diperbaiki, kapal-kapal penyeberangan harus dibeli, mau tak mau fokusnya ke sana," tegas Jokowi.

Kemudian, irigasi dan bendungan juga akan dibangun oleh Jokowi, karena sekitar 80% irigasi di Indonesia kondisinya rusak. Dia meminta kepala daerah memprioritaskan pembangunan irigasi ini, sehingga produksi pangan Indonesia bisa meningkat lewat bantuan irigasi ini.

Tahun depan, Jokowi mengatakan, pemerintah mengajukan anggaran infrastruktur mencapai Rp 313 triliun, naik dari tahun ini Rp 290 triliun. Namun anggaran infrastruktur di 2016 masih menunggu persetujuan DPR.

Tak hanya infrastruktur, Jokowi juga menggenjot perekonomian di daerah dengan memperbesar anggaran transfer ke daerah yang jumlahnya mencapai Rp 735 triliun di 2016. Jumlah ini telah melebihi alokasi anggaran pemerintah pusat.

"Dana desa juga kami ajukan Rp 47 triliun. Itu sangat besar sekali dan melonjak 2 kali," ujar Jokowi.

Soal irigasi, pemerintah saat ini sedang membangun 49 bendungan yang semuanya sudah dimulai. Ini dilakukan untuk mendukung sektor pertanian Indonesia, sehingga produksinya meningkat dan impor pangan berkurang.

Kemudian soal listrik, pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan dirinya sudah memulai mendorong pembangunan proyek-proyek kelistrikan. "Tanpa listrik industri tidak akan bergerak. Anak-anak kita tidak bisa belajar di malam hari, usaha kecil dan mikro tidak akan bisa berproduksi," kata Jokowi.

Pelabuhan juga termasuk infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahannya. Jokowi mengungkapkan sejumlah proyek pelabuhan yang sedang dan akan dibangun, seperti Pelabuhan Kuala Tanjung, New Makassar Port, dan pelabuhan di Sorong, Papua.

(dnl/hen)

Merdeka.com - Jelang rekapitulasi final Pilpres 2014 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sinyal-sinyal kemenangan salah satu kubu pasangan capres-cawapres sudah tampak. Hal tersebut sebenarnya bisa dianalisa dari hasil hitung cepat (quick count) setelah 9 Juli lalu, meskipun sempat menuai pro dan kontra hasil suara.

Sinyal kemenangan itu menyinari kubu pasangan nomor urut 2, Jokowi-JK. Bahkan beberapa orang dari kubu seberang, Prabowo-Hatta malah sudah memberi isyarat salam hormat kemenangan. Padahal pengumuman kemenangan presiden dan wakil presiden terpilih baru diumumkan resmi oleh KPU pada Selasa 22 Juli 2014.

Berikut beberapa orang yang secara langsung dan tidak langsung mengakui kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 seperti dirangkum merdeka.com:

Ahmad Hanafi Rais

Merdeka.com - Putra sulung Amien Rais, Hanafi Rais, sudah mengakui keunggulan pasangan Jokowi-JK. Bahkan, anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta di DIY ini mengucapkan selamat untuk pasangan nomor urut dua tersebut.

"Sebagai generasi muda Partai Amanat Nasional (PAN), kami mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam waktu 5 tahun mendatang," kata Hanafi di dinding akun Facebook-nya seperti dikutip merdeka.com, Minggu (20/7).

"Dan kami juga menghaturkan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa yang telah menjaga secara aktif proses demokratisasi negara kita melalui pilpres tahun ini," kata Hanafi yang juga berterima kasih kepada KPU.

Caleg DPR terpilih dari PAN ini juga mengajak kepada semua calon pemimpin bangsa, baik yang di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif, untuk selalu menjaga kebersamaan. "Di tangan kitalah nasib bangsa ini di masa mendatang akan dipertaruhkan," kata Hanafi.

"Kita harus tetap menjaga semangat reformasi untuk menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan, dari kebodohan, dari ketertinggalan, dari dominasi asing, dari segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, serta dari potensi konflik dan intoleransi," ujar dia.

Hanum Salsabiela Rais

Merdeka.com - Putri kedua dari Amien Rais itu memposting ucapan selamatnya pada pasangan Jokowi-JK di akun Facebooknya pada Minggu (20/7) malam.

"We will have new Pres-Wapres soon. Congratulations to Bapak Joko Widodo dan Pak Jusuf Kalla. This is the representation of the concession speech of Prabowo-Hatta supporters:). Yuk kita kawal dan awasi pemerintahan baru ini hingga 5 tahun kedepan, dan yuk kita juga kembali ke ghirah hidup masing-masing setelah beberapa bulan ini berkelana politik. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah : Karya," kata Hanum.

Seusai Hanum menulis status itu, beberapa teman di Facebooknya langsung berkomentar. Banyak yang heran dan protes kenapa Hanum terkesan terburu-buru mengucapkan selamat pada Jokowi-JK padahal belum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Udah fix no.2 yg menang?," kata akun Ahmad Rusli.

"Jangan kesusu hanum....sampean Bukan Kpu," ujar Sultan Husein.

"Mbak Hanum, harapan kami yg di akar rumput tetap ingin Pasangan Prabowo Hatta yg mendapat mandat dari rakyat. Smoga dgn ditambah kemenangan di luar negeri msh ada mukjizat yg membuat pasangan no 1 menang. Krn hati kami berat utk bisa legowo. Jika memang kalah, ajarkan kami ikhlas luar dlm utk menerima ini smua... trimakasih mbak Hanum...." sambung Siti Rafika Hardhiansari.

Beberapa komen itu langsung ditanggapi bijak oleh Hanum.

"Teman2, sy berusaha realistis.. KPU2 Propinsi sudah menggelar pleno nya. Bagi saya, dan seluruh saudara2 pendukung PH, tentu adalah kenyataan pahit karena capres-cawapres kita secara de facto telah kalah unggul. KPU esok, sy kira adalah keputusan de jure nya. Inilah pilihan Sebagian besar bangsa besar yg kita cintai ini. Sy tahu, dalam 24 jam KPU akan mengumumkan hal yg tak berbeda, karna sebagai anak bangsa kita harus percaya kepada KPU. Sometimes, people dont want to see the truth because they dont want to destroy their dream cometrue. Sy yakin saudara2ku, keikhlasan menerima kekalahan di mata Tuhan jauh berperingkat daripada optimisme yang berlipat-lipat. Mari kita kawal ketat dan awasi terus pemerintahan baru ini. Baik pendukung maupun bukan pendukung kedua capres jadilah balancer pemerintah, monitor seluruh janji-janji yg harus dilunasi. Trimakasih, dan status ini adalah bersifat pribadi. Hidup Indonesia. Wallahualam bissawab."

Mahfud MD

Merdeka.com - Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, beberapa hari ini menjadi sorot perhatian dua kubu capres. Sebabnya, dia kemarin sempat mengutarakan pernyataan yang terkesan mengakui kemenangan Jokowi-JK dari hasil quick count dan real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sehingga saya katakan, saya sebagai Ketua Timkamnas, ya sudah Pemilu sudah selesai. Saya kembalikan mandat. Saya tidak berhasil memenangkan Prabowo-Hatta," kata dia kemarin.

Namun Mahfud langsung meluruskan pernyataannya tersebut. Dia merasa heran mengapa ucapannya diplintir oleh beberapa media televisi, terutama Metro Tv yang langsung merumuskan jika dia mengakui kekalahan sebelum rekapitulasi final KPU 22 Juli 2014.

Mahfud pun langsung mengklarifikasi wawancaranya tersebut melalui akun Twitternya, @MMD4ID, Minggu (20/7) malam.

1. Ada statement saya yang dimuat tak lengkap oleh Metro TV

2. sehingga menjadi tak utuh dan memberi kesan se-akan2 saya menyatakan Jokowi sudah menang pilpres dan Prabowo kalah

3. Dikesankan juga saya sudah mengembalikan mandat sebagai Timkamnas.
Yang benar begini:

4. Saya ditanya, 'bagaimana persiapan Tim Prabowo-Hatta menghadapi penetapan KPU tgl 22 Juli yang akan datang?

5. Saya menjawab: Timkamnas biasa2 saja, menunggu keputusan KPU dan tidak mengerahkan massa.

6. Kalau ada yg mengerahkan massa itu adalah relawan, bukan Timkamnas.

7. Ditanya lagi ttg rencana Timkamnas setelah tgl 22 Juli?

8. maka saya menjawab tergantung keputusan KPU. Saya masih percaya Prabowo-Hatta menang berdasar data yg kami punya.

9. Tp klo tnyta Jokowi yg mng maka sy tentu hrs menerimanya scr fair. Sy akan sampaikan kpd Prabowo-Hatta bhw sy gagal mengantar Prabowo mng

10. Terlepas dr soal mng atau kalah tgl 22 Juli itu sy akan mengembalikan mandat krn Timkamnas itu mmg hanya sampai keluarnya keputusan KPU

11. Tak akan ikut jk ad proses hukum ke MK. Klo hrs ke MK, baik Prabowo yg digugat (krn mng) maupun yg menggugat (krn klh) maka sy tdk ikut

12. Yang mengurus ke MK itu Tim Hukum, bukan Timkamnas. Demi kode etik, sbg mantan ketua MK saya tak bisa mengurus perkara di MK.

13. Itulah yg saya katakan kpd Metro TV, Kompas TV, dan Trans 7

14. Tapi Metro TV mengambil bagian2 tertentu yg memberi kesan se-akan2 sy mengatakan Prabowo-Hatta sudah kalah.

Demikian klarifikasi dari @mohmahfudmd. Tetap optimis dan jaga sportifitas :)

Jakarta, GATRAnews - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Kunto Adi Wibowo, menilai ajakan rekonsiliasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, merupakan langkah positif.

Kunto menyampaikan penilaiannya itu dalam pesan tertulis, yang diterima di Jakarta, Jumat (18/7). Menurutnya, ajakan tersebut merupakan bentuk pendidikan politik di era demokrasi partisipatif dan juga menunjukkan keduanya mempriotritaskan kesatuan dan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan dan gerbong politiknya.

Menurut Kunto, ada beberapa pendidikan politik yang disampaikan kedua pasangan capres-cawapres karena pertama, lemahnya institusi penyelenggara dan pengawas pemilu, sehingga peran para kontestan semakin penting untuk meyakinkan konstituennya bahwa konstetasi harus diselesaikan di bilik suara dan tidak di tempat lain.

“Kedua, gesekan di akar rumput dengan isu agama, ras, dan bahkan komunisme membutuhkan suri tauladan dari para capres dan cawapres. Bahwa semua isu yang berpotensi memecah-belah bangsa harus dihentikan dan digantikan dengan mengarahkan energi di akar rumput demi partisipasi politik yang positif,” ujarnya.

Ketiga, imbuh Konto, mesin-mesin oligarki serta elit plitik di balik kedua capres yang bertaruh habis-habisan untuk memenangkan jagoannya, perlu disadarkan, bahwa jagonya kini lebih memilih keutuhan bangsa daripada kepentingan segelintir kelompok.

Aryos Nivada, Pengamat Politik dan dosen Jurusan Politik, FISIP Universitas Syiah Kuala, Nangroe Aceh Darussalam menyampaikan pendapat senada. Menurutnya, langkah rekonsiliasi merupakan bagian dari tahap awal, serta pondasi penting membangun hubungan dan keterlibatan aktif dalam membawa perubahan dan kemapanan segala sektor baik politik, ekonomi, dan lainnya.

“Tindakan Jokowi dan JK mewujudkan langkah rekonsiliasi merupakan cerminan dari kedewasaan berpolitik, serta sikap negarawan keduanya," nilai Aryos.

Adapun hal penting yang patut dicatat, kata Aryos, rekonsiliasi mempermudah kerja-kerja melayani rakyat dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang presiden dan wakil presiden di kepemerintahan jika mereka berdua terpilih pada 22 Juli berdasarkan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, jika rekonsiliasi terjadi, maka akan semakin memperkuat konsolidasi dan sinergisasi antara para pendukung atau simpatisan kedua kandidat presiden dan wakil presiden dalam memajukan Indonesia.

"Saya tegaskan sikap rekonsiliasi ibarat membangun jembatan kepercayaan pasca pertarungan di pilpres 2014 antara yang menang dan yang kalah," tandasnya.

Penulis: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

investor daily JAKARTA-Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aryos Nivada, berpendapat ajakan Capres nomor urut dua, Joko Widodo untuk rekonsiliasi pascarekapitulasi suara pada 22 Juli 2014 nanti merupakan bentuk kedewasaan politik.

"Pascapengumuman, jika Joko Widodo dan Jusuf Kalla menang pada Pilpres 2014 dan melakukkan rekonsiliasi serta mengajak keikutsertaan Prabowo dan Hatta Rajasa untuk berkomitmen membangun dan membawa perubahan Indonesia lebih baik, maka itu merupakan cerminan dari kedewasaan berpolitik serta sikap negarawan Jokowi dan JK," kata Aryos, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.

Menurut dosen politik FISIP Universitas Syiah Kuala ini, langkah rekonsiliasi bagian dari tahap awal serta pondasi penting membangun hubungan dan keterlibatan aktif dalam membawa perubahan dan kemapanan segala sektor baik politik, ekonomi, dan lainnya.

Hal itu, kata dia, penting dan patut di catat bahwa rekonsiliasi mempermudah kerja-kerja melayani rakyat dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang presiden dan wakil presiden di pemerintahan jika mereka berdua terpilih pada 22 Juli 2014 hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Efek lain jika rekonsiliasi terjadi makin memperkuat konsolidasi dan sinergisasi antara para pendukung atau simpatisan kedua kandidat presiden dan wakil presiden dalam memajukan Indonesia.

"Saya tegaskan sikap rekonsiliasi ibarat membangun jembatan kepercayaan pascabertarung di Pilpres 2014 antara yang menang dan yang kalah," katanya.

Sebelumnya, Akademisi Kunto Adi Wibowo mengemukakan ajakan rekonsiliasi dari calon presiden Joko Widodo merupakan bentuk pendidikan politik yang penting di era demokrasi partisipatif ini dan merupakan komitmen dalam menjaga persatuan bangsa.

