G(ubernur)ALAU ab1$ tukh (6)

Bertemu di RSCM, Fauzi Bowo-Jokowi Berjabat Tangan

Oleh: Bayu Hermawan metropolitan - Sabtu, 4 Agustus 2012 | 22:18 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Dua calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Jokowi saling berjabat tangan saat bertemu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, hari Minggu (4/8/2012) siang. Pertemuan terjadi saat keduanya menjenguk pimpinan Majelis Rasulullah Habib Munzir Al Musawa yang dirawat di RSCM. Fauzi Bowo yang lebih dulu menjenguk, saat keluar dari ruang perawatan, bertemu dengan Jokowi yang menunggu di depan ruang perawatan. Keduanya kemudian saling mendekat,dan berjabat tangan. Meski demikian tidak banyak pembicaraan diantara keduanya. "Di dalam kami salaman, namun karena Pak Fauzi terburu-buru, kami tak sempat ngobrol," ujar Jokowi. Seperti yang disampaikan oleh Jokowi, Fauzi Bowo memang nampak terburu-buru, ia pun tidak banyak memberikan komentar kepada wartawan.

"Kita doakan saja kondisinya (Habib Munzir) membaik dan diberi kesehatan," kata Fauzi Bowo. [ton]

Jumat, 3 Agustus 2012 22:10:46 '135 Juta', lagu Rhoma Irama yang paling disukai Jokowi merdeka Reporter: Vincent Asido Panggabean Meski Rhoma Irama diduga menyerangnya dengan isu SARA, Joko Widodo (Jokowi) mengaku bersikap biasa saja dengan penyanyi itu. Bahkan, calon gubernur DKI itu mengaku sangat menyukai lagu-lagu ciptaan Si Raja Dangdut tersebut. "Saya penggemar beratnya Bang Haji. Lagu-lagunya saya hafal semua," kata Jokowi, demikian ia disapa, di sela-sela rapat konsultasi di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/8). Jokowi menyebut lagu Rhoma yang dihafalnya seperti Darah Muda, Judi dan Terajana. Dari sekian lagu Rhoma, wali kota Solo mengaku paling menyukai lagu yang berjudul 135 Juta. "Lagu yang 135 juta penduduk Indonesia itu yang paling saya senang karena Bang Haji itu mengungkapkan mengenai kebhinnekaan mengenai kita ini harus rukun meskipun kita perbedaan etnis, berbeda agama, berbeda suku. Lagu itu menginspirasi, bagus sekali," kata Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak khasnya. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga unjuk kebolehan di hadapan wartawan dengan menyanyikan sedikit lagu 135 Juta. "Seratus tiga puluh lima penduduk Indonesia," lantun Jokowi yang disambut tawa oleh para wartawan. Berikut lirik lagu 135 Juta yang dibuat Rhoma pada tahun 1977.

Seratus tiga puluh lima juta Penduduk Indonesia Terdiri dari banyak suku-bangsa Itulah Indonesia Ada Sunda, ada Jawa Aceh, Padang, Batak Dan banyak lagi yang lainnya Seratus tiga puluh lima juta Penduduk Indonesia Terdiri dari banyak suku-bangsa Itulah Indonesia Janganlah saling menghina Satu suku-bangsa dengan lainnya Karena kita satu bangsa Dan satu bahasa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika Lambang negara kita Indonesia Walaupun bermacam-macam aliran Tetapi satu tujuan Seratus tiga puluh lima juta Penduduk Indonesia Terdiri dari banyak suku-bangsa Itulah Indonesia Betawinya, Makassarnya Bugis, Ambon, Dayak Dan banyak lagi yang lainnya Seratus tiga puluh lima juta Penduduk Indonesia Terdiri dari banyak suku-bangsa Itulah Indonesia

[ren] Sabtu, 4 Agustus 2012 09:51:12 Jokowi buka puasa bersama Taufiq Kiemas hari ini

Reporter: Vincent Asido Panggabean

Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo hari ini dijadwalkan akan buka puasa bersama dengan Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas. Sejumlah tokoh politik rencananya juga akan hadir dalam acara yang dilakukan di rumah dinas Taufiq di Widya Chandra. "Sejak subuh Jokowi melaksanakan sahur bersama warga Mampang di kawasan Mampang Prapatan, Duren Tiga. Setelah beristirahat, Jokowi akan menemui komunitas buruh di Gedung Joang 45, di kawasan Menteng," ujar Koordinator Media Center Tim Kampanye Jokowi-Ahok, Budi Purnomo Karjodihardjo, Sabtu (4/8). Dijelaskan Budi, agenda penting lainnya yang akan dihadiri Jokowi adalah mengunjungi korban banjir di Tegal Parang, dan mengunjungi pimpinan majelis Rasulullah Habib Mundzir di RSCM. "Sedangkan kegiatan setelah berbuka puasa, Jokowi akan menemui alumni SMA 34 di kawasan Antasari, kemudian ditutup dengan menghadiri Nuzullul Quran di Pondok Pesantren Nur Al-Tauhid, Rorotan, Jakarta Utara," jelas Budi. Berikut ini adalah jadwal lengkap rencana kegiatan Jokowi, hari ini (sewaktu-waktu dapat berubah):

1. Pukul 03.00 WIB: Sahur bersama warga Mampang, di Mampang Prapatan, Duren Tiga. 2. Pukul 13.00 WIB: Bertemu Persatuan Buruh, di Gedung Joang 45 Menteng. 3. Pukul 14.00 WIB: Menjenguk Habib Munzir, di RSCM. 4. Pukul 15.00 WIB: Mengunjungi korban banjir, di Tegal Parang. 5. Pukul 18.00 WIB: Buka bersama Taufik Kiemas, di kawasan Widya Chandra. 6. PUkul 19.00 WIB: Bertemu alumni SMA 34 di Jl. Antasari. 7. Pukul 20.00 WIB: Nuzullul Qur'an di Pondok Pesantren Nur Al Tauhid, Rorotan. [did]

HOME » JAKARTA

Sabtu, 4 Agustus 2012 19:43:01

Kubu Jokowi protes, penetapan DPT tambahan ditunda merdeka.com Reporter: Vincent Asido Panggabean

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Panwaslu DKI Jakarta hari ini menggelar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tambahan. Namun rapat ditunda lantaran tim Jokowi yang diwakili Denny Iskandar tidak setuju dengan DPT tambahan yang masuk.

"Kami tetap ngotot bahwa DPT ini harus diubah. Mari diperbaiki, kami hanya mengembalikan ke tuan-tuan dan puan-puan ini, bisa tidak menyelesaikannya," kata Denny di sela-sela rapat pleno, di Kantor KPU DKI Jakarta, Sabtu (4/8).

Menurut Denny, KPUD sebagai penyelenggara pemilu agar memperbaiki DPT per 11 Juli 2012 lalu sebelum menetapkan DPT tambahan di Pilgub putaran kedua. Sebab, dia melihat masih banyak warga Jakarta yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak mendapatkan hak pilih pada 11 Juli lalu.

Sementara menurut Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah, rapat pleno tersebut diselenggarakan sesuai dengan dasar hukum Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, rapat pleno itu tidak mengakomodir penambahan DPT dalam putaran kedua. "Pasal 35 menyebutkan tidak ada perubahan pemilih, artinya KPU memperkuat surat edaran, itu adalah pelanggaran kepastian hukum kalau DPT diubah," ujar dia. Setelah alot, Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar akhirnya memutuskan rapat pleno dilanjutkan pada Selasa 7 Agustus 2012 pekan depan.

