Waktu ITU PALING AROGAN, tidak ada yang lebih arogan

tirto.id - “Nong, selamat ulang tahun, semoga diberi usia yang berkah kesehatan yang baik, bermanfaat selalu bagi sesama dan bahagia dunia akhirat.” Pesan itu disampaikan dokter Ratih Purwarini kepada Nong Choirunnisa pada 3 April 2019. Setahun berlalu, Nisa tidak mendapatkan pesan itu lagi pada ulang tahunnya. Dokter Ratih berpulang sebagai pasien dalam pengawasan COVID-19. Pertemuan pertama Ratih dengan Nisa pada 2014. Ratih, seorang dokter di Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara, mendaftar menjadi relawan Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) Komnas Perempuan. Tugas relawan itu antara lain menerima pengaduan korban, mengidentifikasi kebutuhan korban, mendokumentasikan kasus, dan merujuk ke lembaga layanan sesuai kebutuhan korban. Saat itu Nissa bekerja sebagai koordinator UPR Komnas Perempuan. Tugasnya menyeleksi seluruh relawan, dari tes administrasi, tes tertulis, dan wawancara para peserta. "Relawan UPR itu yang mendaftar ratusan, yang diterima kurang lebih 15 orang," kata Nissa kepada saya. Baca juga: 84 Tenaga Medis DKI Positif COVID-19: Dua Dalam Kondisi Hamil Nissa berkata nilai Ratih tentang pemahaman gender dan kekerasan terhadap perempuan "relatif tidak bagus." Namun, Ratih menunjukkan semangat untuk mengenal dan menolong perempuan korban, ujarnya. Nissa dan tim seleksi pun "bertaruh" dengan meloloskan Ratih yang terdaftar sebagai relawan cadangan. Rupanya naluri Nissa dan teman-teman jitu. Ratih selalu bersemangat berdiskusi dengan tim petugas pengaduan mengenai kekerasan terhadap perempuan. Ia juga tekun membaca kasus-kasus yang diadukan dan membaca literatur-literatur mengenai gender. Kesehariannya sebagai dokter tak menghalangi kerja di Komnas Perempuan. Ia datang tepat waktu sesuai jadwal, yang bisa dua sampai tiga kali seminggu untuk bertugas. Dalam sehari, bisa ada 8 pengaduan dan untuk satu pengaduan bisa berjam-jam. Pengalamannya di Komnas Perempuan berpengaruh terhadap kepekaan dia menghadapi pasien di rumah sakit. Ratih menyadari ada pasien jadi korban kekerasan oleh pasangan, karena itu ia bertanya mengenai luka-luka di tubuh pasien atau pertanyaan lain yang membuat pasien bercerita. "Itu yang keren menurutku," ujar Nissa. "Dokter dengan pemahaman perspektif gender sangat membantu dia memahami pasien lebih dekat. Ini luar biasa buat saya." Ratih mengabdi di Komnas Perempuan sampai November 2017 atau tiga tahun sejak ia diterima pada Oktober 2014. Meski telah berpisah jalan, hubungan Ratih dan Nissa dan kawan-kawannya di Komnas Perempuan masih belum terputus. Bahkan Ratih masih sering mampir untuk memberi konsultasi kepada petugas lain yang sakit atau stres karena menerima aduan dari perempuan korban, kata Mariana Amiruddin, komisioner Komnas Perempuan. "Saya orang yang beruntung bisa bertemu dengan dia dan tidak menyesal meluluskan dia sebagai relawan. Mengikuti proses dia sejak bergabung di Komnas Perempuan sampai sekarang, saya bersaksi dia sangat baik dan mengagumkan!" ujar Nissa. IDI Berduka... pic.twitter.com/qzLD4cKSNq — PB IDI (@PBIDI) March 31, 2020

Baca selengkapnya di artikel "Ratih Purwarini, Dokter Pembela Perempuan Meninggal karena COVID-19", https://tirto.id/eKqE

🐜

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengemukakan memang mendesak dibutuhkan Perppu untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang masih akan terus meningkat beberapa waktu ke depan. Hal itu karena harus diakui produk hukum yang ada sekarang seperti UU Bencana Nasional dan UU Karantina Kesehatan, belum memadai untuk mengatasi wabah ini. "Karena itulah kemudian dicari produk hukum lain yaitu UU Keadaan Darurat," kata Bonar di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Ia menjelaskan, UU Keadaan Darurat akan lebih mengatur mengenai keamanan dan ketertiban. Dalam UU itu, diatur adanya tiga kondisi sesuai dengan kegentingan keamanan yaitu tertib sipil bila itu kondisi normal, darurat sipil, dan darurat militer. "Dalam darurat sipil, kewenangan diambil dipusatkan pada pemerintah nasional atau dalan hal ini Presiden langsung. Daerah wajib patuh dan membantu," jelas Bonar. Menurutnya, darurat sipil harus ditetapkan kemudian ada rencana karantina kewilayahan atau penguncian daerah. Karena ada potensi penolakan ketidaktertiban, dan kapasitas aparat tingkat daerah diragukan dan belum tentu mampu. Selain itu, dalam kondisi darurat sipil, meski otoritas masih ditangan sipil, tapi keterlibatan dan pengerahan militer dalam penanganan keamanan menjadi ada dasar hukum atau legitimate. Kondisi ini sesuatu yang selama ini sebenarnya sudah dilibatkan tapi belum ada payung hukumnya. "Intinya kalau ada nanti rencana karantina wilayah tentu dibutuhkan kewaspadaan dan kesigapan dari aparat pemerintah.

Jakarta, CNN Indonesia -- Meskipun pemerintah belum tegas menyatakan adanya karantina wilayah, terkait wabah Covid-19, warga di sejumlah tempat di Jakarta mulai menutup permukimannya. Bahkan warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara, melarang ojek online masuk ke permukimannya. 24 jam wilayah2 di Jakarta: ditutup, neh

 Dikuatirkan kapasitas aparat sipil tingkat daerah untuk menjalankan kewenangan mengatur itu. Apalagi kalau itu diterapkan disejumlah daerah. Itulah sebabnya kewenangan itu diambil pemerintah nasional. Terutama lagi karena aparat kepolisian dan militer berada langsung tanggung jawab Presiden," tutur Bonar. Di tempat terpisah, pakar hukum pidana Frans Hendra Winarta mengemukan pemerintah pasti punya pertimbangan sendiri terkait wacana penetapan status darurat sipil. Hal itu karena tanpa ketegasan sulit untuk mengatur masyarakat dalam melawan corona. "Semoga ini yang terbaik dan ditunjang oleh DPR," kata Frans. Dia menegaskan jika tidak tegas seperti di tempat lain, Indonesia akan gagal lawan corona. Sebagai contoh, Tiongkok berhasil mengatasinya karena menerapkan disiplin bagi masyarakatnya, selain mereka bergerak cepat dan efektif. "Semoga berhasil dan masyarakat bisa bekerja lagi dan ada pemulihan ekonomi, sosial dan budaya," tutup Frans. Sumber: BeritaSatu.com

🐆

Bisnis.com, JAKARTA - Singapura mulai besok malam tidak akan mengizinkan lagi pengunjung jangka pendek masuk atau transit melalui negara tersebut. Larangan itu diberlakukan mengingat tingginya risiko kasus Corona. Demikian keterangan pihak Kementerian Kesehatan Singapura hari ini.