"Kesediaan Capres nomor urut satu Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Jokowi juga menunjukkan bahwa keduanya memprioritaskan kesatuan dan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan dan gerbong politiknya," kata pengajar komunikasi politik di Universitas Padjdjaran (Unpad) Bandung itu dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pendidikan politik yang disampaikan oleh kedua capres itu adalah, pertama, dengan lemahnya institusi penyelenggara dan pengawas pemilu, peran para kontestan semakin penting untuk meyakinkan konstiutennya bahwa konstetasi harus diselesaikan di bilik suara dan tidak di tempat lain.

Kedua, lanjut dia, gesekan di akar rumput yang dilatarbelakangi dengan isu agama, ras dan bahkan komunisme mengundang memori kolektif tentang kekerasan dan konflik horisontal membutuhkan suri tauladan dari para capres dan cawapres bahwa semua isu yang berpotensi memecah-belah bangsa harus dihentikan.

"Ini harus digantikan dengan perbincangan tentang bagaimana mengarahkan energi di akar rumput demi partisipasi politik yang positif bagi pembangunan bangsa," kata Kunto Adi Wibowo.

Ketiga, kata dia, mesin-mesin oligarki serta elite politik di balik kedua capres yang bertaruh habis-habisan untuk memenangkan jagoannya perlu disadarkan bahwa jagonya kini lebih memilih keutuhan bangsa daripada kepentingan segelintir kelompok.

"Tidak ada pilihan terbaik bagi bangsa ini kecuali terjadinya rekonsiliasi antara kedua calon presiden. Siapapun yang mengajak terlebih dahulu dan yang terpenting merealisasikannya," ujarnya.(*/hrb)
TEMPO.CO, Jakarta - Tadi pagi, Rabu, 9 Juli 2014, di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, tiga tenda bernuansa merah-putih dipasang. Salah satu tenda bertuliskan TPS 18, yang berarti tempat pemungutan suara nomor 18. Tenda yang dikepung para juru kamera dan pewarta tersebut bertambah sesak oleh kerumunan orang saat waktu memasuki pukul 08.00. Beberapa orang berbaju kotak-kotak berdatangan.

Mereka menyaksikan calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo, mencoblos di TPS tersebut.
Jokowi terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 18. Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut tiba pada pukul 10.10. Teriknya matahari saat Jokowi tiba seperti membakar semangat para pendukung. Sepanjang Jokowi berjalan dari mobil Innova putihnya menuju tempat pemilihan, para pendukung meneriakkan nama Jokowi.

Sembari tersenyum, Jokowi menyalami satu per satu para pendukung yang menyodorkan tangan. Setelah itu, ia melenggang ke bilik pemilihan. Setelah mencoblos, Jokowi mengacungkan kedua jarinya sebagai kode "salam dua jari". Menyambut acungan tangan calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, para pendukung ikut mengacungkan dua jari.

Para pendukung kemudian secara berbarengan menyanyikan lagu ciptaan Slank and Friends yang berjudul Salam 2 Jari tanpa arahan. Menyaksikan antusiasme para pendukung, Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang pun tersenyum. "Saya melihat hari ini masyarakat menggunakan hak pilih dengan kegembiraan," katanya.

Tak hanya pendukung di sekitar Menteng yang meramaikan kedatangan Jokowi. Lena, 40 tahun, warga Manggarai, secara khusus datang ke TPS 18 untuk bertemu dengan Jokowi setelah dia mencoblos di TPS tempat tinggalnya. Lena datang bersama suaminya, Maihuru, 51, dan anak laki-lakinya. (Baca: Jokowi Diberitakan Meninggal)Tak hanya bernyanyi dan bersalaman, Lena juga tak berhenti membidik Jokowi dengan kamera ponselnya. Setelah Jokowi berlalu, Lena pun masih meminta suaminya untuk menjepret dia dengan pose mengacungkan dua jari. Tinta penanda telah memilih tak hanya mewarnai satu jari Lena, namun kedua jarinya. "Kami milih Jokowi," kata Lena.

Saat ditanya tentang sosok Jokowi, Lena mengaku tak mengenal mantan Wali Kota Solo itu secara personal. Ia yakin Jokowi akan berbuat lebih banyak untuk Indonesia kelak. "Orangnya mementingkan rakyat dan jujur," ujar Lena.

Ihwal kampanye hitam yang tak berhentu menyerang Jokowi, Lena mengatakan tak mempedulikannya. Ia tak percaya Jokowi adalah simpatisan PKI ataupun nonmuslim. "Enggak percaya dengan tudingan itu. Dia muslim, keluarganya muslim. Pak Jokowi sudah haji," kata Lena menjelaskan dengan nada suara lebih tinggi daripada sebelumnya.

Hal tersebut diperkuat Nunu, 54 tahun. "Enggak mempanlah kampanye hitam. Kami udah pilih Jokowi berdasarkan hati nurani. Ini untuk Indonesia yang lebih baik," kata Nunu yang berkemeja putih dengan beberapa perhiasan emas melilit tangan dan lehernya.

Sri, 63 tahun, pendukung Jokowi yang mengaku juga menjadi relawan angkat bicara. "Saya ingin ada perubahan di negeri ini. Saya sudah 60 tahun sudah merasakan macam-macam. Melihat ada sosok ada yang bisa memberikan harapan, ya, saya pilih," katanya.

FATIMAH KARTINI BOHANGTEMPO.CO, Tangerang - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far mengatakan Joko Widodo mendapat sambutan luar biasa dari warga Indonesia yang berada di Arab Saudi. Menurut dia, warga Indonesia bahkan ikut mendampingi Jokowi beribadah.

"Antusiasmenya luar biasa. Hampir di tiap titik itu mereka menyambut Pak Jokowi. Mereka ikut tawaf mengikuti Jokowi," katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, 8 Juli 2014. Marwan termasuk ke dalam rombongan yang menemani Jokowi menunaikan umrah.

Jokowi, kata Marwan, disambut warga dari penginapan hingga Masjidil Haram. Setiap kali turun dari bus pengantar rombongan, Jokowi selalu dikerubuti warga perantauan.

Menurut Marwan, antusiasme warga yang demikian besar sejalan dengan hasil hitung cepat pemilihan presiden di Arab Saudi. Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, kata dia, dipilih 75 persen warga Indonesia di Arab Saudi.

Ketua Badan Pemenangan pasangan Jokowi-Kalla ini mengatakan perjalanan umrah selama dua hari itu benar-benar diisi ibadah. Ia menyebut momentum yang luar biasa terjadi saat Jokowi mengunjungi Multazam dan makam Muhammad SAW. "Benar-benar khusyuk, mendoakan bangsa Indonesia," katanya. (Baca: Pulang Umrah, Jokowi: Allah yang Mengatur)

Rombongan umrah Jokowi meninggalkan Tanah Air pada Ahad, 6 Juli lalu. Mantan Wali Kota Solo itu ditemani Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Achmad Basarah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Kalla Akbar Faisal, dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama Hasyim Muzadi. (Baca: Habis Umrah, Jokowi 'Ngaso' Dulu)

Jokowi tiba di Indonesia Selasa pagi--satu hari sebelum hari pencoblosan. Ketua Tim Kampanye Nasional Tjahjo Kumolo ikut menjemput rombongan umrah di Bandara Soekarno Hatta.

ANANDA TERESIA

detik JAKARTA. Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyerukan agar para relawan dan pendukung Jokowi-JK tidak mengelompok dan membuat konsentrasi massa pada tanggal 22 Juli 2014. Pada hari itu, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan pemenang Pemilu Presiden 2014.
"Tidak ada konsentrasi massa, tetap berdoa dan tidak berlebihan," ujar anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Budiman Sudjatmiko, saat ditemui di Kantor Relawan Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi), Jalan Brawijaya Raya 35, Jakarta Selatan, Jumat (18/7).
Budiman mengatakan, para pendukung Jokowi-JK tidak perlu melakukan aksi-aksi yang dapat memancing suasana panas saat pengumuman pemenang pilpres oleh KPU. Menurut dia, Jokowi telah mengimbau agar massa pendukung dan relawan tidak mendatangi KPU.
"Pak Jokowi sudah meminta agar kita tenang kan," kata Budiman.
Anggota tim pemenangan Jokowi-JK lainnya, Zuhairi Misrawi juga mengatakan hal yang sama. Dia meminta kepada seluruh pendukung dan relawan agar menciptakan situasi yang kondusif jelang pengumuman oleh KPU. Para relawan dan pendukung diminta untuk mengekspresikan kemenangan secara proporsional dan tidak berlebihan.
"Kita hendaknya menyambut pesta demokrasi ini dengan penuh kegembiraan untuk mewujudkan kesejahteraan," ujar Zuhairi.
Sebelumnya, calon presiden Joko Widodo memastikan tidak akan mengerahkan massa pada 22 Juli 2014. Tanggal itu merupakan penetapan rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Tidak ada. Saya jamin," ujar Jokowi di kantor tim pemenangan di Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/7/2014) siang.
Jokowi juga meyakinkan bahwa tidak ada massa yang berkumpul di suatu tempat, salah satunya di KPU. Jokowi telah mengimbau hal ini kepada relawan atau kader partai pengusung. (Fathur Rochman)

Editor: Uji Agung Santosa

Sumber: Kompas.com

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo, menjadi imam salat magrib saat menyambangi Tempo. Jokowi datang dengan didampingi juru bicara tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan. “Saya datang ke sini karena kangen,” katanya, Jumat, 11 Juli 2014.

Setelah berbuka puasa, Jokowi naik ke lantai dua untuk menunaikan salat magrib. Dia didapuk menjadi imam. Ada empat baris makmum di belakangnya. Jokowi membaca surat Al-Humazah dan Al-Ikhlas dengan fasih.

Seusai salat, Jokowi menandatangani kaus bertuliskan "Presiden Rakyat" yang dipakai sejumlah karyawan Tempo.

ISTI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana telah memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) pada Rabu (9/7/2014) pagi. Ia mengaku antre di urutan pertama dan mencoblos kandidat nomor dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Denny menuturkan, dirinya mencoblos di TPS 02, di daerah Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Ia memilih Jokowi-JK dengan alasan pasangan tersebut lebih baik dari kandidat lainnya. "Saya sudah nyoblos paling pertama. Kenapa Pak Jokowi? Pertimbangan saya untuk Indonesia anti-korupsi," kata Denny, saat dihubungi, Rabu pagi. Ia mengungkapkan, di antara banyak kriteria yang ia timbang dari kedua pasangan yang ada, Jokowi-JK unggul dalam hal komitmen pemberantasan korupsi, rekam jejak, dan dianggap lebih mampu memberikan harapan. Tapi untuk soal menang dan kalah, ia tak bersedia menyampaikan prediksinya. "Saya percayakan masa depan bangsa ke pundak pak Jokowi. Dia yang paling menjanjikan. Soal menang atau kalah, itu nomor sekian," ujarnya. Solopos.com, JAKARTA — Satu lagi lembaga survei mempublikasikan elektabilitas terbaru kedua pasangan capres-cawapres menjelang Pilpres 2014. Dalam survei opini publik skala nasional Charta Politika, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta). Dalam survei ini, Jokowi-JK dipilih oleh 49,2% responden, sedangkan Prabowo-Hatta dipilih oleh 45,1% responden. Sementara sisanya 5,7% responden belum menentukan pilihan. “Selisihnya 4,1%. Ini data kemarin, saya tidak tahu sejauh mana perubahan pada hari ini dan besok,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Selasa (8/7/2014). Elektabilitas Prabowo-Hatta tercatat unggul di wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara elektabilitas Jokowi-JK unggul di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan seluruh wilayah Indonesia Timur. Variabel terkuat Prabowo, kata Yunarto, adalah karena dia dianggap sebagai figur yang tegas dan berwibawa. Sementara variabel personal branding paling melekat pada Hatta Rajasa adalah dia sebagai menteri dan identik dengan rambut putih. “Variabel Jokowi sederhana, blusukan, dan Gubernur DKI Jakarta. Untuk JK, orang melihat dia sebagai mantan wapres dan kader Golkar” ujarnya. Survei ini dilakukan pada Kamis-Minggu (3-6/7/2014) di seluruh provinsi melalui wawancara tatap muka. Populasi survei adalah warga Indonesia yang mempunyai hak pilih. Jumlah sampel pada survei ini sebesar 1.200 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel dipilih secara acak menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat dengan memperhatikan karakter urban/rural. Pemilihan sampel juga memperhitungkan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih setiap provinsi. Unit sampel primer survei (PSU) adalah desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang pada tiap PSU. PSU berjumlah 120 desa/kelurahan yang tersebar secara proporsional. Quality control dilakuka terhadap hasil wawancara, yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel dengan mendatangi kembali responden terpilih. Dalam quality control, tidak ditemukan adannya kesalahan berarti.

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kembali mendapat dukungan dari kalangan perempuan. Relawan yang dimotori putri Presiden Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri dan artis senior Jajang C Noer menyerahkan dukungan mereka kepada istri JK, Mufidah Jusuf Kalla.

Sukmawati mengatakan, peran seorang wanita dalam mendampingi pemimpin merupakan suatu keharusan, terlebih untuk posisi presiden dan wakil presiden. Kehadiran para istri menurutnya dapat lebih mengintensifkan komunikasi antara presiden dan wakil presiden.

"Pemimpin bangsa syarat mutlak harus ada pendamping yang jelas ya. Jadi untuk berkomunikasi dengan presidennya, ibu-ibunya lebih bisa menyalurkan pendapat," kata Sukmawati usai memberikan dukungan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (2/6/2014).

Anak ke-4 Proklamator RI itu mengatakan, kagum dengan sosok dan sikap kebapakan yang dimiliki JK. Pria asal Makassar, Sulawesi Selatan itu dinilai sangat mengayomi para generasi muda.

"Pak JK itu sangat terasa rasa kebapakan dia ke generasi muda, sangat terasa sekali," lanjutnya.