Berikut DPT tambahan khusus Pilgub DKI Jakarta yang telah didapat KPUD Jakarta:

1. Kepulauan Seribu: 63 pemilih. 2. Jakarta Pusat: 2.031 pemilih. 3. Jakarta Utara: 6.838 pemilih. 4. Jakarta Timur: 5.502 pemilih. 5. Jakarta Selatan: 5.844 pemilih. 6. Jakarta Barat: 13.775 pemilih.

Total pemilih tambahan khusus: 33.775 orang. [has]

Isu SARA Kuatkan Jokowi-Ahok Alfiyyatur Rohmah | Tri Wahono | Sabtu, 4 Agustus 2012 | 09:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partisipasi politik yang meningkat dari etnis Tionghoa di wilayah Jakarta Barat menandakan tingkat kohesifitas suatu kelompok dapat terbangun dari isu-isu yang menjatuhkan.

Jumlah signifikan pendaftar baru Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jakarta Barat mengalami penambahan fantastis dan berbeda dari wilayah Jakarta lainnya. "Fenomena seperti yang terjadi di Jakarta Barat itu menunjukkan mulai adanya upaya 'menggarap' basis-basis pemilih dengan cara penetrasi ke simpul-simpul suara real. Salah satu strategi yang intensif digunakan adalah memanfaatkan politik identitas dan pola kekitaan," kata Gun Gun Heryanto, pengamat politik dari The Political Literacy Institute di Jakarta, Jumat (3/8/2012) malam kemarin.

Strategi ini biasanya dengan mengedepankan kohesivitas. Misalnya kalau dilihat, kedua kandidat baik Foke-Nara maupun Jokowi-Ahok, sama-sama memanfaatkan strategi ini.

Gun Gun mengungkapkan, jika Foke memanfaatkan identifikasi Betawi dan agama dalam pemilihan gubernur putaran kedua, begitu pun Ahok yang pasti juga akan memanfaatkan representasi komunitas-komunitas yang captive market. Kedua belah pihak menggunakan isu-isu yang bersifat persamaan untuk menyatukan kedekatan dan mengumpulkan suara di putaran kedua pemilihan gubernur DKI. "Misalnya warga Tionghoa di Jakarta Barat kan salah satu sentra warga Tionghoa di DKI, jadi saya tidak heran jika akan terjadi persuasi dan ada inisiasi-inisiasi untuk memobilisasi mereka agar berpartisipasi dalam putaran kedua," ungkapnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, jumlah perdaftar baru DPT di KPU Kota Jakarta Barat sangat fantastis. Sebanyak 13.211 warga meminta haknya untuk bisa berpartisipasi dalam pilgub putaran kedua ini.

Menurut Junaidi, Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih Kota Jakarta Barat, dari 13.211 orang yang mendaftar sebagai DPT baru, sekitar 10 ribu warga etnis Tionghoa.

Data yang terkumpul di KPU Kota Jakarta Barat sampai dengan kemarin adalah dari delapan kelurahan di wilayah Jakarta Barat, jumlah pendaftar baru untuk DPT gelombang kedua berjumlah 13.211 DPT. Di kelurahan Tambora terdaftar 659 orang, Kebon Jeruk 2.769, Kali Deres 2.912, Cengkareng 3.330, Palmerah 445, Grogol 784, Kembangan 2.046, dan Taman sari 266 DPT.

Pendaftaran gelombang kedua untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta dimulai tanggal 25 juli-29 juli 2012. Kemudian KPU memperpanjang sampai tanggal 4 Agustus 2012. Di wilayah kecamatan, pendaftaran sudah ditutup sejak tanggal 1 Agustus 2012, untuk KPU Kota ditutup kemarin (3/8/2012), dan KPU provinsi ditutup hari ini, Sabtu (4/8/2012).

Presiden PKS: Isu SARA Tidak Pantas di Jakarta Joe Leribun | Hertanto Soebijoto | Sabtu, 4 Agustus 2012 | 21:59 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS, Luthfie Hasan Ishaq menyayangkan adanya isu SARA yang merebak di Jakarta menyongsong Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut diungkapkannya di sela-sela pertemuan dengan Fauzi Bowo di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (4/8/2012). Menurut dia, Jakarta sudah tidak pantas lagi jika harus diwarnai dengan isu SARA. "Masih banyak isu yang lebih cantik untuk dibahas daripada harus membahas soal SARA," ujarnya. Hal senada diungkapkan calon incumbent Gubernur DKI Jakarta,Fauzi Bowo. Sebagai gubernur, Foke--sapaan akrab Fauzi Bowo-- mengatakan dirinya sangat peduli terhadap isu yang berkembang di daerah yang ia pimpin. Karena itu Foke meminta agar isu SARA tidak dikembangkan di Ibu Kota. Terkait ceramah yang disampaikan oleh raja dangdut Rhoma Irama yang diduga berbau SARA, Foke mengatakan, dalam kapasitas Rhoma Irama sebagai da'i, tindakannya tidak salah. "Sebagai da'i tentunya yang ia katakan tidaklah salah," katanya. Foke mengaku komentar yang ia lontarkan itu dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jakarta. "Untuk Pak Rhoma kan perlu dilihat dalam konteks apa ia menyampaikan ceramahnya," ujar dia. Namun Foke mengatakan bahwa penyebaran isu SARA bukan cara yang tepat untuk mendapatkan dukungan. Dia menyerahkan sepenuhnya pada hukum untuk penyelesaian masalah SARA. "Kami kan juga sudah punya aturan dan undang-undang," katanya. Selasa, 24 Juli 2012 23:37:45

Jokowi-Ahok bebas dari tuduhan politik uang

merdeka Reporter: Vincent Asido Panggabean

Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menyatakan, tudingan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) tidak terbukti. Keputusan itu diambil setelah Panwaslu menggelar rapat pleno hari ini.

"Laporan tersebut tidak terbukti," ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah kepada wartawan, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (24/7).

Dia mengatakan, pihaknya memutuskan dugaan adanya pembagian uang seperti yang dituduhkan tim Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli tidak terbukti, karena tidak adanya saksi yang mendukung laporan tersebut. "Soalnya alat bukti juga tidak mendukung," ucapnya.

Ramdansyah menjelaskan, pihak terlapor yakni Arief Hidayat juga dapat membuktikan dirinya memang diberi mandat untuk memberikan dana kepada saksi.

"Jadi yang diberi uang sebesar Rp 75 ribu dan baju kotak-kotak itu adalah saksi Jokowi-Ahok. Mereka berjumlah empat puluh tiga orang sesuai dengan TPS di Kelurahan Pegangsaan," tandasnya.

Seperti diketahui, tim advokasi Foke-Nara melaporkan adanya dugaan permainan politik uang yang dilakukan pasangan Jokowi-Ahok kepada Panwaslu. Tim advokasi Foke-Nara mengatakan, pihaknya menemukan praktik politik uang yang dilakukan tim sukses Jokowi-Ahok pada pilgub DKI Jakarta 11 Juli lalu. [bal]

Rabu, 25 Juli 2012 22:00:12 Waktu Foke sudah habis merdeka

Reporter: Nurul Julaikah

Agenda perubahan yang diusung calon gubernur (cagub) incumbent DKI Jakarta, Fauzi Bowo pada putaran kedua Pilgub DKI dinilai terlambat. Foke telah diberi kesempatan dalam kurun waktu lima tahun memimpin Jakarta.

"Saya termasuk yang sepakat Foke sudah terlambat untuk mengusung agenda perubahan karena sudah diberi kesempatan selama lima tahun," ujar Ketua DPP PAN, Teguh Juwarno, di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (25/7).

