@ JOKOW1
jokowi 03
jokowi 02
jokowi 01
/2012/09/survei-bangun-lage-1.html
Jakarta, Beritasatu.com - Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, unggul atas pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di DKI Jakarta, dengan selisih suara sebesar 213.410 suara.
SEMARANG okeozone- Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta legowo atas hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei. Sedikitnya lima lembaga survei memenangkan pasangan Jokowi - Ma'ruf dalam versi hitung cepat.
TEMPO.CO, Jakarta - Laporan The Economist Intelligence Unit, salah satu unit dari majalah The Economist memprediksi bahwa calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi bakal menang dalam pemilihan presiden (Pilpres) 17 April 2019 mendatang. Dengan kemenangannya, maka Jokowi akan memastikan bahwa reformasi iklim usaha akan ia lanjutkan pada lima tahun kedua, meski diperkirakan tidak berubah drastis.
"Kami mengantisipasi jika Jokowi menang, maka deregulasi untuk perbaikan iklim bisnis akan terjadi sedikit demi sedikit dan pembukaan untuk investasi asing dilakukan secara gradual. Big Bang reformasi terdengar elusif," tulis laporan The Economist Intelligence Unit yang dikutip Ahad, 7 April 2019.
The Economist Intelligence Unit memprediksi Jokowi menang dalam Pilpres 2019 mengalahkan Prabowo karena beberapa hal. Pertama, banyaknya dukungan dari partai dan juga legislator yang ada di baliknya.
Faktor kedua yang mendukung kemenangannya adalah bukti keberhasilan Jokowi dalam menjaga kondisi ekonomi makro serta peningkatan pada bidang kesehatan dan edukasi. Ketiga, Jokowi juga dinilai berhasil mengubah secara gradual kondisi infrastruktur nasional. "Keberhasilan ini bakal membantu Jokowi untuk memenangkan pemilihan presiden," tulis laporan tersebut.
Analis The Economist Intelligence Unit Anwita Basu menilai setelah menang, Jokowi dipastikan bakal melanjutkan reformasi di sektor bisnis selama lima tahun ke depan. Namun demikian, usaha Jokowi untuk menggarap pemilih Islam yang konservatif juga membawa risiko bagi kepemimpinanya ke depan.
Selain itu, kegagalan Jokowi dalam mereformasi kondisi HAM di Indonesia juga membawa konsekuensi kepada kepemimpinanya. "Pemilih muda yang berhaluan liberal dan juga kaum minoritas adat tidak lagi banyak mendukungnya seperti pada 2014," kata Anwita.
Sebaliknya, jika Prabowo Subianto justru menang dalam pemilihan ini, diperkirakan bakal memberikan tantangan bagi para pebisnis asing yang bakal menanamkan investasinya. Bahkan, kondisi stabilitas fiskal diprediksi bakal teracam dengan kebijakan Prabowo yang menyatakan bakal memotong pajak.
"Resep kebijakan yang disampaikan Prabowo bisa mengancam kondisi stabilitas makro ekonomi nasional dan pendekatanya pada kebijakan proteksionis bisa membahayakan investor asing," kata Anwita.
DIAS PRASONGKO
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga survei Roy Morgan merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas para kandidat jelang pelaksanaan Pilpres 2019.
Berdasar survei Roy Morgan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin memang masih unggul dibanding pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dalam survei yang dilakukan pada Maret, sebanyak 56,5 % memiliki Jokowi-Maruf, sedangkan pemilih Prabowo-Sandi sebanyak 43,5 %.
Demikian dikatakan Chief Executive Officer Roy Morgan, Michele Levine.
Meski unggul, tapi selisih elektabilitas keduanya semakin menyempit, demikian dikutip Tribunnews.com dari laman resmi Roy Morgan.
Hasil elektabilitas Jokowi pun turun sebanyak 0,5 % dibanding pada survei sebelumnya, yang dilakukan pada Februari 2019.
Sementara Prabowo justru naik 0,5 % dari survei sebelumnya.
Survei Roy Morgan ini melibatkan 1.102 responden yang telah memiliki hak untuk memilih dengan usia di atas 17 tahun.
Dalam survei Roy Morgan, elektabilitas Jokowi kuat di daerah berbasis perdesaan, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
Secara keseluruhan, di daerah pedesaan preferensi jelas mendukung Jokowi 63 %, sedangkan Prabowo 37 %.
Di Jawa Tengah, Jokowi meraih 66 % suara, sedangkan Prabowo 34 %.
Di Jawa Timur dan Bali, Jokowi mendapat 78 %, sedangkan Prabowo 22 %.
Sementara respond Sumatera Utara yang memilih Jokowi sebanyak 58,5 dan Prabowo sebanyak 41,5 %.
Sementara Prabowo mendapat banyak dukungan dari pemilih di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, serta daerah di Kalimantan dan Sulawesi.
Prabowo mendapatkan 52,5 % suara dari respondens yang berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.
Prabowo juga unggul di Sumatera Selatan dengan angka 56,5 %, sedangkan Jokowi tertinggal 43,5 %.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga unggul di Sulawesi dan Kalimantan.
Di Sulawesi, Prabowo unggul dengan suara 61 %, sedangkan Jokowi 39 %.
Sementara Prabowo unggul 59,5 % unggul dibanding Jokowi (40,5%) di Kalimantan.
Selain itu, survei Roy Morgan juga menganalisa gender responden.
Hasilnya, Jokowi banyak didukung oleh perempuan, bahkan jumlah dukungan terus meningkat 2 % menjadi 60 % pada survei bulan Maret.
Sementara emak-emak pendukung Prabowo justru turun dua %, di angka 40 %.
Kebalikannya, Prabowo justru banyak dipilih oleh kaum Adam.
Dukungan para lelaki untuk Prabowo naik sebesar 3 % menjadi 46,5 %, dibanding Jokowi yang turun 3 % menjadi 53,5 %.
Untuk usia, Jokowi unggul pada pemilih berusia 25-34; 35-49; dan di atas 50 tahun.
Sementara pemilih berusia 17-24 tahun, lebih memilih Prabowo.
Berikut rinciannya:
• Usia 17-24 tahun: Jokowi 50 % (turun 2 % sejak Februari); Prabowo 50 % (naik 2 %);
• Usia 25-34 tahun: Jokowi 62 % (naik 1,5 % ); Prabowo 38 % (turun 1,5 %);
• Usia 35-49 tahun: Jokowi 56 % (turun 1,5 % ); Prabowo 44 % (naik 1,5 %);
• Usia 50+ tahun: Jokowi 57,5 % (naik 0,5 % ); Prabowo 42,5 % (turun 0,5 %).
(Sri Juliati)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Survei Terbaru Roy Morgan Jelang Pilpres 2019: Jokowi 56,5 persen, Prabowo 43,5 persen,
Yogyakarta, Beritasatu.com - Berpidato lebih dari setengah jam di Stadion Kridosono Yogya, Sabtu (23/3/2019), Joko Widodo (Jokowi) calon presiden nomor urut 01 menyatakan, tidak ingin diam lagi. Setelah 4,5 tahun bertahan dan berdiam diri, kini saatnya Capres Petahana tersebut, tegas akan menyatakan melawan.
"Sudah empat setengah tahun saya difitnah, dijelek-jelekkan, dihujat, dihina, saya diam. Tetapi hari ini, di Jogja, saya akan lawan, ingat, sekali lagi, saya akan lawan," ucap Jokowi dengan suara tinggi yang disambut kata "lawan" dari ribuan warga Yogya yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo - Maruf Amin dalam bingkai alumni Jogja SATUkan Indonesia.
Jokowi juga menyatakan, perlawanannya itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk negara. "Perlu saya sampaikan tahun 2015, blok Mahakam yang sudah dikusai lebih dari 50 tahun oleh Impect, sudah kita ambil-alih 100 persen. Saya tidak pernah cerita saat itu, saya diam. Tapi dituding terus antek asing. Yang kedua, yang namanya blok Rokan yang dikelola Amerikan lehih dari 90 tahun, di pertengahan tahun 2018 sudah dimenangkan 100 persen oleh Pertamina. Yang ketiga, akhir 2018, Freeport sudah kita ambil alih 51,2 persen. Pertanyaan saya, dipikir gampang dan mudah mengambil itu," ujar Jokowi.
Sekali lagi Jokowi menyatakan, kepada kaum intelektual di Yogya, bahkan landscape politik global ini sudah berubah. Begitu juga dengan landscape ekonomi dan sosial. Dan, itu akan berimbas kepada ekonomi dan sosial nasional.
"Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa negara ini adalah kapal yang besar, maka tantangannya juga besar. Karenanya saya mengajak semua untuk rukun bersama membangun negara ini," ujar Jokowi.
Menakhodai kapal sebesar Indonesia, lanjut Jokowi, dengan 269 juta penduduk, perlu pemimpin yang berpengalaman. Diperlukan kemampuan dan kecakapan. Jangan berikan kepada pemimpin yang coba-coba.
Tetapi yang penting, pemimpin itu harus bisa memberi aura positif bagi rakyatnya. Jangan sampai pemimpin itu membawa pesimisme. Menakut-nakuti, Indonesia akan bubar 2030. Pemimpin itu ada tantangan sebesar apapun dia harus di depan.
Di hadapan pendukungnya, Jokowi juga menjabarkan KIP Kuliah yang akan diluncurkan. Menurutnya, KIP Kuliah tersebut bisa menjamin anak-anak kuliah di dalam maupun luar negeri.
"Karena arah lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kita tidak ingin terjebak pada negara dengan pendapatan menengah. Tantangan terberat bangsa Indonesia adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, ketiga, reformasi struktural lembaga-lembaga. Kalau ini bisa dilakukan, negara kita bisa melompat menjadi negara dengan pendapatan yang tinggi," tegas Jokowi.
Pada akhir pidatonya, Jokowi menetapkan target elektoralnya di Yogyakarta yakni 70 persen lebih.
Sumber: Suara Pembaruan
Perjalanan zigzag FBR di kontestasi 5 tahunan ini rupanya menyeret nama cawapres Sandiaga Uno. FBR menilai, dukungannya beralih ke Jokowi-Ma'ruf Amin lantaran Sandiaga tidak memperhatikan kebudayaan Betawi semasa menjabat sebagai Wagub DKI.
Ketua Umum FBR Lutfi Hakim buka-bukaan terkait dukungannya ke pasangan nomor urut 01. Dia menyebut apa yang mereka harapkan soal kebudayaan Betawi itu ada pada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Saat 2014, kita ke Prabowo-Hatta ya dan kedua ke Bang Sandi all-out, bahkan sampai secara resmi kami menurunkan 4.280 orang saksi waktu Pilkada DKI. Cuma kemudian, begitu kita cermati tidak ada, kuranglah kepeduliannya terhadap Betawi. Kita pun harus mencari dong siapa rekam jejaknya yang memang layak untuk kita dukung, asalkan kepentingan masyarakat Betawi bisa diakomodir. Itu kemudian kenapa kami beralih dukungan," kata Lutfi kepada wartawan, Sabtu (9/3/2019).
Lutfi menilai, Jokowi sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Betawi. Lain halnya dengan Prabowo Subianto, yang dirasa belum bisa membuktikan kepeduliannya ke kebudayaan Betawi. Apalagi menurutnya, eks Danjen Kopassus itu belum pernah menjabat sebagai gubernur ataupun presiden.
Lutfi juga mengungkit pemerintahan era Anies Baswedan selepas dua bulan menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta. Dia mengatakan, Anies belum mengimplementasikan secara utuh Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi.
"Tapi Anies-Sandi 2 bulan dia menjabat gubernur, kami masyarakat Betawi memberi dia gelar 'Abang Betawi', namun sampai saat ini implementasi dari Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi itu terkesan setengah hati dia lakukan. Memang waktu kemarin dia mengangkat beberapa wali kota dari Betawi, tapi kita tidak bicara personlah. Kita bicara sistem yang bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat Betawi," jelas Lutfi.
Perda tersebut, lanjut Lutfi perlu disempurnakan dengan pergub agar kebudayaan Betawi memiliki payung hukum. Namun, hingga saat ini pergub tersebut belum ada.
"Perda itu masih perlu disempurnakan dengan beberapa pergub. Tapi itu tidak terealisasi hingga saat ini. Padahal Jokowi tidak pernah kita kasih gelar 'Abang'. Anies-Sandi-lah yang kita kasih gelar 'Abang Betawi' tapi kepeduliannya kepada masyarakat Betawi itu masih setengah hati. Padahal ketika masyarakat Betawi memberi dia gelar 'Abang', itu merupakan komitmen dari masyarakat Betawi untuk terus mengawal dan mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi saat itu," sambungnya panjang-lebar.
Lutfi pun menegaskan, secara spesifik, FBR mengaku kecewa terhadap Sandiaga sejak menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Bisa jadi begitulah," ucap Lutfi.
Sandiaga sudah buka suara soal dukungan FBR ke Jokowi. Dia tak mempersalahkan zigzag politik yang dilakukan FBR, karena menurutnya itu hak dalam berdemokrasi.
"Tentunya semua elemen masyarakat memiliki hak masing-masing dan tentunya kita hargai, kita hormati proses tersebut," ujar Sandiaga kepada wartawan di RM Cibiuk, Jalan Otista, Garut, Jabar, Sabtu (09/03) malam.
Namun, dia berharap silaturahminya dengan FBR tidak terputus. Sebab, FBR banyak membantu saat berjuang berebut kursi DKI-2.
"Kita hargai keputusan Kiai Lutfi (Lutfi Hakim), sahabat saya, guru saya, kiai kami. Dulu waktu di DKI, kami banyak sekali dibantu oleh FBR, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga," katanya.
Mantan Wagub DKI itu pun menuturkan, meski FBR secara politik resmi mendukung Jokowi, tapi dia mengaku masih ada anggota FBR yang hingga kini masih mendampinginya blusukan ke daerah.
"Ada beberapa temen-temen FBR justru yang lagi mendampingi saya di sini. Mewakili teman-teman FBR Jakarta Utara," ujarnya Sandi.