Selain itu, pengalaman di pemerintahan sudah tidak bisa diragukan lagi. Kepiawaian JK baik dalam negeri dan luar negeri jadi alasan dirinya dan ibu-ibu lainnya mendukung pasangan ini.

"Jadi kita temukan seseorang yang sudah piawai dalam pemerintahan dan juga dalam dunia internasional. Pembawaan dan rasa humor itu sangat terasa," tandas Sukmawati. (Mvi)
(Rinaldo) ; - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2057553/sukmawati-soekarnoputri-pemimpin-bangsa-mutlak-punya-pendamping#sthash.8FzpUkIr.dpuf

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, menyebutkan ada tiga kesalahan yang dilakukan cawapres Hatta Rajasa.

Sebuah kesalahan yang tak patut dilakukan seorang yang berpengalaman di pemerintahan dan terakhir memegang jabatan Menko Perekonomian.
"Hatta salah mempersepsi penghargaan Adipura dengan menyebut Kalpataru. Dia juga salah mengira Kota Solo saat dipimpin Jokowi tak pernah dapat penghargaan lingkungan. Padahal pernah mendapatkannya dari kementerian Lingkungan Hidup," papar Haryadi, Minggu, (6/7/2014).
Haryadi menambahkan Hatta salah mengira DKI Jakarta tak mendapat Adipura karena kriteria baku.
Padahal, tambahnya, DKI tak mendapat Adipura karena alasan yang secara substansial amat politis oleh pemerintah pusat untuk menjegal Jokowi. Berdasarkan pengamatannya di debat kemarin, Haryadi menilai Jokowi-JK tampak lebih punya chemistry sebagai pasangan capres-cawapres.
Keduanya kelihatan amat tenang dan menikmati event debat terakhir itu. Dia menyebutkan Jokowi-JK tak bisa dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan menohok seperti Gas Tangguh, isu lingkungan, dan kontrak investasi asing.
"Seperti telah menduga akan munculnya pertanyaan-pertanyaan itu, Jokowi-JK tak sekadar menjawab lugas, tapi bahkan menohok balik," ucap Haryadi.
Dari perspektif "bahasa tubuh", Hatta Rajasa dan Prabowo saat memaparkan visi-misinya dengan cara memegang mike pakai tangan kanan dan menegaskan sesuatu dengan menggerakkan tangan kiri.
Sedangkan keseharian mereka bukan kidal.
"Ini menandakan kalau Hatta dan Prabowo sedang nervous, tak mendalami yang dibicarakan. Sebaliknya JK dan Jokowi memegang mike dengan tangan kiri, dan menegaskan sesuatu dengan tangan kanan. Keseharian mereka juga bukan kidal," ujarnya. "Ini menandakan Jokowi-JK lebih tenang dan mendalami yang dibicarakan," katanya lagi. (Rahmat Hidayat)

JAKARTA-Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Ari Dwipayana menilai hasil riset kepribadian kandidat yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik UI bisa menjadi informasi dan referensi bagi pemilih dalam menentukan pilihannya.

"Selain perlu melihat gagasan dan program nyata kandidat, pemilih juga perlu mempelajari rekam jejak dan kepribadian para kandidat," kata Ari, di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ari, survei ini jelas kredibel karena penilaian dilakukan oleh para psikolog yang kompeten dalam menilai kepribadian. Selain itu, aspek pengukuran yang dilihat cukup komprehensif dalam memprediksi tingkah laku kandidat.

Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Unpad, Ikatan Psikologi Sosial dan Ikatan Psikologi Klinis, sebelumnya, menyebutkan, jika terpilih menjadi Presiden RI nanti, capres Prabowo Subianto jauh lebih tegas dibandingkan capres Joko Widodo.

Hal itu berdasarkan hasil survei aspek kepribadian kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun demikian, Jokowi dinilai lebih unggul dibandingkan Prabowo dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Hal itu dilihat berdasarkan rekam jejak Jokowi sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo sebelum duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi dinilai memiliki karakter seorang pekerja keras dibandingkan Prabowo, Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla.

Selain itu, Jokowi juga dikenal sosok pemimpin yang sederhana, jujur, rendah hati dan tenang. Sedangkan Prabowo, tampak lebih ambisius, emosional, dominan, otoriter dan keras kepala.

Dalam pengambilan keputusan, Prabowo dianggap lebih "one man show", Hatta 50:50, JK 50:50 dan Jokowi mau mendengar pendapat orang lain.

Survei dilakukan terhadap 204 responden yang terdiri dari psikolog yang memiliki pengetahuan dan pengalaman melakukan penilaian kepribadian. Pengambilan data dilakukan pada 18 hingga 27 Juni 2014. Prosedur survei, para responden diminta membaca bagian biografi para calon terlebih dahulu, kemudian mereka menilai kepribadian dan memberikan prediksi ke depan.

"Penilaian para psikolog dalam survei ini memperlihatkan kecenderungan gaya kepemimpinan para kandidat. Prabowo dinilai cenderung memiliki gaya authoritarian sebesar 76 persen dibanding yang lain. Sebaliknya Jokowi cenderung lebih demokratis dengan angka 87 persen," jelas Ari.

Penilaian gaya kepemimpinan itu, kata dia, terkonfirmasi serta konsisten dalam hasil pengukuran dari aspek-aspek lain. Selanjutnya, pengukuran itu bisa digunakan untuk memprediksi tingkah laku kandidat dalam pengambilan keputusan, sikap dalam kasus tertentu maupun kondisi psikologis ke depan.

Yang menarik, lanjut dia, dalam survei ini Jokowi-JK dinilai lebih mau mendengar pendapat orang lain dalam mengambil keputusan terkait kebijakan negara, serta dinilai lebih mendukung pemberantasan korupsi.

"Dan dari partai pendukung dinilai lebih kecil kemungkinan akan mengalami skandal politik ketika sudah terpilih nanti," tuturnya.

Hal lain, kata dia, Jokowi-JK juga dinilai lebih bisa bekerja di bawah tekanan saat mengalami masalah berat dan kompleks dibanding Prabowo-Hatta.

Ia menambahkan penilai dari aspek kepribadian kandidat itu tentu bisa di-cross check dengan rekam jejak kandidat selama ini. Apakah penilaian itu konsisten atau tidak dengan persepsi umum tentang kandidat.

"Misalnya Jokowi dalam persepsi umum lebih banyak dinilai sebagai pekerja keras, sederhana, jujur, rendah hati, tenang, pengabdi dan tegas. Sebaliknya, penilaian umum, Prabowo dilihat sebagai figur tegas, ambisius, berani, emosional, dominan, dan otoriter," jelasnya.(ant/hrb)

JAKARTA - Pakar pertanian dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menganggap visi, misi dan program pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di bidang pertanian cukup menjanjikan bagi petani. Alasannya, program yang ditawarkan Jokowi-JK jika direalisasikan bakal mampu mengangkat nasib petani yang selama ini termarjinalkan.
Andreas mengatakan, petani selama 10 tahun terakhir ini kian terpuruk. Namun, katanya, Jokowi-JK muncul dengan sejumlah gagasan dalam rangka menaikkan nasib petani dan meningkatkan sektor pertanian.
Andreas lantas menyebut sejumlah program Jokowi-JK yang akan meningkatkan sektor pertanian. Di antaranya adalah reforma agraria melalui pembagian 1 juta ha lahan untuk petani kecil, pengalihan subsidi pupuk dan benih yang sementara ini menguntungkan pengusaha menjadi subsidi langsung ke petani, serta perlindungan harga bagi produk pertanian sehingga petani tidak merugi ketika panen.
“Secara umum dengan program-program yang konkret maka kesejahteraan petani dalam lima tahun mendatang bisa meningkat tajam. Dan yang penting kedaulatan pangan bagi Indonesia bisa benar-benar terwujud,” kata Andreas saat dihubungi, Minggu (6/7).
Lebih lanjut guru besar di IPB itu juga mengapresiasi program Jokowi-JK bagi petani dalam rangka antisipasi terhadap perubahan iklim. Di antaranya melalui perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan embung, dan dan waduk.
Andreas yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) itu juga menyinggung ide Jokowi-JK tentang pendirian bank dan asuransi agro-maritim guna mempermudah akses modal. “Itu juga untuk menghindari jerat rentenir,” ulasnya.(ara/jpnn.com)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti LIPI Jaleswari Pramodhawardani menilai konser 'Salam Dua Jari' di Gelora Bung Karno kemarin sebuah gambaran manifestasi kerinduan akan pemimpin yang hadir dalam kehidupan keseharian rakyat.
"Kalau dalam perspektif sejarah, 5 Juli itu dekrit kembali ke konstitusi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka 5 Juli 2014 merupakan dekrit rakyat untuk menghadirkan pemimpin hadir dalam keseharian kita, dan itulah Jokowi," ujar Jaleswari, di Jakarta, Minggu, (6/7/2014).
Menurutnya, atmosfir yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno terasa menggetarkan.
Itulah ketika rakyat sudah berkehendak. Maka barisan gotong royong penuh optimisme Jokowi bakal menang pun berdatangan.
"Suaranya merangkul, menyatukan, dan menegaskan bahwa Jokowi-JK adalah kita. Tua-muda, miskin-kaya, laki-laki ataupun perempuan, semua membawa wajah dalam satu harapan perubahan," tambahnya.
Atas apa yang terjadi di GBK dan penampilan Jokowi-JK di debat tadi malam, kata Jaleswari, mengisyaratkan satu hal bahwa jalan kemenangan bagi pasangan nomor urut 2 makin dekat.
"Jokowi ternyata sangat tegas bersikap untuk memberantas mafia minyak, mafia impor pangan, termasuk impor daging. Bahkan kekayaan alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat pun menjadi spirit yang sangat kuat untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan berdikari," paparnya.
"Maka investigasi atas kontrak-kontrak di sektor migas pun menjadi skala prioritas agar memberi kemanfaatan tertinggi," tambah Jaleswari.
Menurut Jaleswari, langkah selanjutnya bagi kubu Jokowi-JK adalah melibatkan partai, relawan, bersama rakyat untuk mengawasi tempat pemungutan suara (TPS).
"Inilah signal terpenting, ketika rakyat sudah bergerak, maka kemenangan Jokowi tidak terbendung lagi," tutup Jaleswari.

JAKARTA, KOMPAS.COM - Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tetap yakin Joko Widodo pada saat kampanye pernah bicara bahwa petani tidak memerlukan koperasi.

Dalam debat terakhir capres-cawapres, Sabtu (5/7/2014), Prabowo bertanya perihal itu. Namun Jokowi membantah pernah menyebut petani tidak memerlukan koperasi dan menilai Prabowo telah mendapatkan informasi yang salah.

"Kita ada datanya. Ada di pemberitaan dari berbagai media online. Ada 18 berita kita kumpulkan. Ada buktinya, nanti saya kirimkan," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, saat dihubungi, Minggu (6/7/2014).

Menurut Tantowi, Jokowi telah berbohong dan tak mengakui pernyataan yang dilontarkannya sendiri. Dia menyayangkan sikap Jokowi itu. Tantowi menilai, sikap Jokowi berbanding terbalik dengan Prabowo yang secara tegas mengakui pertanyaan JK, bahwa dia pernah berbicara soal tuduhan kleptokrasi.

"Bukan mengelak, tapi memang ingkar, dia itu ingkar seperti itu bukan hal yang baru. Janji 5 tahun memimpin Jakarta, tapi nyatanya belum 5 tahun sudah meninggalkan," ujar Tantowi.

Tantowi lalu mengirimkan sebuah link berita dari vivanews.co.id. Pemberitaan itu berjudul, "Joko Widodo Anggap Koperasi Tak Tepat Untuk Petani dan Nelayan".

Dalam berita itu disebutkan, Jokowi berkampanye di Indramayu, Jawa Barat pada 17 Juni 2014). Menurut artikel itu, Jokowi mengatakan, koperasi tidak cukup membantu para nelayan dan petani dalam hal permodalan. Menurut dia, paling efektif adalah dengan memberikan bantuan langsung supaya subsidi pemerintah untuk petani dan nelayan itu langsung dirasakan.

Namun, saat debat Jokowi menampik informasi tersebut. Jokowi mengatakan Prabowo mungkin salah baca atau salah dengar karena menurut Jokowi semua orang tahu bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian. Dalam video YouTube, saat ke Indramayu, Jokowi menandatangani piagam perjuangan Desa Karangsong yang salah satu butirnya justru memperkuat koperasi nelayan.

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Egidius Patnistik

Merdeka.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Mahfud MD, menilai penampilan capres rival kubunya, Joko Widodo alias Jokowi telah meningkat sehingga debat terakhir (5/7) tentang pangan, energi, dan lingkungan menjadi lebih menarik.

"Saya kira ada peningkatan performa dari Jokowi, dia sudah mulai terlatih. Tapi dari sudut (pandang) materi, ya menurut saya seimbang," kata Mahfud, seusai debat putaran terakhir di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Minggu (6/7).

Terkait pertanyaan mengenai Kalpataru yang diajukan Hatta Rajasa, Mahfud menganggap hal tersebut hanya salah sebut. Menurut Mahfud, meski salah sebut, substansi yang ingin disampaikan sebenarnya tidaklah hilang dan masih bisa dipahami. "Namanya debat itu kan tidak ada yang menang dan kalah. Gak ada yang nilai siapa jurinya," ujar Mahfud.

Namun, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Fadli Zon, mengatakan pasangan nomor urut 1 memenangkan debat putaran terakhir. Fadli berpendapat, semua jawaban Prabowo-Hatta dalam debat itu jelas dan lugas, serta bersifat presidensial.

"Pak Prabowo-Hatta jelas menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan itu sesuai dengan kapasitas pilpres, jawabannya presidensial, bukan wali kota atau gubernur," ujar Fadli.

Fadli juga menilai, Prabowo-Hatta telah menampilkan performa gemilang sehingga diklaim memenangkan debat kali ini. "Saya yakin, 'statement' pembuka dan penutup yang lugas, gak a-u a-u, itu penting. Jawaban pemimpin yang lugas, saya kira akan mempengaruhi 'undecided voters' untuk memilih Prabowo-Hatta," terang Fadli.