Menurut anggota komisi V ini, pihak DPP PAN tidak melarang kadernya mendukung pasangan lain walaupun ketentuan partai menyatakan dukungan ke Foke-Nara. Teguh termasuk kader yang mendukung pasangan Hidayat-Didik pada putaran pertama. "DPP tidak melarang, kami untuk mendukung calon lain. Saya termasuk orang yang mendukung Hidayat Didik," tandasnya. Dia pun hingga saat ini masih menunggu keputusan DPP tentang dukungan suara. Hal utama yang diinginkan kader di PAN adalah tuntutan perubahan. Sementara Foke tidak dapat mengklaim apa yang dilakukan selama menjabat menjadi Gubernur periode 2007-2012 berhasil.

"Foke tidak bisa bersikukuh apa yang dia lakukan sudah berhasil. Putaran kedua kemarin teguran keras masyarakat kepada Foke. Dia harus mengusung agenda perubahan," jelasnya.

PAN sendiri, kata Teguh masih melakukan pembahasan di internal partai. Dimana PAN akan melakukan pertimbangan politis dan ideologis. Hal Itu akan menjadi pertimbangan DPP.

"Visi Jakarta dan platform seperti apa," tukasnya. [ian]

Rabu, 1 Agustus 2012 19:08:24

Timses Jokowi-Basuki gerah banyak dukungan berbau SARA

merdeka

Reporter: Muhammad Sholeh

Ketua Tim Sukses Jokowi-Basuki, Boy Bernadi Sadikin merasa prihatin dengan upaya adu domba yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menimbulkan asosiasi negatif kepada cagubnya. Hal ini terkait dengan banyaknya spanduk dukungan berbau SARA yang memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Basuki.

"Kami prihatin dengan dukungan berbau SARA yang disebarluaskan melalui handphone dan media sosial," kata Boy dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jakarta, Rabu (1/8).

"Tim Kampanye tidak pernah memasang spanduk ucapan selamat dengan mengatasnamakan etnis/suku/agama. Apalagi yang berpotensi bisa menimbulkan asosiasi buruk kepada pihak Jokowi-Basuki," tambahnya.

Boy menegaskan, fitnah dan kampanye berbau SARA sangat kejam karena berpotensi menimbulkan perpecahan dan merusak kebersamaan warga Jakarta yang ingin perubahan menjadikan Jakarta baru yang jauh lebih baik dari saat ini.

"Kami meminta para pendukung Jokowi-Basuki untuk bersabar dan tidak terpancing dengan berbagai isu SARA. Dan jangan berhenti melakukan kebaikan, karena dengan mendekatkan diri kepada kebaikan, dan menjauhkan diri dari kejahatan maka cita-cita untuk menjadikan Jakarta yang lebih baik akan segera menjadi kenyataan," jelas Boy.

"Kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada warga Jakarta yang pintar, cerdas, dan rasional untuk menilai persoalan SARA ini dengan jernih. Kami juga mendoakan agar Jakarta tetap solid dalam bingkai persatuan dan kesatuan, dan semakin maju dalam menyejahterakan warganya," pungkasnya. [hhw]

Rabu, 1 Agustus 2012 16:17:51 Panwaslu DKI akan panggil Rhoma Irama soal isu SARA

Reporter: Vincent Asido Panggabean

Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta akan memanggil pedangdut Rhoma Irama terkait pernyataannya soal SARA di sebuah masjid di Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Pemanggilan merupakan tahapan Panwaslu untuk menyelidiki pernyataan tersebut.

Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, mengatakan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti pernyataan Rhoma. Saat ini, Panwaslu sudah mengantongi video yang berisi pernyataan Bang Haji.

"Video berdurasi tujuh menit," ujar Ramdansyah, di Jakarta, Rabu (1/8).

Selanjutnya, kata Ramdan, pihaknya akan mencari saksi-saksi yang mendengar langsung pernyataan Rhoma. "Setelah itu kita gelar rekonstruksi," ujarnya. Setelah rekonstruksi, kata Ramdan, barulah pihaknya akan memanggil Rhoma.

Ramdan mengatakan, pihaknya akan berhati-hati menindaklanjuti kasus tersebut, agar tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan dalam persoalan ini.

Seperti diketahui, ceramah Rhoma saat salat tarawih di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu, (29/7) menuai kontroversi. Sebab, dia menyatakan kampanye SARA dalam Pilgub DKI dibenarkan. [ren]

Selasa, 31 Juli 2012 | 05:22 WIB Berebut Simpati di Bekas Kobaran Api

TEMPO.CO , Jakarta--Bendera Partai Demokrat dan spanduk bergambar calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli berkibar di posko bantuan pengungsi korban kebakaran di Kelurahan Pakojan, Tambora, Jakarta Barat. Bungkusan air mineral pun berwarna biru langit dengan gambar bintang Mercy, logo Partai Demokrat.

Bendera bergambar Fauzi-Nachrowi dengan tulisan "Coblos" dipasang di atas posko berukuran 3 x 4 meter ini. Poster Fauzi juga bertebaran. Posko ini memberi bantuan mi instan, air mineral, obat-obatan, dan popok bayi untuk para korban kebakaran. Sabtu 28 Juli 2012, api menghanguskan sekitar 200 rumah di Kelurahan Pekojan dan menyebabkan 1.134 orang mengungsi. Dua bocah, yakni Rama, 4 tahun, dan Andini Lestari, 3 tahun 6 bulan, tewas dalam kebakarran ini. Perhatian pun datang dari berbagai pihak. Menurut ketua posko Fauzi, Billy, posko ini didirikan pada Sabtu malam setelah kebakaran terjadi. "Kami menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha yang menjadi simpatisan partai," kata Billy, anggota tim sukses Fauzi, saat ditemui Tempo, Senin 30 Juli 2012. Fauzi mengunjungi korban kebakaran pada Ahad lalu. Dia berjanji membantu korban kebakaran di Kelurahan Pekojan dan memperbaiki rumah mereka. "Nanti kami bantu seperti bedah rumah," kata dia. Di berkeliling di lokasi kebakaran itu dan memberikan santunan sebesar Rp 10 juta kepada ahli waris korban yang meninggal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan selimut, tikar, baju, dan obat-obatan. Fauzi juga berjanji memberikan bantuan seragam sekolah untuk anak-anak. Nachrowi juga menggelar acara makan sahur bersama warga di lokasi kebakaran tersebut, Senin 30 Juli 2012. Sebelumnya, Fauzi juga memberi sumbangan Rp 28 juta untuk pembangunan Masjid As-Sholihin di Koja, Jakarta Utara, Jumat lalu. Masjid ini belum selesai dibangun. Billy mengatakan kegiatan ini bukan bagian dari kampanye. Namun dia mengakui kegiatan ini adalah upaya mencari perhatian warga yang sedang tertimpa musibah menjelang putaran kedua pemilihan Gubernur DKI pada 20 September mendatang. "Jokowi juga bikin posko," kata dia, menunjuk posko Joko Widodo, yang lokasinya sepelemparan batu dari poskonya. Ketua Media Center Fauzi-Nachrwi, Kahfi Siregar, mengatakan posko di Pakojan ini tidak ada hubungannya dengan kampanye. "Pak Fauzi ke sana sebagai gubernur yang memberi perhatian kepada warganya," ujarnya. "Saat berkunjung juga tidak ada ajakan memilih." Posko milik pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berdiri di sisi rel kereta api, di bawah jalan layang dekat Stasiun Angke. Posko yang didirikan oleh koordinator relawan Joko di Kecamatan Tambora ini terlihat mentereng. Bendera berlogo garuda emas milik Partai Gerindra, pengusung Joko-Basuki, berkibar di atas posko itu. "Kami enggak ada acara kampanye," kata relawan dari posko Jokowi, Kenly, 58 tahun. Sejumlah spanduk bergambar Joko-Basuki dipasang mengelilingi posko. Poster bergambar Jokowi bertebaran. Sebanyak 32 koordinator kelurahan mengenakan baju kotak-kotak, ciri khas Jokowi. "Ini kan simbol saja," ujar Kenly. Bungkus mi instan dan air mineral untuk korban dipasangi stiker bergambar Joko-Basuki.