BOGOR, KOMPAS.com - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) yang baik penting dilakukan oleh para pemimpin daerah. Tak terkecuali bagi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang juga menaruh perhatian utamanya ketika pertama kali memimpin Bogor. Atas dasar hal tersebut, Bima pun mendatangi Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. "Saya belajar banyak dari Pak Jokowi ketika dia masih menjadi Wali Kota Solo. Saya sowan ke beliau ketika mau maju jadi Wali Kota Bogor dan beliau berpesan ke saya untuk lihat APBD," kata Bima saat menjadi pembicara dalam Dialog Nasional Indonesia Maju, di Puri Begawan Bogor, Sabtu (25/8/2018). Jokowi, lanjut Bima, mengatakan bahwa di dalam APBD terdapat banyak rupiah yang tidak ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jumlahnya bahkan hingga miliaran rupiah. Atas saran dari Jokowi tersebut, Bima pun lebih teliti melihat APBD Bogor begitu resmi menjabat sebagai wali kota pada 7 April 2014. "Saya lihat itu ada untuk pakaian dinas sampai ratusan juta rupiah, perjalanan dinas miliaran rupiah. Saya langsung coret dan pindahkan untuk membangun infrastruktur di Bogor. Yang enggak perlu lainnya tapi sampai miliaran juga saya potong," terangnya. Bagi Bima, APBD merupakan uang dari rakyat, harus kembali ke rakyat, dan jangan sampai mampir di saku para pejabat. "Alhamdulillah dengan begitu Bogor untuk pertama kalinya dapat status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dan juga mendapatkan nilai B untuk kategori akuntabilitas bekerja," pungkas Bima.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kelola APBD Kota Bogor, Bima Arya Mengaku Belajar dari Jokowi", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/25/212429226/kelola-apbd-kota-bogor-bima-arya-mengaku-belajar-dari-jokowi.
Penulis : Ridwan Aji Pitoko
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
Jakarta detik- PDIP bicara soal jejak Ali Mochtar Ngabalin di masa lampau yang pernah berseberangan dengan Joko Widodo sebelum politikus Golkar itu masuk ke Istana. Apa kata PDIP?
Ali Mochtar Ngabalin, saat Pilpres 2014, merupakan salah satu anggota tim politik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Bagi PDIP, penunjukan Ali Mochtar sebagai jubir pemerintah menandakan bahwa Jokowi bukan sosok pendendam.
"Ya kalau dari Pak Jokowi tentu ini membuktikan bahwa Pak Jokowi memiliki kebesaran hati, kebesaran jiwa. Artinya, ketika mengangkat seseorang menjadi staf ahli atau juru bicara, ya, tidak dendam, tidak ada unsur kedengkian," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Rabu (23/5/2018).
Hendrawan juga menyinggung soal manuver politik Ngabalin. Menurutnya, bergabungnya Ngabalin ke lingkaran Istana karena sadar terhadap kinerja Jokowi.
"Dalam politik kan kesadaran bisa muncul belakangan, jadi itu sebabnya menarik sebenarnya mengikuti. Setiap politisi ini memiliki kronologi kesadaran ya. Jadi urut-urutan kesadaran ada yang pada awalnya karena informasinya kurang, pandangannya tidak sejalan. Tapi ketika mengamati, mencermati apa yang dilakukan orang lain, kemudian muncul kesadaran baru," kata Hendrawan.
Ngabalin ditunjuk untuk menjadi bagian dari Kantor Staf Presiden, yang saat ini dipimpin Moeldoko.
Ngabalin bertugas dalam kaitan dengan komunikasi politik. Dia berada di bawah Deputi IV KSP Eko Sulistyo.
"Alhamdulillah di Tenaga Ahli Utama KSP," kata Ngabalin kepada detikcomsaat dimintai konfirmasi, Rabu (23/5).
Sederet nama cawapres muncul. Di antaranya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Romahurmuziy, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mewakili partai.
Tak kalah menarik, dari unsur di luar partai ada nama Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, Sri Mulyani, terakhir muncul sosok mantan Ketua MK Mahfud MD. Seluruh nama ini didorong menjadi wakil Jokowi atau Prabowo.
Indonesia Corruption Watch (ICW) salah satu LSM antikorupsi yang mendorong nama Mahfud MD untuk mendampingi Jokowi. Mahfud dinilai cakap, berpengalaman dan bersih untuk menjadi calon wakil presiden dari incumbent.
ICW menilai, Mahfud sosok bersih dan negarawan. Serta memiliki visi menegakan hukum dan berani membasmi mafia hukum.
Mantan Menhan era Gus Dur ini merasa senang namanya dinilai layak maju sebagai cawapres. Tapi dia menekankan, tak ingin bermanuver agar namanya muncul di tengah kontestasi jelang Pilpres 2019 itu.
"Soal saya karena saya katakan tidak ingin, tidak inginnya itu tidak aktif tetapi saya juga bukan tidak mau. Karena kalau tak mau itu diartikan sombong," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).
Mahfud mengakui bukan perkara mudah dipilih menjadi seorang calon wakil presiden. Sebab, hal itu harus mendapatkan persetujuan dari si calon presiden, partai koalisi serta relawan pemenangan pemilu. Tak ingin bermanuver agar dipilih, Mahfud pilih menyerahkan sepenuhnya kepada partai koalisi.
"Pada akhirnya nanti bersama calon yang bersangkutan, taruh lah koalisi yang sudah ada bersama Pak Jokowi yang tentu menentukan bersama koalisinya," tegas mantan ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 lalu itu.
Masuk bursa cawapres Prabowo
Rupanya nama Mahfud MD juga dilirik oleh Gerindra. Bahkan, Mahfud MD menjadi salah satu di antara 15 nama cawapres yang tengah dipertimbangkan oleh Gerindra untuk mendampingi Prabowo di pilpres nanti.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, dalam daftar 15 nama Cawapres itu ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo. Juga ada nama Mahfud MD, Rizal Ramli, AHY dan Muhaimin Iskandar.
Prabowo hingga kini belum menentukan sikap apakah bakal maju atau tidak. Sementara DPD Gerindra tingkat provinsi telah mendesak agar mantan Danjen Kopassus itu maju. Rencananya, April 2018 nanti Prabowo baru akan memberikan jawaban atas desakan kader itu.
"Besok yang di awal April itu, itu adalah pernyataan sikap, jawaban Pak Prabowo terhadap ya jawaban itu. Jadi ini baru internal Gerindra, setelah itu baru kemudian kita bicara komunikasi dengan partai-partai yang lain," kata Ferry.
Terkait namanya yang masuk dalam bursa cawapres Prabowo, Mahfud lagi-lagi hanya berani menjawab diplomatis. Menurut dia, hal itu urusan partai koalisi. Meskipun, dia tak akan menolak jika diajak bicara tentang rencana tersebut.
"Kalau misalnya nanti panggilan sudah arahnya dasar yang menentukan partai-partai terkait Capres mengarah ke situ, nanti bisa dibicarakan lebih lanjut," kata Mahfud ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (16/3).
Kemudian dia juga menghormati dengan adanya hal itu. Dia menjelaskan, tidak menutup kemungkinan partai politik untuk memilih.
"Kita menghargai dan memberi pintu yang terbuka yang lebar kepada parpol dan presiden untuk mencari pasangan cawapresnya, siapapun mereka putuskan ya kita harus terima," kata Mahfud. [rnd]
Jakarta detik - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengakui tengah menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung Joko Widodo terkait namanya yang masuk bursa cawapres. Menanggapi manuver Mahfud, Partai Gerindra mengungkit kembali Pilpres 2014.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Mahfud merupakan orang dekat Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Namun, dia menghargai pilihan Mahfud andai jadi merapat ke lawan Ketum Gerindra itu.
"Dulu Pak Mahfud, ketika menjadi ketua tim pemenangan Prabowo 2014, saya kira kita juga semua sudah tahu," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Baca juga: Mahfud MD Masuk Bursa Cawapres, PPP: Kami Sudah Lirik-lirikan
Menurut Muzani, Mahfud seorang ilmuwan yang punya sikap berbeda dengan politikus lain. Jadi dia masih menunggu saja gerakan Mahfud selanjutnya.
Meski Mahfud menjalin komunikasi dengan partai-partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2019, Muzani tak mempermasalahkannya. Dia menyebut hubungan Gerindra dengan Mahfud sampai saat ini tetap baik.
"Hubungan Pak Mahfud dengan Prabowo juga baik. Kalau kemudian karena sesuatu, Pak Mahfud (cawapres) saya kira wajar saja," imbuh anggota Komisi I DPR itu.
Baca juga: Mahfud MD Masuk Bursa Cawapres, PAN: Banyak Pilihan Makin Bagus
Muzani menyebut Mahfud sebenarnya masuk dalam bursa cawapres Prabowo untuk pilpres mendatang. Untuk diketahui, Prabowo sampai saat ini belum resmi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.
"Pak Mahfud itu kan Ketua Alumni KAHMI. Dilirik, dilirik. Wong waktu gubernur saja dilirik, kita minta, ya dibincangkan. Kan kita belum sempat bicara. Dibincangkan," tandas Muzani.
(tsa/elz)
REPUBLIKA.CO.ID, Naskah asli Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) setelah 49 tahun masih menjadi misteri. Naskah Supersemar yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diduga palsu karena sampai saat ini ANRI belum dapat membuktikan keaslian dari dokumen tersebut.
Sejarawan Universitas Indonesia (UI), Anhar Gonggong, menyatakan naskah asli Supersemar yang dibuat Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 untuk Soeharto, masih berada di tangan keluarga Soeharto. Pasalnya, ia menilai Supersemar merupakan “jimat kekuasaan” bagi Soeharto.
“Secara sederhana, pendapat saya dilandasi pikiran bahwa Supersemar bagi Pak Harto adalah semacam jimat, jadi tidak mungkin diserahkan ke orang lain,” ujar Anhar, saat dihubungi Republika.
Menurutnya, Supersemar menjadi alat politik bagi Soeharto dalam mendapatkan jalan untuk menjadi Presiden. Sehingga secara logika, seseorang akan menyimpan “jimat” yang membuatnya berkuasa.
“Andaikata tidak ada Supersemar, tidak mungkin Soeharto jadi presiden. Karena Supersemar, terbukalah jalan bagi dia,” jelas dia.
Alasan itulah yang menyakinkan Anhar, jika naskah asli Supersemar sebenarnya tidak hilang, melainkan disimpan Soeharto. Namun, Anhar sendiri masih bertanya-tanya, setelah Soeharto meninggal, siapa keluarganya yang diberi mandat untuk menyimpan naskah bersejarah tersebut.
photo
Soeharto dan G30S PKI
“Selama ini kalau ada orang yang mengaku menemukan Supersemar, saya tidak percaya, itu bohong dan sekedar ingin mencari sensasi,” kata dia.
Terbitnya Supersemar dinilai Anhar sebagai permainan politik antara Soekarno dan Soeharto. Dalam Supersemar, ada langkah-langkah politik yang kemudian menggiring Soeharto sampai pada bangku kekuasaan.
"Jadi adalah keliru kalau orang menganggap bahwa Supersemar yang diambil oleh Soekarno dan diberikan kepada Soeharto, tidak memiliki maksud politik," ujar Anhar.
Menurut Anhar, dalam Supersemar, Presiden Soekarno memberikan tugas kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat pada masa itu, untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menertibkan situasi keamanan yang sedang kacau kala itu. Namun, ada beberapa hal yang dilupakan Soeharto dalam Supersemar sebagai langkah politik untuk mencapai kekuasaan.
"Di dalam Supersemar ada ketentuannya yang menyatakan, Soeharto harus menjaga wibawa Presiden Soekarno, tapi itu terlupakan," jelas Anhar.
Setelah mendapatkan Supersemar, pada 12 Maret 1966 Soeharto menggunakan posisinya sebagai pemegang Supersemar untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan demikian satu masalah tuntutan rakyat telah diselesaikan Soeharto meski saat itu Bung Karno tidak menyetujui.
"Rakyat menuntut pemerintah dengan tiga tuntutan, salah satunya untuk segera membubarkan PKI," kata dia.
Setelah Soeharto membubarkan PKI, tambah Anhar, ada isu yang mengatakan jika Presiden Soekarno akan menarik Supersemar dari tangan Soeharto. Namun, para pendukung Soeharto di orde baru menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan MPR, sehingga Bung Karno tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
"Tidak mungkin Ketetapan MPRS sebagai lembaga tinggi negara kala itu, dihapuskan oleh presiden, jadi secara politik, permainan dimenangkan lagi selangkah oleh Soeharto," ujar dia.
Anhar juga mengatakan saat ini secara politik, tugas Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) telah selesai. Sebab, kedua pemimpin negara yang terlibat di dalam peristiwa itu, Soekarno dan Soeharto, kini telah wafat.
“Orang-orang yang percaya Soekarno dikudeta Soeharto melalui Supersemar saat ini mau apa? Buat apa diributkan lagi karena tugasnya sudah selesai,” jelas Anhar.
Menurutnya, saat itu Supersemar merupakan permainan politik antara Soekarno dan Soeharto. Dalam permainan, kata dia, sudah pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dan, saat ini permainan itu sudah usai.
"Bagi Soeharto, Supersemar merupakan alat politik untuk menang dalam permainan politik," ujar dia.
Ia menuturkan Supersemar pada masa kini cukup diperingati oleh masyarakat yang mau memperingatinya dengan tujuan tertentu. Bagi yang senang menulis, tambah dia, bisa mencari fakta dan menganalisa peristiwa tersebut berdasarkan teori dan konsep yang mereka tahu, bisa digunakan.
“Silakan saja diperingati, tidak perlu dipaksakan dan tidak perlu diributkan,” kata Anhar.
Suharto Memburu Komunis
Sejarawan J.J Rizal mengatakan, Presiden Soekarno memberikan Supersemar kepada Soeharto seperti memberikan cek kosong. Sebab sampai saat ini, masih dipertanyakan apa isi sebenarnya dari surat itu.
"Surat itu bisa diisi apa saja, orang bisa pakai untuk melakukan apa saja," ujarnya. Hal itu ditambah dengan keberadaan dokumen asli Supersemar yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Menurutnya, ada kemungkinan dokumen tersebut sengaja disembunyikan.
Ia menuturkan, setelah mendapat Supersemar, Soeharto menjadi berhak melakukan apapun diluar kewenangan Soekarno, termasuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang beranggotakan 30 juta orang di. Selain itu Soeharto juga bisa menghilangkan dan memburu orang-orang yang dianggap komunis. Hal-hal tersebut yang sampai saat ini masih banyak dipertanyakan.