Sebelumnya, pengunjung jangka pendek dari beberapa negara masih dikecualikan dan diizinkan untuk datang ke Singapura meski mereka wajib tinggal di rumah selama 14 hari begitu memasuki negara tersebut.

Baca Juga : Singapura Catatkan Kematian Pertama, Lee Hsien Loong Sampaikan Duka Cita

Pembatasan yang diperluas untuk semua pengunjung jangka pendek itu merupakan tidakan paling tegas Pemerintah Singapura dalam melindungi warganya dari kasus impor infeksi Corona.

Hanya pemegang izin kerja layanan penting, seperti dalam perawatan kesehatan dan transportasi, yang akan diizinkan oleh Departemen Tenaga Kerja untuk masuk atau kembali ke Singapura.

Baca Juga : Intip Cara Singapura Terapkan Social Distancing Tanpa Lockdown

"Mengingat wabah virus yang meningkat dengan cepat di seluruh dunia, kami telah memutuskan untuk secara signifikan memperketat perbatasan kami," ujar Menteri Pembangunan Nasional, Lawrence Wong dalam sebuah konferensi seperti dikutip ChannelnewsAsia.com, Minggu (22/3/2020).

"Ini adalah langkah yang sangat signifikan, terutama untuk wilayah ekonomi terbuka kecil seperti Singapura yang selalu terhubung dengan dunia," kata Wong. Dia mengakui Singapura mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga pihaknya mengambil tidakan itu secara cermat.

Baca Juga : WNI Positif Covid-19 Wafat, Kemlu Koordinasi dengan Singapura

Hampir 80 persen infeksi Corona baru Singapura selama tiga hari terakhir adalah kasus impor dengan riwayat perjalanan ke 22 negara yang berbeda, kata Depkes dalam siaran persnya.

The Singapore-Malaysia Special Working Committee atau Komite Kerja Khusus Singapura-Malaysia telah sepakat bahwa orang Malaysia dengan izin kerja akan terus dapat bekerja di Singapura selama periode ini. Terkait hal itu, CNBC.com melaporkan akan ada pengaturan akomodasi yang sesuai.

Kementerian Kesehatan Singapura (MOH) juga menambahkan bahwa transportasi dan logistik barang antara Malaysia dan Singapura akan difasilitasi.

"Diskusi dalam komite sedang berlangsung," ujar kementerian itu dalam siaran persnya.

Pembatasan terbaru diumumkan sehari setelah Singapura mengkonfirmasi kematian pasien Corona untuk pertama kali. Dua pasien masing-masing seorang wanita Singapura berusia 75 tahun dan seorang pria Indonesia berusia 64 tahun meninggal karena komplikasi akibat Corona kemarin pagi.

Singapura juga mengkonfirmasi 47 kasus baru virus Corona kemarin sehingga total nasional menjadi 432, termasuk 39 kasus impor dengan sejarah perjalanan ke Australia, Eropa, Amerika Utara, Asean dan bagian lain di Asia.

Dari jumlah tersebut, 33 orang adalah penduduk yang kembali dan pemegang izin jangka panjang, sementara enam adalah pengunjung jangka pendek.

🍉

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak menuai kritik dalam menangani banjir Jakarta di awal 2020. Hingga Februari, setidaknya ibu kota sudah diterjang banjir besar sebanyak tiga kali.

Laporan Majalah Tempo awal Maret ini menyebutkan di tengah persoalan banjir yang masih rutin mendatangi Jakarta, Pemprov DKI Jakarta malah mengurangi anggaran program pengendalian banjir di dinas sumber daya air dan suku dinas.

Pada 2018, total anggaran program pengendalian banjir Jakarta dinas sumber daya air dan suku dinas mencapai Rp 3,5 triliun. Tahun berikutnya, anggaran turun sekitar Rp 500 miliar menjadi Rp 3 triliun. Memasuki tahun anggaran 2020, dana pengendalian banjir menyentuh angka Rp 2,5 triliun.

Padahal serapan anggaran tersebut cukup bagus. Dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019, belanja pos pengelolaan pompa stasioner, mobile, dan pintu air Jakarta Selatan mencapai 83,19 persen. Dari target Rp 19 miliar, terealisasi Rp 15 miliar. Sedangkan di Jakarta Barat, realisasi pengelolaan pompa 88,79 persen dari target Rp 41 miliar.

Kendati serapan anggarannya bagus, masih ada saja pompa yang tak berfungsi saat banjir Jakarta dua bulan kemarin. Pada banjir 1 Januari lalu ada 76 unit pompa yang tidak bekerja. Per 26 Februari, jumlah pompa yang rusak sudah berkurang menjadi 35 pompa. Puluhan pompa mati itu tersebar di Jakarta Utara (12 unit), Jakarta Timur dan Barat (7 unit), Jakarta Pusat (6 unit), dan Jakarta Selatan (3 unit).

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menyatakan pompa rusak tersebut terjadi karena terendam banjir. "Ada juga yang karena overheat," kata dia, pekan lalu. Menurut dia, sejumlah pompa masih dalam perbaikan.

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad melempar kritik keras. Ia menilai perlu ada evaluasi total untuk mengetahui kondisi pompa air di Jakarta. "Kok, bisa anggaran pengelolaan pompa selalu besar, tapi ketika banjir kemarin kinerja pompa bermasalah?" sebut Idris.

Majalah Tempo mencatat, realisasi anggaran 2019 total anggaran yang disediakan untuk evaluasi kinerja pompa air pengendali banjir di aliran barat, timur, tengah sudah mencapai Rp 1,6 miliar. Namun yang terserap hanya Rp 663 juta atau 40 persen.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, menyatakan rendahnya serapan dana evaluasi kinerja pompa air terjadi karena penyedia jasa konsultasi enggan menerima pekerjaan di penghujung tahun. "Biasanya konsultan enggak mau diburu-buru," sebut Juaini.

DEVY ERNIS

🐜

Bisnis.com, JAKARTA -- Sebuah lembaga survei asal Amerika Serikat turut meramaikan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Indonesia.

Lembaga tersebut bernama Precision Public Policy Polling (PPPP). Menurut Direktur Operasi Jokovic Martinez, dari hasil survei lembaganya itu, para responden cenderung memilih penantang petahana yakni Prabowo Subianto.

Baca juga: Mengenal PPPP, Lembaga Survei AS yang Menangkan Prabowo

"Dari 3.032 responden, 58% menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan Joko Widodo memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat naik 69% menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (9/4/2019).