Pemilu Presiden (pilpres) pada 9 Juli 2014 nanti, diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

[gib]

Jakarta - Masa kampanye Pilpres berakhir. Sebagai pertanggungjawaban kubu Jokowi-JK mengumumkan hasil sumbangan di rekening Jokowi-JK. Hingga siang tadi angka total di rekening mencapai Rp 147 miliar.

"Total yang masuk untuk sumbangan gotong-royong Rp. 147.440.391.923 (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)," kata timses kampanye, Jokowi-JK, Zuhairi Misrawai, Sabtu (5/7/2014).

Menurut Zuhairi, sumbangan gotong-royong yang masuk ke rekening Capres-Cawapres, Joko Widodo/Jusuf Kalla dibagi dengan dua katagori, yaitu perseorangan dan perusahaan.

"Ada tiga rekening yang dibuka khusus untuk sumbangan gotong-royong pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, BRI no. 122301000172309 a.n. Joko Widodo/Jusuf Kalla, Mandiri no. 070-00-0909096-5 a.n. Joko Widodo/Jusuf Kalla, dan BCA no. 5015.500015 a.n. Joko Widodo/Jusuf Kalla," terang Zuhairi.

Jumlah penyumbang perseorangan 58.532 orang, sedangkan penyumbang dari perusahaan 19 perusahaan. Total dari perseorangan dan perusahaan sebesar 109.940.391.923 (seratus sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

"Ada sumbangan Rp 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus ribu rupiah) dari partai politik. Sesuai peraturan KPU, setiap donasi perlu dilengkapi nama, alamat, telpon, dan nomor identitas/KTP penyumbang. Silakan hubungi call center dana Gotong-Royong Jokowi-Jusuf Kalla di (021) 57894802 atau klik www.jokowi-jk-kita.com untuk info lebih lanjut," tutur dia.

Zuhairi juga menyampaikan, bahwa nomor rekening sumbangan gotong-royong di luar ketiga nomor rekening tersebut di atas tidak sah. Perlu disampaikan kepada para penyumbang, baik perseorangan maupun perusahaan, bahwa sesuai dengan UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 96, bahwa sumbangan dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan sumbangan dari perusahaan tidak boleh melebihi 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

"Kami ucapkan terima kasih atas donasinya untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian," tutupnya.

(dha/ndr)

detik Jakarta - Tokoh Muhammadiyah Syafii Maarif memberi pujian pada Capres Jokowi. Pujian itu dilontarkan soal keislaman Jokowi. Bukan apa-apa, Jokowi mendapat black campaign soal isu SARA.

"Bagus. Nggak ada masalah," kata Syafii usai menonton debat Capres di Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7/2014).

Syafii yang datang dengan menggunakan tongkat ini juga mengecam keras kampanye hitam yang ditujukan pada Jokowi. Apalagi mempersoalkan agama yang dianut Jokowi.

"Itu fitnah besar, cara kampanye begitu, cara kampanye yang najis (kampanye dengan fitnah-red)," tutur tokoh yang akrab disapa Buya Syafii dan pendiri Maarif Institute ini.

(bal/ndr)
investor daily JAKARTA-Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukan ketegasan sebagai pemimpin saat mengimbau massa agar damai mengikuti pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Jokowi menegaskan komitmen pelaksanaan Pilpres 2014 berjalan lancar dan damai menyejukkan investor dan masyarakat," kata Hasto di Jakarta, Jumat.

Pernyataan Jokowi terkait dengan peringatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi gangguan keamanan menjelang Pilpres.

Hasto menegaskan, tim sukses fokus terhadap pemenangan pasangan Jokowi - Jusuf Kalla untuk memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan analisa 200 orang psikolog menilai Jokowi sebagai pekerja keras, sederhana dan jujur.

Dia mengungkapkan, Jokowi juga memiliki kepemimpinan demokratis, ide cemerlang dan mampu mengambil kebijakan konkrit.

Bahkan psikolog menilai Jokowi sebagai pribadi yang tegas dalam mengambil keputusan dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain.

"Hal ini menunjukkan Jokowi sebagai pemimpin tegas yang dekat dengan rakyat," ujar juru bicara Tim Pemenangan Jokowi - JK itu.

Pilpres akan berlangsung pada 9 Juli 2014 diikuti pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Jokowi - JK.(ant/hrb)

Jakarta - Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menegaskan sikapnya untuk mendukung penuh pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sikap Zaini ini berbeda dengan Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh yang juga Ketua Umum Partai Aceh (PA), yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
Dikutip dari Serambi Indonesia, Rabu, 2 Juli 2014, ada sejumlah alasan mendasar yang membuat Zaini Abdullah memilih mendukung pasangan Jokowi-JK. Pertama, di mata Zaini, Jusuf Kalla merupakan arsitek sekaligus figur yang paling berjasa dalam terwujudnya perdamaian di Aceh tahun 2005, melalui Perjanjian Helsinki.
Kedua, hanya Jusuf Kalla-lah yang dapat diharapkan dan dipercaya rakyat Aceh untuk bisa mempercepat realisasi dari butir-butir MoU Helsinki maupun turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang tinggal sedikit lagi belum terealisasi pada masa kepemimpinan SBY-Boediono.
Sementara sosok Jokowi yang sederhana dan merakyat, dinilai Zaini sesuai dengan budaya rakyat Aceh. Pernah pula bekerja di Aceh, Jokowi juga dianggap lebih mengerti Aceh. “Kita harapkan masyarakat Aceh tahu memposisikan diri dalam menentukan pilihannya pada pilpres kali ini,” kata Zaini.
Anggota Tuha Peuet Partai Aceh (PA) ini menambahkan, meskipun Muzakir Manaf menyatakan secara pribadi mendukung Prabowo-Hatta sebagai calon presiden, tapi secara kepartaian, Muzakir dia harapkan tidak membuat klaim.
Di mata Zaini, PA merupakan sebuah partai besar yang memiliki banyak pendukung di Aceh. Personel pengurusnya juga banyak. Oleh karenanya, dalam membuat sebuah komitmen atau pemihakan politik terhadap kandidat presiden/wakil presiden, tidak seharusnya dilakukan di luar mekanisme kepartaian.
“Dalam sebuah partai besar, pernyataan dukungan tidak boleh dilakukan hanya oleh satu orang saja, sekalipun ia elite partai. Keputusan politik sepenting dan sestrategis itu harusnya diambil melalui musyawarah bersama sebagaimana diatur dalam AD/ART partai,” kata Zaini. (skj) (Advertorial)

Bisnis.com, JAKARTA- Pengamat politik Arbi Sanit menilai program-program yang digaungkan oleh kandidat capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan terlaksana dengan baik ketika salah satu dari mereka memenangkan Pilpres 2014.
Arbi Sanit mengatakan kandidat terpilih harus memahami bahwa ada beberapa hambatan yang kerap mengganggu sebuah pemerintahan di setiap pemilihan umum yang memenangkan kontestasi Pilpres itu.
“Kalau alasan pemilih mendukung salah satu kandidat dengan berpegang berdasarkan program yang diusung, saya kira itu tidak ada gunanya. Artinya, siapapun yang menang nanti tidak akan sepenuhnya melaksanakan program yang dijanjikannya,” kata Arbi, Selasa (2/7/2014).
Arbi Sanit menyebut beberapa hambatan yang akan menghantui jalannya program diusung kandidat terpilih antara lain hambatan fraksi, partai, parlemen oposisi, dan birokrasi lamban dalam bekerja.
Dia memberi contoh, gagalnya pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dalam menerapkan program-program 10 tahun diakibatkan oleh beberapa hambatan tersebut.
“Apalagi presiden mendatang, kualitas mereka saya kira di bawah SBY. Selain faktor tadi, pemerintah ke depan akan kesulitan dengan hambatan politik ekonomi internasional yang kini tengah merosot,” paparnya.

Editor : Ismail Fahmi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat pemilu dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR), M Afifudin, menilai, anggota tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Pius Lustrilanang, tengah panik dalam menyikapi meluasnya dukungan publik terhadap pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjelang pemilu presiden 9 Juli 2014.
"Itu komentar kepanikan karena adanya semangat pendukung yang mau berkorban untuk mendukung kandidat," kata Afifudin saat dihubungi, Selasa (1/6/2014).
Hal itu dikatakan Afifudin menyikapi Pius yang mengomentari kampanye tukang becak Blasius Hariyadi atau akrab disapa Harry van Yogya ketika mendukung Jokowi-JK. Harry dan rekannya menggenjot becak dari Yogyakarta menuju Jakarta. (baca: Pius, Dengkul Harry van Yogya, dan Volunterisme)
Menurut Afifudin, Pius telah menyimpulkan bahwa apa pun memerlukan bayaran. Padahal, kata dia, ada juga masyarakat yang mau memberikan dukungan secara tulus, tanpa imbalan uang.
"Orang yang ngayuh (becak) itu kan bukti kalau masih ada masyarakat kreatif yang mendukung kandidat," ujar Afifudin.
Afifudin menambahkan, dukungan masyarakat tidak boleh dinafikan dan harus diapresiasi. Ia mengingatkan, saat pilpres ini, masyarakat tidak dibatasi dengan pemikiran bahwa segala sesuatu dianalogikan berdasarkan uang.
Terkait pernyataan Pius yang mengatakan mampu melakukan hal yang sama dengan melibatkan 500 tukang becak di 500 kota, Afifudin menegaskan, hal tersebut tidak bisa dibenarkan.
"Ini yang enggak bener. Dia (Pius) menafikan bahwa ada logika yang tidak melulu uang," sebut Afifudin.
Sebelumnya, Pius menilai bahwa langkah Harry hanya mencari sensasi. Ia juga menuding bahwa tindakan itu dilakukan hanya demi uang. Politisi Partai Gerindra itu juga tidak percaya bahwa warga benar-benar menyumbang uang untuk kampanye Jokowi-JK.
"Masyarakat sudah tidak mau keluar uang, yang ada adalah transaksi. Wani piro. Jika Anda ingin menggerakkan mesin, Anda harus punya oli, Anda harus punya bensin. Saya tidak percaya adanya volunterisme," kata Pius.

JAKARTA, KOMPAS.com — Melelahkan. Kata itu barangkali adalah diksi yang tepat untuk menggambarkan aktivitas kampanye calon presiden Joko Widodo, di kota mana pun.

Pengamatan Kompas.com, kerumunan warga selalu terjadi. Massa berdesakan hanya sekadar untuk bersalaman atau foto bersama Jokowi.

Jari-jari tangan Jokowi pun sampai lecet saking banyaknya ia bersalaman. Beragam "kegilaan" pun muncul dari aneka rupa dukungan yang datang untuk Jokowi.

Banyak orang, misalnya, rela datang dari tempat-tempat yang jauh dari lokasi kampanye hanya dengan harapan bisa bersalaman dengan Jokowi, bahkan sekadar untuk bisa melihatnya langsung secara sekilas.

Belum lagi warga yang tetap menunggu kedatangan Jokowi sekalipun sudah jelas-jelas terlambat berjam-jam dari jadwal. Itu pun, setelah sekian lama menunggu, Jokowi bisa jadi hanya belasan menit ada di sana.

"Semua kota yang didatangi gila. Trenggalek, Tulungagung, Blitar, 'gila' semuanya. Benar-benar 'gila'," ujar pengamat politik dari Soegeng Sarjadi School of Goverment, Sukardi Rinakit, Minggu (29/6/2014) pagi.

Di kota-kota yang disebutkan Sukardi itu, Jokowi bertemu dengan para relawan saat orang-orang pada umumnya sudah terlelap. Di Blitar, misalnya, pertemuan dengan relawan berlangsung pada Sabtu (28/6/2014) pukul 00.02 WIB, berlanjut di Trenggalek pada pukul 02.00 WIB.

Belum cukup, di Tulungagung berlangsung pertemuan dengan relawan masih pada hari yang sama, pukul 03.00 WIB. Rombongan Jokowi baru masuk ke penginapan pada pukul 04.30 WIB. Waktu istirahat pun hanya hitungan satu hingga dua jam karena pada pukul 08.00 WIB dia sudah kembali berkampanye.

Pelawak kondang Hartono alias Cak Lontong yang baru sekali mengikuti kampanye Jokowi pun sampai kapok. Dia pun mengaku akan berpikir 100 kali sebelum memutuskan kembali ikut kampanye Jokowi.

Mengapa ada fenomena "Gila" Jokowi?

Setali tiga uang pula dengan dukungan kelompok masyarakat yang menyatakan akan mendukung Jokowi-Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Hingga Jumat (27/6/2014), tak kurang dari 1.224 kelompok relawan tercatat mendukung pasangan ini.

Jumlah relawan dari semua kelompok itu mencapai lebih dari 900.000 orang, melampaui target 500.000 yang dipatok tim sukses Jokowi-Kalla.

Rekening gotong royong yang dibuka untuk menyokong kampanye Jokowi-JK pun mendapati tambahan antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar per hari hingga sekarang akumulasinya sudah lebih dari Rp 50 miliar.

Fenomena tersebut, menurut Sukardi, memperlihatkan bahwa Jokowi memang dicintai rakyat. Dia berpendapat, ada dua alasan bisa menjelaskan Jokowi bisa dicintai sedemikian rupa.

Pertama, ujar Sukardi, masyarakat berpikir bahwa Jokowi itu seperti rakyat pada umumnya. "Bukan kayak dari pejabat atau elite. Tidak berjarak," ujar dia.

Kedua, lanjut Sukardi, rakyat rindu dengan sosok pemimpin yang ditemukan dalam diri Jokowi. "Sederhana, bahasanya sederhana juga. Kerinduan itu yang membuat orang jadi 'gila' begitu. Ya salaman, ya menunggu berjam-jam."

Pertaruhan

Lantas, adakah korelasi antara sosok Jokowi dan harapan rakyat akan sejahtera bila dia terpilih menjadi presiden? Menurut Sukardi, ada.