"Padahal komunisme merupakan kenyataan sejarah yang senang tak senang harus diterima sebagai dinamika bangsa di abad 20," jelasnya.
Menurut J.J Rizal, sebelum ada Supersemar, memang sudah ada kudeta merangkap pada 1965 mulai dari gerakan 1 Oktober 1965. Namun, kudeta tersebut menjadi berdiri ketika ada Supersemar.
"Supersemar merupakan legitimasi atau pemberian kekuatan kepada Soeharto untuk melakukan apapun," ungkapnya.
Keberadaan Supersemar memang hingga kini masih menjadi misteri. Rizal mengatakan tidak dimilikinya dokumen asli Supersemar oleh negara merupakan hal yang ironis. Pasalnya, naskah Supersemar merupakan salah satu dokumen penting bukti sejarah bangsa.
"Ironi dokumen arsip yang sangat penting itu tidak kita miliki dan yang beredar malah dokumen yang kebenarannya diragukan," ujar dia.
Menurutnya, Supersemar menjadi dokumen yang sangat berharga karena menandakan perubahan dan peralihan kekuasaan. Supersemar juga dijadikan legitimasi oleh Soeharto yang saat itu menggantikan Soekarno.
"Supersemar sebagai satu pijakan utama bagi Soeharto agar berhak melakukan hal-hal yang dianggap perlu," jelasnya.
Ia menuturkan, para sejarawan tidak menganggap dokumen yang saat ini ada berbeda versi sebagai dokumen yang asli. Selama ini pemerintah seperti tidak pernah mengusahakan dokumen Supersemar yang asli dapat dimiliki negara.
"Setelah reformasi memang banyak yang mengusahakan, namun entah dimana dan tidak ada yang berani bertanya kepada Suharto," tutur dia.
Sejarawan Universitas Diponegoro (Undip), Singgih Tri Sulistiyono mengatakan, pemerintah Indonesia melalui ANRI telah mengupayakan pencarian naskah yang asli. Namun hingga kini hasilnya nihil. Naskah asli belum juga ditemukan sejak diterbitkan.
“Sudah banyak usaha dilakukan sejak awal tapi sampai saat ini belum ditemukan,” jelas Singgih saat dihubungi Republika.
Namun, ia mengakui Supersemar merupakan peristiwa sejarah yang perlu diperingati rakyat Indonesia, umumnya para remaja. Sebab, anak-anak muda perlu tahu sejarahnya agar dapat dijadikan pembelajaran dalam bersikap.
“Sama halnya dengan peringatan hari-hari lain seperti Hari Kemerdekaan dan Sumpah Pemuda, Supersemar pun perlu diingat oleh generasi muda,” ujar dia.
Supersemar diterbitkan Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Supersemar berfungsi sebagai surat penugasan kepada Soeharto untuk mengamankan situasi Indonesia saat itu setelah terjadinya pemberontakan Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).
Selain itu, Supersemar juga memerintahkan Soeharto untuk membubarkan PKI dan menyatakan partai tersebut sebagai parpol terlarang di Indonesia.
Dalam pertemuan itu, para budayawan dan cendekiawan menyampaikan langsung kritik dan saran terhadap pemerintah. Jokowi mencatat setiap saran maupun kritikan dari budayawan dan cendekiawan. (Baca juga: Jokowi Makan Bareng Budayawan dan Cendekiawan)
Usai pertemuan, para budayawan dan cendekiawan menyatakan siap pasang badan untuk Presiden Jokowi. Mereka siap membela jika Jokowi melakukan hal-hal bersifat fundamental yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi negara.
"Kita semua bersiap untuk mendukung dia dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki bersama," kata salah seorang budayawan, Radhar Panca Dahana saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Dia mengharapkan adanya perubahan perubahan baru dalam hidup bernegara serta menjalankan pembangunan. "Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan," tuturnya.
Dalam pertemuan itu, budayawan dan cendekiawan menginginkan pembangunan yang tidak bersifat materi. "Terlalu kering kalau pembangunan itu hanya diisi hanya pencapaian-pencapaian atau ambisi yang bersifat material," ucapnya.
alam pertemuan tadi, Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara para budayawan dan cendekiawan yang ikut makan siang di antaranya Radhar Panca Dahana, Franz Magnis Suseno, Nungky Kusumastuti, Butet Kartarejasa, Mohammad Sobary, Nasirun, Sys Ns, Yockie Suryoprayogo, Haidar Bagir.
Sementara itu, hidangan yang tersaji dalam acara itu, kepiting asep, cumi telor bakar, sayur daun dewa, tumis tauge, kerang bumbu, udang bawang putih, kepiting lada hitam spesial, ikan bawal bintang bakar serta soto.
JAMBI, KOMPAS.com — Dua keluarga suku Anak Dalam yang terdiri dari lima orang dewasa dan dua anak balita dibawa oleh Dinsosnaker Kota Jambi.
Warga Kabupaten Batanghari ini mengaku sengaja datang ke Kota Jambi untuk mencari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka ingin bertemu Jokowi yang sebelumnya tidak berkunjung ke kampungnya.
"Kami mau ketemu Pak Presiden. Dio kemarin dak ado (dia kemarin tidak) datang ke kampung kami, cuma ke Sarolangun bae," kata Mina, salah satu warga suku Anak Dalam.
Dia juga mengaku mendengar sebelumnya bahwa Jokowi gagal datang ke Batanghari karena minimnya anggaran dari pemda setempat untuk menyiapkan kedatangan orang nomor satu di Indonesia.
"Bapak Bupati kami (Batanghari) dio dak ado duet (dia tidak punya uang) untuk menyiapkan Pak Presiden datang. Cuma Bupati Sarolangun yang ado duetnyo (ada uangnya). Padahal, kami sudah nunggu limo (lima) hari," katanya.
Dia mengaku ingin bertemu dengan Jokowi untuk mengadukan nasibnya dan keluarga yang berada di Batanghari. Menurut dia, akibat kabut asap, mata pencariannya terganggu.
"Kabut asap ini sudah nyikso (menyiksa) kami. Kami mau cari makan sekarang susah di sano (sana). Lahanlah habis dibakar," ungkapnya.
Sebelumnya, Dinsosnakertrans berhasil menemukan sejumlah warga suku Anak Dalam tersebut di daerah Pal 10, Minggu (1/11/2015) malam.
Kabar24.com, WASHINGTON DC-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan curahan hati (curhat) pernah dimarahi oleh warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Qatar saat kunjungan resmi ke negara itu beberapa waktu lalu.
Presiden saat memberi sambutan dalam acara pertemuan dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden Washington, Minggu (25/10/2015) sore, menyampaikan, dirinya pernah dimarahi WNI yang tidak mendapatkan kesempatan masuk dan bertemu Presiden ketika berkunjung ke negara itu beberapa waktu lalu.
"Waktu di Qatar, saya juga bertemu sekitar 300 WNI di Qatar, karena yang enggak bisa masuk ribuan yang dimaki-maki saya. Padahal, saya enggak ngerti saya enggak tahu, yang dimaki-maki saya," kata Jokowi.
Dikatakan, dirinya tidak tahu dan sama sekali tidak mengundang mereka. Jokowi memahami betapa masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri ingin bertemu Presidennya.
"Kalau yang ngundang saya, saya taruh di lapangan sepak bola semuanya," katanya.
Hal itu disampaikan terkait begitu antusiasnya masyarakat dan diaspora Indonesia di AS saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Wisma Tilden, AS.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk AS Budi Bowoleksono mengatakan dalam acara tersebut antusiasme masyarakat Indonesia di AS untuk bertatap muka dan berdialog dengan Presiden Jokowi sangat luar biasa.
"Awalnya kami merencanakan hanya 500 supaya adil kami membuka pendaftaran online dalam waktu satu jam sold," katanya.
Pihaknya kemudian menambah pendaftaran online untuk 750 kursi dan habis dalam waktu dua jam.
"Luar biasa yang hadir 1.250 orang mungkin lebih dari itu," kata Dubes Budi.
Pihaknya juga melakukan live streaming yang difasilitasi KBRI agar masyarakat Indonesia di AS yang tidak mendapatkan kesempatan untuk hadir di Wisma Tilden dapat menyaksikan langsung melalui Youtube.
JAKARTA okezone- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dinilai melihat sosok Anies Baswedan sebagai calon pemimpin masa depan, dan di sisi lain melihat sosok Presiden Joko Widodo sebagai masa lalu yang sudah selesai.
Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Anies termasuk salah satu yang membacakan naskah restorasi Nasional Demokrat. Kehadiran Anies di acara Nasdem, beberapa hari lalu, bisa dilihat sebagai bangunan komunikasi politik hingga Pilpres 2024.
"Pada 2022, saya duga sudah dimulai arah ke pilpres 2024. Dan bagi Nasdem, Anies ini sedang di atas daun, setiap hari diberitakan media. Dan it's ok kalau Anies adalah masa depan bagi Surya Paloh, Pak Jokowi sudah selesai. Wajar kalau Surya kepincut lah," kata Pangi, saat dihubungi, Jakarta, Minggu (10/11/2019).
Menurut Pangi, berbagai manuver Nasdem belakangan ini bisa dipahami sebagai akumulasi sakit hatinya terhadap berbagai keputusan Jokowi belakangan ini. Dari lepasnya jabatan jaksa agung yang dulu diduduki kadernya, masuknya Gerindra ke kabinet, dan berbagai saling sindir serta gimmick politik melibatkan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Baginya, manuver-manuver politik demikian sama sekali tidak sehat. Bahkan Pangi menyebutnya sudah terjadi 'korslet' di internal koalisi pemerintahan.
"Inikan sudah tidak sehat sih ke depannya. Di internal parpol koalisi sendiri saling sindir. Sehingga kabinet Jokowi tak ada honeymoon. Sudah banyak korsleting, arus pendek yang menyemburkan asap di mesin koalisi. Sebenarnya tak baik," kata dia.
Lebih jauh, Pangi menyatakan memang belum bisa disebut bahwa Nasdem akan tidak loyal kepada pemerintahan Jokowi ke depan. Diperlukan fase panjang sebelum memastikan siapa yang sebenarnya loyal atau tak loyal kepada pemerintahan.
Namun, Pangi mengatakan tak bisa dibantah pula bila ada sinyal kuat Nasdem akan mengikuti langkah PKS dan PAN di era pemerintahan SBY dahulu.
"Jadi dia di dalam pemerintahan, tapi merecoki juga dari dalam. Tak tegak lurus terhadap presiden. Banyak berbeda kebijakan dengan pemerintahan, khususnya lewat parlemen. Memang ada gelagat ke sana. Tapi butuh waktu untuk benar-benar memastikannya," ujar Pangi.
(edi)
š
Jakarta, Beritasatu.com - Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, unggul atas pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di DKI Jakarta, dengan selisih suara sebesar 213.410 suara.
Berdasarkan pada rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 dalam negeri, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019), pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin memperoleh 3.279.547 suara, sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan 3.066.137 suara
"Cukup ya, Baik, oleh karena itu semua menerima hasilnya. Bagaimana, bisa disahkan hasil penghitungan. Sah, ya," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari sesaat sebelum mengetuk palu tanda rekapitulasi sah.
Total suara sah untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 6.345.684. Terdapat suara tidak sah sebanyak 79.890. Untuk jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 6.425.574
š
SEMARANG okeozone- Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta legowo atas hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei. Sedikitnya lima lembaga survei memenangkan pasangan Jokowi - Ma'ruf dalam versi hitung cepat.
"Bahwa kemudian jika ada kurang legowo, legowo itu artinya ya udah lah, ini apa pun kan bangsa sendiri sesama anak bangsa," ujar Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto, Rabu (17/4/2019).
BERITA TERKAIT+
Dia pun hanya menanggapi ringan tentang kubu Prabowo - Sandi yang mengklaim meraih kemenangan berdasarkan hasil real count exit poll. Bahkan, Prabowo menyebut telah meraih kemenangan hingga 62 persen pada malam ini.
Menurutnya, setelah kemenangan dan terpilih lagi sebagai presiden, Jokowi akan menjadi pemimpin seluruh anak bangsa. Mantan Gubernur DKI itu pun disebut tak segan akan mengambil menteri dari kubu lawan jika memiliki kapasitas mumpuni.
"Pak Jokowi ini orang yang luar biasa. Bahkan, ketika dulu 2014, yang melawan pun juga diangkat sebagai menteri. Pak Jokowi tetap memperhatikan seluruh anak bangsa," ujarnya.
Sehingga, jangan kaget jika nanti misalnya selesai dan Jokowi-Ma'ruf ditetapkan menang oleh KPU, kemudian mengambil menteri dari kubu seberang. "Misalnya, dari usulannya Pak Prabowo, itu tidak usah kaget. Karena Pak Jokowi cara berpikirnya adalah gathering sesama anak bangsa, soal persatuan anak bangsa," katanya.
(Ari)
š
Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo dan Raja Salman menggelar pertemuan bilateral di Istana Pribadi Raja (Al-Qasr Al-Khas), Minggu sore, (14/4/2019).
Dalam pertemuan yang berlangsung selepas jamuan santap siang itu, Presiden Jokowi dan Raja Salman sepakat akan meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.
“Presiden Jokowi dan Raja Salman sepakat ke depan, kerja sama ekonomi akan terus ditingkatkan terutama di bidang energi dan pariwisata,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai pertemuan, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dirilis oleh Sekretariat Presiden.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi dari seluruh masyarakat indonesia atas diberikannya kuota tambahan kembali sebesar 10.000 bagi Jamaah Haji Indonesia.
“Raja Salman juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Indonesia di dalam menjaga stabilitas kawasan dan dunia,” ucap Retno.
Retno yng mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral itu menyampaikan, Raja Salman juga mengapresiasi Indonesia atas kepemimpinannya di dunia islam.
“Dari pembicaraan tadi tampak sekali kedekatan antara kedua kepala negara,” ujar Retno.
Selain Retno, turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, dan Staf Khusus Presiden Abdul Ghofarrozin.
š
Kabar24.com, JAKARTA - Hasil survei akhir Indopol Survey & Consulting menyebut bahwa dukungan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di angka 47,7 persen.
Survey itu dilakukan mulai 5 hingga 11 April 2019 dengan jumlah responden 1.450.
Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berada pada angka 25 persen, sementara yang masih merahasiakan pilihannya sebesar 23 persen dan yang belum menentukan pilihan sebesar 4,3 persen.