Dalam survei juga disebutkan bahwa 54% resonden menginginkan presiden baru dan yang masih menginginkan Joko Widodo kembali menjadi jadi presiden sebessr 37%, sementara 9 % responden tidak memeberikan jawaban.

Baca juga: TKN Pertanyakan Lembaga Survei AS Menangkan Prabowo

"Dari 54% responden menggap Joko Widodo tidak menjalankan pemerintahan dengan benar yang menghasilkan clean government dan masih banyak terjadi praktik korupsi yang berkaitan dengsn proyek proyek infrastruktur," tandasnya.

Dia melanjutkan, ketika ditanyakan siapa kandidat yang akan dipilih jika pemilihan dilakukan saat survei dilaksanakan, nama Joko Widodo dan Prabowo ditanyakan 38% responden memiilih nama Joko Widodo.

Baca juga: Siapa PPPP, Lembaga Survei AS yang Menyebut Elektabilitas Prabowo Melampaui Jokowi?

"Sementara yang memilih Prabowo sebanyak 40 % dan sisanya menyatakan belum dapat memutuskan," katanya.

Untuk diketahui, jajak pendapat ini dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan 2019 dan juga untuk distribusi media umum.

Wawancara lengkap dilakukan 22 Maret- 4 April 2019 dengan jumlah responden 3. 032 dari 800.091 TPS di 499 kabupaten / kota di 34 provinsi.

Wawancara dipilih secara acak dan dilakukan melalui telepon menggunakan profesional- staf peneliti survei terlatih (agen langsung) dari pusat panggilan telepon Precision Public Policy Polling di Jakarta.

Adapaun Margin kesalahan untuk ukuran sampel sebanyak 3.032 adalah +/- 1,78% pada tingkat kepercayaan 95%.

PPPP disebut memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam menciptakan dan menumbuhkan bisnis serta minat aktif dalam politik dan kebijakan publik di Asia.

Pada 2013, lembaga ini mulai merambah jajak pendapat publik tentang politik, menggunakan teknologi Interactive Voice Response (IVR) dan survei online dan panggilan langsung ke telepon seluler jika sesuai untuk melakukan polling dengan cepat, hemat biaya, dan akurat pada berbagai masalah.

🐧

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan tidak ada satu pun partai pendatang baru di Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen (PT) 4%. Survei juga memperlihatkan ada resistansi (penolakan) masyarakat terhadap partai-partai tersebut.

Angka resistansi tersebut justru lebih tinggi dari elektabilitas partai-partai baru itu. PSI menjadi partai baru yang paling tinggi resistansinya atau dengan kata lain paling ditolak masyarakat. Dengan elektabiltas 0,9%, resistansi masyarakat terhadap partai baru pimpinan Grace Natalie itu ditolak oleh 5,6% masyarakat.

Setelah PSI, partai baru lain adalah Perindo dengan elektabilitas 1,5% dan resistensi sebesar 1,9%. Kemudian, Partai Berkarya dengan elektabilitas 0,5% dan resistensinya 1,3%. Terakhir, Partai Garuda memiliki elektabilitas 0,2% dengan resistensi 0,9%.

Survei juga menunjukkan Partai Hanura, yang saat ini memiliki kursi di DPR terancam gagal kembali mendapatkan kursi di Senayan. Elektabilitas Partai Hanura hanya berkisar 0,9%.

Sementara, partai lama yang berpotensi tidak lolos parlemen pada 2014-2019, antara lain PBB dan PKPI. Elektabilitas partai itu masing-masing sebesar 0,4% dan 0,2%.

Partai lama yang belum “aman” adalah Partai Nasdem, PPP, dan PAN. elektabilitas Partai Nasdem sebesar 2,6%, PPP 2,7%, dan PAN 2,9%. Partai-partai itu masih dalam rentang margin of error survei, yakni 4%.

Menanggapi hasi survei itu, pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengatakan, rendahnya elektabilitas partai-partai baru, seperti PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya dan Perindo, adalah wajar dan normal.

“Selain sebagai new comer, positioning dan strategi branding mereka pun terbilang tidak tepat. Hal ini terlihat dari tingginya resistensi mayarakat terhadap partai-partai baru, termasuk PSI, yang dibesut anak-anak milenial,” ujar Ari di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Ari mengatakan, dia termasuk orang yang menaruh harapan besar terhadap PSI pada awal partai itu berdiri. Namun, menurutnya, di tengah-tengah perjalanannya, partai yang pimpinan Grace Natalie tersebut kerap mengeluarkan blunder-blunder yang tidak perlu. Bahkan, PSI kerap mengganggu soliditas di koalisi partai-partai pendukung Jokowi.

“Misalnya, pernyataan tentang perda syariah dan poligami yang masuk dalam ranah filosofis keagamaan. Itu sebaiknya tidak disentuh PSI di awal kampanye. Dengan cara seperti itu, PSI mengobarkan perang dengan kaum mayoritas,” ujar pengajar di Univesitas Indonesia (UI) itu.

Contoh lain, kata Ari, pernyataan PSI yang menyinggung kiprah partai-partai lama terkait pendampingan terhadap gender. “Nyatanya, hal itu sudah digarap oleh partai-partai yang jauh lebih senior,” ujar Ari.

Semestinya, kata Ari, PSI lincah bermanuver di pusaran-pusaran isu-isu nasional tanpa membuat permusuhan dengan partai-partai lain. PSI, kata dia, seharusnya percaya diri bermain di isu-isu milenial mengingat captive market mereka ada di kalangan milenial atau pemilih pemula.

“Ini yang tidak dilakukan. PSI malah membuka front pertempuran dengan partai-partai senior, tidak peduli yang ada di dalam koalisi atau tidak. Mereka juga tidak menggarap intens pasar potensialnya,” papar Ari.

Menurut Ari, PSI masih tidak bisa menempatkan diri sebagai partai baru yang sejajar dengan partai-partai mapan, seperti PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PKB. “PSI terkesan kurang santun dalam berpolitik serta tidak bisa melepaskan diri dari gaya anak muda yang temperamental,” tegasnya.

Sumber: BeritaSatu.com

🐙

Korupsi Masih Jadi Ancaman Serius Penulis : Sonya Helen Sinombor | Senin, 27 Agustus 2012 | 21:39 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com - Kondisi Bangsa Indonesia saat ini menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan agama. Hingga kini korupsi masih menjadi ancaman serius sebagai penyakit kronis di negeri ini. Bahkan di usia yang ke-67 Bangsa Indonesia masih terus digerogoti oleh para pemimpin dan elite politik yang korup. Keprihatinan ini disampaikan dalam acara Silaturahim Lintas Iman di Pastoran Gereja St Fransiskus Xaverius Kebon Dalem, Jalan Gang Pinggir, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/8/2012) petang.

Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang Romo Aloys Budi Purnomo Pr, selain menyatakan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Hari Ulang Tahun ke-67 Kemerdekaan Republik Indonesia, acara silaturahim lintas agama juga juga mendoakan agar persoalan-persoalan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dapat teratasi secara adil dan tuntas.

Kemiskinan dan pengangguran masih mewabah di republik ini, bahkan disertai dengan kejahatan melalui kekerasan yang semakin berani dan nekat. Dalam usia ke-67, Indonesia juga dinilai masih terus terlilit masalah pluralisme yang tak kunjung reda malah kian rawan, khususnya dalam hal agama. Kebebasan untuk beribadah belum 100 persen terjalankan. Konflik horizontal masih gampang pecah. "Kita berhadapan dengan premanisme politik yang bahkan bernuansa SARA (suku agama ras dan antara golongan). Pemimpin yang berpikiran sektarian masih kentara, in casu proses pilkada DKI 1," kata Aloys Budi.
Dalam pertanyaan pers, Aloys Budi juga mengutip pernyataan Mgr Johannes Pujasumarta, Uskup Keuskupan Agung Semarang dalam Surat Gembala Hari Raya Kemerdekaan RI ke-67, 17 Agustus 2012 yang menyatakan Kita dilahirkan di negeri ini//Kita dihidupi di negeri ini//Kita dibesarkan di negeri ini//Mari kita cintai//Mari kita rawat//Mari kita jaga keutuhannya//Mari kita lestarikan kekayaannya//Mari kita kembangkan keindahannya. Editor : Robert Adhi Ksp
Senin, 27/08/2012 19:49 WIB

Hidayat Nur Wahid: Mungkin Ada Kader PKS yang Dukung Jokowi

M Iqbal - detikNews Jakarta Mantan cagub DKI Jakarta yang juga politisi PKS, Hidayat Nur Wahid menyadari bahwa dukungan politiknya kepada pasangan Foke-Nara mungkin tidak diamini oleh seluruh kader PKS. Menurutnya, mungkin saja ada kader PKS yang mendukung Jokowi. "Mungkin ada saja (kader PKS yang mendukung Jokowi), karena ini pilihan yang tidak matematik. Tapi kalaupun ada yang menyebrang, PKS akan bekerja bahkan untuk merekrut (pemilih) non PKS," ujar Hidayat Nur Wahid, kepada detikcom, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8//2012).
Hal itu disampaikan menanggapi rumor adanya arus bawah PKS yang mendukung pasangan Jokowi-Ahok, meski DPP PKS telah menyatakan dukungan kepada pasangan Foke-Nara. Tapi menurutnya, kalaupun ada hal itu mungkin dilakukan secara diam-diam. Ia pun berbaik sangka (husnudzan) bahwa lebih dari 99 persen kader PKS akan mengamini keputusan DPP untuk mendukung pasangan Foke-Nara.
"Kalau itu (dukungan kepada Jokowi) disampaikan secara terbuka dan terbukti tentu akan kami tindak. Tetapi kalau tidak ada bukti maka tidak bisa kami tindak," tegasnya. Soal dukungannya terhadap Foke, ia menyatakan bahwa Foke telah meminta maaf atas perilaku bermasalah dengan PKS dan menyepakati untuk mengakomodasi program-program yang ditawarkan PKS. Termasuk Foke menyepakati akan menyelesaikan amanah sampai 2017 kalau terpilih.

"Kami memberikan dukungan tidak gratis, tetapi ada mahar berupa program. Kalau mahar itu artinya uang atau jabatan itu fitnah dan bukan sesuatu yang memberikan hasil yang positif," ucap Hidayat.

"Bukan hal yang berbeda ketika kami mendukung Foke, karena ketika kami mendukung Foke itu dengan sebuah persyaratan bahwa dia akan berkomitmen tidak korupsi, dan membangun good serta clean government," lanjutnya. (iqb/ndr)
Minggu, 26 Agustus 2012 | 22:18 WIB Marzuki Alie Minta Warga Terima Pemimpin Non Muslim
TEMPO.CO, Jakarta: Ketua DPR Marzuki Alie meminta warga Jakarta menerima jika kelak pemimpin yang terpilih di Ibu Kota adalah warga non-muslim. “Islam memang menganjurkan umatnya memilih pemimpin seiman, tapi jika pemimpin yang terpilih non-muslim, kita harus menerima, tidak ada masalah,” katanya, usai menghadiri acara Fatayat Nahdlatul Ulama, bersama calon Wakil Gubernur Jakarta, Nachrowi Ramli, Ahad 26 Agustus 2012. Menurutnya, kampanye politik dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras dan golongan, bukan cara berpolitik yang elok. “Saya tak setuju jika isu SARA dipakai untuk menjatuhkan salahsatu calon Gubernur Jakarta. Itu bukan cara yang diajarkan dalam Islam,” katanya.

Marzuki menjelaskan, Islam memerintahkan umatnya untuk menghargai umat agama lainnya. "Kita harus bisa hidup berdampingan, damai, aman," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Belakangan, kampanye Pemilihan Gubernur Jakarta memang dipanaskan isu suku, agama, ras dan golongan. Semua berawal dari khotbah pedangdut kontroversial Rhoma Irama, yang meminta warga Jakarta memilih pemimpin seiman. Di media sosial juga beredar video yang mendiskreditkan salahsatu kandidat dari etnis minoritas. NUR ALFIYAH

Kamis, 16/08/2012 08:16 WIB PKS Minta Foke Hati-hati Beri Pernyataan Moksa Hutasoit - detikNews

///BENAR, ken, WAKTU ITU PALING AROGAN, arogansi manusia ADA BATASNYa, Bang///

Jakarta Sudah menjadi rahasia umum jika Gubernur DKI Fauzi Bowo sering mengeluarkan kalimat yang cukup mengundang polemik. Sebagai partai pendukung dalam Pilgub DKI putaran dua, PKS pun meminta Foke berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. "Kami sudah berikan masukan, bahwa kalimat yang disampaikan harus merebut simpati masyarakat," ujar Wakil Ketua DPRD DKI asal PKS, Triwisaksana, kepada detikcom, Kamis (16/8/2012). Triwisaksana yang juga sempat menjadi ketua tim sukses pasangan Hidayat-Didik, berharap Foke lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan. Imbauan ini juga ditujukan kepada seluruh tim sukses Foke.

"Intinya harus bisa menarik simpati, ini juga berlaku untuk tim suksesnya," tandasnya.