Kesederhanaan penampilan Jokowi, kata Sukardi, berkorelasi positif dengan komitmen Jokowi untuk membuat rakyat sejahtera.

"Beliau (Jokowi) tidak mengutamakan dirinya sendiri. Cita-cita Jokowi melampaui dirinya sendiri. Lihat saja apa yang sudah dilakukan di Solo dan Jakarta, KJS, KJP, penyediaan rumah untuk rakyat. Jokowi mengerti apa yang dimaui rakyat," sebut Sukardi.

Menurut Sukardi, seluruh modal yang dimiliki Jokowi inilah yang akan dipertaruhkan dalam Pemilu Presiden 2014. Pertaruhan "kegilaan" yang berbatas tipis dengan cinta dan tumpuan harapan dalam rupa "gila" itu.

detik Surabaya, - Capres Joko Widodo melaksanakan sahur perdananya di bulan Ramadan 1435 H ini di Surabaya. Jokowi sahur di sela-sela kampanye di kawasan Jawa Timur yang telah dilakukannya sejak Jumat (27/6) lalu.

Berkemeja kotak-kotak, Jokowi sahur di hotel tempatnya menginap, Hotel Pullman Surabaya. Ia terlihat menikmati santapan sahurnya berupa nasi putih dengan sayur lodeh dan lauk ayam.

Jokowi menutup sahurnya dengan buah-buahan dan minum segelas air putih. Istri Jokowi, Iriana yang turut mendampinginya selama kampanye 3 hari di Jawa Timur tak terlihat menemani sahur.

"Ibu ada di atas (di kamar)," kata Jokowi di Hotel Pullman, Jl Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (29/6/2014).

Jokowi berpesan kepada seluruh umat muslim agar memanfaatkan keberkahan Bulan Ramadan. Apalagi dalam masa kampanye, diharapkan tidak terjadi kerusuhan antar pendukung.

"Mestinya bulan suci Ramadan harus dijalani dengan kesalehan, dengan kegiatan yang berhubungan dengan pendekatan kita pada Allah. Ya dengan kebaikan lah," tuturnya.

Setelah imsyak, Jokowi kembali lagi ke kamarnya. Ia melanjutkannya dengan Salat Subuh.
TRIBUNNEWS.COM, JEMBER - Panitia lokal konser "Revolusi Mental" di Jember menemukan pecahan kaca di lapangan Aurora Balung, Sabtu (28/6/2014).

Pecahan kaca tersebut terkumpul hingga sebanyak satu kantong plastik.

Menurut penuturan Ketua DPC PDI-Perjuangan Jember yang juga juru kampanye lokal Jember Kusen Andalas, semalam panitia dan tim pemenangan Jokowi - JK memeriksa lapangan.

"Ternyata ditemukan pecahan kaca, sampai satu kresek. Itu tidak lumrah untuk lapangan atau area publik ini. Kaca itu ditemukan di sejumlah titik yang bisa diinjak oleh pengunjung konser ini," ujar Kusen di sela-sela konser Revolusi Mental bersama Wali, Sabtu (28/6/2014).

Temuan pecahan kaca itu, lanjut Wakil Bupati Jember itu, langsung dilaporkan ke Panwascam Balung. Bukti pecahan kaca juga disertakan.

Melihat hal itu, Kusen menengarai ada orang yang sengaja menyebarkan pecahan kaca itu.

Dia tidak tahu siapa namun dilakukan untuk menggagalkan kampanye dan konser untuk pemenangan pasangan Jokowi - Jusuf Kalla.

Selain melaporkan tentang pecahan kaca itu, tim pemenangan Jokowi - JK juga melaporkan hilangnya puluhan alat peraga kampanye.

Alat peraga yang hilang adalah bendera bergambar Jokowi - JK

Atribut itu ditempatkan di sisi kanan dan kiri jalan yang menuju Lapangan Aurora Balung, baik dari arah Rambipuji maupun ke arah Kecamatan Wuluhan.

"Banyak yang hilang. Kami pasang kemarin siang, tadi malam kami cek sudah hilang. Bersih. Itu juga kami laporkan ke Panwascam," imbuh Kusen.

Konser Revolusi Mental bersama Wali Band sekaligus menjadi ajang kampanye terbuka pemenangan Jokowi - JK.

Kampanye dihadiri oleh Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku pasar mengkhawatirkan kondisi perekonomian nasional, jika calon presiden yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto memenangkan pilpres 9 Juni 2014.

Pialang dari PT Sucorinvest Central Gani (Sucorinvest), Isfhan Helmy mengungkapkan salah satu yang dikhawatirkan pelaku pasar adalah kebijakan yang akan ditempuh Prabowo Subianto terkait dengan harga BBM bersubsidi.

Menurut Isfhan, Prabowo melalui tim suksesnya pernah menyatakan akan tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. Namun konsekwensinya, pendapatan pajak dan rasio utang terhadap PDB dinaikkan.

"Ini yang dikhawatirkan pelaku pasar. Saat ini rasio utang terhadap PDB masih di kisaran 20-30 persen. Jika rasio tersebut dinaikkan hingga misalnya 50 persen, pastinya akan berpengaruh terhadap peringkat utang Indonesia. Pelaku pasar sangat khawatir dengan rencana ini," ujarnya saat berkunjung ke kantor Kompas.com, Jumat (27/6/2014).

Menurutnya, Prabowo ingin menyamakan rasio utang terhadap PDB Indonesia seperti negara tetangga, yaitu Malaysia dan Thailand guna mempertahankan agar subsidi BBM tetap bisa besar. Namun, hal itu dinilai akan memperburuk kondisi pasar di Indonesia, karena Indonesia akan terus menambah utang.

"Istilahnya, kebijakan Prabowo ini terlalu 'kasar'. Jangan samakan Indonesia dengan negara lain. Rasio utang Amerika Serikat memang mencapai 100 persen, tapi kondisinya berbeda dengan Indonesia," lanjutnya.

Sementara itu untuk kebijakan Joko Widodo, menurutnya, langkah yang akan ditempuh oleh calon presiden nomor 2 itu cukup bisa diterima oleh pelaku pasar. Ini karena pasangan capres tersebut akan secara bertahap mengurangi subsidi BBM dan dananya akan digunakan untuk keperluan lain, seperti pembangunan infrastruktur.

Editor

: Bambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono, menilai debat capres-cawapres pada malam ini yang bertemakan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat memberikan pandangan baru.

“Jokowi di luar dugaan saya. Menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan,” kata Tony kepada Kompas.com, Minggu (16/5/2014). Misalnya, lanjut Tony, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ingin mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.

Menurut Tony, cita-cita Jokowi ini relevan dan kontekstual. Siapapun Presidennya, imbuhnya, memang harus mengejar pertumbuhan ekonomi 7 persen.

“Jokowi karena punya pengalaman praktis sebagai kepala daerah tampak lebih membumi atau lebih implementatif. Dia selalu mengingatkan bahwa Presiden memiliki kekuatan regulasi yang harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Tony.

Namun, lain halnya dengan Prabowo Subianto. Penampilan calon presiden No.1 itu agak kurang, utamanya soal pernyataan Prabowo yang mengutip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, perihal kebocoran anggaran negara.

“Saya menyayangkan Prabowo yang mempercayai Abraham Samad bahwa ada kebocoran Rp 7.200 triliun dalam perekonomian kita. Angka ini menggelikan karena terlalu besar. PDB kita setahun Rp 9.400 triliun. Bagaimana mungkin kebocoran Rp 7.200 triliun?” kata Tony menyesalkan.
jakarta globe: Updated at 9:42 p.m. on Sunday, June 15, 2014]
Aldian Taloputra, economist at Mandiri Sekuritas:
“Both candidates know exactly what the problems are in Indonesia.
The difference would be that Jokowi has already had experiences with his programs, which have worked out pretty well despite facing small problems, and he’s going to continue what he’s done so far.
Meanwhile, Prabowo has not had any experiences in governing. He also did not elaborate how he would plug the holes in the country’s budget, so he was not being really clear on that.
I agree with Jokowi with his approach in improving the systems, not necessarily increasing the budget.
With Jokowi’s program, which focuses on improving the system, the challenge would be coordination between the ministries, while for Prabowo, the challenge would be the commitment of the people in his administration and where the funding comes from, which was not laid out clearly.”
On investment and economy planning:
“I think Jokowi’s programs seem to be more ready and set to be implemented, for instance when he mentioned about improvement in investment climate and that’s pretty important also to create jobs. His target for the economy, which is 7 percent, was realistic enough.
Meanwhile, for Prabowo, he was talking about plugging the holes in the country’s budget, but again he did not elaborate how he would do it. I hope he will go into more details on that.
Both programs are important, but I think Jokowi’s programs were more detailed.”

Eric Sugandi, economist at Standard Chartered in Jakarta:
“The way I see it, both candidates’ programs are not that different and we have heard and seen [their plans] before in the media.
The focus is on economic independence.
[Former Solo Mayor and Jakarta Governor] Jokowi has already had experience with his programs, but the challenge [for him] lies in the visibility for the whole country. It’s different, of course [from local-level achievements].
Prabowo, on the other hand, does not really have much experience, but his programs are more detailed with the numbers.
In terms of challenges, they need to pay attention to where the funding comes from and the realization of the programs during their administration. And lastly, later on, if the programs fail to be realized, then they need to able to explain what the core problems are.”

Syahrir, executive director at Indonesia Mining Association:
“All this time, Jokowi’s camp always campaigned that they are succesful in Solo [Surakarta]. He may be successful in some cases, like relocating Tanah Abang street vendors to the Block G, then also relocating slum villagers nearby river and dam areas.”
But look at when he deals with floods and traffic jam, no solutions. Why? When it involves to cross border authority, he does not have the ability to communicate his message.
Problems at this republic cannot be solved as simply as with his blusukan.
Secondly, it is about the pride and sovereignty of Indonesia. Indonesia needs a bold and tough leader, we need somebody like Prabowo who can make sure we will be respected by other nations. Look at his track record, all the military personnel he led became successful officers later on. I don’t believe in the Jokowi model. What I need is a tough leader, who can execute his plans without easily being dictated by others.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Nasional Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD memuji sosok capres PDIP, Joko Widodo (Jokowi).
"Saya nggak pernah bilang Pak Jokowi itu jelek. Hal-hal tertentu, Jokowi itu bersih, jujur, sederhana dan merakyat. Ia muncul dari kekuatan rakyat, hal ini tidak dapat dipungkiri," ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (3/6).
Namun, papar Mahfud, ia juga menyebut kelebihan Prabowo Subianto. Seperti visi dan misi yang konsisten dan jelas. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga dianggap telah mengekspresikan dan mengutarakan visi dan misinya kepada publik.
Kelebihan lainnya, ungkap Mahfud, Prabowo bersedia menjamin penegakan hukum dan keadilan di Indonesia tanpa pandang bulu. Hal ini tercantum jelas dalam visi dan misi yang mereka tawarkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim sukses pasangan capres Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa melakukan pendekatan terhadap istri mendiang pejuang hak asasi manusia, Munir Said Thalib, Suciwati. Suciwati mengakui kedatangan tim sukses tersebut pada 15 Mei 2014 lalu.

Namun, pertemuan tersebut tak menghasilkan bentuk dukungan tertentu. Suciwati mengaku hanya menjawab, "Saya bilang lebih baik dia bertemu dengan Komnas HAM," kata Suciwati saat dihubungi Tempo Senin 26 mei 2014.

Menurut Suciwati, tak ada gunanya Prabowo atau tim suksesnya datang ke dia ataupun keluarga korban tragedi 1998. "Tak ada gunanya bertemu keluarga korban, selesaikan saja persoalan di Komnas HAM," kata dia.

Nama Prabowo kerap disangkutkan dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi tahun 1998 silam. Ribuan orang menjadi korban dalam kejadian kerusuhan, penjarahan dan perkosaan di akhir masa orde baru tersebut. Saat itu, Prabowo menjadi Panglima Komando Strategis Cadangan TNI Angkatan Darat.

Sampai sekarang, Suciwati tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, untuk memilih calon presiden, ia mengajak masyarakat untuk mengamati rekam jejaknya. (Baca : Gerilya Prabowo Bersihkan Citra di Kasus HAM)

NINIS CHAIRUNNISA | EKO WIDIANTO

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Ola Langoday menilai, program pembangunan infrastruktur pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) paling menyentuh langsung kebutuhan rakyat. "Inilah adalah program yang sedang ditunggu masyarakat di pedesaan dan pinggiran perkotaan karena masalah infrastruktur jalan sangat memprihatinkan bagi mereka," kata Thomas Ola di Kupang, Sabtu (31/5/2014). Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira itu mengemukakan hal itu saat ditanya pandangan terkait visi misi 2 pasangan capres/cawapres yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait bidang infrastruktur. Dalam visi misi pasangan Prabowo-Hatta, antara lain tercakup proyek pembangunan MP3EI di enam koridor dengan dana Rp1400 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut dia, hampir semua analis mengetahui bahwa MP3EI adalah proyek padat modal yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran saat ini. Pada aspek lainnya, MP3EI berkontribusi secara signifikan terhadap membengkaknya pinjaman luar negeri yang terus bertambah dalam sepuluh tahuun terakhir ini. "Dengan demikian, maka kampanye keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan yang dilakukan capres Prabowo-Hatta perlu diragukan," ujar Thomas Ola. Sepanjang MP3EI dilaksanakan, menurut dia, fokusnya hanya pada jalan nasional, sementara jalan raya baru di luar jalan nasional belum tersentuh. Lebih lanjut, kata Thomas Ola, pasangan Jokowi-JK menekankan pada pembangunan jalan baru dan pasar tradisional. Pasangan yang diusung poros PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura dan PKPI ini berjanji akan membangun infrastrukur antara lain, membangun 2.000 km jalan baru, dan 5000 pasar tradisional, jika terpilih memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. "Program pasangan Jokowi-JK itu yang sedang ditunggu masyarakat di perdesaan dan pinggiran perkotaan karena masalah infrastruktur jalan sangat memprihatinkan bagi mereka," katanya. "Belum lagi terbatasnya pasar tradisional, menyebabkan hasil produksi mereka sulit dipasarkan." Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan pasar tradisional dalam jumlah banyak, maka akan memudahkan rakyat memasarkan hasil produksi mereka, katanya. "Jadi dari aspek rencana pembangunan infrastruktur yang disampaikan dalam visi misi 2 pasangan capres ini, maka dapat dikatakan bahwa Prabowo-Hatta lebih berorientasi pada program makro yang padat modal, sementara Jokowi-JK lebih berorientasi pada program mikro yang padat karya," tandas Thomas Ola. (Ant) (Rizki Gunawan) ; - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2056976/pengamat-program-infrastruktur-jokowi-jk-paling-sentuh-rakyat#sthash.sldgDVjM.dpuf

TEMPO.CO, Sidoarjo -Hari ini genap 8 tahun problem luapan lumpur Lapindo. Juru bicara Sekretariat Gabungan Korban Lumpur Lapindo, Khoirul Huda menjelaskan berkas yang harus dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya berjumlah 13.200 berkas yang sudah diajukan oleh warga korban lumpur lapindo Sidoarjo, Jawa Timur.