"Artinya, peta ini menggambarkan Jokowi-Ma'ruf unggul cukup jauh dengan selisih 22,7 persen," kata Direktur Eksekutif Indopol Survey & Consulting Ratno Sulistiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu dini hari seperti dikutip dari Antara.
Menurut Ratno, sikap politik yang masih merahasiakan pilihan mengarah pada adanya silent voters yang selalu ada dalam setiap pemilu dan menentukan pada waktu-waktu terakhir (injury time).
Angka 23 persen reponden yang masih merahasiakan dapat dianalisis dengan berbagai metode, salah satunya dengan pendekatan distribusi partai politik yang didukung.
Dari analisis terhadap silent voters didapatkan hasil bahwa pemilih yang terdistribusi di partai koalisi Jokowi-Ma’ruf sebesar 5 persen dan partai koalisi Prabowo-Sandi sebesar 12 persen, sementara 6 persen masih tetap merahasiakan pilihannya.
"Artinya, dengan metode ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf masih unggul dengan agregrat dukungan sebesar 52,7 persen dan Prabowo-Sandi sebesar 37 persen dengan selisih sebesar 15,7 persen. Selain itu, 6 persen tetap merahasiakan pilihannya dan 4,3 persen belum menentukan pilihan," ucapnya.
Survei yang dilakukan pada tanggal 5 s.d. 11 April 2019 itu menggunakan metode survei dengan data kuantitatif bersumber dari survei pendapat masyarakat dengan intrumen kuesioner.
Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling dengan jumlah responden tiap provinsi di Indonesia diambil secara proporsional berdasarkan jumlah DPT Pilpres 2019.
Penentuan responden dilakukan secara random sistematis dengan kriteria responden adalah mereka yang berumur 17 tahun atau sudah menikah.
Responden berjumlah 1.450 dengan responden rate sebesar 1.350 orang dengan margin error ± 2,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen (Slovin) dengan cara tatap muka.
š
TEMPO.CO, Jakarta - Laporan The Economist Intelligence Unit, salah satu unit dari majalah The Economist memprediksi bahwa calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi bakal menang dalam pemilihan presiden (Pilpres) 17 April 2019 mendatang. Dengan kemenangannya, maka Jokowi akan memastikan bahwa reformasi iklim usaha akan ia lanjutkan pada lima tahun kedua, meski diperkirakan tidak berubah drastis.
"Kami mengantisipasi jika Jokowi menang, maka deregulasi untuk perbaikan iklim bisnis akan terjadi sedikit demi sedikit dan pembukaan untuk investasi asing dilakukan secara gradual. Big Bang reformasi terdengar elusif," tulis laporan The Economist Intelligence Unit yang dikutip Ahad, 7 April 2019.
The Economist Intelligence Unit memprediksi Jokowi menang dalam Pilpres 2019 mengalahkan Prabowo karena beberapa hal. Pertama, banyaknya dukungan dari partai dan juga legislator yang ada di baliknya.
Faktor kedua yang mendukung kemenangannya adalah bukti keberhasilan Jokowi dalam menjaga kondisi ekonomi makro serta peningkatan pada bidang kesehatan dan edukasi. Ketiga, Jokowi juga dinilai berhasil mengubah secara gradual kondisi infrastruktur nasional. "Keberhasilan ini bakal membantu Jokowi untuk memenangkan pemilihan presiden," tulis laporan tersebut.
Analis The Economist Intelligence Unit Anwita Basu menilai setelah menang, Jokowi dipastikan bakal melanjutkan reformasi di sektor bisnis selama lima tahun ke depan. Namun demikian, usaha Jokowi untuk menggarap pemilih Islam yang konservatif juga membawa risiko bagi kepemimpinanya ke depan.
Selain itu, kegagalan Jokowi dalam mereformasi kondisi HAM di Indonesia juga membawa konsekuensi kepada kepemimpinanya. "Pemilih muda yang berhaluan liberal dan juga kaum minoritas adat tidak lagi banyak mendukungnya seperti pada 2014," kata Anwita.
Sebaliknya, jika Prabowo Subianto justru menang dalam pemilihan ini, diperkirakan bakal memberikan tantangan bagi para pebisnis asing yang bakal menanamkan investasinya. Bahkan, kondisi stabilitas fiskal diprediksi bakal teracam dengan kebijakan Prabowo yang menyatakan bakal memotong pajak.
"Resep kebijakan yang disampaikan Prabowo bisa mengancam kondisi stabilitas makro ekonomi nasional dan pendekatanya pada kebijakan proteksionis bisa membahayakan investor asing," kata Anwita.
DIAS PRASONGKO
š
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga survei Roy Morgan merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas para kandidat jelang pelaksanaan Pilpres 2019.
Berdasar survei Roy Morgan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin memang masih unggul dibanding pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dalam survei yang dilakukan pada Maret, sebanyak 56,5 % memiliki Jokowi-Maruf, sedangkan pemilih Prabowo-Sandi sebanyak 43,5 %.
Demikian dikatakan Chief Executive Officer Roy Morgan, Michele Levine.
Meski unggul, tapi selisih elektabilitas keduanya semakin menyempit, demikian dikutip Tribunnews.com dari laman resmi Roy Morgan.
Hasil elektabilitas Jokowi pun turun sebanyak 0,5 % dibanding pada survei sebelumnya, yang dilakukan pada Februari 2019.
Sementara Prabowo justru naik 0,5 % dari survei sebelumnya.
Survei Roy Morgan ini melibatkan 1.102 responden yang telah memiliki hak untuk memilih dengan usia di atas 17 tahun.
Dalam survei Roy Morgan, elektabilitas Jokowi kuat di daerah berbasis perdesaan, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
Secara keseluruhan, di daerah pedesaan preferensi jelas mendukung Jokowi 63 %, sedangkan Prabowo 37 %.
Di Jawa Tengah, Jokowi meraih 66 % suara, sedangkan Prabowo 34 %.
Di Jawa Timur dan Bali, Jokowi mendapat 78 %, sedangkan Prabowo 22 %.
Sementara respond Sumatera Utara yang memilih Jokowi sebanyak 58,5 dan Prabowo sebanyak 41,5 %.
Sementara Prabowo mendapat banyak dukungan dari pemilih di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, serta daerah di Kalimantan dan Sulawesi.
Prabowo mendapatkan 52,5 % suara dari respondens yang berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.
Prabowo juga unggul di Sumatera Selatan dengan angka 56,5 %, sedangkan Jokowi tertinggal 43,5 %.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga unggul di Sulawesi dan Kalimantan.
Di Sulawesi, Prabowo unggul dengan suara 61 %, sedangkan Jokowi 39 %.
Sementara Prabowo unggul 59,5 % unggul dibanding Jokowi (40,5%) di Kalimantan.
Selain itu, survei Roy Morgan juga menganalisa gender responden.
Hasilnya, Jokowi banyak didukung oleh perempuan, bahkan jumlah dukungan terus meningkat 2 % menjadi 60 % pada survei bulan Maret.
Sementara emak-emak pendukung Prabowo justru turun dua %, di angka 40 %.
Kebalikannya, Prabowo justru banyak dipilih oleh kaum Adam.
Dukungan para lelaki untuk Prabowo naik sebesar 3 % menjadi 46,5 %, dibanding Jokowi yang turun 3 % menjadi 53,5 %.
Untuk usia, Jokowi unggul pada pemilih berusia 25-34; 35-49; dan di atas 50 tahun.
Sementara pemilih berusia 17-24 tahun, lebih memilih Prabowo.
Berikut rinciannya:
• Usia 17-24 tahun: Jokowi 50 % (turun 2 % sejak Februari); Prabowo 50 % (naik 2 %);
• Usia 25-34 tahun: Jokowi 62 % (naik 1,5 % ); Prabowo 38 % (turun 1,5 %);
• Usia 35-49 tahun: Jokowi 56 % (turun 1,5 % ); Prabowo 44 % (naik 1,5 %);
• Usia 50+ tahun: Jokowi 57,5 % (naik 0,5 % ); Prabowo 42,5 % (turun 0,5 %).
(Sri Juliati)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Survei Terbaru Roy Morgan Jelang Pilpres 2019: Jokowi 56,5 persen, Prabowo 43,5 persen,
š
Yogyakarta, Beritasatu.com - Berpidato lebih dari setengah jam di Stadion Kridosono Yogya, Sabtu (23/3/2019), Joko Widodo (Jokowi) calon presiden nomor urut 01 menyatakan, tidak ingin diam lagi. Setelah 4,5 tahun bertahan dan berdiam diri, kini saatnya Capres Petahana tersebut, tegas akan menyatakan melawan.
"Sudah empat setengah tahun saya difitnah, dijelek-jelekkan, dihujat, dihina, saya diam. Tetapi hari ini, di Jogja, saya akan lawan, ingat, sekali lagi, saya akan lawan," ucap Jokowi dengan suara tinggi yang disambut kata "lawan" dari ribuan warga Yogya yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo - Maruf Amin dalam bingkai alumni Jogja SATUkan Indonesia.
Jokowi juga menyatakan, perlawanannya itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk negara. "Perlu saya sampaikan tahun 2015, blok Mahakam yang sudah dikusai lebih dari 50 tahun oleh Impect, sudah kita ambil-alih 100 persen. Saya tidak pernah cerita saat itu, saya diam. Tapi dituding terus antek asing. Yang kedua, yang namanya blok Rokan yang dikelola Amerikan lehih dari 90 tahun, di pertengahan tahun 2018 sudah dimenangkan 100 persen oleh Pertamina. Yang ketiga, akhir 2018, Freeport sudah kita ambil alih 51,2 persen. Pertanyaan saya, dipikir gampang dan mudah mengambil itu," ujar Jokowi.
Sekali lagi Jokowi menyatakan, kepada kaum intelektual di Yogya, bahkan landscape politik global ini sudah berubah. Begitu juga dengan landscape ekonomi dan sosial. Dan, itu akan berimbas kepada ekonomi dan sosial nasional.
"Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa negara ini adalah kapal yang besar, maka tantangannya juga besar. Karenanya saya mengajak semua untuk rukun bersama membangun negara ini," ujar Jokowi.
Menakhodai kapal sebesar Indonesia, lanjut Jokowi, dengan 269 juta penduduk, perlu pemimpin yang berpengalaman. Diperlukan kemampuan dan kecakapan. Jangan berikan kepada pemimpin yang coba-coba.
Tetapi yang penting, pemimpin itu harus bisa memberi aura positif bagi rakyatnya. Jangan sampai pemimpin itu membawa pesimisme. Menakut-nakuti, Indonesia akan bubar 2030. Pemimpin itu ada tantangan sebesar apapun dia harus di depan.
Di hadapan pendukungnya, Jokowi juga menjabarkan KIP Kuliah yang akan diluncurkan. Menurutnya, KIP Kuliah tersebut bisa menjamin anak-anak kuliah di dalam maupun luar negeri.
"Karena arah lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kita tidak ingin terjebak pada negara dengan pendapatan menengah. Tantangan terberat bangsa Indonesia adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, ketiga, reformasi struktural lembaga-lembaga. Kalau ini bisa dilakukan, negara kita bisa melompat menjadi negara dengan pendapatan yang tinggi," tegas Jokowi.
Pada akhir pidatonya, Jokowi menetapkan target elektoralnya di Yogyakarta yakni 70 persen lebih.
Sumber: Suara Pembaruan
š
Jakarta detik - Forum Betawi Rempug (FBR) bulat tekad mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Padahal 5 tahun silam, FBR mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014.Perjalanan zigzag FBR di kontestasi 5 tahunan ini rupanya menyeret nama cawapres Sandiaga Uno. FBR menilai, dukungannya beralih ke Jokowi-Ma'ruf Amin lantaran Sandiaga tidak memperhatikan kebudayaan Betawi semasa menjabat sebagai Wagub DKI.
Ketua Umum FBR Lutfi Hakim buka-bukaan terkait dukungannya ke pasangan nomor urut 01. Dia menyebut apa yang mereka harapkan soal kebudayaan Betawi itu ada pada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Saat 2014, kita ke Prabowo-Hatta ya dan kedua ke Bang Sandi all-out, bahkan sampai secara resmi kami menurunkan 4.280 orang saksi waktu Pilkada DKI. Cuma kemudian, begitu kita cermati tidak ada, kuranglah kepeduliannya terhadap Betawi. Kita pun harus mencari dong siapa rekam jejaknya yang memang layak untuk kita dukung, asalkan kepentingan masyarakat Betawi bisa diakomodir. Itu kemudian kenapa kami beralih dukungan," kata Lutfi kepada wartawan, Sabtu (9/3/2019).
Lutfi menilai, Jokowi sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Betawi. Lain halnya dengan Prabowo Subianto, yang dirasa belum bisa membuktikan kepeduliannya ke kebudayaan Betawi. Apalagi menurutnya, eks Danjen Kopassus itu belum pernah menjabat sebagai gubernur ataupun presiden.
Lutfi juga mengungkit pemerintahan era Anies Baswedan selepas dua bulan menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta. Dia mengatakan, Anies belum mengimplementasikan secara utuh Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi.
"Tapi Anies-Sandi 2 bulan dia menjabat gubernur, kami masyarakat Betawi memberi dia gelar 'Abang Betawi', namun sampai saat ini implementasi dari Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi itu terkesan setengah hati dia lakukan. Memang waktu kemarin dia mengangkat beberapa wali kota dari Betawi, tapi kita tidak bicara personlah. Kita bicara sistem yang bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat Betawi," jelas Lutfi.
Perda tersebut, lanjut Lutfi perlu disempurnakan dengan pergub agar kebudayaan Betawi memiliki payung hukum. Namun, hingga saat ini pergub tersebut belum ada.
"Perda itu masih perlu disempurnakan dengan beberapa pergub. Tapi itu tidak terealisasi hingga saat ini. Padahal Jokowi tidak pernah kita kasih gelar 'Abang'. Anies-Sandi-lah yang kita kasih gelar 'Abang Betawi' tapi kepeduliannya kepada masyarakat Betawi itu masih setengah hati. Padahal ketika masyarakat Betawi memberi dia gelar 'Abang', itu merupakan komitmen dari masyarakat Betawi untuk terus mengawal dan mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi saat itu," sambungnya panjang-lebar.