Sebelumnya, Foke pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial saat mengunjungi korban kebakaran. Dalam video berjudul 'Kunjungi Warga Karet Tengsin (musibah kebakaran), Foke Justru Berkampanye', Foke yang mengenakan kemeja putih tampak duduk bersama warga korban kebakaran. Saat berbincang dengan warga, Foke justru menanyakan pilihan warga soal cagub DKI Jakarta. "Sekarang lo nyolok siapa? Kalo nyolok Jokowi mah bangun di Solo aja sono," ujar Foke kepada warga di lokasi kebakaran, Benhil, Jakpus. (mok/vid)

Ical: Saya Yakin Sekali Fauzi Bowo Menang

Oleh: Wahyu Praditya Purnomo metropolitan - Rabu, 15 Agustus 2012 | 20:48 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Ketua umum partai Golkar, Aburizal Bakrie optimis jika pasangan Cagub Fauzi Bowo dan Cawagub Nachrowi Ramli (Nara) menang dalam Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua.

Keyakinan tersebut diungkapkan Ical, sapaan akrab Aburizal saat menghadiri acara buka bersama kader Golkar di kediaman Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (15/8/2012). "Saya yakin itu, yakin sekali," kata Ical, Rabu (15/8/2012). Saat ditanya dukungannya ke pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Ical menegaskan, dirinya bersama partai Golkar siap mendukung dan memenangkan pasangan gubernur itu dalam putaran kedua nanti. "Saya akan mengawal beliau dari belakang," ujarnya.

Sementara Fauzi Bowo yang turut hadir dalam acara buka bersama tersebut mengaku dengan adanya dukungan partai Golkar, dirinya yakin akan mampu memenangi Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua nanti. "Dengan adanya dukungan dari Golkar ini saya semakin mantap," Fauzi Bowo.[bay]

Selasa, 14 Agustus 2012 | 12:49 WIB Tak Kapok Soal SARA, Rhoma Serukan Dukung Foke

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah ulama dan dai menggelar syukuran atas penghentian kasus Rhoma Irama terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu di Majelis Taklim Islamic Centre, Kwitang, Jakarta Pusat. Selama dua pekan, Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta menggelar penyelidikan dan kemudian memutuskan kasus ceramah Rhoma berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) itu tidak akan berlanjut ke kepolisian.

"Alhamdulillah, tidak terbukti dakwah Rhoma itu kampanye terselubung," kata K.H. Abdullah Rasyid Abdullah Syafii, putra pendiri Perguruan Asyafi’iyah, almarhum K.H. Abdullah Syafi’ie, di Kwitang, Jakarta Pusat, Senin, 13 Agustus 2012.

Berbarengan dengan syukuran ini, sebelas ulama meyatakan sikap atas situasi terkini soal isu SARA. Mereka antara lain tuan rumah pimpinan Majelis Taklim Habib Ali Al-Habsyi, Habib Abdurrahman Al-Habsyi; K.H. Manarul Hidayat; Toyib; Abu Hanifah; Fikri Zainuddin M.Z.; dan Ahmad Lutfi. "Kami mendukung bahwa dakwah bukan kampanye terselubung, melainkan tugas utama mubalig," ujar Rasyid, yang bertindak sebagai juru bicara.

Rasyid meminta Panwaslu DKI Jakarta tidak menakuti ulama dengan pelarangan membahas isu SARA. Mereka juga mengimbau warga Jakarta tidak terprovokasi oleh kelompok yang menyebarkan isu SARA.

Habib Abdurrahman Al-Habsyi mengimbau jemaahnya memilih calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di putaran kedua nanti. ”Jangan mau dipimpin bukan orang Islam," ujarnya di depan ribuan jemaah masjid yang menyemut sejak sore hari.

Abdurahman memang tidak menyebut secara eksplisit nama rival Fauzi Bowo, yakni Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Namun dia menggambarkan pesaing Fauzi ini tidak tepat untuk dipilih sebagai pemimpin oleh seorang muslim."Calon yang satu Islamnya kental, yang satu acak-acakan," ujarnya.

Rhoma yang duduk bersila di tengah para ulama mengungkapkan terima kasih atas dukungan mereka. "Syukur atas putusan Panwaslu dan terima kasih atas dukungan (ulama)," ujarnya.

Berkat keputusan itu, Rhoma tetap akan menyerukan jemaahnya untuk mendukung calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. "Tak ada alasan untuk saya kapok," ujarnya.

Menurut Rhoma, Islam kondusif untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, kata dia, untuk memilih seorang pemimpin berdasarkan Al-Quran harus yang seiman. "Jangan memilih pemimpin yang nonmuslim," ujarnya sambil mengutip ayat Al-Qur''an. M. ANDI PERDANA

Sekjen PKS: Jokowi Masih Muda, Pimpin Solo Dulu

Oleh: Agus Rahmat metropolitan - Selasa, 14 Agustus 2012 | 11:20 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menilai calon Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi seharusnya menuntaskan terlebih dahulu kerjanya sebagai Walikota Solo.

"Sebenarnya Jokowi adalah tokoh yang sangat potensial tapi akan jauh lebih bagus bagi beliau untuk menyelesaikan dulu tugasnya di Solo. Ini akan menjadi preseden yang tidak bagus," kritik Anis di Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Anis juga menilai hal yang sama terjadi kepada cawagub Jokowi yaitu Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Pada saat menjabat Bupati Belitung Timur, Ahok justru maju mencalonkan diri menjadi gubernur. Setelah gagal, Ahok justru masuk di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Ahok juga tidak menyelesaikan tugasnya. Ini tidak bagus. Setiap pemimpin politik mesti berorientasi pada legacy, ada sesuatu yang dia wariskan. Dia harus berorientasi kesitu bukan pada jabatannya," pinta Wakil Ketua DPR ini.

Anis menjelaskan 'melompat-lompat' seperti yang dilakkan Jokowi dan Ahok tidak bagus sebagai pendidikan politik. PKS memutuskan mendukung pasangan incumbent Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli dalam putaran kedua Pemilukada DKI.

"Dia (Jokowi) tuntaskan dulu tugasnya toh masih muda juga. Gak perlu buru-burulah orang juga tahu prestasinya secara nasional. Itu pertimbangan kita. Pola ini tidak bagus bagi pendidikan politik masyarakat," katanya. [bar]

PKS Sesumbar Jokowi Tak Akan Menang Pilgub DKI Misbahol Munir - Okezone Selasa, 14 Agustus 2012 12:36 wib wib okezone JAKARTA- Meski Wali Kota Solo Joko Widodo berhasil melakukan perubahan di Kota Solo, belum tentu pria yang kerap disapa Jokowi itu mampu melakukan perubahan terhadap DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PKS, Anis Matta, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2012). Menurutnya, Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan Solo. Jakarta merupakan miniatur Indonesia, sehingga sebagian peraturan dan kebijakan tidak lepas langsung dari pusat. "Saya kira Anda harus membedakan kinerja dan kinerja Foke di DKI tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi Anda tidak bisa membuat perbandingan antaran DKI dengan Solo. Itu tidak setimpal," kata Anis. Apa lagi, kata dia, sebagian kebijakannya tidak didominasi oleh pemprov melainkan juga rata-rata campur tangan pemerintah nasional. "DKI itu kan ibu kota, miniatur Indonesia. Persoalan dasar DKI sebagian besar tidak berasal dari DKI-nya. Kalau Anda bicara status tanah saja, sebagiannya milik pusat bukan DKI, sehingga aksesnya miliki DKI hanya sedikit," tukas dia. (kem)