"Yang selesai diganti rugi dengan sistem jual beli lahan sudah 10 ribu berkas, jadi tinggal 3.200 berkas yang belum," kata dia kepada wartawan saat jumpa pers di Perumahan Kahuripan Nirwana Village, Kamis, 29 Mei 2014. (Baca pula: Peringati 8 Tahun Lumpur Lapindo, Warga Istigasah)

Menurut Huda, 10 ribu berkas yang sudah selesai itu nominalnya berkisar Rp 3 triliun lebih, sedangkan 3.200 berkas yang masih belum selesai itu nominalnya berkisar Rp 780 miliar. "Tiap berkas itu macam-macam, ada yang masih sisa Rp 1 juta sampai Rp 1 miliar," kata dia.

Untuk melunasi ganti rugi itu, kata dia, Sekretariat mencoba melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah untuk mendapatkan bantuan sebagai dana pinjaman kepada perusahaan. "Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Soekarwo untuk pinjam dana talangan dari Bank Jatim,"kata dia.

Namun komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur belum mencapai titik temu hingga kini, sehingga dia akan tetap menunggu kebijakan dari Gubernur hingga 30 Juni 2014. "Tanggal itu sesuai dengan deadline yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo," ujar dia.

Dana talangan dari Bank Jatim itu, menurut Huda, diyakini dapat menjadi solusi karena sudah dilakukan pada 2009 yang mana perusahaan Minarak meminjam dana talangan kepada BRI. "Kami tidak mengajukan kepada BRI karena sudah tidak ada dukungan dari berbagai pihak seperti pada tahun 2009," kata dia.

Huda berharap kejadian tahun 2009 itu dapat terulang lagi dengan cara Gubernur Jawa Timur memerintahkan Bank Jatim untuk mengeluarkan danannya sebagai dana talangan. "Jadi nanti perusahaan langsung membayar utang kepada Bank Jatim, tidak kepada warga lagi," kata dia.

Saat itu, para warga korban lumpur Lapindo yang masih belum terlunasi banyak yang menyewa kos-kosan yang tersebar di daerah Porong dan Tanggulangin. (Baca juga:Kunjungi Korban Lapindo, Jokowi: Pemerintah Absen).

MOHAMMAD SYARRAFAH

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) akan mengevaluasi visi misi kedua pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pengevaluasian ini khususnya di bidang penegakan HAM.

Anggota Komnas HAM, Maneger Nasution mengatakan pihaknya sudah meminta dokumen resmi visi misi capres ke KPU. Selanjutnya Komnas HAM akan meninjau isi dokumen lewat UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan UU Penghapusan Diskriminasi.

"Nanti kami coba bedah. Perspektifnya tetap Hak Azasi Manusia dengan 3 Undang-Undang. Dari situ Komnas HAM akan membuat ya rekomendasi lah terhadap visi misi ini. Mana visi misi pasangan calon yang memihak pada tidak hanya penghormatan tetapi juga komitmen untuk penegakkan HAM di Indonesia," kata Maneger kepada wartawan di Kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (28/5) siang.

Maneger menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasil evaluasi sebelum debat Pilpres, 8 Juni. Pihaknya akan memberikan rekomendasi itu pada KPU dan mengumumkan hasilnya pada masyarakat lewat media massa.

Visi misi Capres bisa dilihat di situs resmi KPU. Pasangan Capres Jokowi-JK menawarkan program pemuatan materi tentang HAM pada kurikulum pendidikan umum.

Pasangan itu juga menulis akan menyelesaikan masalah HAM masa lalu dan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Sementara pasangan Prabowo-Hatta tidak spesifik menyebut agenda penegakan HAM dan penuntasan kasus-kasus HAM di Indonesia.

Pasangan capres ini hanya menulis 'Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan dan ancaman, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD'.

Editor: Pebriansyah Ariefana
JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menawarkan program pemuatan materi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada kurikulum pendidikan umum. Pasangan itu juga berjanji menyelesaikan masalah HAM masa lalu dan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Hal itu tertuang dalam visi misi Jokowi- JK yang dimuat dalam dokumen pendaftaran pasangan capres dan cawapres yang diunggah Komisi Pemilihan Umum ke situs web www.kpu.go.id.
Dalam visi misi sebanyak 41 halaman itu, Jokowi-JK menyatakan perlu memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta di dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan Polri.
Untuk penanganan kasus HAM masa lalu, salah satu poin dari 42 prioritas utama kebijakan penegakan hukum, pasangan ini berkomitmen akan menyelesaikan kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. Dijelaskan, kasus HAM masa lalu masih menjadi beban politik bagi bangsa Indonesia.
Program lain yang tertuang dalam poin ini, yakni merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu dinilai sebagai salah satu sumber pelanggaran HAM. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional.
Di samping itu, tercatat juga komitmen pasangan yang diusung empat partai politik ini untuk menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan bekeyakinan serta melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Prioritas penanganan kasus kekerasan seksual perempuan dan anak juga tercatat dalam poin ini.
Di sisi kerja sama luar negeri, pasangan ini menyatakan akan memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan negara ASEAN untuk diimplementasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani dalam ASEAN charter.

TEMPO.CO, Jakarta - Isu penegakan hak asasi manusia rupanya tak luput jadi jualan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Dalam visi dan misinya, bila terpilih, masing-masing pasangan berjanji akan memastikan penegakan HAM.
Namun dalam penegakan HAM ini kedua pasangan punya cara pandang berbeda.

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya fokus membidik penegakan HAM pada masa mendatang dan tak menyinggung kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla turut memasukkan sejumlah kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dalam visi dan misinya.

Berikut ini cuplikan visi dan misi calon presiden dalam menjamin penegakan HAM, seperti tertuang dalam dokumen yang sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Visi dan Misi Jokowi-JK (Baca: Komnas HAM Yakin Jokowi Bakal Tuntaskan Kasus HAM)

1. Menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM, terutama untuk kelompok rentan, perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang adat
2. Memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan di sekolah dasar dan menengah maupun dalam kurikulum pendidikan aparat TNI dan polri
3. Menyelesaikan secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini menjadi beban politik, seperti kerusuhan Mei '98, tragedi Trisakti-Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, peristiwa Talang Sari di Lampung, Tanjung Priok, dan tragedi 1965.
4. Menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam merevisi Undang-Undang Peradilan Militer yang pada masa lalu menjadi sumber pelanggaran HAM
5. Memperjuangkan penghormatan HAM di lingkungan ASEAN.

Visi dan Misi Prabowo-Hatta (Baca: Koalisi Siapkan Tim Penangkal Isu HAM Prabowo)1. Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan, dan ancaman, serta menjunjung tinggi HAM sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD 45.

2. Menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan seadil-adilnya

IRA GUSLINA SUFA

detik Jakarta - Dukungan untuk pasangan capres Jokowi-JK datang dari sejumlah pengusaha yang tergabung dalam 'Komunitas Pengusaha untuk Jokowi-JK' sore ini. Visi misi Jokowi-JK dinilai selaras dengan keinginan para pengusaha.

"Pasangan ini memiliki latar belakang yang sama dari pengusaha. Hampir semua orang dari pelosok sampai kota setuju dengan visi misi Jokowi-JK. Visi kemandirian ekonomi ini sangat penting karena kita ini sering dikenal sebagai negeri pengimpor. Mulai dari cabai, bawang dan lain sebagainya," ujar Halim Kalla, yang ikut dalam deklarasi di Rumah Koalisi Indonesia Hebat (Jokowi Center), Jl Ki Mangunsarkoro No 69, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2014).

Menurut pengusaha di bidang konstruksi dan telekomunikasi ini mengatakan bila saja Indonesia bisa mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya, bukan tidak mungkin membuat keder para importir. Halim juga menyebutkan lebih baik energi dan mineral yang bangsa Indonesia miliki tidak selalu harus selalu diekspor.

"Saya juga dari anggota DPR harus bisa mandiri dalam hal energi. Gas misalnya, kita nggak perlu ekspor tapi bantu dulu untuk lokal karena kapasitas energi dalam negeri mulai berkurang. Jadi lebih baik kita hapuskan BBM tapi alihkan ke infrastruktur sehingga pengiriman dan distribusi barang-barang bisa lebih murah. Visi misi Jokowi-JK sama dengan visi misi yang diinginkan oleh para pengusaha, baik lokal maupun asing," tegasnya sambil diiringi tepuk tangan.

Hal senada juga diamini oleh Putri K Wardani. Perempuan berparas ayu yang juga puteri dari Moeryati Soedibjo ini juga meyakini Jokowi-JK adalah pengusaha yang memiliki track record baik.

"Selaian faktor pengusaha tapi juga ada faktor track record. Setidaknya kita sudah tahu siapa Pak JK. Beliau sudah membuktikan hasil dari wapres. Kalau Pak Jokowi di Jakarta walaupun masih singkat tapi bisa kita lihat hasilnya, seperti Tanah Abang," tutup Putri.

JK yang hadir di deklarasi itu mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komunitas Pengusaha. Dia berjanji akan merealisasikan visi misi yang dijanjikan.

"Siapa saja bisa membuat program, tapi merealisasikannya butuh sosok yang cakap," ujar JK.

(trq/trq)JAKARTA –Ada sejumlah persamaan visi, misi, dan program yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, khususnya dalam agenda ekonomi.

Keduanya berkomitmen untuk menonjolkan kekuatan ekonomi domestik, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan mengembalikan kekayaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Jokowi-JK menekankan pentingnya kemandirian atau berdikari di bidang ekonomi, sedangkan Prabowo-Hatta lebih bernuansa kedaulatan ekonomi. Pasangan Jokowi-JK menyodorkan visi lima tahun ke depan dengan tema “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Prabowo-Hatta mendeklarasikan visi “Membangun Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur serta Bermartabat”.

Berdasarkan dokumen visi-misi kedua pasangan capres-cawapres, Jokowi-JK menegaskan pentingnya ideologi sebagai penuntun bangsa, yakni Pancasila dan Trisakti. Trisakti memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa, agar berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan visi Jokowi-JK akan diwujudkan melalui tujuh misi. Pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak di http://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menilai usulan calon presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk membangun tol laut dengan kapal besar serta deep sea port tidak akan feasible atau tidak layak. "Tidak feasible kalau belum ada muatan balik yang cukup dari luar Jawa, atau Indonesia timur ke Jawa," kata dia kepada Tempo, Minggu, 25 Mei 2014.

Ia menjelaskan dengan konsep tol laut semacam itu, biaya akan tetap mahal, bahkan bisa menjadi lebih mahal jika menggunakan kapal besar. Menurut Zaldy, tol laut yang direncanakan Jokowi sama dengan Pendulum Nusantara dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang sudah dibahas sejak tahun lalu.
"Biaya tol laut akan mahal karena tidak ada muatan balik," ucapnya. Zaldy menuturkan, sebelum tol laut dibuat, dibutuhkan pemindahan industri dari Jawa ke luar Jawa, atau memindahkan pelabuhan impor ke luar Jawa, seperti ke Kuala Tanjung dan Bitung sesuai dengan program sistem logistik nasional (sislognas).
Zaldy menyarankan pemerintah sebaiknya membangun infrastruktur yang lebih baik di luar Jawa, termasuk untuk listrik, air, dan kawasan industri. Menurut dia, pemerintah pun perlu memberi insentif bagi industri yang bersedia memindahkan pabrik ke luar Jawa. Ia berpendapat, jika pemindahan industri ke luar Jawa berhasil dilakukan, maka tol laut akan berjalan dengan sendirinya.
Ia menyatakan konsep tol laut sama dengan Pendulum Nusantara yang menjadi bahan perdebatan sejak tahun lalu. Zaldy menuturkan, konsep semacam ini tidak feasible karena biaya logistik malahan naik, bukan turun.
Menurut Zaldy, Jokowi lebih baik konsisten menjalankan program sislognas yang sudah ada. "Tidak usah membuang waktu membuat konsep baru tentang logistik," kata dia.
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, kembali mengungkapkan visinya membangun "tol" laut jika dia menjadi presiden. Tol yang dimaksud Jokowi adalah menggerakkan kapal besar untuk mengangkut barang hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
MARIA YUNIAR
Jakarta detik -Dua calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo melemparkan visi dan misi di bidang transportasi. Jokowi mengusulkan konsep transportasi tol laut atau pendulum nusantara sedangkan capres lainnya yakni Prabowo mengusung tol atas laut di pesisir utara Pulau Jawa. Infrastruktur transportasi tersebut masuk di dalam visi dan misi capres periode 2014-2019 untuk memangkas biaya logistik nasional.

Konsep tol laut Jokowi merupakan sistem pelayaran menggunakan kapal besar yang setiap hari berkeliling di pelabuhan-pelabuhan laut dalam atau deep sea port sedangkan tol versi Prabowo dibangun untuk mendukung transportasi darat seperti tol atas laut Bali.