Lutfi pun menegaskan, secara spesifik, FBR mengaku kecewa terhadap Sandiaga sejak menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Bisa jadi begitulah," ucap Lutfi.
Sandiaga sudah buka suara soal dukungan FBR ke Jokowi. Dia tak mempersalahkan zigzag politik yang dilakukan FBR, karena menurutnya itu hak dalam berdemokrasi.
"Tentunya semua elemen masyarakat memiliki hak masing-masing dan tentunya kita hargai, kita hormati proses tersebut," ujar Sandiaga kepada wartawan di RM Cibiuk, Jalan Otista, Garut, Jabar, Sabtu (09/03) malam.
Namun, dia berharap silaturahminya dengan FBR tidak terputus. Sebab, FBR banyak membantu saat berjuang berebut kursi DKI-2.
"Kita hargai keputusan Kiai Lutfi (Lutfi Hakim), sahabat saya, guru saya, kiai kami. Dulu waktu di DKI, kami banyak sekali dibantu oleh FBR, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga," katanya.
Mantan Wagub DKI itu pun menuturkan, meski FBR secara politik resmi mendukung Jokowi, tapi dia mengaku masih ada anggota FBR yang hingga kini masih mendampinginya blusukan ke daerah.
"Ada beberapa temen-temen FBR justru yang lagi mendampingi saya di sini. Mewakili teman-teman FBR Jakarta Utara," ujarnya Sandi.
š
BOGOR, KOMPAS.com - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) yang baik penting dilakukan oleh para pemimpin daerah. Tak terkecuali bagi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang juga menaruh perhatian utamanya ketika pertama kali memimpin Bogor. Atas dasar hal tersebut, Bima pun mendatangi Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. "Saya belajar banyak dari Pak Jokowi ketika dia masih menjadi Wali Kota Solo. Saya sowan ke beliau ketika mau maju jadi Wali Kota Bogor dan beliau berpesan ke saya untuk lihat APBD," kata Bima saat menjadi pembicara dalam Dialog Nasional Indonesia Maju, di Puri Begawan Bogor, Sabtu (25/8/2018). Jokowi, lanjut Bima, mengatakan bahwa di dalam APBD terdapat banyak rupiah yang tidak ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jumlahnya bahkan hingga miliaran rupiah. Atas saran dari Jokowi tersebut, Bima pun lebih teliti melihat APBD Bogor begitu resmi menjabat sebagai wali kota pada 7 April 2014. "Saya lihat itu ada untuk pakaian dinas sampai ratusan juta rupiah, perjalanan dinas miliaran rupiah. Saya langsung coret dan pindahkan untuk membangun infrastruktur di Bogor. Yang enggak perlu lainnya tapi sampai miliaran juga saya potong," terangnya. Bagi Bima, APBD merupakan uang dari rakyat, harus kembali ke rakyat, dan jangan sampai mampir di saku para pejabat. "Alhamdulillah dengan begitu Bogor untuk pertama kalinya dapat status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dan juga mendapatkan nilai B untuk kategori akuntabilitas bekerja," pungkas Bima.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kelola APBD Kota Bogor, Bima Arya Mengaku Belajar dari Jokowi", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/25/212429226/kelola-apbd-kota-bogor-bima-arya-mengaku-belajar-dari-jokowi.
Penulis : Ridwan Aji Pitoko
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
š¹
Jakarta detik- PDIP bicara soal jejak Ali Mochtar Ngabalin di masa lampau yang pernah berseberangan dengan Joko Widodo sebelum politikus Golkar itu masuk ke Istana. Apa kata PDIP?
Ali Mochtar Ngabalin, saat Pilpres 2014, merupakan salah satu anggota tim politik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Bagi PDIP, penunjukan Ali Mochtar sebagai jubir pemerintah menandakan bahwa Jokowi bukan sosok pendendam.
"Ya kalau dari Pak Jokowi tentu ini membuktikan bahwa Pak Jokowi memiliki kebesaran hati, kebesaran jiwa. Artinya, ketika mengangkat seseorang menjadi staf ahli atau juru bicara, ya, tidak dendam, tidak ada unsur kedengkian," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Rabu (23/5/2018).
Hendrawan juga menyinggung soal manuver politik Ngabalin. Menurutnya, bergabungnya Ngabalin ke lingkaran Istana karena sadar terhadap kinerja Jokowi.
"Dalam politik kan kesadaran bisa muncul belakangan, jadi itu sebabnya menarik sebenarnya mengikuti. Setiap politisi ini memiliki kronologi kesadaran ya. Jadi urut-urutan kesadaran ada yang pada awalnya karena informasinya kurang, pandangannya tidak sejalan. Tapi ketika mengamati, mencermati apa yang dilakukan orang lain, kemudian muncul kesadaran baru," kata Hendrawan.
Ngabalin ditunjuk untuk menjadi bagian dari Kantor Staf Presiden, yang saat ini dipimpin Moeldoko.
Ngabalin bertugas dalam kaitan dengan komunikasi politik. Dia berada di bawah Deputi IV KSP Eko Sulistyo.
"Alhamdulillah di Tenaga Ahli Utama KSP," kata Ngabalin kepada detikcomsaat dimintai konfirmasi, Rabu (23/5).
š
Warta Ekonomi.co.id, Kupang -
TEMPO.CO, Jakarta -The Muslim 500 kembali menempatkan Presiden Jokowi sebagai salah satu muslim paling berpengaruh di dunia. The Muslim 500 adalah sebuah survei tahunan yang mencantumkan 500 sosok muslim paling berpengaruh di dunia.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo bukan untuk kepentingan pencitraan.
"Kalau Jokowi membangun infrastruktur demi pencitraan, maka tidak perlu bangun NTT dan Papua. Cukup bangun di wilayah yang penduduknya banyak," kata Lebu Raya melalui pesan singkat, Senin (14/5/2018).
Dia mengemukakan hal itu, menanggapi pernyataan Ketua Komisi V DPR-RI Fary Francis yang menyebut bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi hanya untuk pencitraan.
Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan, pembangunan infrastruktur justru hanya menjadi ajang pencitraan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi kontestasi politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Kita lihat semua target-target berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu ujungnya kalau tidak harus diselesaikan 2018, 2019," kata Fary dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Jumat (11/5).
Pencitraan tersebut, kata Fary, terlihat dari banyaknya pemberitaan tentang pembangunan infrastruktur yang muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik. Padahal, bila dilihat dari anggaran yang dialokasikan, sebenarnya tidak terlalu besar.
"Orang NTT dari partai oposisi yang menyerang Jokowi tidak pantas dipilih rakyat NTT. Karena di jaman Jokowi, NTT merasakan pembangunan yang luar biasa. Stop percaya mereka," tulis Gubernur Lebu Raya dalam pesan singkat.
"Di Pilpres tahun 2014 Jokowi menang 72 persen di NTT. Artinya rakyat NTT menyukai Jokowi. Itu di saat Jokowi belum buat apa-apa untuk NTT," katanya.
Apalagi saat ini rakyat NTT merasakan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi, katanya.
Artinya, menyerang Jokowi sama dengan menyerang pendukungnya yang besar di NTT, kata Lebu Raya menambahkan.
š§
TEMPO.CO, Jakarta -The Muslim 500 kembali menempatkan Presiden Jokowi sebagai salah satu muslim paling berpengaruh di dunia. The Muslim 500 adalah sebuah survei tahunan yang mencantumkan 500 sosok muslim paling berpengaruh di dunia.
Presiden Jokowi berada di urutan ke-16. Dalam publikasinya, para editor survei ini mengutip ucapan Jokowi yang menyatakan "keberagaman selalu menjadi bagian dari DNA Indonesia. Meskipun banyak tantangan, Islam di Indonesia selalu menjadi kekuatan yang moderat".
Penyelenggara survei ini adalah The Royal Islamic Strategic Studies Centre yang berkedudukan di Amman, Jordania. Dalam menentukan tokoh yang berpengaruh, digabungkan kombinasi matriks sosial, opini publik, dan pendapat para ahli.
Selain Presiden Jokowi, ada dua nama lain dari Indonesia yang masuk Top 50. Yaitu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di peringkat ke-22 dan ulama karismatis Habib Luthfi bin Yahya di peringkat ke-41. Sementara, mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin masuk Honourable Mentions.
"Ini adalah sebuah penghargaan dan pengakuan dari dunia internasional terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dalam membangun Islam moderat di negara bependuduk muslim terbanyak di dunia. Selamat, Pak Jokowi," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu, 14 April 2018.
Antoni menyatakan masuknya Presiden Jokowi dalam The Muslims 500 membuktikan dunia internasional mengakui kepemimpinan Jokowi di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. "Ini adalah sebuah penghargaan dan pengakuan," kata Antoni.
Selain itu, pria yang biasa disapa Toni ini juga menggarisbawahi langkah penyelenggara survei yang mencantumkan "blusukan" sebagai ciri khas dari Presiden Jokowi dalam rangka mendengarkan dan melihat langsung permasalahan masyarakat.
"Pak Jokowi juga telah membawa terminologi blusukan menjadi mendunia. Blusukan menjadi cara seorang pemimpin untuk secara langsung mendengar dan melihat permasalahan di masyarakat, juga untuk membangun hubungan personal yang kuat dan tidak berjarak dengan rakyat," lanjut Toni.
Tidak hanya soal blusukan, Presiden Jokowi juga dianggap memiliki keinginan kuat untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
"Aneh bila dunia mengakui presiden kita sebagai pemimpin muslim yang berpengaruh, sebagian rakyat Indonesia masih ada saja yang mempertanyakaan keislaman Pak Jokowi untuk kepentingan politik," ujar Raja Juli Antoni.
"Sama sekali tidak ada bukti Pak Jokowi anti-Islam. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dekat dengan Pak Jokowi. MUI juga dekat dengan Pak Jokowi. Demikian pula organisasi-organisasi yang selama ini menjalankan ajaran Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam," ujar Toni.
š§
Merdeka.com - Fenomena tak biasa terjadi di Pilpres 2019. Dalam pertarungan ini justru terjadi perebutan di kursi wakil presiden. Bukan tanpa alasan, sebab sejumlah lembaga survei menyatakan bahwa calon kuat di Pilpres tahun depan hanya Joko Widodo dan Prabowo Subianto.Sederet nama cawapres muncul. Di antaranya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Romahurmuziy, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mewakili partai.
Tak kalah menarik, dari unsur di luar partai ada nama Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, Sri Mulyani, terakhir muncul sosok mantan Ketua MK Mahfud MD. Seluruh nama ini didorong menjadi wakil Jokowi atau Prabowo.
Indonesia Corruption Watch (ICW) salah satu LSM antikorupsi yang mendorong nama Mahfud MD untuk mendampingi Jokowi. Mahfud dinilai cakap, berpengalaman dan bersih untuk menjadi calon wakil presiden dari incumbent.
ICW menilai, Mahfud sosok bersih dan negarawan. Serta memiliki visi menegakan hukum dan berani membasmi mafia hukum.
Mantan Menhan era Gus Dur ini merasa senang namanya dinilai layak maju sebagai cawapres. Tapi dia menekankan, tak ingin bermanuver agar namanya muncul di tengah kontestasi jelang Pilpres 2019 itu.
"Soal saya karena saya katakan tidak ingin, tidak inginnya itu tidak aktif tetapi saya juga bukan tidak mau. Karena kalau tak mau itu diartikan sombong," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).
Mahfud mengakui bukan perkara mudah dipilih menjadi seorang calon wakil presiden. Sebab, hal itu harus mendapatkan persetujuan dari si calon presiden, partai koalisi serta relawan pemenangan pemilu. Tak ingin bermanuver agar dipilih, Mahfud pilih menyerahkan sepenuhnya kepada partai koalisi.
"Pada akhirnya nanti bersama calon yang bersangkutan, taruh lah koalisi yang sudah ada bersama Pak Jokowi yang tentu menentukan bersama koalisinya," tegas mantan ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 lalu itu.
Masuk bursa cawapres Prabowo
Rupanya nama Mahfud MD juga dilirik oleh Gerindra. Bahkan, Mahfud MD menjadi salah satu di antara 15 nama cawapres yang tengah dipertimbangkan oleh Gerindra untuk mendampingi Prabowo di pilpres nanti.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, dalam daftar 15 nama Cawapres itu ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo. Juga ada nama Mahfud MD, Rizal Ramli, AHY dan Muhaimin Iskandar.
Prabowo hingga kini belum menentukan sikap apakah bakal maju atau tidak. Sementara DPD Gerindra tingkat provinsi telah mendesak agar mantan Danjen Kopassus itu maju. Rencananya, April 2018 nanti Prabowo baru akan memberikan jawaban atas desakan kader itu.
"Besok yang di awal April itu, itu adalah pernyataan sikap, jawaban Pak Prabowo terhadap ya jawaban itu. Jadi ini baru internal Gerindra, setelah itu baru kemudian kita bicara komunikasi dengan partai-partai yang lain," kata Ferry.
Terkait namanya yang masuk dalam bursa cawapres Prabowo, Mahfud lagi-lagi hanya berani menjawab diplomatis. Menurut dia, hal itu urusan partai koalisi. Meskipun, dia tak akan menolak jika diajak bicara tentang rencana tersebut.
"Kalau misalnya nanti panggilan sudah arahnya dasar yang menentukan partai-partai terkait Capres mengarah ke situ, nanti bisa dibicarakan lebih lanjut," kata Mahfud ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (16/3).
Kemudian dia juga menghormati dengan adanya hal itu. Dia menjelaskan, tidak menutup kemungkinan partai politik untuk memilih.
"Kita menghargai dan memberi pintu yang terbuka yang lebar kepada parpol dan presiden untuk mencari pasangan cawapresnya, siapapun mereka putuskan ya kita harus terima," kata Mahfud. [rnd]
š¼
Jakarta detik - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengakui tengah menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung Joko Widodo terkait namanya yang masuk bursa cawapres. Menanggapi manuver Mahfud, Partai Gerindra mengungkit kembali Pilpres 2014.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Mahfud merupakan orang dekat Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Namun, dia menghargai pilihan Mahfud andai jadi merapat ke lawan Ketum Gerindra itu.
"Dulu Pak Mahfud, ketika menjadi ketua tim pemenangan Prabowo 2014, saya kira kita juga semua sudah tahu," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Baca juga: Mahfud MD Masuk Bursa Cawapres, PPP: Kami Sudah Lirik-lirikan
Menurut Muzani, Mahfud seorang ilmuwan yang punya sikap berbeda dengan politikus lain. Jadi dia masih menunggu saja gerakan Mahfud selanjutnya.