tidak terelakkan bahwa KALO SUDAH DUDUK SUSAH BERDIRI, apalagi bangkit berdiri dan pergi meninggalkan kursinya

tak terelakkan bahwa YANG AROGAN semakin AROGAN karena KECEMASAN + PENYANGKALAN DIRI + KEMARAHAN telah MELEKAT PADA DIRI YANG AROGAN

waktu lah yang MENJADI HAKIM PALING ADIL UNTUK YANG AROGAN

waktu lah YANG MENJADI PALING AROGAN

yang arogan TIDAK AKAN BISA MELAWAN YANG PALING AROGAN, yaitu WAKTU itu sendiri

salah satu pengawal WAKTU adalah quick count

biar tak seakurat 100%, tapi quick count pengawal yang cukup akurat

WAKTU + quick count + keadilan akan MENGGUSUR PAKSA YANG AROGAN kayanya
Komunitas Warteg Dukung Jokowi-Ahok Tribunnews.com - Senin, 13 Agustus 2012 17:27 WIB

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Sejumlah pedagang Warung Tegal (Warteg) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pilkada DKI putaran kedua.

Sembari membentangkan spanduk bertuliskan ”Kowansara” alias Komunitas Warteg Anti-SARA, mereka terang-terangan menyebut pasangan jawara pilkada putaran pertama itu sebagai pemimpin yang nyata berpihak kepada rakyat.

”Kami memilih pemimpin yang mau melindungi pedagang kecil seperti kami. Bukan pemimpin yang mau mencekik leher rakyat lewat pengenaan pajak untuk warteg,” kata Mukroni, pedagang warteg, saat mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ahok di kediaman Ustad Analta Amier dalam rilisnya kepada Tribun, Senin (13/8/2012). Deklarasi dibacakan langsung di depan Cawagub Ahok, yang hadir dalam acara silaturahim dan buka puasa bersama itu. Menurut Mukroni, mereka sengaja mengusung bendera Kowansara sebagai bentuk keprihatinan mendalam terhadap maraknya isu SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan) menjelang pilkada DKI putaran kedua.

”Kami mengajak seluruh warga Jakarta untuk tetap mempertahankan pluralitas dan kebhinekaan sebagai ciri khas bangsa Indonesia,” ujar Mukroni, yang juga pendiri dan penasihat Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara).

Dukungan kepada Jokowi-Ahok, lanjut Mukroni, tidak hanya datang dari Kowantara, namun di dalamnya juga melibatkan berbagai asosiasi, komunitas, dan paguyuban warteg yang seluruhnya beranggotakan lebih dari 10.000 warteg se-DKI Jakarta. ”Kami berangkat dari keprihatinan yang sama, utamanya terkait dengan kebutuhan akan pemimpin yang mau mengayomi kami,” imbuh Mukroni.

Bukan rahasia, sejak beberapa waktu lalu pedagang warteg di Jakarta terancam dengan terbitnya Peraturan Daerah (perda) Pemprov DKI Jakarta Nomor 11 tahun 2011, yang intinya akan mengenakan pajak sebesar 10 persen terhadap seluruh warung kecil – termasuk warteg.

Rencana pemberlakuan perda bikinan Gubernur Fauzi Bowo tersebut sontak memicu reaksi dari para pedagang warteg. Mengutip Sahono, pengurus Kowantara, warteg selalu dikunjungi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat kecil. Dari sononya, harga-harga makanan di warteg memang diperuntukkan bagi mereka yang penghasilannya tidak besar.

”Sekalipun perda tersebut ditunda pelaksanaannya, kami tidak gembira, karena penundaan bukan tujuan akhir kami. Yang kami inginkan adalah perda tersebut dicabut. Tidak ada aturan apa pun yang memajaki warung kecil seperti warteg,” ujar Sahono.

Sahono mengaku, sebelum mendeklarasikan dukungan, pihaknya sudah bertemu langsung dengan Jokowi dan memperoleh komitmen bahwa jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi akan mencabut perda yang meresahkan itu.

”Kami siap bergabung dengan koalisi rakyat untuk mengalahkan koalisi partai di pilkada DKI,” tegas Sahono.

Ini isi ceramah Rhoma yang diduga berbau SARA Ronald Steven - Sindonews Kamis, 9 Agustus 2012 − 16:44 WIB

Sindonews.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta belum bisa menentukan apakah ceramah yang disampaikan Rhoma Irama masuk dalam kategori pelanggaran pemilu. Seperti diketahui, Rhoma diduga menggunakan isu SARA untuk kampanye hitam dalam ceramahnya itu.

Hingga kini, Panwaslu DKI Jakarta masih mengumpulkan fakta, dan saksi untuk memperkuat dugaan penggunaan SARA itu. Sementara itu, Rhoma Irama terus membantah dirinya menggunakan isu SARA untuk kepentingan kampanye hitam.

Menurutnya, apa yang disampaikannya ketika itu adalah hal yang wajar, karena dirinya sebagai pemuka agama hanya menyampaikan apa yang diyakininya.

Berikut isi ceramah yang diduga menggunakan isu SARA untuk kepentingan kampanye hitam oleh Rhoma Irama yang berdurasi 7 menit dari Panwaslu DKI Jakarta.

Memilih pemimpin bukan hanya soal politik, tapi sudah termasuk ibadah, (baca ayat) hai orang-orang yang beriman jangan sekali-sekali kau mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir disamping orang-orang yang beriman, (ayat lagi) kalau memilih pemimpin yang nonmuslim maka sanksinya adalah mendapat azab dari Allah SWT.

Diperbolehkan menggunakan yang namanya SARA, diperbolehkan oleh yang namanya dewan pembina KPU Prof DR Jimly Ashiddiqie. Kenapa? karena ini zaman keterbukaan, karena ini zaman demokratisasi, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Rakyat, umat harus dijelaskan siapa calon pemimpin mereka, maka SARA dibenarkan.

Dalam hal ini ada dua kandidat kita, buka siapa kandidat ini biar umat mengerti, biar umat tahu. Yang pertama, Fauzi Bowo dan Nachrowi. Fauzi Bowo Gubernur dan Nachrowi Wakil Gubernur, Fauzi Bowo Muslim, Nachrowi Muslim, Fauzi Bowo Betawi, Nachrowi Betawi. Harus jelas ini jaman keterbukaan. Calon kedua, Jokowi sama Ahok. Jokowi Muslim, tapi orangtuanya Kristen, suku bangsanya Jawa. Ahok suku bangsanya Cina, agamanya Kristen. Ini harus dijelaskan bahwa siapa pemimpin agar kita memilih pemimpin tidak seperti beli kucing dalam karung.