Calon Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum berencana mengunjungi korban kebakaran di Pakojan. "Saya pikir enggak perlu datang. Nanti malah repot. Gubernur DKI kan juga sudah ke sana," ujarnya. Walau pasangan Jokowi-Ahok tak ke sana, kata dia, bantuan dari mereka sudah dikirimkan lewat relawan Jokowi. "Mereka berinisiatif mendirikan posko," katanya.

Menurut Ahok, hal yang terpenting bukan mengunjungi korban kebakaran. "Tapi misalnya terpilih, nanti bisa memastikan kebakaran di Tambora tidak terus terjadi," katanya.

WAYAN AGUS P | ANANDA PUTRI | NURHASIM

Rabu, 01 Agustus 2012 | 17:38 WIB Spanduk SARA Tanpa Identitas Ditelusuri

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyatakan akan menelusuri pemasangan spanduk-spanduk bersentimen SARA. Spanduk-spanduk tanpa identitas pembuatnya itu bisa ditemui di sejumlah titik di Jakarta.

"Pemasangan ini masif di Jakarta," kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah di Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Agustus 2012.

Spanduk itu bertuliskan "Warga Tionghoa dan Umat Kristiani Bangga menjadi pendukung setia Jokowi-Ahok. Ayo buktikan lagi di putaran dua". Spanduk dibuat sederhana dengan kain putih polos dan rangkaian kalimat yang disablon merah.

Tempo mendapati satu diantaranya dipasang sedikit tersembunyi di pinggir trotoar di kawasan Velbak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tapi Ramdansyah menyatakan telah menurunkan lebih dari seratus spanduk, di antaranya di Jakarta Utara, hingga siang tadi.

"Kami sedang mencari saksi yang melihat pemasang spanduk itu," kata Ramdan. Menurut dia, spanduk dibuat oleh organisasi tertentu, "Bukan tim kampanye pasangan calon dan tidak dikenal."

Entah terkait atau tidak, panitia pengawas juga menunjuk pada spanduk dari garda api yang mengucapkan selamat berpuasa, "tetapi mengajak untuk memilih yang seiman dalam pilkada," katanya.

Ramdan menegaskan, alat peraga apapun dilarang dipasang sebelum masa kampanye. Khusus untuk yang bersentimen SARA dan tanpa identitas akan direkapitulasi jumlahnya. "Kami minta semua diturunkan malam ini, tapi dalam prosesnya bisa 2-3 hari," katanya meminta bantuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

AMANDRA MUSTIKA MEGARANI

Rabu, 01 Agustus 2012 | 18:58 WIB Jokowi Pamerkan Taman Balekambang pada Ahok

TEMPO.CO, Surakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuko Tjahaja Purnama alias Ahok berkunjung ke Surakarta yang merupakan kota asal pasangannya, Joko Widodo, Rabu, 1 Agustus 2012. Ahok disambut Jokowi di salah satu ruang publik, Taman Balekambang.

Jokowi mengatakan dia sengaja memamerkan Taman Balekambang kepada pasangannya itu. “Jika besok terpilih, kami ingin membuat taman seperti ini di Jakarta,” katanya. Mereka berdua berdiskusi sembari duduk di kursi taman yang ada di lokasi tersebut dengan diiringi para tim suksesnya. Taman Balekambang sengaja dipamerkan lantaran dinilai memiliki banyak kelebihan dibanding ruang publik yang ada di Jakarta. “Balekambang bukan sekadar taman, namun di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat,” katanya. Selain itu, keberadaan taman itu membuktikan bahwa Surakarta memiliki perhatian terhadap lingkungan. “Sebuah kota jangan hanya memperhatikan masalah ekonomi, tapi lingkungan harus tetap dijaga,” kata Jokowi.

Selama ini, Taman Balekambang memang sering digunakan sebagai ajang kreasi oleh masyarakat. Selain sekadar melancong, banyak warga yang memanfaatkan untuk berlatih musik keroncong hingga orkestra. “Yang paling penting adalah masyarakat tidak dipungut beaya untuk masuk ke Balekambang,” kata Jokowi.

Sedangkan Ahok menampakkan kekagumannya terhadap taman yang dibangun pada jaman Mangkunegara VII tersebut. “Tempatnya benar-benar membuat tenteram,” katanya. Apalagi, saat itu sekelompok remaja tengah berlatih orkestra di taman tersebut.

Sayangnya, dalam pertemuan tersebut, sejumlah mobil justru masuk dan parkir di area bebas kendaraan. Di dekat pintu masuk taman Balekambang juga terlihat rambu larangan masuk untuk mobil yang dicopot. AHMAD RAFIQ

Rabu, 01 Agustus 2012 | 13:59 WIB Fauzi Bowo Tebar 20 Ribu Kartu Sekolah Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Sedikitnya 20 ribu kartu sekolah gratis dibagikan kepada para siswa sekolah menengah atas (SMA) negeri, sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri, dan madrasah aliyah negeri (MAN) di Jakarta Utara.

Kartu tersebut menjamin para siswa untuk memperoleh pendidikan gratis. Biaya yang dijamin meliputi biaya operasional sekolah dan operasional pendidikan. "Hanya biaya seragam yang tidak ditanggung dalam program kartu sekolah gratis ini," kata Wali Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, Rabu, 1 Agustus 2012.

Hari ini Bambang membagikan secara simbolis 25 kartu sekolah gratis kepada 25 siswa SMA Negeri 75 di Sukapura, Cilincing. Kartu plastik seukuran kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) itu berwarna dasar oranye. Satu sisinya bertuliskan "Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun". Instansi yang mengeluarkannya pun disebutkan, "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta".

Uniknya di baris selanjutnya juga tertulis, "Dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Dr. Ing. H. Fauzi Bowo pada Hardiknas 2012". Di baris terbawah baru tercantum nama sekolah pemegang kartu. Sedangkan pada sisi lainnya, kartu tersebut tampak seperti kartu pelajar pada umumnya yang memuat data siswa pemegang kartu, termasuk pas fotonya.

Bambang mengatakan kartu itu dibagikan kepada seluruh siswa SMAN, SMKN, dan MAN. Rinciannya, 13.135 kartu dibagikan pada siswa SMAN dan 5.361 lainnya untuk siswa SMKN. "Untuk MAN, hanya ada dua sekolah di Jakarta Utara. Seluruh siswanya juga turut menerima kartu ini," kata Bambang.

Selain sekolah negeri, menurut Bambang, kartu sekolah gratis ini juga diberikan kepada sebagian siswa SMA, SMK, dan MA swasta. Karena keterbatasan anggaran, kartu hanya diberikan pada 20 persen siswa tidak mampu di sekolah swasta. "Totalnya ada 124 SMA dan SMK swasta yang memperoleh program ini," katanya.

Anggaran yang diberikan untuk tiap siswa SMAN adalah Rp 400 ribu per bulan. Sedangkan bagi siswa SMKN, jumlah anggaran yang diberikan berkisar antara Rp 450 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan.

Maman Suryaman, 48 tahun, seorang wali murid yang hadir dalam acara itu mengaku lega biaya sekolah anaknya digratiskan. Anak kedua dia, dari anaknya yang berjumlah tiga orang, baru diterima di SMA Negeri 75. "Tadinya ragu mau masukkan anak ke SMA. Kalau bayar, saya tidak bisa," kata pria yang bekerja sebagai penjaga masjid ini. Ahmad Fikri, anak Maman, mengatakan akan lebih semangat bersekolah. "Insya Allah lebih tenang sekolahnya," katanya.