Meski Mahfud menjalin komunikasi dengan partai-partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2019, Muzani tak mempermasalahkannya. Dia menyebut hubungan Gerindra dengan Mahfud sampai saat ini tetap baik.
"Hubungan Pak Mahfud dengan Prabowo juga baik. Kalau kemudian karena sesuatu, Pak Mahfud (cawapres) saya kira wajar saja," imbuh anggota Komisi I DPR itu.
Baca juga: Mahfud MD Masuk Bursa Cawapres, PAN: Banyak Pilihan Makin Bagus
Muzani menyebut Mahfud sebenarnya masuk dalam bursa cawapres Prabowo untuk pilpres mendatang. Untuk diketahui, Prabowo sampai saat ini belum resmi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.
"Pak Mahfud itu kan Ketua Alumni KAHMI. Dilirik, dilirik. Wong waktu gubernur saja dilirik, kita minta, ya dibincangkan. Kan kita belum sempat bicara. Dibincangkan," tandas Muzani.
(tsa/elz)
šŗ
Ada di mana naskah Supersemar?
Merdeka.com - Inilah misteri Supersemar yang menandai kelahiran Orde Baru. Dimana naskah asli tersebut kini berada?
Versi Jenderal Jusuf, Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur mengetik surat ini dengan karbon rangkap tiga (Cara lama untuk menggandakan surat dengan mesin ketik). Surat pertama diserahkan dan ditandatangani Presiden Soekarno.
Versi Jenderal Jusuf, Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur mengetik surat ini dengan karbon rangkap tiga (Cara lama untuk menggandakan surat dengan mesin ketik). Surat pertama diserahkan dan ditandatangani Presiden Soekarno.
Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai naskah asli yang diserahkan Brigjen Basuki Rachmat pada Jenderal Soeharto. Setelah diserahkan pada Soeharto, naskah itu tak pernah lagi terlihat.
Kopi kedua disebut disimpan oleh Brigjen Sabur. Sementara kopi surat ketiga diambil oleh Jenderal M Jusuf. Baik kopi kedua dan ketiga ini tak pernah ditandatangani oleh Presiden Soeharto.
Namun soal surat itu tak pernah disinggung-singgung lagi oleh Jenderal M Jusuf. Sampai kematiannya pun, dia tak pernah membahasnya.
"Kalau surat yang asli sudah dibawa Basuki (Rachmat) ke Soeharto. Jadi jangan kau tanyakan lagi padaku," kata dia.
Alasan Jusuf berpuluh-puluh tahun tak pernah mau berbicara soal Supersemar, termasuk kopian ketiga, adalah tak mau terlibat pada perdebatan yang dianggapnya tidak berguna. Tak jelas juga apakah almarhum Jenderal Jusuf masih menyimpan surat tersebut hingga akhir hayatnya.
Sejarawan Universitas Indonesia (UI), Anhar Gonggong, menyatakan naskah asli Supersemar yang dibuat Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 untuk Soeharto, masih berada di tangan keluarga Soeharto. Pasalnya, ia menilai Supersemar merupakan “jimat kekuasaan” bagi Soeharto.
“Secara sederhana, pendapat saya dilandasi pikiran bahwa Supersemar bagi Pak Harto adalah semacam jimat, jadi tidak mungkin diserahkan ke orang lain,” ujar Anhar, saat dihubungi Republika.
Menurutnya, Supersemar menjadi alat politik bagi Soeharto dalam mendapatkan jalan untuk menjadi Presiden. Sehingga secara logika, seseorang akan menyimpan “jimat” yang membuatnya berkuasa.
“Andaikata tidak ada Supersemar, tidak mungkin Soeharto jadi presiden. Karena Supersemar, terbukalah jalan bagi dia,” jelas dia.
Alasan itulah yang menyakinkan Anhar, jika naskah asli Supersemar sebenarnya tidak hilang, melainkan disimpan Soeharto. Namun, Anhar sendiri masih bertanya-tanya, setelah Soeharto meninggal, siapa keluarganya yang diberi mandat untuk menyimpan naskah bersejarah tersebut.
photo
Soeharto dan G30S PKI
“Selama ini kalau ada orang yang mengaku menemukan Supersemar, saya tidak percaya, itu bohong dan sekedar ingin mencari sensasi,” kata dia.
Terbitnya Supersemar dinilai Anhar sebagai permainan politik antara Soekarno dan Soeharto. Dalam Supersemar, ada langkah-langkah politik yang kemudian menggiring Soeharto sampai pada bangku kekuasaan.
"Jadi adalah keliru kalau orang menganggap bahwa Supersemar yang diambil oleh Soekarno dan diberikan kepada Soeharto, tidak memiliki maksud politik," ujar Anhar.
Menurut Anhar, dalam Supersemar, Presiden Soekarno memberikan tugas kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat pada masa itu, untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menertibkan situasi keamanan yang sedang kacau kala itu. Namun, ada beberapa hal yang dilupakan Soeharto dalam Supersemar sebagai langkah politik untuk mencapai kekuasaan.
"Di dalam Supersemar ada ketentuannya yang menyatakan, Soeharto harus menjaga wibawa Presiden Soekarno, tapi itu terlupakan," jelas Anhar.
Setelah mendapatkan Supersemar, pada 12 Maret 1966 Soeharto menggunakan posisinya sebagai pemegang Supersemar untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan demikian satu masalah tuntutan rakyat telah diselesaikan Soeharto meski saat itu Bung Karno tidak menyetujui.
"Rakyat menuntut pemerintah dengan tiga tuntutan, salah satunya untuk segera membubarkan PKI," kata dia.
Setelah Soeharto membubarkan PKI, tambah Anhar, ada isu yang mengatakan jika Presiden Soekarno akan menarik Supersemar dari tangan Soeharto. Namun, para pendukung Soeharto di orde baru menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan MPR, sehingga Bung Karno tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
"Tidak mungkin Ketetapan MPRS sebagai lembaga tinggi negara kala itu, dihapuskan oleh presiden, jadi secara politik, permainan dimenangkan lagi selangkah oleh Soeharto," ujar dia.
Anhar juga mengatakan saat ini secara politik, tugas Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) telah selesai. Sebab, kedua pemimpin negara yang terlibat di dalam peristiwa itu, Soekarno dan Soeharto, kini telah wafat.
“Orang-orang yang percaya Soekarno dikudeta Soeharto melalui Supersemar saat ini mau apa? Buat apa diributkan lagi karena tugasnya sudah selesai,” jelas Anhar.
Menurutnya, saat itu Supersemar merupakan permainan politik antara Soekarno dan Soeharto. Dalam permainan, kata dia, sudah pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dan, saat ini permainan itu sudah usai.
"Bagi Soeharto, Supersemar merupakan alat politik untuk menang dalam permainan politik," ujar dia.
Ia menuturkan Supersemar pada masa kini cukup diperingati oleh masyarakat yang mau memperingatinya dengan tujuan tertentu. Bagi yang senang menulis, tambah dia, bisa mencari fakta dan menganalisa peristiwa tersebut berdasarkan teori dan konsep yang mereka tahu, bisa digunakan.
“Silakan saja diperingati, tidak perlu dipaksakan dan tidak perlu diributkan,” kata Anhar.
Suharto Memburu Komunis
Sejarawan J.J Rizal mengatakan, Presiden Soekarno memberikan Supersemar kepada Soeharto seperti memberikan cek kosong. Sebab sampai saat ini, masih dipertanyakan apa isi sebenarnya dari surat itu.
"Surat itu bisa diisi apa saja, orang bisa pakai untuk melakukan apa saja," ujarnya. Hal itu ditambah dengan keberadaan dokumen asli Supersemar yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Menurutnya, ada kemungkinan dokumen tersebut sengaja disembunyikan.
Ia menuturkan, setelah mendapat Supersemar, Soeharto menjadi berhak melakukan apapun diluar kewenangan Soekarno, termasuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang beranggotakan 30 juta orang di. Selain itu Soeharto juga bisa menghilangkan dan memburu orang-orang yang dianggap komunis. Hal-hal tersebut yang sampai saat ini masih banyak dipertanyakan.
"Padahal komunisme merupakan kenyataan sejarah yang senang tak senang harus diterima sebagai dinamika bangsa di abad 20," jelasnya.
Menurut J.J Rizal, sebelum ada Supersemar, memang sudah ada kudeta merangkap pada 1965 mulai dari gerakan 1 Oktober 1965. Namun, kudeta tersebut menjadi berdiri ketika ada Supersemar.
"Supersemar merupakan legitimasi atau pemberian kekuatan kepada Soeharto untuk melakukan apapun," ungkapnya.
Keberadaan Supersemar memang hingga kini masih menjadi misteri. Rizal mengatakan tidak dimilikinya dokumen asli Supersemar oleh negara merupakan hal yang ironis. Pasalnya, naskah Supersemar merupakan salah satu dokumen penting bukti sejarah bangsa.
"Ironi dokumen arsip yang sangat penting itu tidak kita miliki dan yang beredar malah dokumen yang kebenarannya diragukan," ujar dia.
Menurutnya, Supersemar menjadi dokumen yang sangat berharga karena menandakan perubahan dan peralihan kekuasaan. Supersemar juga dijadikan legitimasi oleh Soeharto yang saat itu menggantikan Soekarno.
"Supersemar sebagai satu pijakan utama bagi Soeharto agar berhak melakukan hal-hal yang dianggap perlu," jelasnya.
Ia menuturkan, para sejarawan tidak menganggap dokumen yang saat ini ada berbeda versi sebagai dokumen yang asli. Selama ini pemerintah seperti tidak pernah mengusahakan dokumen Supersemar yang asli dapat dimiliki negara.
"Setelah reformasi memang banyak yang mengusahakan, namun entah dimana dan tidak ada yang berani bertanya kepada Suharto," tutur dia.
Sejarawan Universitas Diponegoro (Undip), Singgih Tri Sulistiyono mengatakan, pemerintah Indonesia melalui ANRI telah mengupayakan pencarian naskah yang asli. Namun hingga kini hasilnya nihil. Naskah asli belum juga ditemukan sejak diterbitkan.
“Sudah banyak usaha dilakukan sejak awal tapi sampai saat ini belum ditemukan,” jelas Singgih saat dihubungi Republika.
Namun, ia mengakui Supersemar merupakan peristiwa sejarah yang perlu diperingati rakyat Indonesia, umumnya para remaja. Sebab, anak-anak muda perlu tahu sejarahnya agar dapat dijadikan pembelajaran dalam bersikap.
“Sama halnya dengan peringatan hari-hari lain seperti Hari Kemerdekaan dan Sumpah Pemuda, Supersemar pun perlu diingat oleh generasi muda,” ujar dia.
Supersemar diterbitkan Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Supersemar berfungsi sebagai surat penugasan kepada Soeharto untuk mengamankan situasi Indonesia saat itu setelah terjadinya pemberontakan Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).
Selain itu, Supersemar juga memerintahkan Soeharto untuk membubarkan PKI dan menyatakan partai tersebut sebagai parpol terlarang di Indonesia.
š
Merdeka.com CHRISTIANTO WIBISONO - Bersama Bung Karno yang mengenakan seragam Panglima Tertinggi masih berwibawa sebelum wangsitnya mulai digerogoti oleh Soeharto yang pada 1 Oktober 1965 sebagai mayor jenderal mbalelo menolak instruksi Panglima Tertinggi untuk melapor ke Halim, kita berdua menyaksikan kesibukan Istana Merdeka seminggu suntuk sejak Senin 22 hingga Minggu 28 Februari 2016.
BK: Bung Christ tanggal 23 Februari 50 tahun yang lalu kamu ikut pendemo di Merdeka Utara yang mengakibatkan gugurnya Arief Rahman Hakim seandainya kamu boleh mengulangi sejarah apa kamu tidak menyesal ikut demo bersama Cosmas Batubara menggulingkan saya?
CW: Saya anggota Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia organisasi karya mahasiswa yang mementingkan kualitas anggota yang ditest berdasarkan kemampuan menulis editorial dan karya jurnalistik professional. Bukan seperti ormas lain yang diplonco langsung lulus semua jadi anggota. Karena anggota IPMI akan memperoleh kartu pers dan memang pada 18 Juni 1966 IPMI dibawah Nono Makarim akan menerbitkan Harian KAMI, suratkabar mahasiswa pertama di Indonesia atau didunia barangkali yang beredar di luar kampus bersaing dengan media umum.
Saya salah satu penulis Tajuk Rencana Harian KAMI selain Nono Makarim dan Goenawan Mohamad. Pada editorial yang saya tulis saya selalu mengusulkan agar Bapak membubarkan PKI sehingga tidak ada alasan bagi Soeharto untuk mendongkel Bapak, dan sekaligus Dewan Jendral diclearkan secara obyektif. Mengapa bapak ngotot tidak mau membubarkan PKI waktu itu?
BK: He kamu malah kayak pikun, itu sudah kita bahas pada WIBK 1977. Coba cari buku yang dibredel itu dan kamu baca ulang. Sejak 1926 saya sudah mengidam Nasionalis, Islam dan Marxisme bisa bersinergi yang tahun 1960an saya jadikan Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis). Di Indonesia ini ekstrem kirinya memang Marxisms Komunisme dan extrem kanannya DI/TII/NII yang waktu itu masih bersifat local provincial SM Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Daud Beureuh di Aceh. Tapi saya tidak menyangka bahwa ABRI akan mengikuti arus global 1950 pasca-kemerdekaan negara Dunia Ketiga, mengkup kepemimpinan sipil dari Mesir 1952, Pakistan 1958 dan Birma 1962.
Setelah menggulingkan Raja Farouk, Kolonel Gamal Abdel Nasser menaruh Jendral Naguib sebagai presiden untuk 2 tahun. Tapi sejak 1956 Nasser menahan Naguib sebagai tapol dan akan berkuasa di Mesir sampai wafat 1970. Amerika Latin sendiri sejak merdeka abad XIX gagal mewariskan sistem demokrasi Amerika Serikat di belahan bumi Amerika Utara. Jenderal Simon Bolivar gagal mengikuti jejak Jenderal George Washington yang kalau memakai istilah TNI adalah tentara pejuang yang sekaligus mewariskan demokrasi Amerika Serikat dengan mempelopori pembatasan masa jabatan presiden.