Waktu tahun 72 saya pergi ke Singapura untuk mengikuti ASEAN Pop Festival. Dan juara Pop Singer Asia Tenggara adalah Rhoma Irama. Di sana saya ngobrol-ngobrol, saya diminta tolong sampaikan hati-hati bahayanya salah Gubernur, saya khawatir Jakarta jadi Singapuranya Indonesia. Dulu Singapura ini wilayah Malaysia, tapi setelah dikepung secara ekonomi, dikuasai secara politik, maka Singapura memisahkan diri menjadi negara sendiri. Negara yang tadinya wilayah Melayu jadi negara Cina, dari negara Muslim menjadi negara Kristen, innalillahi.

Saya tahun 72 sudah diingatkan oleh Tengku Ghazali Ismail kasih tahu orang Islam hati-hati. Maka ketika sekarang terjadi, saya merinding. Jangan-jangan sinyalemen dari Ghazali Ismail sebentar lagi akan terjadi, kalau umat Islam tidak bersatu, kalau umat Islam tidak menyadari hal ini, bukan mustahil sinyalemen Ghazali Ismail akan terjadi.

Karena yang namanya Jokowi ini hanya batu loncatan saja. Oke dia menyelesaikan beberapa periode sebagai gubernur, tapi setelah beliau siapa yang jadi Gubernur? Ahok? Kalau sudah Ahok yang seorang nonpribumi menjadi Gubernur di Jakarta Ibu Kota Indonesia, maka martabat bangsa tergadaikan citra binasa tercabik-cabik.

Kalau sudah seorang Kristen memimpin Ibu Kota Jakarta, negara yang mayoritas Muslim ini maka umat Islam menanggung aib besar di mata dunia internasional, Inalillahi. Saya tahu banyak umat Muslim yang mengidolakan Jokowi, saya tahu betul, betul, karena memang beliau orangnya, menurut mereka dia sabar, santun, ini, itu, idola banget deh. Tapi inget Jokowi hanya batu loncatan nanti yang berkuasa adalah Ahok yang nonmuslim, Ahok yang cina, Ahok yang Kristen, inalillahi, naudzubillah min dzalik.

Sekedar ini yang bisa saya sampaikan, mohon nanti disampaikan pada semua umat Islam yang tidak hadir di sini, kepada saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, pengalaman saya di Singapura tolong disampaikan jangan sampai tragedi di Malaysia, Singapura menjadi negara sendiri, jadi negara Cina, yang negara kafir. Semoga Jakarta dilindungi Allah SWT dari cengkraman nonpribumi dari cengkraman kafir, Amin Ya Robbal Allamin.

(lil)

Rhoma, Lain Irama Lain Ceramah

News » Politics Senin, 06 Agu 2012 - 14.05 WIB Jakarta - Dalam lagunya, Raja Dangdut Rhoma Irama mengusung isu anti-SARA. Namun, dalam ceramah agama jelang putaran dua Pilkada DKI Jakarta, pendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli ini malah diduga melakukan kampanye berbau isu SARA. Adalah lagu berjudul '135 Juta' yang dibuat Rhoma pada 1977. Dalam lagu itu Rhoma menyatakan bahwa Indonesia adalah negeri majemuk yang terdiri dari banyak suku dan budaya. Meski banyak perbedaan, dalam lagu itu mengajarkan untuk tidak saling menghina karena satu bangsa dan satu bahasa. Tapi, lain dalam irama, lain pula dalam ceramah. Saat berdakwah di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu (29/7/2012) lalu, isi ceramah Rhoma diduga berisi SARA yang menyudutkan salah satu pasangan calon di Pilkada DKI Jakarta 2012. Atas ceramahnya itu, anggota Panwaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri pun menyatakan Rhoma diduga melanggar tiga ketentuan kampanye. Pertama, soal dugaan menghasut SARA, lalu kampanye di tempat ibadah dan kampanye di luar jadwal. Bila Rhoma terbukti melakukan pelangaran tersebut, ia akan dihukum pidana selama 3 bulan hingga 18 bulan, dengan denda Rp 16 juta. Hukuman itu sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 Undang Undang Pemilu. Namun, dengan berlinang air mata, saat memenuhi pemeriksaan Panwaslu DKI Jakarta, Senin (6/8/2012), Rhoma membantah melakukan kampanye SARA. Sebagai ulama, ia mengaku sedih karena saat memberikan tausiah malah dinilai melakukan kampanye hitam. "Saya diundang ke sini dalam rangka klarifikasi tentang ceramah saya di Masjid Al-Isra. Saya mengungkap sebuah surat Anisa ayat 144, yang berbunyi, Allah berfirman dilarang memilih orang kafir sebagai pemimpin dengan sanksi kalau ada orang Islam memilih non-muslim menjadi pemimpin, menjadi musuh Allah," jelasnya seraya menitikan air mata. Dia kembali menekankan bahwa terkait ceramahnya itu tidaklah melanggar, apalagi di bulan Ramadhan ini yang berbarengan dengan ajang kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. "Menurut saya, menyampaikan pesan kitab suci di Indonesia seluruh agama bahkan bukan hanya di rumah ibadah, tetapi di tempat umum misalnya tv, ini dibenarkan sejauh itu ada teks dari kitab suci. Apalagi saya di sana perlu diketahui, pertama bukan kampanye dan kedua saya sebagai ulama wajib menyampaikan pesan Allah kepada umatnya," jelas Rhoma. Terlepas dari itu, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), sebagai pesaing pasangan Foke-Nara yang didukung Rhoma, mendapat keuntungan dari kasus ini. Atas nama demokrasi, tim sukses Jokowi-Ahok membesarkan-besarkan dugaan kampanye hitam yang dilakukan Rhoma ini di berbagai media. Namun, seolah 'menunggangi' kasus ini, Jokowi menebar citra dengan menyatakan memaafkan Rhoma. Bahkan, tim sukses Jokowi-Ahok tidak akan menuntut Rhoma ke jalur hukum. Alasan Jokowi, karena ia penggemar berat Rhoma Irama.

Dengan begitu, bila Rhoma dinyatakan Panwaslu bersalah, Jokowi-Ahok untung besar sebagai pihak yang telah dizalimi. Bila sebaliknya, citra Jokowi-Ahok juga tidak akan tercoreng, karena memang tidak berniat memperpanjang kasus tersebut

.

Reporter: Dominicus Alvin - Editor: Raden Trimutia Hatta

Panwaslu: Celotehan Foke Melanggar Etika Politik TEMPO.COTEMPO.CO – Kam, 9 Agu 2012

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Ramdansyah menegaskan bahwa pernyataan Gubernur Fauzi Bowo ketika mengunjungi korban kebakaran di Karet, Jakarta Selatan, belum bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah. »Tidak semua peristiwa itu masuk pelanggaran pidana,” kata Ramdansyah, Kamis 9 Agustus 2012.