PINGIT ARIA Rabu, 01/08/2012 23:32 WIB Jokowi Tak Bisa Menjamin Akan Pimpin Jakarta 5 Tahun Penuh Muchus Budi R. - detikNews

Solo, Calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak bisa memberikan jaminan akan menyelesaikan masa bakti lima tahun jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, tak ada yang pasti dalam jalan hidup setiap orang.

"Kalau harus memberikan jaminan itu ya jaminan seperti apa. Apakah sebetulnya kita bisa memastikan sesuatu dalam jalan hidup kita ini. Bagi kita ini dimanapun tempatnya yang penting bisa memberikan bakti kita melayani masyarakat. Jadi saya tidak paham dengan logika pertanyaan itu," ujar Jokowi menjawab wartawan saat acara nongkrong di warung angkringan di Solo, Rabu (1/8/2012) malam.

Dia lalu menjelaskan dulu dirinya tidak membayangkan akan mencalonkan diri sebagai cagub di DKI Jakarta. Bahkan Wali Kota Solo ini menilai lebih banyak orang yang memperkirakan dirinya akan mencalonkan diri sebagai cagub Jateng. Sehingga sempat terjadi ketengangan antara dirinya dengan Gubernur Jateng saat ini.

Saat ini, lanjutnya, belum juga proses Pilkada DKI selesai, sudah ada orang yang mengisukan dirinya berminat maju dalam bursa capres/cawapres tahun 2014 mendatang. Atas isu tersbut, Jokowi menanggapi enteng sembari mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah membayangkan sedikitpun.

"Untuk nyalon di Pilkada DKI inipun dulu saya tidak pernah membayangkan. Kalau pertanyaannya tentang capres seperti itu, itu pernyataan terlalu tinggi buat saya. Membayangkan saja saya tidak pernah tentang itu," ujarnya.

Meski menyadari isu tentang dirinya dikabarkan akan meninggalkan masa bakti jika terpilih sebagai gubernur bisa jadi adalah isu yang dihembuskan oleh lawan politik untuk menjatuhkannya, namun demikian dia tetap akan membiarkannya.

"Ya biarkan saja, mau gimana lagi. Kalau harus memberi jaminan, ya jaminan yang seperti apa karena menurut saya pertanyaanya itu tidak nyambung dengan logika saya," kata Jokowi.

Jokowi memang disebut-sebut sebagai kandidat capres dan cawapres potensial untuk Pilpres 2014. Politisi partai besar sekelas PD pun berulangkali menyebut Jokowi sebagai capres potensial, meski untuk nyapres Jokowi harus mengantongi restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Akankah Jokowi bertahan di jabatan Gubernur DKI Jakarta jika pintu pencapresan kelak terbuka? (mbr/van)

DKI Terapkan Wajib Belajar 12 Tahun RepublikaRepublika – 4 jam yang lalu

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyerahkan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun bagi siswa sekolah-sekolah Negeri di DKI Jakarta.

"Tak ada lagi alasan anak-anak usia sekolah di DKI Jakarta mulai dari SD sampai SMA dan SMK tidak dapat bersekolah karena telah mendapatkan biaya gratis untuk investasi dan operasional pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta," katanya ketika menyerahkan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun secara gratis di SMK Negeri 13 Palmerah, Jakarta, Rabu.

Penyerahan Kartu Gratis Wajib Belajar tersebut dilakukan melalui telewicara yang dipusatkan di SMK 13 Jakarta Barat direlay di tujuh lokasi sekolah SMKN 13 Jakarta Barat, SMKN 61 Kepulauan Seribu, SMKN 75 Cilincing Jakarta Utara, SMAN 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, SMA 102 Cakung Jakarta Timur, SMPN 193 Cakung Jakarta Utara dan SDN Pegangsaan 02/05 Jakarta Pusat.

Gubernur mengatakan Pemprov DKI Jakarta menaruh perhatian besar terhadap kemajuan pembangunan pendidikan, pembinaan generasi muda, serta meningkatkan kwalitas SDM warga DKI Jakarta.

Menurut Gubernur, apabila sebelumnya membebaskan biaya sekolah negeri sampai tingkat SLTP saja, kali ini untuk tahun 2013 memperluas kebijakan pembangunan pendidikan dengan memberlakukan Wajib Belajar 12 Tahun secara gratis sampai dengan jenjang pendidikan SMA/SMK Negeri.

"Hari ini diberikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun, dengan tujuan, pendidikan pada tingkat SLTA/sederajat (Negeri), dibebaskan dari biaya yang membebani orang tua murid (gratis)," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2012 total APBD DKI Jakarta mencapai Rp 33 triliun, sebanyak Rp 9,7 Triliun atau 28,93 persen diantaranya untuk pembangunan pendidikan.

Anggaran ini digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan fasilitas dan alat peraga, peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidikan, bantuan dana operasional sekolah, termasuk pemberian beasiswa bagi anak-anak berprestasi.

Kemajuan pembangunan pendidikan di DKI Jakarta, lanjut Fauzi Bowo, itu dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam tiga tahun terakhir terus meningkat signifikan. IPM di DKI Jakarta tertinggi disbanding daerah lain se Indonesia, pada 2010 mencapai angka 77,8 persen dan pada 2011 mencapai 78,0 persen. 'Tingkat kelulusan dan nilai rata-rata ujian nasional siswa di DKI Jakarta juga berada diatas rata-rata nasional," katanya.

Demikian pula angka indeks partisipasi sekolah telah mencapai 99,9 persen. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan ada tiga macam biaya pendidikan di DKI Jakarta yakni biaya investasi, operasional pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dan biaya perorangan yang menjadi tanggung jawab masyarakat dan orangtua.

Taufik mengatakan biaya pendidikan gratis dari Pemprov DKI Jakarta untuk siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta Rp60 ribu perbulan/murid, SMP/Tsanawiyah Rp 110 ribu permurid/bulan, untuk SMA/Aliyah kalau sebelumnya Rp75 ribu perbulan/murid kini menjadi Rp 600 ribu perbulan/murid.

Khusus untuk SMK Teknologi, Pertanian dan Kesehatan, Rp500 ribu perbulan murid, untuk SMK Pariwisata dan Bisnis Manajemen Rp400 ribu perbulan/murid.

Senin, 30 Juli 2012 | 19:45 WIB Diterpa Isu SARA, Jokowi-Ahok Tetap Populer

TEMPO.CO, Jakarta - Menghadapi putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta, muncul isu SARA yang ditujukan pada pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Namun, isu yang dihembuskan itu tak mempengaruhi popularitas mereka.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada pembaca Tempo.co dan Yahoo! pada 18-25 Juli, menunjukkan mayoritas pembaca di keduanya menilai isu SARA tak akan menurunkan ketenaran Jokowi-Ahok. Hasil jajak pendapat bisa dilihat di Majalah Tempo edisi Senin 30 Juli 2012.

Dari 1.768 responden Tempo.co, 89,7 persen meyakini hal itu. Proporsi yang sama terlihat pada hasil polling di Yahoo!, sekitar 84,48 persen dari 6.820 pembaca percaya ketenaran Jokowi-Ahok tetap bertahan.

Isu SARA yang menerpa pasangan Jokowi-Ahok, misalnya, keduanya dianggap menghina agama dengan "merendahkan" ayat suci dibandingkan konstitusi. Pasangan ini juga dipojokkan dengan diberi label nonmuslim. Selain itu, mereka juga disebut menerima bantuan US$ 70 juta dari kelompok gereja Kanada-Amerika dan Vatikan. RINA WIDIASTUTI

Koalisi Jokowi-Ahok Rentan Perpecahan ?