Itu yang kita sarankan kepada Jenderal TNI Soeharto 1978 yang didukung Dewan Mahasiswa se Indonesia pada 1978 tapi dicuekin oleh Soeharto sampai digulingkan oleh trio Brutus wapresnya, ketua MPR dan Menko nya Mei 1998. Yang ingin saya tekankan ialah godaan untuk mengkup itu bersifat universal dari Argentina, Brazil sampai Congo, Mesir, dan Indonesia tidak terkecuali. Bahkan Eropa Barat pun baru bersih sama sekali dari diktaktor berbau militer setelah matinya Jenderal Franco di Spanyol.
CW: Wah itu bahan kuliah Lemhanas satu semester pak, tentang The Man on Horseback, The Role of the Military in Politics karangan S.E Finer 1965. Jenderal Soeharto membaca buku itu dan menjadi gurunya Soeharto dalam kudeta merayap menggulingkan bapak secara bertahap alon alon asal kelakon. Sekarang Soeharto sudah lewat 18 tahun Perang Dingin sudah lewat dan sekarang era Perang Teror antara extrem kanan ISIS penegak kalifah global sebagai actor non state, dengan kubu Barat yang bakal dipimpin oleh Donald Trump karena masyarakat Eropa ketakutan dengan gelombang pengungsi yang bisa merubah Europe menjadi Eurabia dalam satu generasi.
BK: Tuhan lebih ajaib dari pakar dan teoretikus geopolitik dari Metternich sampai Kissinger. Metternich itu arsitek Kongres Wina yang merancang perdamaian Eropa dan menjadi acuan Kissinger melakukan akrobatik Sam Kok, percaturan geopolitik Tiongkok AS Uni Soviet dengan trobosan Nixon ketemu Mao 1972. Nah sekarang ini percaturan geopolitik sudah di luar control superpower tunggal siapapun dia.
Tidak mungkin Pax Sinica mau menggantikan Pax Americana. Juga Pax Islamica, kalifah tidak akan mungkin mau mendominasi dunia. Yang paling cocok dan tepat itu ya Pax Consortis G20 yang sudah mencerminkan seluruh kekuatan didunia secara proporsional,terwakili lengkap dari pelbagai dimensi.
Ras, etnis, agama, kultur, budaya, social, ekonomi, teknologi semuanya terserap dalam G20 yang berdiri sebagai dampak sampingan krismon 1998. Nah dalam konteks G20 itulah kita harus bermanuver dan melakukan leveraging geopolitik secara cerdas, canggih dan cerdik.
CW : Apa itu bukan wishful thinking kalau melihat peringkat kinerja kita yang masih buncit dalam efisiensi nasional di pelbagai index pembangunan manusia dan besaran GDP per kapita dan beaya logistic kepulauan Nusantara yang termahal sedunia tapi bermimpi mau jadi Poros Maritim Dunia.
BK: Ini Jokowi memang hok gie dan profil geopolitik mirip kerangka feng shui yang berpihak kepadanya. Bayangkan di tengah kemelut DPR yang secara mengejutkan menolak sepasang RUU Revisi KPK dan Tax Amnesty, kurs rupiah terus menguat. Sebab di Jepang dan Skandinavia sedang berlaku negative interest rate, sehingga pemilik dana Yen Jepang memindahkan dananya dari service charge (beaya deposito) untuk mencari RoI dalam bentuk obligasi valas RI.
Arus dana Yen bakal disusul Yuan ke system global untuk menyesuaikan orientasi baru RRT. Nah Indonesia mesti siap mensinergikan Poros Maritim dengan One Belt One Road Sabuk Continental dan Jalur Sutera Maritiim. Harus ada trobosan seperti waktu kita bikin trobosan Konferensi Asia Afrika 1955 dan KTT APEC ke II di Bogor 1994 yang mendeklarasikan APEC sebagai kawasan perdagangan bebas 2020. Kalau Soeharto Clinton 1994 berani mencanangkan APEC sebagai free trade kenapa sekarang sudah 2016 malah ketakutan sama TPP dan terpecahnya APEC jadi 2 kubu TPP AS dan RCEP Asean +6.
Indonesia mestinya punya agenda yang strategis seperti membangun Natuna yang luasnya 3 kali Singapura sebagai rest area dari Poros Maritim Global. Di abad XXI ini politik luar negeri sudah bertumpang tindih dengan business transaction. Presiden Hollander, PM Cameroon, Kanselir Merkel, Presiden Obama berkepentingan dalam diplomasi berjualan Airbus dan Boeing kepada negara konsumen pemakai pesawat terbang produksi dua pabrik duopoly itu.
Natuna kita buka untuk menjadi contoh Pasar Bebas APEC, silakan semua yang berkepentingan di Samudra Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan bertemu di hub jalur perlintasan trafik antar benua dan antar samudra secara damai, saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Segala macam kapal dan pesawat boleh mendarat berlabuh dan ber-rekreasi, mengisi bahan bakar, me-reparasi mesin dan menikmati wisata sekitar Laut Tiongkok Selatan dengan pemandangan wisata sekelas Raja Ampat Papua dan Ha Long Bay Vietnam Pembangunan pusat peluncuran satelit di Papua, Pembangunan lumbung pangan ASEAN di Papua dan pembangunan Indonesia Timur sebagai wisata maritime terbesar sedunia semua itu mestinya bisa ditawarkan oleh Indonesia secara canggih cerdas dan cerdik.
Syaratnya tentu saja Presiden dan DPR kompak melahirkan APBN yang proaktif, kreatif mendorong kebijakan yang me-roket-kan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Istilah yang dipakai Presiden Jokowi itu secara fenomenal telah dibuktikan oleh pelbagai factor geopolitik yang kebetulan menguntungkan dan merupakan hok gie bagi Indonesia.
Maka seperti istilah yang kamu pakai waktu makan siang dengan Menko Polhukam Luhut Panjaitan Rabu 24 Februari, factor geopolitik merestui Jokowi meskipun dia dihadang oleh koalisi partai nya sendiri yang malah menghambat dengan penundaan 2 RUU Revisi KPK dan Tax Amnesty.
CW: Tapi bagaimana Presiden bisa memenuhi target APBN bila Tax Amnesty batal pak?
BK: Sejarah ekonomi Indonesia memang menyedihkan karena kita terlalu naif dan polis dalam berdiplomasi serta kurang cerdas memberdayakan potensi nasional kita secara tuntas dan lugas. Pada 1950 ketika Syafrudin Prawiranegara mengguting uang Rp. 5 keatas maka kurs Rp 1 masih sama dengan 1 dollar Malaya (Malaysia baru lahir 16 September 1963) Menkeu Syafrudin adalah tokoh Masyumi dan cabinet yang berkuasa waktu itu adalah cabinet RIS dibawah Mohamad Hatta. Setelah itu kurs rupiah terus menurun dan pada 1959 Menkeu Djuanda dan Menmudkeu Notohamiprojo menghapus nol terakhir dari mata uang Rp. 1000 dan Rp. 500 menjadi Rp. 100 dan Rp. 50.
Suatu penurunan daya beli rakyat 90% sedang deposito diatas Rp. 25.000 dipinjam paksa jadi obligasi 30 tahun yang akan jatuh tempo 1990. Menjelang akhir jabatan saya 13 Desember 1965 ayahnda Menteri Rini Sumarno, Menkeu Sumarno mengganti Rp. 1000 yang lama jadi Rp. 1 uang baru. 10 Januari 1966
Cosmas cs memimpin demo Tritura sampai demo memakan korban Arief Rahman Hakim 23 Februari dan dalam 14 hari saya dipojokkan mengeluarkan Supersemar and the rest is history semuanya sudah jadi sejarah.
CW: Terus resep apa untuk Presiden Jokowi pak, sekarang ini.
BK: Soeharto menjadi Pejabat Presiden 12 Maret 1967 dan full presiden 1968. Pada 1971 Nixon membuat kejutan menghentikan konvertibilitas dollar dengan emas. Waktu itu kalau anda punya US$ 34 anda bisa minta ditukar dengan I ounce emas. Karena AS sudah 25 tahun sejak 1945 jadi polisi dunia mengepung blok komunis Uni Soviet RRT, maka ekonominya merosot.
Nixon menyetop jaminan emas untuk dollar yang merupakan inti perjanjian Bretton Woods mendirikan Bank Dunia dan IMF. Eropa dan Jepang harus berbagi dana sesuai dengan peran mereka dalam perekonomian global yang semakin meningkat karena kinerja ekonomi kedua raksasa itu lebih bagus dari AS yang deficit karena beaya Perang Kora dan Perang Vietnam serta Perang Dingin sejak 1945. Menkeu Prof Ali Wardhana yang dikenal sebagai tokoh Mafia Berkeley harus mendevaluasi rupiah dua kali pada 1971 dan 1978.
Setelah itu Menkeu Radius Prawiro yang memegang rekor jabatan Menteri alumnus Rotterdam juga menyerah melawan keterpurukan rupiah, dan melakukan dua kali devaluasi pada 1983 dan 1986 Dengan sejarah seperti itu dimana baik politisi dari partai Masyumi, tehnokrat tidak berpartai (Djuanda dan Notohamiprojo) dan Nasionalis seperti Sumarno serta Mafia Berkeley maupun Rotterdam semua keok tidak mampu mempertahankan kurs rupiah maka kita harus mawas diri apa yang salah dalam ekonomi kita.
Kenapa Singapura kursnya kuat dan sekarang menjadi Rp. 10.000 dan 3 kali Ringgit Malaysia. Nah kurs mata uang itu tidak bisa dikomando seperti koramil menyuruh babinsa. Kurs mata uang itu mencerminkan kekuatan ekonomi anda yang rill. Untuk itu harus produksi,harus menjual, harus ekspor harus surplus.
Kalau anda tidak produksi, tidak export, tidak surplus bagaimana anda mau ber sim salabim rupiah harus kuat. Kalau ekonomi ber kinerja, maka otomatis akan kuat, harus kuat atau dipaksa kuat oleh tekanan internasional yang merupakan bagian dari hukum besi ekonomi. Jepang misalnya me-revaluasi Yen pada 1985 karena negara negara G5 menekan Jepang dengan proteksi bila Jepang tidak melakukan revaluasi. Maka Plaza Accrod 1985 adalah tonggak bersejarah Yendaka mata uang Yen di revaluasi.
Tiongkok pada bulan Oktober 2015 mengalami tekanan yang sama dengan Yen, tapi negeri itu justru melakukan gebrakan devaluasi akibat koreksi bursa saham yang tergoreng terlalu panas dan cepat sehingga terjadi kontraksi ekonomi Tiongkok. Sebetulnya teori ekonomi yang canggih rumit itu bisa dikembalikan kepada there is no free lunch in the world. Kalau anda tidak berkinerja ya jangan mimpi tentang reward. Pasti anda harus meraup hasil kemalasan atau ketidakproduktifan anda. Goreng saham, proteksi subsidi dan segala macam pat pat gulipat pasti akan terkoreksi oleh hukum besi ekonomi.
Itu sebabnya orang seperti George Soros bisa mengalahkan The Bank of England yang ngotot mempertahankan kurs poundsterling tahun 1992. Sedang Soros dengan maverick melakukan tehnik taktik dan strategi yang menguntungkan posisi yang diambilnya Para menteri dan elite Indonesia harus membaca buku dan film tentang Wall Street dan Barbarians at the Gate. Agar paham seluk beluk ekonomi global dan derivativesnya.
Agar tidak dikibuli oleh predator bursa Wall Street seperti yang mungkin sedang terjadi dalam negosiasi Freeport yang sekarang dikuasai predator Carl Icahn. Ini tokoh akuisitor korporasi Wall Street yang dulu pernah menguasai TWA dan menggemparkan Wall Street.
CW: Nah Tax Amnesty bagaimana mengatasinya setelah DPR menolak.
BK: Pelajari APBN Jepang. 55 % APBN Jepang berasal dari pajak sedang 45% dari obligasi atau utang pemerintah kepada rakyatnya. Nah sekarang ini kita harus mulai berfikir sehat dan sportif, ksatria dan fair, jujur. Elite penyelenggara negara jangan merasa jadi malaikat bahwa politisi dan birokrat itu adalah malaikat atau Wakil Tuhan yang bisa menentukan mati hidupnya seseorang.
Bisa menuduh orang maling koruptor dan pengemplang secara absolut sewenang wenang. Lagipula merampas harta orang atas nama negara belum tentu direstui Tuhan untuk jangka panjang. Contoh misalnya asset pengusaha yang disebut kroni istana zaman saya, pengusaha istana Aslam Markam Bram Tambunan kan dijadikan PT Berdikari dan PT Bank Duta.
Tapi kamu lihat Bank Duta bangkrut karena rugi valas oleh direkturnya Dicky Iskandardinata meskipun diselamatkan oleh dana talangan Anthony Salim, Prayogo Pangestu dan Bob Hasan akhirnya toh di likuidasi juga saat krismon BPPN. Kita berpikir positif saja, sebagian rakyat Indonesia sudah membayar pajak, tapi masih punya kecerdasan dan penghematan menabung dan menyelamatkan deposito dalam valas sebagai pengamanan dari 7 kali devaluasi oleh 2 presiden dan kemerosotan rupiah yang tidak tertahankan oleh 6 presiden. Dunia ini memang selalu ada sebagian orang kreatif yang berperan sebagai bumper dan rescuer pada momen tertentu.
Rezim komunis Uni Soviet membutuhkan outlet, celah dan wadah untuk melancarkan transaksi bisnis dengan kubu kapitalis AS Eropa Barat. Karena itu pada 1957 Moscow Narodny Bank membuka cabang dan kantor di London untuk ikut dalam transaksi Eurodollar. Pada 1968 Singapura membuka Asiadollar yang kemudian sejak 1971 ketika dollar melemah dan Yen serta Deutsche Marks menguat, dirubah menjadi Asia Currency Unit untuk menampung tabungan masyarakat sekitar ASEAN.
Rekening ACU itu diawali hanya dengan US$ 30 juta dan tumbuh seirama dengan ekonomi global. Menurut Bank for International Settlements (BIS) Gabungan Bank Sentral sedunia Singapura sekarang adalah pusat forex trading ketiga terbesar sedunia setelah New York dan London. Total Assets ACU mencapai US$ 1,2 trilyun.Berapa yang dari Indonesia? Dulu PDBI pernah membuat estimasi.