Ucapan Foke kepada korban kebakaran Karet, Selasa 7 Agustus 2012 lalu menyebar di dunia maya lewat video amatir yang diunggah ke situs media sosial youtube. Dalam video itu, Foke menanyakan apa pilihan politik para korban dalam Pemilihan Gubernur Jakarta. Jika korban memilih pesaingnya, Walikota Solo Joko Widodo, Foke –entah spontan atau serius—menyarankan korban kebakaran pindah dan membangun rumah mereka di Solo saja.

Menurut Ramdansyah, celotehan Fauzi Bowo memang bisa dinilai kurang tepat dan merupakan pelanggaran etika komunikasi politik. »Tapi itu bukan wilayah Panwaslu,” katanya. »Itu keseleo lidah, dan bisa mengganggu elektabilitas yang bersangkutan,” katanya. »Tapi terserah rakyat untuk menilai,” katanya lagi. AMANDRA MUSTIKA MEGARANI

Ini Isi Ceramah Rhoma yang Diduga SARA News » Politics Kamis, 09 Agu 2012 - 15.22 WIB centroone Jakarta - Tudingan ceramah bernuansa SARA raja dangdut Rhoma Irama di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat masih menjadi teka-teki yang belum bisa terungkap. Karena, dugaan pelanggaran ini sedang ditindaklanjuti pihak Panwaslu DKI Jakarta. Berikut isi ceramah Rhoma Irama, di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu (29/7), yang diambil dari rekaman video berdurasi 7 menit yang beredar di dunia maya; "Memilih pemimpin bukan hanya soal politik, tapi sudah termasuk ibadah(baca ayat) hai orang-orang yang beriman jangan sekali-sekali kau mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir disamping orang-orang yang beriman (ayat lagi) kalau memilih pemimpin yang non muslim maka sanksinya adalah mendapat azab dari Allah SWT, diperbolehkan menggunakan yang namanya SARA diperbolehkan oleh yang namanya dewan pembina KPU Prof DR Jimly Ashidiqie kenapa? karena ini zaman keterbukaan karena ini zaman demokratisasi tidak boleh ada yang ditutup tutupi rakyat umat harus dijelaskan siapa calon pemimpin mereka, maka SARA dibenarkan. Dalam hal ini ada 2 kandidat kita, buka siapa kandidat ini biar umat mengerti biar umat tahu. yang pertama Fauzi Bowo dan Nachrowi. Fauzi Bowo Gubernur dan Nachrowi Wakil Gubernur, Fauzi Bowo Muslim, Nachrowi Muslim, Fauzi bowo Betawi, Nachrowi Betawi. Harus jelas ini jaman keterbukaan calon kedua, Jokowi sama Ahok. Jokowi Muslim tapi orangtuanya Kristen, suku bangsanya jawa. Ahok suku bangsanya Cina, Agamanya Kristen. ini harus dijelaskan bahwa siapa pemimpin agar kita memilih pemimpin tdak seperti beli kucing dalam karung." Reporter: Dominicus Alvin - Editor: Raden Trimutia Hatta

Minggu, 12 Agustus 2012 POLITIK - PILKADA Minggu, 12 Agustus 2012 , 04:22:00 Panwaslu Usut Materi Ceramah Rhoma jpnn

JAKARTA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta terus mengusut dugaan pelanggaran suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan terlapor Rhoma Irama. Mereka sudah melengkapi alat bukti sebagai bahan untuk mengambil keputusan apakah akan meneruskan ke ranah pidana atau tidak.

"Kami akan umumkan kesimpulan pada Senin besok (13/8)," kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah kemarin (11/8). Dia menambahkan, alat bukti tersebut, antara lain, video ceramah Rhoma di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat; kesaksian perekam video itu; tiga pengurus Masjid Al Isra; serta saksi ahli seorang pemuka agama Islam. Beragam alat bukti tersebut juga dilengkapi sanggahan dari kedua pihak. Kubu pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dimintai keterangan sebagai pihak yang dirugikan dan kubu Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) sebagai pihak yang diduga diuntungkan. Ramdansyah menegaskan bahwa alat bukti sudah sangat lengkap. Bahkan, bukti-bukti tersebut sudah sangat otentik. Karena itu, bisa saja insiden ceramah Rhoma langsung diteruskan ke kepolisian untuk diproses pidana. "Bisa saja diserahkan ke polisi karena sudah jelas diatur ada pasal pidana pemilu karena hasutan berbau SARA," ungkapnya. Namun, keputusan final akan dibicarakan pimpinan Panwaslu. "Tidak berarti dalam pilkada semua hal dilarang, tapi juga tidak berarti semua hal boleh dilakukan. Bang Rhoma memang tidak ada dalam daftar tim sukses yang diserahkan. Tapi, kami akan lihat realitasnya di lapangan," kata Ramdansyah. Sementara itu, dukungan politik kepada Foke-Nara terus bertambah. Setelah Golkar, giliran PKS memberikan dukungan. Hal itu disampaikan langsung Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di kantor DPP PKS, Jakarta, kemarin. Hadir dalam acara tersebut, antara lain, calon dari PKS Hidayat Nur Wahid yang tereliminasi pada putaran pertama pilgub DKI Jakarta dan Foke-Nara. Luthfi menyatakan, alasan utama PKS mendukung Foke didasari kesamaan visi dan misi untuk Jakarta. PKS mempertimbangkan kesiapan pasangan calon untuk bisa melaksanakan program kerja dan visi-misi pasangan Hidayat-Didik J. Rachbini. "Kami menilai (Foke-Nara) lebih siap dalam mengintegrasikan program-program yang diusung PKS yang sudah dijabarkan Pak Hidayat dan Pak Didik," ujar Luthfi. Hidayat menambahkan, PKS sejatinya juga berkomunikasi dengan Jokowi. Mereka menawarkan agar Jokowi memasukkan program kerja Hidayat-Didik sebagai paket deklarasi. Namun, tidak ada respons. "Sampai saat-saat terakhir, Pak Jokowi belum menunjukkan sikap, belum memberikan ketegasan," ujarnya. Menurut Hidayat, dirinya secara pribadi menjalin hubungan dengan Jokowi. Namun, dia menilai masa jabatan seorang kepala daerah harus diemban sesuai masa tugas. Karena itu, Hidayat mendorong Jokowi untuk tetap berkonsentrasi melaksanakan tugas sebagai wali Kota Solo. "Saya mendukung beliau sebagai wali Kota Solo," tegasnya. Foke menyambut gembira dukungan PKS tersebut. Meski begitu, dia menyadari bahwa butuh kerja keras untuk memenangi pilgub putaran kedua bulan depan. "Tentu kerja ini harus diiringi kerja keras," ungkapnya. Bergabungnya PKS dalam gerbong dukungan Foke-Nara menjadi ironi dalam pilgub DKI. Pada pilgub 2007, PKS menjadi satu-satunya partai yang mencalonkan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar untuk melawan Foke yang ketika itu berduet dengan Prijanto. (aga/bay/c5/ca)