Opini: Derek Manangka metropolitan - Senin, 30 Juli 2012 | 06:44 WIB

INILAH.COM. Jakarta - Pecah kongsi antara orang nomor satu dan wakilnya, sudah merupakan salah satu persoalan politik yang serius dalam pasangan pimpinan pemerintahan.

Di tingkat nasional Presiden Soekarno pernah pecah kongsi dengan Wapres Mohammad Hatta. Di era Orde Baru, Presiden Soeharto dengan Wapres BJ Habibie. Perpecahan mereka dicatat sebagai yang terburuk. Karena hingga meninggal, sesama pasangan tidak sempat saling sapa dan bersilahturahmi.

Di tingkat pemerintahan daerah - terutama di era reformasi, nyaris tak terhitung jumlah pasangan kepala daerah yang pecah kongsi. Ada yang pecah kongsi di tengah jalan. Tapi ada yang tidak atau belum pecah secara resmi, tetapi masing-masing sudah memilih jalannya sendiri. Sang wakil sudah berancang-ancang menyalip atasannya di pilkada berikut atau atasannya tengah sibuk mencari pasangan pengganti.

Yang teranyar kepemimpinan di DKI Jaya. Gubernur Fauzi Bowo pecah kongsi di tengah jalan atau bercerai dengan Mayjen Priyanto, Wagub-nya. Perceraian Fauzi Bowo dan Priyanto termasuk yang paling memprihatinkan. Dalam arti tidak memberikan pendidikan politik yang sehat.

Sebab setelah bercerai, Priyanto kemudian menerbitkan buku yang isinya antara lain memuat hal-hal yang negatif tentang Fauzi Bowo. Penerbitan buku ini memang merupakan hak pribadi Priyanto. Tetapi yang kurang pas dari caranya adalah buku itu disebarkan di saat Fauzi Bowo sedang berjuang untuk mempertahankan kedudukannya.

Priyanto memang tidak sedang berkampanye untuk pencalonan dirinya. Dan Priyanto juga memang tidak mencalonkan diri dalam Pilkada DKI. Tetapi sekalipun demikian, publik tahu, Priyanto pernah menyatakan rencanannya untuk bersaing dengan Fauzi Bowo dalam Pilkada tahun ini. Sehingga penyebaran buku yang antara lain berisikan versi Priyanto sendiri, tidak cukup sportif dan gentleman.

Sementara di provinsi Jawa Barat, Dede Yusuf (Wagub ) jauh hari sudah menyatakan akan maju sebagai Cagub, bersaing dengan Ahmad Heriawan, pasangannya saat ini. Kenyataan di atas ini mau tak mau menimbulkan kekhawatiran bagaimana jadinya masib perjalanan pasangan Gubernur DKI Jaya hasil Pilkada 2012? Seandainya Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang menang apakah pecah kongsi dalam duet pemimpin ibukota bakal berulang lagi ?

Sejauh ini belum pernah ada penegasan baik dari Fauzi maupun Nachrowi. Tetapi tanpa penegasan pun dari pasangan ini, sepertinya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan agar tidak berulang perpecahan seperti Fauzi-Priyanto.

Salah satu hal yang membuat rekat persatuan Fauzi-Nachrowi kelihatannya cukup kuat adalah kedua-duanya mewakili Partai Demokrat. Sebagai pasangan, mereka sedang tidak bersaing akibat latar belakang perbedaan partai. Fauzi duduk sebagai anggota Dewan Pembina di kepengurusan pusat sementara Nachrowi menjabat sebagai orang nomor satu di Partai Demokrat DKI Jaya.

Apapun masalahnya, mestinya Fauzi pasti sudah belajar dari pengalaman perpecahan dengan Priyanto. Adalah salah Fauzi sendiri kalau ia mengulangi kembali kesalahannya dalam berpartner.

Lain ceriteranya dengan Jokowi-Ahok (Basuki Tjahya Purnama). Pasangan ini untuk sementara - terutama setelah kemenangan di putaran pertama, terihat sangat solid. Tetapi di balik kesolidan itu, sebetulnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Masih banyak hal serius yang sengaja ditutupi.

Dan itu semua merupakan kelemahan yang cukup mendasar yang berpotensi memicu perpecahn mereka di tengah jalan. Bahwa keduanya berasal dari partai yang berbeda, hal tersebut sudah tidak perlu dibahas lagi. Tetapi yang perlu dibahas adalah bagaimana sejarah keduanya dipersatukan atau "dikawinkan".

Kalau boleh diumpamakan dengan sebuah pernikahan, perkawinan Jokowi-Ahok terjadi lebih atas dasar pertimbangan politik dari "orang tua" masing-masing. Orangtua mereka adalah Megawati Soekarnoputri (PDI-P) untuk Jokowi dan Prabowo Subianto (Gerindra) untuk Ahok.

Run downpernikahan mereka kurang lebih begini: Mega dan Prabowo sudah menetapkan hari "H". Dan beberapa hari sebelum hari "H" tersebut tiba, Mega dan Prabowo sudah membuat kesepakatan dimana apa isi kesepakatan itu tidak diberitahukan kepada Jokowi dan Ahok.

"Pokoknya Jokowi-Ahok harus jadi pasangan", demikian kurang lebih penegasan bersama Mega dan Prabowo. Walikota Solo dan bekas anggota DPR dari Golkar itu hanya dipertemukan selama beberapa menit. Setelah berjabat tangan dan saling menatap mata, mereka kemudian diminta harus mengikuti keinginan orangtua masing-masing.

Keputusan Mega selaku Ketua Umum DPP PDI-P untuk menetapkan Jokowi selaku Cagub DKI, memang memiliki kepastian hukum yang kuat. Tetapi keputusan itu sendiri tak luput dari adanya penolakan yang cukup serius dari kalangan internal.

Penolakan ini tercermin dari beberapa hal. Gubernur Jateng, Letjen (Purn) TNI Bibit Waluyo tidak serta merta mengeluarkan izin kepada Jokowi sebagai Walikota Solo untuk meninggalkan pekerjaannya. Padahal Jokowi sudah lebih banyak berada di Jakarta atau luar kota Solo.

Taufiq Kiemas, politisi senior PDI-P - yang banyak kalangan tahu tidak sekadar suami Megawati, sudah memilih Letjen (Purn) TNI Adang Ruchiatna sebagai cagub yang mendampingi Fauzi Bowo. Pada akhirnya Taufiq Kiemas dikalahkan. Tidak jelas apa yang menjadi alasan TK, panggilan akrab suami Megawati itu untuk mempersatukan calon PDIP dengan calon Patai Demokrat.

Kendati demikian hal ini semakin memperlihatkan adanya konflik internal yang cukup serius dalam pengambilan keputusan penentuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jaya.

Sementara sorotan terhadap kandidat Ahok, juga tidak kalah pentingnya. Apapun yang menjadi alasan Ahok, apakah untuk mengabdi ke bangsa atau untuk tujuan lain, keputusannya meninggalkan kursi Golkar di DPR-RI, merupakan sesuatu yang tidak langsung gampang dimengerti.

Bahwasanya belakangan Ahok diserang oleh isu SARA, ia seorang keturunan China yang beragama Nasrani, isu sensitif ini sebetulnya baru muncul belakangan sehingga tinggal merupakan persoalan ikutan.

Esensi dari keputusan Ahok meninggalkan Golkar, mengingatkan orang pada situasi politik masa kini. Dimana banyak terjadi politikus yang berpindah partai dengan alasan pribadi. Sedangkan Ahok sendir, sesuai rekam jejaknya bukanlah seorang politisi yang loyal. Ia pernah menjadi anggota Partai Indonesia Baru (PIB)-partai yang didirikan oleh ekonom kenamaan Dr. Sjahrir (amarhum).