CW: PDBI pada 1991 mengutip AT Kearney tentang estimasi perkiraan pangsa pasar Indonesia dalam kepemilikan assets ACU. Gara gara itu nama saya dicoret dari daftar caleg Golkar pemilu 1992 dari dapil Jawa Tengah. Alm Gubernur Soeparjo Rustam dan Mensesneg Moerdiono ditugasi menginterogasi dan menyampaikan pesan presiden yang marah, minta bukti apa betul 41% dana ACU dari Indonesia.
Konsultan AT Kearney membantah tidak pernah membuat estimasi jumlah dana milik Indonesia padahal berita itu terkutip di Business Times 26 Februari 1991 Pada 2015 konsultan McKinsey membuat estimasi sekitar US$ 200 milyar dana milik Indonesia berada di offshore haven diluar Indonesia.
Pak kenapa seolah ada gap antara putri Bapak dengan Presiden Jokowi tentang paket 2 RUU yang sekarang mentah dari pembahasan dan mengakibaktan Indonesia dalam Darurat APBN.
BK: Saya dulu juga menghadapi DPR hasil pemilu 1955 yang sudah saya retool dari dua partai yang ikut PRRI Permesta, yaitu Masyumi dan PSI tapi tetap tidak kooperatif maka saya bubarkan dan ganti dengan DPR GR. Mantan Ketua DPR teman saya sesama pendiri PNI zaman Hindia Belanda, Mr Sartono konsekuen berhenti dan tidak mau diangkat lagi. Nanti saya akan angkat dia jadi Ketua DPA. Soal deal Mega Jokowi tidak ada yang tertulis dan formal.
Memang ada quid pro quo supaya amnesti itu tuntas maka KPK juga direvisi dari penyakit overacting merasa bisa jadi malaikat. Persis yang kamu tulis di buku waktu kamu melamar jadi capim KPK 2007 bahwa paling ideal itu ada amnesti berpenalti untuk korupsi masa lalu dan kemudian pembuktian terbalik untuk seluruh penguasaha.
Sebab Indonesia itu sekarang kan sudah dikuasai oleh rezim dwifungsi baru yaitu penguasaha, hibrida penguasa merangkap pengusaha. Nah kalau ini ya konisten harus pakai resep Amerika Serikat mengatasi conflict of interest. Di AS begitu anda jadi presiden, maka seluruh portofolio bisnis anda diserahkan kepada blind trust management independen. Uniknya BTMI ini mengelola portofolio baik Presiden Clindon maupun Bush,jadi benar benar non partisan, professional non sectarian.
Kedua presiden bisa percaya penuh bahwa asset portofolio saham maupun asset lain dikelola oleh BTMI itu secara professional lugas dan dua presiden tidak bisa mengambil putusan yang sengaja menguntungkan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh salah satu dari mereka.
Nah kalau Indonesia ini kan banyak pengusaha jadi menteri dan penyelenggara negara sampai presiden. Semuanya mengaku sudah menyerahkan bisnis kepada manager professional dan mereka akan mengambil putusan sebagai menteri dan pejabat demi kepentingan nasional dan bukan untuk perusahaan milik pribadi atau keluarga atau kroni mereka. Tapi dalam praktek tidak ada yang bisa mengontrol sepenuhnya.
Nah kita beritikad baik saja bahwa semua pengusaha yang menjadi penguasa, akan benar benar memutuskan kebijakan pemerintah demi untuk kepentingan nasional dan bukan secara tidak langsung untuk bisnis pribadi, keluarga dan kroni. Ini hanya mungkin melalui keterbukaan informasi karena itu saya setuju usul PDBI agar dihidupkan kembali tradisi pengumuman peringkat pembayar pajak perorangan maupun perusahaan yang terbesar.
Di zaman Soeharto saja keluarga Cendana berlomba lomba mau saling mengungguli antara kakak beradik Bambang Tommy dan mbak Tutut. Masak. Dizaman Reformasi malah tertutup dan dirahasiakan seolah rahasia nuklir. Dengan keterbukaan ini masyarakat bisa sekaligus mengawasi dan membandingkan. Wah si anu itu cuma teriak teriak keterbukaan dan peduli social tapi nyatanya pajaknya memble dan cuma kelas teri, padahal suka pamer kekayaan dan citra CSR untuk perusahaannya. Jadi ada transparansi dan control social yang efektif.
CW: Jadi konkretnya apa yang harus dilakukan Presiden untuk menerobos kebekuan dan kemacetan di DPR.
BK: Pemerintah mengumumkan top peringkat pembayar pajak korporasi maupun perorangan dan memberi penghargaan kepada top 200 Kemudian pemerintah membuat Perpu menjual Obligasi Trust Nasional Seabad Indonesia. Mirip waktu zaman Soeharto pembeli sertifikat Deposito dan Obligasi dibebaskan dari asal usul. Mereka bisa langsung memutihkan itu sebagai asset. Trust Nasional itu harus terarah untuk pembangunan infrastruktur yang produktif, strategis dan jelas prospek dan perspektifnya.
Ini perlu penjelasan panjang lebar kita bertemu lagi 5 Maret ya untuk membahas lebih lanjut soal KPK dan Trust Nasional Seabad Indonesia ini. Untuk kali ini cukup mengingatkan bahwa hok gie Jokowi didukung geopolitik yang merestui poltiknya. Meskipun dihadang oleh jago kandang DPR Senayan, rupiah tetap selamat bertengger karena arus dana Yen yang mencari bunga dari pungutan service charge di negara dan banknya sendiri di Jepang.
CW: Terima kasih pak atas pencerahan dan kesabaran mengulangi hal hal yang bagi kita sudah nyaris membosankan. Tapi bagi para jago kandang itu kayaknya terus mengejutkan betapa sederhana masalah yang sengaja dibuat ruwet hanya untuk beroposisi terhadap incumbent. Kasihan presiden Jokowi, untung, hok gie feng shui geopolitiknya lebih cerah dari para jago kandang Senayan yang cengeng dan unfair.
[did]
Jakarta - Presiden Jokowi menerima Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Pertemuan berlangsung pukul 10.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12). Usai pertemuan selama 30 menit, Presiden sempat berfoto dengan perwakilan PGI dan KWI yang hadir.
"Hari ini sungguh sebuah hari gembira, sukacita, kami diterima Presiden. Ini pertemuan menjelang akhir tahun. Kami dapat kesempatan memberikan apresiasi pada kepemimpinan Presiden," kata Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Henriette T.H. Lebang saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.
Menurut Henriette, pihaknya banyak melihat hal positif yang dilakukan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. "Terutama keteladanan beliau dalam menempatkan kepemimpinan yang melayani masyarakat, sederhana, bisa menjadi panutan seluruh rakyat," ujarnya.
Dia menuturkan, pihaknya mengapresiasi gagasan revolusi mental. Dikatakan, revolusi mental sangat dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat. "Perubahan gaya hidup, pola pikir menuju masyarakat Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera," tuturnya.
Dia menambahkan, pihaknya akan terus mendukung langkah Presiden dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.
Carlos KY Paath/PCN
Suara Pembaruan
JAKARTA sindonews - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para budayawan dan cendekiawan di Istana Negara, Jakarta siang tadi, berlangsung serius. Dalam pertemuan itu, para budayawan dan cendekiawan menyampaikan langsung kritik dan saran terhadap pemerintah. Jokowi mencatat setiap saran maupun kritikan dari budayawan dan cendekiawan. (Baca juga: Jokowi Makan Bareng Budayawan dan Cendekiawan)
Usai pertemuan, para budayawan dan cendekiawan menyatakan siap pasang badan untuk Presiden Jokowi. Mereka siap membela jika Jokowi melakukan hal-hal bersifat fundamental yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi negara.
"Kita semua bersiap untuk mendukung dia dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki bersama," kata salah seorang budayawan, Radhar Panca Dahana saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Dia mengharapkan adanya perubahan perubahan baru dalam hidup bernegara serta menjalankan pembangunan. "Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan," tuturnya.
Dalam pertemuan itu, budayawan dan cendekiawan menginginkan pembangunan yang tidak bersifat materi. "Terlalu kering kalau pembangunan itu hanya diisi hanya pencapaian-pencapaian atau ambisi yang bersifat material," ucapnya.
alam pertemuan tadi, Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara para budayawan dan cendekiawan yang ikut makan siang di antaranya Radhar Panca Dahana, Franz Magnis Suseno, Nungky Kusumastuti, Butet Kartarejasa, Mohammad Sobary, Nasirun, Sys Ns, Yockie Suryoprayogo, Haidar Bagir.
Sementara itu, hidangan yang tersaji dalam acara itu, kepiting asep, cumi telor bakar, sayur daun dewa, tumis tauge, kerang bumbu, udang bawang putih, kepiting lada hitam spesial, ikan bawal bintang bakar serta soto.
JAMBI, KOMPAS.com — Dua keluarga suku Anak Dalam yang terdiri dari lima orang dewasa dan dua anak balita dibawa oleh Dinsosnaker Kota Jambi.
Warga Kabupaten Batanghari ini mengaku sengaja datang ke Kota Jambi untuk mencari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka ingin bertemu Jokowi yang sebelumnya tidak berkunjung ke kampungnya.
"Kami mau ketemu Pak Presiden. Dio kemarin dak ado (dia kemarin tidak) datang ke kampung kami, cuma ke Sarolangun bae," kata Mina, salah satu warga suku Anak Dalam.
Dia juga mengaku mendengar sebelumnya bahwa Jokowi gagal datang ke Batanghari karena minimnya anggaran dari pemda setempat untuk menyiapkan kedatangan orang nomor satu di Indonesia.
"Bapak Bupati kami (Batanghari) dio dak ado duet (dia tidak punya uang) untuk menyiapkan Pak Presiden datang. Cuma Bupati Sarolangun yang ado duetnyo (ada uangnya). Padahal, kami sudah nunggu limo (lima) hari," katanya.
Dia mengaku ingin bertemu dengan Jokowi untuk mengadukan nasibnya dan keluarga yang berada di Batanghari. Menurut dia, akibat kabut asap, mata pencariannya terganggu.
"Kabut asap ini sudah nyikso (menyiksa) kami. Kami mau cari makan sekarang susah di sano (sana). Lahanlah habis dibakar," ungkapnya.
Sebelumnya, Dinsosnakertrans berhasil menemukan sejumlah warga suku Anak Dalam tersebut di daerah Pal 10, Minggu (1/11/2015) malam.
| Editor | : Caroline Damanik |
| Sumber | : Tribun Jambi |
Kabar24.com, WASHINGTON DC-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan curahan hati (curhat) pernah dimarahi oleh warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Qatar saat kunjungan resmi ke negara itu beberapa waktu lalu.
Presiden saat memberi sambutan dalam acara pertemuan dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden Washington, Minggu (25/10/2015) sore, menyampaikan, dirinya pernah dimarahi WNI yang tidak mendapatkan kesempatan masuk dan bertemu Presiden ketika berkunjung ke negara itu beberapa waktu lalu.
"Waktu di Qatar, saya juga bertemu sekitar 300 WNI di Qatar, karena yang enggak bisa masuk ribuan yang dimaki-maki saya. Padahal, saya enggak ngerti saya enggak tahu, yang dimaki-maki saya," kata Jokowi.
Dikatakan, dirinya tidak tahu dan sama sekali tidak mengundang mereka. Jokowi memahami betapa masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri ingin bertemu Presidennya.
"Kalau yang ngundang saya, saya taruh di lapangan sepak bola semuanya," katanya.
Hal itu disampaikan terkait begitu antusiasnya masyarakat dan diaspora Indonesia di AS saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Wisma Tilden, AS.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk AS Budi Bowoleksono mengatakan dalam acara tersebut antusiasme masyarakat Indonesia di AS untuk bertatap muka dan berdialog dengan Presiden Jokowi sangat luar biasa.
"Awalnya kami merencanakan hanya 500 supaya adil kami membuka pendaftaran online dalam waktu satu jam sold," katanya.
Pihaknya kemudian menambah pendaftaran online untuk 750 kursi dan habis dalam waktu dua jam.
"Luar biasa yang hadir 1.250 orang mungkin lebih dari itu," kata Dubes Budi.
Pihaknya juga melakukan live streaming yang difasilitasi KBRI agar masyarakat Indonesia di AS yang tidak mendapatkan kesempatan untuk hadir di Wisma Tilden dapat menyaksikan langsung melalui Youtube.
Berdesakan
Tepuk tangan dan suara masyarakat meneriakkan nama Jokowi terus terdengar di Wisma Tilden. Banyak masyarakat berdesakan mengabadikan momen kehadiran Presiden Jokowi dengan menggunakan kamera ponselnya.
Presiden menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di AS dengan sejumlah isu aktual yang ditanyakan langsung oleh masyarakat kepada Jokowi.
Mereka bertanya soal target pembangunan proyek listrik di Tanah Air, pembahasan terkait UU dwi kenegaraan untuk anak dari hasil perkawinan campur, tentang asap yang membuat warga di AS merasa malu karena Indonesia dianggap sebagai penyebab polusi, soal korupsi, hingga illegal mining.
Masyarakat yang hadir pada kesempatan itu berasal dari 24 negara bagian di AS bahkan banyak WNI yang sengaja datang dari Indonesia ke AS untuk bisa bertemu Presiden Jokowi.
Tepuk tangan dan suara masyarakat meneriakkan nama Jokowi terus terdengar di Wisma Tilden. Banyak masyarakat berdesakan mengabadikan momen kehadiran Presiden Jokowi dengan menggunakan kamera ponselnya.
Presiden menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di AS dengan sejumlah isu aktual yang ditanyakan langsung oleh masyarakat kepada Jokowi.
Mereka bertanya soal target pembangunan proyek listrik di Tanah Air, pembahasan terkait UU dwi kenegaraan untuk anak dari hasil perkawinan campur, tentang asap yang membuat warga di AS merasa malu karena Indonesia dianggap sebagai penyebab polusi, soal korupsi, hingga illegal mining.
Masyarakat yang hadir pada kesempatan itu berasal dari 24 negara bagian di AS bahkan banyak WNI yang sengaja datang dari Indonesia ke AS untuk bisa bertemu Presiden Jokowi.
Komentar
Posting Komentar