Bagaimana kelebihan visi dan misi masing-masing capres di sektor transportasi?
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Harry Boediarto menjelaskan 2 jenis infrastruktur transportasi yang diusung capres tersebut memang tidak bisa setara jika dibandingkan namun dari kajian yang pernah dilakukan, ternyata angkutan laut untuk jarak tertentu yang paling efisien.

"Cara membandingkannya harus yang setara, hasil penelitian di Jepang, Inggris dan Amerika pada jarak tertentu angkutan laut adalah yang paling efisien karena daya angkut besar," kata Harry kepada detikFinance, Sabtu (24/5/2014).

Selain lebih efisien, kapasitas angkut moda laut lebih besar dan konsumsi BBM lebih sedikit dibandingkan moda darat.

"Emisi gas buang kecil, daya serap energi

(fuel) efisien dibandingkan dengan moda darat. Saat ini moda darat sudah menghasilkan emisi gas buang terbesar dibandingkan moda lainnya, konsumsi fuel yang besar, dan lain-lain," sebutnya.

Harry menyebut skema tol laut atau pendulum nusantara lebih relevan dibangun dan dijalankan untuk memangkas ongkos logistik. Pasalnya Indonesia merupakan negara berbasis kepulauan
"Apalagi negara kita negara kepulauan seharusnya dominasi angkutan laut," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Logistik Carmelita Hartoto memiliki pandangan berbeda. Ia mengatakan konsep tol laut atau pendulum nusantara yang kini ramai dibicarakan bukan ide baru dan tidak akan menjamin dapat menurunkan biaya logistik.

Pasalnya kondisi tarif pelayaran sangat dipengaruhi oleh besarnya tarif yang dipungut oleh pelabuhan, produktivitas yang tidak setara antar pelabuhan, hingga masalah muatan yang tidak seimbang antara barat dan timur.

Sedangkan biaya logistik mahal sumbernya ada pada sisi darat yakni baik di pelabuhan, akses jalan, transportasi darat, pungutan liar maupun upah buruh.

Wanita yang akrab disapa Meme menilai pemerintah ke depan, jika ingin menciptakan kesetaraan harga antara wilayah Indonesia harus memprioritaskan reformasi dimulai dari pelabuhan maupun jalan.

"Harus konsentrasi pada pelabuhan dengan target menurunkan tarif-tarif, infrastruktur jalan juga demikian dan laksanakan revitalisasi angkutan darat," kata Meme.
Jakarta detik -Ternyata ada negara yang sukses mengusung konsep 'tol' laut atau Pendulum Nusantara. Konsep 'tol' laut mencuat ke publik karena dikemukakan calon presiden 2014-2019 yang juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Jokowi mengusulkan konsep transportasi laut untuk memangkas biaya logistik. 'Tol' laut ini merupakan sistem pelayaran menggunakan kapal besar yang setiap hari berkeliling di pelabuhan-pelabuhan laut dalam atau deep sea port.

Konsep 'tol' laut ini ternyata berhasil menekan biaya logisitik di negara kepulauan seperti Filipina dan Jepang. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Harry Boediarto kepada detikFinance, Jumat (23/5/2014).

"Negara kepulauan itu ada Jepang, Filipina, dan kita. Jepang berhasil tekan disparitas harga dengan konektivitas di darat dan laut. Kalau Filipina lebih baik dari kita. Disparitas nggak besar. Kita bisa belajar dari Jepang. Konektivitas antar pulau dan di darat bagus," kata Harry.

Berbeda dengan kedua negara tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia lebih ditekankan di sektor darat. Padahal biaya transportasi angkutan logistik paling murah ada di laut. Alhasil terjadi disparitas harga antar wilayah.

Selama ini, biaya logistik juga dipengaruhi oleh tidak sebandingnya perkembangan industri antara Indonesia bagian timur dan barat. Seperti saat pengiriman barang dengan kapal besar dari pulau Jawa yang dikirim ke Papua. Saat dikirim dalam kondisi muatan penuh sedangkan saat kembali, barang atau kargo yang dibawa tidak banyak.

"Jadi di Papua itu harus ada kegiatan. Sekarang dari Jawa bawa barang terus tiba di Papua, saat di Papua kosong atau nunggu lama agar ada barang. Beda dengan ke Eropa. Berangkat dan pulang penuh membawa barang. Makanya pemerataan ekonomi mutlak," jelas Harry
Harry menjelaskan konsep Pendulum Nusantara telah masuk rencana kerja Kementerian Perhubungan. Ia menyebut konsep 'tol' laut sebetulnya telah dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional tetapi operator kurang menyadari.

"Sekarang terkoneksi, cuma belum sadar dan belum dipetakan. Tahun depan dipetakan, daerah mana yang jalurnya kosong dan mana yang padat. Jalur yang kosong bisa dibantu pemerintah," terangnya.

Harry pun menyambut baik rencana para capres yang mulai memasukkan program pembangunan sektor kelautan. Menurutnya, angkutan logisitik laut bisa menjadi konektivitas unggulan yang menghubungkan antar pulau dan dunia internasional.

"Short sea shipping itu paling efisien. Daya angkut besar, emisi karbon rendah, konsumsi BBM subsidi rendah," tuturnya.

Untuk mendukung program 'tol' laut, demikian Harry, harus ada sinergi antara pembangunan pelabuhan dan penyediaan kapal. Industri pelayaran juga perlu memperoleh dukungan pembiayaan sehingga bisa tumbuh.
TEMPO.CO, Jakarta - Gagasan mengembangkan “tol” laut calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengundang kontroversi. (Baca: Jokowi Kembali Beberkan Konsep Tol Laut) Konsep Jokowi menghubungkan pulau-pulau di seluruh Indonesia dengan kapal berukuran besar dianggap pengusaha kapal tidak realistis untuk saat ini. Sebaliknya, Kementerian Perhubungan sepakat dengan ide itu.

Carmelia Hartoto, Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA), mengatakan ada yang kurang tepat dalam rencana tol laut Jokowi. Ia mengatakan, dibanding menyediakan kapal besar dengan ukuran 3.000 twenty-feet equivalent units (TEUs), pemerintah baru sebaiknya membangun pelabuhan ataupun industri secara merata.

"Pelabuhan dan industri dibangun saja dulu di Indonesia timur," kata Carmelia kepada Tempo, Sabtu, 24 Mei 2014.

Ia mengatakan, dengan terbangunnya pelabuhan-pelabuhan di suatu wilayah, industri akan dengan sendirinya terbangun di wilayah tersebut. Jika industri telah tumbuh merata hingga ke Indonesia timur, kebutuhan perkapalan akan meningkat. "Pengusaha kapal juga nanti memperbesar kapalnya kalau kebutuhannya memang mengarah ke yang lebih besar," katanya.

Carmelita mengatakan untuk saat ini pembangunan pelabuhan baru perlu lebih diutamakan ketimbang pengadaan kapal berukuran 3.000 TEUs. Kondisi pelabuhan yang buruk, dia melanjutkan, kerap membuat pengusaha kapal atau pelayaran enggan menepikan kapalnya karena khawatir bakal rusak.

Ia mengungkapkan penyeberangan atau distribusi barang dengan kapal 3.000 TEUs akan menjadi kurang bermanfaat ketika barang dari Indonesia barat telah selesai dikirim ke Indonesia timur. Sebab, kapal yang berangkat dari timur menuju barat hanya akan mengangkut barang dalam jumlah sedikit dengan biaya angkut yang sama besar.
Sebaliknya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Mamahit mendukung gagasan Jokowi. Menurut dia, tiap tahun sebenarnya dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ada pembangunan pelabuhan laut. “Tol laut ini tujuannya memperkuat dan mempermudah penurunan biaya logistik,” katanya saat dihubungi, Sabtu, 24 Mei 2014.

Tapi, dia berpendapat, ukuran kapal yang cocok dan bisa masuk ke berbagai wilayah adalah kapal 750-1.500 TEUs. Sebab, tingkat kedalaman tiap pelabuhan berbeda-beda. Pertimbangan lain adalah komoditas yang akan diangkut. “Kebutuhan kapal tergantung ukuran komoditas. Kalau misalnya kirim barang pakai kapal besar ke Papua, apa yang mau dibawa balik?”

Menurut dia, ide tol laut Jokowi lebih pas untuk jalur pelayaran komersial (liner) ketimbang jalur perintis. Saat ini sudah ada pelayaran komersial dengan rute dari timur ke barat. Sedangkan rute pelayaran perintis tergantung pada komoditas yang hendak dibawa dan titik tujuan.
Dukungan juga disampaikan oleh organisasi Jaringan Santri Se-Indonesia Dukung Jokowi-JK. "Konsep tol laut Jokowi mengingatkan kita pada gagasan Gus Dur mengenai perlunya Indonesia berorientasi maritim," kata Ketua Jaringan Santri, Surya F. Adimansyah, melalui siaran pers, Jumat, 23 Mei 2014.

Dia menuturkan Gus Dur semasa jadi presiden menyadari kekayaan Indonesia di laut masih banyak yang belum tergali serta Indonesia merupakan negara kepulauan yang lebih besar wilayah lautnya. Tak hanya itu, kata dia, tol laut juga mempermudah distribusi barang dan jasa sehingga harga di satu pulau dengan pulau lain tidak berbeda jauh.

Tol laut, menurut Surya, juga meningkatkan akses pasar komoditas andalan di luar Jawa. Dia menegaskan, gagasan tol laut ini bukanlah membuat jalan tol di atas laut, namun membuat jalur pelayaran laut serta membangun pelabuhan besar dan kapal besar yang bisa memuat banyak barang. "Saatnya Indonesia berorientasi maritim demi menciptakan keadilan di Nusantara," ujarnya.

MAYA NAWANGWULAN | LINDA TRIANITA
detik Jakarta -Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden, punya konsep transportasi yang disebut 'tol' laut. Namun ini bukan jalan raya, melainkan melainkan kapal besar yang setiap hari berkeliling di pelabuhan-pelabuhan laut dalam atau deep sea port.

Sri Adiningsih, Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, mengapresiasi konsep tersebut. Menurutnya, selama ini transportasi laut memang kurang mendapat perhatian. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan.

"Indonesia punya lebih dari 17 ribu pulau, pakai apa menghubungkannya kalau tidak lewat laut? Namun selama ini kurang mendapat perhatian," tegas Adiningsih kala berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Kurangnya pengembangan transportasi laut, tambah Adiningsih, menyebabkan biaya logistik di Indonesia menjadi sangat mahal. "Biaya logistik kita memakan 27% dari PDB, sementara di Singapura cuma 8%. Sulit bagi Indonesia untuk bisa bersaing, bahkan di pasar domestik," ujarnya.

Tidak lancarnya pergerakan logistik, demikian Adiningsih, menyebabkan disparitas harga antar wilayah di Indonesia begitu tinggi. Harga di Papua bisa mencapai 20 kali harga produk yang sama di Jakarta.

Ide Jokowi tersebut, lanjut Adiningsih, membutuhkan pelabuhan-pelabuhan yang layak. "Kita perlu banyak pelabuhan laut dalam, supaya kapal besar bisa merapat. Dengan begitu, arus logistik menjadi lancar," katanya.

Selain itu, menurut Adiningsih, konsep Jokowi ini juga lebih bisa diwujudkan dibandingkan dengan membangun jembatan antar pulau. "Kita banyak pulau yang kecil-kecil, tentu susah kalau mau membangun jembatan. Padahal mereka punya hak yang sama untuk menikmati kemudahan logistik," ucapnya

Ketika 'tol' laut ini bisa direalisasikan, Adiningsih meyakini industri maritim Indonesia secara keseluruhan bisa lebih berkembang. Ini akan membuat Indonesia semakin terintegrasi.

Semestinya, lanjut Adiningsih, pengembangan logistik laut ala Jokowi ini sudah dilakukan pemerintah sejak dulu. "Sekarang kita kejar ketertinggalan itu. Di Jakarta juga sedang dilakukan dengan pembangunan MRT dan monorel," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan bahwa konsep 'tol' laut ini adalah mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian ada kapal besar yang setiap hari lalu-lalang dan menjadi tulang punggung logitik nasional.

"Seharusnya ini dirintis oleh pemerintah. Kapalnya pemerintah, Pelni bisa, BUMN lain bisa. Tapi tidak oleh maskapai besar asing," kata Jokowi, kemarin.

Tujuan dari proyek ini, menurut Jokowi, adalah mempersempit bahkan meniadakan disparitas harga antar wilayah. "Ada kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan harga yang beda antara di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Manajemen distribusi logistik ini yang harus diperbaiki," tegasnya.
detik Jakarta -Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden 2014-2019, mengusulkan konsep 'tol' laut. Ini merupakan sistem pelayaran menggunakan kapal besar yang setiap hari berkeliling di pelabuhan-pelabuhan laut dalam atau deep sea port dari Sabang sampai Merauke.

Ternyata Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino pernah menjelaskan konsep 'tol' laut atau lebih dikenal dengan Pendulum Nusantara kepada Jokowi saat berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priok. Posisi Jokowi saat itu masih menjadi Gubernur DKI aktif.

Hal ini disampaikan oleh Corporate Secretary Pelindo II, Rima Novianti, kepada detikFinance, Kamis (22/5/2014). "Jalan tol laut ini pernah dijelaskan oleh Pak Lino waktu Pak Jokowi ke Priok," ungkapnya.

Konsep 'tol' laut ini juga dijelaskan bos Pelindo II kepada jajaran pemerintahan. Rima menjelaskan proyek ini merupakan langkah untuk memangkas ongkos logistik.

Konsep Pendulum Nusantara atau 'tol' laut tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada keseragaman pelayanan di antara operator pelabuhan Pelindo I sampai IV serta dukungan regulasi. Pasalnya jika salah satu pelabuhan siap secara sistem dan infrastruktur melayani kapal berukuran besar, pelabuhan tujuan di daerah-daerah juga harus siap menerima bobot kapal berukuran serupa.

"Ini mengintegrasikan semua pelabuhan yang ada dari Sabang-Merauke agar bisa menyelaraskan pelayanan domestik," sebut Rima.