Dilihat dari sejarah kelahirannya, PIB lahir sebagai wujud ketidakpuasan almarhum Sjahrir terhadap sistem politik dan ekonomi yang diadopsi Indonesia. Dan Indonesia yang dimaksud adalah pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang Golkar.

Sehingga sepatutnya, Ahok tidak akan pernah masuk Golkar! Oleh karenanya wajar kalau perpindahan Ahok dari PIB ke Golkar ketika itu ditengarai sebagai sebuah petualangan politik. Dan sama halnya dengan perpindahannya dari Golkar ke Gerindra. Pendiri Gerindra (Prabowo) juga sengaja keluar dari Golkar karena tidak puas atau tidak setuju dengan ideologi partai berlambang pohon beringin itu.

Jika diulas lebih jauh lagi, sepanjang pimpinan PDI-P masih ada di tangan generasinya Megawati, tetap sulit terjadi partai yang berlambang banteng ini bisa sejalan dengan Gerindra, termasuk Golkar dan PIB.

Oleh sebab itu yang paling mudah disimpulkan, pasangan Jokowi dan Ahok sesungguhnya duet yang dipaksakan. Itu sebabnya mereka diprediksi rentan untuk perpecahan. Sebuah kesimpulan yang subyektif, tidak enak didengar, tetapi sulit untuk disembunyikan. [mdr]

Ketua LDNU : Fokelah Kalau Begitu

Oleh: Wahyu Praditya Purnomo metropolitan - Jumat, 27 Juli 2012 | 15:58 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Iklan Kampanye pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) di televisi yang menyebutkan text line 'Fokelah Kalau Begitu', tampaknya cukup dikenal di tengah-tengah masyarakat.

Buktinya istilah 'Fokelah Kalau Begitu' keluar dari mulut Ketua LDNU, KH Zaky Mubarak dalam mengawali sambutan dalam acara Pelatihan Da'i Da'iyah kader NU ke VII di kantor PBNU DKI Jakarta, Jumat (27/7/2012). "Fokelah Kalau Begitu," kata KH Zaky Mubarak.

Ia mengatakan itu bukan dalam rangka kampanye, namun hanya bermaksud mengapresiasikan kehadiran Gubernur DKI Jakarta, yang juga Calon gubernur DKI, Fauzi Bowo dalam Pelatihan Da'i Da'iyah kader NU ke VII. Mendengar ucapan, KH Zaky, hadirin yang hadir pun riuh bertepuk tangan.

Sementara itu dalam kegiatan yang dihadiri oleh kader-kader NU di Jakarta, Foke hadir memberikan sambutan selaku kapasitasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Foke bercerita mengenai sejarah NU dan kontribusinya dalam kejayaan Islam.[bay]

Sabtu, 28 Juli 2012 | 06:17 WIB Gudang Ludes Terbakar, Jokowi Khusyuk Umroh

TEMPO.CO , Jakarta: Dua gudang mebel dan bahan mebel milik calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terbakar, Kamis, 26 Juli 2012. Hingga kini masih belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut. Saat terjadi kebakaran, Jokowi tengah berada di Madinah, Arab Saudi, untuk umrah. Ditimpa musibah, Jokowi menanggapinya dengan tenang.

"Pak Jokowi sangat tenang menanggapi musibah tersebut," kata pendamping Jokowi saat umrah, Ali Amin, ketika dihubungi Tempo, Jumat, 27 Juli 2012. Musibah ini, lanjut Ali, tidak mengganggu ibadahnya selama di Madinah. "Niatnya dari awal kan sudah ibadah, jadi ya tidak terpengaruh," katanya.

Jokowi umrah dalam rangka bulan Ramadan. Ia menepis anggapan umrah kali ini dikaitkan dengan masalah Pilkada. Menurut Ali, Jokowi sudah beberapa kali umrah. Dalam umrah kali ini, Jokowi ditemani istrinya serta dua anaknya.

Pasangan Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta ini meninggalkan tanah air Kamis pagi. Ia bersama keluarganya akan menjalankan ibadah umrah selama lima hari. Jokowi akan tiba di Jakarta pada Senin, 30 Juli mendatang.

Dalam insiden kebakaran itu, dua gudang penuh mebel dan bahan baku mebel hangus terbakar. Gudang yang berada di kawasan di Pabelan, Sukoharjo itu, tercatat disewa PT Rakabu, perusahaan mebel milik Jokowi.

Api diketahui mulai berkobar sekitar pukul 12.30 WIB. Semula, api membakar salah satu gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan kapas. Kemudian, api merembet ke gudang penyimpanan mebel yang ada di sebelahnya. Lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Sayangnya, isi gudang yang merupakan barang-barang mudah terbakar menghambat upaya pemadaman. Semua isi gudang akhirnya ludes terbakar.

ANANDA W. TERESIA

Sabtu, 28 Juli 2012 | 06:26 WIB Said Aqil Bantah NU Dukung Foke

TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj membantah memberi dukungan pada calon Gubernur DKI Jakarta incumbent Fauzi Bowo dalam putaran kedua pilkada Jakarta. Said berdalih ia hanya mendoakan.

"Saya hanya mendoakan bukan mendukung," kata Said pelatihan Da''I Kader Nahdlatul Ulama di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat 27 Juli 2012.

Dia menjelaskan bahwa Nahdlatul ulama adalah salah satu dari 12 organisasi keagamaan terbesar yang menyatakan tidak terlibat dalam aktivitas politik. "Mendoakan itu boleh, mengajak orang mendoakan juga boleh," katanya.

Ketika ditanya, apakah dia juga mendoakan pasangan lain yang lolos putaran kedua, Said menjawab, "Semua didoakan. Mendoakan orang itu baik. Maling ayam saja harus didoakan."

Saat memberikan sambutan, Said mengatakan, "Mudah-mudahan Bapak Mustasyar (Penasehat--Fauzi Bowo Anggota Mustasyar Syuriah PBNU ) diberi amanat oleh Allah SWT untuk melanjutkan kepemimpinan. Lima tahun pasti banyak yang belum selesai. Mudah mudahan pak Fauzi Bowo mendapatkan kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan."

Pada putaran pertama pilkada Jakarta, Nahdlatul Ulama menerima kunjungan dari enam kandidat pasangan calon Gubernur DKI Jakarta. Said menjelaskan organisasinya hanya menerima pasangan yang datang dan mendoakan, tapi membebaskan pendukungnya untuk memilih calon yang dikehendaki. Fauzi Bowo yang hadir dalam pertemuan itu sebagai Gubernur DKI Jakarta mengatakan dirinya kaget dengan undangan PBNU. "Saya dicomot, di tengah jalan diminta langsung Pak Ketua Umum untuk hadir. Lebih kaget diminta bicara, saya tidak siap untuk berbicara," katanya. AMANDRA MUSTIKA MEGARANI

Aturan KPU Soal DPT Tambahan Memberatkan Dina Kusumaningrum - Okezone Jum'at, 27 Juli 2012 11:25 wib wib JAKARTA - ‎Ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta yang mengatur pendaftaran pemilih tambahan dinilai memberatkan. Sebab pemilih harus mendatangi Panitia Pemilihan Suara (PPS) serta meminta surat keterangan dari RT dan RW. Menurut manager pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, hal ini bahkan bisa membuat partisipasi pemilih cenderung minim.