Dengan konsep Pendulum Nusantara ini, kapal berukuran 3.000 TEUs bisa transit di pelabuhan besar tanpa harus berganti kapal untuk mengatarkan barang. Cukup bongkar muat, setelah itu melanjutkan perjalanan. Konsep ini mirip dengan perjalan pesawat yang transit tanpa harus berganti pesawat ukuran kecil jika menuju sebuah daerah.

Namun, syaratnya pelabuhan-pelabuhan harus disiapkan. Pelindo II sendiri telah mempersiapkan beberapa pelabuhannya untuk melaksanakan program 'tol' laut ini. Untuk area Sumatera, Pelindo II menyiapkan pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Padang (bagian dari Sumatera Loop) serta Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Priok (bagian Jawa Loop).

"Tidak semua pelabuhan punya fasilitas yang bisa disandari kapal besar. Pelindo siap, kita sudah perkuat dermaga dan penyiapan alat di dermaga. Itu sudah masuk rencana kita dan kita terus perbaiki dermaga," papar Rima.
(feb/hds)
Jakarta -Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden, punya konsep transportasi yang disebut 'tol' laut. Namun ini bukan jalan raya, melainkan melainkan kapal besar yang setiap hari berkeliling di pelabuhan-pelabuhan laut dalam atau deep sea port.

Edib Muslim, Kepala Divisi Komunikasi Publik dan Promosi Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), menyatakan konsep Jokowi tersebut sebenarnya sudah ada dalam program Sistem Logistik Nasional dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).

"Itu sudah ada. Bahkan di Sislognas itu wawasan nusantara bukan hanya untuk mengembangkan ekonomi dalam negeri, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai global hub," kata Edib kala berbincang dengan detikFinance, Kamis (22/5/2014).

Konsep tersebut, lanjut Edib, sudah tercantum dalam buku MP3EI di Bab II. "Untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub, pemerintah akan mengembangkan pelabuhan Kuala Tanjung di Barat dan Bitung di Timur. Ini akan mendukung asas cabotage dan industri perkapalan nasional," paparnya.

Menurut Edib, konsep yang dikemukakan Jokowi hanya sebagian dari yang sudah dirancang dalam MP3EI. "Kita di MP3EI sudah menyadari bahwa maritim adalah masa depan," ujarnya.

Pengembangan sektor maritim, tambah Edib, tidak kemudian mengesampingkan sektor lain seperti perhubungan darat. Oleh karena itu, jembatan penghubung antar pulau seperti Jembatan Selat Sunda (JSS) tetap diupayakan untuk terbangun.

"Itu sebenarnya solusi cepat, karena daya dukung Jawa sudah sulit untuk dikembangkan. Ekonomi harus sebagian dialihkan ke Sumatera. Kalau di Kalimantan kan terlalu jauh. Jadi bagaimana pun JSS itu harus cepat terbangun," jelas Edib.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan bahwa konsep 'tol' laut ini adalah mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian ada kapal besar yang setiap hari lalu-lalang dan menjadi tulang punggung logitik nasional.

"Seharusnya ini dirintis oleh pemerintah. Kapalnya pemerintah, Pelni bisa, BUMN lain bisa. Tapi tidak oleh maskapai besar asing," kata Jokowi, kemarin.

Tujuan dari proyek ini, menurut Jokowi, adalah mempersempit bahkan meniadakan disparitas harga antar wilayah. "Ada kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan harga yang beda antara di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Manajemen distribusi logistik ini yang harus diperbaiki," tegas Jokowi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mau pemerintah membangun tol laut guna mengurangi, bahkan kalau perlu meniadakan perbedaan harga komoditas antara daerah yang satu dengan daerah lain di Tanah Air.

"Kenapa perlu tol laut? Karena negara kita ini adalah negara kelautan, dimana yang dibutuhkan bukan tol darat tetapi tol laut. Apabila hal itu dapat terwujud, manajemen distribusi logistik ini akan menjadi lebih baik," kata calon presiden yang didukung empat partai itu usai menghadiri Rakornas V Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2014 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Tapi, jangan bayangkan tol yang dimaksud Jokowi adalah layaknya jalan bebas hambatan di darat. Jokowi menjelaskan, pembangunan tol laut itu bukanlah jalan tol yang menghubungkan antarpulau. Tapi, pembangunan tol laut itu adalah pembangunan pelabuhan di pulau-pulau atau deep sea port.

"Tol laut itu ada kapal besar yang setiap hari mondar-mandir mengangkut komoditas yang dibutuhkan, sehingga harga di semua pulau ini sama," terang Jokowi.

Jokowi berharap, pemerintah bisa menerima masukannya ini. "Bentuk investasinya seharusnya dirintis oleh pemerintah. Sedangkan untuk penyediaan kapalnya bisa dari Pelni, bisa juga dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga bisa dari swasta nasional," kata Jokowi.

Jokowi menilai, pembangunan infrastruktur yang jomplang antara satu daerah dengan daerah lainnya menjadi dalang utama terjadinya disparitas harga komoditas. Mengutip data Badan Pusat Statistik, Jokowi mengatakan, Pulau Jawa memiliki persentase jalan sebesar 27,3 persen. Pulau Sulawesi hanya 11,2 persen. Papua lebih gawat lagi, hanya 4,5 persen.

Jadi, menurut Jokowi, tak mengherankan bila harga beras di Provinsi Jawa Timur cuma Rp4.250 per kilogram. Sementara di Kabupaten Paniai, Papua, mencapai Rp18 ribu per kg. "Saya menyarankan pemerintah membenahi manajemen distribusi logistik," harap Jokowi.

(Ich)

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta sekaligus bakal calon presiden, Joko Widodo, melontarkan ide untuk membangun tol laut di Indonesia. Dia mengatakan, tol laut yang dimaksud bukan secara fisik jalan tol di atas laut.

"Tol laut itu sistem pengiriman barang seluruh Indonesia. Jaringannya laut, melalui deep sea port (pelabuhan laut dalam)," ujar Jokowi di acara Rapat Koordinasi Nasional V Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2014 di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Pemerintah pusat, lanjut Jokowi, harus membangun pelabuhan laut dalam terlebih dulu di seluruh pulau besar di Indonesia. Pelabuhan itu ialah untuk bersandarnya kapal barang bermuatan besar.

"Jika pakai kapal besar, angkut barangnya bisa banyak sehingga biaya kirim jatuh murah," ujar Jokowi.

"Jangan sampai kirim kontainer dari Jawa ke Papua jauh lebih mahal dua setengah kali lipat dari Jakarta ke Eropa," ucapnya.

Dengan pembangunan tol laut itu, komoditas pangan Indonesia tak tergantung pada impor. Sebab, kekuatan komoditas pangan antardaerah bisa saling menopang daerah satu dengan lainnya.

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Ana Shofiana Syatiri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah pusat membangun 'tol' laut. Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perdagangan M Luthfi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan ratusan kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional V Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2014 di Hotel Grand Sahid, Rabu (21/5).

"Saya lihat infrastruktur laut tidak pernah diperhatikan. Menurut saya, tol laut yang menghubungkan pulau-pulau itu harus ada," ujar dia yang mengenakan kemeja batik warna coklat.

Menurut Jokowi, tol laut berarti menyediakan kapal-kapal besar yang setiap hari mendistribusikan barang-barang dari pulau besar ke pulau-pulau kecil. Hal itu, ujar Jokowi, agar pembangunan ekonomi merata.

Sebab, kata dia, distribusi barang dengan menggunakan kapal laut biayanya paling murah jika dibandingkan dengan transportasi lain. Sehingga efeknya, ujar Jokowi, harga barang pun menjadi lebih murah.

"Kapal besar harus ada setiap hari. Kalau itu dilakukan saya yakin harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua juga Rp 50 ribu, tidak Rp 1 juta seperti yang kemarin saya lihat," ujar Jokowi.

Selain berbicara masalah tol laut, Jokowi juga meminta pada pemerintah pusat agar rapat koordinasi semacam ini tidak hanya dilakukan satu tahun sekali, tapi satu bulan sekali. Karena menurutnya, komunikasi yang baik harus terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi program kerja.

Rakornas TPID sendiri merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia. Pagi tadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir untuk membuka acara tersebut.

sindonews JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres RI periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah harus membuat akses tol laut. Dengan adanya tol yang dibangun di atas laut, diharapkan nantinya komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh pulau-pulau tersebut harganya bisa sama.

Seperti diketahui, harga komoditas tiap pulau berbeda satu dengan yang lainnya sehingga tingkat inflasi di daerah sulit dijaga. Hal ini juga guna menangani adanya kesenjangan perbedaan harga komoditas di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

"Ada kesenjangan di dalam pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan harga yang beda di pulau-pulau itu. Saya contohkan semen di Jawa harganya sekitar Rp50.000, di Papua di atas Rp1 juta, kenapa? Karena manajemen distribusi logistik ini yang harus diperbaiki," ujar Jokowi ketika ditemui usai rakornas TPID V di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Menurutnya, pembangunan tol laut tersebut bukanlah yang dimaksud jalan tol yang menghubungkan antar pulau. Namun tol laut yang dimaksud adalah pembangunan pelabuhan di pulau-pulau tersebut atau yang dinamakan dengan deep sea port.

"Tol laut itu bukan jalan, artinya ada deep sea port, ada pelabuhan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dan ada kapal besar yang setiap hari mondar-mandir, sehingga harga di semua pulau ini sama. Ini kan rasa keadilan," jelasnya.

Dengan adanya tol laut tersebut nantinya komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh pulau-pulau tersebut harganya bisa sama rata dan tidak ada kesenjangan harga yang membuat masyarakat menjadi sulit.

"Misal, angkutan sapi kalau ada kapal besar seperti itu, bolak balik, sapi yang di Makassar dibawa bisa murah. Kenapa perlu tol laut, karena negara kita negara kelautan, bukan tol darat, tol laut. Manajemen distribusi logistik ini akan baik kalau ada itu," ucapnya.

Jokowi juga berharap, agar pemerintah bisa menerima masukannya tersebut. "Bentuk investasinya seharusnya ini dirintis oleh pemerintah, dan kapalnya pemerintah bisa Pelni bisa BUMN lain bisa, tapi tidak oleh maskapai besar asing," tegasnya.

"Ini adalah rasa keadilan, larinya ke harga, ke inflasi, nanti ekonomi secara makro. Bayangkan kalau bisa mengangkut sapi dari NTT ke sini jadi murah. Pemerintah harus punya concern, ini kita mau memberikan rasa adil," tutup Jokowi.

(gpr)

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengeluhkan lambannya inisiatif pemerintah mengeksekusi rencana pembangunan transportasi massal. Mantan Wali Kota Solo ini berpendapat semakin pemerintah telat membangun infrastruktur transportasi massal, kepadatan kendaraan akan terus membludak dan biaya proyek bertambah membengkak. "Jumlah kendaraan pribadi terus bertambah, harga tanah makin mahal," kata Jokowi dalam seminar "Transportasi Massal Perkotaan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah" di Universitas Janabadra, Yogyakarta pada Sabtu, 22 Februari 2014.

Jokowi menunjuk kondisi di Jakarta yang mengalami penambahan 300.000 mobil dan sejuta motor selama Januari sampai Desember 2013. Sedangkan harga tanah di Jakarta kini sudah ada yang mencapai harga ratusan juta per meter. "Tak ada jalan lain, harus pro transportasi massal. Angkutan murah, bisa bawa banyak," kata Jokowi.

Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengaku heran rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) mangkrak selama 26 tahun. Sementara proyek jalur monorel mandeg di tengah jalan. "Hanya di Indonesia ada seperti ini. Banyak berhenti di rencana dan rencana," kata dia. (baca: Perencanaan Angkutan Umum DKI, Begini Idealnya)

Jokowi mengeluhkan pula problem birokratis yang berbelit untuk pengembangan transportasi massal. Ketika mengurus izin pembangunan MRT di Jakarta, Jokowi mengaku perlu mendatangi sendiri satu per satu Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian PU, Kemenko Ekuin dan Kemendagri. "Saat Foxconn bilang mau investasi, saya mau jamin lahan segera tersedia dan izin keluar detik itu juga," kata dia. (baca: Trik Jokowi Menggaet Foxconn)

Jokowi tak lupa mengkritik kelambanan Indonesia membangun konektivitas antar pulau. Padahal, dia berpendapat jalur transportasi kapal antar pulau yang memadai untuk pengangkutan logistik dan barang bisa meringankan beban kemacetan di darat. "Jadi jangan sampai harga semen di Jawa bisa jadi 20 kali lipat di Papua," kata Jokowi.

Infrastruktur pendukung konektivitas lain, yang menurut dia telat ada, ialah jalur rel kereta api ganda di semua daerah yang memungkinkan pembangunannya. Jokowi mengaku pernah menghitung biaya pengadaannya secara hampir merata di semua daerah memerlukan biaya Rp 300 triliun saja. "Yang murah bukan jalan tol, tapi transportasi laut dan kereta api," kata Jokowi.(baca: Double Track Lintas Jawa Rampung Maret )
Di tempat yang sama, Sugiharjo, Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan mengatakan program perbaikan transportasi massal membutuhkan komitmen tegas petinggi pemerintahan. Sinergisitas antara kepala-kepala daerah dan pemerintah pusat merupakan kebutuhan mutlak. "Kemacetan di kota itu fenomena gunung es saja," kata salah satu pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tersebut.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Komentar

Amisha8 Maret 2019 pukul 02.04
Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.

Nama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.

Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.

Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.

Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut
BalasHapus
Balasan

Tambahkan komentar

Cari Blog Ini

GEREJA KERINDUAN INDISCHE

Janji Jokowi (3)

Pilgub DKI 2017, Jalan Menuju Pilpres 2019

Ahmad Hanafi Rais

Hanum Salsabiela Rais

Mahfud MD

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Waktu ITU PALING AROGAN, tidak ada yang lebih arogan

janji Jokowi (4) (ANTI GRATIFIKA$1): pilpres 2019

Allah di balik Sejarah: Penantian Baru BTP (hati nurani Pemilu 2024) #02