"Pemilih harus datang ke PPS di kantor kelurahan dengan membawa fotokopi KTP dan atau Kartu Keluarga serta mendapatkan surat pengantar atau keterangan dari ketua RT/RW setempat menurut saya sangat memberatkan

," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Selain itu, lanjut dia, rentang waktu untuk pencatatan DPT tambahan ini sangat sempit yakni hanya lima hari dari tanggal 25 sampai 29 Juli. "Dengan ketentuan itu, hasil pendataan di tambahan ini akan kurang berhasil," terangnya. Masykurudin pun menyarankan agar PPS dan petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) aktif melakukan pendataan terhadap pemilih yang belum terdaftar pada pemungutan suara 11 Juli lalu. "Dari pengalaman mereka dari pemungutan pertama mereka sebenarnya tahu siapa yang tidak terdaftar, dan saat hari H siapa saja yang tidak terdaftar dan komplain ke TPS. Pengalaman itulah yang menjadi dasar para petugas dan PPS untuk memanggil kembali dan mendaftar para warga yang tak terdaftar terbut," jelasnya. Sebab, kata dia, dalam hal pendataan dan pendaftaran pemilih merupakan hak warga dan bukan kewajiban warga. Dia mencontohkan dari temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dimana sebanyak 950 pemilih tak terdaftar, menurut Masykurudin, mestinya tidak ditolak oleh KPUD namun didistribusikan ke PPS untuk mendatangi pemilih yang tak terdaftar itu. "Mestinya temuan panwas yang 950 juga ditindaklanjutilah. Itu bukan angka yang sedikit. Memang menjadi fenomena perkotaan angka partisipasi itu rendah, tetapi mesti tetap harus ada angka ketentuannya," sambungnya. Dia menambahkan angka golput pada putaran pertama diatas 25 persen yang mengalahkan angka perolehan pemenang. "Angka golput itu lebih besar dari perolehan suara terbanyak merupakan persoalan legitimasi," ungkapnya.

Dia berharap KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sosialisasi yang lebih mendalam bagi kalangan menagah. Kata dia, dari kalangan menengah ini mayoritas tidak menggunakan hak suaranya (Golput).

"Partisipasi memang harus lebih dalam, tidak sekedar sosialisasi informasi dari KPUD, tetapi juga perkara visi, misi dan program. Dan ini yang minim dari KPUD," tutupnya. (ded)

Kubu Foke-Nara Bantah Bagikan Voucher Isi Ulang ke Masyarakat Awaludin - Okezone Jum'at, 27 Juli 2012 08:29 wib wib

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli diduga melakukan politik uang (money politics) dengan membagikan voucher pulsa bergambar kedua pasangan tersebut pada pemilihan putaran pertama lalu.

Namun, Sekretaris Tim Sukses Pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Budi Siswanto, mengatakan, pihaknya tidak pernah membuat voucher yang bergambarkan pasangan tersebut apalagi membagikan kepada masyarakat. "Kami tidak membuat voucher tersebut. Saya juga belum melihat fisik vouchernya seperti apa," ucap Budi saat berbincang dengan Okezone, Jumat (27/7/2012). Kata Budi, dirinya pun tidak mengetahui maksud dan tujuan beredarnya voucher tersebut. "Apakah itu bagian dari kampanye hita, atau upaya lain, yang jelas kita gak pernah ngeluarin barang itu," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kuasa hukum pasangan Jokowi-Ahok, Habiburokhman, mengaku sudah mendapatkan informasi tersebut. "Kami informasi itu dari masyarakat," ujar Habiburokhman sebelumnya.

Habib menjelaskan, jika money politics dengan membagikan voucher itu benar, maka pihaknya akan mengadukan hal ini ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta. Perlu diketahui, voucher yang terdapat tulisan 'membangun Jakarta, dengan penuh damai, demi kita bersama' dapat digunakan ke berbagai kartu provider. Cara penggunaan voucher itu pun sama dengan voucher pulsa pada umumnya. Namun, voucher ini baru bisa digunakan jika mengirimkan nomor handphone melalui pesan singkat ke nomor center 087889812666. (ris) (ded)

Senin, 23 Juli 2012 | 11:16 WIB Berkali-kali Ganti Gubernur, Nasib Kawasan Penjaringan Tetap Sama tempo

Anak-anak melintas di pemukiman penduduk yang terendam air di RT 02 RW 04 kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu 22 Juli 2012. Sejak tahun 1995 kawasan tersebut terendam banjir rob dan hingga kini belum ada relokasi dari Pemda DKI. TEMPO/Wisnu Agung

Kamis, 26 Juli 2012 | 23:19 WIB Warga Kelapa Gading Gembira Didaftarkan Pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Dibukanya pendaftaran pemilih tambahan untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran dua direspons puluhan warga di Aula Bougenville, rumah susun Nias Resident, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejak dibuka Pukul 21, Kamis 26 Juli 2012, sekitar 30 warga sudah bersiap dengan berkas di tangan.

Ketika petugas KPU setempat duduk di kursi yang telah disediakan, para penghuni rumah susun itu langsung mengantri dan mengitari meja petugas. Mereka rata-rata datang bersama anak dan pasangan masing-masing.

Ada sekitar lima petugas yang melayani warga dalam mengurus pendaftaran itu. Mereka meminta setiap warga yang ingin bisa memilih September nanti membawa Kartu Penghuni, KTP dan Kartu Keluarga untuk bisa mendapat berkas yang harus diisi dengan identitas diri.

Adrian, satu diantara warga yang antri, mengaku senang dengan adanya kesempatan pendaftaran itu. Namanya termasuk diantara 427 yang hilang dalam daftar pemilih dalam putaran pertama lalu. "Ini sangat mempermudah, karena banyak yang kerja kalau siang," kata Adrian.

Petugas pintu, Ike Lestari, membenarkan kalau kondisi siang hari di rumah susun itu relatif sepi. "Kalau siang, yang di sini cuma ada pembantunya," katanya.

Persoalan daftar pemilih itu sempat menghambat pelaksanaan pemilu yang baru lalu. Menghadapi putaran kedua KPU akhirnya memutuskan membuat daftar pemilih tambahan untuk mengakomodasi hak suara warga yang belum termuat diantara 6,9 juta daftar pemilih yang terdahulu. MITRA TARIGAN

Kamis, 26 Juli 2012 | 21:28 WIB Jokowi Umroh Bersama Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam suasana Ramadan, calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo umrah bersama keluarganya. Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, meninggalkan Indonesia menuju Mekkah, Kamis, 26 Juli 2012.

“Pak Jokowi sedang umrah bersama keluarganya,” kata Koordinator Bidang Komunikasi Media dan Media Center Tim Kampanye Pemenangan Jokowi-Basuki, Budi Purnomo Karjodihardjo, di Jakarta, Kamis, 26 Juli 2012. Menurut Budi, Jokowi umrah dalam rangka bulan Ramadan. Kegiatan ini juga sudah dijadwalkan dari jauh-jauh hari. “Karena bulan Ramadan dan memang sudah rencana,” katanya. Jokowi direncanakan kembali ke tanah air pada Senin, 30 Juli 2012.

Kepergian Jokowi untuk umrah terpaksa menunda rencananya untuk melakukan rutinitas Ramadan bersama warga seperti buka bersama atau sahur bersama. Pekan lalu, Jokowi menyempatkan diri makan sahur bersama warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. “Terpaksa tidak bisa dilakukan karena acara umrah tersebut,” kata Budi.

Kesibukan Jokowi sebagai wali kota Surakarta membuatnya baru bebas beraktivitas pada akhir pekan. Masa cutinya sebagai wali kota sudah habis bertepatan dengan berakhirnya masa kampanye. Untuk menyiasati masa cutinya yang sudah habis, Jokowi biasanya menyambangi Jakarta pada akhir pekan.

Pada akhir pekan lalu, selain makan sahur bersama warga, ia menyempatkan diri bertemu tokoh kunci pada partai pengusungnya, Megawati Soekarnoputri dan Hashim Djojohadikusumo.

ANANDA W. TERESIA